Pak Poeng dan GBHP | Majalah Pajak
Terhubung dengan kami

Taxman

Pak Poeng dan GBHP

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Sosoknya yang tegas dan berani tak bisa dilepaskan dari perjalanan modernisasi DJP. Jejak gagasan dan prestasi kinerjanya terekam jelas dan mewarnai wajah reformasi DJP hingga hari ini.

Udara pagi masih sangat sejuk ketika kami sampai di kediaman Hadi Poernomo di bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, akhir Juni lalu. Jarum jam baru menunjuk angka 08.15. Pak Poeng, demikian mantan Dirjen Pajak 2001–2006 itu akrab disapa, tampak usai berolah raga dan sedang asyik menikmati riuh nyanyian beberapa burung kicau koleksinya. Itulah sebagian rutinitas yang dijalani pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947 itu untuk mengawali hari usai purna bakti sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI. Setelah itu, biasanya ia akan membaca buku untuk memperkaya khazanah pengetahuan atau bercengkerama cucu-cucu tercinta.

“Kegiatan saya usai pensiun belajar hukum dan momong cucu,” ujarnya tersenyum mengawali perbincangan dengan Majalah Pajak pagi itu.

Hari itu, kami sengaja datang menyambangi Pak Poeng untuk sekadar bernostalgia mengenang masa-masa kepemimpinannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seperti kita tahu, sosok Hadi Poernomo tak bisa dilepaskan dari perjalanan prestasi yang diukir Direktorat Jenderal Pajak. Dari sisi capaian penerimaan, di bawah kendali Pak Poeng, DJP selalu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, banyak gagasan dan terobosan yang telah ia lalukan untuk perbaikan-perbaikan institusi penghimpun mayoritas penerimaan negara ini. Meskipun, beberapa gagasannya akhirnya baru terealisasi ketika ia tak lagi di DJP. Misalnya soal program Amnesti Pajak. Siapa sangka, program yang bergulir pada 2016 lalu itu sudah dikonsepkan oleh Pak Poeng satu dasawarsa sebelumnya melalui apa yang ia sebut sebagai Garis Besar Haluan Perpajakan (GBHP).

“Pada 100 hari kerja saya, saya membuat konsep program yang namanya Garis Besar Haluan Perpajakan. Setelah disahkan tanggal 12 Februari 2001 oleh pemerintah, alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai,” ungkap Pak Poeng sembari menunjukkan lembar demi lembar catatan dokumen yang berisi gagasan-gagasannya yang pernah ia sampaikan kepada pemerintah dan DPR.

Ada tiga pokok besar GBHP hasil pemikiran Pak Poeng. Pertama, membahas tentang konsep amnesti pajak. Mekanisme pelaksanaan program yang diusulkan Pak Poeng pun hampir sama dengan pelaksanaan amnesti pada 2016. Bedanya, pada realisasinya, amnesti pajak menggunakan landasan undang-undang, sedangkan konsep yang diajukan Pak Poeng kala itu menggunakan peraturan presiden atau keputusan menteri keuangan (KMK).

“Ini buktinya, RUU Pengampunan Pajak sama. Dan kunci amnesti adalah sama dengan Pasal 20 pada Undang-Undang Tax Amnesti yaitu, ‘Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka permohonan pengampunan pajak tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya’,” jelas Pak Poeng membacakan data GBHP yang ada di hadapannya. Ia juga menjelaskan, perbedaan konsep juga terlihat dari nominal persentase tarif amnesti yang oleh Pak Poeng ditentukan sebesar 20 persen.

Untuk menggodok program amnesti pajak itu, akhirnya pemerintah melalui Sekretariat Negara mengirimkan beberapa orang DJP untuk studi banding soal amnesti pajak ke Afrika Selatan.

Pokok GBHP kedua adalah amandemen undang-undang akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Dengan aturan itu, perbankan di Indonesia wajib membuka akses data rekening nasabah perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, pokok GBHP ketiga adalah penerapan sistem on-line pada setiap layanan DJP. Langkah yang diambil Pak Poeng adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi DJP atau SI DJP pada tahun 2003/2004. SI DJP adalah aplikasi yang menggabungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor Pusat. Tahun 2004, DJP membangun dan mengembangkan SI DJP dengan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang sudah digunakan sejak tahun 1994 dimodifikasi agar sesuai dengan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak yang berubah sebagai bagian dari proses modernisasi DJP.

Untuk memperjuangkan gagasannya itu, Pak Poeng mengajukannya kepada pemerintah dan DPR agar mendapatkan legitimasi. Dan pada 16 Juli 2001, DPR bersama pemerintah akhirnya sepakat untuk mengesahkannya dalam satu keputusan bersama. Kala itu, DPR diwakili oleh Badan Anggaran, sedangkan pemerintah diwakili Menteri Keuangan.

Pada 100 hari kerja saya, saya membuat konsep program yang namanya Garis Besar Haluan Perpajakan. Setelah disahkan tanggal 12 Februari 2001 oleh pemerintah, alhamdulillah, sampai sekarang masih dipakai.

“Gijzeling” dan SIN

Terobosan lain di era kepemimpinan Pak Pung adalah dengan dimulainya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu penagihan aktif pajak dengan gijzeling atau penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Tujuan gijzeling adalah untuk mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan, sehingga dengan penagihan pajak melalui surat paksa tersebut setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Selain itu, di era kepemimpinannya Pak Poeng juga merintis terlaksananya nomor induk tunggal atau yang lebih dikenal dengan SIN (Single Identification Number) yang berguna untuk memonitor kekayaan objek pajak, menguji kebenaran atas data tersebut, baik benar jumlahnya, kelengkapan item-nya, dan mencari tahu dari mana sumbernya. MoU SIN ini tepatnya dilakukan tahun 2004, melibatkan Pemda, universitas, dan bekerja sama dengan 71 lembaga perbankan.

Menurut Pak Poeng, konsep SIN ini harus diwujudkan mengingat sistem pemungutan pajak Indonesia menggunakan self-assessement, yaitu Wajib Pajak sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Objek yang dihitung adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

“Lalu, mampukah DJP memonitor, menguji kebenaran atas data itu baik benar jumlahnya, lengkap item-nya, dan jelas sumbernya? Mampu enggak? Kalau tidak mampu maka kita harus punya satu pusat data atau big data. Itulah yang saya katakan harus membuat SIN atau nomor induk tunggal atau pusat data. Maka kami rintis SIN ini sebagai solusinya.”

 

Optimistis dan kerja maksimal

Selama lima tahun kepemimpinannya, Hadi Poernomo berhasil mengemban tugasnya mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target. Pencapaian itu akhirnya juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah lewat surat MK NO S-280/MK.02/2006 tanggal 30 Juni 2006 ke pimpinan DPR RI tentang laporan pelaksanaan APBN semester pertama tahun anggaran 2006 bab II halaman 24 alinea kedua.

Pak Poeng mengaku, pencapaian itu bukan hal yang mudah. Akan tetapi, ia selalu optimis dan selalu mencari cara untuk memaksimalkan kinerja di institusinya. Bagi pria alumnus Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan, tahun 1973 ini, semua pekerjaan yang ada di DJP adalah tantangan tersendiri karena ia sadar hingga saat ini pajak masih menjadi kewajiban yang belum disenangi masyarakat.

“Pajak itu adalah pemungutan yang memang ‘musuhnya’ banyak karena undang-undang mengatakan dengan tegas bahwa pajak sifatnya memaksa. Untuk membuat orang mau bayar pajak, kita harus punya data untuk menyatakan bahwa ‘Anda itu ada yang masih kurang sehingga harus bayar’. (Data) itu adalah bukti sinergi dengan beberapa instansi tadi,” jelas Pak Poeng.

Pak Poeng mengatakanu, dalam menghadapi semua tantangan yang ada, ia hanya berpegang pada dua hal yaitu silaturrahmi dan istikamah.

“Silaturrahmi itu link and match. Kalau dikumpulkan, kan, jadi kuat. Sedangkan istikamah berarti harus konsisten. Itu saja yang saya pertahankan,” tegasnya.

Untuk para penerusnya di DJP, Pak Poeng berpesan agar DJP selalu membangun sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan. Hal itu pun ia lakukan di era kepemimpinannya. Sinergi antarlembaga itu menurut Pak Poeng untuk menciptakan hubungan link and match karena menurutnya lewat hubungan itu akan saling berkesinambungan dan terhubung satu dengan yang lainnya.

Sinergi yang dilakukan di antaranya merangkul beberapa instansi pemerintahan seperti Kejaksaan Agung, kepolisian, perbankan, dan PPATK. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung tertuang dalam SE Jaksa Agung No 01 tahun 2000 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Surat edaran itu membahas tentang kasus pajak yang masuk ke jaksa agung, maka kejaksaan agung baik Kejati, Kejari, maupun Jampidsus, tidak boleh menindak lanjuti kasus perpajakan sebelum mendapat izin dari Dirjen pajak. Begitu pun bentuk kerja sama dengan kepolisian yang dilaksanakan lewat kesepakatan bersama DJP dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sinergi lain, yakni berupa kerja sama dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 294/KMK.03/2003, yang mengatur tentang tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Kerja sama lainnya berupa saling memberikan data dan informasi, serta pengembangan basis data informasi.

Taxman

Mimpi Ken untuk DJP Masa Depan

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kelak akan ada masa, Wajib Pajak tidak akan ketemu lagi dengan fiskus untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka—semua serba-“on-line”.

Awal Juni lalu, saat kami menghubungi Ken Dwijugiasteadi untuk wawancara terkait Hari Pajak, ia langsung menyetujuinya. Seolah itu adalah isyarat dukungannya terhadap Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang tahun ini mulai menggaungkan Hari Pajak. Berbekal janji bertemu di Sabtu malam (3/6), layaknya orang yang hendak berjumpa sahabat lama, kami bersemangat menemuinya. Betapa tidak, selama menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak tahun 2016 hingga 2017 Ken adalah sosok yang tak hanya digandrungi oleh anak buahnya di DJP, tapi juga oleh awak media.

Setiap kunjungan kerjanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di berbagai daerah, arek Malang kelahiran 8 November 60 tahun silam ini selalu mendapat sambutan nan meriah, yang tak lupa diakhiri dengan sesi foto. Tak heran, dengan penampilannya yang funky dan kekinian, Ken mudah berbaur dengan 40 ribu fiskus yang 70 persennya merupakan generasi millennial.

Tak banyak yang berubah pada sosok Ken usai purnabakti tahun lalu. Gayanya masih lincah dan bicaranya juga ceplas-ceplos. Penampilannya pun masih sama. Malam itu ia mengenakan kemeja kuning panjang yang lengannya dilipat, celana jeans hitam, serta gelang merah bertuliskan “KEN” yang selalu setia bergelayut di pergelangan tangan kanannya. Dengan semringah, Ken mengatakan, gelang itu pemberian anak buahnya sebagai kenang-kenangan di akhir masa jabatannya Desember lalu.

Ken pun menceritakan, bekerja dengan anak buah yang kebanyakan anak muda, akan sulit jika selalu dibawa serius, mulai dari sikap, kata, termasuk juga penampilan.

“Kita kalau bicara sama kelompok millennial serius, enggak mau mereka. Jadi harus diselingi secara, ya dunia merekalah. Dunia mereka juga yang jelas saja, mereka enggak mau muter-muter. To the point saja. Ya, sudah saya ngikutin saja mereka-mereka,” tuturnya membuka percakapan.

Ia juga menolak kalau gayanya dalam berpenampilan dan bertindak itu sengaja dibuat-buat agar ia mendapat perhatian. Ken mengaku, itu ciri khasnya sejak dulu.

“Dari dulu sudah begitu saya, enggak pernah formal. Sejak masuk Pajak (Ditjen Pajak) sudah enggak pernah formal. Dulu, waktu masih jadi kasi (kepala seksi), rambut saya gondrong segini,” ujarnya sembari mengayunkan tangan ke bahunya. “Digulung ditutupin kerah supaya enggak kelihatan. Kalau pulang kantor, sukanya nongkrong di Bulungan (Blok M) sama seniman-seniman,” imbuhnya mengenang.

Dekatan dengan Pegawai

Ciri khas lain Ken saat memimpin Ditjen Pajak, dalam tiap kunjungan kerja ke daerah, Ken selalu menyempatkan diri berbicara dengan beberapa fiskus muda. Menurutnya, dengan mendengarkan cerita, keluh-kesah, serta semangat dari para anak buahnya, Ken menjadi tahu apa yang menjadi kendala dan tantangan penerimaan pajak di daerah.

Saat ia berkunjung ke salah satu KP2KP di Sorong, Papua, misalnya. Ken bicara dengan salah satu fiskus asal Surabaya yang ditugaskan di kantor itu selama tiga tahun. Dalam mengemban tugasnya sebagai seorang fiskus, tak jarang ia mendatangi WP hingga ke pelosok Sorong menggunakan kapal selama tiga hari.

“Saya terkesan di sana, dan sampai enggak tega waktu saya tanya, ‘Gimana perasaanmu?’ Dia menjawab, ‘Oh, saya ditempatkan di mana saja enggak apa-apa. Sepanjang masih NKRI, saya siap.’ Coba, begitulah kerelaan mereka saat bekerja untuk Indonesia.”

Master of Science in Tax Auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda ini selalu mengapresiasi setiap jerih dan upaya tiap petugas pajak yang tak peduli waktu dan situasi bekerja. Termasuk, dua petugas pajak KPP Pratama Sibolga dan KP2KP Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara yang tewas ditikam seorang Wajib Pajak (WP) saat menjalankan tugasnya.

Sejenak pandangan Ken menerawang sebelum ia melanjutkan kalimatnya. “Saya yang paling marah saat itu. Anak buah sedang berjuang (mengumpulkan pajak) kok, sampai dibunuh. Sampai enggak dihukum mati atau seumur hidup, saya datangi sendiri, saya cari.”

“Media darling”

Pada 1 Juli 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menandai ditabuhnya genderang pengampunan pajak bagi WP yang belum melaporkan harta atau aset di SPT tahunan mereka. Euforianya pun menggema hingga ke antero Indonesia.

Setelah sembilan bulan bergulir, hampir satu juta Wajib Pajak tercatat sebagai peserta Amnesti Pajak. Saat itu, realisasi harta yang dilaporkan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 4.855 triliun, uang tebusan sejumlah Rp 114 triliun, dan tunggakan serta bukti perkara sebesar Rp 135 triliun.

Selain Jokowi, Ken juga menjadi media darling saat itu. Pasalnya, sebelum Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak rampung, pro-kontra dari berbagai pihak silih berganti berdatangan. Pun, setelah UU itu diketok, hingga setelah Amnesti Pajak berakhir. Tak heran, Ken yang tak pelit bicara dan kerap guyon ini termasuk orang yang paling sering dicari wartawan. Porsi pemberitaannya juga mendominasi dibanding topik berita lainnya.

Kesuksesan penyelenggaraan Amnesti Pajak (tax amnesty) diakui beberapa pihak, bahkan di suatu forum, Jokowi menyebut keberhasilan itu sebagai yang terbaik di dunia. Fiskus tentu boleh berbangga hati, paling tidak, kerja keras mereka bekerja siang malam membuahkan hasil yang menggembirakan.

Demikian juga dengan Ken. Meski tak pernah ingin dipuji, tapi dedikasi serta tanggung jawabnya yang ia jalani tak kenal waktu, merupakan bukti amanahnya memikul beban target Amnesti Pajak. Selama program itu berlangsung, Ken mengakui jarang pulang ke rumah. Selain ingin memberi dukungan kepada anak buahnya yang kerap lembur hingga malam, jadwal Ken memang sangat padat setiap harinya.

“Selama TA (tax amnesty) saya enggak pernah pulang, tidur di kantor supaya pagi enggak telat. Rumah saya, kan, jauh. Lalu jadwal misalnya pagi jam tujuh harus ke DPR, nanti rapat di kementerian, terus di kementerian apa lagi, balik ke kantor, mesti rapat dulu sama teman-teman (Ditjen Pajak). Sampai kadang di mobil saya tidur. Tapi ada asyiknya juga, kalau ada tantangan, ada desakan, paksaan. Mau enggak mau harus bisa, enggak bisa enggak,” ungkapnya.

Ken juga lebih senang jika menganggap keberhasilan amnesti pajak sebagai hasil kerja bareng, dan bukan karena ia yang memimpin Ditjen Pajak. “Coba kalau Presiden dan Menteri Keuangan waktu itu enggak turun? Ya, enggak bisa. Saya enggak ada apa-apanya, cuma dirjen pajak saja, pelaksana di kantor saja. Sebenarnya kalau berhasil itu, keberhasilan semua pihak, bukan saya. Tapi kalau gagal, tanggung jawab saya sebagai orang lapangan,” katanya.

Tak lama periode amnesti usai, Ken pun beberapa kali diminta menjelaskan berbicara di forum-forum internasional terkait strategi keberhasilan Indonesia. Pernah juga penikmat musik jazz ini diundang untuk menerima penghargaan sebagai dirjen pajak terbaik di Asia, tapi Ken memutuskan tak datang.

“Saya enggak datang karena bukan (hanya) saya yang melakukan, itu kerja bareng. Jadi, saya enggak datang. Kalau dia ngasih penghargaan atas nama DJP, saya datang. Tapi karena atas nama Ken Dwijugiasteadi, saya enggak datang,” tegasnya.

Tantangan sang nakhoda

Ken mulai didapuk Bambang Brodjonegoro—Menteri Keuangan RI saat itu—sebagai pelaksana tugas Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri pada 1 Desember 2015. Tak lama berselang, pada 1 Maret 2016, Ken sah dilantik sebagai penggawa Ditjen Pajak. Dengan berbagai pengalaman yang dikenyamnya, Kementerian Keuangan RI menilai pria bertubuh mungil ini merupakan sosok yang tepat menjadi pemimpin di Ditjen Pajak.

Penyuka olah raga golf ini mengawali kariernya di Ditjen Pajak sebagai pegawai negeri sipil golongan III-A. Ken telah malang melintang mengenyam beragam posisi dan lokasi bekerja. Ia juga tercatat beberapa kali menduduki posisi strategis di Ditjen Pajak, seperti Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pekanbaru, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro, Direktur Informasi Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu, Staf Ahli Kementerian Keuangan RI bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, dan mengakhirinya dengan menjadi Dirjen Pajak.

Sebagai pimpinan institusi pengumpul pajak, Ken memiliki sistem manajemen sendiri. Misalnya, yang terkait dengan kewenangan kepala kantor wilayah (kakanwil) Ditjen Pajak.

“Kakanwil itu, kan, Dirjen Pajak yang di daerah, bagi saya. Jadi, mereka saya beri kewenangan, tentunya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dia mau bikin apa di daerahnya, ya, terserah saja. Yang tahu persis daerahnya, kan, dia. Kemudian mengenai SDM juga, Saya serahkan ke kanwil, cocoknya siapa kepala kantor ini, ini untuk kanwil.”

Mantan anak band ini juga menyebut, meski pegawainya diwajibkan mengisi absensi, ia tidak mengharuskan mereka datang pagi.

“Ya, enggak mutlak harus datang pagi, kalau dia harus sosialisasi atau mendatangi WP dulu gimana? On-line saja, bilang saja ke saya, ‘Pak, saya mesti terlambat ini, karena saya mesti melaksanakan ini di jalan’. Silakan saja enggak apa-apa. Begitu datang, kan, ada report-nya.”

Bahkan, saat menjabat sebagai kakanwil di suatu daerah, ia juga tidak pernah mempermasalahkan jika ada pegawainya yang meminta izin untuk suatu keperluan, dengan syarat kembali ke kantor membawa data.

“Misalnya, pegawai wanita (sedang hamil), mau periksa kandungan. Pulangnya dia bawa data. Tahu enggak datanya apa? Oh, dokter ini ramai sekali, jumlahnya sekian. Lalu mau daftarin anak sekolah yang sebulan Rp 5 juta, dicatat, siapa saja yang sekolah di sana, orang tuanya siapa. Habis itu saya minta cek SPT-nya, kalau ternyata enggak pernah lapor, hal sepele yang seperti itu yang saya pakai (untuk pemeriksaan). Tapi bukan berarti langsung dieksekusi, dianalisis dulu dengan hati-hati,” tuturnya.

Selama menjadi nakhoda Ditjen Pajak, Ken memang dikenal hati-hati saat ingin memeriksa WP. Para fiskus diharuskan memegang data konkret dan terkini, sebab data merupakan senjata nan ampuh bagi para fiskus sebelum memeriksa WP.

“Kuncinya cuma satu, harus punya data. Sebenarnya bisa kalau mau kita kerasin, dan harus diperiksa. Tapi, kan, jadi ribut. Dan saya enggak pernah melindungi (WP), kita punya kearifan lokal yang harus diperhatikan. Dan, kita juga tahu, narik pajak itu kalau enggak ada pertumbuhan ekonomi itu, ya enggak bisa.”

Itu pun dilakoninya saat menagih pajak dari Google di tahun 2016. Permintaan Ditjen Pajak agar perusahaan digital itu membayarkan kekurangan pajaknya sempat alot, karena Google tidak terdaftar sebagai badan usaha tetap (BUT), melainkan hanya mendirikan kantor perwakilan bernama PT Google Indonesia. Bahkan, surat perintah pemeriksaan pajak yang dilayangkan ke Google Singapura dikembalikan.

Namun setahun kemudian, perusahaan raksasa itu pun akhirnya tunduk dan bersedia membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2015. Dalam suatu wawancara di November 2017 lalu, Ken memastikan pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia.

“Tidak ada negosiasi, sesuai ketentuan. Jadi, data dia mana, data pajak ini mana, lalu perang data,” ujarnya singkat waktu itu.

Suatu saat WP tidak akan bertemu lagi dengan petugas pajak, dalam setiap urusan perpajakannya. Sebab, segala sesuatunya bisa diselesaikan melalui sistem on-line.

Impian Ken

Ken memang hanya menjabat sebagai Dirjen Pajak selama hampir dua tahun, tapi ia punya mimpi besar bagi institusi tempat ia menempa ilmu dan pengalaman ini. Ken yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Tim Pengarah Reformasi Perpajakan ini mengangankan, suatu saat WP tidak akan bertemu lagi dengan petugas pajak, dalam setiap urusan perpajakannya. Sebab, segala sesuatunya bisa diselesaikan melalui sistem on-line.

“Sama sekali tidak ada yang namanya urusan pajak dengan orang pajak, itu saja. Bahkan, pemeriksaan pun nanti (fiskus) enggak perlu ketemu WP, jika data sudah kumpul, nanti kami kirim e-mail, menurut hitungan fiskus sekian, yang menurut kamu keberatan, tulis saja (di e-mail). Saya nagih saja, sudah selesai. Wong, bayar pajak juga bukan di kantor pajak; nyetor ke bank,” paparnya.

Ken pun optimistis, ke depan cita-cita itu bisa terjadi, hanya saja saat ini beberapa hal masih terganjal sebab harus melalui proses pembahasan dengan DPR RI. “Sekarang masih ada beberapa (yang off-line) itu karena kami menunggu penyesuaian dengan Undang-Undang KUP karena ada tata cara pembuktian itu saja. Jika diterima, ya sudah enggak usah (ketemu). Yang penting bayar pajakmu masuk negara ya sudah, enak, kan?” terangnya.

Ia lalu mencontohkan Inggris yang telah lebih dulu mengaplikasikannya. “Hampir semua negara maju. Di Inggris seperti itu. Masyarakat Inggris itu sampai tanya, ‘Orang pajaknya yang mana sih?’ Mereka sampai enggak tahu, karena semua sudah on-line. Bayangin saja, masyarakat rindu sama orang pajak, kaya apa sih mukanya? Nanti enggak ada ceritanya orang pajak dibenci atau enggak, karena enggak pernah ketemu.”

Melalui Hari Pajak, Ken pun berpesan, memang sudah saatnya Ditjen Pajak menggaungkan Hari Pajak pada masyarakat, agar memahami arti pentingnya hari itu bukan hanya diperingati, tapi memiliki makna. Ken pun menyebut tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai Hari Pajak karena andil dr. Radjiman Wediodiningrat.

Saat sidang kecil yang membahas keuangan, Radjiman yang kala itu menjabat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menyebutkan bahwa pemungutan pajak harus diatur hukum. Ya, bahkan seorang dokter rumah sakit jiwa bisa sampai memikirkan soal pentingnya pajak untuk keberlangsungan negara.

Atas dasar itulah, Ditjen Pajak memakai namanya sebagai nama gedung pajak LTO Ditjen Pajak di Bilangan Sudirman, Jakarta Selatan. Gedung itu diresmikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, bertepatan dengan hari terakhir berlangsungnya pengampunan pajak, 31 Maret 2016.

“Waktu mau meresmikan gedung itu, saya telepon cucu beliau yang seorang internis, dokter wanita. Saya telepon malam-malam pukul 9, ‘Saya Dirjen Pajak,’ Eh, takut. ‘Pak, saya sudah bayar pajak,’ katanya. Padahal saya hanya ingin mohon izin, nama eyang kakungnya mau dijadikan nama gedung pajak,” ujarnya sembari terkekeh.

Setelah gedung diresmikan, Ken juga mengharapkan fiskus dapat menarik keteladanan dari dr Radjiman, selalu memikirkan masa depan kebaikan negara. Ken pun lalu bergurau, jika gedung itu memakai nama seorang dokter, semoga saja WP yang terdaftar di dalamnya rajin memeriksakan kesehatan pajaknya.

“Kalau orang sakit, rajin memeriksakan dirinya ke dokter. Tapi ada enggak masyarakat memeriksakan diri ke Pajak? Enggak ada. Bikin imbauan saja begitu, ‘Mari kita berbondong-bondong memeriksakan diri ke kantor pajak, sudah sehatkah pajak Anda?’”

Di masa purnabaktinya, Ken yang modis ini menolak untuk berdiam diri. Di tengah-tengah kesibukannya momong cucu, bermain musik, dan menonton pertunjukan musik jazz kegemarannya, Ken juga menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi Partai Golkar terhitung sejak Januari lalu. Ia pun mengklaim, alasannya masuk ke parpol bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan ingin meneruskan pemikiran-pemikiran pada generasi muda yang ingin nyaleg.

“Jangan salah, saya ke Golkar, enggak mau masuk legislatif, tapi saya mau memberikan pemikiran yang baru saja. Kepada anak-anak muda yang mau nyaleg silakan, beda zaman sekarang enggak kaya zaman dulu. Sekarang saatnya yang muda-muda.”

Mengakhiri obrolan kami malam itu, pria yang juga hobi menulis ini membagi pedoman hidupnya yang ia ikuti dari Jack Ma, seorang miliarder Cina sekaligus pemilik situs perdagangan virtual bernama Alibaba.

“Kamu bekerja salah enggak apa-apa. Nah, kesalahan itu adalah impian untuk memperbaiki di umur 30 atau 40. Kalau kamu umur 40-50, fokus berkarier di situ, usia 50-60 kamu mulai mengarierkan, membuat kader-kader yang bisa menggantikan lebih baik dari diri sendiri. Itu prinsip Jack Ma. Dan itu yang saya pakai.”

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 minggu lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News1 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News6 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News7 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News8 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News10 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News10 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News11 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News1 tahun lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Advertisement Pajak-New01

Trending