Connect with us

Breaking News

PajakMania dan SystemEver Sosialisasikan Perpanjangan Insentif Pajak

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Untuk itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak amat dibutuhkan. Sayangnya, pandemi covid-19 yang terjadi memberikan hantaman ekonomi yang kuat terhadap berbagai sektor sehingga penerimaan pajak terkontraksi.

Berdasarkan fakta, sepanjang 2020 pemerintah hanya mengalami penerimaan pajak sebesar Rp 1.069,98. Angka ini turun dari penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun dan meleset dari target pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Dari laporan ini, penerimaan pajak hingga triwulan IV tahun 2020 ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 560,67 triliun atau 52,41 persen.

Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah membuat kebijakan berupa perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku hingga 31 Desember 2021. Kebijakan yang dirilis pada awal Juli 2021 ini diatur dalam PP 29 Tahun 2020 sesuai dengan PMK-82 tentang  perubahan insentif pajak dan PMK-83 perihal perpanjangan pemberian fasilitas PPh yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Meski kebijakan sudah diberlakukan, belum semua Wajib Pajak tahu tentang informasi ini. Oleh karena itu, Komunitas PajakMania berkolaborasi dengan SystemEver Indonesia  menyelenggarakan webinar sosialisasi “Penerapan Teknis PMK-82 dan PMK-83 Tahun 2021” pada 1 Agustus 2021. Ini adalah kolaborasi kedua antara Komunitas PajakMania dengan SystemEver Indonesia setelah pertama kali sukses terlaksana pada April 2021.

SystemEver merupakan salah satu perusahaan penyedia software teknologi ERP berbasis cloud  yang dibuat YoungLimWon Softlab Co., Ltd, suatu perusahaan teknologi terkemuka di Asia yang telah  beroperasi sejak 1993 di Korea Selatan. Perusahaan ini hadir di Indonesia sejak 2017, YoungLimWon Softlab, langsung membangun Consulting Lab yang berfungsi untuk membantu klien berkonsultasi membangun sistem ERP yang maksimal.

“Kami menyambut baik kebijakan yang pemerintah berikan. Melalui acara yang kami adakan, diharapkan dapat semakin mendorong kepatuhan Wajib Pajak kendati di masa pandemi.” jelas Daniel William Legawa, pendiri Komunitas PajakMania sekaligus konsultan dan spesialis pajak perusahaan multinasional.

Sejak 2010, Daniel William mendirikan Komunitas Pajak,  saat ini, anggotanya mencapai lebih dari 1.000 orang dengan latar belakang yang beragam. Komunitas ini aktif melakukan berbagai kegiatan sosialisasi perpajakan baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum Wajib Pajak.

Sementara SystemEver adalah software manajemen ERP (Enterprise Resource Planning) berbasis cloud keluaran perusahaan teknologi Korea Selatan YoungLimWon Softlab. SystemEver telah dipercaya di Indonesia sejak 2017 dalam membantu permasalahan manajemen berbagai perusahaan di tanah air.

Dalam diskusi kolaboratif yang diadakan oleh Komunitas PajakMania dan SystemEver Indonesia tersebut dibahas berbagai hal seputar insentif pajak penghasilan secara komprehensif.  Di antaranya, perihal proses pengajuan, pelaporan realisasinya serta dampak insentif pajak untuk perkembangan bisnis.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, tentu sangat terbantu dengan insentif PPh final tarif 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Begitu pun dengan Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

Insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor juga diberikan kepada  Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 730 bidang usaha).

Pemberi kerja atau Wajib Pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Juli 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Agustus 2021.

Sebagai konsultan pajak, Daniel mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberikan perpanjangan relaksasi pajak bagi  Wajib Pajak. Kendati demikian, ia tak bisa memungkiri penyusunan laporan pajak agar menjadi efektif dan efisien masih menjadi persoalan praktisi dan konsultan pajak.

Selain pertumbuhan teknologi yang begitu cepat, hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan. Alhasil, konsultan pajak dituntut untuk selalu up to date dan cepat beradaptasi. Tak semata agar dapat menyusun laporan lebih baik, sekaligus juga mendorong terbentuknya  ekosistem penerimaan pajak yang lebih baik.

Untungnya, inovasi dalam penyusunan laporan perpajakan yang efektif  tengah diformulasikan oleh SystemEver untuk konsultan pajak profesional agar lebih mudah dan efektif dalam penyusunan laporan pajak kliennya.

“Sebagai negara dengan GDP terbesar ke-16 di dunia, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang baik. Oleh karena itu, kami hadirkan produk SystemEver AccounTax Service sebagai komitmen kami memajukan perekonomian Indonesia.“ jelas Chief in Representative SystemEver Indonesia, Kwon Oh Cheol.

Kwon menambahkan, layanan i1-AccounTax Service memiliki beberapa fitur unggulan, salah satunya adalah Fitur khusus Journal Batch Upload. Fitur ini jadi fitur andalan karena mempermudah konsultan pajak dalam melakukan upload data klien, cukup 1 kali unggah data dalam jumlah banyak, semudah copy paste dari excel. Selain itu fitur i1-AccounTax Service juga mudah diadaptasikan, kendati klien memiliki sistem software perpajakan yang beraneka ragam.

Keunggulan lainnya adalah mempermudah konsultan pajak dalam  melakukan pengecekan jurnal dan kesesuaian angka-angka pada laporan keuangan klien berdasarkan aturan berlaku dengan cepat dan mudah. Dengan begitu, kemungkinan kesalahan input (human error) dapat diminimalisasi sehingga efisiensi kinerja dari perusahaan konsultan pajak dan akuntansi akan meningkat.

Breaking News

Dua Pilar untuk Pajak Berkeadilan

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Praktisi perpajakan Torang Shakespeare Siagian mengatakan, saat ini G20/OECD tengah berupaya untuk menghilangkan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan negara sumber atau domisili. Konsensus ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi seluruh negara, baik negara produsen maupun konsumen.

Berdasarkan pembahasan terakhir G20/OECD, saat ini muncul dua pilar utama. Pilar 1 merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Torang menjelaskan, dalam Pilar 1 terdapat hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global/multinational (MNE), realokasi hak pemajakan kepada negara yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Konsensus ini masih dibahas forum.

“Dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara yurisdiksi pasar tidak berlaku lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut. Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20 persen sampai dengan 30 persen dari residual profit (seluruh laba di atas 10 persen dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi,” jelas Torang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), pada Sabtu (25/9).

Selanjutnya, Pilar 2, yaitu usulan yang berupaya mengurangi kompetisi sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (PPh) badan minimum secara global sebesar 15 persen. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Torang menjelaskan, setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara itu.

“Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi,” tambahnya.

Pilar 2 juga akan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom. Sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Lanjut baca

Breaking News

ALFI/ILFA dan SNR Law Firm Kerja Sama Bidang Hukum Bisnis Logistik dan “Forwarding”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam bidang hukum dengan kantor hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR Law Firm). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi dengan founder dan partner dari  SNR Law Firm Uli I. H. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., M.A..

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Rizki Hendarmin, S.H., dan Suprayogi Soepaat, S.H., selaku partner SNR Law Firm dan Teguh Siswanto selaku Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar-Asosiasi ALFI. Selain itu, nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas antara Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dengan SNR Law Firm. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi/edukasi di bidang hukum dalam bisnis logistik dan forwarding kepada para anggota ALFI/ILFA, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan sosialisasi atau edukasi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan focus group discussion, seminar, lokakarya, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pengumpulan gagasan, mencari solusi atau diskusi terkait permasalahan hukum yang pada umumnya terjadi dalam bisnis logistik dan forwarding dari hulu sampai ke hilir.

“Permasalahan hukum mencakup permasalahan hukum di bidang pelayanan kargo maupun logistik, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen; pelaku usaha dengan pelabuhan; pelaku usaha dengan pemerintah terkait perijinan; pelaku usaha dengan pelaku usaha terkait utang-piutang, dan permasalahan hukum lainnya di bidang bisnis logistik dan pengangkutan,” kata Yukki melalui keterangan tertulis Rabu, (6/10/21).

Pokok materi dari sosialisasi atau edukasi tersebut akan membuka ruang diskusi baik secara teori dan praktik, serta pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam praktik bisnis logistik dan forwarding, termasuk teknik-teknik penyelesaian restrukturisasi utang-piutang bagi para pelaku bisnis di bidang logistik dan forwarding sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang telah mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, maka penting bagi pelaku bisnis logistik dan forwarding untuk mengetahui bahwa terdapat sarana restrukturisasi utang yang disediakan oleh negara di antaranya ada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

“Adanya kerja sama antara DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun gagasan dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum yang terjadi di dunia bisnis logistik dan forwarding, khususnya selama pandemi Covid-19 termasuk peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sektor bisnis ini,” harap Yukki.

Sementara Januardo S. P. Sihombing menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana yang efektif dan sustainable bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, hal ini dikarenakan segala proses dan sarana restrukturisasi tersebut telah diatur dan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“PKPU dengan metode yang baik bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 ini yang disebabkan salah satunya permasalahan cash flow perusahaan dari keadaan tidak maksimalnya roda bisnis di waktu belakangan ini,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini.

Januardo mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini maka DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm telah sepakat untuk menjadi mitra dalam hal sosialisasi/edukasi hukum bagi para pelaku bisnis logistik dan forwarding, khususnya terkait restrukturisasi utang piutang yang dilandaskan pada khazanah ilmu pengetahuan hukum, demi mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lanjut baca

Breaking News

Covid-19 adalah “The Best Chief Transformation Officer” Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pramasaleh, CEO PT Telkom Metra

Hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mendorong masyarakat untuk bertransformasi digital.

Jakarta, Majalahpajak.net – Inovasi digital mampu menghasilkan produk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan juga memunculkan model bisnis baru yang mengubah pola kebiasaan di masyarakat. Hal ini disampaikan CEO PT Telkom Metra, Pramasaleh H Utomo dalam webinar bertema “Digtalisasi Pajak untuk Kemudahan Tax Compliance dan Efisiensi Bisnis,”, Jumat (01/10).

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar bisnis tidak mati. Kultur inovasi yang tumbuh akibat digitalisasi (explorative strategy) memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk baru yang disruptif dan juga model bisnis baru yang bersifat game changer seperti Gojek dan Tokopedia. Kehadiran model bisnis baru ini mengubah pola transaksi ekonomi dari cara konvensional menjadi digital sehingga masyarakat harus menggunakan aplikasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi.

Prama menjelaskan, hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mengharuskan masyarakat untuk bertransformasi digital. Ia mengungkapkan, sejak 1995 Telkom sebenarnya sudah mengembangkan layanan video conference, namun ketika itu masih sulit diterima masyarakat. Sekarang dengan adanya pandemi, layanan tatap muka online seperti zoom menjadi sangat populer dan semuanya harus menerapkan video conference.

“Jadi the best CTO (Chief Transformation Officer) di dunia itu justru Covid-19 yang memaksa semuanya untuk bertransformasi digital. Ini adalah cara perusahaan agar tetap bisa menjangkau pelanggannya dengan lebih efisien,” kata Prama.

Ia menyatakan, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari operasional bisnis yang sebelumnya less digital, misalnya mempermudah dan mempercepat proses operasional dalam mengurus kewajiban pajak di perusahaan melalui aplikasi Telkompajakku untuk ekosistem perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti memaparkan upaya kementerian keuangan (kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak dengan menghadirkan banyak layanan kanal informasi secara elektronik atau online, seperti pendaftaran online (e-registration) dan e-SPT melalui situs resmi DJP maupun jasa aplikasi penyampaian laporan pajak melalui pihak ketiga. Dengan demikian semakin banyak kanal komunikasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak

Frans menyatakan, digitalisasi menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia. “Administrasi yang sebelumnya masih manual, sekarang dilakukan secara digital. Sehingga DJP dapat merelokasikan sumber daya manusianya untuk kegiatan lain seperti pengawasan dan penegakan hukum,”jelas Frans.

Sementara itu, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Isnianto Kurniawan mengatakan, digitalisasi pajak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Jika penghitungan secara digital sudah akurat dan terkoneksi secara host to host dengan DJP, jelasnya, tentu perbedaan persepsi yang terkait dengan regulasi dan bisnis phaan akan semakin kecil.

“Akurasi penghitungan dan transparansi dalam digitalisasi pajak ini akan menurunkan denda pajak yang mestinya tidak perlu,”jelas Iwan.

Lanjut baca

Populer