Connect with us

Taxclopedia

Pajak Pusat versus Pajak Daerah

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Sering muncul pertanyaan kepada penulis saat memberikan pelatihan dan pengajaran perpajakan. Mereka menanyakan kenapa pajak itu banyak macamnya. Ada pajak daerah dan ada pajak pusat. Kenapa tidak dibuat simpel saja? Cukup pajak pusat atau apa pun namanya yang penting tidak membuat orang awam bingung atau menjadi rancu dengan perbedaan antara kedua jenis pajak itu. Karena sering kali di lapangan ada Wajib Pajak daerah yang merasa sudah membayar pajak, misalnya pajak restoran mengeluh kenapa masih harus bayar pajak lainnya lagi (pajak penghasilan) dan beberapa pertanyaan senada.

Pertanyaan di atas akhirnya menjadi trigger dalam tulisan kali ini, mengupas tentang pajak pusat dan daerah, apa tujuan diberlakukannya dan beberapa sudut pandang lainnya. Pada edisi sebelumnya Majalah Pajak mengupas tentang sejarah pajak dari masa ke masa, di mana di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, di antaranya sebagai berikut.

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
  2. Aturan Bea Meterai;
  3. Ordonansi Bea Balik Nama;
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
  5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
  6. Ordonansi Pajak Upah;
  7. Ordonansi Pajak Potong;
  8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
  9. Ordonansi Pajak Perseroan;
  10. Undang-Undang Pajak Radio;
  11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
  12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
  13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Bahkan jauh sebelum zaman kolonial Belanda, pajak sudah mengenal banyak ragamnya. Seperti pada zaman negara kita dipimpin oleh Raffles, seorang Letnan Jenderal dari Inggris, memberlakukan pajak tanah atau landrent dan beberapa jenis pajak lainnya yang terjadi pada zaman kerajaan Nusantara. Hal itu menguatkan hipotesis awal bahwa sejatinya pajak sudah beragam jenisnya dan tidak bisa disatukan ke sebuah induk yang besar. Lihat saja kewajiban umat Islam, yakni tentang zakat ternyata jenis-jenis zakat cukup banyak, dari zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan dan zakat lainnya juga menegaskan pungutan atau pajak ataupun yang serupa dengannya memiliki ciri atau karakteristik atau tujuan yang berbeda-beda.

Keniscayaan

Pertanyaan kritisnya, bagaimana bisa muncul jenis pajak atau pungutan yang beragam, padahal subjek atau pelakunya hanya satu saja (Orang Pribadi atau Badan)? Kenapa tidak diterapkan pengenaan satu jenis pajak saja karena pada akhirnya bermuara pada subjek pajak atau pembayar pajak itu juga ? Misal cukup diterapkan dengan pajak penghasilan saja karena sumber yang dikenai pajak berupa penghasilan (gaji, honor, laba atau sejenisnya) berasal dari subjek atau pembayar yang sama meskipun digunakan untuk berbagai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda (makan di restoran, beli barang atau aset, dan lain-lain).

Sekilas pertanyaan ini benar adanya dan sepertinya akan membuat pemungutan pajak di negara ini menjadi lebih praktis dan mudah. Namun, ternyata tidak semudah itu karena pemerintah tidak bisa memantau atau memegang kendali penuh atas aliran penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak. Ke mana dia belanjakan, dalam wujud apa dan digunakan untuk apa, atau dengan bahasa yang lebih sederhana pemerintah tidak memiliki basis data yang terintegrasi di semua lini kehidupan seorang Wajib Pajak/warga negaranya. Nanti akan menjadi semakin rumit bila dikaitkan dengan privasi seseorang di sebuah negara apabila pemerintah punya kendali penuh atas apa yang seseorang (Wajib Pajak) miliki dan lakukan. Seolah-olah tidak ada ruang kebebasan bagi seseorang berbuat atas kekayaan/penghasilan yang dimilikinya bahkan ekstremnya semua aktivitasnya diketahui negara. Karena itulah keragaman pajak atau pungutan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara di dunia ini.

Setelah memahami rentetan penjelasan di atas, dan sepakat dengan hipotesis penulis tentang keragaman pajak, maka muncul pertanyaan kritis berikutnya. Okelah, kita sepakat bahwa pajak atau pungutan itu beragam jenisnya tapi kenapa harus dibedakan pemungutnya? Ada yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada yang dipungut oleh pemerintah daerah, kenapa tidak diserahkan saja kepada satu pemungut, misal pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali pada sistem pemerintahan di negara kita, di mana sistem pemerintahan di negara kita menganut desentralisasi atau berdasarkan asas otonomi bagi suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan dalam menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Bagian terbesar dari kewenangan itu salah satunya dalam menyusun dan menjalankan keuangan daerah secara mandiri. Hal ini terlihat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun atau dirancang oleh pimpinan eksekutif daerah (bupati/walikota/gubernur) dengan pimpinan legislatif daerah (DPRD Tingkat I dan Tingkat II) yang mencerminkan otonomi penuh daerah dalam mengelola keuangannya. Dan salah satu sumber utama keuangan di sebuah daerah adalah pajak. Karena itulah, pemerintah pusat berbagi objek pungutan pajak dengan pemerintah daerah alasan utamanya adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah di negara kita. Dan semangat ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak

Mari kita lihat jenis pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah daerah, simak uraian berikut ini:

(1) Jenis Pajak Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) terdiri atas:

a.                   Pajak Kendaraan Bermotor;

b.                  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.                   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d.                  Pajak Air Permukaan; dan

e.                   Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II) terdiri atas:

a.                   Pajak Hotel;

b.                  Pajak Restoran;

c.                   Pajak Hiburan;

d.                  Pajak Reklame;

e.                   Pajak Penerangan Jalan;

f.                   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.                  Pajak Parkir;

h.                  Pajak Air Tanah;

i.                    Pajak Sarang Burung Walet;

j.                    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k.                  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perluasan objek pajak daerah atau retribusi daerah adalah wujud iktikad baik pemerintah pusat dalam memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dan jangan lupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga:

  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus

Dana bagi hasil diperoleh oleh daerah antara lain dari pemungutan pajak pusat, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 25 dan 29 serta PPh Pasal 21 (karyawan/bukan karyawan) sebesar 20 persen. Berarti pemerintah pusat meskipun mendapatkan hak penuh atas pajak yang dipungutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 masih memberikan bagi hasil pemungutannya kepada daerah dalam rangka memajukan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Inilah asas gotong-royong yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian jatah

Sebagai penutup penulis akan memberikan sebuah ilustrasi kecil tentang bagaimana pengelolaan pajak pusat dan daerah itu terjadi di negara ini.

Pada tahun 2018 ini, Pak Heru adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx di kota Samarinda, Kalimantan Timur, bekerja pada sebuah perusahaan tambang batubara sebagai staf akunting, memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 15 juta dan telah dipotong PPh Pasal 21 Rp 500.000. Pak Heru juga seorang pebisnis dengan membuka pakaian yang cukup sukses di Samarinda dengan laporan omzet setahunnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 5 miliar dan pajak yang dibayar selama setahun (PPh Pasal 25/29) sebesar Rp 300 juta.

Pada suatu Sore Pak Heru makan bersama keluarga besarnya di sebuah restoran ternama di Samarinda dan menghabiskan uang sebesar Rp 1.200.000 dan dipungut pajak restoran sebesar 10 % (Rp 120.000). Untuk melancarkan bisnisnya, Pak Heru juga memanfaatkan pemasaran produknya melalui iklan reklame digital yang dipasang pada jalan utama Samarinda dengan membayar kepada jasa penyedia iklan sebesar Rp 100.000.000 untuk tiga bulan masa tayang dan pihak penyedia jasa mengenakan pajak reklame sebesar 10 % (Rp 10.000.000).

Setiap tahun Pak Heru juga membayar pajak kendaraan atas kendaraan yang dimilikinya, yakni roda dua dan empat yang mencapai Rp 10.000.000 dalam setahun. Dan terakhir, tidak lupa Pak Heru sebagai warga yang taat kepada pemerintah daerah juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah tinggal dan ruko yang dimilkinya sebesar Rp 7.000.000 dalam setahun. Maka dari ilustrasi ini kita hitung berapa pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (kota Samarinda) dalam setahun dari pajak-pajak yang telah dipungut dan dibayar oleh Pak Heru.

 

PPh Pasal 21 per bulan ➔ Rp 500.000, per tahun ➔ Rp 6.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 6.000.000 = Rp 4.800.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 20 % x 6.000.000 = Rp 1.200.000

PPh Pasal 25/ 29 setahun ➔ Rp 300.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 300.000.000 = Rp 240.000.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda= 20 % x 300.000.000 = Rp 60.000.000

Pajak restoran ➔ Rp 120.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 120.000 = Rp 120.000

Pajak reklame ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 10.000.000 = Rp 10.000.000

Pajak kendaraan bermotor ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 30 % x 10.000.000 = Rp 3.000.000

Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur = 70 % x 10.000.000 = Rp 7.000.000

Pajak bumi dan bangunan ➔ Rp 7.000.000

Hak pemerintah pusat = 0% x 7.000.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 7.000.000 = Rp 7.000.000

Maka dapat kita simpulkan bahwa dari total pajak sebesar Rp 333.120.000 yang dibayar oleh Pak Heru, bagian pajak yang diterima pemerintah pusat dan pemda adalah sebagai berikut.

  1. Bagian Pajak yang diterima pemerintah pusat = Rp 244.800.000
  2. Bagian Pajak yang diterima pemerintah daerah Samarinda = Rp 81.320.000
  3. Bagian Pajak yang diterima pemerintah provinsi Kalimantan Timur = Rp 7.000.000

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Klaim PPN Pemegang Paspor Luar Negeri

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pengembalian PPN (“VAT Refund”) bagi pemegang paspor luar negeri dari penerimaan devisa negara pada hajatan Asian Games 2018 diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Bagaimana cara mengklaimnya?

Ajang Asian Games 2018 yang berlangsung selama kurang lebih dua pekan sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang menjadi perhelatan besar yang terjadi di negara kita. Pesta kejuaraan empat tahunan yang kali ini diikuti kurang lebih 15.000 atlet dan ofisial dari 45 negara dalam 40 cabang olahraga ini tentunya menjadi momen berharga bagi Indonesia sebagai tuan rumah.

Banyak kajian atau tulisan mengupas tentang Asian Games 2018. Namun, penulis mencukupkan pada sisi dampak positif penerimaan negara di sektor perpajakan dari kegiatan ini. Merujuk pada data jumlah atlet Indonesia yang berlaga sekitar 938 dan 365 ofisial, maka jumlah atlet dan ofisial luar negeri yang berada di Indonesia selama kurun waktu dua hingga tiga pekan berjumlah 13.500 orang yang tersebar dalam 45 negara atau kontingen. Itu belum termasuk penonton dari mancanegara yang turut serta mendukung negara mereka yang tentu saja menjadi potensi penerimaan negara dari devisa luar negeri.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, potensi penerimaan devisa dari pesta olahraga ini diperkirakan mencapai 230 juta dollar AS atau sekitar Rp 3 triliun. Arief mengatakan, 150 ribu penonton wisatawan mancanegara (wisman) akan berbelanja masing-masing sebesar 1.200 dollar AS.  Hal itu dengan asumsi satu penonton berkunjung selama tujuh hari di Indonesia. Total proyeksi devisa dari penonton adalah sebesar 180 juta dollar AS.

Seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, 20 ribu atlet, ofisial, dan media akan menyumbangkan devisa masing-masing sebesar US$ 2.500 atau total keseluruhan sebesar 50 juta dollar AS. Kelompok tersebut diasumsikan akan tinggal selama 18 hari di Indonesia.

Secara sederhana, pajak yang diuntungkan dari konsumsi atau belanja barang dan jasa kena pajak di dalam negeri mencapai angka Rp 300 miliar, itu belum termasuk peningkatan pajak daerah yang bisa didapat oleh kota Jakarta dan Palembang dan kota sekitarnya yang diuntungkan dengan event ini dari sektor hotel, restoran, katering dan hiburan.

Namun, perlu diketahui sejak Undang-Undang PPN terakhir, yakni No. 42 tahun 2009 Pasal 16E Ayat 1 yang berbunyi “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.”

Dengan istilah yang populer untuk pengembalian PPN pemegang paspor luar negeri sering disebut dengan VAT (Value Added Tax) Refund. Maka potensi Rp 300 miliar dari PPN ini bisa dikatakan tidak akan masuk kas negara kecuali memang tidak diminta kembali oleh para atlet, ofisial atau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, atau kecuali mereka sendiri yang tidak melakukan permintaan pengembalian melalui mekanisme yang akan penulis jelaskan dalam tulisan kali ini.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN.

Syarat PPN dapat diminta kembali

Sesuai Pasal 16E ayat (2) UU PPN memberikan persyaratan PPN dan PPnBM yang dapat direstitusi atau diminta kembali, yaitu:

  1. Nilai PPN minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau nilai transaksi minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
  2. Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
  3. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) UU PPN, kecuali pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  4. PPN tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama. (Pasal 6 PMK-76/PMK.03/2010).

“Bila nilai pengembalian PPN tidak melebihi Rp 5.000.000 maka konter VAT Refund akan mengembalikan PPN secara tunai. Bila nilai pengembalian PPN melebihi Rp 5.000.000, pengembalian dilakukan melalui transfer.”

Mekanisme Pengembalian

Pasal 16E Ayat (3) UU PPN mengatur tentang mekanisme bagaimana orang asing atau turis asing dalam bahasa yang sederhana dapat melakukan restitusi PPN dan PPnBM. Berdasarkan ketentuan ini, permintaan kembali dilakukan pada saat turis asing itu meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bandara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun dokumen yang harus ditunjukkan pada saat melakukan permintaan kembali atas PPN dan PPnBM yang sudah dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 16E ayat (4) UU PPN adalah:

  1. Paspor;
  2. Pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
  3. Faktur Pajak.

Yang berhak mengajukan VAT Refund adalah:

  1. Bukan WNI atau bukan Permanent Resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2(dua) bulan sejak tanggal kedatangannya.
  2. Bukan kru maskapai penerbangan (Pasal 1 angka 1 PMK-76/PMK.03/2010.

Perolehan barang bawaan berikut tidak bisa dimintakan pengembalian PPN-nya:

  1. Makanan, minuman, produk-produk tembakau.
  2. Senjata api dan bahan peledak.
  3. Barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat (Pasal 3 ayat 2 PMK-76/PMK.03/2010).

Adapaun, bandara yang bisa dimintakan VAT Refund adalah Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara Adi Sucipto Yogyakarta; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Ngurah Rai Denpasar.

Contoh kasus

Miss Farah Ann adalah pebulu tangkis dari negara Pakistan. Usai mengikuti pertandingan, Miss Farah Ann menyempatkan membeli suvenir khas Indonesia di FX Sudirman (toko retail yang ditunjuk sebagai PKP yang menerbitkan faktur pajak khusus/VAT Refund). Pada tanggal 24 Agustus 2018, total suvenir yang dibelanjakan mencapai Rp 12.000.000. Pada tanggal 8 September, Miss Farah Ann bertolak kembali ke negaranya melalui Bandara Soekarno Hatta. Maka sebelum menaiki pesawat terbang, Miss Farah Ann dapat mengembalikan PPN atas pembelian suvenir sebesar Rp 12.000.000 x 10% = 1.200.00. Karena nilai pengembalian PPN tidak melebihi Rp 5.000.000 maka konter VAT Refund pada bandara Soekarno Hatta akan mengembalikan kepada Miss Farah Ann secara tunai (bila melebihi Rp 5.000.000 akan dikembalikan dengan mekanisme transfer).

Boks:

Dasar Hukum

  • Undang-Undang no. 8 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
  • Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2010 jo. No. 100/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Continue Reading

Taxclopedia

Bagaimana Migrasi Penerapan PP 46 ke PP 23?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Akhirnya pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Tentu saja peraturan pemerintah ini disikapi secara positif oleh berbagai pihak, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan apresiasi positif, dikutip dari kompas.com.

Menurut Ketua Uum KADIN Rosan Roeslani, kebijakan ini akan membuat lega para pelaku UMKM di Indonesia. Meski angkanya termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, Rosan memandang penurunan itu akan sangat signifikan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM. “Dengan pajak yang lebih rendah, UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhannya makin tinggi, karena tadinya bayar pajak sekian hanya bayar 0,5 persen, sisanya bisa dipakai untuk pertumbuhan usahanya,” tutur Rosan.

Dalam pernyataannya seperti dikutip berbagai media massa, Presiden Jokowi menyampaikan, tujuan pemerintah meringankan pajak untuk UMKM tak lain agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, meningkat ke menengah, kemudian menjadi besar.

“Pemerintah meringankan pajak untuk UMKM ini agar usaha mikro dapat tumbuh, loncat menjadi usaha kecil, usaha kecil juga bisa tumbuh menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha yang besar,” demikian kata Jokowi seperti dimuat di laman situs resmi Kementerian Keuangan.

Tentu efek penurunan tarif hingga 0,5 persen akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN 2018, yang diperkirakan akan menggerus penerimaan setidaknya Rp 1,5 triliun. Namun, penulis berpendapat potential loss dikarenakan efek dari peraturan pemerintah ini tidak akan begitu terasa karena pemerintah malah akan mendapatkan tambahan penguatan basis pembayar pajak yang meningkat, karena partisipasi masyarakat akan bertambah. Berikutnya, Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Ke depan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak.
Lalu, sebenarnya apa, sih, perbedaan antara peraturan pemerintah sebelumnya (PP No. 46) dengan peraturan pemerintah (PP No. 23) sekarang?

Dari paparan di atas terlihat perubahan signifikan ada pada jangka waktu penggunaan tarif PPh ini. Dalam Pasal 5 PP No. 23, misalnya, diatur batasannya. Bagi penulis ini menarik dikaji bahwa pemerintah memberikan fasilitas tarif ini dengan daluarsa penggunaannya. Tujuannya adalah memaksa Wajib Pajak secara perlahan beralih dengan tarif PPh secara umum karena tarif PPh final sebenarnya adalah diskresi dari amanat Undang-Undang PPh yang penggunaannya bersifat demi kepraktisan administrasi. Dengan kata lain, pemerintah ingin para Wajib Pajaknya lebih teratur dan rapi dalam melakukan dokumentasi transaksi ekonominya melalui prosedur pencatatan dan pembukuan.

Kemudian, pengecualian objek penghasilan dipertegas dalam pasal 2 (3) PP No. 23 Tahun 2018 ini, dengan merinci jenis objek-objek penghasilan apa saja yang tidak boleh dikenakan oleh tarif 0,5 persen, dan yang menarik adalah perluasan subjek pajak Orang Pribadi dalam pasal 3 (1), yang bunyinya:

  Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

a.       Wajib Pajak Orang Pribadi; dan

b.      Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Ke depan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak.

Yang dulunya masih ada pengecualian bagi Orang Pribadi yang kegiatan usahanya dapat dibongkar pasang (Pedagang Kaki Lima/musiman) sekarang dihilangkan. Artinya, ekstensifikasi atau penggalian subjek pajak baru untuk diberikan NPWP sebagai Wajib Pajak baru akan bertambah. Apalagi bila dikaitkan dengan lokasi-lokasi tertentu dan waktu tertentu seperti car free day atau pasar tumpah dan sejenisnya tentu ini akan menjadi sesuatu bernilai potensi penerimaan negara ke depannya.

Tidak kalah menarik adalah soal pemotongan pajak oleh pihak ketiga (swasta/bendaharawan pemerintah) terkait dengan subjek atau pelaku tarif 0,5 persen ini, yaitu dalam pasal 8 (1) dinyatakan:

Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dilunasi dengan cara:

  1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Dengan demikian, pihak ketiga wajib memotong sebesar 0,5 persen apabila bertransaksi dengan subjek pajak PP no.23 Tahun 2018 ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Kantor Pajak yang menjelaskan status subjek pajak (Pasal 9).

Contoh:

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah itu, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak. Sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:

a.   Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:
= 0,5 % x Rp 60.000.000,00
= Rp 300.000,00
b.   Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:
= 0,5 % x Rp 20.000.000,00
= Rp 100.000,00

Tentu saja setiap adanya perubahan aturan lama pemerintah menyiapkan ketentuan tambahan dikarenakan berlakunya PP No. 23 tahun 2018 ini tidak di awal tahun pajak melainkan di pertengahan tahun, yakni bulan Juli 2018. Lalu, bagaimana mitigasinya? Atau penyesuaiannya? semua tertuang dalam pasal 10 PP No. 23 tahun 2018.

  1. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1 % (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
  2. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5 % (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
  3. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:
a. Tahun 2017: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Tahun 2018: Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah itu. Namun demikian, Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

  1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah (Juli 2018) ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1 % (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
  2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku (Juli 2018) sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Continue Reading

Taxclopedia

Pengaruh transaksi lintas batas (cross borders) terhadap perusahaan dan pemajakannya

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Transaksi ekonomi lintas batas dalam literatur yang penulis dapatkan tidak ada definisi yang pasti tetapi hanya menjelaskan apa saja kegiatan eknonomi yang terjadi secara lintas batas, di antaranya perdagangan internasional atau transaksi jual beli antar negara meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, barter / pertukaran , konsinyasi (consigment), perjanjian dagang (package deal), merger dan akuisisi ,  sedangkan secara geografis transaksi ekonomi lintas batas meliputi lintas batas laut (sea cross borders) dan lintas batas darat (overland cross borders)

Transaksi ekonomi lintas batas ini menyebabkan muncul banyaknya inovasi keuangan yang menyertainya, diantaranya adalah penerapan global payment innovation (GPI) yang melibatkan bank-bank yang ada di negara-negara terjadinya transaksi lintas batas tersebut. Dimana apabila terjadi  kegiatan finansial perusahaan secara lintas batas maka bank sebagai operatornya menerapkan layanan pelacakan pembayaran secara real-time, transparans, dan diselesaikan transaksi keuangan tersebut di hari yang sama. Lebih dari 9 juta pesan transaksi telah dikirimkan oleh lebih dari 35 bank yang telah bergabung dengan layanan ini dan sebagian besar transaksinya diselesaikan dalam hitungan jam, dan bahkan menit.

Bahkan tidak jarang dikarenakan tumbuh pesatnya pasar modal di berbagai negara, memungkinkan terjadinya akuisisi dan merger lintas batas, sudah terjadi di negara kita operator layanan transportasi online (Gojek) diakuisisi dengan mendapat guyuran modal dari perusahaan e-commerce besar di China (Tencent) dalam jumlah yang fantastis senilai 16 triliun rupian. Hal ini tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia, fenomena ini juga terjadi di mancanegara dan yang menjadi bunga desa dalam rentang waktu pertumbuhan teknologi yang pesat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital industri. Apa alasan utama terjadinya akuisisi dan merger lintas batas ini salah satunya adalah melakukan transfer global teknologi, modal, barang dan jasa terintegrasi ke dalam jaringan universal atau internasional secara cepat dan mudah sehingga terbentuklah kekuatan ekonomi besar yang populer kita sebut dengan Konglomerasi.

Berikut beberapa pengaruh lintas batas merger dan akuisisi yang penulis olah dari berbagai sumber, diantaranya :

  1. Penumpukan modal

Merger lintas batas dan akuisisi berkontribusi dalam akumulasi modal secara jangka panjang. Dalam rangka memperluas bisnis mereka tidak hanya melakukan investasi pada tanaman, bangunan dan peralatan, tetapi juga dalam aset tidak berwujud seperti pengetahuan teknis, keterampilan bukan hanya bagian fisik dari modal.

  1. Penciptaan lapangan kerja

Kadang-kadang terlihat bahwa Merger dan Akuisisi yang dilakukan untuk mendorong restrukturisasi dapat menyebabkan perampingan tetapi akan menyebabkan keuntungan kerja dalam jangka panjang. Perampingan ini kadang-kadang penting untuk kelangsungan operasi. Ketika dalam jangka panjang bisnis memperluas dan menjadi sukses itu akan menciptakan lapangan kerja baru.

  1. Teknologi penyerahan

Ketika perusahaan di seluruh negara datang bersama-sama itu menopang efek positif dari transfer teknologi, berbagi keterampilan manajemen terbaik dan praktek dan investasi dalam aset tidak berwujud dari negara tuan rumah. Hal ini pada gilirannya menyebabkan inovasi dan memiliki pengaruh pada operasi perusahaan.

Kemudian adanya beberapa tantangan merger dan akuisisi lintas batas negara diantaranya :

  1. Kekhawatiran politik

Skenario politik bisa memainkan peran kunci dalam lintas batas merger dan akuisisi, terutama untuk industri yang sensitif secara politis seperti pertahanan, keamanan dll.

  1. Tantangan budaya

Hal ini bisa menimbulkan ancaman besar bagi keberhasilan lintas batas merger dan akuisisi. Berbagai faktor seperti perbedaan latar belakang budaya, kebutuhan bahasa dan praktek bisnis yang berbeda telah menyebabkan merger gagal meskipun berada dalam usia di mana kita bisa langsung berkomunikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut perusahaan perlu berinvestasi baik jumlah waktu dan usaha untuk menyadari budaya lokal dengan karyawan dan pihak terkait lainnya.

  1. Pertimbangan hukum

Perusahaan yang ingin bergabung tidak bisa mengabaikan tantangan untuk memenuhi berbagai masalah hukum dan peraturan-peraturan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan keamanan, hukum perusahaan dan persaingan terikat menyimpang dari satu sama lain. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan kesepakatan, penting untuk meninjau peraturan ketenagakerjaan, undang-undang dan persyaratan kontrak lainnya yang harus ditangani.

  1. Pertimbangan pajak dan akuntansi

Masalah pajak sangat penting terutama ketika datang ke penataan transaksi. Proporsi utang dan ekuitas dalam transaksi yang terlibat akan mempengaruhi pengeluaran pajak, maka pemahaman yang jelas tentang hal yang sama menjadi signifikan. Faktor lain untuk memutuskan apakah struktur aset atau pembelian saham adalah masalah pajak pengalihan.

  1. Due diligence

Due diligence merupakan bagian yang sangat penting dari proses merger dan akuisisi. Selain hukum, isu-isu politik dan regulasi, ada juga infrastruktur, mata uang dan risiko lokal lainnya yang membutuhkan penilaian menyeluruh. Due diligence dapat mempengaruhi syarat dan kondisi di mana transaksi merger dan akuisisi akan berlangsung, mempengaruhi struktur kesepakatan, mempengaruhi harga kesepakatan. Ini membantu dalam mengungkap daerah bahaya dan memberikan tampilan rinci dari transaksi yang diusulkan.

Tantangan transaksi lintas batas ini sesuai yang penulis uraikan menyebabkan perusahaan harus mengetahui bagaimana negara sumber perusahaan  harus mengetahui pemajakan apa saja yang menjadi kewajibannya untuk memotong atau memungut pajak (PPh dan PPN) pada negara destinasi perusahaan.

Karena itu sangat memungkinkan terjadinya pemajakan berganda karena transaksi eknomi lintas batas ini. Pemajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim pemajakan. Hal ini karena adanya prinsip pemajakan global untuk wajib pajak dalam negeri (global principle) dimana penghasilan dari dalam luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen (negara domisili wajib pajak). Selain itu, terdapat pemajakan teritorial (source principle) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) oleh negara sumber penghasilan dimana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali, pertama oleh negara residen lalu oleh negara sumber Misalnya: PT A punya cabang di Jepang. Penghasilan cabang di jepang dikenakan pajak oleh fiskus Jepang. Lalu di Indonesia penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri lalu dikalikan tarif pajak UU domestik Indonesia.

Bentokran klaim menjadi lebih parah bila terjadi dual residen, dimana terdapat dua negara sama-sama mengklaim seorang subjek pajak sebagi wajib pajak dalam negerinya yang menyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. Misalnya: Mr. A bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari namun setiap sabtu dan minggu ia pulang ke rumahnya di Singapura. Mr. A dianggap WPDN oleh Indonesia dan juga Singapura sehingga untuk wajib melapor dan membayar pajak untuk penghasilan globalnya pada Indonesia maupun Singapura.

Dalam kaitan pembagian hak pemajakan ini, negara-negara yang melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah negara sumber (source country) yang merupakan negara di mana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. Kedua adalah negara domisili (resident country) yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan.

Baik negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiknya. Pengenaan pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili.

Karena itu perlu dilakukan penerapan penghnidaran pajak berganda melalui perjanjian unilateral dan bilateral untuk menghilangkan risiko overcost dari terjadinya transaksi ekonomi lintas batas, tentu untuk membahasa metode penghindaraan pengenaan pajak berganda internasional membutuhkan penjelasan khusus yang tidak akan penulis bahas disini.

Selain tantangan pengetahuan perpajakan yang mumpuni atas transaksi penghindaran pengenaan pajak berganda internasional (tax treaty), perusahaan harus memahami bagaimana melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi lintas batas tersebut. Dimana transaksi lintas batas sebagai ibunya ilmu pencatatan / pembukuan pun melakukan perubahan agar dapat diterapkan atau berlaku secara internasional. Akuntansi internasional sendiri sudah memiliki pedoman yang diakui oleh semua negara yakni IFRS (Intenational Financial Reporting Standards) dimana sudah memperhitungkan bagaimana melakukan pembukuan atas transaksi lintas batas / negara.

Berarti kebutuhan akan tenaga ahli atau praktisi di bidang perpajakan pada perusahaan – perusahaan yang melakukan transaksi ekonomi lintas batas ini sebagai sebuah keharusan, tentunya bisa juga tenaga ahli atau praktisi perpajakan ini bisa diperoleh oleh perusahaan dengan dua cara :

  1. Melakukan kontrak kerja yang diperlakukan sebagai tenaga ahli / praktisi perpajakan (bisa WNI maupu WNA)
  2. Merekrut dan mendidk sendiri para staf atau pegawai perusahaan tersebut dengan diberikan pendidikan atau pelatihan perpajakan (dilibatkan dalam kursus pajak/brevet) terkait agar bisa secara mandiri mampu menyelesaikan kewajiban pajak yang terjadi pada transaksi ekonomi lintas batas.

Karena itu ke depan prediksi penulis, datangnya praktisi perpajakan luar negeri ke negara kita atau praktisi perpajakan negara kita dipekerjakan di luar negeri bukanlah menjadi sesuatu yang aneh, dalam dunia yang semakin terhubung menjadi satu jaringan, mudahnya komunikasi dan teknologi menjadi alat membuat segala sesuatu menjadi mudah dan cepat maka negara kita harus bersiap dari sisi SDM (sumber daya manusia) untuk bersaing dengan SDM negara lain, karena ilmu perpajakan di negara kita akan mudah dipelajari oleh mereka demikan juga sebaliknya. Bahkan dengan kemudahan komunikasi kehadiran secara fisik seorang tenaga ahli pada suatu tempat sudah digantikan dengan pertemuan secara vitual / online (daring) secara real time atau nyata apalagi koneksi internet yang sangat cepat nyaris tidak ada delay dalam percakapan suara mapun wajah.

Pertanyaannya? sudah siapkah kita? Waktu yang akan menjawabnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News2 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News2 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News3 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News10 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News11 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending