Connect with us

Taxclopedia

Pajak Pusat versus Pajak Daerah

Diterbitkan

pada

Sering muncul pertanyaan kepada penulis saat memberikan pelatihan dan pengajaran perpajakan. Mereka menanyakan kenapa pajak itu banyak macamnya. Ada pajak daerah dan ada pajak pusat. Kenapa tidak dibuat simpel saja? Cukup pajak pusat atau apa pun namanya yang penting tidak membuat orang awam bingung atau menjadi rancu dengan perbedaan antara kedua jenis pajak itu. Karena sering kali di lapangan ada Wajib Pajak daerah yang merasa sudah membayar pajak, misalnya pajak restoran mengeluh kenapa masih harus bayar pajak lainnya lagi (pajak penghasilan) dan beberapa pertanyaan senada.

Pertanyaan di atas akhirnya menjadi trigger dalam tulisan kali ini, mengupas tentang pajak pusat dan daerah, apa tujuan diberlakukannya dan beberapa sudut pandang lainnya. Pada edisi sebelumnya Majalah Pajak mengupas tentang sejarah pajak dari masa ke masa, di mana di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, di antaranya sebagai berikut.

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
  2. Aturan Bea Meterai;
  3. Ordonansi Bea Balik Nama;
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
  5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
  6. Ordonansi Pajak Upah;
  7. Ordonansi Pajak Potong;
  8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
  9. Ordonansi Pajak Perseroan;
  10. Undang-Undang Pajak Radio;
  11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
  12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
  13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Bahkan jauh sebelum zaman kolonial Belanda, pajak sudah mengenal banyak ragamnya. Seperti pada zaman negara kita dipimpin oleh Raffles, seorang Letnan Jenderal dari Inggris, memberlakukan pajak tanah atau landrent dan beberapa jenis pajak lainnya yang terjadi pada zaman kerajaan Nusantara. Hal itu menguatkan hipotesis awal bahwa sejatinya pajak sudah beragam jenisnya dan tidak bisa disatukan ke sebuah induk yang besar. Lihat saja kewajiban umat Islam, yakni tentang zakat ternyata jenis-jenis zakat cukup banyak, dari zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan dan zakat lainnya juga menegaskan pungutan atau pajak ataupun yang serupa dengannya memiliki ciri atau karakteristik atau tujuan yang berbeda-beda.

Keniscayaan

Pertanyaan kritisnya, bagaimana bisa muncul jenis pajak atau pungutan yang beragam, padahal subjek atau pelakunya hanya satu saja (Orang Pribadi atau Badan)? Kenapa tidak diterapkan pengenaan satu jenis pajak saja karena pada akhirnya bermuara pada subjek pajak atau pembayar pajak itu juga ? Misal cukup diterapkan dengan pajak penghasilan saja karena sumber yang dikenai pajak berupa penghasilan (gaji, honor, laba atau sejenisnya) berasal dari subjek atau pembayar yang sama meskipun digunakan untuk berbagai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda (makan di restoran, beli barang atau aset, dan lain-lain).

Sekilas pertanyaan ini benar adanya dan sepertinya akan membuat pemungutan pajak di negara ini menjadi lebih praktis dan mudah. Namun, ternyata tidak semudah itu karena pemerintah tidak bisa memantau atau memegang kendali penuh atas aliran penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak. Ke mana dia belanjakan, dalam wujud apa dan digunakan untuk apa, atau dengan bahasa yang lebih sederhana pemerintah tidak memiliki basis data yang terintegrasi di semua lini kehidupan seorang Wajib Pajak/warga negaranya. Nanti akan menjadi semakin rumit bila dikaitkan dengan privasi seseorang di sebuah negara apabila pemerintah punya kendali penuh atas apa yang seseorang (Wajib Pajak) miliki dan lakukan. Seolah-olah tidak ada ruang kebebasan bagi seseorang berbuat atas kekayaan/penghasilan yang dimilikinya bahkan ekstremnya semua aktivitasnya diketahui negara. Karena itulah keragaman pajak atau pungutan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara di dunia ini.

Setelah memahami rentetan penjelasan di atas, dan sepakat dengan hipotesis penulis tentang keragaman pajak, maka muncul pertanyaan kritis berikutnya. Okelah, kita sepakat bahwa pajak atau pungutan itu beragam jenisnya tapi kenapa harus dibedakan pemungutnya? Ada yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada yang dipungut oleh pemerintah daerah, kenapa tidak diserahkan saja kepada satu pemungut, misal pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali pada sistem pemerintahan di negara kita, di mana sistem pemerintahan di negara kita menganut desentralisasi atau berdasarkan asas otonomi bagi suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan dalam menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Bagian terbesar dari kewenangan itu salah satunya dalam menyusun dan menjalankan keuangan daerah secara mandiri. Hal ini terlihat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun atau dirancang oleh pimpinan eksekutif daerah (bupati/walikota/gubernur) dengan pimpinan legislatif daerah (DPRD Tingkat I dan Tingkat II) yang mencerminkan otonomi penuh daerah dalam mengelola keuangannya. Dan salah satu sumber utama keuangan di sebuah daerah adalah pajak. Karena itulah, pemerintah pusat berbagi objek pungutan pajak dengan pemerintah daerah alasan utamanya adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah di negara kita. Dan semangat ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak

Mari kita lihat jenis pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah daerah, simak uraian berikut ini:

(1) Jenis Pajak Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) terdiri atas:

a.                   Pajak Kendaraan Bermotor;

b.                  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.                   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d.                  Pajak Air Permukaan; dan

e.                   Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II) terdiri atas:

a.                   Pajak Hotel;

b.                  Pajak Restoran;

c.                   Pajak Hiburan;

d.                  Pajak Reklame;

e.                   Pajak Penerangan Jalan;

f.                   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.                  Pajak Parkir;

h.                  Pajak Air Tanah;

i.                    Pajak Sarang Burung Walet;

j.                    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k.                  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perluasan objek pajak daerah atau retribusi daerah adalah wujud iktikad baik pemerintah pusat dalam memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dan jangan lupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga:

  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus

Dana bagi hasil diperoleh oleh daerah antara lain dari pemungutan pajak pusat, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 25 dan 29 serta PPh Pasal 21 (karyawan/bukan karyawan) sebesar 20 persen. Berarti pemerintah pusat meskipun mendapatkan hak penuh atas pajak yang dipungutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 masih memberikan bagi hasil pemungutannya kepada daerah dalam rangka memajukan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Inilah asas gotong-royong yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian jatah

Sebagai penutup penulis akan memberikan sebuah ilustrasi kecil tentang bagaimana pengelolaan pajak pusat dan daerah itu terjadi di negara ini.

Pada tahun 2018 ini, Pak Heru adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx di kota Samarinda, Kalimantan Timur, bekerja pada sebuah perusahaan tambang batubara sebagai staf akunting, memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 15 juta dan telah dipotong PPh Pasal 21 Rp 500.000. Pak Heru juga seorang pebisnis dengan membuka pakaian yang cukup sukses di Samarinda dengan laporan omzet setahunnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 5 miliar dan pajak yang dibayar selama setahun (PPh Pasal 25/29) sebesar Rp 300 juta.

Pada suatu Sore Pak Heru makan bersama keluarga besarnya di sebuah restoran ternama di Samarinda dan menghabiskan uang sebesar Rp 1.200.000 dan dipungut pajak restoran sebesar 10 % (Rp 120.000). Untuk melancarkan bisnisnya, Pak Heru juga memanfaatkan pemasaran produknya melalui iklan reklame digital yang dipasang pada jalan utama Samarinda dengan membayar kepada jasa penyedia iklan sebesar Rp 100.000.000 untuk tiga bulan masa tayang dan pihak penyedia jasa mengenakan pajak reklame sebesar 10 % (Rp 10.000.000).

Setiap tahun Pak Heru juga membayar pajak kendaraan atas kendaraan yang dimilikinya, yakni roda dua dan empat yang mencapai Rp 10.000.000 dalam setahun. Dan terakhir, tidak lupa Pak Heru sebagai warga yang taat kepada pemerintah daerah juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah tinggal dan ruko yang dimilkinya sebesar Rp 7.000.000 dalam setahun. Maka dari ilustrasi ini kita hitung berapa pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (kota Samarinda) dalam setahun dari pajak-pajak yang telah dipungut dan dibayar oleh Pak Heru.

 

PPh Pasal 21 per bulan ➔ Rp 500.000, per tahun ➔ Rp 6.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 6.000.000 = Rp 4.800.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 20 % x 6.000.000 = Rp 1.200.000

PPh Pasal 25/ 29 setahun ➔ Rp 300.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 300.000.000 = Rp 240.000.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda= 20 % x 300.000.000 = Rp 60.000.000

Pajak restoran ➔ Rp 120.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 120.000 = Rp 120.000

Pajak reklame ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 10.000.000 = Rp 10.000.000

Pajak kendaraan bermotor ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 30 % x 10.000.000 = Rp 3.000.000

Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur = 70 % x 10.000.000 = Rp 7.000.000

Pajak bumi dan bangunan ➔ Rp 7.000.000

Hak pemerintah pusat = 0% x 7.000.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 7.000.000 = Rp 7.000.000

Maka dapat kita simpulkan bahwa dari total pajak sebesar Rp 333.120.000 yang dibayar oleh Pak Heru, bagian pajak yang diterima pemerintah pusat dan pemda adalah sebagai berikut.

  1. Bagian Pajak yang diterima pemerintah pusat = Rp 244.800.000
  2. Bagian Pajak yang diterima pemerintah daerah Samarinda = Rp 81.320.000
  3. Bagian Pajak yang diterima pemerintah provinsi Kalimantan Timur = Rp 7.000.000

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Benteng Antiresesi

Diterbitkan

pada

FOTO: ILUSTRASI

 

Hampir setengah penerimaan negara kita tersedot untuk membayar utang. Peran pajak sebagai benteng antiresesi kian diperlukan.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Baru-baru ini Bloomberg yaitu penyedia informasi keuangan global merilis hasil survei bahwa Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang berisiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14, tepat di atas India.

Secara berurutan, menrut survei itu, urutan ke-15 negara yang berisiko terkena resesi adalah Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia dan India.

Selanjutnya kita tahu, Sri Lanka, yang menempati urutan pertama negara berpotensi resesi, ternyata kolaps lebih dulu, dengan menyisakan ketidakpastian politik dan keamanan. Presiden dan perdana menteri negara di Asia Selatan itu mengundurkan diri, karena Sri Lanka gagal membayar utang-utang luar negerinya.

Sri Lanka bangkrut akibat gagal bayar utang luar negeri yang lebih dari Rp 700 triliun dan inflasi lebih dari 50 persen. Salah satu utangnya adalah utang ke China yang semakin menumpuk hingga melampaui 5 miliar dollar AS (Rp 71,7 triliun), yang dipergunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan.

Di sana kini terjadi pemadaman listrik, harga kebutuhan pokok meroket, dan bahan bakar langka. Lalu, banyak rumah sakit kehabisan obat-obatan dan persediaan penting.

Cadangan devisanya turun menjadi sekitar 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 22,8 triliun) pada akhir November. Itu jumlah yang hanya cukup untuk membayar impor beberapa pekan.

Yang terbaru, negara adidaya Amerika Serikat secara akademis atau teknis sudah masuk ke dalam resesi karena pertumbuhan ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Inflasi yang melonjak tinggi, dan indikator terkuat mereka sudah jatuh ke jurang resesi adalah banyaknya warga yang sudah mulai kesulitan membayar tagihan mereka akibat Bank Federal Amerika Serikat menaikkan suku bunganya.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Bagaimana dengan Indonesia?

Mari kita lihat beberapa indikator utama

  1. Tingkat inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia 4,35 persen (yoy) dan 3,19 persen (Januari–Juni 2022). Angka itu timpang secara drastis dengan inflasi di Sri Lanka yang sudah mencapai 50 persen bahkan disebut berpotensi mencapai 80 persen. Artinya, inflasi di negara kita masih masuk dalam kondisi moderat.

  1. Neraca perdagangan (ekspor dan impor)

Neraca perdagangan Indonesia yang surplus karena topangan komoditas yang harganya kini meningkat, yaitu batu bara dan kelapa sawit. Memang komoditas yang kini sangat terdampak secara global adalah komoditas pangan dan energi.

Meskipun kita importir minyak bumi, kita juga eksportir dalam jumlah besar untuk komoditas sawit dan batu bara. Bahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dua komoditas ini sudah mampu membuat realisasi penerimaan di APBN melewati target dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2022.

  1. Neraca pembayaran utang

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB di bawah 40 persn, atau masuk dalam kategori relatif aman. Namun, pertumbuhan utang kita lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak. Komposisi pinjaman luar negeri juga cukup besar. Dua hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk melihat kemampuan bayar utang.

Utang Indonesia hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp 7.002,24 triliun, atau setara dengan 38,88 persen PDB kita. Porsi utang didominasi oleh Surat Berharga Negara sebesar 88,20 persen dan 11,80 persen dari pinjaman dari total utang.

Sekarang mari kita bandingkan dengan penerimaan pajak sampai dengan semester I tahun 2022. Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy) yang sebesar Rp 887 triliun.

Pendapatan negara per semester I-2022 sudah mencapai 58,1 persen dari target APBN 2022. Adapun target pendapatan negara dalam APBN tahun ini adalah Rp 1.846,1 triliun. Sementara, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau naik 55,7 persen secara yoy. Kemudian, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 167,6 triliun atau naik 37,2 persen secara yoy dari Rp 122 triliun. Jadi, secara total penerimaan perpajakan per semester I-2022 sebesar Rp 1.035,9 triliun atau naik 52,3 persen dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 680 triliun.

Di sisi lain, tahun 2022 ini pemerintah menyiapkan anggaran (1) membayar bunga berjalan sebesar Rp 405 triliun dan (2) membayar cicilan pokok yang akan jatuh tempo di tahun 2022, Rp 443 triliun.

Dengan total pembayaran di tahun 2022 sebesar Rp 843 triliun dan target penerimaan negara tahun 2022 sebesar 1.846 triliun, maka rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara adalah 45 persen. Artinya, 45 persen penerimaan negara habis terkuras untuk membayar utang saja.

Apa yang ditakutkan?

Satu kata, apa itu? Stagflasi. Stagflasi adalah kondisi perekonomian di mana inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan bahkan menurun.

Konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan terus mendorong naiknya harga energi dan pangan sehingga terjadi inflasi di negara-negara maju, termasuk negara kita dengan harga meningkat, produsen menanggung biaya lebih besar dalam produksi yang membuat mereka (produsen) berkontraksi, mengurangi produksi. Ini menjadi ancaman besar secara global, menimbulkan stagflasi.

Dan sudah kita lihat harga beberapa komoditas di negara kita pun naik, termasuk harga BBM yang mendapatkan subsidi terbesar dari APBN. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, maka risiko kenaikan harga komoditas vital di negara kita seperti BBM diprediksi akan kembali terjadi. Dan ini akan berdampak besar terhadap kondisi perekonomian di negara kita.

Bank Dunia melalui laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2022 memperingatkan terjadinya resesi ekonomi yang disertai dengan inflasi yang tinggi (stagflasi), dipicu oleh pandemi Covid-19 ditambah adanya konflik Rusia dan Ukraina.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Untuk itu pemerintah harus berhati-hati dan cermat melakukan pengelolaan perekonomian dengan melakukan realokasi subsidi yang tepat guna meredam inflasi.

Sementara itu, Bank Indonesia belum melakukan peningkatan suku bunga acuan, dengan menjaga di level 3,5 persen agar tetap di level yang aman.

Benteng pajak

Tentu saja ujung dari semua kekhawatiran itu adalah ketidakmampuan negara ini membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat luas. Namun kekhawatiran itu bisa berkurang bila penerimaan negara dari sektor perpajakan mampu melampaui target nasional dalam APBN.

Porsi pembiayaan utang yang sudah mencapai 45 persen dari APBN menunjukkan ketergantungan kita yang sangat tinggi kepada penerimaan pajak dalam memperbaiki rasio utang di masa datang. Ini jelas tugas berat bagi insan pajak (Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak) agar mampu memenuhi amanah dan harapan bangsa Indonesia dalam merealisasikan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Tidak ada cara lain yang lebih efektif dalam mencegah resesi tentu selain berhemat, mengetatkan ikat pinggang, dan terus mencari sumber-sumber penerimaan negara. Kita tidak bisa berharap terus dari kenaikan harga komoditas. Diversifikasi ekonomi harus segera dilakukan seraya mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas tertentu.

Dan tentu saja, pajak tetap akan menjadi penjaga stabilitas APBN negara ini dengan memasok penerimaan negara atas semua distribusi keuntungan/kekayaan yang dimiliki oleh perorangan maupun entitas (badan hukum) berupa pajak yang harus disetor ke kas negara. Tanpa pajak, negara tak ada.

Lanjut baca

Taxclopedia

Perhatian, Aset Kripto Kena Pajak!

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Apa saja objek pemajakan atas transaksi kripto? Bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya?

 

Majalahpajak.net – Ada tren baru di bidang ekonomi dan keuangan global. Banyak orang tertarik ke dalam tren baru ini sampai pengamat ekonomi memprediksi tren ini akan mengubah sistem keuangan di masa depan. Apa tren baru yang penulis maksud? Apalagi kalau bukan kripto.

Booming kripto ini membuat pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak melihatnya sebagai potensi yang sangat besar untuk menyumbang pendapatan negara di sektor perpajakan. Walhasil,  pada medio April 2022 lalu muncul regulasi terkini mengenai pajak aset kripto.

Karena itulah penulis melihat momen yang tepat untuk membicarakan kripto dari sisi perpajakan di negara kita, apa saja yang dijadikan objek pemajakan atas transaksi kripto ini dan bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya akan dikupas tuntas di edisi kali ini.

Apa, sih, kripto itu?

Aset Kripto adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini yang dikenal sebagai cryptocurrency. Nama ini berasal dari gabungan dua kata—cryptography ‘kode rahasia’, dan currency ‘mata uang’.

Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi.

Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan Aset Kripto. Penambang Aset Kripto mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.

Meski cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis Aset Kripto yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 Aset Kripto yang beredar di seluruh dunia, dan akan semakin banyak ke depannya.

Sesuai PMK No. 68 Tahun 2022 Pasal 1, yang dimaksud Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Penambangan

Istilah menambang juga digunakan untuk memperoleh aset cryptocurrency ini. Sebab, laiknya menambang emas dengan cara menggali perut bumi, penambang cryptocurrency juga berusaha menambang mata uang kripto dengan cara memecahkan masalah matematika untuk menambah blok baru dalam sistem blockchain. Jadi, cryptocurrency ini ditambang oleh seseorang penambang mata uang kripto.

Penambang cryptocurrency kemudian dapat menjual aset kriptonya dari hasil menambang tersebut dan pembeli mata uang kripto juga dapat memperjualbelikan asetnya.

Menurut PMK No. 68 Tahun 2022 yang dimaksud dengan Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (mining pool).

Cara menambang

Tentu saja, berbeda dengan menambang emas atau batu bara yang menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah dan bebatuan, menambang aset kripto dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang terkoneksi internet.

Penambangan crypto menggunakan perangkat komputer khusus untuk memecahkan algoritma atau hitungan matematika dari transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh para penambang (miner). Komputer atau PC yang digunakan untuk menambang cryptocurrency juga harus mumpuni, mengingat ada banyak penambang lain yang juga sedang mengais aset kripto.

Untuk bisa menambang cryptocurrency biasanya diperlukan mesin penambang kripto dengan jenis hardware tertentu, contohnya Antminer S19 Pro atau M30 S++. Perangkat atau mesin penambang kripto atau mesin bitcoin ini biasanya diperjual-belikan di e-Commerce, dengan harga yang relatif cukup mahal. Belum lagi, penambang juga harus memiliki software untuk menambang.

Penambang crypto juga wajib memiliki dompet mata uang kripto untuk menempatkan hasil tambangnya. Penambang kerap bekerja sama dengan penambang lainnya untuk memudahkan pemecahan algoritma.

Pajak transaksi

Pertama, yang harus dipahami bahwa kripto bukan sebagai alat tukar resmi seperti mata uang fiat (baca: uang kertas) yang berlaku di negara kita melainkan merupakan sebuah komoditas yang diperbolehkan diperdagangkan di negara kita. Dalam hal ini perdagangan fisik aset kripto di bawah naungan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan No 7 tahun 2020, Bappebti menetapkan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Artinya, hanya platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti saja yang dapat memperdagangkan mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia.

Dalam PMK No. 68 tahun 2022 istilah yang digunakan untuk platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti adalah PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yakni pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.

Kedua, pengenaan pajak terhadap kripto tidak dapat menggunakan aturan PPN secara umum, karena dalam perdagangan biasa dapat terlihat siapa penjual dan pembelinya. Dalam kripto, bila menggunakan mekanisme normal tidak akan bisa dipajaki, karena pelakunya seringkali menggunakan pseudonym (nama samaran) bahkan anonim (tanpa identitas), sehingga tidak terlihat siapa yang bertransaksi namun terlihat secara nyata pergerakannya di market atau pasar.

Dasar pemajakannya berupa PPN dan PPh dilihat dari pergerakan Aset Kripto. Pergerakan Aset Kripto dalam PMK No. 68 tahun 2022 terbagi menjadi tiga (3) objek:

  1. Perdagangan
  2. Layanan Exchanger
  3. Mining

Contoh pemajakan

Perhitungan Jual-Beli Kripto:

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Nona B memiliki uang Rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bappebti. Kemudian Tuan A menjual 70 persen koin kepada Nona B.

Maka Tuan A akan dikenakan pajak PPh Pasal 22 Final dengan perhitungan 0,1% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu.

Nona B akan dikenai PPN dengan perhitungan 1% dari 11% atau sama dengan 0,11% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 154 ribu.

Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran.

                                                Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (1)

Perhitungan Swap Kripto (tukar-menukar):

Nona B melakukan penukaran 30 persen koin kripto XX dengan 30 koin kripto YYY milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto XX adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Maka Nona B akan dikenai PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu. Adapun Tuan C dikenai pajak PPN sebesar 0,11% dari 11% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 165 ribu.

Pemungutan dan penyetoran dilakukan platform kripto.

                                           Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (2)

 

Pajak “exchanger”

Contoh layanan jasa dari exchanger dan penghasilannya:

  • jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
  • jasa penarikan dana (withdrawal);
  • penyerahan jasa deposit;
  • penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (e-wallet);
  • penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (e-wallet);
  • jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto

Jasa dan penghasilan di atas merupakan Jasa Kena Pajak pada umumnya sesuai dengan ketentuan mekanisme PPN, seperti pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN. Sedangkan Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum yang berlaku.

Pajak atas ‘mining’

Penambang (miners) melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

  • penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
  • penghasilan lainnya.

Kewajiban PPN yang timbul adalah:

– Memungut PPN dengan Besaran Tertentu sebesar 1,1% x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima, dan Penambang wajib telah dikukuhkan sebagai PKP

Kewajiban PPh:

– Menyetor sendiri PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x Penghasilan yang diterima atau diperoleh , tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool)

Bukti pungut

Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berupa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto.

Setor dan lapor

 

Penteroran dan Pelaporan oleh PPMSE

Lanjut baca

Taxclopedia

Perempuan dalam Perspektif Perpajakan di Indonesia

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi
Bagaimanakah perpajakan Indonesia memperlakukan perempuan sebagai subjek pajaknya? Apakah perempuan dirugikan?

 

Majalahpajak.net – Tema “Taxclopedia” kali ini sangat menarik karena terkait dengan isu gender, apalagi kalau bukan soal kesetaraan antara pria dan wanita di negara ini. Maka, isu wanita dalam perspektif regulasi perpajakan di Indonesia juga amat menarik. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar kontribusi wanita dalam menyumbang penerimaan negara? Bagaimana pajak memandang wanita sebagai subjek pajak di negara ini? Bagaimana memanfaatkan regulasi perpajakan secara optimal bagi kaum wanita di Indonesia?

Sebelum kita bahas satu per satu isu tersebut, penulis sajikan data perbandingan antara pria dan wanita dalam total populasi penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.

Terlihat dari tabel di atas jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk wanita, dengan selisih sekitar tiga juta penduduk. Ini menunjukkan secara tidak langsung dominasi pria atas wanita cukup besar di negeri ini. Namun statistik ini bukan untuk menyimpulkan bahwa wanita tidak memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi tidak mencantumkan data jenis kelamin, sehingga kita sulit mendapatkan perbandingan antara pemilik NPWP pria dan

pemilik NPWP wanita. Demikian pula pada hasil Modul Penerimaan Negara Jenis Penerimaan PPh Orang Pribadi: kita tidak dapat menghitung secara spesifik besarnya kontribusi berdasarkan jenis kelaminnya.

Kenapa demikian? Karena pajak yang masuk ke rekening negara melalui MPN dalam gunggungan atau jumlah keseluruhan dari semua Wajib Pajak di negara ini. Sehingga kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki kontribusi nyata terhadap penerimaan negara merupakan pernyataan yang keliru karena memang tidak ada data yang konkret pada Sistem Administrasi Perpajakan di DJP.

Namun penulis hendak menyampaikan sebuah konsep administrasi perpajakan dalam sebuah keluarga dimana dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak cukup hanya satu (1) NPWP saja. Karena prinsip perpajakan untuk keluarga di Indonesia menganut prinsip paternalistis, yaitu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri, dengan atau lain ada sosok yang superior dalam keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga tersebut termasuk di dalamnya kewajiban perpajakan. Sosok itu dinisbahkan kepada ayah atau suami yang notebene seorang pria atau laki-laki.

Dalam prinsip ini maka wanita yang sebelum menikah telah memiliki NPWP maka dia ketika menikah dapat langsung mengajukan permohonan penghapusan NPWP di tempat KPP dia mendaftarkan diri. Wanita kawin tersebut akan tetap mendapatkan NPWP , tapi NPWP yang digunakan adalah NPWP milik suaminya, sehingga dalam kartu NPWP yang dia miliki akan muncul tambahan informasi istri. Ini yang disebut kesatuan kewajiban perpajakan dalam keluarga.

Lantas bagaimana bila istri menghendaki tetap menggunakan NPWP yang berbeda dengan suaminya? Regulasi perpajakan kita mengakomodasi hal ini tetapi tentunya dengan risiko yang harus dipahami bahwa dengan adanya dua NPWP dalam satu keluarga maka masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban perpajakan terpisah yang dalam istilah perpajakan disebut MT (Memilih Terpisah), MT diperlakukan sama dengan suami istri yang melakukan perjanjian Pisah Harta (PH) dalam menghitung kewajiban perpajakan.

 

Bagaimana penjelasannya?

Sebelumnya akan penulis jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam perspektif pajak, seorang wanita dengan status belum kawin memperoleh hak yang sama dengan pria. Kuota penambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja wanita dan pria tersedia dalam jumlah yang sama sebanyak tiga (3) orang. Artinya, atas penghasilan yang diperoleh, mereka dapat menanggung masing-masing 3 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi komponen pengurang penghasilan. Hal ini tidak menimbulkan polemik secara teknis maupun filosofis, mengingat prinsip keadilan dalam perpajakan dan kesetaraan dalam gender dapat terpenuhi.

Bila wanita kawin menghendaki NPWP bergabung dengan suami maka PTKP yang boleh dia gunakan apabila memilih bekerja adalah TK tanpa tanggungan atau TK/0, status K dengan tanggungan (maksimal tiga) hanya boleh dimiliki oleh sang suami karena sesuai dengan prinsip paternalistis sebagaimana yang sudah penulis sampaikan sebelumnya.

Namun ternyata ada hal yang sering tidak diketahui oleh orang awam terhadap regulasi perpajakan ini yang masih dapat dimanfaatkan oleh wanita yang sudah kawin, yakni wanita kawin dapat mengambil PTKP suami yakni K dengan semua tanggungannya dengan syarat ada Surat Keterangan minimal dari kantor kecamatan yang menerangkan bahwa suami tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan. Dengan begitu, wanita kawin tersebut di tempatnya bekerja boleh mendapatkan PTKP K dengan tanggungan yang dimilikinya.

Bagaimana laporan SPT-nya?

Untuk wanita kawin dengan NPWP mengikuti suami atau satu entitas, maka tidak ada kewajiban melaporkannya karena kewajiban melaporkannya ada di pihak suami, demikian juga untuk wanita kawin dengan kondisi mengambil hak PTKP suami, yakni K di tempatnya bekerja tetap tidak perlu lapor SPT Tahunan Orang Pribadi karena menggunakan NPWP suaminya.

Lain halnya apabila wanita berstatus kawin tapi Memilih Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH). Pasal 8 UU PPh yang menganut prinsip agregasi penghasilan menyatakan bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan ekonomis (satu entitas keluarga). Prinsip ini telah mengantarkan kita pada paham bahwa segala keuntungan dan kerugian yang diterima istri termasuk keuntungan dan kerugian suami, dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga.

Perhitungan pajak atas suami-istri yang memilih PH atau MT akan dihitung berdasarkan penghasilan neto suami dan istri dengan besaran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar proporsi penghasilan neto mereka. Perbedaan yang muncul adalah hak TPKP yang digunakan oleh suami dan istri yang memilih terpisah atau pisah harta adalah K/I dimana ada satu tambahan PTKP untuk istri yang menggunakan pilihan ini.

Perbedaan lainnya adalah adalah proporsi pembayaran antara suami dan istri. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah (satu NPWP), penghasilan istri dari pekerjaan akan dianggap final sehingga tidak masuk dalam perhitungan penghasilan suami yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadinya. Bahkan, apabila istrinya melakukan usaha, penghasilan serta perhitungan kewajiban perpajakan tetap ada pada suami. Namun, apabila mereka memilih MT atau PH, proporsinya adalah pasti antara suami dan istri tergantung perhitungan proporsi perpajakannya.
tuk istri yang menggunakan pilihan ini.

 

Dari ketiga tabel di atas terlihat jelas terdapat kenaikan jumlah pajak yang terutang akibat penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Selain itu, terdapat pula kenaikan beban pajak dari masing-masing suami dan istri. Yang perlu dicermati adalah bahwa persentase kenaikan beban pajak antara suami dan istri tidak sebanding. Semula, sang istri hanya terutang pajak sebesar Rp 22.225.000. Namun ketika ia menikah dan memilih opsi PH/MT, ia harus membayar pajak sebesar Rp 33.166.667 dengan persentase kenaikan 49,23 persen.

Meski sang suami juga mengalami kenaikan pembayaran pajak, persentase kenaikan pajak yang harus dibayarkan jauh di bawah sang istri, yakni sebesar 32,77 persen (dihitung dari selisih pajak terutang setelah menikah dan sebelum menikah per total pajak terutang setelah menikah). Lain halnya bila tidak memilih opsi PH/MT, maka jumlah PPh terutang dalam satu keluarga yang ditanggung suami lebih kecil daripada bila dengan memilih status MT/PH, sehingga opsi ini layak untuk digunakan untuk wanita kawin karena jauh lebih ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, yang cukup menggelitik nalar adalah ketika seorang wanita memutuskan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri atau memilih untuk melakukan pemisahan harta, yang terjadi adalah alokasi beban pajak yang persentase kenaikannya tidak setara dengan pria. Asas keadilan dipertanyakan, dan permasalahan bias gender dalam perspektif pajak perlu dipersoalkan. Tapi kalau kita lihat dengan perspektif berbeda ternyata ada hal lain yang menguntungkan dengan pola paternalistis ini, yaitu meskipun wanita “dipaksa” untuk mengikuti NPWP suaminya, tapi pada saat ada kemungkinan dia harus berpisah dengan suaminya (karena kematian atau perceraian) maka dia tetap dianggap tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunannya karena masih memiliki kartu NPWP sebagai istri. Lain halnya bila sang mantan suami telah melaporkan perceraiannya ke KPP setempat untuk menghapus daftar tanggungan mantan istrinya sekaligus mencabut NPWP mantan istrinya tersebut.

Pertanyaan kritisnya adalah seberapa banyak informasi ini diketahui oleh para Wajib Pajak pria yang sudah kawin di negeri ini? Itu pun juga bila mereka mau melakukan prosedur tersebut di atas. Jadi menurut pandangan penulis sebagai penutup tulisan ini adalah bahwa wanita sangat diuntungkan dengan adanya regulasi perpajakan di negeri ini meskipun menggunakan prinsip paternalisme di dalamnya. Yang dibutuhkan kaum wanita tentunya bukan soal dominasi pria atas dirinya tetapi praktik di lapangan yang melindungi mereka dan menguntungkan mereka. Dalam hal ini regulasi perpajakan di negeri ini sudah sangat mengakomodasi semua hal di atas.

Lanjut baca

Populer