Connect with us

Taxclopedia

Pajak Pusat versus Pajak Daerah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Sering muncul pertanyaan kepada penulis saat memberikan pelatihan dan pengajaran perpajakan. Mereka menanyakan kenapa pajak itu banyak macamnya. Ada pajak daerah dan ada pajak pusat. Kenapa tidak dibuat simpel saja? Cukup pajak pusat atau apa pun namanya yang penting tidak membuat orang awam bingung atau menjadi rancu dengan perbedaan antara kedua jenis pajak itu. Karena sering kali di lapangan ada Wajib Pajak daerah yang merasa sudah membayar pajak, misalnya pajak restoran mengeluh kenapa masih harus bayar pajak lainnya lagi (pajak penghasilan) dan beberapa pertanyaan senada.

Pertanyaan di atas akhirnya menjadi trigger dalam tulisan kali ini, mengupas tentang pajak pusat dan daerah, apa tujuan diberlakukannya dan beberapa sudut pandang lainnya. Pada edisi sebelumnya Majalah Pajak mengupas tentang sejarah pajak dari masa ke masa, di mana di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, di antaranya sebagai berikut.

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
  2. Aturan Bea Meterai;
  3. Ordonansi Bea Balik Nama;
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
  5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
  6. Ordonansi Pajak Upah;
  7. Ordonansi Pajak Potong;
  8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
  9. Ordonansi Pajak Perseroan;
  10. Undang-Undang Pajak Radio;
  11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
  12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
  13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Bahkan jauh sebelum zaman kolonial Belanda, pajak sudah mengenal banyak ragamnya. Seperti pada zaman negara kita dipimpin oleh Raffles, seorang Letnan Jenderal dari Inggris, memberlakukan pajak tanah atau landrent dan beberapa jenis pajak lainnya yang terjadi pada zaman kerajaan Nusantara. Hal itu menguatkan hipotesis awal bahwa sejatinya pajak sudah beragam jenisnya dan tidak bisa disatukan ke sebuah induk yang besar. Lihat saja kewajiban umat Islam, yakni tentang zakat ternyata jenis-jenis zakat cukup banyak, dari zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan dan zakat lainnya juga menegaskan pungutan atau pajak ataupun yang serupa dengannya memiliki ciri atau karakteristik atau tujuan yang berbeda-beda.

Keniscayaan

Pertanyaan kritisnya, bagaimana bisa muncul jenis pajak atau pungutan yang beragam, padahal subjek atau pelakunya hanya satu saja (Orang Pribadi atau Badan)? Kenapa tidak diterapkan pengenaan satu jenis pajak saja karena pada akhirnya bermuara pada subjek pajak atau pembayar pajak itu juga ? Misal cukup diterapkan dengan pajak penghasilan saja karena sumber yang dikenai pajak berupa penghasilan (gaji, honor, laba atau sejenisnya) berasal dari subjek atau pembayar yang sama meskipun digunakan untuk berbagai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda (makan di restoran, beli barang atau aset, dan lain-lain).

Sekilas pertanyaan ini benar adanya dan sepertinya akan membuat pemungutan pajak di negara ini menjadi lebih praktis dan mudah. Namun, ternyata tidak semudah itu karena pemerintah tidak bisa memantau atau memegang kendali penuh atas aliran penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak. Ke mana dia belanjakan, dalam wujud apa dan digunakan untuk apa, atau dengan bahasa yang lebih sederhana pemerintah tidak memiliki basis data yang terintegrasi di semua lini kehidupan seorang Wajib Pajak/warga negaranya. Nanti akan menjadi semakin rumit bila dikaitkan dengan privasi seseorang di sebuah negara apabila pemerintah punya kendali penuh atas apa yang seseorang (Wajib Pajak) miliki dan lakukan. Seolah-olah tidak ada ruang kebebasan bagi seseorang berbuat atas kekayaan/penghasilan yang dimilikinya bahkan ekstremnya semua aktivitasnya diketahui negara. Karena itulah keragaman pajak atau pungutan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara di dunia ini.

Setelah memahami rentetan penjelasan di atas, dan sepakat dengan hipotesis penulis tentang keragaman pajak, maka muncul pertanyaan kritis berikutnya. Okelah, kita sepakat bahwa pajak atau pungutan itu beragam jenisnya tapi kenapa harus dibedakan pemungutnya? Ada yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada yang dipungut oleh pemerintah daerah, kenapa tidak diserahkan saja kepada satu pemungut, misal pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali pada sistem pemerintahan di negara kita, di mana sistem pemerintahan di negara kita menganut desentralisasi atau berdasarkan asas otonomi bagi suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan dalam menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Bagian terbesar dari kewenangan itu salah satunya dalam menyusun dan menjalankan keuangan daerah secara mandiri. Hal ini terlihat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun atau dirancang oleh pimpinan eksekutif daerah (bupati/walikota/gubernur) dengan pimpinan legislatif daerah (DPRD Tingkat I dan Tingkat II) yang mencerminkan otonomi penuh daerah dalam mengelola keuangannya. Dan salah satu sumber utama keuangan di sebuah daerah adalah pajak. Karena itulah, pemerintah pusat berbagi objek pungutan pajak dengan pemerintah daerah alasan utamanya adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah di negara kita. Dan semangat ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak

Mari kita lihat jenis pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah daerah, simak uraian berikut ini:

(1) Jenis Pajak Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) terdiri atas:

a.                   Pajak Kendaraan Bermotor;

b.                  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.                   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d.                  Pajak Air Permukaan; dan

e.                   Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II) terdiri atas:

a.                   Pajak Hotel;

b.                  Pajak Restoran;

c.                   Pajak Hiburan;

d.                  Pajak Reklame;

e.                   Pajak Penerangan Jalan;

f.                   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.                  Pajak Parkir;

h.                  Pajak Air Tanah;

i.                    Pajak Sarang Burung Walet;

j.                    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k.                  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perluasan objek pajak daerah atau retribusi daerah adalah wujud iktikad baik pemerintah pusat dalam memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dan jangan lupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga:

  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus

Dana bagi hasil diperoleh oleh daerah antara lain dari pemungutan pajak pusat, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 25 dan 29 serta PPh Pasal 21 (karyawan/bukan karyawan) sebesar 20 persen. Berarti pemerintah pusat meskipun mendapatkan hak penuh atas pajak yang dipungutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 masih memberikan bagi hasil pemungutannya kepada daerah dalam rangka memajukan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Inilah asas gotong-royong yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian jatah

Sebagai penutup penulis akan memberikan sebuah ilustrasi kecil tentang bagaimana pengelolaan pajak pusat dan daerah itu terjadi di negara ini.

Pada tahun 2018 ini, Pak Heru adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx di kota Samarinda, Kalimantan Timur, bekerja pada sebuah perusahaan tambang batubara sebagai staf akunting, memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 15 juta dan telah dipotong PPh Pasal 21 Rp 500.000. Pak Heru juga seorang pebisnis dengan membuka pakaian yang cukup sukses di Samarinda dengan laporan omzet setahunnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 5 miliar dan pajak yang dibayar selama setahun (PPh Pasal 25/29) sebesar Rp 300 juta.

Pada suatu Sore Pak Heru makan bersama keluarga besarnya di sebuah restoran ternama di Samarinda dan menghabiskan uang sebesar Rp 1.200.000 dan dipungut pajak restoran sebesar 10 % (Rp 120.000). Untuk melancarkan bisnisnya, Pak Heru juga memanfaatkan pemasaran produknya melalui iklan reklame digital yang dipasang pada jalan utama Samarinda dengan membayar kepada jasa penyedia iklan sebesar Rp 100.000.000 untuk tiga bulan masa tayang dan pihak penyedia jasa mengenakan pajak reklame sebesar 10 % (Rp 10.000.000).

Setiap tahun Pak Heru juga membayar pajak kendaraan atas kendaraan yang dimilikinya, yakni roda dua dan empat yang mencapai Rp 10.000.000 dalam setahun. Dan terakhir, tidak lupa Pak Heru sebagai warga yang taat kepada pemerintah daerah juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah tinggal dan ruko yang dimilkinya sebesar Rp 7.000.000 dalam setahun. Maka dari ilustrasi ini kita hitung berapa pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (kota Samarinda) dalam setahun dari pajak-pajak yang telah dipungut dan dibayar oleh Pak Heru.

 

PPh Pasal 21 per bulan ➔ Rp 500.000, per tahun ➔ Rp 6.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 6.000.000 = Rp 4.800.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 20 % x 6.000.000 = Rp 1.200.000

PPh Pasal 25/ 29 setahun ➔ Rp 300.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 300.000.000 = Rp 240.000.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda= 20 % x 300.000.000 = Rp 60.000.000

Pajak restoran ➔ Rp 120.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 120.000 = Rp 120.000

Pajak reklame ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 10.000.000 = Rp 10.000.000

Pajak kendaraan bermotor ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 30 % x 10.000.000 = Rp 3.000.000

Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur = 70 % x 10.000.000 = Rp 7.000.000

Pajak bumi dan bangunan ➔ Rp 7.000.000

Hak pemerintah pusat = 0% x 7.000.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 7.000.000 = Rp 7.000.000

Maka dapat kita simpulkan bahwa dari total pajak sebesar Rp 333.120.000 yang dibayar oleh Pak Heru, bagian pajak yang diterima pemerintah pusat dan pemda adalah sebagai berikut.

  1. Bagian Pajak yang diterima pemerintah pusat = Rp 244.800.000
  2. Bagian Pajak yang diterima pemerintah daerah Samarinda = Rp 81.320.000
  3. Bagian Pajak yang diterima pemerintah provinsi Kalimantan Timur = Rp 7.000.000

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Hai, pembaca setia Majalah Pajak, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat tidak kekurangan suatu apa pun meski saat ini wabah COVID-19 melanda dunia. Sebagaimana telah dibahas dalam edisi sebelumnya, penulis tidak akan memberikan tambahan data terbaru mengenai dampak wabah ini terhadap perekonomian baik global maupun nasional. Namun, penulis akan melengkapi pembahasan sebelumnya, mengingat adanya perbaikan regulasi pemerintah mengenai insentif perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP).

Perbaikan regulasi ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memperluas penerima insentif perpajakan yang sudah diatur dalam aturan sebelumnya.

 

Secara umum bentuk perluasan insentif perpajakan terdiri atas empat (4) bentuk insentif di bidang PPh (Pajak Penghasilan) dan satu (1) di bidang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yakni

Insentif perpajakan di bidang PPh:

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  2. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah
  3. PPh Pasal 22 impor dibebaskan
  4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen PPN
  5. Pengembalian pendahuluan PPN Lebih Bayar (Restitusi)

Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana gambar tabel di atas.  Kemudian penulis akan memberikan intisari dari PMK No. 44 tahun 2020 sekaligus panduan singkat bagi para pembaca yang mungkin bermanfaat apabila hendak mengambil manfaat dari insentif perpajakan terbaru ini.

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

       Penerima insentif adalah Pegawai tetap dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja (perusahaan/perorangan) yang:
  • Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sesuai dengan    Lampiran A PMK No 44 tahun 2020, terdapat 1.062 KLU
  • Pemberi kerja tersebut telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau
  • Telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Memiliki NPWP
  2. Pada masa pajak bersangkutan (April s.d. September 2020) menerima/memperoleh penghasilan tetap dan teratur (THR/Bonus tidak termasuk) yang disetahunkan tidak melebihi 200 juta rupiah atau sebulan maksimal 16,6 juta rupiah.

*) sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan oleh pemberi kerja dalam SPT Tahunan 2018 atau data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah tahun 2018.

Pemberian insentif:

  1. PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
  2. Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
  3. PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh Penghitungan PPh PASAL 21 Ditanggung Pemerintah

  1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp 198.000.000,00 (Rp 16.500.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan  Pengurangan:                                                              Rp 16.500.000,00

Biaya Jabatan/bulan                                                                                       Rp      500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                                      Rp       330.000,00

(Rp 830.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                    Rp 15.670.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp15.670.000,00                                                            Rp 188.040.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 125.040.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp    2.500.000,00

15% x Rp75.040.000,00        = Rp  11.256.000,00

Rp  13.756.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp13.756.000,00/12 Rp 1.146.333,00

 

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 16.500.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 330.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.146.333,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 15.023.667,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.146.333.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 16.170.000,00

 

  1. Tuan B (K/O) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp 252.000.000,00 (Rp 21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
  2. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 10.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp 180.000.000,00 (Rp 15.000.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif

PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan/bulan                                                                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 14.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp14.200.000,00                                                           Rp 170.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 107.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp57.400.000,00        = Rp 8.610.000.00

= Rp 11.110.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp11.110.000,00/12 Rp 925.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp 925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun                                                            Rp 180.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun

maksimal                                                                                 Rp 6.000.000,00

Iuran Pensiun setahun                                                         Rp 3.600.000,00

(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto                                                                   Rp 180.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 117.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp67.400.000,00        = Rp 10.110.000,00

= Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR)                                                             Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan)                                                                         (Rp 11.110.000,00)

PPh Pasal 21 atas THR                                                            Rp 1.500.000,00

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp 1.500.000,00.

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21 atas

seluruh penghasilan                                                              (Rp 2.425.833,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 22.274.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 925.833,00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 23.200.000,00

 

  1. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp 1.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp 15.000.000,00 + Rp 1.000.000,00) x 12). Karena masih di bawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh Pasal 21                                                       Rp 1.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 16.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 15.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp 15.200.000,00                                                          Rp 182.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 119.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp69.400.000,00        = Rp 10.410.000,00

= Rp 12.910.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 12.910.000,00/12                                                             Rp 1.075.833,00

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh                                                                      Rp 1.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.075.833.00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 14.624.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.075.833.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 15.700.000,00

 

Pemanfaatan insentif:

Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu Info KSWP.

  1. Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020
  2. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pemberi kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19.

  1. Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
  2. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

*) PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020

  1. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah

PPh final 4 (2) ini populer di masyarakat disebut PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 %.

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  2. Memiliki Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
  3. Menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

Pemberian insentif:

  1. Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran.

Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020

  1. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

*) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id atau akses langsung ke https://djponline pada menu Layanan, submenu Rumah Konfirmasi Dokumen

Pengajuan permohonan:

  1. WP mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Setelah jangka waktu pemberian insentif, Surat Keterangan di atas tetap berlaku untuk Pelaksanaan PP 23/2018

Jika WP tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud.

Kewajiban WP yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah:

  1. WP dimaksud harus menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
  3. dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020” (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak)
  4. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  5. PPh Pasal 22 impor dibebaskan

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran I PMK No.44 tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas(SKB)

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pengajuan SKB:

  1. Diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)
  4. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020

Kepala KPP menerbitkan:

  1. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila WP memenuhi kriteria
  2. Surat Penolakan, apabila WP tidak memenuhi kriteria

Kewajiban WP yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3.   20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli–September 2020)
  5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran N PMK No. 44 Tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP  untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pemberitahuan pengurangan:

  1. WP menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020

Jika WP tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Kewajiban WP yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3. 20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak JuliSeptember 2020)

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

  1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan. Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:
  2. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp   645.000.000,00

PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)                Rp   480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp   40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019) Rp   50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020

s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)                                    Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020             Rp28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020

(sesuai SPT Tahunan 2019)                                                 Rp 40.000.000,00

  1. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp 1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp 645.000.000,00

Selisih                                                                                      Rp 480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp 40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)

Rp 50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020 (yang seharusnya terutang)                  Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020

s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)  Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020                                                                     Rp 28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak

Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)                   Rp 40.000.000,00

  1. Pengembalian Pendahuluan PPN Sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

  1. Menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusidengan jumlah LB paling banyak Rp 5 miliar.

*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

Pemberian Insentif:

  1. WP yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
  2. SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

PKP Berisiko Rendah diberi pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

  1. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  2. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  3. PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
  4. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu.

Semoga bermanfaat!

Lanjut baca

Taxclopedia

Lapor Pajak Dahulu dan Sekarang

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kini lapor pajak tak lagi rumit dan menyita banyak waktu.

Setiap entitas atau perusahaan yang bergerak mencari laba (profit) maupun nonprofit (nirlaba) pastinya membutuhkan adanya laporan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Laporan itu bisa tentang kinerja perusahaan, keuangan, kepatuhan karyawan dan berbagai laporan-laporan lainnya. Tujuan dibuatnya laporan itu jelas untuk mengukur banyak hal dalam perusahaan. Laporan dalam sebuah entitas atau perusahaan dimungkinkan dibuat secara internal perusahaan atau melalui keahlian atau kompetensi yang dimiliki pihak ketiga seperti konsultan. Tentunya kualifikasi yang dihasilkan berbeda antara yang dibuat secara internal dengan yang melalui pihak ketiga. Demikian pentingnya sebuah laporan, otoritas perpajakan di negara ini juga mewajibkan kepada para WP untuk membuat laporan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun usaha atau kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa penting, karena berangkat dari laporan (dokumen pelaporan) itulah WP dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara secara paripurna. Sebelumnya diawali dengan proses menghitung dan membayar nilai pajak yang terutang secara benar dan tepat sesuai pada dokumen pelaporan yang dilaporkan pada negara. Laporan WP itu populer disebut dengan SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, “Taxclopedia” pada kesempatan ini mencoba untuk mengupas sejarah model atau jenis SPT apa yang pernah diberlakukan sampai dengan sekarang, dan bagaimana SPT itu dibuat dan disampaikan. Banyak orang awam mengira SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, karena jika merujuk pada tiga huruf itu seharusnya bermakna demikian. Penulis di awal tahun 2000-an juga memiliki pemikiran yang sama dan ternyata hal itu salah. Penulis juga tidak paham kenapa tidak disingkat SPt saja, supaya konsisten dengan arti sebenarnya. Namun, ini bukan sesuatu yang penting untuk dibahas karena pepatah bilang, apalah arti sebuah nama, yang bermakna lebih pada penekanan isi atau konten sesuatu tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT yang diberlakukan di negeri ini. Bila kita mengikuti alur penyelesaian kewajiban WP dengan menggunakan kaidah DBHL (Daftar Hitung Bayar Lapor) maka SPT adalah dokumen yang harus disampaikan pada kaidah L atau Lapor. SPT yang dimaksud adalah dokumen pelaporan kewajiban pajak pusat saja yakni PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan untuk pajak daerah yang sering populer disebut SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dibahas pada tulisan ini. Demikian juga laporan atas Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun tidak akan dibahas. Jenis SPT dari waktu ke waktu berdasarkan jenis pajak yang terutang atau dipungut atau dipotong dan kode formulirnya: 1. PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15

b. Tahunan – SPT PPh Orang Pribadi terdiri atas: 1. 1770 2. 1770 S 3. 1770 SS (mulai berlaku sejak tahun 2014 s.d. sekarang) – SPT PPh Badan terdiri atas: 1. 1771 Rupiah 2. 1771 Dollar 3. 1771 Y (Penundaan SPT Badan)
2. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
a. Masa – SPT Masa PPN 1195 (Berlaku tahun 1995) – SPT Masa PPN 1195 BM (untuk pelaporan PPnBM tahun 1995) – SPT Masa PPN 1995 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 1995) – SPT Masa PPN 1106 (tahun 2006) – SPT MASA PPN 1107 (tahun 2007) – SPT MASA PPN 1107 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 2007 s.d. sekarang) – SPT MASA PPN 1108 (tahun 2008) – SPT MASA PPN 1111 (tahun 2011) – SPT MASA PPN 1111 DM (DEEMED PPN tahun 2011) – E-Faktur (Pembuatan Faktur Pajak Elektronik sekaligus Pelaporannya mulai tahun 2014 s.d. sekarang)
Secara umum semua SPT, baik masa dan tahunan, PPh dan PPN terdiri atas dua bagian utama, yakni Halaman Induk dan Halaman Lampiran. Masing-masing lampiran jumlahnya berbeda-beda pada setiap SPT dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja yang sering mengalami perubahan adalah SPT Masa PPN kemudian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta SPT Tahunan. Tujuan dilakukan perubahan tentu saja untuk mengakomodasi perubahan bisnis di negara ini yang mengharuskan penambahan, pengurangan atau modifikasi terhadap SPT itu. Lihatlah SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) mengalami perubahan dengan penambahan jenis SPT sejak tahun 2014, yakni SPT 1770 SS yang dipergunakan untuk WPOP yang berstatus karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak boleh melebihi Rp 60.000.000,- Apa yang menarik dari perubahan SPT ini? ternyata otoritas pajak dalam hal ini DJP sejak tahun 2008 dan 2009 sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi yang akan mengubah perilaku dan budaya masyarakat, di mana pelaporan SPT yang menggunakan kertas atau cara manual diubah mulai menggunakan perangkat elektronik berupa komputer. SPT ini populer disebut dengan istilah e-SPT atau SPT elektronik. Sejak 2008 dan 2009 semua formulir manual atau berbentuk kertas sudah memiliki eSPT-nya. Lalu bagaimana pola kerja melaporkan e-SPT? Aplikasi ini wajib dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer yang memiliki operasi sistem yang sudah ditentukan. Operasi sistem yang bisa menggunakan aplikasi e-SPT ini berbasis Windows. Kenapa tidak menggunakan yang lain, mungkin alasan keterbatasan SDM yang dimiliki DJP adalah faktor utamanya. Yang pasti, berubah dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak perlu lagi mencetak hasil laporan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk softcopy layaknya berkas (file) pekerjaan elektronik menggunakan format Excel atau Word maka e-SPT juga menghasilkan berkas laporan dalam format bernama .csv (comma separated values). Berkas berformat .csv ini memiliki tingkat keamanan teknologi enkripsi sehingga sulit dibaca seandainya berkas ini jatuh pada pihak yang tidak berkepentingan membacanya. Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, pelaporan e-SPT mulai mengalami perubahan, di antaranya pelaporan harus terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat komputer. Mulai tahun 2014 diperkenalkan metode pelaporan baru e-SPT berbasis WEB bernama e-Filing. WPOP yang menjadi

target awal dalam melaporkan SPT Tahunannya cukup mengakses laman efiling.pajak.go.id dengan mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan bisa menggunakan aplikasi ini.

Sejak tahun 2017–2018, dengan munculnya kebijakan EODB (ease of doing business) maka SPT pun mengalami banyak perubahan terutama dalam sisi legalitasnya, antara lain untuk kondisi tertentu tidak diwajibkan melaporkan SPT; SPT Nihil transaksi maka tidak perlu melaporkan ke DJP untuk jenis SPT tertentu, yakni SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pasal 22,23, 4(2) dan 15). Kemudian yang patut diapresiasi adanya Peraturan Dirjen Pajak, mulai tahun 2018 WP “dipaksa” untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara elektronik dan disampaikan secara daring (online). Dengan kata lain, sekarang sulit ditemui WP mengantre pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT mereka karena semua sudah bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan cepat. Dari sini muncullah teknologi pelaporan baru untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang disebut dengan e-FORM, yakni kurang lebih SPT yang dikerjakan menggunakan kertas dengan template atau bentuk yang sama persis dipindahkan dalam FORM atau Formulir Elektronik dalam perangkat komputer yang tinggal diisi oleh WP.

Oh ya, ada yang terlewat dalam pembahasan kita mengenai perubahan SPT Masa PPN, di tahun 2014. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak, maka pemerintah memutuskan melalui DJP untuk mengubah teknik dan format pembuatan Faktur Pajak tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi yang disediakan DJP bernama e-Faktur. Kelebihan eFaktur ini, selain bisa membuat faktur secara elektronik (sudah divalidasi oleh peladen (server) DJP dengan QR Code) juga mampu menggantikan fitur e-SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya. Karena itu penulis sering kali menyebutnya dengan e-Faktur Plus—Plus e-SPT, maksudnya. Teknologi e-Faktur juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya e-SPT hanya bisa dilakukan dengan cara dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, maka e-Faktur tidak membutuhkan itu semua karena sifatnya yang portable alias tidak butuh instalasi dan bisa berpindah-pindah perangkat komputer berbeda dengan bantuan media penyimpan eksternal seperti flash disk atau harddisk. e-Faktur hingga sekarang memiliki tiga jenis pelaporan berbeda: 1. Berbasis desktop (diletakkan pada komputer): PKP dengan faktur yang diterbitkan >100 FP dalam satu masa. 2. Berbasis web (akses ke laman efaktur.pajak.go.id): PKP dengan faktur yang diterbitkan < 100 FP dalam satu masa. 3. Berbasis Host to Host (server PKP ke server DJP langsung): PKP dengan faktur yang diterbitkan > 1000 atau 10.000 FP dalam satu masa. PKP: Pengusaha Kena Pajak Teknologi e-Faktur yang sukses pun akhirnya diterapkan pada salah satu e-SPT PPh yakni PPh Pasal 23 yang namanya disebut dengan e-BUPOT atau e-Bukti Potong. Kesamaan dengan e-Faktur, e-Bupot ini mengambil nomor bukti potong yang tersistem dan otomatis sehingga WP yang dipotong turut serta dapat mengawasi apakah pajak yang dipotong oleh rekanannya atau pemberi kontrak kerjanya sudah dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan atau belum. Penerapan e-BUPOT rencananya akan digunakan pada SPT PPh Pasal 21/26. Terakhir—berita terbaru, DJP akan melakukan unifikasi atau penyatuan SPT sebagai cara mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penulis membacanya sebagai bentuk simplifikasi. Rencana awalnya di bulan ketiga tahun 2020 ini sudah diimplementasikan. Namun, karena negara kita sampai dengan artikel ini dibuat mengalami pandemi COVID-19 atau virus korona di tengah masyarakat luas, sepertinya implementasi ini akan ditunda. SPT yang mengalami unifikasi, yakni SPT Masa PPh Pasal 22, 23 , 4 (2) dan Pasal 15 akan cukup menjadi satu SPT saja.

Seperti apa bentuknya, mekanismenya dan ketentuannya penulis dan pembaca setia Majalah Pajak tentunya hanya bisa berharap segera diimplementasikan dalam waktu tidak terlalu lama.- Harisman Isa Mohamad 

Lanjut baca

Taxclopedia

Apa itu Single Login DJP?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Islustrasi

Single Login DJP adalah pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan Wajib Pajak. Apa saja keunggulannya?

Apa itu Single Login DJP? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu login? Login adalah istilah populer di kalangan masyarakat pengguna layanan internet. Nyaris semua kalangan baik tua muda, milenial maupun generasi X paham tentang kata login ini. Sebab, semua layanan berbasis internet dan aplikasi baik desktop maupun perambah (browser) menggunakan fitur login untuk dapat mengakses akun mereka. Layanan seperti e-mail, mobile banking, internet banking, games online, games offline, aplikasi smartphone berbasis android dan iOs, aplikasi komputer baik desktop maupun laptop berbasis Windows, Apple dan Linux serta banyak contoh lainnya menggunakan login untuk bisa membuka, mengakses atau menggunakannya. Berarti, login adalah pintu masuk ke dalam layanan atau aplikasi.

Nah, sekarang kita buat terjemahan bebasnya untuk single login adalah satu akses atau satu kunci untuk banyak pintu masuk. Sebenarnya ada istilah lainnya yang populer dengan nama single sign on, punya makna yang kurang lebih sama dengan single login. Dengan demikian, bila diartikan secara lengkap, makna single login DJP adalah satu akses ke banyak pintu layanan kewajiban perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas, apa manfaatnya single login? Pembaca tentunya tidak asing dengan gawai atau smartphone dengan platform Android. Android yang merupakan sistem operasi mobile phone buatan Google menerapkan integrasi single login atau single sign on untuk seluruh akses aplikasi berbasis Android besutan Google, mulai dari Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photos, Facebook dan banyak aplikasi lainnya yang cukup dengan sekali login kita dapat mengakses berbagai layanan atau fitur-fitur yang ada dalam gawai pintar milik kita. Artinya, single login dibuat dengan tujuan melakukan integrasi seluruh layanan yang dimiliki oleh sebuah entitas bisnis (e-commerce, dan lain-lain) atau nonbisnis (pemerintah, dan lain-lain) dalam satu genggaman.

Tidak perlu seorang pengguna layanan jasa untuk membuka layanan lainnya di perangkat lainnya karena semua sudah dapat dinikmati dalam satu rumah besar. Ibarat sebuah rumah yang besar yang memiliki banyak ruangan dan kamar cukup ketika kita memasuki rumah tersebut dengan kunci/akses yang kita miliki maka kita bebas masuk ke ruang atau kamar dalam rumah itu tanpa harus membuka dengan kunci lainnya, karena ruang atau kamar itu sudah tidak memiliki kunci lagi.

Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini bertekad memberikan layanan terbaik dalam satu rumah besar, yakni DJPONLINE, dengan meluncurkan Single Login DJP untuk Wajib Pajak.

 

Single login ini berupa tombol kuning bertuliskan “login” di sudut kanan atas laman situs web pajak.go.id atau dapat mengaksesnya langsung dengan mengetik kata DJPONLINE pada semua perambah/browser di komputer atau smartphone. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah yang bisa menggunakan hanyalah Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP dan EFIN (electronic filing identification number). Artinya, sebelum terdaftar sebagai Wajib Pajak, masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan ini. Konsep ini mirip dengan aplikasi mobile banking yang merupakan layanan perbankan secara daring, yaitu para nasabah baru dapat memanfaatkan layanan ini bila telah memiliki rekening pada bank yang menyediakan layanan. Masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak hanya dapat membuka layanan pada header di web yang bersifat umum dan untuk konsumsi publik seperti peraturan, unduh aplikasi perpajakan, informasi publik, tax knowledge base atau pembelajaran perpajakan dan lainnya.

Sekadar informasi, penggunaan EFIN akan digantikan dengan teknologi kekinian yakni menggunakan OTP (One Time Password) yang sekarang populer banyak digunakan pada sistem atau aplikasi pada perangkat smartphone. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

 

Dengan satu kali log masuk (login), Wajib Pajak akan mendapatkan banyak layanan digital terutama pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara terperinci layanan digital yang disediakan itu adalah sebagai berikut:

  • Menu Lapor => Pelaporan (e-Filing, e-Form, e-Bupot)
  • Menu Bayar => Pembayaran (e-Biling)
  • Menu Profil Wajib Pajak berupa data pokok Wajib Pajak dan SPT yang dilaporkan
  • Menu Layanan => Layanan administrasi perpajakan seperti rumah konfirmasi dokumen, konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-reporting, e-CBCR, e-PHTB dan permohonan Wajib Pajak seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang untuk sementara jumlah dan cakupannya masih terbatas dan akan terus ditambahkan.

Single Login ini merupakan salah satu program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015–2019 yang dilanjutkan pengembangannya dan masuk menjadi program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024.

Single Login juga merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). Layanan 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sistem kanal, tetapi tidak terbatas pada ketiga kanal itu (termasuk juga di dalamnya kanal lain seperti aplikasi mobil dan kantor pos).

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kanal utama melalui situs web pajak.go.id dengan pengelolaan permohonan yang masuk ke dalam situs web secara otomatisasi penuh tanpa bantuan manusia, atau diproses lebih lanjut oleh agen pusat kontak (contact center) atau Account Representative, tergantung kerumitan jenis permohonan.

Kanal kedua adalah pusat kontakBeberapa jenis permohonan juga direncanakan dapat disampaikan melalui pusat kontak. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengakses situs web dan pusat kontak atau termasuk dalam kategori risiko sesuai aplikasi Complain Risk Management (CRM) dapat menyampaikan permohonannya secara langsung melalui kantor pajak.

Konkretnya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan digitalisasi dan otomatisasi layanannya secara bertahap sehingga Wajib Pajak tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak.

Pada 2020 ini akan ada tujuh layanan yang terlebih dahulu diotomatisasi ke situs web pajak.go.id, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
  2. Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KK dan KKS)
  3. Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
  4. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Orang Pribadi
  5. Perubahan Data Wajib Pajak Ekspress
  6. Cetak Ulang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Surat Keterangan PP 23.

Direktorat Jenderal Pajak meyakini dengan otomatisasi dan integrasi layanan ini maka Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan juga adalah pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menariknya, hal ini akan memberikan keseragaman dan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak. Tidak akan lagi ditemui perbedaan dokumen yang dipersyaratkan yang bisa jadi muncul jika dilayani secara luring (luar jaringan) melalui kantor pajak. Dan inilah masalah yang sering dirasakan oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia.

Selain itu muncul pula keyakinan bahwa otomatisasi dan integrasi layanan akan menunjang pengawasan pajak yang lebih efisien dan efektif berbasis pendekatan perilaku kepada Wajib Pajak.

Dan Single Login DJP adalah awal mulanya. Ini pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak.-Harisman Isa Mohamad

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

Covid-19 telah mendorong pergeseran dalam rantai perdagangan dan pasokan serta menambahkan volume perdagangan. World Trade Organization (WTO) memperkirakan perdagangan global...

Breaking News14 jam lalu

Bamsoet: Bayar Pajak Tak Mengurangi Harta Kita

Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi bayak hal tak membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo enggan melaporkan pajaknya. Bagi pria yang...

Breaking News1 hari lalu

DJP dan IBFD Tandatangani MoU Program Reformasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama reformasi perpajakan dengan the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)...

Breaking News4 hari lalu

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam...

Breaking News5 hari lalu

Milenial Melek Investasi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh...

Breaking News6 hari lalu

Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan kepada pelaku industri hotel dan restoran agar...

Breaking News6 hari lalu

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. PT Bank...

Breaking News6 hari lalu

Sandiwara Sastra Peneman Asyik Belajar di Rumah

Jelang dibukanya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, banyak sekolah—terutama di zona merah—masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Breaking News1 minggu lalu

Inisiatif Pemasaran Digital Mutakhir Ala Alibaba Cloud dan Unilever

  Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan intelijen Alibaba Group – bermitra dengan Unilever, salah satu perusahaan multinasional terbesar...

Trending