Connect with us

TAX GENESIS

Pajak Kini: Meredam Wabah, Menyalakan Asa

Yustinus Prastowo

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Lebih dari sekadar krisis kesehatan, Pandemi Covid-19 membuat perekonomian berada dalam bayang-bayang resesi. Kebijakan fiskal dapat membantu mengantisipasinya.

 

Paradigma kebijakan fiskal kini berubah cepat: dari sumber pembiayaan negara menjadi stimulus utama perekonomian. Hal itu terwujud melalui PP Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kebijakan fiskal diarahkan pada pemberian stimulus dan relaksasi perpajakan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Struktur dan desain kebijakan fiskal pun berubah drastis. Kombinasi kebijakan fiskal untuk menangani dampak pandemi telah ditetapkan, mulai dari refocusing dan realokasi anggaran, perampingan, juga peningkatan belanja sosial. Anggaran penanganan pandemi pun terus meningkat. Perkembangan terakhir, totalnya mencapai Rp 695,20 triliun. Anggaran itu dibagi ke dalam enam bidang: 1) Kesehatan (Rp 87,55 triliun), 2) Perlindungan Sosial (Rp 203,90 triliun), 3) Insentif Usaha (Rp 120,61 triliun), 4) UMKM (Rp 123,46 triliun), 5) Pembiayaan Korporasi (Rp 53,57 triliun), dan 6) Sektoral Kementerian dan Lembaga serta Pemda (Rp 106,11 triliun). Pesan dari angka-angka itu terang benderang: pemerintah berkomitmen menangani pandemi, seraya memperkuat sektor-sektor yang paling terdampak.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sebagian besar pos anggaran insentif usaha berupa relaksasi pajak. Pemerintah telah merilis beberapa aturan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Jenisnya beragam, terkait Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk pajak final UMKM dalam PP 23/2018 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam beleid PMK No.44/2020. Ada pula penundaan pembayaran pajak, keringanan sanksi, dan relaksasi administrasi yang diatur melalui beberapa aturan teknis, termasuk fasilitas pajak terkait barang/jasa yang berkaitan dengan penanganan pandemi sebagaimana diatur dalam PMK 28/2020, serta beberapa aturan lainnya.

Mayoritas relaksasi pajak difokuskan untuk mengurangi kesulitan arus kas yang dialami oleh korporasi. Akibat pandemi, korporasi dibayangi berbagai kemungkinan buruk, seperti ketidakmampuan membayar pemasok/kreditor, ancaman PHK pekerja, bahkan yang terburuk sampai pada kebangkrutan. Relaksasi ini diharapkan dapat memberi ruang bagi likuiditas korporasi sehingga tetap dapat bertahan di tengah pandemi.

Seiring kebijakan pajak yang ekspansif itu, tax expenditure sudah tentu akan melonjak. Sementara itu, sebaliknya, tax revenue dipastikan merosot. Kenyataan ini tak harus dianggap aib, sebab pada prinsipnya, pajak bukan hanya berfungsi budgetair, melainkan juga memegang peranan regulerend. Dalam konteks itu, tax expenditure sering disebut sebagai hidden subsidy, karena dapat menjadi kebijakan alternatif dalam memberikan stimulus bagi perekonomian. Meskipun merupakan suatu langkah alternatif yang konkret, tax expenditure bukanlah sesuatu yang secara eksplisit dapat ditelusuri dalam laporan anggaran negara, sehingga jarang mendapatkan perhatian dan telaah dari masyarakat.

Baca Juga: Sekarang Insentif, Besok Kontribusi

Momentum tinjau ulang

Pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di banyak daerah, roda pelayanan pajak harus tetap berputar. Seraya tetap menjaga diri dari Covid-19, kita harus berupaya untuk kembali produktif melanjutkan hidup. Kesehatan dan ekonomi tak bertentangan. Keduanya saling menunjang. Jangan sampai kita tidak terpapar Covid-19, tetapi malah terkapar secara ekonomi.

Dalam konteks ini, pandemi sekaligus menjadi momentum untuk meninjau ulang arah kebijakan pajak dan prioritas kita. Semangat hari pajak 2020 dalam menyongsong era normal baru harus didengungkan. Ada yang bilang kita akan memasuki kehidupan normal baru, tapi agaknya lebih tepat disebut sebagai sebuah tatanan baru, karena itu berisi habitus baru.

Langkah cepat Ditjen Pajak dalam menyikapi era tatanan baru melalui penerbitan SE DJP Nomor SE-33/PJ/2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu diapresiasi. Meskipun demikian, beberapa pelayanan pajak yang telah tersedia secara daring sebaiknya tetap diutamakan guna meminimalisasi tatap muka.

Seiring kebijakan pajak yang ekspansif, tax expenditure sudah tentu akan melonjak. Sementara itu, sebaliknya, tax revenue dipastikan merosot.

Sistem informasi yang dimiliki Ditjen Pajak selama pandemi telah menjadi ujung tombak dalam menyelenggarakan pelayanan. Beberapa layanan administratif seperti Pendaftaran NPWP, Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan, dan beberapa layanan lain, lebih baik tetap dioptimalkan menggunakan sistem daring. Selama pandemi, pelayanan daring telah berjalan secara efektif, kekurangan tentu wajar tetapi perlu terus dilakukan perbaikan.

Jika harus dilakukan, pelayanan substantif yang memerlukan tatap muka harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kapasitas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di setiap kantor pajak harus disesuaikan dan disiapkan perlengkapannya. Prosedur khusus melalui perjanjian di awal sebelum bertemu dengan petugas pajak juga bisa diterapkan, upaya ini akan membuat kedua belah pihak bisa mengatur waktu dan berkonsultasi secara lebih efisien.

Masa pandemi telah membuat banyak orang lebih akrab dengan interaksi virtual. Kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang selama ini dilakukan secara berkelompok dengan tatap muka, kini bisa diarahkan menjadi kelas pajak berplatform digital. Beberapa unit kantor pelayanan pajak telah mengaplikasikan praktik ini. Kedepan, cara ini bisa diperluas dan dijadwal secara terstruktur di setiap unit, tujuannya tetap tercipta pemahaman dan pengetahuan yang baik bagi Wajib Pajak.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Pada akhirnya, melalui optimalisasi teknologi informasi dan penerapan protokol kesehatan, pelayanan pajak dapat diberikan secara maksimal. Berbagai inovasi harus diterapkan semata untuk mencegah, mengurangi penyebaran, serta melindungi masyarakat dan petugas pajak dari risiko terpapar wabah. Langkah-langkah menyikapi era tananan baru telah dimatangkan, kini kerjasama di setiap lini akan menjadi kunci keberhasilan untuk meredam pandemi dan membangun harapan.

Fungsi strategis pajak

Kita perlu belajar dari kondisi pandemi yang terjadi kini. Setiap perumusan kebijakan seyogianya dilakukan secara lebih deliberatif-inklusif. Musyawarah dan partisipasi publik secara terbuka dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan publik. Termasuk cakupan dalam kebijakan pajak yang pada saat tertentu dapat berubah arah, dari sumber utama pembiayaan negara menjadi stimulus utama perekonomian, seperti yang terjadi saat ini.

Akar masalah yang berpotensi menimbulkan krisis kesehatan perlu dicari, termasuk instrumen pencegahnya. Dalam hal kebijakan fiskal, negara bisa mempertimbangkan pengenaan cukai. Pengenaan cukai mampu mengendalikan konsumsi atas barang-barang yang menghasilkan eksternalitas negatif, sehingga mampu menjadi upaya preventif untuk mencegah krisis kesehatan kembali terjadi.

Sayangnya, jumlah Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia masih sangat terbatas pada tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC). Karena itu, ekstensifikasi BKC sangatlah mendesak. Lagi pula, selain mengendalikan konsumsi barang yang menghasilkan eksternalitas negatif, cukai juga sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara.

Meningkatnya pembiayaan negara untuk menangani pandemi juga menyebabkan pelebaran defisit APBN. Konsekuensinya, pembiayaan dari utang akan menjadi concern baru pascapandemi. Untuk itu, kebijakan fiskal ke depan harus mampu menjalankan dua tugas paradoks: optimalisasi untuk pembayaran utang, sekaligus relaksasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memetakan kembali potensi pajak yang bisa diandalkan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Sedikit-banyak, masa pandemi ini telah memberi petunjuk. Dari sisi penerimaan menurut jenis pajak, postur penerimaan PPh di masa pandemi cenderung mengalami perlambatan. Sebaliknya, penerimaan pajak berbasis konsumsi (PPN) cenderung lebih stabil. Melihat tren ini, PPN dapat menjadi andalan ketika terjadi goncangan ekonomi, sehingga postur penerimaan pajak ke depan dapat lebih berfokus pada PPN.

Di masa stay at home ini, gaya hidup masyarakat juga berubah. Kebanyakan aktivitas keseharian, mulai dari komunikasi, hiburan, delivery bahkan ibadah dilakukan secara digital menggunakan berbagai platform yang ada. Digitalisasi ekonomi telah menciptakan potensi penerimaan pajak dari pelaku bisnis digital.

Sayangnya, potensi penerimaan pajak atas digitalisasi ekonomi belum sepenuhnya dapat diamankan. Dari segi PPN, negara telah berupaya menjangkau melalui penerbitan PMK 48/2020 tentang pemungutan PPN atas PMSE. Namun, konsensus global terkait pemajakan PPh atas aktivitas digitalisasi ekonomi belumlah bulat. Kuncinya, Indonesia harus terus terlibat aktif dalam diskusi pajak digital di tingkat global sehingga konsensus dapat segera final dan dilaksanakan.

Baca Juga: Teknologi: Penyimpel Pekerjaan Fiskus dan WP

Pada momentum hari pajak tahun 2020 ini, semangat reformasi pajak mesti terus berlanjut. Reformasi pajak menuju new tax ecosystem model harus diwujudkan bersama. Pilar ekosistem pajak baru melalui perbaikan kebijakan pajak, hukum pajak, serta administrasi pajak harus terus digarap untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak yang bermuara pada peningkatan penerimaan pajak.

Situasi pandemi ini memang serba-tak-menguntungkan. Tetapi di balik pandemi, tersembunyi banyak pelajaran yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Dalam arah itu, pajak punya fungsi strategis: bukan hanya meredam pandemi, tetapi sekaligus membangun harapan.

“Pandemi adalah pintu gerbang,” kata Arundhati Roy. Kita punya dua pilihan: sibuk dengan bermacam ragam bawaan masa lalu, atau melangkah ringan, dengan bawaan serba ringkas, bersiap memperjuangkan dunia serba-baru.

—Yustinus Prastowo,

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis

TAX GENESIS

Dari Corat-Coret Dokter Radjiman

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kenapa Hari Pajak jatuh pada tanggal 14 Juli?

Tanggal 1 Juni kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Mundur pada bulan sebelumnya, ada tiga kali hari besar nasional, yakni Hari Raya Waisak 2562 pada 29 Mei, peringatan Kenaikan Isa Almasih pada 10 Mei, dan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei. Nyaris pada setiap bulannya kalender kita dihiasi dengan angka-angka merah sebagai penanda jejak sejarah. Begitulah cara manusia mengenang dan menghargai peristiwa penting di masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa kini.

Saking pentingnya sejarah, Adolf Hitler pernah berujar, orang yang tidak memiliki rasa sejarah bak orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Sastrawan Pramoedya Ananda Toer menulis, “Orang yang tak tahu sejarah bangsanya sendiri; tanah airnya sendiri; akan gampang menjadi orang asing di antara bangsa sendiri.”

Lantas, bagaimana dengan pajak? Bukankah semua sepakat jika pajak itu penting? Bagaimana tidak penting, nyaris 85 persen kebutuhan negara ini bersumber dari penerimaan pajak. Namun, adakah kita pernah terpikir tentang memperingati Hari Pajak—setidaknya untuk menegaskan bahwa pajak adalah salah satu pilar penting penyangga tegaknya negara ini? Sudah hampir 73 tahun kita merdeka, tapi barangkali bahkan tak terlintas dalam pikiran kita untuk mengorek peristiwa monumental tentang pajak dan memperingatinya setiap tahun dengan suka cita. Padahal, melihat begitu pentingnya masalah pajak, para founding father kita telah membahasnya dengan serius sejak menjelang proklamasi kemerdekaan.

Namun, kini kita harus bangga karena sejak Desember 2017 tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mendeklarasikan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Ide pencetusan Hari Pajak berawal dari kegelisahan Arfan yang saat ini menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal. Sebagai organisasi yang besar dan mengemban amanah penting bagi negara, ia memandang, DJP perlu mencetuskan hari monumental. Dengan adanya Hari Pajak, Arfan berharap, kelak akan banyak yang tahu momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan di Indonesia pada masa awal pasca-Proklamasi Kemerdekaan yang mengandung nilai luhur dan semangat perjuangan untuk menopang kehidupan bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, keberadaan Hari Pajak merupakan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Bagi internal, untuk menguatkan jati diri organisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jenderal Pajak kepada tanah air Indonesia. Beruntung, ide tersebut disambut baik oleh institusinya hingga keluarlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak.

“Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah organisasi besar, dan pajak itu penting. Kenapa tidak ada sesuatu yang menandakan ‘bahwa organisasi ini ada sejak kapan?’ Kalau menurut sejarah, dari zaman dulu pajak sudah ada, baik pada zaman Belanda, maupun pada zaman kerajaan,” tutur Arfan di ruang kerjanya di Kantor Pusat DJP Mei lalu.

Kami ingin masyarakat bukan hanya tahu Hari Pajak saja, tapi juga ingin agar pajak dicintai.

Menelusuri sejarah

Penetapan tanggal 14 Juli sebagai hari pajak melalui proses dan pertimbangan yang cukup panjang. Untuk menentukan itu, Arfan menjelaskan, DJP bekerja sama dengan sejarawan JJ Rizal untuk menelusuri jejak-jejak monumental awal pembentukan institusi perpajakan di Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan ahli sejarah JJ Rizal untuk menentukan Hari Pajak yang sesuai fakta sejarah. Kami mencari dokumen yang memang benar-benar sesuai fakta sejarah mengenai pajak.”

Setelah dilakukan pembahasan melalui rapat Board of Director Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pajak, sedianya tanggal 7 November yang akan ditetapkan sebagai Hari Pajak. Pemilihan tanggal itu berpijak pada momentum Penetapan Pemerintah tanggal 7 November 1945 No. 2/S.D yang tertulis, “Urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No.8.01/1”.

Namun, dalam perkembangannya kemudian tanggal yang sudah disepakati itu diubah karena pimpinan Direktorat Jenderal Pajak ingin lebih memastikan lagi dokumen sejarah yang lebih awal masa-masa pembentukan institusi perpajakan dari berbagai sumber. Untuk itu, DJP pun kembali mengumpulkan data sejarah ke berbagai pihak. Kebetulan, pada bulan September 2017, Arsip Nasional RI sedang membuka secara terbatas dokumentasi dokumen autentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia–Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI–PPKI) koleksi AK Pringgodigdo yang dirampas Belanda (Sekutu) ketika mereka masuk Yogyakarta dan menangkap Bung Karno pada 1946. Penelusuran dokumen Pringgodigdo itu menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa sidang BPUPKI.

Dari dokumen itu diketahui, kata pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil yang membahas soal keuangan dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Sukarno dibacakan pada 1 Juni 1945. Radjiman, melalui lima usulannya, pada butir yang keempat menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”.

Selama masa reses antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, telah dikumpulkan sembilan butir usulan oleh anggota BPUPKI yang salah satu butirnya membahas soal keuangan. Pembahasan materi keuangan yang memuat frasa tentang pajak tidak berhenti dalam sidang panitia kecil di masa reses itu saja. Arsip itu menyebutkan, ada masa sidang kedua yang berjalan antara tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada 12 Juli 1945 ada sidang Panitia Kecil yang mengagendakan tiga bahasan, yaitu rapat Panitia Perancang UUD, rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi, dan rapat Bunkakai Pembelaan. Kata pajak muncul dalam draf kedua UUD yang disampaikan pada 14 Juli 1945. Butir kedua pada Pasal 23 Bab VII Hal Keuangan menyebut “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Tulisan itu tertuang dalam lampiran arsip Rancangan UUD 1945 dengan coretan perbaikan.

“Pada tanggal 14 Juli 1945 itu, disampaikan rancangan kedua UUD yang di dalamnya terdapat coretan asli kata-kata pajak yang pertama kali digunakan. Bahwa pajak itu penting untuk negara dan harus diatur dengan hukum. Kami berpikiran bahwa 14 Juli itu pertama kali kata pajak dituangkan dalam Rancangan UUD. Bayangkan, mau kemerdekaan yang dipikirkan pajak. Hal ini karena pajak itu penting dan peristiwa itu merupakan cikal bakal dituangkannya pajak dalam UUD Pasal 23. Selanjutnya, setelah dilakukan kembali rapat Board of Director maka disepakati tanggal 14 Juli 1945 sebagai Hari Pajak,” jelas Arfan.

Tanggal 14 Juli tahun ini DJP menggelar hajatan pertamanya memperingati Hari Pajak, untuk lebih menggaungkan keberadaan Hari Pajak kepada internal DJP dan kepada masyarakat luas. Acara diisi dengan berbagai kegiatan bersama masyarakat, dengan tema yang bisa menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat terhadap pajak. Dengan semakin dikenalnya Hari Pajak, Arfan berharap masyarakat akan semakin peduli dan cinta pajak.

“Semoga Hari Pajak bisa diperingati setiap tahun. Kami ingin masyarakat bukan hanya tahu Hari Pajak saja, tapi juga ingin agar pajak dicintai. Karena kalau cinta, kan, beda—tidak perlu dipaksa masyarakat pasti akan dengan senang hati membayar pajak, dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mencapai cinta, masyarakat harus tahu dulu. Setelah tahu, kemudian sadar, sesudah sadar lalu peduli, selanjutnya cinta,” tutur Arfan.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News20 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved