Connect with us

Breaking News

Pajak Karbon, Momentum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Diterbitkan

pada

Foto : Ruruh Handayani

 

Majalahpajak.net – Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim ini berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu sehingga berujung pada naiknya permukaan air laut. Itulah mengapa, Indonesia bergabung dengan negara-negara di seluruh dunia merancang kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi perubahan iklim, yang terangkum dalam Paris Agreement.

Di dalam Paris Agreement itu terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi laju emisi dari business as usual di tahun 2030, dan menahan laju temperatur global di bawah 2 derajat celsius dari sebelum Revolusi Industri. Sebagai salah satu bentuk komitmennya, Indonesia telah melahirkan pajak karbon melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Perubahan iklim dan pajak karbon memang selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan di berbagai macam forum, salah satunya dalam Taxplore National Seminar yang diselenggarakan oleh KOSTAF Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), pada Jumat (30/9).

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fiskal UI Inayati mengungkapkan, tema pajak karbon sangat menarik untuk dibawakan di dalam Taxplore National Seminar. Menurutnya, pajak karbon sebagaimana pajak lain yang memiliki tujuan mengendalikan eksternalitas negatif yang kadang tidak mudah menetapkan kebijakan yang precise.

Kebijakan ini, lanjutnya, didesain untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat, agar tidak lagi atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya bisa merusak lingkungan. Di sisi lain, jika kebijakan ini berhasil dilakukan dan tujuannya telah tercapai, maka penerimaan negara bakal berkurang lantaran masyarakat sudah berhasil digeser polanya menjadi lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan.

“Jadi memang ini adalah satu kebijakan yang menarik untuk dikaji bersama-sama dan tentu bagaimana kemudian kebijakan carbon tax ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan oleh kita semua menjadi sebuah momentum untuk mendorong, menstimulasi pertumbuhan ekonomi hijau. Saya pikir ini akan menjadi seminar yang sangat menarik, semoga kita semua mendapat banyak manfaat dan bisa menikmati momen sharing pengetahuan dan sharing pengembangan keilmuan di bidang perpajakan,” tutur Inayati dalam kata sambutan webinar yang mengusung tema “Carbon Tax: Building Momentum To Stimulate Green Economy Growth” ini.

Managing Partner Kostaf FIA UI Hafidh Nadhor Tsaqib menambahkan, pajak karbon akan menjadi isu yang abadi karena perjuangan untuk menjaga iklim dan lingkungan yang akan terus ada dan akan selalu banyak tantangan ke depannya.

Ia menyebut, perubahan iklim merupakan isu yang nyata saat ini, di tengah komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon hingga 29 persen dan 41 persen dengan dukungan eksternal pada tahun 2030.

Baca Juga: Peran “Tools Compliance Risk Management” dalam Meningkatkan “Voluntary Tax Compliance” Wajib Pajak di Indonesia

“Oleh karena itu, kami mengangkat isu ini juga agar kita semua aware dan diperlukan adanya kebijakan pajak yang berpihak pada semua stakeholder baik dari sisi swasta, pemerintah, atau pun masyarakat,” ucap Hafidh di hadapan ratusan peserta yang hadir secara daring melalui Zoom.

Sebagai pemapar pertama, Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adelia Surya Pratiwi menjelaskan, Indonesia punya belasan ribu pulau yang sangat sensitif oleh perubahan iklim. Artinya, masyarakat yang hidup di dalam pulau-pulau ini akan berisiko terkena dampaknya sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang memadai untuk menanggulanginya.

Kebijakan ini, menurutnya, untuk memberikan berkeadilan antargenerasi—bahwa generasi selanjutnya juga punya hak yang sama untuk menikmati dunia yang bersih dan lebih baik. Untuk itulah mengapa, aneka kebijakan yang dirajut pemerintah bertujuan utama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Menurut catatan yang dirangkumnya, Adelia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2010–2018 terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca sebesar 4,3 persen per tahun yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Akibatnya, pada periode 1981–2018 telah terjadi peningkatan temperatur 0,03 derajat celsius setiap tahun; dan peningkatan permukaan air laut sebanyak 0,8–1,2 cm per tahunnya.

“Jadi ini sangat alarming buat kita untuk perhatian terhadap emisi gas rumah kaca yang menyumbang pada risiko-risiko ini. Dampaknya adalah risiko kita meningkat untuk bencana-bencana yang terkait hydrometeorological yang misalnya seperti banjir, dan sebagainya,” katanya.

Pemerintah, lanjut Adelia, telah membuat beberapa action plan untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Salah satu action plan jangka menengah yakni menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target NDC, yang disepakati secara global dalam Paris Agreement dan United Nation Framework Convention on Climate Change.

Dalam dokumen NDC, Adelia menyebutkan Indonesia berfokus pada dua sektor yang paling berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon. Kedua sektor ini adalah kehutanan, serta energi dan transportasi.

“Kita mau nurunin sebesar 497 juta ton CO2 sampai dengan tahun 2030. Untuk energi bisa 314 juta ton CO2. Ini cara kita mengukur take into action mengenai target-target NDC. Untuk target di tahun 2050 long term strategy juga ada, kita mau mencapai net zero emission,” jelasnya.

Tentunya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk menjalankan rencana aksi menghadapi ancaman krisis iklim. Untuk penurunan CO2 di sektor kehutanan dibutuhkan biaya senilai Rp 77,82 triliun agar mencapai target NDC sebesar 29 persen atau Rp 93,28 triliun supaya tercapai target 42 persen. Sementara penurunan CO2 di sektor energi dan transportasi membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu Rp 3.307,2 triliun untuk mencapai target emisi 29 persen atau Rp 3.500 triliun untuk target 41 persen.

Pajak karbon, yang dilahirkan melalui UU HPP merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digagas pemerintah untuk menanggulangi krisis iklim. Adelia mengklaim, meski pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari penerapan pajak karbon, tujuan utamanya adalah membuat orang berlomba-lomba berhijrah dari pemakaian bahan bakar fosil ke yang lebih ramah lingkungan.

Baca Juga: Taxplore UI Gelar Diskusi Bedah PPN

“Kita harus ingat bahwa Indonesia is one of the first mover walaupun kita memang lagi proses kalibrasi terus. We are one of the first movers di negara berkembang untuk menggunakan kebijakan fiskal, dengan framework yang kita bangun terus, untuk mencapai climate change mitigation dan adaptation. Kita harus terus bekerja keras ke depan supaya kita bisa menggunakan kebijakan fiskal lebih optimal buat sustainable development ini khususnya cabang climate change,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani mengungkapkan, pajak sejatinya memiliki dua tujuan, yakni Budgetair (anggaran) dan Regulerend (Mengatur). Dalam konteks Budgetair, imbuhnya, pajak menjadi sebuah tulang punggung struktur APBN yang menopang lebih dari 70 persen penerimaan negara.

“Di tahun 2022 ini, kita mempunyai target di angka lebih dari Rp 1.500 triliun.  Sebuah angka yang cukup challenging, karena kita ingat pada tahun 2021 pertama dalam sejarah setelah di kisaran 12 tahun lebih, itu kembali pajaknya tercapai. Artinya, tahun 2022 kita diharapkan pada sebuah target yang cukup luar biasa dengan Rp 1.500 triliun setelah tahun 2021 kemarin pajaknya tercapai,” ucap Dewan Redaksi Majalah Pajak ini.

Selanjutnya, ia memaparkan pajak dalam konteks sebagai pengatur ekonomi. Ajib menuturkan, aktivitas ekonomi dan kebiasaan bisnis memerlukan intervensi regulasi dari pemerintah agar tercipta keseimbangan ekonomi, keadilan, dan pemerataan.

Dengan begitu, aspek pajak menjadi sebuah senjata dalam kebijakan fiskal agar tata kelola ekonomi Indonesia bisa berjalan lebih baik, sekaligus lebih memberikan keadilan buat masyarakat yang lebih luas.

Ajib melanjutkan, adanya pajak karbon yang tertuang dalam UU HPP merupakan salah satu jenis pajak sebagai pengatur. Di satu sisi, pajak ini memberikan disinsentif untuk sektor-sektor usaha yang memberikan dampak kurang positif terhadap iklim secara umum, dan memberikan disinsentif terhadap usaha-usaha yang tidak memberikan efek positif—bahkan tidak pro dengan pemerataan.

Namun sisi positifnya, pemerintah dapat memberikan insentif-insentif lain untuk mengakselerasi rasio energi baru terbarukan (EBT) atau mendukung sektor-sektor usaha yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, Ajib juga mamaparkan bagaimana aspek kebijakan fiskal dapat terus mendorong inovasi dan investasi.

“Misalnya, berbicara masalah PLTU dari batu bara ketika sudah diberikan insentif SDGs, seharusnya ada investasi lain sehingga para pengusaha batu bara mereka bisa melakukan hilirisasi, gasifikasi batu bara. Ini contoh-contoh tentang bagaimana aspek fiskal memegang peranan penting agar dunia usaha bisa terarah, agar dunia usaha bisa menuju sesuai dengan target besar pemerintah yang ditetapkan,” jelasnya.

Ia pun mengusulkan agar penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan kesiapan dan tahapan-tahapan yang sudah ada, agar tidak terjadi lack of energy. Pasalnya, saat ini pun, sambung Ajib, rasio kelistrikan di Indonesia masih menjadi yang terendah di Asia Tenggara.

“Jadi, artinya harus ada aturan yang menuju jalan tengah. Satu sisi arahnya yang punya usaha harus dibetulkan, tapi juga harus melihat realitas. Dunia industri keuangan kita masih perlu support dengan baik sehingga teman-teman pengusaha yang akan mengonversi usahanya menjadi EBT juga didorong, didukung, dan disupport. Tentunya, industri keuangan kembali membutuhkan intervensi dari pemerintah, misalnya ada kebijakan moneter dalam bentuk insentif,” katanya.

Ajib menuturkan, pajak karbon berbeda dengan beberapa jenis penerimaan negara yang lain, sehingga diperlukan harmonisasi antarinstansi agar program besar untuk mendorong EBT ini dapat berjalan dengan selaras dan harmonis.

“Pajak karbon adalah salah satu instrumen pemerintah, tapi tidak berdiri sendiri dan membutuhkan harmonisasi dari kebijakan-kebijakan, dari kementerian-kementerian lain, dan semua stakeholder,” tutupnya.

Sementara itu, Head of Research and Studies Tax Centre FIA UI Liliek Sofitri mengemukakan, Indonesia sudah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 yang lebih bernuansa green. Hal ini, salah satunya juga untuk mendukung tercapainya visi Indonesia emas 2045—atau bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.

“Jadi tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih hijau ke depan,” ucap Liliek.

Liliek mengutarakan, salah satu strategi Indonesia untuk mewujudkan green economy adalah kebijakan disinsentif melalui pajak karbon. Pajak karbon merupakan instrumen pengendalian lingkungan, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Selanjutnya, ia menyebut terbuka luasnya peluang bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian terkait penerapan pajak karbon. Isunya pun bisa sangat beragam, mulai dari pajak dan pungutan bukan pajak yang dikelola pemerintah pusat seperti PPh, PPN, PPnBM, cukai, dan PNBP; hingga pajak dan pungutan yang dikelola pemerintah daerah misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaaan, dan retribusi.

“Jadi di sinilah peran akademisi untuk melihat berapa potensi-potensi dari instrumen-instrumen pajak tadi baik yang dikelola pusat dan daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan pajak karbon—dan apakah bisa saling menguatkan atau saling overlapping,” tandasnya.

Breaking News

Media Terbaik Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pemulihan Pandemi: Review atas Program Pengungkapan Sukarela 2022

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

 

Disusun Oleh: 1) Pangestuti Diah Rizki, 2) Nur’aini Andhivi, 3) Salsabila Annisa Zahra

                                   Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal 2020, FIA UI

 

 

Majalahpajak.net – Serupa namun tak sama dengan program pengampunan pajak yang sebelumnya dilaksanakan di Indonesia, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang kerap disebut masyarakat sebagai Tax Amnesty (TA) jilid II adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta. Tidak seperti TA, PPS yang merupakan produk dari Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang pernah mengikuti TA dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Program yang berlangsung selama enam bulan ini, yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Selain meningkatkan kepatuhan sukarela WP, PPS juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia (Kontan, 2022). Sampai akhir pelaksanaan PPS, diketahui bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sampai dengan Rp61,01 triliun. Dengan terkumpulnya penerimaan pajak yang cukup fantastis tersebut, tidak heran apabila Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa program ini tergolong program yang sukses terlaksana (Liputan6, 2022). Namun, jika dilihat dari sisi WP yang mengikuti PPS, dapat dikatakan bahwa program ini kurang diminati oleh WP.

Sejak awal, Suryo Utomo mengharapkan setidaknya satu juta WP dapat ikut berpartisipasi dalam PPS (DDTCNews, 2022). Namun, nyatanya sampai batas akhir pelaksanaan PPS, WP yang ikut berpartisipasi dalam program ini hanya 247.918 WP atau 24,79% dari target yang diharapkan. Tidak terpenuhinya target peserta PPS mengindikasikan bahwa sosialisasi PPS yang dilakukan pemerintah kurang masif. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, yang menilai bahwa pemerintah belum cukup masif dalam melakukan sosialisasi PPS (DDTCNews, 2022).

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

Sebagai sebuah kebijakan yang cukup asing di mata masyarakat, peran sosialisasi sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini karena suatu kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dipilih dari sekian opsi alternatif yang tersedia. Untuk men-deliver hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembumian dari sistematika kebijakan yang kompleks melalui kegiatan sosialisasi. Bahkan, Widjayanti (2011) menyebutkan bahwa peran sosialisasi pemerintah berpengaruh pada citra pemerintah itu sendiri. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin baik pula citra atau persepsi yang terbentuk pada publik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran sosialisasi dalam tata kenegaraan akan berpengaruh pada eksistensi pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jumlah WP yang mengikuti PPS 2022 hanya sebesar 1/5 dari total peserta TA 2016. Fakta tersebut didukung dengan informasi dari penelitian lapangan terhadap WP DKI Jakarta, terdapat banyak kritik yang mengarah pada keterbatasan pengetahuan terkait PPS. Sosialisasi secara personal atau sosial masih minim dirasakan oleh WP. Meski survey dilakukan kepada WP DKI Jakarta, yang notabenenya merupakan masyarakat ibukota, ternyata tidak semua WP merasa familiar dengan istilah-istilah perpajakan. Dari kondisi tersebut, dapat dibayangkan sekiranya respons yang berpotensi muncul dari WP daerah lainnya, di mana akses dan kecepatan penyebarluasan informasi belum semasif di DKI Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting dalam hal menyampaikan bahasa kebijakan melalui kegiatan sosialisasi.

Kebanyakan dari WP melakukan komparasi antara sosialisasi TA 2016 dengan PPS 2022. WP mengungkapkan bahwa pada saat sosialisasi TA, DJP melakukan promosi secara besar-besaran dengan memanfaatkan media massa seperti koran harian, baliho di jalan raya, hingga standing banner pada tempat-tempat publik yang masif, serta arahan langsung dari para Account Representative. Berbeda dengan TA, WP tidak merasakan adanya upaya sosialisasi serupa atau bahkan lebih ekstra terkait kebijakan ini. Dengan demikian, WP merasa masih cukup asing dengan PPS, padahal manfaat yang diterima ketika mengikuti program ini terbilang sangat besar.

Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 48 responden yang merupakan WP terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi secara online lebih efektif untuk memperkenalkan kebijakan pemerintah. Alasan utama yang diungkapkan adalah mengenai luasnya cakupan yang dapat diraih. Selain itu, kondisi pandemi juga menjadi pertimbangan karena adanya pembatasan kegiatan secara offline. Dalam hal sarana sosialisasi, media sosial menjadi pilihan yang paling banyak diutarakan, yaitu sebanyak 31,5% dari seluruh responden. Berita TV, blast email, dan blast Whatsapp juga menjadi alternatif yang dipilih responden.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Responden lainnya berpendapat bahwa sosialisasi secara offline lebih efektif karena bersifat lebih personal. Hal ini karena pendekatan personal secara langsung dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, dengan keterbatasan sosialisasi secara offline, pemerintah dipaksa untuk hanya berfokus kepada kelompok masyarakat yang dituju sehingga sosialisasi berjalan secara efektif. Dari pertimbangan tersebut, sarana sosialisasi secara offline yang paling banyak dipilih oleh responden adalah penyuluhan secara langsung dan sosialisasi oleh Account Representative.

Terlepas dari kondisi pandemi, sosialisasi secara online masih menjadi primadona WP. Hal ini didasarkan pada luasnya cakupan sosialisasi sehingga masyarakat secara umum, tidak terbatas pada WP, mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Walaupun informasi yang didapatkan WP tidak serinci sosialisasi secara langsung, setidaknya masyarakat mengetahui kebijakan apa saja yang tengah dilakukan pemerintah. Agar dapat memahami lebih lanjut, masyarakat dapat menelusuri atau mengajukan pertanyaan melalui kanal khusus secara online yang telah disediakan pemerintah pada media sosial ataupun web pemerintah.

Daftar Referensi

DDTCNews. (2022, April 19). PPS Sisa 2 Bulan, Dirjen Pajak Ingin 1 Juta WP Ungkapkan Hartanya. news.ddtc.co.id.https://news.ddtc.co.id/pps-sisa-2-bulan-dirjen-pajak-ingin-1-juta-wp-ungkapkan-hartanya-38570

DDTCNews. (2022, June 6). Belum Semua WP Mengerti, Sosialisasi PPS Perlu Lebih Masif. news.ddtc.co.id. https://news.ddtc.co.id/belum-semua-wajib-pajak-mengerti-sosialisasi-pps-perlu-lebih-masif-39625

Kontan. (2022, May 30). Dengan mengikuti PPS, Mendorong dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/dengan-mengikuti-pps-mendorong-dan-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional

Liputan6. (2022, July 19). Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela Pajak Sukses Besar. liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5018107/dirjen-pajak-program-pengungkapan-sukarela-pajak-sukses-besar

Widjayanti, A. (2011, Desember). Marketing dalam Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(3), 330-340

Lanjut baca

Breaking News

Tingkatkan Kualitas Data WP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto   : dok.P2Humas DJP (Media Gathering Batam)

DJP akan terus meningkatkan kualitas data wajib pajak yang dihimpun di lapangan untuk membidik potensi ekonomi di tiap wilayah sebagai bagian dari strategi pengamanan penerimaan pajak 2023

 

Majalahpajak.net – Ancaman resesi ekonomi global tahun 2023 dan kekhawatiran akan terjadinya penurunan di sejumlah sektor usaha merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dari jauh hari. Penurunan kegiatan bisnis tentu nantinya akan berdampak pula pada penerimaan pajak ke negara. Menghadapi  tantangan di tahun depan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengemukakan, substansi dari kebijakan pengamanan penerimaaan pajak merupakan bagian dari implementasi Perencanaan Strategis DJP 2020-2024. Implementasi kebijakan itu bertujuan untuk pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Ia memaparkan sejumlah aspek yang menjadi fokus strategi optimalisasi penerimaan pajak atas wajib pajak kewilayahan tahun 2023 yaitu : peningkatan baseline pembayaran pajak melalui penambahan WP baru, pengawasan WP dalam kegiatan ekspor/impor, pengawasan WP di lingkungan instansi pemerintahan desa/bendahara desa, dan pengawasan pembayaran pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan kewajiban pembayaran pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri, pengawasan tindak lanjut WP pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang berkualitas, dan pembentukan basis data spasial.

“Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan nantinya dilakukan secara berkualitas oleh para AR untuk melihat potensi di tiap daerah,”papar Aim di acara Media Gathering di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Batam, Selasa (29/11).

Baca Juga: Merawat Kesadaran Kolektif tentang Pajak

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan data jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga 24 November 2022 yang mencapai 16,8 juta WP atau naik 6,68 persen secara year on year dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,77 juta WP. Untuk penyampaian SPT Tahunan Badan terdapat 1,15 juta WP atau naik 6,46 persen. Adapun SPT Tahunan Orang Pribadi sebanyak 15,68 juta WP atau naik 6,70 persen.

“Saat ini penyampaian SPT melalui e-Filing semakin diminati. Untuk SPT Badan jumlahnya mencapai 188.600 laporan dan SPT OP ada 12,5 juta laporan. Sehingga pelaporan SPT yang melalui e-Filing totalnya sebanyak 12,75 juta laporan,”terangnya.

Sementara itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan tentang penguatan ekstensifikasi pajak sebagai strategi penerimaan pajak 2023. Dalam hal ini, pihaknya akan memprioritaskan pengawasan terhadap para WP yang tergolong lapisan orang kaya (high individual person). Menurutnya, saat ini DJP sudah memegang data WP yang terdaftar di Large Tax Office (LTO).

“Ini demi asas keadilan dan juga untuk mencermati kemungkinan mereka punya aset yang belum terlaporkan. Hal ini akan jadi bahan analisis,”jelas Neil.

Baca Juga:  Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Ia juga menjelaskan tentang kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2022 yang sangat baik yakni Rp1448,17 triliun atau 97,5 persen dari target penerimaan pajak 2022 yang sebesar Rp1.484 triliun. Pencapaian itu masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis pajak tahun 2021 yang rendah, dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Neil memaparkan kebijakan penerimaan pajak 2023 yang menekankan pada empat aspek, yaitu : optimalisasi perluasan basis pemajakan, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan, percepatan reformasi bidang sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis dan regulasi, insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat P2Humas DJP Dwi Astuti dan Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Cucu Supriatna. Cucu mengatakan, realisasi penerimaan pajak di wilayah setempat hingga Oktober 2022 mencapai Rp7,9 triliun atau 93,74 persen. Menurutnya, penerimaan di Kanwil DJP Kepulauan Riau tidak terpengaruh oleh komoditas dan selalu mengalami pertumbuhan dalam empat tahun terakhir. Tahun ini target penerimaan pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau sebesar Rp8,4 triliun. –

Lanjut baca

Breaking News

TERC LPEM FEB UI Gelar Webinar Seputar Core Tax System

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Heru Yulianto

 

Majalahpajak.net – Untuk memberikan pemahaman dan edukasi terkait core tax system, Tax Education and Research Center (TERC) Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menggelar webinar yang mengambil tema “Core Tax Administration System: A New Milestone Over Indonesia’s Taxation reform”.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Akuntansi FEB UI Luluk Widyawati mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya webinar tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait core tax merupakan topik terkini dan menarik karena merupakan suatu perubahan yang cukup signifikan di bidang perpajakan.

“Ini merupakan new milestone dari taxation reform di Indonesia. Saya berharap pembahasan hari ini bisa memberikan wawasan tambahan kepada teman-teman mahasiswa untuk bagaimana perubahan yang terjadi dan bagaimana nanti efeknya dalam sistem perpajakan terutama administrasi perpajakan di Indonesia,” ungkapnya, Rabu (30/11).

Hadir sebagai moderator, Coordinator of Tax Education and Research Center FEB UI Christine Tjen menyampaikan bahwa webinar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem administrasi perpajakan terbaru.

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

“Tema ini dibahas untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam kepada akademisi dan kepada masyarakat luas mengenai sistem administrasi pajak baru yang mungkin akan di launching tahun depan,” ujarnya.

Ketua Subtim Manajemen Komunikasi Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Eliza Rahel menjelaskan bahwa strategi transformasi digital, tidak hanya terkait IT. DJP juga melakukan transformasi bisnis yang komprehensif termasuk dalam proses bisnis kebijakan dan budaya, layanan kepada Wajib Pajak.

“DJP menuju natural digital tax system terdapat quadruple helix yaitu proses, teknologi dan data (IoT, big data, cyber security, digital ID dan digital signature), organisasi dan SDM (perbaikan budaya digital, perbaikan skill, dan perbaikan fungsional), serta kebijakan (DJP mengarah pada data and knowledge driven),” jelasnya.

Ia melanjutkan, DJP juga terus mengembangkan PSIAP yang ditargetkan rilis pada Januari 2024 mendatang. Dimana PSIAP diharapkan akan menciptakan sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP). Dengan begitu, baik otoritas perpajakan dan Wajib Pajak akan semakin mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

“DJP harus siap menghadapi perubahan ekspektasi masyarakat, dan ini adalah peluang kita untuk meningkatkan persepsi Wajib Pajak atas pelayanan publik. DJP mempunyai komitmen untuk bertransformasi mengikuti transformasi secara digital. Saat ini DJP merancang ulang 21 proses bisnis di DJP dan membangun sistem IT DJP yang lebih akomodatif dengan perkembangan zaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Director Organization Transformation Consulting at Deloitte Indonesia Andreati Yohannes menerangkan bahwa pelaksanaan digitalisasi dan modernisasi sudah seharusnya dilakukan, mengingat Indonesia sangat luas secara sistem harus ada yang bisa menjangkau semua Wajib Pajak karena secara tax revenue kita masih dibawah negara-negara di Asia Tenggara.

“Jadi, memang ini sesuatu yang harus kita lakukan supaya kantor pajak bisa responsif dan bisa membuat keputusan terkait apakah mau melakukan kebijakan pajak tertentu berdasarkan data, sehingga bisa menjangkau dan meningkatkan tax ratio,” terangnya.

Baca Juga: Pajak Karbon, Momentum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Ia pun memaparkan 12 hal yang dikerjakan oleh system integrator dari core tax administration system. Mulai dari building a project management team, development of new COTS core tax system, provisioning of development platform, provisioning of software license, provisioning of COTS CTAS source code, configuration hardware, system interfacing services, deployment support, training and knowledge transfer, post implementation support, functional COTS release support, dan data migration.

“Dan ini dilakukan untuk semua tax type. Baik dari personal income tax, corporate income tax, withholding taxes, value added tax, sales tax on luxury goods, land and building tax,” imbuhnya.

Hadir sebagai pembicara terakhir, Risk Management and Audit Manager for The Indonesian Business Unit of Harbour Energy Zahra Mulachella mengatakan tentang dampak sistem administrasi perpajakan terbaru terhadap lingkungan bisnis minyak dan gas saat ini dan apa yang diharapkan oleh indusri migas.

“Tentu sebagai investor yang harus berinvestasi dengan capital intensive kemudian jangka Panjang minimal 30 tahun, itu mengharapkan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, serta kepastian peraturan. Jadi yang diharapkan saat ini adalah tentu ada perubahan UU minyak dan gas sejak 2001 itu belum dirubah dan idealnya harus disesuaikan dengan keadaan saat ini,” katanya.

 

Lanjut baca

Populer