Connect with us

Tax Issues

Pajak Karbon, Instrumen Industri Hijau

Diterbitkan

pada

Pajak karbon dapat menjadi instrumen penurun emisi karbon, mendorong pelaku ekonomi untuk mengaplikasikan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) memerlukan dukungan kebijakan yang dapat berjalan seiring dengan upaya mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau. Salah satu kebijakan yang dapat mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transformasi bisnis dan menerapkan teknologi rendah emisi adalah pajak karbon.

Menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dunia (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD), Indonesia berada di peringkat keempat penghasil emisi karbon dioksida (CO2) terbesar di dunia. Dalam konferensi pers virtual Maret 2021 lalu, Sekretaris Jenderal OECD, Angle Gurria memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan tarif pajak tinggi terhadap industri yang menghasilkan emisi karbon.

Penerapan pajak karbon bertujuan untuk mencegah perubahan iklim dan menekan kerusakan hutan akibat berbagai praktik ilegal yang memicu terjadinya deforestasi seperti kebakaran hutan dan pembukaan lahan kelapa sawit. Pajak karbon juga diharapkan dapat mempercepat transisi penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan sehingga keanekaragaman hayati pun dapat lebih terjaga.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, tren emisi karbon di Indonesia akan terus naik terutama dari sektor energi. Menurutnya, perlu ada upaya untuk menurunkan emisi dan mengubah tren emisi karbon. Ia mengakui penerapan instrumen kebijakan seperti pajak karbon memang lazim dipakai dan diharapkan dapat mendorong pelaku ekonomi untuk mengaplikasikan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Fabby mengungkapkan, hingga saat ini belum ada patokan harga karbon yang baku. Pada pertemuan High Level Commission on Carbon Prices di tahun 2017 lalu, paparnya, harga karbon sekitar 40–80 dollar AS per ton pada 2020 dan pada 2030 diperkirakan naik menjadi sekitar 50–100 dollar AS per ton. Menurutnya, Indonesia bisa mulai dengan kisaran harga ini dan dinaikkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi ekonomi dan pasar.

“Hambatan penerapan pajak karbon adalah pada kesiapan pelaku pasar domestik dan konsistensi kebijakannya. Indonesia masih lemah dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi. Legislasinya perlu diperkuat, kalau perlu dalam bentuk undang-undang,” kata Fabby.

Regulasi perdagangan karbon

Data yang dirilis World Research Institute mengungkapkan, lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global disumbang sepuluh negara di dunia dengan Tiongkok sebagai penyumbang emisi terbesar hingga awal 2018. Pemerintah terus berupaya menekan emisi karbon dengan target sesuai Perjanjian Paris 2015, yaitu 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ditekan hingga 41 persen dengan bantuan internasional.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah uji coba perdagangan karbon di sektor energi. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusun regulasi perdagangan karbon yang sudah dalam proses final untuk segera terbit dalam bentuk peraturan presiden.

Sebagai langkah awal, terdapat 80 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan melakukan uji coba perdagangan karbon, meliputi 19 unit pembangkit berkapasitas lebih dari 400 megawatt (MW), 51 unit PLTU kapasitas 100- 400 MW, dan 10 unit PLTU mulut tambang dengan daya 100-400 MW.

Sebelumnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada Mei 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekonomi hijau di Indonesia. Dan untuk memperkuat ekonomi hijau, maka transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai.

Presiden mengingatkan, saat ini persaingan pasar global sudah bergeser dari produk konvensional ke produk energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi dan industri pun mulai beralih ke green technology dan green industry. Untuk itu pemerintah telah merencanakan pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang memanfaatkan energi bersih. Salah satu sumber energi bersihnya adalah dari pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan arus Sungai Kayan.

“Kami ingin memanfaatkan hydro power yang ada di Sungai Kayan dan ini akan menghasilkan energi hijau, energi baru terbarukan, yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana,” ungkap Jokowi.

Ia menekankan pentingnya pengembangan energi hijau agar industri di dalam negeri semakin berdaya tahan. Selain itu, imbuhnya, negara bisa menciptakan ketahanan pangan dan energi melalui diversifikasi sumber energi.

Tax Issues

Krisis dan Dimensi Politik Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Prianto Budi Saptono Praktisi Perpajakan

Pajak menjadi instrumen politik penting dalam menanggulangi dampak pandemi. Strategi kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari krisis berkepanjangan.

Pajak merupakan instrumen politik yang menentukan dalam membangun perekonomian dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Praktisi perpajakan sekaligus ilmuwan politik Universitas Indonesia, Prianto Budi Saptono mengemukakan, sistem perpajakan merupakan hasil dari banyak pilihan kebijakan di masa lalu. Menurutnya, ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah hasil dari kebijakan politik yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A.

“Setiap kebijakan tentu telah melalui kompromi antarpihak yang berkepentingan baik pemerintah sebagai bagian dari aktor politik dan DPR sebagai perwakilan masyarakat selaku Wajib Pajak,” jelas Prianto kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Senin (21/06).

Pendiri perusahaan Konsultan Pajak Pratama Indomitra ini menuturkan, pajak sebagai pungutan wajib yang bersifat memaksa dan legal menurut undang-undang merupakan cerminan dari apa yang diinginkan pemerintah untuk rakyatnya. Ia mengutip penjelasan Kiser dan Karceski dalam sebuah literatur yang melihat sistem perpajakan sebagai hasil dari kondisi struktural (terutama struktur ekonomi dan hubungan geopolitik), institusi politik, dan interaksi antara keduanya.

Prianto menjelaskan, secara praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan juga tidak terlepas dari aturan main (rule of game) yang ada di dalam undang-undang (UU) perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya. Sejak tahun 1983 sampai sekarang sistem perpajakan di Indonesia mengacu pada sistem self-assessment. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam UU Perpajakan, khususnya UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.

UU KUP mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya. UU PPh mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya. UU PPN mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya. Perubahan terakhir dari ketiga UU tersebut mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Dengan pemberlakuan UU Perpajakan berdasarkan omnibus law, WP harus meluangkan waktu lebih banyak untuk memahami ketentuan yang semakin rumit. Karena itu, biaya kepatuhan berpotensi meningkat dan kepatuhan sukarela akan lebih sulit tercapai,” paparnya.

Kebijakan fiskal ekspansif

Prianto menyoroti strategi konsolidasi fiskal yang diambil pemerintah di dalam menanggulangi dampak pandemi agar tidak semakin memperburuk keadaan ekonomi. Selain itu, pembiayaan berkelanjutan secara global juga diupayakan untuk menjamin keberlangsungan keuangan akibat dari utang global yang meningkat. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia menghadapi situasi pandemi dengan kebijakan perpajakan yang mampu meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan menaikkan tarif pajak.

Ia melihat pemerintah menerapkan praktik global terbaik dengan meminimalkan keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan. Pemerintah menyadari adanya keterbatasan ketersediaan data karena terdapat aset Wajib Pajak (WP) peserta program Tax Amnesty Juli 2016–Maret 2017 yang belum diungkap. Selain itu, data informasi keuangan yang diterima oleh Indonesia dari skema Automatic Exchange of Information (AEOI) masih memerlukan proses data matching. Sedangkan kualitas data dari Kementerian dan Lembaga sesuai Pasal 35A ayat 2 UU KUP masih beragam.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah telah mengusulkan RUU KUP 2021 yang isinya seperti omnibus law perpajakan. Meskipun RUU tersebut mengubah UU KUP, isinya juga akan mengamandemen UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. Di dalam RUU tersebut juga ada usulan pajak baru berupa Pajak Karbon yang dikenakan atas emisi karbondioksida. Selain RUU KUP 2021, pemerintah juga sudah menggelontorkan berbagai alternatif kebijakan agar kondisi ekonomi bisa segera pulih.

“Kebijakan pemerintah sebetulnya masih on the track. Langkah yang diterapkan di tengah pandemi dapat disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menguraikan, kebijakan fiskal ekspansif akan mendorong perlonggaran defisit anggaran dan peningkatan belanja pemerintah, baik karena peristiwa yang tidak direncanakan (seperti pandemi Covid-19) maupun karena lesunya ekonomi akibat pandemi. Peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak dibutuhkan untuk mendorong peningkatan permintaan. Bila permintaan meningkat, terjadilah multiplier effect berupa produksi meningkat, lapangan kerja meluas, dan ekonomi pulih.

“Dengan kebijakan fiskal ekspansif, perekonomian dapat tumbuh kembali dan mengumpulkan lebih banyak pajak. Dengan pajak tersebut, utang dapat dilunasi sehingga defisit anggaran dan utang tidak menghasilkan efek yang merugikan,” kata Prianto.

Kebijakan fiskal ekspansif memang menjadi jurus pilihan pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Kelak, saat ekonomi kembali pulih, pemerintah dapat memungut pajak kembali secara normal. Namun, bila ekonomi tak kunjung pulih dengan kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah harus mencari cara lain, bisa pengenaan pajak transaksi elektronik, peningkatan tarif PPN atau penerapan multitarif PPN, penambahan lapis tarif PPh orang pribadi, tax amnesty jilid 2, sunset policy dan juga pajak karbon.

Ia tak memungkiri Program PEN yang belum maksimal jika dilihat dari masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang baru mencapai Rp183,89 triliun atau setara 26,3 persen dari total pagu Rp 699,43 triliun dana yang terserap sampai dengan 11 Mei 2021. Kendati demikian, Prianto menilai hal tersebut tidak lantas menunjukkan bahwa program PEN belum tepat sasaran.

“Pemerintah sayangnya kurang jelas dan kurang komprehensif mengomunikasikan latar belakang serta bentuk dari setiap upaya pemulihan ekonomi yang dipilih sejauh ini,” kata Prianto.

Ia memberi contoh berita di berbagai media tentang rencana pemungutan PPN atas barang kebutuhan pokok (sembako) yang menuai kritik banyak kalangan, dari akademisi, peneliti, politisi, asosiasi, pengamat ekonomi, pengamat perpajakan, sampai masyarakat umum. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru belakangan memberikan penjelasan dan klarifikasi setelah isu ramai.

Prianto mengingatkan pentingnya otoritas pajak mempertimbangkan rekonstruksi hubungan antara otoritas pajak dan WP yang berorientasi pada pemberian stimulus bagi WP dengan tetap mengontrol tingkat kepatuhan di masa pemulihan ekonomi saat ini.

“Apa pun kebijakan pajak baru yang digulirkan pemerintah di situasi krisis sebaiknya tidak sampai mengikis kepatuhan pajak. Data dari OECD tahun 2020 mengungkapkan ada kecenderungan penurunan budaya kepatuhan pajak ketika krisis terjadi,” paparnya.

 

Lanjut baca

Tax Issues

Pajak Warisan dan Isu Keadilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Fajry Akbar, Research Manager Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Penerapan pajak warisan memiliki sejumlah tantangan. Penerimaan negara bukan tujuan pajak ini.

Pemajakan atas harta warisan mulai mencuat kembali dan menjadi perhatian banyak pihak. Era transparansi perpajakan dan ketimpangan antargenerasi turut mendorong wacana pengenaan pajak atas warisan (inheritance tax).

Pajak warisan sudah diterapkan di berbagai negara. Berdasarkan laporan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Tax Research Platform, sebanyak 77 dari 203 negara yang disurvei sudah menerapkan pajak warisan. Penerapan pajak yang menjadi bagian dari pajak kekayaan ini paling banyak di benua Afrika (27 negara) dan Eropa (26 negara). Sedangkan di Asia Tenggara, baru Thailand, Vietnam, dan Filipina yang menerapkannya.

Kebanyakan yang menjadi objek adalah harta bersih yang digunakan setelah dikurangi kewajiban lainnya termasuk kewajiban perpajakan dan utang dari si pemilik harta. Sedangkan untuk beberapa objek dapat dikecualikan atas pajak warisan, seperti memiliki nilai historis atau aset yang digunakan untuk kepentingan publik.

Lalu bagaimana pajak warisan di Indonesia, apalagi sebagian kalangan beranggapan pemajakan atas warisan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pajak di masa depan. Research Manager Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan definisi pajak warisan sendiri adalah pajak atas harta, tapi dia terutang ketika ada kematian dari si pemilik dan terjadi pengalihan atau aset transfer ke ahli waris.

“Itulah maksud arti sebetulnya dari pajak warisan. Dia masih satu bagian dari pajak atas harta kekayaan,” ungkapnya saat dihubungi Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Jumat (18/06).

Ia menambahkan, isu pajak warisan mulai muncul setelah ada program Amnesti Pajak, karena salah satu yang dilihat saat itu adalah besarnya jumlah harta yang dideklarasikan. Dari sanalah muncul ide pajak atas kekayaan, yang kemudian diikuti gagasan pajak atas warisan.

Akan tetapi, sampai sekarang isu tersebut tidak pernah terdengar lagi maupun dibahas secara tuntas sehingga pengenaan atas pajak warisan belum ada di tingkat pusat. Padahal, di negara-negara maju, pajak kekayaan (wealth tax) saat ini sedang diributkan dan didiskusikan. Terlebih, PBB sempat mengatakan wealth tax bisa menjadi salah satu solusi pascapandemi Covid-19.

“Jadi, setiap negara mengalami defisit APBN mereka masing-masing, dan pascapandemi ini mereka mau enggak mau harus memperbaiki defisit negara tersebut. Solusinya, ya, salah satunya adalah muncul wealth tax itu,” tambahnya.

Tantangan

Fajry melanjutkan, jika ingin menerapkan pajak warisan di Indonesia, terdapat tantangan utama yang harus dihadapi yaitu valuasi atas aset waris itu. Menurutnya, untuk aset lancar seperti kas, memang mudah dinilai. Namun, penilaian akan sulit dilakukan—memerlukan jasa penilai profesional—jika aset warisan itu berupa harta yang memerlukan keahlian dan data khusus khusus untuk menaksirnya. Misalnya, properti, benda seni, harta tak berwujud, dan sebagainya.

“Butuh penilai, butuh mengetahui harga pasar,” ujar Fajry. “Ada dua opsi—apakah kita menggunakan aset lancar dengan keunggulan mudah memvaluasi, atau digunakan definisi aset secara luas, tidak hanya aset lancar, tapi juga bentuk harta lainnya bahkan sampai pada harta tak berwujud,” ujarnya.

Oleh karena itu, Fajry menyarankan alangkah baiknya menggunakan definisi aset secara luas karena jika didefinisikan hanya berbentuk aset lancar, WP akan mendistorsi pilihan penggunaan asetnya. “Kalau dikenakan secara luas, tidak akan terjadi distorsi penggunaan aset dari si WP tersebut,” jelasnya.

Tantangan lain terkait pajak warisan adalah isu pengenaan pajak berganda karena sebagian warisan akan terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masuk ke pajak daerah. Artinya, jika pemerintah pusat membidiknya sebagai objek—demikian pula dengan pemerintah daerah—akan timbullah risiko pengenaan pajak berganda.

“BPHTB waris sebetulnya merupakan boleh dibilang seperti atau seharusnya dia masuk ke dalam kategori pajak warisan. Cuma memang yang menjadi masalah selama ini adalah tidak optimal. Saya bisa bilang tidak optimal karena selama ini kenyataannya daerah-daerah ini masih sangat bergantung dari pajak pusat,” tuturnya.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan, inheritance tax dan estate tax, hanya berkontribusi 0,5 persen dari total penerimaan pajak—tergolong masih sangat kecil. Sebab, tujuan awal pajak ini memang bukan sekadar penerimaan, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan.

“Karena kita tahu sendiri enggak cuma di Indonesia, di banyak negara pun aset itu sangat terkonsentrasi sekali di segelintir orang. Dari sinilah kita omong pajak atas warisan tersebut,” pungkasnya.

Lanjut baca

Tax Issues

Menambal Jaring Pajak untuk si Kaya

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tarif PPh untuk orang berpenghasilan tinggi akan dinaikkan. Akankah mangkus menjaring setoran pajak dari orang-orang kaya?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah resmi dibahas bersama DPR RI. RUU KUP yang berisi usulan perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP ini ditujukan untuk membangun fondasi rezim perpajakan Indonesia yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Meski dibahas di saat pandemi Covid-19, pemerintah memandang ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan kapasitas fiskal yang lebih stabil di jangka menengah dan panjang. Salah satu klausul dalam RUU KUP tersebut adalah menambah lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh), bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berpenghasilan tinggi atau high-wealth individual.

Jika berdasarkan UU KUP yang berlaku saat ini, terdapat empat lapisan tarif PPh Orang Pribadi. Lapisan pertama yakni orang pribadi dengan penghasilan hingga Rp 50 juta setahun dikenai pajak 5 persen, lapisan kedua adalah orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta setahun dikenai pajak 15 persen. Di lapisan ketiga ada orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta setahun yang dikenai pajak 25 persen. Dan di lapisan tertinggi, yaitu orang pribadi dengan penghasilan melebihi Rp 500 juta setahun, dikenai pajak 30 persen.

Sementara, proposal pemerintah adalah membelah lapisan tertinggi ini menjadi dua. Pertama, penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar setahun dikenai tarif pajak 30 persen; dan kedua, penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenai pajak 35 persen.

Lebih progresif

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memiliki beberapa landasan untuk menaikkan PPh orang kaya ini. Salah satunya, hanya terdapat 0,03 persen dari jumlah WPOP yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar setahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. WPOP ini berkontribusi sebesar 14,28 persen dari rata-rata total PPh OP terutang lima tahun terakhir yang mencapai Rp 84,6 triliun.

Dasar lainnya, pemajakan atas orang kaya saat ini masih tidak optimal lantaran berdasarkan ketentuan saat ini pemberian fringe benefit atau natura bukan merupakan objek PPh. Ironisnya, sebanyak 50 persen tax expenditure atau belanja pajak yang dikeluarkan untuk natura dinikmati oleh kelompok WPOP yang berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun.

Pemerintah juga membandingkan jumlah tax bracket orang-orang kaya di beberapa negara Asia. Beberapa di antaranya, Vietnam memiliki tujuh bracket, Thailand delapan bracket, dan Malaysia bahkan memiliki sebelas lapisan tarif. Ini mengakibatkan kebijakan PPh WPOP di Indonesia kurang progresif.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mendukung klasifikasi baru yang diusulkan pemerintah. Namun, ia menyarankan agar penambahan bracket dikenakan pada WPOP dibagi menjadi penghasilan lebih dari Rp 1 miliar per tahun, dan Rp 5 miliar per tahun.

“Idealnya saya kira harusnya jangan langsung (penghasilan) Rp 5 miliar, tapi (penghasilan) Rp 1 miliar (tarifnya) 35 persen, kemudian baru (penghasilan) Rp 5 miliar (tarifnya) sampai 45 persen—itu lebih efektif. Karena, banyak juga yang memiliki penghasilan di atas Rp 1 miliar dan di bawah Rp 5 miliar. Kelompok itu juga memiliki potensi pajak yang besar,” katanya kepada Majalah Pajak, Kamis (29/6).

Selfassessment

Sistem perpajakan self-assessment yang dianut Indonesia memunculkan tantangan bagi otoritas pajak dalam menarik pajak WPOP nonkaryawan. Dibutuhkan kerelaan dan kesadaran dari WPOP ini, untuk menyatakan semua harta dengan sebenar-benarnya pada SPT Tahunan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kenyataanya, bila merujuk pada data tahun 2020, kepatuhan formal WPOP nonkaryawan masih rendah yakni hanya berkisar 50 persen. Keadaan ini sangat timpang bila dibandingkan kepatuhan formal WPOP karyawan yang mencapai lebih dari 80 persen. Salah satu penghasil kekayaan yang menjadi potensi DJP yakni Selebritis Instagram atau Selebram dan kreator konten video atau kerap kali disebut YouTuber.

Salah satu caranya, lanjut ekonom milenial ini, pemerintah Indonesia dapat mengkaji aturan di Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini memajaki penghasilan YouTuber melalui pajak atas royalti. YouTuber Indonesia akan terkena dampak aturan ini, jika konten yang diunggahnya mengandung Google AdSense (iklan) dan ditonton oleh penonton yang berdomisili di AS.

Menurut Bhima cara ini dinilai lebih efektif, karena ada intervensi teknologi big data dan kecerdasan buatan yang mampu menangkap dengan rinci asal dan besar penghasilan mereka sesungguhnya. Tak hanya itu, upaya pendekatan terhadap kreator konten bisa dilakukan dengan langkah persuasif. Misalnya, mengundang mereka datang ke kantor pajak untuk mendaftar sebagai WP, atau melakukan pembetulan SPT sampai diingatkan ada sanksi tertentu.

“YouTuber itu punya identitas by name, by address yang bisa dilakukan pendekatan, bahkan kalau misalnya menolak bisa diingatkan sanksi tertentu,” jelasnya.

Tingkatkan pengawasan

Bhima sangat concern pada pengusaha-pengusaha kakap di sektor-sektor ekstraktif—yang nama-namanya tercantum dalam dokumen-dokumen internasional seperti Panama Papers dan Paradise Papers—karena sangat pintar melakukan tax evasion atau penghindaran pajak. Untuk itu, jika DPR RI merestui usulan pemerintah,  ia berharap hal terpenting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan kepatuhan kepada mereka.

“Sebenarnya, dengan tarif yang existing dan kepatuhan 100 persen, pendapatan negara juga bisa meningkat tanpa mengubah tarif. Tapi kalau ada perubahan tarif, intinya harus dilakukan peningkatan kepatuhan dan menutup celah penghindaran pajak. Ini penting, karena kalau enggak nanti mereka akan melakukan penghindaran pajak ke luar negeri,” imbuh jebolan Universitas Gadjah Mada ini.

Menurut Bhima, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum bisa dilakukan dengan memaksimalkan secara cepat bekal data yang dimiliki pemerintah selama ini mulai dari dokumen-dokumen internasional, Amnesti Pajak tahun 2016, dan pertukaran data antarnegara atau automatic exchange of information.

“Data sebenarnya sudah relatif cukup memadai, tapi yang paling penting adalah kecepatan pemerintah melakukan penyelidikan dari data yang available . Semakin cepat, semakin bagus. Kemudian kalau yang enggak patuh, harus ada sanksi,” tegasnya.

Lanjut baca

Populer