Connect with us

Taxclopedia

Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Ternyata, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN alias Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, apa yang diributkan?

 

Pembaca, tentunya Anda pernah menikmati saluran digital yang marak di negara kita, memanjakan mata dengan tayangan hiburan yang menarik di kanal Netflix, HBO, Prime Video, GENFLIX, HOOQ atau IFLIX. Sedangkan untuk memanjakan telinga, mungkin Anda mendengarkan berbagai streaming lagu dari seluruh belahan dunia melalui kanal Spotify, Resso, Joox dan yang sejenis lainnya. Kemudian para pencinta permainan daring atau populer disebut on-line game dimanjakan dengan PUBG, Mobile Legend dan lainnya.

Ada juga tren yang muncul karena Covid-19, yakni pertemuan secara maya (virtual) menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lainnya sejak diberlakukannya aturan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Apa lagi, ya? Oh ya, kalangan milenial juga keranjingan aplikasi Tik Tok, Face App, KineMaster dan banyak lagi.

Terakhir, mungkin Anda pernah berbelanja berbagai kebutuhan elektronik dan rumah tangga lewat penyedia jasa pasar virtual atau sering disebut marketplace seperti Amazon, Alibaba, e-Bay, aliexpress dan banyak lainnya.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Nah, sebentar lagi kanal-kanal digital tersebut akan diwajibkan untuk memungut pajak kepada para konsumen atau penggunanya. Maka, supaya tidak salah paham tentang pajak apa yang dipungut, apa alasan di balik pemungutannya, dan supaya Anda tidak terjebak dalam polemik tidak berkesudahan, maka penulis akan mencoba memaparkan dan menjelaskan semua itu dalam edisi kali ini.

Mungkin Anda sudah tahu, Amerika Serikat memprotes keras Indonesia karena negara kita akan memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital ini. Bahkan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau disingkat USTR (US Trade Representative) melakukan investigasi terhadap rencana penerapan pajak digital di Indonesia. Musababnya, pemerintah AS khawatir pemungutan pajak itu dilakukan secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal AS seperti Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, dan Zoom.

Seperti dikutip dari BBC.com, Rabu, 3 Juni 2020 dalam penyelidikan tersebut, AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menerbitkan regulasi tersebut sepertinya tidak ingin berkomentar lebih jauh untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atas penerapan kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat dalam kacamata yang lengkap dan utuh sebenarnya ini pajak tentang apa sih? Kenapa sampai ribut-ributnya ke mancanegara?

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Sementara itu, kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri tersebut akan diumumkan kemudian.

Dari penjelasan di atas penulis akan menyajikan beberapa kata kunci yang akan menjadi penentu pemahaman kita terhadap aturan ini. Pertama, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang seringkali dalam terminologi umum disebut dengan pajak konsumen, yang tarifnya sebesar 10 persen.

PPN sudah menjadi hal umum di masyarakat kita karena selalu muncul pada saat kita mengonsumsi barang atau jasa kena pajak. Misalnya, saat kita membeli produk di supermarket atau pasar modern lainnya, maka kita akan dikenai PPN 10 persen atas produk yang kita beli. Demikian juga yang terjadi saat kita menggunakan jasa operator telekomunikasi. Jadi, PPN bukan hal yang asing. Kata kunci kedua adalah objek pajak yang menjadi dasar pemungutan PPN ini. Maka penulis akan mengutip langsung dari peraturan yang sudah dirilis oleh negara kita yakni dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No.48/PMK.03/2020.

Pasal 2

(1) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pasal 3

(1)  Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.       penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

b.      penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

c.       penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

d.      penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

1.       penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

2.      penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

3.      penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

e.       penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

f.        perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

 

(2) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital.

(3) Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Simpelnya, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa objek PPN yang dimaksud adalah barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak yang dapat berupa layanan streaming film, musik atau lagu, games on-line, aplikasi digital, dan penyediaan jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, nantinya konsumen di Indonesia yang menikmati layanan digital dari perusahaan luar negeri akan dipungut pajaknya oleh mereka yang disebut dalam terminologi aturan ini sebagai Pelaku PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini. Penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda.

Kata kunci ketiga ada di lanjutan pasal dalam PMK ini bahwa ternyata tidak serta merta negara meminta Pelaku PMSE memungut PPN kepada para konsumennya.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau

b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

(3) Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya.

Kalau kita perhatikan Pasal 4 Ayat 2 di atas ada kriteria khusus atau tertentu yang menunjukkan bahwa tidak semua Pelaku PMSE diwajibkan memungut PPN kepada konsumennya. Bahwa ada nilai transaksi tertentu dengan pembeli/penerima jasa di Indonesia dan atau jumlah pengakses tertentu yang diwajibkan memungut PPN. Itu pun masih menunggu penetapan dari Ditjen Pajak siapa saja yang menjadi pemungut PPN PMSE ini. Sampai tulisan ini dibuat penetapan Dirjen Pajak tersebut belum dirilis.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

Kata kunci keempat bahwa pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih. Karena itu harus ada komparasi tentang penerapan pajak layanan digital di negara lainnya.

Mengutip laporan dalam laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol.  Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antar muka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini. 17 perusahaan di antaranya adalah berbasis di AS.

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (principle destination), tidak juga bersifat diskriminatif serta dalam transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut untuk PPN tersebut.

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Kata kunci terakhir sekaligus menutup tulisan kali ini adalah alasan lainnya dilakukannya pemungutan PPN atas layanan digital oleh pelaku PMSE luar negeri tak lain dan tak bukan adalah untuk mengisi kas negara, mau bagaimana lagi di saat wabah pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya yang telah menguras kas negara kita dalam APBN tahun ini, maka harus ada upaya cerdik dari pemerintah kita untuk mengurangi beban APBN yang terimbas akibat wabah ini.

Menurut pendapat penulis, regulasi ini cukup cerdik membidik potensi global perusahaan Over The Top (OTT) dunia seperti Google dan Netflix belum lagi munculnya perusahaan besar baru Zoom yang mendapatkan durian runtuh saat wabah ini terjadi secara global, nilai kapitalisasi aset perusahaannya meningkat tajam seiring maraknya penggunaan layanan pertemuan secara virtual. layanan pertemuan secara virtual.

Lantas kenapa pemerintah Amerika Serikat terpicu kemarahannya dengan penerapan aturan ini? Padahal, pengenaan PPN ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh AS sendiri? Jawabannya sederhana, karena dengan adanya tambahan PPN dalam harga produk layanan digital mereka otomatis mengerek harga jual kepada konsumen. Akibatnya daya saing akan menjadi berbeda dengan perusahaan yang tidak menerapkan pengenaan PPN ini. Karena itu butuh adanya diplomasi yang tangguh atau mumpuni agar penerapan pengenaan PPN atas layanan digital ini bisa segera diimplementasikan, tidak menimbulkan prasangka buruk di kemudian hari apalagi membuat hubungan perdagangan negara kita dengan negara tujuan penerapan aturan ini menjadi keruh dan runyam. Toh, target pemajakannya adalah warga negara Indonesia sendiri sebagai konsumen akhir bisa sebagai argumentasi untuk menjernihkan permasalahan ini.

Semoga penerapan regulasi ini adalah awal yang baik untuk sebuah kesetaraan dan keadilan bagi banyak pihak yang melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di negara yang kita cintai.

Baca Juga: Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Taxclopedia

Bea Cukai, sejak Dulu hingga Kini

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ada sumber penerimaan negara pada APBN yang dilakukan oleh instansi selain Direktorat Jenderal Pajak, yakni bea dan cukai.

Ada pemungutan yang merupakan bagian penting dalam penerimaan negara pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia yang dilakukan oleh instansi selain Direktorat Jenderal Pajak, yakni pemungutan atau penarikan bea masuk dan bea keluar atas lalu lintas perdagangan barang di Indonesia serta pemungutan atas cukai pada produk-produk barang tertentu.

Oleh karena itu, kali ini penulis mengupas secara singkat tapi padat tentang bea dan cukai di negara kita.

Sejak abad ke-16 di Nusantara telah mengenal istilah syahbandar di pelabuhan besar di Indonesia, seperti Aceh, Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makassar. Mereka punya kedudukan sangat penting dalam kegiatan perdagangan sejak zaman kerajaan di Nusantara.

Syahbandar berwewenang menaksir harga barang dagang dan berapa besar pajak yang dipungut dan dikenakan pada suatu barang dagangan. Para raja mempercayai mereka untuk menerima bea masuk dan bea keluar atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Tugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan dalam wewenangnya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Syahbandar juga memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat.

Para syahbandar dikepalai oleh seorang pejabat Tumenggung (Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008). Sejak VOC (Kamar Dagang Hindia Belanda) masuk, barulah bea cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas bea cukai (istilah ini acap kali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi bea cukai pada masa Hindia Belanda adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti ‘Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai’. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/cukai).

Bea berasal dari bahasa Sanskerta, dan cukai berasal dari bahasa India. Tugas memungut bea, baik impor maupun ekspor, serta cukai inilah yang kemudian memunculkan istilah bea dan cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, bea cukai sementara hanya mengurusi cukai saja.

Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, lembaga ini menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (dahulu: Departemen Keuangan), yang dipimpin oleh seorang direktur jenderal.

Sejarah cukai di Indonesia

 

Pungutan cukai (excise tax) modern pertama kali dilakukan oleh Belanda sekitar abad ke-17. Bentuk pungutan cukai tersebut dilakukan dan dikelola oleh penguasa pada saat itu. Bentuk pungutan cukai lainnya dilaksanakan oleh Inggris melalui perundang-undangan di tahun 1643. Sementara Amerika Serikat memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk distilled spirits (minuman beralkohol) pada tahun 1791 (Encarta, 2006). Bagaimana dengan cukai di Indonesia?

Sejarah pemungutan cukai pertama di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249. Selanjutnya pungutan cukai lainnya diberlakukan terhadap komoditas tertentu lainnya, sebagai berikut:

  • Alkohol Sulingan, berdasarkan Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92;
  • Bir, berdasarkan Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489;
  • Tembakau, berdasarkan Tabsacccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517;
  • Gula, berdasarkanSuikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 Nomor 351.

Dalam perkembangannya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut beserta peraturan pelaksanaannya masih diberlakukan hingga tahun 1995 meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Ini dimungkinkan melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan ordonansi cukai produk kolonial Belanda pasca-Kemerdekaan Indonesia memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, antara lain

  • diskriminatif;
  • objeknya terbatas;
  • tidak sejalan dengan tuntutan pembangunan;
  • tidak mencerminkan semangat kemandirian.

Pengertian diskriminatif adalah adanya pemberlakuan ketentuan cukai yang berbeda untuk kelima objek cukai tersebut apabila diimpor dari luar negeri, yaitu untuk gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Kondisi lain yang diskriminatif adalah pemberlakuan ordonansi cukai alkohol sulingan eksklusif hanya untuk Pulau Jawa dan Madura saja, sementara wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku.

Disebut objek yang terbatas karena pemberlakuan ordonansi cukai lama hanya terbatas pada kelima jenis barang dan Undang-undang tersebut tidak memberikan kemungkinan adanya perluasan objek cukai. Hal ini memberikan ruang gerak yang terbatas bagi pemerintah untuk menggali potensi penerimaan yang ada, khususnya terhadap komoditas yang harus dikontrol atau dibatasi peredarannya.

Wewenang Ditjen Bea dan Cukai

Sebagai lembaga kepabeanan, Ditjen Bea Cukai telah memberlakukan serangkaian peraturan yang memungkinkan lembaga ini melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan.

Dalam bidang ekspor, Ditjen Bea Cukai menjalankan tugas dengan beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Pun demikian dengan bidang kepabeanan impor, Ditjen Bea Cukai juga melakukan penyusunan dan pengaturan impor demi mewujudkan iklim usaha yang bersih dan kondusif serta melindungi industri dalam negeri, melalui beberapa dasar hukum, seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KEP-1418/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor.

Kemudian ada pula Peraturan Ditjen Bea Cukai Nomor PER-5/BC/2018 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Untuk Keperluan Industri Kecil dan Menengah.

Ditjen Bea Cukai juga telah melakukan pemusnahan sejumlah barang di seluruh kantor wilayah Bea Cukai. Selain itu, upaya-upaya menggagalkan penyelundupan narkotika juga terus digalakkan oleh Ditjen Bea Cukai.

Ditjen Bea Cukai baru-baru ini juga menjalankan amanat PMK dengan tujuan melindungi industri dalam negeri, khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terkait perlindungan terhadap industri dalam negeri yang taat pajak, Ditjen Bea Cukai juga terus melakukan upaya dalam menggagalkan berbagai produk ilegal.

Pertengahan bulan September 2018 lalu, pemerintah lewat bea cukai juga melakukan perubahan aturan impor barang via e-commerce, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 183/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Lewat PMK Nomor 112/PMK.04/2018 pemerintah menyesuaikan aturan nilai minimal pembebasan bea masuk (de minimis value) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terkait barang kiriman, dari sebelumnya 100 dollar AS menjadi 75 dollar AS.

Aturan nilai minimal pembebasan bea masuk ini diubah karena Ditjen Bea Cukai menemukan adanya kecurangan yang memanfaatkan de minimis value yang ditetapkan sebelumnya. Ditjen Bea Cukai mengungkap adanya transaksi dari satu pihak yang berjumlah hingga 400 transaksi dalam satu hari, dengan total nilai lebih dari 20.000 dollar AS.

Ditjen Bea Cukai menemukan pihak yang dimaksud melakukan splitting alias memecah barang impor ke banyak dokumen, sehingga nilai transaksi per barang tercatat di bawah 100 dollar AS. Lewat cara splitting ini, pihak tersebut mampu menghindari pengenaan pajak.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, cara-cara splitting ini sangat merugikan perkembangan industri dalam negeri, serta merugikan penerimaan negara. Bagi industri dalam negeri, Pambudi mengungkapkan, praktik splitting yang dilakukan importir nakal ini sangat tidak fair bagi usaha retail dalam negeri yang sudah taat pajak.

Berikut ini adalah sejarah lengkap regulasi Bea dan Cukai di Indonesia:

 

1 Januari 1874 Undang-undang Tarif Indonesia ( Indische Tarriefwet) tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No 351 tetapi baru berlaku

pada tanggal 1 Januari 1874. buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia

1882 Ordonansi Bea (Bepalingen Op De Heffing En verzekering Der in En Vitvoerregten-Staatsblad 1882 No.240)
1910 Ordonansi Tarif (Tarief Ordonnantie-Staatblad 1910 N0.628 Jo Staatsblad 1934 No.471)
1 Januari 1934 Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934
1949 Ordonansi Bea Keluar, Staatsblad N0.39
1957 Ordonasi 1957 N0.30, Cabut Ordonansi 1949 Staatsblad No.39
31 Januari 1973 BTN (Brussels Tarief Nomenclature), yang berlaku sejak 31 Januari 1973
1 Januari 1980 (Customs Cooperation Council Nomenclature)
1 April 1985 (Customs Cooperation Council Nomenclature)
1989 HS pertama sekali digunakan oleh Indonesia
1992 Amandamen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994)  BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) 1994
1993 Indonesia menjadi contracting party konvensi HS
1996 Amandamen HS ke-2 ( diimplementasikan tahun 1996)

BTBMI 1996

 1 April 1996 UU No.10 Tahun 1995 Kepabeanan Indonesia
2002 Amandamen HS ke-3 ( diimplementasikan tahun 2003)

BTBMI 2003

2003 Pengenalan Asean Harmonised Tarif Nomenkelatur (AHTN) berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004)

BTBMI 2004

15 Nopember 2006 UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 Kepabeanan Indonesia
2007 Amandamen HS ke-4 dan revisi AHTN ke-1 (diimplemtasikan tahun 2007)

BTBMI 2007

2011 Amandamen HS ke-5 dan revisi AHTN ke-2 (diimplemtasikan 1 Januari tahun 2012)

BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2012

 

Referensi :

  • https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html diakses pada tanggal 23 Mei 2021
  • http://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/ diakses pada tanggal 23 Mei 2021
  • http://rumaheksporimpor.blogspot.com/2012/12/sejarah-kepabeanan-indonesia.html diakses pada tanggal 23 Mei 2021

 

 

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja (4)

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Harisman Isa Mohamad

(Bagian Keempat, Tamat)

Saat penulis menyelesaikan tulisan ini, sudah terbit peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Karena itu, penulis akan sedikit banyak menyinggung petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di bagian terakhir ini penulis akan membahas tujuan keempat disahkannya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yakni Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri, yang akan dicapai melalui (1) pemajakan atas transaksi eletronik dan (2) pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP saat dilakukan pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sudah kita pahami bersama bahwa selama ini sudah ada aturan main tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Menkeu) melalui direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak).

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik—karena sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih—harus ada komparasi dengan penerapan pajak layanan digital di negara lain.

Komparasi

Mengutip laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol. Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antarmuka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini, dengan 17 di antaranya berbasis di AS.

Tidak sendirian

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional, yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (Principle Destination). Tidak juga bersifat diskriminatif dan transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut PPN. Dengan demikian, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan sangat tepat untuk memperkuat peraturan sebelumnya dalam PMK No. 48 ini.

Terakhir, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri dengan memberikan hak kepada para Wajib Pajak yang belum menjadi PKP dan sudah memperoleh Faktur Pajak Masukan dari lawan transaksinya untuk dapat mengkreditkannya pada saat dikukuhkan menjadi PKP, hal yang tidak diperkenankan dalam aturan sebelumnya.

Nah, salah satu caranya agar Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini pada saat melakukan transaksi dengan mencantumkan NIK atau Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat memanfaatkan faktur pajak yang diterimanya dari lawan transaksinya.

Dan aturan lainnya juga mengubah PKP pedagang eceran dengan menambahkan klausul perdagangan eceran melalui sistem elektronik sehingga nanti para penjual di marketplace atau yang menggunakan platform e-commerce diperlakukan sebagai pedagang eceran yang dapat memungut PPN tanpa harus membuat faktur pajak yang lengkap menggunakan faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Demikianlah, tuntas sudah pembahasan mengenai uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Namun, tentu masih kita nantikan bagaimana implementasi teknis di lapangan apakah betul-betul ampuh ataukah hanya sekadar pemanis bibir saja.

Lanjut baca
/

Populer