Connect with us

Taxclopedia

Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Ternyata, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN alias Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, apa yang diributkan?

 

Pembaca, tentunya Anda pernah menikmati saluran digital yang marak di negara kita, memanjakan mata dengan tayangan hiburan yang menarik di kanal Netflix, HBO, Prime Video, GENFLIX, HOOQ atau IFLIX. Sedangkan untuk memanjakan telinga, mungkin Anda mendengarkan berbagai streaming lagu dari seluruh belahan dunia melalui kanal Spotify, Resso, Joox dan yang sejenis lainnya. Kemudian para pencinta permainan daring atau populer disebut on-line game dimanjakan dengan PUBG, Mobile Legend dan lainnya.

Ada juga tren yang muncul karena Covid-19, yakni pertemuan secara maya (virtual) menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lainnya sejak diberlakukannya aturan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Apa lagi, ya? Oh ya, kalangan milenial juga keranjingan aplikasi Tik Tok, Face App, KineMaster dan banyak lagi.

Terakhir, mungkin Anda pernah berbelanja berbagai kebutuhan elektronik dan rumah tangga lewat penyedia jasa pasar virtual atau sering disebut marketplace seperti Amazon, Alibaba, e-Bay, aliexpress dan banyak lainnya.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Nah, sebentar lagi kanal-kanal digital tersebut akan diwajibkan untuk memungut pajak kepada para konsumen atau penggunanya. Maka, supaya tidak salah paham tentang pajak apa yang dipungut, apa alasan di balik pemungutannya, dan supaya Anda tidak terjebak dalam polemik tidak berkesudahan, maka penulis akan mencoba memaparkan dan menjelaskan semua itu dalam edisi kali ini.

Mungkin Anda sudah tahu, Amerika Serikat memprotes keras Indonesia karena negara kita akan memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital ini. Bahkan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau disingkat USTR (US Trade Representative) melakukan investigasi terhadap rencana penerapan pajak digital di Indonesia. Musababnya, pemerintah AS khawatir pemungutan pajak itu dilakukan secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal AS seperti Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, dan Zoom.

Seperti dikutip dari BBC.com, Rabu, 3 Juni 2020 dalam penyelidikan tersebut, AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menerbitkan regulasi tersebut sepertinya tidak ingin berkomentar lebih jauh untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atas penerapan kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat dalam kacamata yang lengkap dan utuh sebenarnya ini pajak tentang apa sih? Kenapa sampai ribut-ributnya ke mancanegara?

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Sementara itu, kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri tersebut akan diumumkan kemudian.

Dari penjelasan di atas penulis akan menyajikan beberapa kata kunci yang akan menjadi penentu pemahaman kita terhadap aturan ini. Pertama, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang seringkali dalam terminologi umum disebut dengan pajak konsumen, yang tarifnya sebesar 10 persen.

PPN sudah menjadi hal umum di masyarakat kita karena selalu muncul pada saat kita mengonsumsi barang atau jasa kena pajak. Misalnya, saat kita membeli produk di supermarket atau pasar modern lainnya, maka kita akan dikenai PPN 10 persen atas produk yang kita beli. Demikian juga yang terjadi saat kita menggunakan jasa operator telekomunikasi. Jadi, PPN bukan hal yang asing. Kata kunci kedua adalah objek pajak yang menjadi dasar pemungutan PPN ini. Maka penulis akan mengutip langsung dari peraturan yang sudah dirilis oleh negara kita yakni dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No.48/PMK.03/2020.

Pasal 2

(1) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pasal 3

(1)  Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.       penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

b.      penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

c.       penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

d.      penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

1.       penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

2.      penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

3.      penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

e.       penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

f.        perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

 

(2) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital.

(3) Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Simpelnya, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa objek PPN yang dimaksud adalah barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak yang dapat berupa layanan streaming film, musik atau lagu, games on-line, aplikasi digital, dan penyediaan jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, nantinya konsumen di Indonesia yang menikmati layanan digital dari perusahaan luar negeri akan dipungut pajaknya oleh mereka yang disebut dalam terminologi aturan ini sebagai Pelaku PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini. Penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda.

Kata kunci ketiga ada di lanjutan pasal dalam PMK ini bahwa ternyata tidak serta merta negara meminta Pelaku PMSE memungut PPN kepada para konsumennya.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau

b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

(3) Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya.

Kalau kita perhatikan Pasal 4 Ayat 2 di atas ada kriteria khusus atau tertentu yang menunjukkan bahwa tidak semua Pelaku PMSE diwajibkan memungut PPN kepada konsumennya. Bahwa ada nilai transaksi tertentu dengan pembeli/penerima jasa di Indonesia dan atau jumlah pengakses tertentu yang diwajibkan memungut PPN. Itu pun masih menunggu penetapan dari Ditjen Pajak siapa saja yang menjadi pemungut PPN PMSE ini. Sampai tulisan ini dibuat penetapan Dirjen Pajak tersebut belum dirilis.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

Kata kunci keempat bahwa pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih. Karena itu harus ada komparasi tentang penerapan pajak layanan digital di negara lainnya.

Mengutip laporan dalam laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol.  Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antar muka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini. 17 perusahaan di antaranya adalah berbasis di AS.

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (principle destination), tidak juga bersifat diskriminatif serta dalam transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut untuk PPN tersebut.

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Kata kunci terakhir sekaligus menutup tulisan kali ini adalah alasan lainnya dilakukannya pemungutan PPN atas layanan digital oleh pelaku PMSE luar negeri tak lain dan tak bukan adalah untuk mengisi kas negara, mau bagaimana lagi di saat wabah pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya yang telah menguras kas negara kita dalam APBN tahun ini, maka harus ada upaya cerdik dari pemerintah kita untuk mengurangi beban APBN yang terimbas akibat wabah ini.

Menurut pendapat penulis, regulasi ini cukup cerdik membidik potensi global perusahaan Over The Top (OTT) dunia seperti Google dan Netflix belum lagi munculnya perusahaan besar baru Zoom yang mendapatkan durian runtuh saat wabah ini terjadi secara global, nilai kapitalisasi aset perusahaannya meningkat tajam seiring maraknya penggunaan layanan pertemuan secara virtual. layanan pertemuan secara virtual.

Lantas kenapa pemerintah Amerika Serikat terpicu kemarahannya dengan penerapan aturan ini? Padahal, pengenaan PPN ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh AS sendiri? Jawabannya sederhana, karena dengan adanya tambahan PPN dalam harga produk layanan digital mereka otomatis mengerek harga jual kepada konsumen. Akibatnya daya saing akan menjadi berbeda dengan perusahaan yang tidak menerapkan pengenaan PPN ini. Karena itu butuh adanya diplomasi yang tangguh atau mumpuni agar penerapan pengenaan PPN atas layanan digital ini bisa segera diimplementasikan, tidak menimbulkan prasangka buruk di kemudian hari apalagi membuat hubungan perdagangan negara kita dengan negara tujuan penerapan aturan ini menjadi keruh dan runyam. Toh, target pemajakannya adalah warga negara Indonesia sendiri sebagai konsumen akhir bisa sebagai argumentasi untuk menjernihkan permasalahan ini.

Semoga penerapan regulasi ini adalah awal yang baik untuk sebuah kesetaraan dan keadilan bagi banyak pihak yang melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di negara yang kita cintai.

Baca Juga: Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja (4)

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Harisman Isa Mohamad

(Bagian Keempat, Tamat)

Saat penulis menyelesaikan tulisan ini, sudah terbit peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Karena itu, penulis akan sedikit banyak menyinggung petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di bagian terakhir ini penulis akan membahas tujuan keempat disahkannya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yakni Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri, yang akan dicapai melalui (1) pemajakan atas transaksi eletronik dan (2) pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP saat dilakukan pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sudah kita pahami bersama bahwa selama ini sudah ada aturan main tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Menkeu) melalui direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak).

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik—karena sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih—harus ada komparasi dengan penerapan pajak layanan digital di negara lain.

Komparasi

Mengutip laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol. Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antarmuka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini, dengan 17 di antaranya berbasis di AS.

Tidak sendirian

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional, yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (Principle Destination). Tidak juga bersifat diskriminatif dan transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut PPN. Dengan demikian, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan sangat tepat untuk memperkuat peraturan sebelumnya dalam PMK No. 48 ini.

Terakhir, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri dengan memberikan hak kepada para Wajib Pajak yang belum menjadi PKP dan sudah memperoleh Faktur Pajak Masukan dari lawan transaksinya untuk dapat mengkreditkannya pada saat dikukuhkan menjadi PKP, hal yang tidak diperkenankan dalam aturan sebelumnya.

Nah, salah satu caranya agar Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini pada saat melakukan transaksi dengan mencantumkan NIK atau Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat memanfaatkan faktur pajak yang diterimanya dari lawan transaksinya.

Dan aturan lainnya juga mengubah PKP pedagang eceran dengan menambahkan klausul perdagangan eceran melalui sistem elektronik sehingga nanti para penjual di marketplace atau yang menggunakan platform e-commerce diperlakukan sebagai pedagang eceran yang dapat memungut PPN tanpa harus membuat faktur pajak yang lengkap menggunakan faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Demikianlah, tuntas sudah pembahasan mengenai uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Namun, tentu masih kita nantikan bagaimana implementasi teknis di lapangan apakah betul-betul ampuh ataukah hanya sekadar pemanis bibir saja.

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan-3

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

(Bagian Ketiga)

Sobat Taxclo yang berbahagia, pemerintah kembali memperpanjang insentif fiskal atau perpajakan bagi WP yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian belum menunjukkan aktivitas kegiatan yang signifikan. Dunia usaha masih mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Bisa kita lihat tabel di bawah bagaimana negara berusaha sekuat tenaga menahan laju kontraksi ekonomi lebih dalam dengan menambah anggaran belanja negara dalam APBN 2021 untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mencapai lebih dari Rp 600 triliun yang menurut analisis penulis angka ini masih bisa akan berubah menjadi lebih tinggi di tahun 2021—tergantung dari keberhasilan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran infeksi Covid-19 di negara ini.

Dana PEN digunakan untuk lima (5) hal atau sektor yang paling pokok yakni Kesehatan, Perlindungan Sosial (melalui program Bansos dan lainnya), Dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi, Insentif usaha dan insentif perpajakan dan program prioritas.

Maka tidak heran insentif perpajakan yang sudah diterapkan dari tahun 2020 kembali diterapkan pula di tahun 2021 ini.

Dan seperti tulisan sebelumnya yang membahas tentang keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan bagian pertama dan kedua maka di bagian ketiga ini, penulis akan membahas mengenai tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang ketiga yaitu “Memberikan atau Meningkatkan Kepastian Hukum”.

Ringkasannya sebagai berikut.

Sudah menjadi hal umum pajak adalah kebijakan paling ditakuti dan dihindari oleh kalangan penggiat ekonomi di negara ini sekaligus yang paling diandalkan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Dua sisi yang sangat berbeda, lantas bagaimana mengambil jalan tengahnya? Maka, salah satu sisi tersebut harus memahami keinginan dari sisi lainnya agar tercapai sebuah pemahaman dan kesepakatan yang baru terhadap mekanisme pemungutan pajak di negeri ini. Salah satu cara membuat WP tidak kian takut atau lari dari pajak adalah dengan memberikan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan mereka baik yang telah diselesaikan maupun yang belum. Mari kita kupas satu persatu dan kita “uji” apakah kebijakan ini akan berdampak efektif pada psikologis WP atau tidak.

Yang pertama ketentuan mengenai perubahan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri.

Ada yang menarik dari perubahan aturan mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri untuk orang pribadi yang pertama dengan menambahkan kata Warga Negara Indonesia dan Warga Negara dalam subjek pajak orang pribadi dalam negeri untuk mempertegas bahwa negara tidak melihat status kewarganegaraan seseorang bila syaratnya terpenuhi sebagai subjek pajak dalam negeri maka ditetapkan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Jangan lupa status subjek pajak belum tentu menjadi WP bila unsur objektifnya belum terpenuhi, yakni penghasilan. Tujuan dari penambahan ini terkait dengan kebijakan berikutnya, yakni pengenaan pajak untuk WNA yang berada di Indonesia hanya berdasarkan penghasilan yang diterima di Indonesia yakni menggunakan asas domisili, sementara pada ketentuan sebelumnya menggunakan asas sumber.

Lebih menarik lagi, kriteria WNA yang mendapatkan perlakuan ini harus memiliki “Keahlian tertentu dan bertempat tinggal di Indonesia selama minimal empat (4) tahun pajak”. Ini memiliki makna negara kita sudah bersiap dengan kedatangan para tenaga ahli asing. Apakah ini menjadi bagus bagi iklim kompetisi di dunia usaha khususnya profesi-profesi di negara ini?

Penulis membatasi untuk membahas tentang pekerja asing dengan pekerja domestik akibat adanya regulasi ini, melainkan yang ingin penulis garis bawahi adalah perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia yang masuk sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri tetap menggunakan asas sumber dalam pengenaan pajaknya artinya penghasilan yang mereka (WNI) terima di luar negeri harus juga diperhitungkan dengan penghasilan yang mereka terima di dalam negeri. Penulis khawatir ini akan memunculkan isu ketidakadilan perlakuan berusaha di negara ini. Kebijakan kesetaraan perlakuan pajak (level playing field) pada penerapan PPN untuk PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikenakan pada penyedia jasa luar negeri menjadi kurang adil pada saat bicara pelakunya adalah subjek pajak orang pribadi. Belum lagi yang terlihat seperti malah tidak memberikan kepastian hukum adalah penyematan kata keahlian tertentu bagi para pekerja asing di negara ini yang sifatnya sangat subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan selera pemerintah. Masih, harus ditunggu turunan dari undang-undang ini dalam peraturan menteri keuangan apakah “keahlian tertentu” itu ditetapkan berdasarkan sebuah kajian yang komprehensif atau merupakan “pesanan” dari pihak lain.

Konsinyasi

Berikutnya, kepastian hukum ingin didapatkan dari masuknya batu bara sebagai objek PPN dan penyerahan BKP secara konsinyasi tidak termasuk dalam objek PPN. (Batu bara masuk sebagai objek PPN telah dibahas oleh Pandu Bestari Soepatmo di majalah ini, maka penulis hanya akan membahas penyerahan BKP [Barang Kena Pajak] secara konsinyasi saja.)

Seperti diketahui, dalam akuntansi komersial penyerahan barang secara konsinyasi bukan merupakan penyerahan hak milik yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan hak atas barang (transfer of title). Artinya, bagi pihak penerima barang (consignee), status barang tersebut adalah barang titipan, bukan hak miliknya, sehingga dalam pembukuan dia tidak boleh mencatat barang tersebut sebagai perolehan barang. Sebaliknya bagi pihak yang menyerahkan barang, catatan atas harta/persediaan itu masih ada atau belum dikurangkan/dihapuskan dari pembukuan.

Dalam penyerahan konsinyasi juga tidak ada unsur penyerahan penguasaan atas barang kepada pihak lain. Ini mengandung arti bahwa segala risiko terhadap barang, baik secara fisik maupun kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyerahkan barang (consignor).

Sebelumnya, ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN menyatakan bahwa penyerahan BKP secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Memori penjelasan UU PPN hanya menjelaskan bahwa dalam penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayarkan saat menitipkan BKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.

Dalam hal BKP yang dititipkan tidak laku dijual atau dikembalikan, maka penjual yang menerima titipan dapat membuat nota retur atas pengembalian itu. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar yuridis pengenaan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi.

Ternyata rumusan penyerahan konsinyasi sebagai penyerahan kena pajak baru ada sejak 1 Januari 1995, yaitu sejak berlakunya perubahan pertama UU PPN 1984. Artinya, selama kurun 10 tahun sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi ini.

Di samping itu, penjelasan dalam UU PPN juga bukan merupakan penjelasan yang bersifat substansi atas alasan mengapa konsinyasi dikenakan pajak. Tetapi penjelasan ini hanya  merupakan penjelasan teknis mengenai aspek administrasi pajaknya saja.

Tampak bahwa UU PPN lebih mengedepankan asas revenue optimation dalam penetapan transaksi konsinyasi sebagai penyerahan BKP. Di mana pengusaha yang menitipkan barang kepada pihak lain dianggap telah mempunyai niat untuk menjual barang itu. Padahal, pada saat pemilik menitipkan barang bukan berarti penjualan telah terjadi. Ketentuan ini menambah beban administrasi bagi pihak yang menitipkan barang karena harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa PPN, serta harus menyetorkan PPN jika terjadi  kurang bayar di laporan pajaknya tadi.

Kebijakan tersebut juga tidak selaras dengan asas ease of administration dalam teori pemungutan pajak. UU PPN hanya mengambil sisi praktisnya dengan mengenakan PPN dimuka atas penyerahan barang konsinyasi.

Bila ternyata barang tersebut tidak laku terjual dan dikembalikan, PPN yang sudah dipungut dapat diminta kembali dengan menerbitkan nota retur. Perlakuan ini tentunya kurang mengindahkan aspek keadilan dari sisi pengusaha, serta tidak sesuai dengan prinsip akrual dalam akuntansi yang berlaku umum.

Dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), penyerahan secara konsinyasi tidak dicatat sebagai penjualan yang menjadi objek pajak. Penghasilan (omzet) baru dicatat jika barang tersebut benar-benar telah terjual. Jadi, dalam hal ini prinsip akuntansi sejalan dengan prinsip pengakuan hak milik dalam PPh atas barang konsinyasi.

Dengan demikian penghapusan penyerahan secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP oleh UU Cipta Kerja telah mengembalikan pengaturan PPN ke kondisi sebelum tahun 1995.

Lagi pula, untuk tujuan penerimaan negara, masih ada sektor-sektor bisnis dan jenis transaksi lainnya yang lebih potensial menghasilkan pajak daripada transaksi konsinyasi ini.

Regulasi perpajakan seharusnya tetap mengedepankan asas keadilan (equity) dalam pemungutan pajak. Dalam transaksi konsinyasi pemerintah mestinya cukup bersabar sebentar, toh, jika memang telah terjadi penjualan pada akhirnya pajak akan masuk juga ke kas negara.

Penghapusan ketentuan barang konsinyasi dari kelompok penyerahan BKP yang terutang PPN memang sudah semestinya dilakukan. Sebab, selain terdapat cacat akademis, memasukkan konsinyasi sebagai penyerahan yang terutang PPN hanya menguntungkan pemerintah dari sisi penerimaan pajak serta kurang memerhatikan sisi keadilan bagi masyarakat. Mencabut ketentuan konsinyasi sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN berarti mengembalikan pengaturan PPN ke masa sebelum tahun 1995, yang pada dasarnya tidak ada isu yang krusial dalam penerimaan pajak.

Hal berikutnya mengenai relaksasi ketentuan PPN yakni pengkreditan pajak masukan PPN. Relaksasi dalam hal pengkreditan pajak masukan PPN secara tidak langsung akan turut mewujudkan penghormatan atas hak-hak WP. Menariknya, oleh IMF dan OECD (2017), penghormatan hak-hak WP turut mendorong kepastian hukum dan meningkatkan investasi. Dan menurut hemat penulis, sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua, pengembalian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan adalah angin segar bagi dunia usaha di negeri ini. Ini menunjukkan jaminan dari pemerintah bahwa hak mereka dipenuhi di kemudian hari.

Terakhir bicara kepastian hukum tentunya bicara tentang sanksi-sanksi perpajakan di dalamnya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan.

Dengan menetapkan daluwarsa Surat Tagihan Pajak (STP) menjadi lima (5) tahun—sementara pada aturan sebelumnya tidak diatur—menegaskan pemerintah tidak akan berupaya untuk terus menagih piutang pajaknya kepada WP yang telah lampau masa penagihannya, yang baik karena jumlahnya tidak signifikan, atau karena ada permasalahan administrasi perpajakan atau sebab-sebab lainnya, maka STP tersebut dinyatakan gugur secara hukum.

Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Demikian juga pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan surat ketetapan pajak DIHAPUS menurut penulis juga sangat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pidana perpajakan. Bukan bermaksud membela atau membenarkan sebuah kesalahan, melainkan mendidik WP yang telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa akan datang dengan tidak menambahkan lagi beban sanksi di dalamnya.

Penerapan satu jenis sanksi ini juga memberikan efek positif bahwa negara tidak “kemaruk” dengan terus membebankan sanksi administrasi perpajakannya kepada WP. Selain baik untuk mendidik, baik juga untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan.

Dua hal terakhir di atas seolah pemerintah ingin menyatakan bahwa pajak bukan lagi sosok yang menakutkan bagi WP dan masyarakatnya dengan sanksi-sanksi pidananya, namun menjadi sosok yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pemungutan pajak kepada WP.

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Pemerintah menyerap aspirasi WP untuk menekan biaya administrasi perpajakan ke arah yang lebih rendah. Akankah kepatuhan WP meningkat karenanya?

Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana UU Cipta Kerja meningkatkan jumlah investasi di negara ini melalui klaster perpajakannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tujuan kedua, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya (2018) sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP Orang Pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP Badan.

Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP.

Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4 persen (2015) dan 60,7 persen (2016). Pada 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6 persen. Namun, pada 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1 persen.

Pemerintah mengatakan perbaikan rasio kepatuhan ini merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela WP, perubahan perilaku kepatuhan pasca-tax amnesty, serta penambahan cakupan WP dalam sistem administrasi perpajakan.

Pada tahun 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 72,9 persen. Namun data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah WP yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT.

Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta WP yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Tentu alasan adanya pandemi Covid-19 inilah yang menjadi hal yang sangat memengaruhi kepatuhan WP. Diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat interaksi WP dengan petugas pajak menjadi jauh berkurang terutama di sisi pelayanan pada semua kantor pelayanan pajak di Indonesia. Masuk akal dan sangat bisa dimaklumi, tapi itu mungkin juga tidak bisa dimaklumi mengingat seluruh model pelayanan penyampaian kepatuhan WP sudah berpindah dengan pelayanan berbasis teknologi. Laporan dilakukan secara real time melalui laman DJPONLINE dan ini sejak tahun 2017–2018 disosialisasikan secara masif kepada WP.

Maka, penurunan kepatuhan di tahun 2020 harus dimaknai bahwa ada yang salah dalam sosialisasi penyampaian kewajiban perpajakan berbasis teknologi. Penulis melihat selama penggunaan layanan secara daring, masih banyak WP mengantre di KPP saat pesta tahunan pelaporan kewajiban perpajakan, baik untuk WP OP maupun WP Badan. Petugas KPP sering kewalahan menghadapi WP yang terus datang bergelombang melaporkan kewajiban perpajakannya yang ironisnya dilakukan dengan membuka layanan DJPONLINE di KPP. Alih-alih mengurangi beban pelayanan di kantor pajak, ini malah menambah beban karena petugas harus memandu mereka dengan baik dan sabar. Belum lagi karena sifatnya tahunan, WP kerap lupa password akun DJPONLINE mereka.

Jurus jitu dan ampuh harus segera dibuat oleh otoritas pajak agar kepatuhan sukarela WP yang turun di 2020 kembali meningkat di 2021. Supaya tidak ada rasa pesimistis dengan ini semua, saatnya sekarang kita uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Ada dua regulasi baru dalam pasal 111, 112 dan 113 UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, yaitu (1) relaksasi hak pengkreditan pajak masukan (PM) bagi pengusaha kena pajak (PKP) dan (2) pengaturan ulang Sanksi administrasi Pajak dan Imbalan bunganya.

Berikut adalah resume atas regulasi di atas.

A. Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN.

  • Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini (dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP),
  • Lebih Bayar (LB) dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku,
  • Bila tiga (3) tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (dibatalkan).

Pada aturan sebelumnya, dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 dinyatakan “Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan (sebatas barang modal)”.

B. Pengaturan pajak masukan (PM) yang tidak dilaporkan dalam SPT dan ditemukan saat pemeriksaan.

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pada aturan sebelumnya, dalamUU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan (PM) tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan, tidak dapat dikreditkan”.

C. Pengaturan pajak masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak (SKP)

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak, tidak dapat dikreditkan”.

D. Pengaturan besaran sanksi administrasi berupa besarnya bunga per bulan

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan “Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2 %”.

E. Pengaturan besaran sanksi administrasi

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan: “Besaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar”.

Sekarang mari kita lihat ilustrasi perubahan penetapan atas sanksi administrasi tersebut.

F. Pengaturan Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajakdengan lengkap, berupa denda.

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut:

  • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
  • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap, berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak”.

G. Pengaturan besaran imbalan bunga

 

  • Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada WP diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan “Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%”.

Dari hasil pemaparan resume atas pasal-pasal perubahan pada UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan ada beberapa poin penting dan menarik yang penulis dapat tuangkan dalam analisis sebagai berikut.

Pertama, pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela membidik para Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini memiliki kewajiban PPN dan PPnBM untuk lebih baik kepatuhan perpajakannya. Misalnya, denda keterlambatan pembuatan faktur pajak yang awalnya sebesar 2 persen menjadi 1 persen. Pemerintah mungkin menyadari dalam bisnis atau kegiatan ekonomi keterlambatan pembuatan faktur adalah hal yang normal atau lumrah karena hal-hal di luar kemampuan PKP yang “memaksa” harus terlambat menerbitkan faktur pajak. Hemat penulis, pemerintah telah menyerap kondisi aktual bisnis dengan regulasi yang menyesuaikan.

Kedua, pemerintah juga memberikan ruang kepada PKP untuk memanfaatkan secara optimal pajak masukan (PM) yang diperoleh dari rekanan atau supplier mereka untuk ditandingkan dengan pajak keluaran atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang mereka lakukan. Selama ini keluhan PKP tidak dapat menggunakan PM karena dianggap belum berproduksi—yang diperkenankan hanya sebatas penggunaan barang modal. Sekarang mereka bisa mengkreditkan semua PM yang terkait atau berhubungan langsung dengan operasi perusahaan/penyerahan BKP atau JKP. Yang menarik juga Lebih Bayar yang dikompensasi di masa berikutnya dapat direstitusi pada akhir tahun pajak juga bagian strategi meningkatkan kepatuhan PKP untuk semakin baik dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya dan tidak perlu ragu untuk meminta restitusi kepada negara bila terjadi kondisi lebih bayar.

Namun penulis masih menunggu apakah kebijakan ini akan diikuti dengan kebijakan percepatan pemeriksaan untuk PKP yang mengalami lebih bayar dan meminta restitusi agar terjadi ekualisasi perlakuan untuk WP dan fiskusnya sendiri.

Ketiga, penurunan tarif sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang selama ini menggunakan tarif flat/tetap 2 persen diubah sesuai dengan suku bunga acuan perbankan/keuangan menunjukkan sanksi yang semakin ramah terhadap dunia usaha. Pemerintah menyerap aspirasi WP untuk menekan biaya administrasi perpajakan ke arah yang lebih rendah. Ini seperti sebuah pisau tajam yang disiapkan DJP untuk membuat WP tidak ada alasan lagi tidak menyelesaikan tagihan pajak.

Apakah regulasi ini cukup efektif mendongkrak kepatuhan sukarela WP?Apakah WP kian patuh dengan turunnya besaran sanksi administrasi? Kita bisa menjawabnya di akhir tahun pajak 2021.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved