Connect with us

Taxclopedia

Pajak dari Masa ke Masa

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Edisi kali ini Majalah Pajak akan membawa pembaca kembali ke ruang waktu yang terjadi sebelum era yang kita jalani saat ini. Tentu saja nostalgia ini terkait sejarah terjadinya pemajakan di negeri ini. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang sejarah panjang pajak di negeri ini. Padahal, dari sejarah kita bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan untuk membuat kita jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Dari sejarah pula, seharusnya kita menjadi bangsa yang lebih arif dan bijak, tidak sering mengulangi kesalahan oleh para pendahulu kita yang terjadi di masa lalu. Dan dari sejarah pula kita memberikan bekal kepada generasi yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang cepat, mengalahkan usia manusia hidup di dunia. Simak rentetan peristiwa perpajakan yang terjadi pada beberapa masa di negeri ini:

Masa Kerajaan

Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan.

Rupa-rupa pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana, ada pula yang telah menggunakan sistem pemungutan pajak secara sistematis dan terstruktur. Kerajaan Sriwijaya (abad ke-3-12 Masehi), Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit (abad ke-13 –15 Masehi), Kerajaan Aceh, Banten dan kerajaan pesisir lainnya, seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate-Tidore, semuanya telah menggunakan sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Masa Hindia Timur (1600–1800)

Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebutnya Hindia Timur. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda adalah bangsa Eropa yang aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC maskapai dagang milik Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagangnya di Asia-Afrika, dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan “Koningen Het van Oosten” atau “Ratu di Timur”. Dari kota Batavia dapat dilihat betapa VOC dapat dikatakan sebuah pemerintahan tanpa biaya karena beban keuangan menjadi tanggungan bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak.

Fase Hindia Timur

Masa Hindia Belanda: Fase Liberal (1870–1942)

Pada 1870, sistem tanam paksa melalui perundangan dinyatakan berakhir. Sistem ini dianggap kaum penganut ekonomi liberal yang menyatakan membawa semangat humanisme Aufklarung Eropa ke Hindia Belanda menguntungkan Belanda meraup surplus, tetapi telah menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah penduduk pribumi, akibat pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, upah tenaga kerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan. Antara 1850 sampai 1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan ini. Salah satu langkahnya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak karena sistem lama sudah berakar soal tanah dan lagi pula pajak tanah tetap tinggi karena hakekatnya pemerintah kolonial tetap menerapkan sistem sewa tanah antara negara dengan rakyat. Sementara barang-barang dari luar yang diperlukan rakyat dibebani rupa-rupa pajak. Pada saat itu rakyat harus “membeli uang”, artinya rakyat harus menjual pelayanan dan barang-barang untuk memperoleh uang pembayar pajak dan pembeli barang-barang lain yang dibutuhkan.

Fase Tanam Paksa

Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Kendati masa pendudukan Jepang relatif pendek, bukan berarti tidak melanjutkan pola atau tatanan ekonomi yang sudah dibentuk sebelumnya. Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Era Jepang, tanah lebih ditujukan untuk pelipatgandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan land rent yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Namun pada masa pemerintahan Jepang, nama land rent atau landrente diubah menjadi land tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan Pajak Bumi. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya.

 

Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan (19451950)

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. Dua hari kemudian tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat Pejabatan Pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak, karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan Agresi Militer pertama, Kementerian Keuangan, termasuk Pejabatan Pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)

Sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, di antaranya pada 1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Dua tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Soejono Brotodihardjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang

 

 

Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.

Pada 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundangkan lima paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai (BM). Sistem perpajakan yang semula official-assessment diubah menjadi self-assessment. Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

“Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system.

Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah Pengadilan Pajak dibentuk dua tahun kemudian. Perubahan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Insentif pajak juga diterapkan mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Fasilitas Perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset policy dilakukan, yang dimanfaatkan oleh jutaan Wajib Pajak (WP). Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro-kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016, dimunculkan tax amnesty jilid dua yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya.

Pada 2003 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005 Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan empat fasilitas untuk memberi insentif kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Kemudian di tahun 2013 pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46, yaitu Wajib Pajak, baik orang pribadi dan badan (kecuali WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omzet atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%, dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak.

Oh ya, peraturan pemerintah ini akan segera diubah dalam waktu dekat (di tahun 2018 ini) dengan pengenaan tarif yang lebih ringan lagi, yakni sebesar 0,5%. Tentunya ini merupakan angin segar untuk kalangan dunia usaha di negeri ini bahwa pajak ternyata semakin bersahabat dengan usaha yang mereka lakukan. (Referensi: Galeri Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad , Kantor Pusat Ditjen Pajak, 2018)

Taxclopedia

Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Bagaimana agar pemerintah, melalui kebijakan perpajakan, dapat membantu mereka?

 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Sebagai pembanding, Katadata menunjukkan data berbeda, yakni di tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sudah lebih dari 60 juta.

Peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp 8.400 triliun atau sekitar 60,34 persen pada PDB Indonesia. Tak heran bila UMKM dinilai menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Tapi tunggu dulu, jangan berbesar hati, kita lihat sisi pandang lainnya. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tinggi, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. ini menunjukkan daya saing produk dari UMKM kita di tingkat global rendah. Ibarat nilai rapor anak sekolah yang menggunakan indeks rata-rata siswa dalam satu sekolah, maka indeks UMKM Indonesia di bawah rata-rata indeks UMKM di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Jago kandang

Apa hipotesis awal? UMKM di Indonesia baru menjadi kampiun di kandang sendiri, belum mendapatkan porsi lebih di luar wilayah Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat definisi UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 sebagai payung hukum UMKM.

UU Nomor  20 tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

“DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat, dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini”

Kalau kita bandingkan peraturan spesifik perpajakan terhadap UMKM, yakni PP No 23 Tahun 2018 dengan rumah besar UMKM di UU No 20 Tahun 2008, kita akan mendapati sesuatu yang menarik.

PP 23 Tahun 2018 berbicara mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu—tidak disebutkan secara spesifik kata UMKM, tetapi lebih kepada jumlah peredaran usaha dalam waktu tertentu yang dimilki oleh WP. Namun karena khalayak melihat PP No 23 Tahun 2018 ini sebenarnya ditujukan kepada UMKM, akhirnya jadi bahasa umum bahwa PP No 23 Tahun 2018 ini teruntuk pelaku UMKM. Padahal, kalau kita analisis lebih dalam, penyematan kata UMKM pada PP No 23 Tahun 2018 berbeda dengan definisinya pada UU No 20 Tahun 2008. Kita fokus saja pada kesamaan dua produk hukum tersebut, yakni bicara tentang peredaran usaha atau penjualan.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

PP No 23 Tahun 2018 mengatakan pengenaan pajak kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Bahasa matematika sederhananya Rp 0 s.d. Rp 4.800.000.000. Sedangkan pada UU No 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

  1. Mikro memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 0 s.d. Rp 300.000.000
  2. Kecil memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 300.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000
  3. Menengah memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000

Dari perbandingan aturan ini saja terlihat pengenaan tarif 0,5 persen PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan ketidakadilan: Jumlah peredaran usaha atau bruto yang dipatok s.d. Rp 4,8 miliar ternyata menyasar kelompok mikro dan kecil sedangkan kelompok menengah hanya sebagian kecil saja. Tentu rentang seperti ini tidak berpihak kepada kelompok mikro dan kecil, meskipun mereka mendapat tarif flat 0,5 persen.

Dalam hal ini, alternatif yang dapat dipilih adalah dengan memperbaharui kebijakan. Misalnya, dengan penerapan tarif nol persen dan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang belum memiliki omzet yang stabil.

Penetapan tarif pajak nol persen bagi usaha mikro dan kecil juga telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya adalah Cina pada 2020 yang menerapkan tarif nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan omzet Rp 60 juta per bulan atau bahasa teknisnya dibuatkan tarif progresif seperti halnya pada Pasal 17 UU PPh secara berlapis.

Penulis dapat memahami bahwa salah satu latar belakang munculnya PP No 23 Tahun 2018 adalah penyederhanaan tarif, tapi ternyata yang muncul adalah problem kesenjangan di tiga level tersebut. Dan bila kembali kepada filosofi perpajakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan atau kesetaraan, tentu adil yang dimaksud bukan sama rata, sama tarif, dan hal yang sama lainnya, melainkan lebih kepada keberpihakan negara kepada golongan masyarakat ekonomi kecil agar mereka dapat dijaga kelangsungan hidupnya di negara ini.

Hanya 2,5 persen penuhi kewajiban

Sekarang lupakan tentang perdebatan pengenaan tarif 0,5 persen pada pelaku UMKM, mari kita lihat fakta apa yang terjadi setelah adanya penerapan tarif 0,5 persen ini. Ternyata jumlah UMKM di Indonesia yang sudah membayar pajak hanya 1,5 juta dari sekitar 59 hingga 60 juta lebih UMKM di Indonesia. Apa artinya? Ternyata begitu rendah sekali pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di negara ini, rasionya hanya 2,5 persen saja dari total UMKM yang menjadi pelaku usaha. Sungguh teramat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tax ratio di Indonesia yang di kisaran 10,3 persen, jauh selisihnya. Itu memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat luas dalam berkontribusi pada penerimaan negara.

Yang lebih menarik lagi, sumber internal Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa setelah pandemi Covid-19 ini muncul dan insentif fiskal diluncurkan untuk semua sektor usaha terdampak, salah satunya UMKM, ternyata hanya sedikit UMKM memanfaatkannya. Sudahlah sebelum ada insentif fiskal ini kecil partisipasi UMKM dalam kontribusi penerimaan negara, sedikit juga UMKM yang ambil bagian ketika penghapusan pajak hingga Desember 2020 diberikan.

Kecilnya partisipasi di atas, menarik untuk digali lebih dalam. Kemungkinan pertama program pemerintah, yakni PP No 23 Tahun 2018 tidak menarik minat para pelaku UMKM. Bisa jadi mereka enggan karena tidak tahu, abai, atau tidak cukup mendapatkan sosialisasi dari pemerintah.

Baca Juga: Menggairahkan Pajak UMKM

Kemungkinan kedua adalah pajak masih menjadi sosok antagonis bagi para pelaku usaha, sehingga meskipun diberikan tarif yang rendah dan penghapusan pajak selama masa pandemi ini tidak membuat mereka tertarik. Seolah mereka merasa ini perangkap. Mengubah mindset seperti ini hanya bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini di semua lapisan masyarakat. Investasi edukasi ini baru akan terasa 10 s.d. 20 tahun ke depan.

Kemungkinan ketiga kurang berhasilnya program PP No 23 Tahun 2018 beserta insentif fiskal di dalamnya karena memang ekonomi masyarakat sedang terpuruk, sehingga boro-boro memikirkan bayar pajak, untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Belum lagi harus menyampaikan permohonan dan realisasi pada laman DJPONLINE yang belum tentu mudah dipahami dan dilakukan oleh WP UMKM menjadi penguat kemungkinan di atas. Bahasa milenialnya ribet.

Itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak (DJP) untuk membuat terobosan lebih efektif atau tepat sasaran agar program ini benar-benar mampu menambah partisipasi pelaku UMKM dalam penerimaan negara. Pemerintah juga dapat sekaligus mengatakan kepada pelaku UMKM bahwa kebijakan pajak itu bukanlah beban. Pemerintah adalah mitra mereka dalam berusaha. Apa buktinya? Sebagai mitra yang memahami kesulitan sahabatnya, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan pajak kepada pelaku UMKM. Ini jelas memiliki maksud pemerintah di belakang UMKM ketika mereka menghadapi kesulitan keberlangsungan hidup karena imbas dari wabah pandemi Covid-19.

DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini dan tidak menganggapnya sebagai gimmick belaka yang menyimpan keribetan di kemudian hari.

Perlu juga DJP membuat evaluasi berkala terhadap sistem pelaporan perpajakan yang ada selama ini. Apakah menjadi beban masyarakat? Apakah sistem perpajakan berbasis daring yang dibangun oleh DJP telah memudahkan masyarakat? DJP perlu lebih banyak mendengar dan jangan sampai telinga menjadi tipis bila muncul kritikan dan saran dari stakeholder negeri ini.

Semoga setiap kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menjadi booster peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan, bukan malah menjadi booster penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Referensi:

  1. https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi-tarif-pph-final-umkm-05-18370?page_y=200
  2. http://www.depkop.go.id/data-umkm
  3. https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/

Lanjut baca

Taxclopedia

Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Ternyata, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN alias Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, apa yang diributkan?

 

Pembaca, tentunya Anda pernah menikmati saluran digital yang marak di negara kita, memanjakan mata dengan tayangan hiburan yang menarik di kanal Netflix, HBO, Prime Video, GENFLIX, HOOQ atau IFLIX. Sedangkan untuk memanjakan telinga, mungkin Anda mendengarkan berbagai streaming lagu dari seluruh belahan dunia melalui kanal Spotify, Resso, Joox dan yang sejenis lainnya. Kemudian para pencinta permainan daring atau populer disebut on-line game dimanjakan dengan PUBG, Mobile Legend dan lainnya.

Ada juga tren yang muncul karena Covid-19, yakni pertemuan secara maya (virtual) menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lainnya sejak diberlakukannya aturan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Apa lagi, ya? Oh ya, kalangan milenial juga keranjingan aplikasi Tik Tok, Face App, KineMaster dan banyak lagi.

Terakhir, mungkin Anda pernah berbelanja berbagai kebutuhan elektronik dan rumah tangga lewat penyedia jasa pasar virtual atau sering disebut marketplace seperti Amazon, Alibaba, e-Bay, aliexpress dan banyak lainnya.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Nah, sebentar lagi kanal-kanal digital tersebut akan diwajibkan untuk memungut pajak kepada para konsumen atau penggunanya. Maka, supaya tidak salah paham tentang pajak apa yang dipungut, apa alasan di balik pemungutannya, dan supaya Anda tidak terjebak dalam polemik tidak berkesudahan, maka penulis akan mencoba memaparkan dan menjelaskan semua itu dalam edisi kali ini.

Mungkin Anda sudah tahu, Amerika Serikat memprotes keras Indonesia karena negara kita akan memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital ini. Bahkan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau disingkat USTR (US Trade Representative) melakukan investigasi terhadap rencana penerapan pajak digital di Indonesia. Musababnya, pemerintah AS khawatir pemungutan pajak itu dilakukan secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal AS seperti Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, dan Zoom.

Seperti dikutip dari BBC.com, Rabu, 3 Juni 2020 dalam penyelidikan tersebut, AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menerbitkan regulasi tersebut sepertinya tidak ingin berkomentar lebih jauh untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atas penerapan kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat dalam kacamata yang lengkap dan utuh sebenarnya ini pajak tentang apa sih? Kenapa sampai ribut-ributnya ke mancanegara?

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Sementara itu, kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri tersebut akan diumumkan kemudian.

Dari penjelasan di atas penulis akan menyajikan beberapa kata kunci yang akan menjadi penentu pemahaman kita terhadap aturan ini. Pertama, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang seringkali dalam terminologi umum disebut dengan pajak konsumen, yang tarifnya sebesar 10 persen.

PPN sudah menjadi hal umum di masyarakat kita karena selalu muncul pada saat kita mengonsumsi barang atau jasa kena pajak. Misalnya, saat kita membeli produk di supermarket atau pasar modern lainnya, maka kita akan dikenai PPN 10 persen atas produk yang kita beli. Demikian juga yang terjadi saat kita menggunakan jasa operator telekomunikasi. Jadi, PPN bukan hal yang asing. Kata kunci kedua adalah objek pajak yang menjadi dasar pemungutan PPN ini. Maka penulis akan mengutip langsung dari peraturan yang sudah dirilis oleh negara kita yakni dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No.48/PMK.03/2020.

Pasal 2

(1) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pasal 3

(1)  Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.       penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

b.      penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

c.       penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

d.      penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

1.       penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

2.      penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

3.      penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

e.       penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

f.        perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

 

(2) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital.

(3) Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Simpelnya, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa objek PPN yang dimaksud adalah barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak yang dapat berupa layanan streaming film, musik atau lagu, games on-line, aplikasi digital, dan penyediaan jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, nantinya konsumen di Indonesia yang menikmati layanan digital dari perusahaan luar negeri akan dipungut pajaknya oleh mereka yang disebut dalam terminologi aturan ini sebagai Pelaku PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini. Penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda.

Kata kunci ketiga ada di lanjutan pasal dalam PMK ini bahwa ternyata tidak serta merta negara meminta Pelaku PMSE memungut PPN kepada para konsumennya.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau

b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

(3) Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya.

Kalau kita perhatikan Pasal 4 Ayat 2 di atas ada kriteria khusus atau tertentu yang menunjukkan bahwa tidak semua Pelaku PMSE diwajibkan memungut PPN kepada konsumennya. Bahwa ada nilai transaksi tertentu dengan pembeli/penerima jasa di Indonesia dan atau jumlah pengakses tertentu yang diwajibkan memungut PPN. Itu pun masih menunggu penetapan dari Ditjen Pajak siapa saja yang menjadi pemungut PPN PMSE ini. Sampai tulisan ini dibuat penetapan Dirjen Pajak tersebut belum dirilis.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

Kata kunci keempat bahwa pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih. Karena itu harus ada komparasi tentang penerapan pajak layanan digital di negara lainnya.

Mengutip laporan dalam laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol.  Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antar muka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini. 17 perusahaan di antaranya adalah berbasis di AS.

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (principle destination), tidak juga bersifat diskriminatif serta dalam transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut untuk PPN tersebut.

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Kata kunci terakhir sekaligus menutup tulisan kali ini adalah alasan lainnya dilakukannya pemungutan PPN atas layanan digital oleh pelaku PMSE luar negeri tak lain dan tak bukan adalah untuk mengisi kas negara, mau bagaimana lagi di saat wabah pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya yang telah menguras kas negara kita dalam APBN tahun ini, maka harus ada upaya cerdik dari pemerintah kita untuk mengurangi beban APBN yang terimbas akibat wabah ini.

Menurut pendapat penulis, regulasi ini cukup cerdik membidik potensi global perusahaan Over The Top (OTT) dunia seperti Google dan Netflix belum lagi munculnya perusahaan besar baru Zoom yang mendapatkan durian runtuh saat wabah ini terjadi secara global, nilai kapitalisasi aset perusahaannya meningkat tajam seiring maraknya penggunaan layanan pertemuan secara virtual. layanan pertemuan secara virtual.

Lantas kenapa pemerintah Amerika Serikat terpicu kemarahannya dengan penerapan aturan ini? Padahal, pengenaan PPN ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh AS sendiri? Jawabannya sederhana, karena dengan adanya tambahan PPN dalam harga produk layanan digital mereka otomatis mengerek harga jual kepada konsumen. Akibatnya daya saing akan menjadi berbeda dengan perusahaan yang tidak menerapkan pengenaan PPN ini. Karena itu butuh adanya diplomasi yang tangguh atau mumpuni agar penerapan pengenaan PPN atas layanan digital ini bisa segera diimplementasikan, tidak menimbulkan prasangka buruk di kemudian hari apalagi membuat hubungan perdagangan negara kita dengan negara tujuan penerapan aturan ini menjadi keruh dan runyam. Toh, target pemajakannya adalah warga negara Indonesia sendiri sebagai konsumen akhir bisa sebagai argumentasi untuk menjernihkan permasalahan ini.

Semoga penerapan regulasi ini adalah awal yang baik untuk sebuah kesetaraan dan keadilan bagi banyak pihak yang melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di negara yang kita cintai.

Baca Juga: Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Lanjut baca

Taxclopedia

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Hai, pembaca setia Majalah Pajak, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat tidak kekurangan suatu apa pun meski saat ini wabah COVID-19 melanda dunia. Sebagaimana telah dibahas dalam edisi sebelumnya, penulis tidak akan memberikan tambahan data terbaru mengenai dampak wabah ini terhadap perekonomian baik global maupun nasional. Namun, penulis akan melengkapi pembahasan sebelumnya, mengingat adanya perbaikan regulasi pemerintah mengenai insentif perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP).

Perbaikan regulasi ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memperluas penerima insentif perpajakan yang sudah diatur dalam aturan sebelumnya.

 

Secara umum bentuk perluasan insentif perpajakan terdiri atas empat (4) bentuk insentif di bidang PPh (Pajak Penghasilan) dan satu (1) di bidang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yakni

Insentif perpajakan di bidang PPh:

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  2. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah
  3. PPh Pasal 22 impor dibebaskan
  4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen PPN
  5. Pengembalian pendahuluan PPN Lebih Bayar (Restitusi)

Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana gambar tabel di atas.  Kemudian penulis akan memberikan intisari dari PMK No. 44 tahun 2020 sekaligus panduan singkat bagi para pembaca yang mungkin bermanfaat apabila hendak mengambil manfaat dari insentif perpajakan terbaru ini.

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

       Penerima insentif adalah Pegawai tetap dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja (perusahaan/perorangan) yang:
  • Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sesuai dengan    Lampiran A PMK No 44 tahun 2020, terdapat 1.062 KLU
  • Pemberi kerja tersebut telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau
  • Telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Memiliki NPWP
  2. Pada masa pajak bersangkutan (April s.d. September 2020) menerima/memperoleh penghasilan tetap dan teratur (THR/Bonus tidak termasuk) yang disetahunkan tidak melebihi 200 juta rupiah atau sebulan maksimal 16,6 juta rupiah.

*) sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan oleh pemberi kerja dalam SPT Tahunan 2018 atau data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah tahun 2018.

Pemberian insentif:

  1. PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
  2. Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
  3. PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh Penghitungan PPh PASAL 21 Ditanggung Pemerintah

  1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp 198.000.000,00 (Rp 16.500.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan  Pengurangan:                                                              Rp 16.500.000,00

Biaya Jabatan/bulan                                                                                       Rp      500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                                      Rp       330.000,00

(Rp 830.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                    Rp 15.670.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp15.670.000,00                                                            Rp 188.040.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 125.040.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp    2.500.000,00

15% x Rp75.040.000,00        = Rp  11.256.000,00

Rp  13.756.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp13.756.000,00/12 Rp 1.146.333,00

 

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 16.500.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 330.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.146.333,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 15.023.667,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.146.333.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 16.170.000,00

 

  1. Tuan B (K/O) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp 252.000.000,00 (Rp 21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
  2. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 10.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp 180.000.000,00 (Rp 15.000.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif

PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan/bulan                                                                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 14.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp14.200.000,00                                                           Rp 170.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 107.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp57.400.000,00        = Rp 8.610.000.00

= Rp 11.110.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp11.110.000,00/12 Rp 925.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp 925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun                                                            Rp 180.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun

maksimal                                                                                 Rp 6.000.000,00

Iuran Pensiun setahun                                                         Rp 3.600.000,00

(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto                                                                   Rp 180.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 117.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp67.400.000,00        = Rp 10.110.000,00

= Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR)                                                             Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan)                                                                         (Rp 11.110.000,00)

PPh Pasal 21 atas THR                                                            Rp 1.500.000,00

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp 1.500.000,00.

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21 atas

seluruh penghasilan                                                              (Rp 2.425.833,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 22.274.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 925.833,00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 23.200.000,00

 

  1. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp 1.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp 15.000.000,00 + Rp 1.000.000,00) x 12). Karena masih di bawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh Pasal 21                                                       Rp 1.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 16.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 15.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp 15.200.000,00                                                          Rp 182.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 119.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp69.400.000,00        = Rp 10.410.000,00

= Rp 12.910.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 12.910.000,00/12                                                             Rp 1.075.833,00

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh                                                                      Rp 1.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.075.833.00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 14.624.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.075.833.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 15.700.000,00

 

Pemanfaatan insentif:

Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu Info KSWP.

  1. Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020
  2. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pemberi kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19.

  1. Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
  2. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

*) PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020

  1. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah

PPh final 4 (2) ini populer di masyarakat disebut PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 %.

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  2. Memiliki Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
  3. Menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

Pemberian insentif:

  1. Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran.

Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020

  1. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

*) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id atau akses langsung ke https://djponline pada menu Layanan, submenu Rumah Konfirmasi Dokumen

Pengajuan permohonan:

  1. WP mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Setelah jangka waktu pemberian insentif, Surat Keterangan di atas tetap berlaku untuk Pelaksanaan PP 23/2018

Jika WP tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud.

Kewajiban WP yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah:

  1. WP dimaksud harus menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
  3. dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020” (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak)
  4. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  5. PPh Pasal 22 impor dibebaskan

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran I PMK No.44 tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas(SKB)

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pengajuan SKB:

  1. Diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)
  4. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020

Kepala KPP menerbitkan:

  1. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila WP memenuhi kriteria
  2. Surat Penolakan, apabila WP tidak memenuhi kriteria

Kewajiban WP yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3.   20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli–September 2020)
  5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran N PMK No. 44 Tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP  untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pemberitahuan pengurangan:

  1. WP menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020

Jika WP tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Kewajiban WP yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3. 20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak JuliSeptember 2020)

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

  1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan. Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:
  2. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp   645.000.000,00

PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)                Rp   480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp   40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019) Rp   50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020

s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)                                    Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020             Rp28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020

(sesuai SPT Tahunan 2019)                                                 Rp 40.000.000,00

  1. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp 1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp 645.000.000,00

Selisih                                                                                      Rp 480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp 40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)

Rp 50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020 (yang seharusnya terutang)                  Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020

s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)  Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020                                                                     Rp 28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak

Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)                   Rp 40.000.000,00

  1. Pengembalian Pendahuluan PPN Sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

  1. Menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusidengan jumlah LB paling banyak Rp 5 miliar.

*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

Pemberian Insentif:

  1. WP yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
  2. SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

PKP Berisiko Rendah diberi pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

  1. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  2. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  3. PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
  4. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu.

Semoga bermanfaat!

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer