Connect with us

Taxclopedia

Pajak dari Masa ke Masa

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Edisi kali ini Majalah Pajak akan membawa pembaca kembali ke ruang waktu yang terjadi sebelum era yang kita jalani saat ini. Tentu saja nostalgia ini terkait sejarah terjadinya pemajakan di negeri ini. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang sejarah panjang pajak di negeri ini. Padahal, dari sejarah kita bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan untuk membuat kita jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Dari sejarah pula, seharusnya kita menjadi bangsa yang lebih arif dan bijak, tidak sering mengulangi kesalahan oleh para pendahulu kita yang terjadi di masa lalu. Dan dari sejarah pula kita memberikan bekal kepada generasi yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang cepat, mengalahkan usia manusia hidup di dunia. Simak rentetan peristiwa perpajakan yang terjadi pada beberapa masa di negeri ini:

Masa Kerajaan

Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan.

Rupa-rupa pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana, ada pula yang telah menggunakan sistem pemungutan pajak secara sistematis dan terstruktur. Kerajaan Sriwijaya (abad ke-3-12 Masehi), Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit (abad ke-13 –15 Masehi), Kerajaan Aceh, Banten dan kerajaan pesisir lainnya, seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate-Tidore, semuanya telah menggunakan sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Masa Hindia Timur (1600–1800)

Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebutnya Hindia Timur. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda adalah bangsa Eropa yang aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC maskapai dagang milik Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagangnya di Asia-Afrika, dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan “Koningen Het van Oosten” atau “Ratu di Timur”. Dari kota Batavia dapat dilihat betapa VOC dapat dikatakan sebuah pemerintahan tanpa biaya karena beban keuangan menjadi tanggungan bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak.

Fase Hindia Timur

Masa Hindia Belanda: Fase Liberal (1870–1942)

Pada 1870, sistem tanam paksa melalui perundangan dinyatakan berakhir. Sistem ini dianggap kaum penganut ekonomi liberal yang menyatakan membawa semangat humanisme Aufklarung Eropa ke Hindia Belanda menguntungkan Belanda meraup surplus, tetapi telah menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah penduduk pribumi, akibat pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, upah tenaga kerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan. Antara 1850 sampai 1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan ini. Salah satu langkahnya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak karena sistem lama sudah berakar soal tanah dan lagi pula pajak tanah tetap tinggi karena hakekatnya pemerintah kolonial tetap menerapkan sistem sewa tanah antara negara dengan rakyat. Sementara barang-barang dari luar yang diperlukan rakyat dibebani rupa-rupa pajak. Pada saat itu rakyat harus “membeli uang”, artinya rakyat harus menjual pelayanan dan barang-barang untuk memperoleh uang pembayar pajak dan pembeli barang-barang lain yang dibutuhkan.

Fase Tanam Paksa

Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Kendati masa pendudukan Jepang relatif pendek, bukan berarti tidak melanjutkan pola atau tatanan ekonomi yang sudah dibentuk sebelumnya. Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Era Jepang, tanah lebih ditujukan untuk pelipatgandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan land rent yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Namun pada masa pemerintahan Jepang, nama land rent atau landrente diubah menjadi land tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan Pajak Bumi. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya.

 

Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan (19451950)

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. Dua hari kemudian tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat Pejabatan Pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak, karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan Agresi Militer pertama, Kementerian Keuangan, termasuk Pejabatan Pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)

Sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, di antaranya pada 1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Dua tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Soejono Brotodihardjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang

 

 

Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.

Pada 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundangkan lima paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai (BM). Sistem perpajakan yang semula official-assessment diubah menjadi self-assessment. Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

“Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system.

Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah Pengadilan Pajak dibentuk dua tahun kemudian. Perubahan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Insentif pajak juga diterapkan mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Fasilitas Perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset policy dilakukan, yang dimanfaatkan oleh jutaan Wajib Pajak (WP). Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro-kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016, dimunculkan tax amnesty jilid dua yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya.

Pada 2003 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005 Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan empat fasilitas untuk memberi insentif kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Kemudian di tahun 2013 pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46, yaitu Wajib Pajak, baik orang pribadi dan badan (kecuali WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omzet atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%, dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak.

Oh ya, peraturan pemerintah ini akan segera diubah dalam waktu dekat (di tahun 2018 ini) dengan pengenaan tarif yang lebih ringan lagi, yakni sebesar 0,5%. Tentunya ini merupakan angin segar untuk kalangan dunia usaha di negeri ini bahwa pajak ternyata semakin bersahabat dengan usaha yang mereka lakukan. (Referensi: Galeri Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad , Kantor Pusat Ditjen Pajak, 2018)

Taxclopedia

Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Gbr: Ilustrasi

 

E-commerce, atau perdagangan barang dan jasa secara on-line, telah menjadi komponen besar ekonomi global. Sebuah laporan WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebutkan, total nilai e-commerce pada 2016 sebesar 27,7 triliun dollar AS ( 37,58 triliun dollar Singapura), yang hampir 24 triliun dollar AS di antaranya merupakan transaksi bisnis-ke-bisnis (B to B).

Pasar global e-commerce diperkirakan akan mendekati 1 triliun dollar AS pada tahun 2020 karena penjualan on-line terus tumbuh. Namun, dunia tidak memiliki aturan bersama untuk transaksi ini. Kepatuhan terhadap peraturan yang terpisah untuk masing-masing negara dan wilayah telah menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan dan halangan untuk memperluas operasi bisnis mereka.

Sebagaimana dikutip dalam laman straitstimes.com, mereka tidak sabar dengan kurangnya aturan Organisasi Perdagangan Dunia tentang ledakan pertumbuhan e-commerce. Ada 76 anggota termasuk Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa dan Jepang sepakat pada hari Jumat (25 Januari 2019) mulai menegosiasikan kerangka kerja baru.

China yang terkunci dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, mengisyaratkan dukungan bersyarat untuk prakarsa itu, tetapi mengatakan itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang.

Cepat berubah

Para pakar perdagangan mengatakan, buku aturan perdagangan global dengan cepat menjadi usang dan perlu untuk mengikuti pola bisnis baru atau menjadi tertinggal hingga akhirnya tidak digunakan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa 70 perjanjian perdagangan regional sudah termasuk di dalamnya ketentuan atau bab tentang e-commerce.

Sebanyak 164 anggota WTO gagal untuk mengonsolidasikan sekitar 25 proposal e-commerce terpisah pada sebuah konferensi di Buenos Aires pada Desember 2018, termasuk rencana untuk membuat forum negosiasi e-commerce pusat.

Topik lain yang akan dibahas termasuk menghilangkan tarif untuk konten seperti film dan musik, serta mempromosikan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan pabean, yang menumpuk karena belanja on-line menjadi lebih lazim.

Cina kemungkinan bertujuan menjadi pemimpin dalam negosiasi tersebut untuk menciptakan aturan yang menguntungkan bagi negaranya dan berpartisipasi dalam pengaturan internasional yang pragmatis. Negara ini adalah rumah bagi perusahaan e-commerce terkemuka, seperti Alibaba Group Holding.

Dengan AS dan Cina bersaing untuk mendominasi dalam ekonomi digital, ketegangan telah menyebabkan Washington mengekang transfer informasi Amerika ke negara-negara asing dengan membatasi merger dan akuisisi asing melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2018. Perang dagang tersebut sudah terlihat dengan diboikotnya perusahaan raksasa China Huawei di Amerika dan negara sekutunya.

Pertemuan para menteri WTO tahun itu sepakat untuk tidak memajaki data atau konten digital yang dikirim lintas batas. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi juga sepakat tahun itu untuk hanya barang pajak di negara tempat transaksi dilakukan.

Cerita awal di atas adalah pengantar bahwa dunia perdagangan internasional sudah banyak berubah. Yang paling mencolok adalah e-commerce, sehingga mau tidak mau untuk mencegah kemungkinan yang merugikan negara sumber/domisili penghasilan mereka (negara-negara yang tergabung dalam WTO) sepakat untuk berunding, merumuskan strategi dan kebijakan terkait lalu lintas perdagangan e-commerce.

Lintas batas

Karena itu penulis berpendapat, penting untuk mengetahui kebijakan-kebijakan negara di luar Indonesia terkait. e-commerce Beranjak dari sini kita akan mengetahui seberapa siap mereka menghadapi ledakan pertumbuhan transaksi e-commerce. E-commerce akan menyentuh cross borders transaction yang bila tidak diatur dengan baik bisa merugikan banyak kalangan, baik pelaku e-commerce , negara sumber dan negara destinasi terutama terkait aspek perpajakannya.

Richard Musgrave, ekonom Universitas Harvard mengatakan, mengubah sistem perpajakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat berbagai jenis tantangan yang perlu direspons cermat.

Studi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Saintifik Parlemen Uni Eropa, Tax Challenges in the Digital Economy, mengungkap bahwa perkembangan ekonomi digital telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perpajakan di berbagai negara.

Hal itu menurut mereka, karena sistem perpajakan yang berlaku saat ini pada dasarnya didesain untuk menarik pajak dari industri-industri konvensional. Padahal di era digital ini, persoalan dan tantangan bisnis yang dihadapi sama sekali berbeda.

Berdasarkan hasil studi itu, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi tantangan besar untuk mereformasi skema perpajakan konvensional. Pertama, barang-barang yang diperdagangkan bersifat intangible (tidak memiliki wujud fisik) dan lintas batas negara (borderless), semisal jasa berlangganan film atau lagu serta perdagangan software atau aplikasi.

Persoalan kedua terkait keberadaan fisik perusahaan digital, mengingat mereka tidak perlu membangun kantor cabang atau memindahkan pabrik untuk dapat beroperasi di suatu negara.

Persoalan-persoalan itu mulai dari model bisnis sampai bentuk barang yang diperdagangkan, membuat skema perpajakan konvensional tidak lagi relevan untuk merespons perkembangan bisnis di era digital. Sebab skema “kuno” itu memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan digital untuk menghindari regulasi perpajakan dan memindahkan profit mereka ke negara-negara suaka pajak (tax havens).

Pada titik ini, Uni Eropa menjadi salah satu rezim yang gencar membangun infrastruktur perpajakan yang relevan dengan perubahan zaman. Ia, dan beberapa negara lain, memiliki sistem pajak yang tergolong baik di era digital.

Uni Eropa

Dalam kurun tahun 2008 sampai 2016, pertumbuhan pendapatan perusahaan e-commerce menanjak hingga 32 persen. Hal itu berbanding terbalik dengan perusahaan retai konvensional yang hanya satu persen.

Menurut data Ecommerce Europe, asosiasi pelaku bisnis di Uni Eropa, pada 2016 total nilai perdagangan on-line di Uni Eropa mencapai 530 miliar euro.

Peneliti Brookings Institute, Edison Jakurti, menyatakan dalam satu dekade terakhir, pencapaian perusahaan-perusahaan teknologi digital di Uni Eropa telah mengungguli perusahaan-perusahaan konvensional. Pada 2006 misalnya, hanya ada satu perusahaan teknologi digital yang masuk ke dalam kategori 20 perusahaan top Uni Eropa, dengan pangsa pasar 7 persen. Namun pada 2017, terdapat 9 perusahaan teknologi digital dalam jajaran perusahaan-perusahaan top di Uni Eropa, dengan persentase pangsa pasar 54 persen.

Melihat tren perdagangan on-line yang kian meningkat, Uni Eropa menganggap perlunya suatu regulasi pajak baru yang relevan dengan semangat zaman. Dan sebagai organisasi kawasan, Uni Eropa tidak menarik pajak, baik pajak pertambahan nilai (disebut value-added tax; VAT di Eropa) maupun pajak korporasi. Ia hanya menyediakan payung regulasi.

Maka aturan perpajakan di negara-negara anggotanya harus sesuai dengan regulasi perpajakan Uni Eropa, meski setiap negara anggota Uni Eropa punya persentase pajak pertambahan nilai yang berbeda satu sama lain. Misalnya, Prancis menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 20 persen, Jerman 19 persen, dan Hungaria 27 persen.

Uni Eropa punya dua skema regulasi terkait perdagangan digital. Perbedaan antara dua regulasi ini dilatarbelakangi perbedaan wujud barang yang diperdagangkan, apakah barang itu punya wujud fisik (tangible) atau tidak memiliki wujud fisik (intangible).

Pertama, regulasi pajak pertambahan nilai mengatur bahwa pajak baru bisa dikenakan apabila nilai transaksi di atas ambang batas yang ditetapkan oleh negara tempat konsumen berada. Contohnya, Perancis mensyaratkan pajak pertambahan nilai apabila nilai produk yang diperdagangkan lebih dari 35 ribu Euro per tahun, sedangkan Jerman mensyaratkan pajak pertambahan nilai terhadap produk dengan nilai lebih dari 100 ribu euro per tahun.

Kedua, setiap perusahaan yang teregistrasi pada sistem pajak pertambahan nilai Uni Eropa wajib menjaminkan dana sebesar delapan ribu euro ke masing-masing negara tempat mereka menjual barang.

Skema regulasi pajak pertambahan nilai yang pertama berlaku pada hubungan perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (business to customer) yang memperdagangkan barang-barang yang mempunyai wujud fisik (tangible).

Apabila nilai barang berada di atas ambang batas yang diatur di negara itu, maka perusahaan wajib mengenakan pajak pertambahan nilai dengan mengacu pada regulasi pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara konsumen terkait.

Begitu pun ketika perusahaan ternyata tidak berasal dari Uni Eropa. Jika nilai barang berada di atas ambang batas yang ditentukan, maka perusahaan wajib menarik pajak sesuai regulasi yang berlaku di negara konsumen.

Sebaliknya, bila hubungan dagang dilakukan antara perusahaan Uni Eropa dengan konsumen di luar Uni Eropa, maka perusahaan tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai.

Sementara skema regulasi kedua berlaku pada bisnis-bisnis di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan layanan elektronik lain seperti perusahaan gim, penyedia layanan musik, film, maupun perangkat lunak.  Dalam skema ini, apabila perdagangan dilakukan antara perusahaan asal Uni Eropa dengan konsumen yang juga berasal dari Uni Eropa, maka pajak pertambahan nilai yang dikenakan harus sesuai dengan regulasi pajak di negara konsumen berada.

Juga apabila perdagangan dilakukan antara perusahaan yang tidak berasal dari Uni Eropa dengan konsumen Uni Eropa, maka pajak pertambahan nilai mengikuti regulasi pajak di negara konsumen tersebut.

Melalui kedua regulasi di atas, perusahaan—baik yang berasal dari Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa—tidak hanya bertanggung jawab untuk menarik pajak, tetapi juga mengumpulkan, melaporkan, dan menyerahkan pajak pertambahan nilai itu ke pemerintah di negara konsumen atau perusahaan itu berada.

Misalnya, seseorang yang berasal dari Italia mengunduh aplikasi yang dijual oleh perusahaan asal Polandia, maka perusahaan asal Polandia itu harus menarik pajak pertambahan nilai dari konsumen sesuai dengan regulasi pajak di Italia.

Pada 2015, Uni Eropa memperkenalkan skema khusus bernama mini one stop shop (MOSS). MOSS difungsikan untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola penarikan pajak dari konsumen. MOSS merupakan layanan on-line yang menyediakan platform bagi perusahaan untuk mematuhi regulasi perpajakan pertambahan nilai di negara tempat barang diperdagangkan, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan urusan administratif yang rumit.

Meski telah mempunyai regulasi pajak yang cukup komprehensif, Uni Eropa masih kesulitan menciptakan sistem pajak korporasi untuk perusahaan-perusahaan digital seperti Google, Facebook, atau Amazon. Sampai saat ini, mereka masih memperdebatkan skema pajak yang tepat untuk diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan itu.

Australia

Selain Uni Eropa, salah satu negara dengan sistem regulasi pajak jual-beli on-line yang terbilang baik adalah Australia. Namun, berbeda dengan Uni Eropa, Australia tidak mengenal pajak pertambahan nilai, melainkan pajak konsumsi barang dan jasa (Goods and Services Tax; GST).

Data Statista pada 2017 menunjukkan, nilai total perdagangan on-line di Australia mencapai 22,3 miliar dollar AS. Dalam konteks global, ia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan nilai perdagangan on-line tertinggi di dunia.

Sementara berdasarkan data Ecommerce Foundation, setidaknya 65 persen warga Australia berbelanja secara on-line. Jumlah itu terbilang besar untuk negara dengan populasi 23 juta jiwa—jumlah yang tidak lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa.

Maka pada 21 Juni 2017, setelah melewati berbagai perdebatan dan penelitian, parlemen Australia akhirnya mengesahkan perluasan penerapan pajak barang dan jasa ke sektor jual-beli on-line barang dan jasa impor bernilai rendah (low value imported goods).

Aturan yang mensyaratkan penarikan pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai perdagangan on-line itu akan efektif diberlakukan Australia per 1 Juli 2018. Dalam regulasi tersebut, parlemen Australia menetapkan ambang batas bawah nilai transaksi jual-beli on-line yang akan dikenai pajak barang dan jasa sebesar 10 ribu dollar Australia.

Artinya, jual-beli barang atau jasa secara on-line, entah itu produk yang punya wujud fisik ataupun tidak, selama nilainya berada di atas 1.000 dollar Australia, maka perusahaan atau distributor penjual barang itu wajib menarik pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai transaksi.

Australia juga mewajibkan perusahaan-perusahaan e-commerce dengan nilai pendapatan di atas 75 ribu dollar Australia per tahun untuk melakukan registrasi ke kantor pajak Australia, serta wajib menarik pajak ke konsumen sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Australia.

Korea Selatan

Berbelanja on-line boleh dibilang telah mengakar sebagai gaya hidup masyarakat Korea Selatan. Hal tersebut terlihat dalam Global Connected Commerce Report 2016 yang dirilis oleh Nielsen.

Laporan itu mengungkap bahwa orang-orang Korea Selatan merupakan masyarakat yang paling sering berbelanja on-line, mulai dari pakaian (77 persen), perlengkapan rumah tangga (52 persen), makanan kemasan (51 persen), perlengkapan makeup dan perawatan tubuh (65 persen), dan sayur-mayur serta buah-buahan segar (37 persen).

Dari aktivitas itu, pada tahun 2017 Statista mencatat nilai transaksi perdagangan on-line di Korea Selatan mencapai angka 46,5 miliar dollar AS. Dan sejak 1 Juni 2015, pemerintah Korea Selatan memperluas cakupan pajak pertambahan nilai ke segmen perdagangan on-line.

Setiap perusahaan yang menjual barang di Korea Selatan, meski tidak membuka kantor cabang, tetap harus melakukan registrasi pajak pertambahan nilai ke dalam sistem pelayanan elektronik perpajakan negeri itu.

Korsel tidak memberlakukan ambang batas seperti Australia. Maka setiap perusahaan, berapa pun nilai transaksi mereka, wajib melakukan registrasi.

Semua penyerahan pajak di Korea Selatan oleh perusahaan asal negara mana pun harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, Won.

Korea Selatan benar-benar tidak mau kehilangan pemasukan pajak dari bisnis e-commerce. Regulasi pajak mereka menyebutkan gamblang bahwa apabila perusahaan tidak mempunyai perwakilan bisnis di Korsel atau aktivitas perdagangannya di negara itu adalah menjual barang-barang tanpa wujud fisik, maka perusahaan tersebut tetap dianggap berada di Korsel sehingga harus mengikuti regulasi pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Demikian pula jika penjualan produk-produk dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki perwakilan bisnis di Korea Selatan, maka perusahaan asal akan tetap dianggap berada di negara tersebut. Jadi, semisal Apple tidak mempunyai perwakilan di Korsel, setiap produk yang mereka jual di negara itu, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, akan tetap dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen dari yang dibayar konsumen.

Pajak pertambahan nilai itu harus dibayarkan tiap tiga bulan sekali ke Woori Bank, bank yang melayani perpajakan nasional Korea Selatan. Dan semua penyerahan pajak harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, won.

India

India menerapkan jenis pungutan lain di luar Pajak Penghasilan (PPh). India menerapkan Equalization Levy Rules (EQL). Berdasarkan sistem EQL, subjek pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap (BUT) subjek pajak luar negeri di India dikenai pungutan sebesar 6 persen dari nilai kotor yang dibayarkan atas transaksi antar bisnis (business-to-business) yang melebihi batas tertentu. Meskipun demikian, sistem ini memiliki kelemahan karena EQL dikategorikan sebagai PNBP, maka pengenaan pungutan EQL tidak bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, India juga menerapkan pungutan bagi jasa periklanan on-line yang dapat ditentukan di kemudian hari. Langkah ini dinilai bisa mengantisipasi penghindaran pajak.

Tiongkok

Tiongkok memiliki sistem perpajakan berdasarkan rentang waktu tertentu. Negara ini menerapkan jadwal pengenaan PPN terhadap beberapa barang yang dijual via e-commerce. Sebagai contoh, suatu barang akan dikenakan PPN 2 persen selama sekian tahun, sementara barang lain bisa dikenai PPN 5 persen dalam sekian periode. Pada akhirnya, seluruh barang ini akan berangsur mendapatkan nilai PPN 10 persen.

Zaman jelas berubah, dan perkembangan teknologi informasi niscaya mengubah cara-cara berbisnis. Salah satunya, transformasi bisnis retail dari konvensional (off-line) menjadi on-line yang mengandalkan jaringan internet.

Berbelanja on-line, dengan segala kemudahan yang melekat di dalamnya, telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di era digital. Nilai perdagangan on-line juga tak main-main besarnya. Menurut data Statista, portal statistik on-line dan riset pasar, hanya dalam waktu tiga tahun nilai perdagangan on-line meningkat hampir dua kali lipat. Dari 1,3 triliun dollar AS pada 2014 menjadi 2,29 triliun dollar AS pada 2017.

Tahun 2021, Statista memproyeksikan persentase nilai perdagangan on-line akan meningkat 246,15 persen hingga mencapai USD 4,5 triliun.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, konsumen mencari harga terendah. Ada gerakan akar rumput di masyarakat dengan jargon “Siapa yang Membuat Pakaian Anda?” dan barang daring lainnya, dan konsumen berduyun-duyun ke sana. Mereka ingin tahu siapa yang membuatnya, mengapa mereka berhasil dan konsumen di sana benar-benar terhubung dengan misi itu. Karena itulah alasannya kenapa Amazon demikian merajai pasar e-commerce di Amerika dan dunia, faktor kenyamanan dan kecepatan itulah yang dimiliki oleh Amazon.

Amerika Serikat sebagai pionir dari e-commerce menerapkan Internet Tax Freedom Act yang diawali tahun 1998 pada masa pemerintahan Bill Clinton dan telah diperpanjang beberapa kali hingga masa pemerintahan George W. Bush yang kemudian berlaku terakhir sampai dengan November 2014. Peraturan ini melarang pengenaan pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan e-mail. Namun demikian, semua ketentuan perpajakan bagi perdagangan konvensional berlaku sama untuk perdagangan melalui e-commerce.

Jepang

Jepang juga memperlakukan hal yang sama bahwa tidak ada pengenaan pajak yang baru bagi e-commerce dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perdagangan biasa. Untuk pengawasan kepatuhan pajak terhadap e-commerce, otoritas perpajakan di Jepang membuat suatu satuan khusus yang disebut dengan PROTECT (Professional Team for Ecommerce Taxation). Tim yang dibentuk pada setiap kantor wilayah ini “memburu” pelaku usaha e-commerce yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan dibentuknya satuan khusus ini, terbukti cukup efektif untuk mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara Jepang yang selama ini bersembunyi di balik bisnis e-commerce.

Demikian tadi ulasan tentang kebijakan-kebijakan e-commerce di beberapa negara besar dunia. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan aturan terkait e-commerce, meskipun PMK-210 tahun 2018 tentang pajak atas e-commerce yang sempat diundangkan kemudian ditarik lagi, mudah-mudahan itu bukan karena iklim perpolitikan dan ekonomi yang belum kondusif (antara April sampai dengan Mei 2019), melainkan lebih karena alasan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antarkementerian/lembaga.

Bagaimanapun, e-commerce masuk dalam road map yang disusun oleh negara ini melalui Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce). Pemerintah ingin memastikan pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan negeri ini.

Continue Reading

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( Bagian dua )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Baca Juga : Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 1 )

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 minggu ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 minggu ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 minggu ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News3 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News3 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News4 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News11 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Trending