Connect with us

Report

Pajak bukan Uang Nenek Moyang

Diterbitkan

pada

Penerimaan pajak menjadi kunci sukses pembangunan. Semua pihak harus terlibat melakukan perbaikan di sistem pajak. Mulai dari Wajib Pajak, instansi pajak, dan pengguna hasil pajak.

Pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar (77 persen) pemerintah untuk membiayai belanja negara. Namun, sampai saat ini tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Apalagi bila dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Karenanya, pemerintah berharap, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak semakin tinggi agar derap pembangunan di negeri ini kian cepat dan kesejahteraan ekonomi bisa terwujud.

Akhir Januari lalu, Majalah Pajak bertemu wicara dengan mantan Menteri Pertanian di era kabinet Gotong Royong, Bungaran Saragih. Ia setuju bahwa pajak memiliki peran besar sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Apalagi, pemerintah juga dituntut untuk bisa memenuhi kewajibannya untuk menyejahterakan rakyatnya. Artinya, jika sumber pembiayaannya terbatas, terbatas pula yang bisa dilakukan pemerintah.

Bungaran menilai, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan serta kemajuan bangsa dan negara. Agaknya masyarakat belum sadar sepenuhnya bahwa jika bangsa dan negara tidak maju, rakyatnya juga sulit untuk maju.

“Harusnya kita membantu diri sendiri dengan membantu bangsa dan negara. Sesudah kita bantu negara, bangsa akan lebih maju, maka opportunity juga akan lebih besar,” ujar Bungaran.

Sebab ketidakpatuhan lainnya, menurut Bungaran adalah masih adanya distrust pada institusi pengumpul ataupun pengelola hasil pajak. Pria kelahiran Pematang Siantar, 17 April 1945 ini menilai, masih adanya oknum Ditjen Pajak yang bermain dengan pajak, ditambah lagi, instansi pemerintah yang tidak menggunakan hasil pajak secara benar, efisien dan efektif.

“Power” ekstra instansi pajak

Guru besar emeritus Institut Pertanian Bogor ini berpendapat, keberanian pemerintah untuk mengubah Ditjen Pajak menjadi sebuah badan setingkat kementerian merupakan langkah yang paling ditunggu. Ditjen Pajak merupakan instansi yang langsung berhadapan dengan pembayar pajak, sehingga pengawasan penggunaan seharusnya bisa dilakukan oleh Ditjen Pajak, sekaligus bertanggung jawab langsung pada presiden.

“Kasihlah power dan keahlian lebih banyak pada orang-orang yang mengurus pajak ini, beri institusi yang lebih besar, setingkat menteri. Kepala pajak juga akan lebih berwibawa, jika pemakaian dana oleh kementerian tidak dipergunakan dengan efektif dan efisien, dapat memberi teguran langsung.”

Langkah tersebut harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem dengan merencanakan, melaksanakan, memonitor serta mengevaluasi jalannya pembangunan yang dibiayai dari pajak. Dengan adanya perbaikan tersebut, Bungaran berharap akan tumbuh saling kesadaran bersama.

“Instansi-instansi pengguna pajak harus sadar bahwa ini bukan uang nenek moyangnya, ini adalah jerih payah rakyat dalam bentuk pajak. Oleh karena itu, ia harus digunakan dengan cara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Kemudian pengumpul pajak juga begitu, harus kumpulkan dan salurkan dengan benar serta menjaganya jangan sampai bocor.”

Doktor lulusan North Carolina State University, Amerika Serikat (AS) ini menambahkan, Indonesia juga bisa belajar dari instansi pajak di negara Paman Sam. Di sana, kantor pajak merupakan instansi yang paling dihormati, sistem pajaknya pun dijamin tidak ada kebocoran atau kelalaian dari petugas pajak. “Makannya mereka maju, karena kesadaran pajaknya juga tinggi,” imbuhnya.

“Instansi-instansi pengguna pajak harus sadar bahwa ini bukan uang nenek moyangnya, ini adalah jerih payah rakyat dalam bentuk pajak.”

Komitmen patuh pajak

Bungaran pun mengakui, sebelum berangkat ke AS ia bukanlah Wajib Pajak (WP) yang patuh. Ia memiliki NPWP, tapi tidak bayar pajak. Seolah disadarkan oleh sistem instansi pajak di AS, sekitar tahun 1981 silam, setelah kembali ke Indonesia, ia lalu membenahi pembayaran dan berkomitmen melakukan pelaporan pajaknya dengan benar.

Kepatuhan yang ia pertahankan hingga kini itu menjadikan WP yang terdaftar di KPP Bogor ini menjadi salah satu WP teladan. Ia bahkan senantiasa mengajak kepada WP yang belum patuh membayar pajak agar melaksanakan kewajibannya. Langkahnya tak pernah berat ketika diminta berbagi cerita kepada WP lainnya. Menurutnya, sangat wajar apabila sebagai mantan penjabat tinggi negara, ia turut berbicara dan menyosialisasikan pengalaman perpajakannya dengan WP lain.

Saat berbicara dengan WP, peserta Program Amnesti Pajak periode pertama ini juga mengomunikasikan manfaat pajak dalam indikator mikro dan makro. Bahwa setiap tahun ada perbaikan dan perbaikan selalu dikaitkan dengan hasil pajak yang berasal dari uang WP.

“Kadang-kadang orang enggak lihat kaitannya antara pajak dengan hasil pembangunan. Padahal, pembangunan-pembangunan kita juga dibiayai dari pajak.”

Strategi lain yang ia usulkan untuk Ditjen Pajak ialah membuat semacam apresiasi untuk WP. Misalnya, pemberitahuan WP patuh atau pembayar pajak terbesar kepada khalayak, baik di satu kota, kabupaten, atau provinsi. Hal itu menurut Bungaran akan menumbuhkan motivasi di tiap WP untuk bisa membayar pajak lebih patuh atau lebih besar.

“Kalau yang ada saat ini mungkin hanya di acara saja, dan komunikasinya di luar orang tidak tahu. Harus sampai tahu. Itu baru komunikasi yang sukses,” tegasnya.

Bungaran yang masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia ini pun optimistis, dengan perluasan objek pajak, strategi komunikasi yang baik, serta pejabat-pejabat atau pengusaha yang bisa menjadi teladan pajak, sistem perpajakan akan menjadi lebih baik.

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Bangkit dan Tetap Pegang Janji

Diterbitkan

pada

Penulis:

Febriyawan Ekaputra Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment

Sempat lesu lantaran anjloknya penjualan di awal pandemi, pengembang ini bergairah kembali berkat komitmen menjaga kepercayaan konsumen—dan berkat insentif pemerintah.

 

Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun, terbukti membantu pemulihan sektor properti dan 174 industri turunannya. Apalagi, stimulus yang mulanya berlaku untuk masa pajak Maret sampai Agustus 2021 itu diperpanjang hingga Desember 2021.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 7 PMK 103/2021 menyebutkan bahwa konsumen dapat menikmati fasilitas PPN DTP 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga maksimal Rp 2 miliar, sementara rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar mendapat subsidi PPN 50 persen.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) mencatat, kebijakan tersebut mampu mendorong penjualan properti hingga 15 persen pada periode Maret hingga Mei lalu. Dengan adanya perpanjangan insentif hingga akhir tahun 2021, REI memproyeksikan pertumbuhan properti akan mencapai 20 persen.

Salah satu pengembang yang turut meraup berkah relaksasi pajak ini adalah PT Indonic Tangerang Investment. Perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok ini tengah mengembangkan Lavon SWANCITY, sebuah hunian eksklusif yang akan dikembangkan menjadi kota mandiri dan berlokasi di kawasan Tangerang New City, Cikupa, Banten.

Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment Febriyawan Ekaputra menuturkan, adanya relaksasi PPN DTP dan menurunnya tingkat kasus positif Covid-19 di Jabodetabek membawa dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Lavon SWANCITY. Ia menyebut, penjualan rumah tapak yang berhasil terjual sejak Maret hingga akhir Oktober hampir mencapai 200 unit.

“Kami sangat-sangat terbantu dengan adanya pemberian insentif PPN ini karena membuat masyarakat mulai tertarik kembali menggunakan dana yang ada untuk membeli rumah. Harapan kami, semoga terdapat insentif-insentif lain yang seperti ini yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Febri ini kepada Majalah Pajak di kantornya, Selasa sore (2/11).

Strategi bertahan

Febri mengutarakan, keadaan bisnis perusahaan di tahun pemulihan ini jauh lebih baik bila dibandingkan situasi pada tahun lalu saat daya beli masyarakat untuk membeli properti begitu lemah. Maklum, rumah merupakan produk yang akan dipakai dalam waktu jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan matang dan biaya besar.

“Memang dari segi cost kami tetap, cuma dari segi income kami enggak masuk. Pembelian rumah itu, kan, mayoritas dengan installment (cicilan) sehingga ada beda waktu secara pendapatan. Jadi, secara komersial di tahun 2018–2019 kami untung, sementara tahun 2020 kami loss,” ucapnya.

Tingkat penjualan rumah yang menurun drastis diperparah oleh perbankan yang lebih selektif memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR). Akibatnya, beberapa calon konsumen yang sudah berniat membeli tidak mendapatkan persetujuan, meski pihaknya telah membantu memberikan subsidi down payment (DP).

“Waktu itu memang ada beberapa customer yang ditolak approval-nya. Kami sudah memberikan DP subsidy untuk membantu proses ke bank, tapi konsumen ini tetap secara checking tidak lolos. Mungkin pihak bank memiliki standar khusus pada saat pandemi seperti ini, bisa dilihat dari background perusahaan apakah bisa on going atau tidak jadi bukan lagi hanya credit scoring,” tuturnya.

Jika keadaannya sudah begitu, perusahaan pun menerapkan posisi bertahan dengan cara efisiensi dan menjaga ketersediaan modal dan arus kas yang sehat. Menurutnya, perhitungan dan perencanaan yang tepat adalah kunci utama.

Selain itu, perusahaan juga harus memakai cara-cara yang inovatif untuk mendongkrak penjualan seperti mengadakan tur virtual rumah; memberikan promo menarik gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diskon biaya akad, dan keringanan lainnya; serta melakukan pemasaran yang menarik melalui media sosial Tiktok, Instagram dan YouTube. Ini bertujuan untuk mendekatkan dan memperkenalkan produk-produk rumah ke khalayak yang lebih luas.

Tepat waktu

Salah satu keunggulan pengembang ini adalah komitmen untuk menyelesaikan fase pembangunan hingga proses serah terima yang telah ditetapkan secara tepat waktu. Febri menilai, dengan tetap berfokus pada progres pengerjaan dan selesai sesuai jadwal akan menjaga kepercayaan para konsumen dan menjaga portofolio mereka.

Apalagi, konsumen juga akan lebih tertarik membeli rumah yang sudah ada fisik bangunannya. Jadi, calon konsumen tidak lagi diperlihatkan animasi atau gambar tiga dimensi saja, tetapi langsung ditunjukkan rumah mana yang akan ditempatinya jika jadi membeli.

“Lavon ini juga merupakan properti satu-satunya yang beriklan dengan foto rumah yang sudah jadi. Jadi, konsumen senang gara-gara barangnya itu sudah ada, langsung diperlihatkan. Setelah itu langsung bayar dan proses ke bank,” lanjutnya.

Secara general, Lavon SWANCITY merupakan proyek hunian yang dikerjakan sejak tahun 2015 dan dibagi menjadi tiga fase. Proyek pertama adalah Lavon 1 yang terdiri atas 7 klaster dengan total 2.700 rumah dan diluncurkan pada 2017.

Setahun setelahnya, fase kedua atau Lavon 2 dikembangkan dengan mengusung konsep two level infrastructure atau double decker. Tipe rumah ini memisahkan area lalu lintas kendaraan dengan area pejalan kaki, taman, atau tempat bermain.

Rumah dengan dua level lantai ini menempatkan akses kendaraan pada level bawah, sementara level atas difungsikan sebagai tempat aktivitas sosial para penghuni perumahan. Dengan begitu, anak-anak bisa bermain dengan leluasa dan aman, serta tersedia ruang terbuka hijau yang lebih luas.

Lavon 2 memiliki 1.600 unit rumah dan mulai diserahterimakan sejak April 2021. Selain memiliki konsep yang menarik, tipe rumah ini paling banyak diminati karena pembeli bisa mendapatkan relaksasi PPN 100 persen. Pasalnya, relaksasi ini hanya berlaku untuk unit yang sudah siap dihuni atau diserahterimakan.

“Di tahun 2020 kami fokus untuk penyelesaian pembangunan, sehingga pada tahun 2021 banyak unit yang sudah ready stock. Alhamdulillah, meskipun ada bencana pandemi, di sisi terangnya saat peraturan relaksasi PPN ini muncul, kami sudah siap unitnya,” ujarnya

Melihat mulai pulihnya penjualan di tahun ini, pengembang ini optimistis dapat menyelesaikan fase ketiganya, Daisan. Proyek hunian bergaya Jepang ini dikerjakan melalui joint venture bersama pengembang ternama asal Jepang Mitsubishi Estate Residence.

Patuh pajak

Ketepatan waktu juga diperlihatkan di sisi pemenuhan kewajiban perpajakan WP Badan ini. Menurut Febri, kepatuhan pajak sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan reputasi baik perusahaan dan akan membangun kepercayaan konsumen yang lebih baik.

“Kami memiliki pemahaman bahwa kepatuhan pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, manfaat atas pembayaran pajak yang kami lakukan akan kami rasakan manfaatnya secara tidak langsung,” ujarnya.

Untuk memastikan kepatuhan perpajakan terjaga dengan baik, perusahaan telah membangun tim internal yang kompeten, yang selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terus diperbarui pemerintah. Sementara dengan pihak eksternal, Febri juga menerapkan ketegasan yang tak bisa ditawar terkait penerapan pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan.

“Hal ini dikarenakan kami harus menjaga reputasi dan kepercayaan dari mitra kami. Intinya, baik kami dan vendor harus sama-sama comply.”

Hubungan dan pola komunikasi yang baik juga tercipta antara perusahaan dengan KPP Pratama Kosambi. Febri akui, pelayanan yang diberikan kantor pajak, baik secara formal melalui pelaporan SPT Masa Tahunan maupun informal dari sisi konsultasi, sangat membantu pihaknya melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dus, Febri merasa pembatasan-pembatasan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak membuat pelayanan yang diberikan KPP Pratama Kosambi menurun. Kepada pemerintah, Febri menaruh harapan agar relaksasi PPN DTP bisa diperpanjang dan tidak lagi memerlukan banyak data dalam implementasi aturannya. Ia berharap, di aturan perpanjangannya nanti, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR membuat aplikasi yang lebih sederhana dan mudah dipakai oleh pengembang untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

“Banyak dari kami yang masih awam dengan proses pendaftaran rumah serta kurangnya penyuluhan dari kantor pajak, sehingga menyebabkan terhambatnya proses tersebut. Pada saat peraturan perpanjangan insentif yang baru keluar, aplikasi SIKUMBANG masih belum mengakomodasi pelaporan data realisasi tersebut. Berselang sebulan kemudian (September) barulah ada tata cara dan update aplikasi yang lebih mudah dan simpel,” tandasnya.

 

Lanjut baca

Report

Membangun Rumah Pejuang Kemandirian

Diterbitkan

pada

Yudi Asmara Jaka Lelana Kepala KPP Pratama Kosambi

Melengkapi pengembangan arsitektur sistem teknologi perpajakan, KPP Kosambi memperkuat karakter kebangsaan kepada seluruh pegawai dan WP.

Ucapan “Selamat atas tercapainya 100 persen target penerimaan pajak KPP Kosambi” tersemat di papan karangan bunga yang berjajar rapi di pekarangan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kosambi (KPP Kosambi), Senin (25/10). Karangan bunga itu datang dari Kepala Kantor Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Paguyuban Eselon III Kanwil DJP Banten, Agung Sedayu Grup, dan lainnya. Memasuki TPT alias tempat pelayanan terpadu, di sisi kiri tertulis “Di Sini Rumah Kami. Rumah Para Pejuang Kemandirian Bangsa”.

Rumah itu digambarkan seperti istana kepresidenan dengan tiga fondasi, dua lapis plafon, lima pilar, dan satu atap. Fondasi pertama berisi nilai-nilai Kementerian Keuangan (integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan); fondasi kedua terpahat tagline Kosambi Juara (kompak, semangat, luar biasa, jujur, unggul amanah dan ramah). Fondasi ketiga berisi tema monev (monitoring dan evaluasi) berkelanjutan, yaitu ARMonDI (AR Monday Discussion), Ngopi Selasa (Ngobrol Pagi Selaraskan Asa), dan seterusnya. Lima pilar melambangkan fungsi dan tugas utama KPP, yakni pengawasan, pemeriksaan, penagihan/penilaian, penyuluhan, dan supporting. Sementara, di puncak segitiga tertera ultimate goal, yakni tercapainya target penerimaan.

Kepala KPP Kosambi Yudi Asmara Jaka Lelana menuturkan, rumah strategi merupakan core values, baik dari sisi pegawai maupun WP. Semua harus kompak meresapi dan menyadari bahwa semua memiliki peran sebagai pejuang kemandirian bangsa. Pegawai diharapkan memiliki loyalitas tinggi mencapai penerimaan dan WP menyadari perannya dalam berkontribusi untuk negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Selamat datang di KPP Kosambi. Di sini rumah para pejuang—pejuang kemandirian bangsa,” kata Yudi kepada Majalah Pajak, di ruangannya.

Konsep itu ia gagas sejak menakhodai KPP Kosambi pada tahun 2019. Menurutnya, tema ini menjadi sebuah pengikat, menumbuhkan keteladanan, semangat, dan gotong-royong kepada seluruh pegawai.

“Kalau kami tidak berjuang secara sungguh-sungguh, penerimaan bagaimana? Sementara negara membutuhkan pajak yang selama ini menjadi tulang punggung APBN. Pejuang mengandung makna yang sangat berarti bagi tanah air,” kata Yudi.

Salah satu tantangan kantor yang menginduk ke Kanwil DJP Banten ini adalah bagaimana menyelaraskan pola kerja lintas generasi, yakni generasi X (generasi kelahiran tahun 1965–1980), milenial (1980–1995), dan Z (1997–2000). Konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa dibangun untuk mengakomodasi pengembangan karakter lintas generasi itu.

Bagi Yudi, memperkuat karakter kebangsaan sangat penting. Apalagi, semua infrastruktur telah difasilitasi oleh Kantor Pusat DJP, mulai dari kegiatan seluruh proses bisnis mulai dari pengadministrasian internal, layanan, hingga pengawasan. Ada Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA); Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb); Aplikasi Portal DJP (Apportal); dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). DJP juga telah memiliki CRM alias compliance risk management untuk mengelola risiko kepatuhan WP.

Yudi memetakan komposisi pegawai dan menentukan pendekatan yang tepat buat mereka.

“Anak-anak generasi Z atau milenial ini pola pendekatannya harus berbeda,” ungkap Yudi. “Anak-anak ini perlu diberi tantangan dan kesempatan, diberikan ruang, diberikan apresiasi, bukan diatur. Kebetulan, anak-anak AR dan fungsional banyak di milenial. Untuk menyatukan semua generasi, pegawai harus punya jiwa dan karakter korsa (korps). Ikat dengan konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa. Penerimaan pajak kita akhirnya selalu tercapai.”

Implementasi

Konsep rumah pejuang mengandung proses bisnis yang meliputi penentuan pola, ritme, dan momentum. Yudi memberi contoh, untuk menuntaskan tindak lanjut 99 data pemicu, diperlukan penentuan pola kerja yang efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Namun, penentuan pola kerja itu dimusyawarahkan. Misalnya, 24 data terlebih dahulu yang akan dikerjakan tim. 24 data ini merupakan data konkret, yakni data yang tidak memiliki dispute antara fiscus dan WP. Setelah itu, muncullah ritme kerja melalui kesepakatan tenggat waktu penyelesaian (deadline). Pola dan ritme ini akan melahirkan kompetisi sehat antarpegawai. Kemudian, terciptalah momentum, yang merupakan fase evaluasi dan apresiasi kinerja pegawai.

“Dalam konsep rumah pejuang itu, intinya sebagai core values, persaingan sehat. Misalkan, ‘Oh, data teman sudah selesai lima, saya baru tiga. Oke, saya kejar.’ Semua pegawai akan semangat bertumbuh untuk bekerja optimal dengan alamiah. Kita sebagai pemimpin, jangan lupa memanfaatkan momentum itu dengan memberikan penghargaan. Ini penting sekali memberi apresiasi bagi pegawai,” kata Yudi.

Salah satu pilar utama Rumah Perjuangan Kemandirian Bangsa adalah ‘Strategi Pengawasan’, yang meliputi pembagian tugas AR strategis dan kewilayahan. AR strategis mengampu 528 WP, dengan masing-masing AR rata-rata mengawasi 58 WP. “AR strategis itu wajib mengenali Wajib Pajak. (Mereka) dipantau terus dan harus sudah di-visit,” jelas Yudi.

Masing-masing AR kewilayahan juga wajib melayani dan mengawasi 20 WP penentu penerimaan. Selanjutnya—barangkali berbeda dengan KPP lainnya—50 WP besar strategis ditangani langsung oleh kepala kantor.

“Saya yang mengelola, saya boleh menghubungi WP-nya. Karena kita ada dua sisi—sisi melayani karena kepala kantor langsung yang menghubungi dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak,” kata Yudi. “Ada teori tanah subur. Kalau dalam pertanian, lahan yang subur akan cepat menghasilkan dibandingkan dengan lahan tandus. Tanah yang tandus ini, mau dikasih pupuk, air, tetap saja hasilnya kurang. Teori yang sama kita gunakan juga untuk menangani WP besar. Yang punya potensi, punya kemampuan bayar yang tinggi, dan tentunya well-educated akan ditangani langsung oleh kepala kantor.”

Di samping itu, KPP juga memberikan apresiasi kepada WP yang kooperatif, patuh, dan berkontribusi besar bagi penerimaan. “Kita berikan pelayanan yang bagus, beri apresiasi, sehingga kepatuhan sukarelanya meningkat,” kata Yudi.

Di awal pandemi, sektor konstruksi turun 32 persen; pengolahan, 28 persen; perdagangan besar dan eceran, 16 persen. Barulah di tahun 2021, industri mulai bangkit. “Aktivitas produksi meningkat tajam sampai 48 persen, perdagangan besar naik 30 persen, konstruksi naik 26 persen, kegiatan jasa lain naik 38 persen,” sebut Yudi.

Kini, sektor properti menjadi penyumbang penerimaan terbesar tahun 2021 di KPP Kosambi, yakni sebesar 49 persen—tumbuh 24 persen dari tahun 2020. Kenaikan sektor properti yang terjadi justru di saat pandemi ini, menurut Yudi, terjadi karena adanya insentif PPN nol persen.

Tahun lalu, KPP Kosambi mencapai angka penerimaan Rp 3,2 triliun atau 107,57 persen dari target. Dan tahun ini, masih di bulan Oktober, target penerimaan Rp 2,03 triliun telah 100 persen teraih.

Lanjut baca

Report

Menguat, Deru Penjualan Roda Empat

Diterbitkan

pada

Penulis:

Masyarakat mulai terangsang kembali untuk belanja. Mazda menaikkan target penjualan dan merilis mobil-mobil baru idaman pelanggannya.

Industri automotif mulai pulih tahun ini, ditandai dengan naiknya angka penjualan mobil yang cukup menggembirakan dibandingkan tahun lalu. ASEAN Automotive Federation mencatat, selama Januari–Agustus 2021, Indonesia menjual 543 ribu mobil di dalam negeri, dengan jumlah produksi 792 ribu unit.

Jika dibanding periode sama pada tahun lalu, penjualan mobil di Indonesia melambung 68 persen, sementara angka produksi melonjak hingga 65,8 persen. Sedangkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan, sepanjang Agustus lalu penjualan mobil dari pabrik ke dealer (wholesales) sudah menyentuh level normal sebelum pandemi atau 83.319 unit—naik 123,5 persen secara year-on-year.

Gairah industri automotif tak terlepas dari membaiknya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diperpanjangnya relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk kendaraan bermotor hingga akhir 2021, diakui banyak pihak sangat membantu penjualan mobil.

Angin segar

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Distributor Eksklusif Kendaraan Mazda di Indonesia turut merasakan angin segar penjualan kendaraan roda empat di tahun ini. Anak usaha Eurokars Group ini dipercaya Mazda Motor Corporation menjadi agen tunggal dan distributor eksklusif Mazda di Indonesia sejak 1 Februari 2017.

Head of Tax Eurokars Group Nicholas Y. Bratadihardja mengatakan, meski mobil-mobil Mazda tidak tersentuh insentif PPnBM, penjualan mobil Mazda di tahun ini turut terkerek.

“Mazda memang tidak dapat fasilitas PPnBM dari pemerintah dibandingkan dengan produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Tetapi, somehow adanya insentif itu jadi merangsang masyarakat untuk belanja,” tutur Nicholas saat berbincang dengan Majalah Pajak di bilangan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (1/10).

Optimistis, Mazda pun meningkatkan target penjualan tahun ini hingga 4.000 unit, naik 1.500 unit dari penjualan di tahun 2020. Untuk mencapai target itu, PT EMI meluncurkan beberapa pembaruan spesifikasi terhadap all new CX-5, M6, CX-9, dan item teranyar CX-3 1.5 Ltr. Selain itu, untuk menyiasati pandemi, produk diperkenalkan lewat digital launching.

Alumnus Universitas Tarumanagara ini yakin meski penjualan Mazda tidak mengungguli penjualan merek lain yang lebih mainstream, Mazda telah punya pasarnya sendiri karena fokus pada produk premium.

Pajak impor

Nicholas mengemukakan, pihaknya masih menghadapi serangkaian tantangan terkait pandemi—kunjungan calon pembeli ke diler dan bengkel berkurang drastis, sehingga berdampak pada target penjualan EMI secara keseluruhan.

Tantangan lain pun ada, yakni seretnya pasokan chip semikonduktor—salah satu suku komponen penting pengontrol aneka fungsi mobil—sehingga pengiriman mobil tipe CX-3 ke Indonesia ikut terganggu. Padahal, CX-3 sekarang jadi andalan Mazda di Indonesia.

Selain itu, Nicholas juga menyoroti tingginya pungutan untuk kendaraan impor seperti Bea Masuk, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22. Pengenaan PPh Pasal 22 dengan tarif kisaran 5–10 persen, memaksa manajemen untuk menargetkan besaran laba bersih fiskal perusahaan setidaknya di kisaran 22–45 persen. Dan, menurut Nicholas, hal ini berat untuk dilakoni.

“Kami memahami fasilitas yang diberikan saat ini adalah salah satu upaya untuk menghargai investasi yang sudah ditanamkan di Indonesia dengan dipersyaratkannya kandungan lokal minimum. Namun, di pihak lain, hal ini juga menghambat investasi lain masuk ke Indonesia,” urainya.

Ia mengusulkan, agar pengenaan tarif tersebut dapat dikaji ulang dengan mengumpulkan kembali data yang komprehensif untuk mendapat gambaran besar tingkat laba industri kendaraan impor.

KPP baru

Wajib Pajak Badan ini baru dialihkan ke KPP Madya Dua Jakarta Selatan II sejak DJP membentuk 18 KPP Madya baru pada 3 Mei 2021. Pembentukan KPP baru ini, menurut Nicholas, merupakan strategi yang sangat efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena KPP Pratama dipaksa menyisir potensi belum tergali.

“Dibentuknya KPP Madya otomatis ‘memaksa’ KPP Pratama yang kehilangan WP-WP unggulannya mau enggak mau berusaha mencari potensi baru,” ucapnya.

Ia pun merasa, pelayanan yang diberikan KPP Madya ini semakin baik dan personal—sebagai konsekuensi jumlah Wajib Pajak yang lebih sedikit.

So far, pendekatannya sangat baik, dimulai dari undangan perkenalan dengan tim-tim dan pejabat di sana; serta bagaimana mereka mengomunikasikan peran, fungsi, dan tujuan yang akan mereka pakai dengan gaya milenial dan mampu memberikan kesan tidak hanya semata sebagai pelaksana tugas dalam menghimpun pajak, tetapi juga dapat bertindak selaku rekan kerja bidang usaha,” ujarnya.

Nicholas pun mengapresiasi inovasi pelayanan tanpa tatap muka yang mampu menanggapi dan menyediakan pelayanan terbaik selama pandemi ini. Di sisi lain, ia juga berharap agar DJP semakin mengembangkan kemampuan IT, karena ia kerap mengalami kendala server down atau layanan tidak tersambung dengan baik, yang mengganggu pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Untuk KPP Madya Dua Jakarta Selatan II, tentunya saya berharap dapat mempertahankan upaya dan semangat yang sangat baik dan dapat sukses menjadi salah satu penopang penerimaan yang sesuai dengan amanah, serta visi dan misi yang dikehendaki,” pungkasnya.

Lanjut baca

Populer