Connect with us

Benchmark

Pajak BBM Picu Kontroversi

Novi Hifani

Published

on

Kenaikan pajak BBM yang bertujuan untuk memerangi perubahan iklim justru memicu gelombang unjuk rasa warga Perancis.

Gelombang aksi demonstrasi melanda Perancis selama empat pekan berturut-turut sejak 17 November hingga Desember 2018. Penyandang tropi Piala Dunia 2018 ini dilanda aksi protes warganya atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menyulitkan kehidupan perekonomian mereka.

Pada Sabtu, 10 Desember 2018, sekitar 125.000 demonstran turun ke jalan dengan lebih dari 1.200 orang ditahan oleh aparat keamanan. Kota Paris menjadi lokasi yang paling parah mengalami kerusakan akibat aksi brutal para pendemo yang menghancurkan etalase-etalase toko, menjarah dan membakar sejumlah mobil.

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire melihat situasi ini sebagai “krisis” bagi masyarakat dan demokrasi. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi bencana bagi bisnis dan perekonomian negaranya. Demonstran menyuarakan penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar yang berdampak pada biaya hidup yang tinggi. Warga Perancis protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar diesel selama 12 bulan terakhir. Bahan bakar yang banyak digunakan oleh pengendara ini dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan jenis bahan bakar lain. Harga bahan bakar diesel telah naik 23 persen dan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menerapkan tambahan kenaikan pajak 6,5 sen pada bahan bakar diesel dan 2,9 sen pada bensin sejak 1 Januari 2018.

Presiden Macron berpandangan, pajak diesel perlu dinaikkan karena harga bahan bakar dunia melonjak. Terlebih lagi, pajak bahan bakar fosil perlu dinaikkan untuk mendanai investasi energi terbarukan.

Penghentian kenaikan pajak

Aksi unjuk rasa yang makin memuncak hingga mendesak Presiden Macron mundur dari jabatannya membuat Pemerintah Perancis mengambil kebijakan reaktif yakni menghentikan kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini akan menandai perubahan besar dalam kebijakan Presiden Macron selama 18 bulan kepemimpinannya. Penghentian ini belum dapat dipastikan apakah berlaku sementara atau akan mencabut seluruh kenaikan pajak karbon.

Langkah ini diharapkan dapat meredam gelombang unjuk rasa masyarakat yang merugikan perekonomian. Namun di sisi lain, pencabutan kebijakan ini akan menjadi langkah yang memalukan bagi Perancis di saat berbagai negara bertemu di Polandia untuk membahas upaya mengatasi dampak pemanasan global. Padahal sebelumnya Presiden Macron menyatakan bahwa pajak itu dibutuhkan untuk memerangi perubahan iklim.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Pajak Turis untuk Infrastruktur Pariwisata – Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Benchmark

Pajak Turis untuk Infrastruktur Pariwisata

Novi Hifani

Published

on

Pemerintah Selandia Baru menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang terus dikembangkan untuk mendatangkan devisa. Memiliki bentang alam yang asri, indah, dan menawan membuat negara yang berdekatan dengan Australia ini selalu ramai dikunjungi oleh jutaan wisatawan dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang datang ke negara tempat lokasi syuting film The Lord of the Rings dan The Hobbit ini menunjukkan tren yang terus meningkat.

Untuk mengembangkan sektor pariwisatanya, pemerintah setempat akan menerapkan pajak turis mulai pertengahan 2019. Jumlah pelancong yang terus meningkat memang berdampak positif terhadap perekonomian negara ini. Di sisi lain, kondisi ini ternyata juga memunculkan tantangan baru yang tidak mudah bagi pemerintah dalam mengatur gelombang wisatawan yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Menteri Pariwisata Selandia Baru Kelvin Davis mengungkapkan, infrastruktur pariwisata di negaranya kini nyaris tak bisa menangani ramainya pelancong yang datang.

Infrastruktur di area wisata ini dibayarkan oleh penduduk setempat lewat pengenaan pajak. Padahal, jumlah penduduk di wilayah tersebut terbilang sedikit

 Turis ramai, populasi sedikit

Jumlah populasi di Selandia Baru pada 2018 sekitar 4,9 juta jiwa. Sedangkan wisatawan yang berkunjung ke negara ini sebanyak 3,8 juta orang setiap tahun dan angkanya diperkirakan terus meningkat hingga 5,1 juta pengunjung di tahun 2024 mendatang. Jumlah wisatawan asing tersebut melampaui populasi penduduk saat ini yang hanya 4,93 juta jiwa.

Baca Juga : Pajak BBM Picu Kontroversi

Salah satu destinasi favorit yang selalu menarik untuk dikunjungi para wisatawan berada di kawasan dengan populasi penduduk yang rendah di Pulau Selatan Selandia Baru yaitu Gletser Franz Josef. Infrastruktur di area wisata ini dibayarkan oleh penduduk setempat lewat pengenaan pajak. Padahal, jumlah penduduk di wilayah tersebut terbilang sedikit. Oleh sebab itu, pemerintah akan menerapkan pajak terhadap turis sebesar 25–35 dollar Selandia Baru (Rp 244 ribu–Rp 341 ribu) pada kuartal II tahun 2019.  Pajak yang dipungut ketika turis mengajukan visa atau otorisasi perjalanan elektronik ini berlaku bagi seluruh turis dunia (termasuk turis asal Indonesia) kecuali turis asal Australia dan penduduk negara Kepulauan Pasifik.

Penerapan pajak turis ini diperkirakan dapat menambah pendapatan negara sekitar 60-80 juta dollar Selandia Baru dalam tahun pertama. Pemerintah akan memanfaatkan pendapatan dari pajak turis untuk pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur.

Continue Reading

Benchmark

Dahulu Terpuruk, Sekarang Terpandang

Novi Hifani

Published

on

Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan adalah pada pembangunan infrastruktur yang masif dengan dukungan teknologi canggih

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tergabung dalam G20 sebagai kelompok negara dengan penguasaan sektor industri yang mendominasi perekonomian dunia. Sebelumnya Negeri Ginseng ini pernah mengalami keterpurukan akibat Perang Korea tahun 1950 antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Di tahun 1960, Korea Selatan merupakan negara miskin yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai dan pendapatan per kapita hanya 79 dollar AS. Namun dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk bangkit keterpurukan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam menerapkan strategi industrialisasi berorientasi ekspor serta ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia, Korea Selatan mampu membalikkan keadaan dan mencapai kemajuan pesat di tahun 2012 dengan pendapatan per kapita mencapai 22.590 dollar atau naik sekitar 286 kali dalam kurun waktu 52 tahun.

Perkembangan industri Korea Selatan meliputi berbagai sektor yakni peralatan elektronik, tekstil, semikonduktor, kapal-kapal, baja , dan automotif. Saat ini, sektor industri inovatif lainnya juga mulai dijajaki yang meliputi nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, robotika, hingga proyek luar angkasa.

Membangun infrastruktur

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan adalah pada pembangunan infrastruktur yang masif dengan dukungan teknologi canggih.

Sejak era 1990-an, Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan skema public-private partnership (PPP) yang merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini turut berkontribusi dalam mengurangi beban anggaran pemerintah pada pembangunan infrastruktur sekitar 10, 7 persen per tahun. Di tahun 2013, skema ini telah mendanai sebanyak 662 proyek di berbagai sektor yakni jalan, jembatan, bandara, dan sistem pengelolaan air.

Landasan hukum yang kuat dan prosedur yang jelas menjadi faktor penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur di Korea Selatan. Penerapan PPP didasarkan pada beberapa landasan hukum yang menjabarkan secara rinci tentang arah kebijakan, proses pengadaan dan dukungan pemerintah, yakni PPP Act (Undang-Undang Kemitraan Pemerintah dan Swasta) beserta semua aturan pelaksanaannya.

Selain landasan hukum yang kuat, pembangunan infrastruktur juga didukung oleh institusi pemerintah yang profesional dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Kementerian Keuangan Korea Selatan bersama dengan Pusat Pengelola Kemitraan Pemerintah dan Swasta (PIMAC) menjadi institusi pemerintah utama dalam pelaksanaan PPP. Kemenkeu berperan dalam memberikan dukungan dari sisi kebijakan dan menyusun rencana dasar bersama PIMAC. PIMAC merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan riset kebijakan dalam pengembangan kemitraan.

 Pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai dukungan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur berupa pasilitas pembebasan lahan, subsidi untuk konstruksi, dan juga insentif pajak.

Insentif pajak

Pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai dukungan dan insentif dalam pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur. Dukungan yang diberikan berupa fasilitas pembebasan lahan, subsidi untuk konstruksi, dan juga insentif pajak.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan pemrosesan fasilitas jaminan proyek infrastruktur secara langsung pada swasta, melainkan dengan Korea Infrastructure Credit Guarantee Fund (ICGF) yang saat ini dikelola oleh Korea Credit Guarantee Fund.

Peran ICGF tidak hanya memberikan jaminan terhadap pinjaman, tapi juga jaminan atas penerbitan obligasi infrastruktur dan jaminan untuk utang swasta pemegang konsesi yang melakukan investasi awal dengan pinjaman dari lembaga keuangan. Adapun pemegang konsesi yang melakukan investasi awal (advance investment) adalah pihak yang ditugaskan untuk membangun proyek pemerintah dan melakukan konstruksi lebih cepat dari jadwal, serta yang dinilai perlu mendapat jaminan oleh Kementerian Keuangan Korea.

Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pencapaian Korea Selatan. Pada 2007, nilai ekspor Korea Selatan menduduki posisi terbesar ke-8 di dunia. Sedangkan nilai impornya berada di peringkat terbesar ke-11. Jika pada 1962 Produk Domestik Bruto hanya sebesar 2,7 miliar dollar AS, pada 2007 angkanya telah mencapai 969,9 miliar dollar AS.

Berdasarkan data tahun 2010, Korea Selatan berada di peringkat ke-36 dalam hal tingkat pengangguran, ke-19 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dan ke-31 dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Ekonomi berdasarkan data tahun 2010.

Continue Reading

Benchmark

Kala Minyak tak lagi jadi Primadona

Novi Hifani

Published

on

Di 2030 mendatang, Arab Saudi menargetkan bebas dari ketergantungan pada komoditas minyak.

Harga komoditas minyak global yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ikut berimbas pada turunnya pendapatan negara-negara di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah yang selama ini mengandalkan industri minyak, termasuk Arab Saudi. Menghadapi kondisi ini, otoritas setempat menempuh serangkaian kebijakan ekonomi.

Untuk pertama kalinya Pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang dan jasa sebesar lima persen yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. Sejumlah sektor usaha yang dikenakan PPN meliputi makanan, pakaian, tagihan listrik, perdagangan bensin dan solar, dan sewa kamar hotel. PPN juga dikenakan pada produk minuman ringan dan tembakau. Kebijakan ini diharapkan dapat menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan secara keseluruhan. Meski demikian, ada juga sejumlah bidang usaha yang tetap dibebaskan dari PPN, yakni transportasi umum, perawatan medis, dan layanan umum.

Selain Arab Saudi, sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerja sama Teluk seperti Kuwait, Qatar dan Bahrain juga telah menjajaki penerapan PPN yang rencananya baru akan diberlakukan pada 2019. Pemerintah Arab Saudi untuk saat ini hanya menerapkan PPN, sedangkan pajak penghasilan (PPh) belum ada rencana untuk dikenakan.

Sebelumnya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah mengingatkan negara-negara Teluk agar tak hanya mengandalkan penerimaannya dari industri minyak dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya untuk mengantisipasi guncangan ekonomi ketika harga minyak anjlok.

 

Peningkatan sektor nonminyak

Pada 1950, Arab Saudi sebenarnya telah menerapkan pajak personal, pertambahan nilai dan perusahaan untuk warga negara dan bukan warga negara. Aturan itu direvisi dan hanya dikenakan bagi warga asing. Pada 1975, negara berbentuk kerajaan ini akhirnya menghapuskan aturan pajak pendapatan bagi warga asing di saat harga minyak sedang tinggi guna mendorong kalangan ekspatriat untuk membantu pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan.

Sejak harga minyak global turun drastis pada 2014 hingga menyentuh angka kurang dari seratus dolar Amerika per barel , ekonomi Arab Saudi ikut terguncang. Harga minyak bahkan sempat menyentuh angka 29 dolar Amerika per barel setelah akhirnya mulai pulih dan naik kembali ke angka 55 dolar Amerika.

Sekitar 87 persen penerimaan negara ini bersumber dari sektor minyak dan menempatkan Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia. Menyadari ketergantungannya pada minyak akan berdampak buruk di masa mendatang, Kerajaan Arab Saudi menargetkan tahun 2030 bebas dari ketergantungan pada minyak. Pemerintah setempat merencanakan untuk meningkatkan pemasukan di sektor nonminyak hingga enam kali lipat pada 2030 dan menciptakan dana publik sebesar 1,9 triliun dolar Amerika untuk investasi di dalam dan luar negeri.

“Selain Arab Saudi, sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk seperti Kuwait, Qatar dan Bahrain juga telah menjajaki penerapan PPN yang rencananya baru akan diberlakukan pada 2019.”

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 minggu ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 minggu ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 minggu ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News3 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News3 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News4 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News11 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Trending