Connect with us

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Tax Light

Kebiasaan Baru

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi
Tidak mudah membuat Wajib Pajak percaya bahwa ‘pemaksaan’ perubahan kebiasaan mereka dalam melapor SPT Tahunan adalah demi kebaikan juga.

 

Majalahpajak.net-Mengubah kebiasaan bukanlah perkara gampang, apalagi kalau kebiasaan itu sudah berlangsung lama. Misalnya, tidak mudah mengubah kebiasaan berolahraga pagi menjadi malam atau sebaliknya. Tidak mudah pula mengubah makan buah sesudah makan menjadi sebelum makan. Dan tidak mudah pula mengubah kebiasaan lapor SPT Tahunan dengan e-SPT menjadi e-Form.

Sebagian memilih olahraga pagi demi udara segar dan vitamin D dari sinar matahari. Namun, sebagian lagi mungkin memilih olahraga di sore atau malam hari karena senggang. Mana yang lebih baik tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa waktu olahraga terbaik ditentukan oleh tujuan berolahraga itu sendiri.

Begitu juga dengan makan buah—mau sebelum atau sesudah makanan utama itu bergantung kepada buah yang dimakan dan kandungan yang terkandung di dalamnya serta kondisi tubuh masing-masing orang yang makan buah.

Baca Juga : e-Faktur, Inovasi DJP untuk Menekan Penyalahgunaan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak

Profesor Ilmu Olahraga Terapan Lara Carlson, Ph.D mengatakan olahraga pagi bermanfaat menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan. Sedangkan olahraga malam hari menurut ahli kesehatan Dr. Michael Triangto, SPKO lebih efektif untuk pembentukan otot.

Sementara, makan buah, menurut pakar gizi, dianjurkan sebelum makan utama agar nutrisi buah diserap tubuh dengan lebih baik, dengan syarat tidak ada masalah dengan lambung. Yang sedang diet bisa menerapkan cara ini karena buah membuat cepat kenyang. Namun sebaliknya, jika memiliki masalah dengan sistem pencernaan, dianjurkan makan buah setelah makan agar tidak menaikkan asam lambung.

Bagaimana dengan kebiasaan lapor SPT Tahunan? Aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk “.csv”) sudah menemani Wajib Pajak sejak tahun 2004 dan pasti sudah dirasakan nyaman untuk digunakan, sementara aplikasi e-Form baru digunakan mulai tahun 2016—masih terasa seperti aplikasi baru. Setelah hampir 20 tahun menggunakan aplikasi e-SPT tentu ada rasa enggan beralih ke e-Form yang ternyata tidak dapat dihindari.

Tanggal 15 Februari 2022 diumumkan bahwa DJP akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap, diawali dengan penutupan untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 pada 28 Februari 2022, pukul 16.00 WIB. Itu harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan.

Selanjutnya aplikasi e-Form diharapkan menjadi pilihan yang lebih menarik karena sudah tersedia untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 dan memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring. Wajib Pajak yang kerap menggunakan “fitur impor” yang ada dalam aplikasi e-SPT tidak perlu khawatir karena dalam aplikasi e-Form pun sudah tersedia, hanya perlu diperhatikan ukuran maksimal file yang diunggah.

Baca Juga : Cara Membuat Laporan Pajak yang Baik dan Benar

Sejak tahun 2019 aplikasi e-Form telah menyediakan formulir SPT Tahunan yang dapat diisi dalam bentuk portable document format (.pdf) sehingga jadi lebih mudah untuk diunduh dan diunggah kembali untuk pelaporan secara daring. Berurusan dengan file pdf memang perlu memasang aplikasi Acrobat DC Reader. Namun, ini hal mudah karena Wajib Pajak umumnya sudah akrab dengan aplikasi pembaca pdf yang lazim dipakai oleh banyak instansi dan organisasi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk mengisi e-Form, Wajib Pajak harus menggunakan Acrobat DC Reader 32-bit.

Mengubah kebiasaan olahraga dan makan buah yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kondisi tubuh seseorang bisa dilakukan dengan memberi motivasi bahwa perubahan itu demi pilihan yang lebih baik. Namun bagaimana dengan pengalihan e-SPT ke e-Form yang bukan pilihan—karena kanal e-SPT ditutup secara permanen— meskipun tentu saja ini diambil demi menjaga kualitas data menjadi lebih baik?

Percayalah, peralihan ke aplikasi e-Form mulai pelaporan SPT Tahunan Tahun 2021 ini di samping demi kualitas data yang lebih baik juga demi kebaikan WP secara umum. Kali pertama kadang ditemukan kendala, kurang ini dan kurang itu, tapi kali berikutnya akan lebih lancar dan selanjutnya menjadi kebiasaan.

Lanjut baca

Tax Light

Niat Tulus

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Adakah yang bikin NPWP karena dengan tulus hati ingin berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak?

 

Majalahpajak.net-Segala sesuatu yang dilakukan seseorang tergantung pada niatnya, dan yang namanya niat itu tidak terlihat karena niat merupakan perkara hati. Jika baik niat seseorang maka kebaikanlah yang akan ia dapatkan.

Rasanya kita semua mendapatkan ajaran tersebut dari berbagai pelajaran, baik saat kita belajar agama, etika, bahkan ekonomi. Misalnya saja seseorang yang niat menabung untuk membeli kendaraan pribadi sebelum melangsungkan pernikahan tentu tidak akan mudah tergoda membelanjakan uangnya untuk kepentingan lain seperti maksibar (makan siang bareng) atau sekadar hang out bersama teman-teman. Dia akan mencoba untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurungkan niatnya.

Berbicara tentang niat, kira-kira apa niat calon Wajib Pajak ketika mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Ada yang menjawab untuk mencari pekerjaan, diharuskan oleh bagian gaji kantor, untuk pembukaan rekening bank, akan mengajukan permohonan kredit, dan seterusnya. Namun, adakah yang dengan tulus hati memiliki niat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak? Hmmm, sungguh niat yang sangat mulia.

Bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi tapi butuh waktu panjang untuk dapat mendapatkan tingkat kesadaran pajak seperti itu. Perlu dilakukan edukasi sejak dini tentang pajak dan manfaatnya agar kesadaran pajak tertanam sebelum seseorang menjadi Wajib Pajak. Suatu tugas berat yang harus terus dilakukan dan diperbaiki terus cara penyampaiannya agar sesuai dengan kebutuhan dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya jabatan baru pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak yang memiliki tugas utama untuk melakukan edukasi perpajakan semoga dapat mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Baca Juga : DPR: “Tax Amnesty” Bangun Rekonsiliasi

Kisah tentang niat baik itu juga dapat kita terapkan pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sedang berlangsung saat ini dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Bisa dibilang enam bulan adalah waktu yang singkat bagi Wajib Pajak untuk memutuskan apakah akan berniat jujur tentang pelaporan hartanya, kemudian memilih cara yang paling tepat untuk mengungkapkan kejujurannya. Bahkan mungkin sampai mempertimbangkan untung ruginya dan mencari cara agar kalaupun terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kekurangannya itu pun seminimal mungkin.

PPS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.

Walaupun tertera kata sukarela di sana, kita berharap tidak ada kata lupa yang akan muncul di kemudian hari. Cukup tax amnesty saja yang menyingkap harta yang lupa dilaporkan. Kalau lupa berkali-kali itu namanya kebiasaan. Sangatlah tepat kalau ada orang bijak yang menyampaikan, “Ketika niat baik telah muncul maka butuh dikuatkan dan dikukuhkan, jika tidak, niat baik itu tak ubahnya lintasan keinginan yang muncul sejenak lalu lenyap kemudian.”

Sebagai pengingat saja, DJP saat ini sudah memiliki banyak data sebagai hasil Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information-AEoI) berupa data keuangan baik kas maupun setara kas dari berbagai lembaga keuangan. Selain itu, DJP juga mendapatkan data dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak ketiga lainnya tentang berbagai bentuk harta bersih Wajib Pajak.

Baca Juga : Ajak Taat Sama-Sama

Seluruh data yang telah terkumpul tersebut tentunya disandingkan dengan data pada SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak. Sebagian data sudah terklarifikasi dan dilaporkan Wajib Pajak tetapi masih ada juga yang belum. Nah, yang belum inilah yang menjadi sasaran PPS. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ikuti PPS, kuatkan niat baik untuk menuai kebaikan.

Lanjut baca

Populer