Connect with us

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Tax Light

TAM

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

 

Saat ini, data profil WP masih tersebar, belum terintegrasi. Kelak, semua semua informasi yang relevan akan didapat secara “real-time”, demi kepentingan WP dan petugas pajak.

 

Majalahpajak.net – Upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) terus dilakukan. Saat ini, umumnya WP masih mengeluhkan petugas pajak yang kurang responsif; tidak mengangkat telepon; tidak menjawab secara langsung, bahkan terkadang mengalihkan telepon ke petugas lain karena yang bersangkutan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

Keluhan semacam itulah, antara lain, yang hendak dijawab lewat reformasi di bidang teknologi informasi melalui pembangunan Taxpayer Account Management (TAM) yang akan berlaku aktif mulai 1 Januari 2024.

TAM merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan yang disediakan untuk tiap WP. Seluruh WP, baik Orang Pribadi maupun Badan akan mendapatkan satu akun elektronik WP yang dapat diakses oleh WP/Kuasa WP dengan menggunakan NIK atau NPWP yang telah dimiliki oleh WP.

Baca Juga: Momentum Kerja Rampak dan Serentak

Selain berisi profil WP, TAM juga mencatat transaksi perpajakan yang terkait dengan pendapatan, kelebihan pembayaran pajak, piutang pajak, potensi pendapatan, dan realisasi potensi pendapatan tiap WP yang berasal dari dokumen sumber terkait yang diperoleh melalui pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Pencatatan transaksi perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi manajemen.

Untuk menyajikan profil WP dilakukan serangkaian proses pengumpulan data dan/atau informasi perpajakan yang terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan setiap WP. Data dan/atau informasi ini berasal dari setiap proses bisnis perpajakan yang relevan dan disajikan dalam satu tampilan sistem agar memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi perpajakan WP, mencakup data keuangan dan data nonkeuangan.

Data keuangan akan ditampilkan dalam Buku Besar Wajib Pajak (Taxpayer Ledger) yang berisi rincian transaksi seperti nilai kurang bayar/lebih bayar SPT, nilai ketetapan pajak (SKP, STP, produk upaya hukum), nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta seluruh pembayaran pajak yang telah dilakukan WP. Sedangkan data nonkeuangan berisi data registrasi, kasus yang masih aktif terkait layanan perpajakan dan sertifikat perpajakan yang masih aktif. Seluruh informasi ini ditampilkan secara ringkas dalam profil WP yang disajikan untuk sisi WP atau Kuasa WP melalui Portal Wajib Pajak.

Portal WP dibangun tidak hanya sebagai sarana bagi WP/Kuasa WP untuk mengakses profil WP yang memuat ringkasan informasi terkini dan menyeluruh mengenai hak dan kewajiban perpajakan tetapi juga untuk tujuan lain. Melalui portal ini WP dapat mengajukan layanan perpajakan seperti pelaporan SPT, pembuatan kode billing, dan layanan perpajakan lainnya. Dokumen resmi perpajakan (sertifikat perpajakan, imbauan perpajakan, dan produk hukum) juga akan disediakan dalam portal WP. Pada saat jatuh tempo pembayaran dan pelaporan WP juga menerima notifikasi terkait hak dan kewajiban perpajakannya dalam portal tersebut. WP yang memerlukan pengetahuan tertentu dapat mengakses materi edukasi perpajakan di portal ini.

Saat ini, data profil WP masih tersebar dan belum terintegrasi dalam satu aplikasi. Selain itu, aksesnya masih terbatas pada petugas tertentu sehingga menghambat petugas yang melakukan kontak dengan WP untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan diperlukan oleh WP secara real time.

Baca Juga: Kenyamanan dan Pengawasan 360 Derajat

TAM diharapkan menjadi solusi yang dapat membantu WP untuk mengetahui kondisi terkini terkait hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk jumlah kewajiban/utang pajak dan hak kelebihan pembayaran pajak secara transparan dan aktual. WP tidak lagi perlu menelepon untuk mengetahui proses permohonan layanan administrasi perpajakan yang sedang diajukannya—mereka cukup melacak proses permohonannya lewat portal WP.

TAM untuk pelayanan yang lebih baik.

Lanjut baca

Tax Light

Konsekuensi Sebuah Pilihan

Diterbitkan

pada

 

Konsep pelayanan prima ternyata harus terus-menerus disesuaikan dengan kemajuan teknologi.

 

Majalahpajak.net – Ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dirancang sedemikian rupa agar Wajib Pajak mendapatkan layanan prima. TPT ini dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, koneksi internet, stopkontak, dan lain-lain.

Namun kenyamanan tersebut tidak membuat semua Wajib Pajak yang datang ke kantor pajak berpakaian rapi, memakai sepatu mengkilat, dan membawa gawai kekinian untuk melaporkan kewajiban perpajakannya atau melakukan konsultasi. Masih ada yang datang ke TPT bukan hanya untuk mendapatkan layanan tetapi sekaligus untuk mencari udara sejuk di ruang ber-AC yang dilengkapi dengan koneksi internet gratis plus minuman atau hidangan cuma-cuma.

Tampaknya, konsep pelayanan prima harus disesuaikan lagi dengan kemajuan teknologi. Kenyamanan ruang layanan mungkin menjadi tidak relevan setelah berbagai layanan dialihkan ke sistem elektronik. Peran frontliner semakin berkurang dan beralih ke back office.

Konsep pelayanan prima tentunya tetap pada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tertentu untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelanggannya mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Pada awal tahun 2000-an, konsep yang populer dalam pelayan prima adalah menyelaraskan konsep attitude, attention, action, ability, appearance dan accountability. Beberapa konsep tersebut bergeser pengertiannya pada saat layanan sudah diberikan secara elektronik. Ketika pelayanan diberikan secara elektronik maka teknologi informasi mendapatkan peran utama dalam implementasinya sampai dengan penilaiannya.

Baca Juga: 63 Unit Kerja DJP Raih Predikat Zona Integritas WBK/WBBM

Jumlah layanan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat. Pandemi Covid-19 ikut berkontribusi dalam peningkatan jumlah layanan elektronik ini. Pembatasan pergerakan selama masa pandemi memaksa DJP meningkatkan layanan elektroniknya baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pemberian layanan secara elektronik adalah suatu keniscayaan, tidak hanya untuk organisasi swasta tetapi juga untuk kementerian/lembaga pemerintah. DJP dengan program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berusaha untuk membangun suatu sistem aplikasi yang sarat dengan penyediaan layanan secara elektronik. Tentunya banyak yang menyambutnya dengan penuh harapan bahwa kualitas layanan akan meningkat dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan.

Tidak semua layanan elektronik ditempuh melalui proses yang sepenuhnya elektronik. Contohnya, layanan pendaftaran NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-registration. Meskipun Wajib Pajak mendapatkan secara langsung NPWP-nya, sebetulnya masih ada proses validasi data yang dilakukan di back office TPT. Bila proses validasi data ini gagal, NPWP yang sudah diperoleh berpotensi menemui kendala saat digunakan. Kendala seperti ini dapat terjadi bila Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami proses pendaftaran NPWP, atau bisa juga karena ia hendak memanfaatkan celah yang masih ada pada sistem ini.

Reaksi Wajib Pajak saat dihadapkan dengan kendala di atas juga bermacam-macam. Ada yang menerima penjelasan mengenai kegagalan validasi data, ada pula yang mengajukan keluhan atas layanan yang diberikan.

Baca Juga: Pelayanan Dongkrak Kepatuhan

Dalam pelayanan secara elektronik, keluhan tidak lagi tentang penampilan petugas atau sarana dan prasarana ruang TPT, melainkan lebih tentang respons yang harus diberikan agar pelanggan puas. Itu berarti bidang kehumasan harus bekerja lebih keras untuk menampilkan citra organisasi yang telah memanfaatkan teknologi informasi diiringi dengan bidang edukasi yang harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas.

Apabila disampaikan secara langsung, ketidakpuasan Wajib Pajak tentu akan lebih mudah ditanggapi. Namun, bila ketidakpuasan itu diungkapkan di ruang publik melalui media sosial, maka taruhannya adalah citra organisasi.

Yakinlah bahwa setiap orang selalu memiliki pilihan, keputusan untuk memilih ada pada masing-masing pengguna layanan, dan untuk setiap pilihan tentunya ada konsekuensi masing-masing.

 

Lanjut baca

Tax Light

Belajar Siap Bayar Pajak

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

Lebih dari sekadar menanamkan nilai penting pajak, edukasi pajak hendaklah menyasar “future taxpayers” untuk benar-benar menjadi pembayar pajak yang punya komitmen kuat kepada negara.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Amsal, murid kelas 6, ingin membanggakan orang tua, membanggakan negara, menjadi pengusaha sukses, bupati, atau gubernur. Ia belajar penuh semangat, karena di sekolahnya yang bersih dan gratis itu ia mendapat teman sekaligus menimba ilmu dari guru-gurunya yang baik.

Ya, semoga, dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan itu, cita-cita luhur Amsal terwujud. Namun, di sisi lain, kita juga harus memberi Amsal pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh rakyat, pemerintah memerlukan dana, dan dana itu didapat dari pajak. Untuk itulah kegiatan Pajak Bertutur hadir: membuka cakrawala pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak bagi pelajar dan mahasiswa.

Dari wilayah barat Indonesia, KP2KP Sigli memilih SMA Negeri 3 Unggul, Sigli, Aceh sebagai lokasi Pajak Bertutur 2022. Di sana, Azatila dan Alifia mengatakan bahwa Pajak Bertutur menumbuhkan citra bahwa pajak dekat dengan siswa dan membuat generasi milenial lebih paham pentingnya pajak.

“Kakak-kakak dari kantor pajak sangat baik dan ramah, kreatif dan seru, dan sangat mudah dipahami ketika menjelaskan materinya,” ujar mereka.

Baca Juga: “Passion” Lama Bersemi Kembali

Di wilayah timur Indonesia, KP2KP Teminabuan memilih Rumah Belajar Cendrawasih di Sorong Selatan, Papua Barat. Kolaborasi KP2KP dan Rumah Belajar Cendrawasih mewujudkan keinginan anak-anak di pelosok Teminabuan untuk memperoleh pendidikan meskipun dengan keterbatasan fasilitas belajar. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya disampaikan di alam terbuka sambil duduk dan bermain di atas rumput.

Di MAN 1 Sula, Maluku Utara, Tajudin Galela, salah seorang siswa peserta Pajak Bertutur 2022 yang dilakukan oleh KP2KP Sanana menyampaikan kebahagiannya setelah kegiatan belajar pajak yang diselingi permainan.

“Kita jadi paham bahwa pajak penting karena kalau tidak ada pajak, tidak ada pembangunan jalan. Karena itu, kita harus belajar agar siap bayar pajak,” ujar Tajudin.

Keseruan dan antusiasme peserta Pajak Bertutur 2022 di SMA Negeri 1 Siak yang menjadi lokasi terpilih KP2KP Siak Sri Indrapura membuat Jefrinaldi, Sang Kepala Kantor “merinding” ketika menyaksikan penampilan peserta mengikuti aneka lomba di acara Pajak Bertutur tersebut. Ibu Nila Kusumawati, mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Riau, berharap kegiatan serupa dilaksanakan di kabupaten-kabupaten lainnya.

Dalam Rencana Strategis DJP ditetapkan bahwa peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dilakukan melalui program edukasi yang efektif. Selain melalui kegiatan Pajak Bertutur, salah satu program pengembangan layanan edukasi yang memiliki urgensi kebutuhan cukup tinggi adalah pemutakhiran situs www.edukasi.pajak.go.id.

Situs www.edukasi.pajak.go.id merupakan salah satu kanal resmi milik DJP yang difokuskan untuk edukasi perpajakan. Pemanfaatan laman ini dinilai belum optimal apabila dilihat dari jumlah pengunjungnya dan juga konten yang dimuat di dalamnya. Padahal, laman tersebut merupakan pintu gerbang edukasi untuk seluruh masyarakat. Di sana, berbagai materi—yang sangat bermanfaat bagi para future taxpayers—dapat dipergunakan untuk kegiatan inklusi kesadaran pajak mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Baca Juga: Manfaatkan PPS Sebagai Win-win Solution

Hadirnya teknologi informasi di era digital memunculkan tantangan baru terhadap kegiatan edukasi kesadaran pajak. Kreativitas dan inovasi kian perlu dilibatkan dalam penyusunan strategi edukasi. Kanal-kanal edukasi harus memadai dan sesuai perkembangan zaman. Dan pada akhirnya, edukasi pajak hendaklah bukan sekadar menyampaikan informasi perpajakan dan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak, menanamkan komitmen yang kuat untuk turut serta membiayai belanja negara dan bahkan menghapus masalah penghindaran pajak.

Pajak Bertutur tahun 2022 dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak secara serentak di seluruh indonesia dengan melibatkan Kantor Pusat DJP, 34 Kantor Wilayah DJP, 352 Kantor Pelayanan Pajak, 202 KP2KP. Sebagai salah satu bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak, kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan secara berkesinambungan sejak 2017.

Lanjut baca

Populer