Connect with us

Opinion

P3P, Respons untuk Tantangan Perpajakan Global

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

P3B dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan pajak yang adil di yurisdiksi mitra perjanjian.

Ketika komunitas otoritas pajak fokus membahas aspek perpajakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi lintas yurisdiksi (crossborder transactions) termasuk dampak Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dan transaksi ekonomi digital serta pembagian hak pemajakan secara adil, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (disingkat P3B) merupakan salah satu alternatif solusi dan instrumen yang relevan untuk digunakan merespons tantangan global saat ini.

P3B merupakan perjanjian perpajakan bilateral yang mengatur pembagian hak pemajakan (division of taxing rights) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk (residence tax) dari salah satu atau kedua negara mitra perundingan (both contracting states) dengan tujuan menghindari pengenaan pajak berganda (double taxation). Selanjutnya, jenis-jenis penghasilan yang diatur adalah penghasilan tertentu (misalnya penghasilan modal, transportasi laut dan udara pada jalur internasional, capital gain, harta tak gerak dan pekerjaan) dan laba usaha (business profits). Ibaratnya sebuah mata uang koin, manfaat P3B dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.

Bagi investor, P3B merupakan salah satu paket insentif pajak yang dapat dinikmatinya di era globalisasi, karena dapat memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan perlakuan pajak yang adil (non discrimination) di yurisdiksi mitra perjanjian (treaty partners). Bila investor mendapat perlakuan pajak tidak adil ataupun yang bertentangan dengan spirit P3B, misalnya dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B atau timbul status penduduk rangkap (dual resident status) yang dapat mengakibatkan pengenaan pajak berganda, maka permasalahan tersebut dapat dibahas dan diselesaikan melalui meja perundingan yang sering disebut Mutual Agreement Procedure (MAP).

P3B juga memberikan manfaat lainnya kepada investor berupa penghindaran pengenaan pajak berganda (double taxation avoidance), dengan mengatur tata caranya berupa penerapan metode pembebasan (exemption method) maupun metode kredit pajak (credit method). Pada umumnya yuridiksi yang menerapkan worldwide income akan menggunakan metode kredit untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Sebaliknya bagi yurisdiksi yang menerapkan territorial income akan menggunakan metode pembebasan. Selain itu, corresponsding adjustment dapat dilakukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda apabila ada koreksi pajak dari hasil pemeriksaan karena transfer pricing.

Investor juga dapat menikmati penghematan cash flow karena jumlah pajak yang dilunasi di muka (prepaid tax) sesuai P3B lebih kecil dari pajak yang seharusnya terutang berdasarkan regulasi domestik di yurisdiksi sumber. Misalnya, atas penghasilan pasif berupa dividen, royalti dan bunga dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak sesuai regulasi domestik di yurisdiksi sumber. Bahkan laba usaha yang timbul tidak dipajaki di yurisdiksi sumber bila tidak ada BUT.

Bagi otoritas pajak, P3B merupakan pedoman dalam mengadministrasikan penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan yang timbul dari transaksi lintas yuridiksi, termasuk bila timbul sengketa pajak (tax dispute). Selain itu, P3B memfasilitasi sesama otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi tentang transaksi lintas yurisdiksi berupa jenis transaksi, volume maupun besarannya melalui mekanisme pertukaran informasi (exchange of information) secara otomatis, permintaan maupun spontan. Sehingga transaksi tersebut menjadi jelas dan transparan bagi otoritas pajak, serta berguna untuk melindungi basis pemajakannya dari praktik BEPS.

Sehubungan makin marak dan canggihnya praktik BEPS yang dipicu oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, P3B yang berlaku saat ini perlu dilakukan amandemen dan standardisasi untuk melindunginya dari praktik treaty abuse yaitu penyalahgunaan manfaat P3B misalnya treaty shopping. Saat ini lebih dari 5000 P3B dalam proses amandemen melalui mekanisme Multilateral Instrument berdasarkan Paket BEPS ke-15. Selain itu, ketentuan BUT perlu disesuaikan dengan hasil konsensus global untuk merespons dampak disrupsi dari digital. Kebutuhan perubahan P3B diperlukan untuk menjaga efektivitas P3B dalam menyelesaikan tantangan perpajakan dunia saat ini.-John Hutagaol

Opinion

Makna Apresiasi dan Penghargaan untuk Wajib Pajak

Sejar Panjaitan

Published

on

Foto: Ilustrasi

Penulis: Aditya Wibisono

 

Untuk ketiga kalinya, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar memberikan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak atas kontribusi mereka dalam pencapaian target penerimaan di tahun 2018. Apa arti pentingnya?

 

Tanggal 13 Maret 2019 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar untuk ketiga kalinya sejak tahun 2016 menyelenggarakan acara Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak. Uniknya, tahun lalu acara ini juga dilaksanakan pada 13 Maret. Walaupun tanggalnya sama, perbedaan dan perbaikan tentu dilakukan. Tahun ini kami memilih judul “Sinergi Wujud Cinta Negeri” untuk menggambarkan pentingnya sinergi antara Wajib Pajak dan DJP sebagai mitra untuk bersama-sama membangun bangsa sebagai manifestasi kecintaan kita terhadap negeri.

Yang membanggakan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan berkenan hadir dan memberikan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Didampingi oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar, Mekar Satria Utama dan juga masing-masing kepala KPP yang Wajib Pajaknya menerima penghargaan, Sri Mulyani, Robert Pakpahan, dan Mekar Satria Utama mendatangi satu per satu para Wajib Pajak yang berbaris di atas panggung untuk memberikan plakat dan piagam penghargaan

Adapun jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan penghargaan sebanyak 30 yaitu 6 (enam) Wajib Pajak Badan dari masing-masing KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat serta 6 (enam) Wajib Pajak Orang Pribadi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat. Para Wajib Pajak ini mendapatkan penghargaan atas kontribusi mereka dalam pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di tahun 2018.

Selain kontribusinya terhadap penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2018, penghargaan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak tersebut patuh terhadap peraturan perpajakan dan juga responsif dalam memenuhi permintaan data sehubungan dengan penggalian potensi di KPP masing-masing. Selain itu, apresiasi juga diberikan karena sinergi dan dukungan Wajib Pajak terhadap program-program DJP seperti integrasi data dan pertukaran data Wajib Pajak di tahun 2018.

Acara ini selalu menarik perhatian karena para Wajib Pajak yang datang dan menerima penghargaan adalah para Wajib Pajak besar yang sudah dikenal luas sebagai tokoh masyarakat. Penghargaan tersebut menunjukkan bukti bahwa sebagai mereka tidak hanya sukses dikenal sebagai figur atau pengusaha tapi ternyata juga patuh terhadap peraturan perpajakan.

Sebenarnya, seberapa penting pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak ini dilakukan? Dan, bukannya seharusnya seluruh Wajib Pajak diberi apresiasi karena telah membayar pajak? Memang betul bahwa Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak selalu berterima kasih kepada seluruh Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Bahkan, Presiden dan Menteri Keuangan terus mendukung program reformasi perpajakan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang lebih baik dalam melayani Wajib Pajak.

Penghargaan yang diberikan kepada para Wajib Pajak ini sebenarnya sekadar niat sederhana untuk memberikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar karena dalam tahun 2018 telah berkontribusi terhadap penerimaan dan yang lebih penting lagi, patuh terhadap peraturan perpajakan. Apakah acara seperti ini penting untuk diadakan?

Wajib Pajak bukanlah lawan dan subjek yang semata-mata dianggap wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang, tapi harus kita perlakukan sebagai mitra yang nantinya akan secara sukarela membantu negara dan khususnya DJP.”

Wujud terima kasih

Seperti layaknya manusia biasa, menurut saya para Wajib Pajak juga butuh untuk diberikan penghargaan sebagai wujud terima kasih atas kontribusi nyata mereka yang sangat tinggi dalam komposisi penerimaan pajak khususnya bagi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Perlu kita sadari bahwa zaman telah banyak berubah dan kita pun harus melakukan banyak perubahan yang positif termasuk dalam bersikap dan berhubungan dengan para Wajib Pajak. Wajib Pajak bukanlah lawan dan subjek yang semata-mata dianggap wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang, tapi harus kita perlakukan sebagai mitra yang nantinya akan secara sukarela membantu negara dan khususnya DJP. Hal ini bisa terlihat dari wajah-wajah semringah di acara penghargaan dan mereka pun bangga karena Manteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak yang didampingi Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan para Kepala KPP masing-masing berkenan memberikan penghargaan.

Bagi DJP, walaupun terkesan sederhana, pemberian penghargaan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memacu para Wajib Pajak lain untuk mendapatkan penghargaan serupa tahun depan. Pemberian apresiasi kepada para Wajib Pajak akan membuat mereka lebih mudah patuh secara sukarela, baik secara formil maupun materiil.

Para public figure penerima penghargaan akan menjadi panutan bagi para Wajib Pajak lain untuk ikut patuh terhadap kewajiban perpajakan karena pembayaran pajak merupakan kontribusi nyata untuk Indonesia. Acara ini dapat dikatakan juga sebagai kampanye untuk mengajak para Wajib Pajak lain untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Apresiasi dan penghargaan ini juga penting agar para Wajib Pajak responsif dalam berkoordinasi dengan para pegawai pajak di KPP, misalnya dalam merespons imbauan yang dikirimkan, cepat dalam memberikan data yang diperlukan, aktif membantu menyebarkan pemahaman perpajakan yang benar di lingkungannya, sampai dukungan terhadap program integrasi dan pertukaran Wajib Pajak.

Di tahun 2018 yang lalu, sudah empat Wajib Pajak yang melaksanakan integrasi dan pertukaran data Wajib Pajak dengan DJP yaitu Pertamina, PLN, Telkom dan Pelindo III. Mengingat posisi para Wajib Pajak penerima penghargaan ini terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, kontribusi dan peran serta aktif mereka dan juga sinergi dengan DJP sangat penting dalam membantu DJP dalam upaya mencapai target penerimaan, karena di acara ini berkumpul para Wajib Pajak yang memiliki peran signifikan bagi penerimaan pajak secara nasional.

Di tahun 2019 ini, proyeksi perekonomian Indonesia sangat positif dengan pertumbuhan PDB pada level 5,3 persen. Pemerintah sudah dan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi serta mengupayakan tingkat konsumsi yang tinggi yang diikuti dengan pengendalian laju inflasi. Dengan proyeksi demikian, dari sisi pajak, di tahun 2019 ditargetkan penerimaan akan bertumbuh sebesar 15.4 persen dari 2018.

Implementasi AEoI (Automatic Exchange of Information) dan peningkatan kapasitas teknologi DJP, yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan di tahun 2019, diharapkan akan mendorong tercapainya target penerimaan. Reformasi dalam pelayanan perpajakan, terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi juga akan terus dikembangkan mulai dari pembayaran pajak maupun pelaporan SPT secara elektronik. Going digital akan menjadi salah satu tema utama reformasi perpajakan di tahun 2019.

Dengan proyeksi ekonomi 2019 yang sangat positif dan berbagai insentif perpajakan yang terus dikembangkan, termasuk di reformasi di bidang pelayanan pajak, maka kontribusi para Wajib Pajak yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sangat diharapkan untuk pencapaian target penerimaan pajak 2019. Pada tahun 2018, besarnya realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp.418,73 triliun dengan target penerimaan sebesar Rp.433,26 triliun, sehingga pencapaian penerimaan sebesar 96,65 persen.

Di tahun 2019 ini, target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp 498 triliun yang berarti tumbuh 15 persen dibanding realisasi tahun 2018. Pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2018 mendukung 31,88 persen target nasional, yaitu sebesar Rp 1.424 triliun.

Bagi Wajib Pajak, pemberian penghargaan ini merupakan ajang bergengsi karena bisa meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat. Apalagi pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak serta diliput oleh banyak media massa.

Dengan diberikannya penghargaan ini, Wajib Pajak akan merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Dampaknya sangat luas karena bagi para Wajib Pajak badan swasta, para pemegang saham dan bahkan karyawan jadi percaya bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi dan bekerja adalah suatu institusi yang menjalankan tata kelola yang diakui oleh pemerintah. Bagi para Wajib Pajak BUMN, pemberian penghargaan ini juga akan meningkatkan kebanggaan, juga bagi Kementerian BUMN yang telah berhasil membina para BUMN untuk menjadi perusahaan yang taat pajak.

Reputasi

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, penghargaan semacam ini juga menjadi kebanggaan karena uang dalam jumlah besar yang telah mereka bayarkan dalam bentuk pembayaran pajak ternyata mampu mendongkrak pencapaian target penerimaan pajak dan membantu penerimaan negara. Di samping itu, pemberitaan positif dan luas dari berbagai media juga akan menjadi nilai tambah bagi reputasi mereka. Dan akhirnya, mereka akan dengan sukarela meningkatkan kepatuhan.

Acara penghargaan kepada Wajib Pajak ini akhirnya memang perlu diselenggarakan sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih pemerintah kepada para pembayar pajak. DJP telah menganggap Wajib Pajak sebagai mitra untuk bekerja sama dalam membantu perekonomian negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga membuat DJP menjadi institusi yang tidak lagi ditakuti melainkan menjadi penghubung dengan pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam membangun negara.

Prioritas 2019

Tahun 2019 ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berencana untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga terutama untuk pertukaran data. Integrasi data perpajakan yang sudah dimulai dengan Wajib Pajak BUMN juga akan menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, integrasi data ini akan memudahkan mereka dalam pelaporan SPT, menurunkan compliance cost, dan memberikan ketenangan menjalankan usaha. Di pihak lain, DJP akan lebih mudah melakukan pengawasan, memperoleh data untuk penggalian potensi Wajib Pajak lain, dan meningkatkan pencapaian penerimaan.

Dengan demikian, berakhirnya acara penghargaan kepada para Wajib Pajak besar bukanlah pencapaian akhir baik bagi DJP maupun para Wajib Pajak karena masih banyak kinerja dan kontribusi yang diharapkan di tahun 2019 ini.  Kanwil DJP Wajib Pajak Besar akan tetap mengadakan pertemuan rutin dengan para Wajib Pajak yang diadakan secara sektoral, mendiskusikan permasalahan di lapangan dan membantu para Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.

Continue Reading

Opinion

Menggenggam Pajak Selebgram

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Riza Almanfaluthi

Tidak ada ketentuan khusus untuk pemajakan selebgram di Indonesia. Semua kembali kepada ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Namun, untuk menjamin rasa keadilan, selebgram memang harus dipajaki.

 

Musim lapor pajak telah tiba. Tiga bulan pertama setiap awal tahun menjadi kesempatan buat wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak terkecuali selebgram.

Jika para selebritas itu mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya di Instagram mereka hanya diminta melaporkan penghasilannya dengan lengkap, jelas, dan benar melalui SPT.

Ini sesuai dengan asas pemajakan yang berlaku di Indonesia: Self Assessment System. Wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Selebgram merupakan akronim selebritas Instagram. Mereka para artis, musisi, atlet, influencer yang memiliki pengikut banyak sekali. Dari keterkenalan, mereka menjual jasa promosi produk dan mendapatkan penghasilan berlimpah.

Muasal penghasilannya bermacam-macam. Mulai dari mengenalkan, mengunggah video, me-review, dan memberikan testimoni pemakaian produk. Ada juga jumpa fan, perjalanan wisata, sampai layanan pemberian konsultasi melalui Instagram.

Sudah mafhum beberapa selebritas memasang tarif endorse mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ada selebritas mematok Rp 100 juta untuk sekali pos selama sehari atau satu miliar rupiah untuk menjadi ikon produk.

Pengawasan

Pemajakan terhadap selebritas pada dasarnya mengisyaratkan dua hal. Pertama, tidak ada peluang bagi siapa pun untuk menghindari pajak. Semua warga negara ikut berkontribusi sesuai dengan ketentuan dan bukan sebagai penumpang gelap.

Negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) masih mencari formula tepat menjaring pajak pesohor ini. Otoritas pajak Australia (ATO) mulai 1 Juli 2019 mendatang akan menerapkan kebijakan baru terhadap mereka dengan Instagram Tax.

Kita sepakat pemerintah harus peduli dengan ini. Mengingat penerimaan pajak yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2018 hanya mengumpulkan Rp 1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target. Sedangkan target penerimaan pajak pada 2019 naik menjadi Rp 1.577,5 triliun.

Kedua, upaya mengikis ekonomi bawah tanah (underground economy) format baru di era digital. Ekonomi bawah tanah ini tidak mesti berkaitan dengan sesuatu yang ilegal, melainkan aktivitas ekonomi yang legal tapi tidak tercatat dan dilaporkan kepada otoritas (Feige, 1990, termasuk yang tidak tercatat pada otoritas pajak demi menghindari pengenaan pajak (Tanzi, 1980).

DJP sebagai otoritas pajak tinggal memperkuat pengawasan dan penegakan hukumnya melalui berbagai cara. Sebelumnya, Amnesti Pajak selama 9 bulan pada 2016-2017 berhasil menyasar ranah itu. Tercatat, deklarasi harta yang mulanya tersembunyi di dalam maupun luar negeri mencapai Rp 4.881 triliun.

Kemudian, aturan yang menghambat pemerintah melakukan penetrasi terhadap transaksi keuangan sudah dibongkar. Salah satunya dengan pengesahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada pertengahan 2017 lalu.

Dengan big data, DJP bisa memahami masa lalu, menganalisis, dan memprediksi kepatuhan para selebgram di masa depan.

“Big data”

Mata awas DJP dibutuhkan untuk mengindra lebih dari 57 juta akun Instagram (data Januari 2018). Tentu tidak semuanya. Dalam kasus ini, hanya untuk selebritas dengan jumlah pengikut banyak atas setiap penciptaan jasa promosi di sana. Yang menjadi pertanyaan, apakah DJP mampu melakukannya secara manual?

Selama ini setiap laporan tentang data selebritas di media sosial dikumpulkan, diolah, dan dibandingkan dengan SPT Tahunan mereka. Jika tidak sesuai, mereka akan ditanya dan diimbau.

Di sanalah kebutuhan penerapan teknologi big data diperlukan. Mengingat pula DJP adalah salah satu institusi pemegang data terbesar di Indonesia. Dengan itu, DJP bisa memahami masa lalu, menganalisis, dan memprediksi kepatuhan para selebgram di masa depan.

Kita berharap Reformasi Perpajakan yang sedang dijalankan DJP dapat mengadopsinya, mengingat pada 2019 ini DJP akan melakukan pengadaan sistem informasi terbaru mereka.

Aplikasi Soneta (Social Network Analytics) yang selama ini digunakan terbatas di kalangan internal DJP untuk merekam data media sosial wajib pajak dapat lebih berdaya.

Tentu dipadukan dengan mesin compliance risk management (CRM) yang mengukur dan memfilter risiko kepatuhan wajib pajak. DJP tidak perlu buang-buang waktu dan hanya fokus mengawasi selebritas yang tidak patuh.

Pada akhirnya pesan itu adalah selebritas semacam Ayu Ting Ting, Raffina Gita, Prilly Latuconsina, Syahrini, Ria Ricis, dan lainnya tentu tidak perlu khawatir dengan kebijakan pajak selebgram ini jika setiap penghasilan yang didapat telah mereka laporkan.

Continue Reading

Opinion

Potensi Pajak Arwana Merah

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Swartoko dan Ady Normansyah

Ikan arwana merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang sangat digemari kalangan tertentu. Ikan ini biasa disebut ikan naga atau dragon fish dan sering dikaitkan dengan naga dari mitologi. Cina menganggap naga sebagai simbol kekuatan alam. Masyarakat Kalimantan Barat biasanya menyebut ikan arwana dengan sebutan ikan silok atau ikan siluk.

Salah satu jenis ikan arwana yang menjadi primadona adalah ikan arwana merah atau biasa disebut red arwana. Ikan ini merupakan ikan asli dari Indonesia, tepatnya dari Kalimantan Barat dengan habitat aslinya di Sungai Kapuas dan Danau Sentarum.

Nilai jual arwana merah yang cukup tinggi membuat banyak orang yang memperdagangkannya baik untuk pasar dalam dan luar negeri. Pemerintah menetapkan ikan arwana sebagai satwa yang dilindungi. Perdagangan ikan arwana hanya boleh dilakukan atas ikan arwana dari hasil penangkaran. Oleh karena itu, di Kalimantan Barat sempat menjamur penangkaran-penangkaran ikan arwana dalam rangka menjaring cuan yang menawan dari bisnis perdagangan ikan arwana.

Selama beberapa tahun belakangan kontribusi perdagangan ikan arwana khususnya perdagangan ke luar negeri sangat menurun sedangkan permintaan pasar ekspor ikan arwana meningkat karena Cina sebagai pasar utama perdagangan ikan arwana dunia sedang meningkatnya perekonomiannya, Anehnya, menurut berita dari beberapa media ikan arwana banyak diperdagangkan melalui Malaysia dan Singapura.

Ikan arwana terbaik yang dihasilkan dari wilayah hulu sungai Kapuas kebanyakan diekspor secara tidak resmi ke Malaysia.

Anomali

Mengingat kontribusi pembayaran pajak Wajib Pajak di bidang usaha penangkaran dan perdagangan ikan arwana tidak terlalu besar sedangkan potensi ekonomi dari perdagangan ikan arwana cukup besar, kami mencoba menelusuri hal-hal yang menyebabkan adanya fenomena yang bersifat anomali tersebut. Permintaan pasar meningkat tetapi perdagangan ikan arwana dari Kalimantan Barat khususnya untuk pasar luar negeri sangat menurun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pengusaha di bidang usaha penangkaran dan perdagangan ikan arwana di Kalimantan terdapat beberapa kegiatan usaha meliputi kegiatan penangkaran ikan, perdagangan ikan, penjualan aksesori dan pakan ikan, jasa perawatan dan jasa penjualan (makelar) ikan. Ada pun jenis ikan arwana yang diperdagangkan adalah Arwana Super Red, Arwana Golden, Arwana Golden Red, Arwana Green, Arwana Silver, Arwana Black, Arwana Platinum (termahal). Terdapat beberapa ukuran ikan arwana yang diperdagangkan yaitu, 12–20 sentimeter, 21–25 sentimeter, 26–30 sentimeter, 31–40 cm, 41–50 sentimeter, 51-Up cmm, dan Unik (termahal).

Ikan arwana dijual di dalam negeri melalui wholesale (distributor) atau penjualan retail langsung ke konsumen melalui toko (shop) atau melalui online (web), bias juga penjualan retail menggunakan jasa pihak ke-3 (agen penjualan). Penjualan ke luar negeri (ekspor) dapat dilakukan melalui jalur resmi maupun ekspor langsung melalui jalur non resmi. Untuk melakukan ekspor ikan arwana diperlukan izin CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora). Aadapun persyaratan untuk mendapatkan CITES tidaklah sederhana sehingga tidak semua pengusaha di bidang penangkaran ikan arwana memiliki CITES.

Pedagang ikan arwana yang memiliki CITES merupakan pedagang yang memiliki pengangkaan ikan arwana di wilayah hilir Sungai Kapuas (Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah) yang produktivitasnya sudah menurun karena menurunnya kualitas air dan tanah, sementara penangkaran ikan arwana dengan hasil terbaik berada di wilayah hulu sungai Kapuas tidak memiliki CITES.

Pedagang ikan arwana yang memiliki CITES tidak dapat membeli ikan arwana dari penangkar yang berada di wilayah hulu Sungai Kapuas karena ikan yang diekspor wajib dari penangkarannya sendiri, akibatnya ikan arwana terbaik yang dihasilkan dari wilayah hulu sungai Kapuas kebanyakan diekspor secara tidak resmi ke Malaysia. Akibatnya penangkaran ikan arwana para pedagang yang memiliki CITES dari Kalimantan Barat kalah bersaing dengan ikan arwana dari Malaysia yang sebenarnya merupakan ikan arwana dari wilayah hulu Sungai Kapuas (Indonesia).

Terkait ini pemerintah dapat memperlakukan pengusaha penangkaran ikan arwana dari wilayah hulu sungai Kapuas sebagai plasma (mitra) bagi pengusaha perdagangan yang memiliki izin ekspor (CITES), dengan begitu ikan arwana dari wilayah hulu sungai Kapuas dapat diekspor langsung dari Indonesia dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan ekonomi daerah Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan syarat-syarat perdagangan ekspor maupun lokal maupun proses pengiriman agar ikan arwana Indonesia dapat bersaing di pasar ikan hias internasional.

Dukungan pemerintah permasalahan di atas diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari usaha penangkaran dan perdagangan ikan arwana serta dapat meningkatkan  kontribusi penerimaan pajak bagi Negara.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 hari ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News1 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News1 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News3 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Trending