Connect with us

Taxclopedia

“Outlook” Perpajakan 2022

Diterbitkan

pada

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Januari–Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS.

Di awal tahun 2020 pemerintah memutuskan memperpanjang insentif di bidang fiskal untuk menekan laju kontraksi ekonomi yang begitu kuat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia pada umumnya.

Peristiwa itu, bersama sejumlah hal lain menjadi peristiwa besar di dunia fiskal atau perpajakan selama kurun waktu satu tahun. Lebih lengkapnya, peristiwa-peristiwa itu penulis uraikan sebagai berikut ini.

Perpanjangan insentif fiskal

Daya beli masyarakat yang masih rendah membuat pemerintah terus berupaya mendongkraknya dengan memberikan banyak fasilitas pengurangan dan pembebasan fiskal, penulis mencatat dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 memberikan perpanjangan insentif fiskal di sektor PPh seperti perpanjangan insentif fiskal PPh Pasal 21 untuk karyawan atau pegawai, insentif PPh Final UMKM tarif 0,5 persen, insentif PPh Pasal 22 Impor, dan insentif pengurangan PPh Pasal 25. Pemerintah bahkan menambah insentif fiskal di sektor Jasa Konstruksi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dengan menanggung PPh yang muncul atas kegiatan jasa tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa bidang usaha Wajib Pajak yang mengalami reduksi tidak mendapatkan insentif fiskal di tahun 2021 karena beberapa pertimbangan.

Tidak cuma itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal atau memperpanjangnya di sektor PPN dan PPnBM seperti pembebasan PPnBM untuk pembelian kendaraan roda empat dengan cc tertentu (s.d. 1.500 cc) sampai 100 persen, kemudian Pembebasan PPN untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai pembeliannya tidak melebihi Rp 2 miliar s.d. Rp 5 miliar dan memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada PKP berisiko rendah tanpa melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu.

Semua fasilitas itu dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan melalui kanal DJPONLINE tanpa harus mendatangi Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sehingga mengurangi tatap muka langsung untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Insentif tersebut terbukti mampu mengerek daya beli masyarakat. Di bidang automotif, misalnya, yang sangat lesu di tahun 2020, menjadi tumbuh positif mendekati penjualan sebelum pandemi. Produsen automotif berani mengeluarkan varian baru untuk konsumen di negeri ini. Pembebasan PPN 10 persen untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun juga mampu membuat pengembang bernapas. Insentif fiskal di PPh seperti PPh 21 dan PPh UMKM mulai dirasakan dampaknya oleh para peretail. Mal dan pusat perbelanjaan mulai menggeliat.

Yang harus menjadi bahan evaluasi adalah, apakah realisasi insentif fiskal tersebut telah tepat sasaran? Sebab, ternyata banyak WP yang sebenarnya tidak terdampak tapi ikut merasakan insentif, sementara kalangan yang harusnya mendapatkan insentif malah tidak memanfaatkannya. Patut disimak, apakah di tahun 2022 pemerintah akan kembali memperpanjang insentif fiskal ini atau malah menghentikannya, mengingat Indonesia mulai keluar dari zona pandemi Covid-19.

“Berkah” krisis energi

Krisis energi yang melanda berbagai negara dapat menjadi sentimen negatif dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, di sisi lain, itu menjadi sentimen positif dalam meningkatkan penerimaan negara. Batu bara menjadi ladang penerimaan PNBP (penerimaan bukan pajak) yang luar biasa, ekspor dalam jumlah besar mendongkrak penerimaan Bea Keluar dan PNBP yang mencatat rekor terbesar dan telah melampaui rencana penerimaan negara. PPN pun ikut terdongkrak dari penjualan lokal batu bara untuk konsumsi kebutuhan energi dalam negeri. Kemenkeu mencatat penerimaan PPN batu bara pada Mei 2021 mencapai Rp 439,47 miliar, meningkat dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun lalu.

Pengenaan PPN atas batu bara mulai berlaku sejak November 2020. Pada bulan pertamanya, setoran PPN dari batu bara hanya Rp 48,29 miliar. Pada bulan-bulan berikutnya, setoran PPN dari batu bara terus bertambah seiring perkembangan harga batu bara acuan. Dan tentunya karena tahun 2021 belum berakhir, maka penerimaan negara di sektor PPN masih akan terus berlanjut.

Kinerja ekspor Indonesia selain batu bara juga naik pada Oktober 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan laporan sebesar 22,03 miliar dollar AS—meningkat 6,89 persen mtm dari bulan September 2021 yang tercatat 20,61 miliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan surplus Oktober 2020 yang sebesar 14,36 miliar dollar AS, nilai ini naik 53,35 persen YoY.

Nilai ekspor bahkan kembali mencetak rekor tertingginya menggantikan posisi Agustus 2021 yang tercatat 21,43 miliar dollar AS. Rekor ini, selain didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor juga didorong oleh peningkatan harga komoditas, seperti Indonesia Crude Price (ICP), batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, karet, tembaga, timah, dan aluminium.

Penulis berpendapat sampai dengan akhir tahun 2021 ini penerimaan pajak yang sudah satu dekade tidak pernah tercapai, berpotensi tercapai di tahun ini.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Serangkaian kontroversi mewarnai disahkannya UU ini, seperti akan dikeluarkannya sembako dari negative list (objek tidak dikenai pajak) PPN, Jasa kesehatan dan hal lainnya—meski ternyata pemerintah menempatkannya dalam jasa yang dibebaskan PPN yang teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan jenis barang atau jasa di luar negative list memungkinkan pemerintah membuat persyaratan spesifik jenis jasa apa saja yang dapat dibebaskan pengenaan PPN-nya, dan juga memberi fleksibilitas pemerintah dalam membuat aturan turunannya tanpa harus melalui rapat dengar pendapat dengan anggota dewan.

Tampaknya UU HPP dibuat dengan mengadopsi suksesnya UU Cipta Kerja atau populer disebut omnibus law, di mana dalam satu rumah besar termuat banyak sekali kamar; satu undang-undang memuat belasan undang-undang lain.

Yang menarik dalam ruang lingkup UU HPP yang berisi undang-undang lama, muncul pula ketentuan baru yang akan diimplementasikan di tahun 2022, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon.

Tahun transisi

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Selama Januari hingga Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS—perlu tulisan tersendiri untuk membahas program ini. Namun, PPS adalah taruhan besar pemerintah: Apakah ia akan mencoreng wajah pemerintahan kita bila ternyata gagal menarik minat masyarakat, atau justru akan lebih sukses daripada program serupa di tahun 2016–2017 lalu.

Yang menarik disimak pula di tahun 2022 adalah implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbayang kerumitannya, karena perbedaan struktur data antara NIK dan NPWP pada database DJP. Namun, penulis yakin di April 2022 nanti, program ini akan diberlakukan secara bertahap.

Perlu diingat, untuk melaksanakan amanat UU HPP ini, DJP sudah bersiap melakukan perubahan besar pada sistem inti administrasi perpajakannya, sehingga diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus dalam pengawasan terhadap mereka.

Terakhir yang masih menjadi teka-teki adalah implementasi Pajak Karbon. Perlu segera dibuat aturan teknisnya karena ini adalah program baru dan tentunya objek yang disasar juga baru. Jangan sampai ia mengganggu produktivitas sektor industri atau manufaktur yang bergantung kepada bahan bakar fosil ini untuk menjalankan mesin-mesin mereka. Harus ada alternatif yang setara dan murah yang mampu menggantikan bahan bakar jenis ini. Energi terbarukan harus mewujud nyata dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di negara ini. Pajak kembali memerankan peran pentingnya sebagai pengatur (regulerend) cara bermain dalam berusaha atau berbisnis di negara kita.

2022, kami datang dengan semangat dan optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dalam semua bidang kehidupan!

Taxclopedia

Optimalisasi Penerimaan Daerah Lewat UU HKPD

Diterbitkan

pada

Foto: Riva Fazry

 

Ada ruang menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, tapi implementasi UU ini perlu sosialisasi masif.

 

Majalahpajak.net – Tampaknya banyak yang tidak tahu bahwa di awal tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2022, diundangkan sebuah produk hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disingkat HKPD.

Tidak banyak media menyoroti produk hukum ini. Pembahasan di linimasa pun juga sangat jarang ditemui, apa mungkin karena Undang-Undang ini hanya bicara hubungan “suami- istri” dalam sebuah keluarga, yakni hubungan pemerintah pusat dan daerah di negara ini, bisa jadi publik pun enggan untuk membicarakannya? Padahal Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergi pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu:

  1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
  2. Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah
  3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah
  4. harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Sistem pajak dan retribusi

Ada perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan banyaknya penyederhanaan atau restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Hal ini memiliki tujuan untuk

Baca Juga: “Stick and Carrot” Penyelaras APBD-APBN

(i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;

(ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;

(iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah;

(iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

PBJT adalah wujud dari PPN yang didaerahkan karena itu tentunya dengan penyederhanaan ini akan menjadi lebih mudah melakukan pengawasan dan pengaturannya oleh pemerintah daerah setempat. Bila dulu populer dengan istilah Pajak Restoran, Pajak Hotel maka dengan istilah baru semua jenis pajak itu disebut dengan PBJT yang terdiri atas

  1. Makanan dan/ atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

TKD

Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Penulis melihat adanya ruang yang sangat menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, katakanlah PPh di mana pemerintah pusat sangat berbaik hati membagi hasil penerimaan beberapa jenis PPh ke Pemerintah Daerah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Orang Pribadi. Meskipun ini bukan hal baru dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pembagian DBH PPh yang mencapai 20 persen merupakan anugerah untuk daerah tersebut tanpa perlu melakukan effort yang cukup besar. Sebab, semua aktivitas pengumpulan pajak sudah dilakukan oleh otoritas pajak nasional, yakni Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah nya di setiap provinsi dan kantor pelayanan pajaknya di setiap kabupaten/kota.

Pemerintah daerah mungkin bisa ikut membantu terealisasinya rencana penerimaan PPh daerah tersebut dengan memberikan akses yang luas untuk para fiskus dalam menggali potensi PPh di daerahnya. Akses yang paling utama tentu adalah data dan informasi tentang Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan yang tinggal di daerah tersebut.

Selain PPh, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) tetap diberikan 100 persen untuk Pemerintah Daerah dan ditambah DBH untuk Cukai dari tembakau yang tetap dipertahankan.

Untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, DBH-nya akan meliputi (a) kehutanan, (b) mineral dan batu bara, (c) minyak bumi dan gas bumi,  (d) panas bumi, dan (e) perikanan, yang kelimanya tentu juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan DAU dan DAK, dilakukan reformulasi, yakni pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat untuk DAU. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antardaerah.

Utang dan sinergi

Sesuai UU HKPD, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan kreatif dengan menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah. ini merupakan sebuah terobosan kemandirian keuangan daerah. Dan yang menarik adalah skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Meskipun tentu ada batasan dalam melakukan pembiayaan seperti tidak boleh dari luar negeri dan harus mendapat persetujuan DPRD dalam rapat pembahasan APBD. Untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisatanya atau objek kreatif lainnya tentu akan bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah atas instrumen keuangan yang mereka perjualbelikan di masyarakat.

Baca Juga: Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan belanja

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan (a) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, (b) penganggaran terpadu, dan (c) penganggaran berbasis kinerja.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas belanja daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern pemerintah daerah. Dan ini juga sebagai upaya serius untuk menanggulangi inefficiency anggaran yang selama ini terjadi di banyak APBD, belum lagi bicara soal kebocorannya.

Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Daerah juga dipersilakan menyimpan surplus APBD-nya (dari hasil PAD) menjadi Dana Abadi Daerah untuk kemudian diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang berisiko rendah. Namun dana abadi ini jangan sampai tercampur dengan dana dari Transfer ke Daerah yang alokasi penggunaannya sudah jelas untuk belanja daerah. Dimana Menteri Keuangan pernah menyatakan total dana mengendap di bank-bank daerah mencapai Rp 200 triliun, padahal dana itu jelas alokasi penggunaannya.

Pada saat UU ini mulai berlaku, peraturan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mereka adalah: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (3) dan beberapa perubahan pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi menyelenggarakan sosialisasi yang masif agar penerapan UU ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama Wajib Pajak di daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu segera menyiapkan payung hukum turunannya (PERDA) yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Penulis berharap, adanya penguatan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini akan menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Semoga segera ada penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.

Sinergi kebijakan fiskal nasional ini harus didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi agar layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan berkualitas.

Semoga pengaturan-pengaturan ini memberikan kemampuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lanjut baca

Taxclopedia

Benteng Antiresesi

Diterbitkan

pada

FOTO: ILUSTRASI

 

Hampir setengah penerimaan negara kita tersedot untuk membayar utang. Peran pajak sebagai benteng antiresesi kian diperlukan.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Baru-baru ini Bloomberg yaitu penyedia informasi keuangan global merilis hasil survei bahwa Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang berisiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14, tepat di atas India.

Secara berurutan, menrut survei itu, urutan ke-15 negara yang berisiko terkena resesi adalah Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia dan India.

Selanjutnya kita tahu, Sri Lanka, yang menempati urutan pertama negara berpotensi resesi, ternyata kolaps lebih dulu, dengan menyisakan ketidakpastian politik dan keamanan. Presiden dan perdana menteri negara di Asia Selatan itu mengundurkan diri, karena Sri Lanka gagal membayar utang-utang luar negerinya.

Sri Lanka bangkrut akibat gagal bayar utang luar negeri yang lebih dari Rp 700 triliun dan inflasi lebih dari 50 persen. Salah satu utangnya adalah utang ke China yang semakin menumpuk hingga melampaui 5 miliar dollar AS (Rp 71,7 triliun), yang dipergunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan.

Di sana kini terjadi pemadaman listrik, harga kebutuhan pokok meroket, dan bahan bakar langka. Lalu, banyak rumah sakit kehabisan obat-obatan dan persediaan penting.

Cadangan devisanya turun menjadi sekitar 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 22,8 triliun) pada akhir November. Itu jumlah yang hanya cukup untuk membayar impor beberapa pekan.

Yang terbaru, negara adidaya Amerika Serikat secara akademis atau teknis sudah masuk ke dalam resesi karena pertumbuhan ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Inflasi yang melonjak tinggi, dan indikator terkuat mereka sudah jatuh ke jurang resesi adalah banyaknya warga yang sudah mulai kesulitan membayar tagihan mereka akibat Bank Federal Amerika Serikat menaikkan suku bunganya.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Bagaimana dengan Indonesia?

Mari kita lihat beberapa indikator utama

  1. Tingkat inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia 4,35 persen (yoy) dan 3,19 persen (Januari–Juni 2022). Angka itu timpang secara drastis dengan inflasi di Sri Lanka yang sudah mencapai 50 persen bahkan disebut berpotensi mencapai 80 persen. Artinya, inflasi di negara kita masih masuk dalam kondisi moderat.

  1. Neraca perdagangan (ekspor dan impor)

Neraca perdagangan Indonesia yang surplus karena topangan komoditas yang harganya kini meningkat, yaitu batu bara dan kelapa sawit. Memang komoditas yang kini sangat terdampak secara global adalah komoditas pangan dan energi.

Meskipun kita importir minyak bumi, kita juga eksportir dalam jumlah besar untuk komoditas sawit dan batu bara. Bahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dua komoditas ini sudah mampu membuat realisasi penerimaan di APBN melewati target dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2022.

  1. Neraca pembayaran utang

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB di bawah 40 persn, atau masuk dalam kategori relatif aman. Namun, pertumbuhan utang kita lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak. Komposisi pinjaman luar negeri juga cukup besar. Dua hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk melihat kemampuan bayar utang.

Utang Indonesia hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp 7.002,24 triliun, atau setara dengan 38,88 persen PDB kita. Porsi utang didominasi oleh Surat Berharga Negara sebesar 88,20 persen dan 11,80 persen dari pinjaman dari total utang.

Sekarang mari kita bandingkan dengan penerimaan pajak sampai dengan semester I tahun 2022. Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy) yang sebesar Rp 887 triliun.

Pendapatan negara per semester I-2022 sudah mencapai 58,1 persen dari target APBN 2022. Adapun target pendapatan negara dalam APBN tahun ini adalah Rp 1.846,1 triliun. Sementara, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau naik 55,7 persen secara yoy. Kemudian, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 167,6 triliun atau naik 37,2 persen secara yoy dari Rp 122 triliun. Jadi, secara total penerimaan perpajakan per semester I-2022 sebesar Rp 1.035,9 triliun atau naik 52,3 persen dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 680 triliun.

Di sisi lain, tahun 2022 ini pemerintah menyiapkan anggaran (1) membayar bunga berjalan sebesar Rp 405 triliun dan (2) membayar cicilan pokok yang akan jatuh tempo di tahun 2022, Rp 443 triliun.

Dengan total pembayaran di tahun 2022 sebesar Rp 843 triliun dan target penerimaan negara tahun 2022 sebesar 1.846 triliun, maka rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara adalah 45 persen. Artinya, 45 persen penerimaan negara habis terkuras untuk membayar utang saja.

Apa yang ditakutkan?

Satu kata, apa itu? Stagflasi. Stagflasi adalah kondisi perekonomian di mana inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan bahkan menurun.

Konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan terus mendorong naiknya harga energi dan pangan sehingga terjadi inflasi di negara-negara maju, termasuk negara kita dengan harga meningkat, produsen menanggung biaya lebih besar dalam produksi yang membuat mereka (produsen) berkontraksi, mengurangi produksi. Ini menjadi ancaman besar secara global, menimbulkan stagflasi.

Dan sudah kita lihat harga beberapa komoditas di negara kita pun naik, termasuk harga BBM yang mendapatkan subsidi terbesar dari APBN. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, maka risiko kenaikan harga komoditas vital di negara kita seperti BBM diprediksi akan kembali terjadi. Dan ini akan berdampak besar terhadap kondisi perekonomian di negara kita.

Bank Dunia melalui laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2022 memperingatkan terjadinya resesi ekonomi yang disertai dengan inflasi yang tinggi (stagflasi), dipicu oleh pandemi Covid-19 ditambah adanya konflik Rusia dan Ukraina.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Untuk itu pemerintah harus berhati-hati dan cermat melakukan pengelolaan perekonomian dengan melakukan realokasi subsidi yang tepat guna meredam inflasi.

Sementara itu, Bank Indonesia belum melakukan peningkatan suku bunga acuan, dengan menjaga di level 3,5 persen agar tetap di level yang aman.

Benteng pajak

Tentu saja ujung dari semua kekhawatiran itu adalah ketidakmampuan negara ini membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat luas. Namun kekhawatiran itu bisa berkurang bila penerimaan negara dari sektor perpajakan mampu melampaui target nasional dalam APBN.

Porsi pembiayaan utang yang sudah mencapai 45 persen dari APBN menunjukkan ketergantungan kita yang sangat tinggi kepada penerimaan pajak dalam memperbaiki rasio utang di masa datang. Ini jelas tugas berat bagi insan pajak (Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak) agar mampu memenuhi amanah dan harapan bangsa Indonesia dalam merealisasikan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Tidak ada cara lain yang lebih efektif dalam mencegah resesi tentu selain berhemat, mengetatkan ikat pinggang, dan terus mencari sumber-sumber penerimaan negara. Kita tidak bisa berharap terus dari kenaikan harga komoditas. Diversifikasi ekonomi harus segera dilakukan seraya mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas tertentu.

Dan tentu saja, pajak tetap akan menjadi penjaga stabilitas APBN negara ini dengan memasok penerimaan negara atas semua distribusi keuntungan/kekayaan yang dimiliki oleh perorangan maupun entitas (badan hukum) berupa pajak yang harus disetor ke kas negara. Tanpa pajak, negara tak ada.

Lanjut baca

Taxclopedia

Perhatian, Aset Kripto Kena Pajak!

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Apa saja objek pemajakan atas transaksi kripto? Bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya?

 

Majalahpajak.net – Ada tren baru di bidang ekonomi dan keuangan global. Banyak orang tertarik ke dalam tren baru ini sampai pengamat ekonomi memprediksi tren ini akan mengubah sistem keuangan di masa depan. Apa tren baru yang penulis maksud? Apalagi kalau bukan kripto.

Booming kripto ini membuat pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak melihatnya sebagai potensi yang sangat besar untuk menyumbang pendapatan negara di sektor perpajakan. Walhasil,  pada medio April 2022 lalu muncul regulasi terkini mengenai pajak aset kripto.

Karena itulah penulis melihat momen yang tepat untuk membicarakan kripto dari sisi perpajakan di negara kita, apa saja yang dijadikan objek pemajakan atas transaksi kripto ini dan bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya akan dikupas tuntas di edisi kali ini.

Apa, sih, kripto itu?

Aset Kripto adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini yang dikenal sebagai cryptocurrency. Nama ini berasal dari gabungan dua kata—cryptography ‘kode rahasia’, dan currency ‘mata uang’.

Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi.

Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan Aset Kripto. Penambang Aset Kripto mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.

Meski cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis Aset Kripto yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 Aset Kripto yang beredar di seluruh dunia, dan akan semakin banyak ke depannya.

Sesuai PMK No. 68 Tahun 2022 Pasal 1, yang dimaksud Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Penambangan

Istilah menambang juga digunakan untuk memperoleh aset cryptocurrency ini. Sebab, laiknya menambang emas dengan cara menggali perut bumi, penambang cryptocurrency juga berusaha menambang mata uang kripto dengan cara memecahkan masalah matematika untuk menambah blok baru dalam sistem blockchain. Jadi, cryptocurrency ini ditambang oleh seseorang penambang mata uang kripto.

Penambang cryptocurrency kemudian dapat menjual aset kriptonya dari hasil menambang tersebut dan pembeli mata uang kripto juga dapat memperjualbelikan asetnya.

Menurut PMK No. 68 Tahun 2022 yang dimaksud dengan Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (mining pool).

Cara menambang

Tentu saja, berbeda dengan menambang emas atau batu bara yang menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah dan bebatuan, menambang aset kripto dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang terkoneksi internet.

Penambangan crypto menggunakan perangkat komputer khusus untuk memecahkan algoritma atau hitungan matematika dari transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh para penambang (miner). Komputer atau PC yang digunakan untuk menambang cryptocurrency juga harus mumpuni, mengingat ada banyak penambang lain yang juga sedang mengais aset kripto.

Untuk bisa menambang cryptocurrency biasanya diperlukan mesin penambang kripto dengan jenis hardware tertentu, contohnya Antminer S19 Pro atau M30 S++. Perangkat atau mesin penambang kripto atau mesin bitcoin ini biasanya diperjual-belikan di e-Commerce, dengan harga yang relatif cukup mahal. Belum lagi, penambang juga harus memiliki software untuk menambang.

Penambang crypto juga wajib memiliki dompet mata uang kripto untuk menempatkan hasil tambangnya. Penambang kerap bekerja sama dengan penambang lainnya untuk memudahkan pemecahan algoritma.

Pajak transaksi

Pertama, yang harus dipahami bahwa kripto bukan sebagai alat tukar resmi seperti mata uang fiat (baca: uang kertas) yang berlaku di negara kita melainkan merupakan sebuah komoditas yang diperbolehkan diperdagangkan di negara kita. Dalam hal ini perdagangan fisik aset kripto di bawah naungan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan No 7 tahun 2020, Bappebti menetapkan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Artinya, hanya platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti saja yang dapat memperdagangkan mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia.

Dalam PMK No. 68 tahun 2022 istilah yang digunakan untuk platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti adalah PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yakni pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.

Kedua, pengenaan pajak terhadap kripto tidak dapat menggunakan aturan PPN secara umum, karena dalam perdagangan biasa dapat terlihat siapa penjual dan pembelinya. Dalam kripto, bila menggunakan mekanisme normal tidak akan bisa dipajaki, karena pelakunya seringkali menggunakan pseudonym (nama samaran) bahkan anonim (tanpa identitas), sehingga tidak terlihat siapa yang bertransaksi namun terlihat secara nyata pergerakannya di market atau pasar.

Dasar pemajakannya berupa PPN dan PPh dilihat dari pergerakan Aset Kripto. Pergerakan Aset Kripto dalam PMK No. 68 tahun 2022 terbagi menjadi tiga (3) objek:

  1. Perdagangan
  2. Layanan Exchanger
  3. Mining

Contoh pemajakan

Perhitungan Jual-Beli Kripto:

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Nona B memiliki uang Rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bappebti. Kemudian Tuan A menjual 70 persen koin kepada Nona B.

Maka Tuan A akan dikenakan pajak PPh Pasal 22 Final dengan perhitungan 0,1% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu.

Nona B akan dikenai PPN dengan perhitungan 1% dari 11% atau sama dengan 0,11% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 154 ribu.

Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran.

                                                Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (1)

Perhitungan Swap Kripto (tukar-menukar):

Nona B melakukan penukaran 30 persen koin kripto XX dengan 30 koin kripto YYY milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto XX adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Maka Nona B akan dikenai PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu. Adapun Tuan C dikenai pajak PPN sebesar 0,11% dari 11% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 165 ribu.

Pemungutan dan penyetoran dilakukan platform kripto.

                                           Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (2)

 

Pajak “exchanger”

Contoh layanan jasa dari exchanger dan penghasilannya:

  • jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
  • jasa penarikan dana (withdrawal);
  • penyerahan jasa deposit;
  • penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (e-wallet);
  • penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (e-wallet);
  • jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto

Jasa dan penghasilan di atas merupakan Jasa Kena Pajak pada umumnya sesuai dengan ketentuan mekanisme PPN, seperti pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN. Sedangkan Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum yang berlaku.

Pajak atas ‘mining’

Penambang (miners) melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

  • penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
  • penghasilan lainnya.

Kewajiban PPN yang timbul adalah:

– Memungut PPN dengan Besaran Tertentu sebesar 1,1% x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima, dan Penambang wajib telah dikukuhkan sebagai PKP

Kewajiban PPh:

– Menyetor sendiri PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x Penghasilan yang diterima atau diperoleh , tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool)

Bukti pungut

Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berupa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto.

Setor dan lapor

 

Penteroran dan Pelaporan oleh PPMSE

Lanjut baca

Populer