Connect with us

Breaking News

Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Diterbitkan

pada

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Kuartal berikutnya diperkirakan mendapatkan tantangan yang cukup berarti. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan global secara dramatis. Tak hanya menjadi masalah kesehatan, penyebaran virus ini juga melumpuhkan roda perekonomian global. Kantor-kantor, pabrik dan pusat perbelanjaan tutup, transportasi sebagian besar berhenti beroperasi, alhasil banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pegawainya. Krisis ekonomi global bukan lagi prediksi, tetapi sudah terjadi.

Dengan asumsi puncak pandemi akan terjadi pada kuartal kedua dan mulai surut pada paruh kedua 2020, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global akan menciut dan terkontraksi hingga minus 3 persen. Proyeksi IMF tersebut jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 2,9 persen.

Angka yang dimuat dalam World Economic Outlook yang dirilis IMF pada 13 April itu merupakan kemerosotan ekonomi terburuk sejak “The Great Depression” yang melanda dunia tahun 1929 dan krisis finansial global pada tahun 2008-2009. Saat krisis finansial pada 2008, ekonomi global menyusut minus 0,1 persen. Ekonomi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi yang paling terpukul oleh pandemi ini.

Hal yang menjadi kekhawatiran adalah kondisi perekonomian bisa menjadi lebih buruk lantaran tingginya ketidakpastian. “Ada ketidakpastian ekstrem di seluruh dunia terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi,” tulis IMF dalam laporan tersebut. Bila puncak pandemi dan pemulihannya mundur dari perkiraan, maka perekonomian global diprediksi bakal terperosok lebih dalam lagi.

Menurut IMF, dampak ekonomi sangat tergantung pada faktor-faktor yang sulit diprediksi, seperti epidemiologi virus, kemanjuran upaya pembatasan, serta perkembangan temuan pengobatan dan vaksin.

Ditambah lagi, kini semakin banyak tekanan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia, antara lain krisis kesehatan, keuangan, dan runtuhnya harga komoditas. Bahkan, sekalipun pandemi berakhir, lanskap ekonomi global sudah tak sama lagi. Efeknya lebih buruk dari krisis ekonomi 2008. Kerugian secara global bisa melebihi 9 triliun dollar AS atau lebih dari 10 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Kelumpuhan ekonomi yang dimulai dari Tiongkok ini menjalar ke hampir seluruh negara di dunia. Dengan rantai pasokan yang terganggu saat pabrik tutup dan pekerja yang dikarantina, tingkat konsumsi dan belanja pun ikut anjlok. Proses ini mengakibatkan aktivitas perdagangan global melambat sangat cepat.

Krisis ekonomi kali ini jauh beda dari krisis pada 1998 dan 2008, baik dari penyebab maupun dampaknya. Saat krisis ekonomi 1998, nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terjun bebas dari kisaran Rp 2.000 menjadi Rp 15.000 per dollar AS. Jatuhnya rupiah memukul perusahaan-perusahaan besar dan lembaga keuangan yang memiliki utang dalam mata uang dollar dengan jumlah besar.

Ketika itu, hal yang menjadi bantalan penyangga perekonomian Indonesia justru usaha-usaha kecil yang sama sekali tidak punya utang dalam mata uang dollar. Mereka mampu bertahan hidup dengan bergantung pada permintaan pasar dalam negeri. Selain itu, besarnya pasar dalam negeri pula yang membuat Indonesia bertahan dari krisis ekonomi 2008, yang dipicu rontoknya sub-prime mortgage di Amerika Serikat.

Pengalaman melewati dua kali krisis ekonomi itu membuat Pemerintah Indonesia lebih siap menghadapi merosotnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 saat ini. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan Indonesia, juga telah menyiapkan rupa-rupa protokol untuk menghadapi dampak pandemi.

Kondisi perbankan Indonesia saat ini pun jauh lebih sehat dan kuat dibandingkan saat krisis 1998. Hal ini terlihat dari kondisi rasio modal atau capital adequacy ratio (CAR) dan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Per Maret 2020 lalu, CAR perbankan Indonesia mencapai 21,77 persen dengan NPL 2,77 persen.

Masalahnya, krisis ekonomi kali ini memukul seluruh sendi perekonomian. Dari perusahaan besar sampai usaha mikro dan kecil hampir tidak ada yang bebas dari dampak pandemi. Semua kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Tingkat konsumsi masyarakat yang biasanya menjadi penggerak perekonomian terus turun.

Ketika kegiatan ekonomi terhenti, para pemangku kepentingan wajib memastikan seluruh warganya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sejumlah negara telah menggelontorkan stimulus fiskal untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri agar tidak terpuruk lebih dalam akibat pandemi yang membuat seluruh sendi perekonomian lunglai.

Mengutip harian Kompas, sebanyak 183 negara sudah mengeluarkan stimulus yang ekstensif dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Stimulus itu meliputi insentif pajak, jaring pengaman sosial, penjaminan pinjaman, penurunan suku bunga, pelonggaran kuantitatif (quantitative easing), dan lainnya.

Hal yang sama telah dilakukan Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan stimulus tahap ketiga mencapai Rp 405,1 triliun untuk melawan Covid-19. Stimulus yang dikeluarkan mencapai 2,5 persen terhadap produk domestik bruto. Stimulus itu mencakup anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, dukungan untuk industri Rp 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi Rp150 triliun.

Meski telah mengalokasikan stimulus yang cukup besar, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu ragu jika anggaran itu mencukupi. “Terus terang kami ragu itu cukup. Pemerintah akan siap-siap juga kalau tidak cukup, apa yang harus dilakukan, karena memang tanda-tanda yang kami lihat agak mengkhawatirkan,” ujar Febrio dalam konferensi video di Jakarta, Senin (20/4).

Untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran penanganan pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah bernegosiasi dengan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB). “Dana darurat Covid-19 dari IsDB dalam proses negosiasi antara US$200 juta-250 juta,” tulis Sri Mulyani usai mengadakan konferensi video dengan IsDB dalam akun instagram resminya, seperti dikutip Katadata.co.id, Senin (27/4).

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan IsDB itu merupakan hasil kerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembiayaan Infrastruktur Asia alias Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam menggelontorkan bantuan tersebut, IsDB akan meluncurkan program 3R (Respons, Restore, Restart). Sri Mulyani juga menceritakan langkah-langkah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 kepada Presiden IsDB Bandar Hajjar.

Stimulus dan pertumbuhan ekonomi

Inisiatif sejumlah negara dan Pemerintah Indonesia dalam mengguyurkan stimulus untuk menjaga perputaran roda perekonomian dinilai positif oleh analis Bank DBS, yang diterbitkan lewat DBS Asian Insights report.

“Kesampingkan kekhawatiran tentang disiplin fiskal dan beban utang. Otoritas keuangan di seluruh dunia membiarkan defisit anggaran mereka terbuka lebar,” tulis analisis DBS dalam DBS Asian Insights report berjudul Hedge the Wave yang diterbitkan pada 13 April lalu.

Meski stimulus dinilai positif, pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia harus berakrobat menyelamatkan anggaran. Di satu sisi, adanya kebijakan karantina (lockdown) membuat banyak perusahaan terpukul yang akhirnya menyebabkan pendapatan pemerintah mengalami penurunan tajam. Namun di sisi lain, pemerintah justru perlu menambah pengeluaran untuk mengatasi penularan Covid-19, anggaran jaring pengaman sosial, stimulus pajak kepada usaha-usaha yang terpukul krisis, dan berbagai langkah pendukung lainnya.

Masa-masa sulit itu sudah memperlihatkan gejalanya sejak awal tahun 2020. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya sebesar 2,97 persen. Angka itu jauh lebih rendah dari proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang  sebelumnya masih optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 mampu mencapai 4,6 persen.

Sri Mulyani memperkirakan ekonomi pada kuartal II akan jatuh lebih dalam dibanding kuartal I 2020 sebagai imbas dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (social distancing) untuk memutus rantai penularan Covid-19.

“Kita antisipasi kuartal II akan jatuh lebih dalam lagi karena PSBB meluas bukan hanya di Jabodetabek,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (6/5). Ia mengaku kaget dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I yang jauh lebih rendah dari perkiraan.

Sepanjang tahun 2020, masyarakat Indonesia diperkirakan akan memfokuskan pengeluaran pada kebutuhan pokok. Sementara, pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas akan terus tertekan. Akibatnya, konsumsi yang masih relatif terjaga adalah makanan dan minuman, selain restoran serta jasa kesehatan, yang proporsinya mencapai 44 persen dari konsumsi rumah tangga.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tak seburuk itu jika dibandingkan negara lain yang juga menghadapi pandemi Covid-19. Jokowi mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal I 2020 mencapai minus 6,8 persen dari sebelumnya 6 persen. Dengan demikian, total penurunan kinerja ekonomi Negeri Tembok Besar itu sebesar 12,8 persen.

Tak hanya Tiongkok, perekonomian Perancis, salah satu negara yang dihantam Covid-19 paling parah, juga babak belur, anjlok hingga 6,25 persen. Sedangkan ekonomi Hongkong turun sebesar 5,9 persen. “Spanyol turun 5,88 persen, Italia turun 4,95 persen. Kinerja ekonomi negara kita masih relatif baik,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna melalui konferensi video, Rabu 6 Mei lalu.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Membangun Hidup Baru | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Elektrifikasi untuk Keberlanjutan Bisnis

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Perusahaan menempuh elektrifikasi di era digital sebagai salah satu upaya untuk menjaga sustainability

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Keberlanjutan (sustainability) telah menjadi isu penting yang mempengaruhi seluruh aspek bisnis mulai dari investor, konsumen, pengusaha, tenaga kerja, hingga lingkungan sosial  yang saling terkait satu sama lain. Martogi Siahaan selaku CEO Auto2000 sekaligus Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) DKI Jakarta mengemukakan, sustainability menjadi topik  yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan bisnis di segala sektor, termasuk industri jasa (service industry). Ia mencontohkan keterkaitan isu sustainability tentang penerapan konsep ramah lingkungan dengan bisnis Auto2000 yang bergerak di industri jasa bidang automotive, salah satunya adalah mengenai elektrifikasi. Menyinggung peran perusahaan dalam mendukung ekosistem industri ramah lingkungan, menurutnya sistem engine yang terkait dengan elektrifikasi  di sektor automotif bukan satu-satunya jawaban. Martogi mengatakan, permasalahan utamanya adalah bagaimana mengurangi emisi karbon di alam dan ini dapat dilakukan secara kolaboratif melalui banyak cara.

Sejalan dengan strategy Toyota dalam mengurangi emisi karbon,  multi pathway produk  Toyota menjadi jawabannya, diantaranya adalah Auto2000 menjual Toyota Innova Hybrid dan bZ4X . Selain itu Auto2000 telah menjalankan berbagai inisiatif program ramah lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, air, dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Auto200 terhadap lingkungan sosial.

Baca Juga: Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

“Bagi kami di Auto2000, sustainability bukan bagian yang terpisah dari industri secara keseluruhan. Apalagi dalam pelayanan kami kepada pelanggan. Lewat IMA, kami  mengangkat topik sustainability agar para marketer mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia bisnis,”kata Martogi kepada Majalah Pajak di sela-sela acara Gathering & Networking bertema “The Road to Sustainability in Service Industry” yang diselenggarakan IMA DKI Jakarta di Menara Astra, Jakarta, Kamis (19/01).

Ia memaparkan, IMA sebagai wadah organisasi  bagi para marketer di Indonesia dengan reputasi yang baik memiliki momentum untuk melangsungkan berbagai pertemuan dan menjalin networking dengan pelanggan. Agenda pertemuan secara offline kini dapat terselenggara  seiring berakhirnya kebijakan pembatasan sosial. Organisasi IMA juga memiliki program sertifikasi khusus profesional marketer yang dikeluarkan oleh Asia Marketing Federation sebagai induk organisasi.

Direktur Hubungan Internasional AMF Andi Rahim menyatakan, saat ini semua industri memiliki tantangan yang sama karena umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil. Seiring perkembangan di era digital, jelasnya, maka proses elektrifikasi harus berjalan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.

“Elektrifikasi adalah salah satu yang membuat industri bisa sustainable. Kalau sumbernya masih bahan bakar fosil, maka bisnis itu tidak akan sustainable karena dalam jangka waktu tertentu semua bahan bakar fosil akan habis,”terang Andi.

Baca Juga: BKF : Pajak Karbon Disiapkan , Target Penurunan Emisi Ditingkatkan

Pertemuan IMA DKI Jakarta menghadirkan pembicara Maria Ariesta Utha yang merupakan Dosen dan Peneliti Universitas Trisakti. Ia menerangkan secara komprehensif tentang konsep sustainability dalam  ISO 26000 dan keterkaitannya dengan Environment, Sosial, Governance (ESG) serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pembicara kedua menghadirkan Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Dewan Redaksi Majalah Pajak yang memberikan paparan tentang makro ekonomi Indonesia dengan berbagai potensi dan tantangan di tahun 2023. Ajib menguraikan tentang tiga indikator  ekonomi Indonesia , yaitu PDB tahun 2021 yang sebesar Rp16.970,8 triliun, jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 273,8 juta jiwa, dan pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2022  sebesar 5,72 persen. Adapun lima program yang menjadi prioritas pemerintah adalah : peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk  produktivitas dan daya saing, keberlanjutan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar Beberkan Empat Pilar Kunci Sukses Penerimaan Pajak Tahun 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Menutup tahun 2022, Kantor Wilayah (Kanwil ) Direktorat Jenderal Pajak (DIP) Jakarta Barat (Jakbar) telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 59.609.642155.255 atau 117,38 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yaitu sebesar Rp 50.781.861.665.000.

Kepala Kantor Wilyah DJP Jakbar Suparno mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 tersebut tumbuh sebesar 36,05 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2021.

“Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tersebut ditopang oleh sektor perdagangan sebesar 45 persen dan industri pengolahan sebesar 18 persen. Adapun sektor-sektor lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/01).

Ia menyampaikan, terdapat empat pilar kunci sukses sebagai strategi keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Pertama, jumlah Wajib Pajak bayar meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran diukur dengan CR (coverage ratio) antara jumlah Wajib Pajak bayar terhadap Wajib Pajak terdaftar.

Baca Juga: Pajak Bersahabat, Target Didapat

Kedua, keteraturan Wajib Pajak bayar meningkat. Upaya pengawasan pembayaran masa yang mendorong Wajib Pajak membayar teratur sesuai dengan jenis kewajiban pajaknya (payment of compliance).

Ketiga, kewajaran Wajib Pajak bayar meningkat. upaya pengawasan kepatuhan material agar Wajib Pajak membayar wajar sesuai dengan keadaan yang sebesarnya (strength of figure).

Keempat, terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sebagai hasil upaya edukasi dan penyuluhan serta ekstensifikasi yang berkesinambungan akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar

Suparno juga mengatakan bahwa sebagai enabler tools untuk mengimplementasikan empat pilar kunci sukses tersebut, pihaknya memanfaatkan aplikasi Engine090 dan Badak (Pengayaan Basis Data Perpajakan) dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan, pengawasan (intensifikasi dan ekstensifikasi), pemeriksaan, penilaian dan penagihan.

Baca Juga: Lingkarkan Pajak ke Kepala Naga

Tidak hanya itu saja, salah satu strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023, Kanwil DJP Jakbart juga telah membentuk Komite Kepatuhan yang bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data Wajib Pajak.

“Kanwil DJP Jakbar menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para Wajib Pajak dan segenap stakeholder atas tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022. Selanjutnya diharapkan adanya partisipasi, dukungan dan kerja sama yang terjalin baik dari seluruh Wajib Pajak dan stakeholder terkait,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

“Family Office” Merespons Transformasi Struktural Penempatan Dana

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak, Jakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengubah kebijakan perpajakan atas penghasilan dividen, fundamental lanskap pemajakan global, dan keterbukaan informasi keuangan. Di samping itu, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) telah terintegasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, model penghindaran pajak dengan skema pembentukan special purpose vehicles (SPV)/trusts di luar negeri yang terdapat dalam Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers sudah tidak relevan lagi. Konsep family office diyakini dapat memberikan respons atas transformasi struktural penempatan dana dari luar negeri ke dalam negeri.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Suharno menjelaskan, melalui Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker tentang penghasilan, penghasilan berupa dividen bukan merupakan objek pajak. Hal inilah yang menjadi perubahan fundamental kebijakan pemajakan dividen, sehingga yang sebelumnya high wealth individual (HWI) lebih memilih memanfaatkan dananya ke luar negeri, kini memiliki opsi untuk menempatkan dananya di dalam negeri.

“Kaitannya dengan model penempatan dana, dapat kita kaitkan dengan transformasi struktural, maka kita bisa melihat datanya secara luas, yaitu bagi HWI. Kesempatan para HWI untuk bisa menempatkan dananya di Indonesia, karena ketika menempatkan di Indonesia dia juga bukan objek pajak, terutama bagi para entrepreneur, bagi para taipan-taipan, karena kalau bicara perusahaan, owner bagi perusahaan itu sendiri enggak perlu menempatkan dananya di luar negeri dalam rangka tax purpose,” jelas Suharno kepada Majalah Pajak, (20/1).

Baca Juga: Makna Klaster Pajak di UU Cipta Kerja

Di sisi lain, keuntungan bagi Pemerintah Indonesia, sesuai amanah Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker, dana yang di bawa ke tanah air wajib diinvestasikan selama tiga tahun. Dalam UU tentang Pengampunan Pajak dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dana itu harus disalurkan ke dalam sektor riil atau sektor moneter. Dan penempatan di Indonesia tidak dibatasi melalui sertifikat Surat Berharga Negara (SBN); serta disalurkan melalui investasi di bidang hilirisasi dan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi disinilah peranan dari dana itu yang kemudian ditempatkan di Indonesia selama tiga tahun dan Wajib Pajak HWI mendapatkan fasilitas, yaitu tidak dikenakan pajak. Negara mendapatkan value added economy, yaitu dananya akan tumbuh, baik itu yang ditempatkan pada sektor riil ataupun di sektor moneter. Negara pun untung, jadi win win solution,” jelas Suharno.

Perubahan lanskap pemajakan Indonesia juga akan tereskalasi dengan pengintegrasian NIK dan NPWP mulai Juli 2022 lalu. Integrasi ini juga merupakan ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto mengapresiasi penyatuan NIK dan NPWP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ke depan, Indonesia juga berpotensi besar menerapkan skema single identity number (SIN).

Fajar memandang, ke depan, SIN dapat ditetapkan sebagai administrasi tunggal bagi setiap warga negara, sehingga menjadi satu data dan informasi yang terintegrasi. Sebab syarat dasar sebuah negara, utamanya harus mengatur orang/warga negara dengan pencatatan administrasi terkini (sistem teknologi), memiliki wilayah, dan pengakuan negara lain.

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

“SIN itu bisa kemana-mana, apalagi nanti Indonesia akan mengarah pada CBDC (Central Bank Digital Currency). SIN itu juga bukan soal pajak, tetapi menjadi sistem administrasi negara yang terintegrasi. Sejak bayi lahir, capture wajah, kemudian data dioptimasi direkam dalam satu data dan sistem. Kalau sudah SIN, semua kegiatan akan terekam, mau ngapa-ngapain juga membutuhkan satu sistem saja,” jelas Fajar.

Secara simultan, Indonesia juga telah melaksanakan konsensus global berupa pertukaran data informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) sejak tahun 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selama 2020, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 78 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia/Wajib Pajak Indonesia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Nadia Ambar Shofiya meyakinkan, konsep family office dapat menjadi guideline atas transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Sebab perubahan itu akan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJP semakin prima, tidak ada lagi celah untuk Wajib Pajak menghindar dari pajak. Di sisi lain, perubahan struktural justru memberikan benefit bagi Wajib Pajak.

“Karena tidak hanya informasi basic identity, tapi transaksi keuangan, perpajakan, dan segala macam bisa dibuka. Jadi pergerakan Wajib Pajak akan terbatas dan mau tidak mau mereka harus pindahkan (dana yang sebelumnya di luar negeri). Misalnya, penempatan dana di Singapura, itu bukan cuma dari pajaknya yang dikenakan, tapi juga dari bisnis spending-nya di negara itu diperhitungkan. Jadi ujungnya, bisa jadi dia keluar uang lebih banyak daripada (menempatkan dana) di Indonesia sebenarnya. ” kata Nadia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Maisya Sabhira juga menambahkan, kedepannya TheTitan.asia berencana untuk menjalin partnership dengan beberapa stakeholders, seperti perbankan, asuransi, dan kantor hukum sebagai bentuk services yang terintegrasi dalam family office ini.

“Kita seperti one stop solution services untuk para HWI. Jadi kita construct sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Mulai dari family constitution-nya, estate and succession planning, agar bisnis keluarga tersebut dapat bertahan antar generasi, termasuk memitigasi adanya risiko perselisihan dalam keluarga.” tambah Maisya.

Nah, apabila Anda ingin mengetahui konsep family office ini secara lebih komprehensif dalam merespons transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto dan tim Business and Legal Advisor of TheTitan.asia (Suharno, Nadia Ambar Shofiya, dan Maisya Sabhira) akan memaparkannya dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 bertema Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks. Secara keseluruhan, ada lima topik yang akan didiskusikan dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Februari 2023 pukul 09.00–12.00 WIB secara daring (webinar) melalui aplikasi Zoom.

Diskusi panel akan dihadiri oleh beberapa narasumber lain yang telah ahli di bidangnya. Berikut daftar lengkap narasumber:

  • Machfud Sidik M.Sc. (Direktur Jenderal Pajak tahun 2000-2001, Senior Advisor TaxPrime).
  • Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak tahun 2017-2019, Senior Advisor TaxPrime).
  • Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime) dan Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime).
  • Emanuel Dewo Adi W. (Senior Advisor TaxPrime) dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing and International Tax Advisor TaxPrime).

Webinar yang menggandeng Majalah Pajak sebagai media partner ini gratis dan terbuka untuk umum. Ayo daftarkan diri Anda melalui tautan berikut https://bit.ly/TaxOutlook2023TaxPrime dan pastikan kehadiran Anda pada tanggal 2 Februari 2023 di Diskusi Panel TaxPrime 2023, Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi: +62 811-1390-4848 (Fisa Maharani) atau +62 811-1910-9889 (Friska Olivia) atau ikuti media sosial TaxPrime: Instagram (@taxprime_indonesia), dan LinkedIn (TaxPrime). See you there!

Lanjut baca

Populer