Connect with us

Breaking News

Optimistis di tengah Ancaman Krisis

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Kuartal berikutnya diperkirakan mendapatkan tantangan yang cukup berarti. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan global secara dramatis. Tak hanya menjadi masalah kesehatan, penyebaran virus ini juga melumpuhkan roda perekonomian global. Kantor-kantor, pabrik dan pusat perbelanjaan tutup, transportasi sebagian besar berhenti beroperasi, alhasil banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pegawainya. Krisis ekonomi global bukan lagi prediksi, tetapi sudah terjadi.

Dengan asumsi puncak pandemi akan terjadi pada kuartal kedua dan mulai surut pada paruh kedua 2020, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global akan menciut dan terkontraksi hingga minus 3 persen. Proyeksi IMF tersebut jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 2,9 persen.

Angka yang dimuat dalam World Economic Outlook yang dirilis IMF pada 13 April itu merupakan kemerosotan ekonomi terburuk sejak “The Great Depression” yang melanda dunia tahun 1929 dan krisis finansial global pada tahun 2008-2009. Saat krisis finansial pada 2008, ekonomi global menyusut minus 0,1 persen. Ekonomi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi yang paling terpukul oleh pandemi ini.

Hal yang menjadi kekhawatiran adalah kondisi perekonomian bisa menjadi lebih buruk lantaran tingginya ketidakpastian. “Ada ketidakpastian ekstrem di seluruh dunia terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi,” tulis IMF dalam laporan tersebut. Bila puncak pandemi dan pemulihannya mundur dari perkiraan, maka perekonomian global diprediksi bakal terperosok lebih dalam lagi.

Menurut IMF, dampak ekonomi sangat tergantung pada faktor-faktor yang sulit diprediksi, seperti epidemiologi virus, kemanjuran upaya pembatasan, serta perkembangan temuan pengobatan dan vaksin.

Ditambah lagi, kini semakin banyak tekanan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia, antara lain krisis kesehatan, keuangan, dan runtuhnya harga komoditas. Bahkan, sekalipun pandemi berakhir, lanskap ekonomi global sudah tak sama lagi. Efeknya lebih buruk dari krisis ekonomi 2008. Kerugian secara global bisa melebihi 9 triliun dollar AS atau lebih dari 10 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Kelumpuhan ekonomi yang dimulai dari Tiongkok ini menjalar ke hampir seluruh negara di dunia. Dengan rantai pasokan yang terganggu saat pabrik tutup dan pekerja yang dikarantina, tingkat konsumsi dan belanja pun ikut anjlok. Proses ini mengakibatkan aktivitas perdagangan global melambat sangat cepat.

Krisis ekonomi kali ini jauh beda dari krisis pada 1998 dan 2008, baik dari penyebab maupun dampaknya. Saat krisis ekonomi 1998, nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terjun bebas dari kisaran Rp 2.000 menjadi Rp 15.000 per dollar AS. Jatuhnya rupiah memukul perusahaan-perusahaan besar dan lembaga keuangan yang memiliki utang dalam mata uang dollar dengan jumlah besar.

Ketika itu, hal yang menjadi bantalan penyangga perekonomian Indonesia justru usaha-usaha kecil yang sama sekali tidak punya utang dalam mata uang dollar. Mereka mampu bertahan hidup dengan bergantung pada permintaan pasar dalam negeri. Selain itu, besarnya pasar dalam negeri pula yang membuat Indonesia bertahan dari krisis ekonomi 2008, yang dipicu rontoknya sub-prime mortgage di Amerika Serikat.

Pengalaman melewati dua kali krisis ekonomi itu membuat Pemerintah Indonesia lebih siap menghadapi merosotnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 saat ini. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan Indonesia, juga telah menyiapkan rupa-rupa protokol untuk menghadapi dampak pandemi.

Kondisi perbankan Indonesia saat ini pun jauh lebih sehat dan kuat dibandingkan saat krisis 1998. Hal ini terlihat dari kondisi rasio modal atau capital adequacy ratio (CAR) dan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Per Maret 2020 lalu, CAR perbankan Indonesia mencapai 21,77 persen dengan NPL 2,77 persen.

Masalahnya, krisis ekonomi kali ini memukul seluruh sendi perekonomian. Dari perusahaan besar sampai usaha mikro dan kecil hampir tidak ada yang bebas dari dampak pandemi. Semua kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Tingkat konsumsi masyarakat yang biasanya menjadi penggerak perekonomian terus turun.

Ketika kegiatan ekonomi terhenti, para pemangku kepentingan wajib memastikan seluruh warganya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sejumlah negara telah menggelontorkan stimulus fiskal untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri agar tidak terpuruk lebih dalam akibat pandemi yang membuat seluruh sendi perekonomian lunglai.

Mengutip harian Kompas, sebanyak 183 negara sudah mengeluarkan stimulus yang ekstensif dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Stimulus itu meliputi insentif pajak, jaring pengaman sosial, penjaminan pinjaman, penurunan suku bunga, pelonggaran kuantitatif (quantitative easing), dan lainnya.

Hal yang sama telah dilakukan Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan stimulus tahap ketiga mencapai Rp 405,1 triliun untuk melawan Covid-19. Stimulus yang dikeluarkan mencapai 2,5 persen terhadap produk domestik bruto. Stimulus itu mencakup anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, dukungan untuk industri Rp 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi Rp150 triliun.

Meski telah mengalokasikan stimulus yang cukup besar, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu ragu jika anggaran itu mencukupi. “Terus terang kami ragu itu cukup. Pemerintah akan siap-siap juga kalau tidak cukup, apa yang harus dilakukan, karena memang tanda-tanda yang kami lihat agak mengkhawatirkan,” ujar Febrio dalam konferensi video di Jakarta, Senin (20/4).

Untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran penanganan pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah bernegosiasi dengan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB). “Dana darurat Covid-19 dari IsDB dalam proses negosiasi antara US$200 juta-250 juta,” tulis Sri Mulyani usai mengadakan konferensi video dengan IsDB dalam akun instagram resminya, seperti dikutip Katadata.co.id, Senin (27/4).

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan IsDB itu merupakan hasil kerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembiayaan Infrastruktur Asia alias Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam menggelontorkan bantuan tersebut, IsDB akan meluncurkan program 3R (Respons, Restore, Restart). Sri Mulyani juga menceritakan langkah-langkah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 kepada Presiden IsDB Bandar Hajjar.

Stimulus dan pertumbuhan ekonomi

Inisiatif sejumlah negara dan Pemerintah Indonesia dalam mengguyurkan stimulus untuk menjaga perputaran roda perekonomian dinilai positif oleh analis Bank DBS, yang diterbitkan lewat DBS Asian Insights report.

“Kesampingkan kekhawatiran tentang disiplin fiskal dan beban utang. Otoritas keuangan di seluruh dunia membiarkan defisit anggaran mereka terbuka lebar,” tulis analisis DBS dalam DBS Asian Insights report berjudul Hedge the Wave yang diterbitkan pada 13 April lalu.

Meski stimulus dinilai positif, pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia harus berakrobat menyelamatkan anggaran. Di satu sisi, adanya kebijakan karantina (lockdown) membuat banyak perusahaan terpukul yang akhirnya menyebabkan pendapatan pemerintah mengalami penurunan tajam. Namun di sisi lain, pemerintah justru perlu menambah pengeluaran untuk mengatasi penularan Covid-19, anggaran jaring pengaman sosial, stimulus pajak kepada usaha-usaha yang terpukul krisis, dan berbagai langkah pendukung lainnya.

Masa-masa sulit itu sudah memperlihatkan gejalanya sejak awal tahun 2020. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya sebesar 2,97 persen. Angka itu jauh lebih rendah dari proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang  sebelumnya masih optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 mampu mencapai 4,6 persen.

Sri Mulyani memperkirakan ekonomi pada kuartal II akan jatuh lebih dalam dibanding kuartal I 2020 sebagai imbas dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (social distancing) untuk memutus rantai penularan Covid-19.

“Kita antisipasi kuartal II akan jatuh lebih dalam lagi karena PSBB meluas bukan hanya di Jabodetabek,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (6/5). Ia mengaku kaget dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I yang jauh lebih rendah dari perkiraan.

Sepanjang tahun 2020, masyarakat Indonesia diperkirakan akan memfokuskan pengeluaran pada kebutuhan pokok. Sementara, pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas akan terus tertekan. Akibatnya, konsumsi yang masih relatif terjaga adalah makanan dan minuman, selain restoran serta jasa kesehatan, yang proporsinya mencapai 44 persen dari konsumsi rumah tangga.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tak seburuk itu jika dibandingkan negara lain yang juga menghadapi pandemi Covid-19. Jokowi mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal I 2020 mencapai minus 6,8 persen dari sebelumnya 6 persen. Dengan demikian, total penurunan kinerja ekonomi Negeri Tembok Besar itu sebesar 12,8 persen.

Tak hanya Tiongkok, perekonomian Perancis, salah satu negara yang dihantam Covid-19 paling parah, juga babak belur, anjlok hingga 6,25 persen. Sedangkan ekonomi Hongkong turun sebesar 5,9 persen. “Spanyol turun 5,88 persen, Italia turun 4,95 persen. Kinerja ekonomi negara kita masih relatif baik,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna melalui konferensi video, Rabu 6 Mei lalu.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Membangun Hidup Baru | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui peningkatan kinerja yang direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2020, serta peluasan mandat dari Pemerintah.

Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya, SMF telah mengalirkan dana ke Penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan 31 September 2020 secara kumulatif mencapai Rp 68,09 triliun. Terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp 12,15 triliun, penyaluran pinjaman sebesar Rp 55,83 triliun, dan pembelian KPR sebesar Rp 106 miliar.

Sejak tahun 2009 sampai September 2020, SMF telah menginisiasi 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi baik dengan skema KIK EBA maupun EBA-SP, dengan total nilai sebesar Rp 12,155 triliun—12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan 1 transaksi dengan Bank Mandiri.

Tak hanya itu, SMF juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan, bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Syariah. Akumulasi penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan SMF sejak 2009 hingga 31 September 2020 tercatat sebesar Rp 11,5 Triliun.

SMF juga aktif menerbitkan surat utang sejak 2009 silam. Hingga 30 September 2020, SMF sudah menerbitkan 44 kali surat utang termasuk Surat Berharga Komersial dengan total nilai penerbitan Rp 41,21 triliun yang terdiri dari 32 kali penerbitan obligasi dan sukuk dengan nilai Rp 37,23 triliun, 11 penerbitan Medium Term Note (MTN) dengan nilai Rp 3,85 triliun, dan 1 kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp 120 miliar.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, tahun 2020 ini SMF tengah fokus dalam mendukung pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam sektor perumahan melalui penyaluran dukungan pendanaan jangka panjang pada Program FLPP, relaksasi untuk pembiayaan homestay bagi masyarakat pemilik homestay melalui Program Kemitraan Perseroan, sinergi dengan lembaga/institusi dibawah Kementerian Keuangan pada kegiatan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19, serta melaksanakan penugasan-penugasan khusus yang diberikan oleh Kementerian Keuangan selaku pemegang saham SMF.

SMF mendapatkan peluasan mandat dari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Peraturan Presiden (Perpres) No.100 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

“Melalui amanah baru tersebut, SMF dapat semakin mengoptimalkan perannya yang diimplementasikan melalui pemberian dukungan pembiayaan tidak hanya KPR siap huni, melainkan juga dapat untuk, Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa Beli sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terfasilitasi. Selain itu, perluasan mandat juga dimaksudkan membuka peluang perseroan untuk mendukung pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi, bekerja sama dengan lembaga penyalur pembiayaan perumahan,” kata Ananta dalam Konferensi Pers Pencapaian Kinerja SMF Triwulan III Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, pada Kamis (26/11/2020).

Ananta mengungkapkan, mandat baru tersebut dapat semakin memperkuat fungsi dan peran SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suppy dan demand, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terbuka lebar.

“Kami optimistis dengan adanya mandat baru itu, SMF dapat semakin mengoptimalkan perannya untuk mendukung bergeraknya industri perumahan nasional untuk mendukung PEN di sektor perumahan. Di mana industri perumahan dapat memberikan multiplier effect ke berbagai sektor lainnya,” pungkas Ananta.

Penugasan Khusus

Selain penyaluran KPR FLPP, SMF sebagai SMV dan fiscal tools pemerintah juga aktif menjalankan program penugasan khusus dari pemerintah yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Terkait Program Pembiayaan Homestay, SMF kembali bersinergi dengan Direktorat Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Kerja Sama Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Indonesia yang diwujudkan melalui melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada 12 November 2020.

SMF dalam kerja sama ini berperan sebagai penyedia dana untuk pembiayaan homestay kepada Masyarakat di Desa/Lokasi Wisata melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area Daerah Super Priotitas (DSP). Sepanjang tahun 2019 dan 2020, SMF telah bersinergi dengan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Program Kemitraan berupa Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Sementara itu, untuk realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, SMF telah bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Pada tanggal 5 November 2020, SMF telah melakukan penandatangan nota kesepakatan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Tangerang untuk peningkatan kualitas rumah di kelurahan Mauk Tangerang. Sebelumnya SMF juga telah menjalin sinergi dengan DJCK Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

 

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan menggunakan dana Bina Lingkungan (BL) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Sepanjang tahun 2019 – 2020, SMF telah melakukan kolaborasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh bersama Kotaku di 7 kota yaitu Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Makassar, dan Pontianak, Pekalongan, dan Kabupaten Tangerang.

 

 

Lanjut baca

Breaking News

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK). Pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Demand dari perekonomian digital di Indonesia jelas akan sangat tinggi dan pandemi ini akan mengakselerasi adopsi digital baik dari konsumen maupun produsen”, kata Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin dalam Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Masyita menjelaskan, pemerintah melalui APBN 2021 juga memberikan dukungan agar pembangunan dan perkembangan TIK di Indonesia dapat diadopsi dengan lebih cepat serta menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.  Terutama daerah lokasi prioritas lokasi prioritas/perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Anggaran Rp 29,6 triliun yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga maupun melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan di bidang TIK.

“Pemerintah juga menyadari pentingnya pengembangan ICT (Information and Communication Technologies) ini, oleh karena itu ini pertama kali ICT dialokasikan cukup besar di APBN mencapai hampir 30 triliun”, jelas Masyita.

Sementara itu, arah kebijakan TIK untuk tahun 2021, antara lain meliputi: (i) Akselerasi Transformasi Digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); serta (iv) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada wilayah 3T.

Untuk kegiatan strategis bidang TIK pada tahun 2021 yakni, (i) Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 lokasi desa wilayah 3T; (ii) Penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik; (iii) Pembangunan Pusat Data Nasional; (iv) Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, Digital Technopreneur; (v) Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik; (vi) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perangkat IT dan Jaringan Komunikasi; serta (vii) Mendukung digitalisasi pendidikan, seperti pengadaan alat TIK & media pembelajaran.

Masyita menyampaikan, sektor ekonomi digital di Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh. Sinergi peran pemerintah, private sector dan masyarakat akan sangat mempengaruhi perkembangan digital ekonomi ke depan. “Kita berharap bahwa terjadi banyak inovasi, pemerintah itu sifatnya memberikan pancingan, akan tetapi perkembangan itu diharapkan dilakukan oleh private sector dan juga masyarakat secara umum”, kata Masyita.

Selain Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi #Uangkita Talk kali ini menghadirkan narasumber yang berasal dari pelaku industri (startup) dan juga perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu CFO Sayur Box, Arif Zamani dan Public Policy and Government Relations Manager Google Indonesia, Danny Ardianto.

Lanjut baca

Breaking News

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Webinar KPP Pratama Serpong bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di ranah pajak, pemerintah melalui Ditjen Pajak mengeluarkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah atau pembebasan pajak final 0,5 persen hingga akhir tahun 2020.

Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Di KPP Pratama Serpong misalnya, dari jumlah 6.263 WP UMKM yang terdaftar di kantor pajak ini, baru ada sekitar 1.488 WP UMKM yang memanfaatkannya.

Untuk menyosialisasikan insentif pajak sekaligus implementasi kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan melalui Business Development Services (BDS), KPP Pratama Serpong mengadakan webinar bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Ditonton oleh lebih dari 1000 orang, webinar ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan atau bahkan semakin berkembang di tengah pandemi ini. Webinar gratis ini juga menghadirkan dua pembicara yang ahli di bidangnya yakni Business Coach and Communication Specialist Helmy Yahya dan Pemilik Xing Fu Tang Indonesia Vancelia Wiradjaja.

Pada paparannya, Helmy mengatakan bahwa kunci agar pelaku usaha rintisan milenial atau pelaku UMKM bertahan di saat pandemi ini mesti bisa berpikir lebih atau out of the box. Karena krisis kesehatan dan ekonomi ini merupakan situasi darurat yang dialami semua orang, negara, dan instansi.

“Jadi jangan larut dalam mengeluh, karena semua orang mungkin punya persoalan yang lebih berat dari kita. Mari kita bergerak untuk mencari solusi,” tegasnya.

Helmy mengungkapkan, salah satu tip untuk mengelola bisnis saat pandemi yakni dengan menawarkan produk di waktu yang pas. Saat pandemi banyak bisnis yang ambruk, tapi juga banyak bisnis yang bertumbuh. Jadi, pelaku usaha mesti jeli memanfaatkan peluang ini. Masuklah ke dalam bisnis yang sedang dalam tren naik seperti makanan beku, jasa home interior, atau produk yang berhubungan dengan kesehatan pribadi.

Sependapat dengan Helmy, Vancelia sebagai pelaku usaha di sektor kuliner juga merasakan beratnya dampak pandemi Covid-19, tapi hal terpenting yang ia lakukan yakni mempersiapkan pola pikir agar cepat melakukan adaptasi dan perubahan untuk bertahan atau bahkan bisa memanfaatkan momentum.

“Sebagian pebisnis yang masih menggunakan covid atau pandemi sebagai alasan terus-terusan, itu artinya mereka belum move on. Jadi, kita harus betul-betul siap, kenal dengan produk kita agar kita bisa mengatasi masalah apapun itu—tidak hanya pandemi.”

Vancelia yang telah memiliki 28 gerai minuman boba asal Taiwan ini juga mengatakan, jurus kesuksesannya dalam mengembangkan bisnis adalah membangun strategic team dan menganalisa kekuatan serta kelemahan bisnisnya.

“Jadi kita harus punya right people for our team, right product untuk kita tawarkan, dan nanti akan menjadi right profit. Ini dibutuhkan pengetahuan yang sangat dalam tentang karakter tim kita dan juga karakter produk kita,” terangnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News5 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News7 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News1 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News2 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News2 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News2 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis2 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved