Connect with us

Interview

Optimisme Kinerja di Tengah Pandemi

Diterbitkan

pada

Djony Bunarto Tjondro Presiden Direktur PT Astra International Tbk/Foto: Dok Astra International

Pandemi yang telah berlangsung satu setengah tahun membuat sektor industri perlu merespons pasar dengan cara berinovasi untuk menjaga kelangsungan usahanya. Inovasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pemanfaatan teknologi digital, membuat produk baru, hingga menjajaki kolaborasi yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan.

Dalam surat elektronik yang dikirimkan ke Majalah Pajak, Presiden Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro memaparkan inovasi dan strategi Astra dalam mengarungi dunia bisnis di era pandemi.

Djony juga berbicara tentang penumbuhan ekosistem kendaraan listrik secara bertahap di Indonesia, termasuk inisiatif digital untuk menciptakan efisiensi proses dan meningkatkan produktivitas, dan strategi untuk mempertahankan kinerja bisnis di masa pandemi Covid-19.

Berikut ini uraiannya.

 

Astra menerapkan tiga konsep yakni winning concept, winning system, dan winning team dalam pengelolaan bisnis. Apa maksud dari konsep tersebut?

Makna dari winning team adalah memiliki tim yang kompeten, dapat bersinergi dan ikatan yang kuat. Winning concept bermakna mempunyai visi, target dan strategi yang jelas baik bersifat jangka pendek maupun panjang. Winning system bermakna memiliki sistem yang jelas, tertata baik dan diimplementasikan secara konsisten dan persisten. Dengan winning team, kami percaya bahwa, bersama kami bisa menghadapi setiap peluang dan tantangan bisnis. Winning concept yang tepat akan memperbesar peluang kami untuk memenangkan persaingan melalui strategi yang unggul dan melalui winning system untuk memastikan strategi dapat dilaksanakan dengan baik.

 

Pandemi Covid-19 menekan kinerja dunia usaha. Bagaimana strategi Astra untuk bertahan dan berinovasi di masa pandemi?

 

Kami memberikan perlindungan tenaga kerja termasuk vaksinasi gotong royong untuk seluruh karyawan dan keluarga intinya, lalu menerapkan aturan bekerja dari rumah, terutama dalam lingkup korporasi. Untuk perlindungan terhadap pelanggan, kami menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja dan bisnis. Kami melakukan stabilisasi rantai pasok, manajemen produktivitas, efektivitas pemasaran dan keterikatan pelanggan, dan stabilitas konservasi tunai. Untuk bisnis pembiayaan konsumen, kami terus memantau situasi dan menjaga kualitas aset dan pembiayaan. Kami memaksimalkan pemanfaatan saluran/pemasaran digital.

Dengan adanya digitalisasi, pembeli dapat melakukan transaksi pembelian produk-produk Astra secara on-line melalui website dan aplikasi. Astra memperkuat home mobile service untuk meningkatkan customer awareness serta wujud kepedulian kami kepada konsumen dengan tetap berikan layanan after sales (purna jual) di masa pandemi, seperti jasa bengkel ke rumah. Kami terus melakukan pengembangan inovasi digital dalam melayani konsumen serta potential customer dari big data yang dikelola, karena kemungkinan terjadi pergeseran perilaku konsumen yang mulai beralih setelah pandemi. Inovasi juga dilakukan pada proses produksi/manufaktur dalam menghadapi industri 4.0 untuk meningkatkan quality, cost, delivery dan service (QCDS).

 

Dari tujuh lini bisnis Astra yang ada saat ini, mana yang paling terdampak pandemi dan mana yang justru meningkat?

Pendapatan dan laba bersih Grup Astra pada 2020 menurun akibat dampak dari pandemi dan upaya penanggulangannya. Penjualan mobil menurun 50 persen dengan pangsa pasar sedikit menurun, sementara penjualan sepeda motor menurun 41 persen dengan pangsa pasar yang meningkat. Terjadi peningkatan provisi kerugian kredit pada bisnis jasa keuangan, sedangkan penurunan harga batu bara memengaruhi penjualan alat berat dan volume kontraktor penambangan.

Adapun sektor agribisnis diuntungkan oleh harga minyak kelapa sawit yang lebih tinggi. Sebagian besar bisnis Grup Astra mengalami perbaikan pada Semester I tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 ketika menghadapi pembatasan-pembatasan bisnis yang signifikan terkait dengan penanggulangan pandemi Covid-19 pada kuartal II tahun 2020 dan diuntungkan juga oleh insentif sementara PPnBM penjualan mobil serta peningkatan harga komoditas.

Kinerja Grup secara keseluruhan membaik dalam sembilan bulan pertama tahun  2021, didukung oleh volume penjualan automotif yang kuat dan harga komoditas yang lebih tinggi. Walaupun terdapat beberapa ketidakpastian dengan situasi makroekonomi saat ini akibat pandemi, kinerja Grup yang baik memberi kami optimisme terhadap sisa periode hingga akhir tahun ini. Selain itu, posisi neraca keuangan Grup tetap sehat dan solid.

 

Di era digital ini Astra juga menerapkan konsep modernizing the core. Apa maksud dari konsep tersebut?

Astra menjalankan inisiatif digital yang menciptakan efisiensi proses dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan mengembangkan dan menyempurnakan kemampuan digital dari sistem front-end, back-end, analitik data,dan keamanan siber. Dengan modernizing the core ini kami berharap bisnis dapat semakin agile dan produktif untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan.

 

Astra juga mencermati peluang investasi pada ekonomi digital Indonesia, seperti Gojek dan perusahaan rintisan lainnya. Apa yang mendasari Astra berinvestasi di sektor ekonomi digital?

Astra terbuka dan menciptakan kolaborasi atau sinergi bisnis yang menghadirkan inovasi produk dan layanan kepada konsumen. Astra juga turut berpartisipasi dalam percepatan start-up di Indonesia.

 

Di sisi lain, Astra juga berkomitmen membantu UMKM di tanah air. Seperti apa programnya yang tengah berjalan saat ini?

Astra memiliki empat pilar kontribusi sosial berkelanjutan, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Pada pilar kewirausahaan (Astra Kreatif), Astra membina UMKM melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) dengan komitmen mendorong peningkatan kualitas UMKM di tanah air. Terdapat sejumlah program dalam pengembangan UMKM, yaitu pelatihan, pendampingan, fasilitas pemasaran dengan memfokuskan pada sektor manufaktur, bengkel, kerajinan, dan pertanian.

Sejak berdiri tahun 1980, hingga Juni 2021 YDBA telah membina 11.695 UMKM dan secara tidak langsung turut menciptakan 70.597 lapangan kerja melalui UMKM yang difasilitasinya. Sebagai contoh PT Nandya Karya Perkasa, salah satu UMKM yang dibina YDBA memproduksi komponen automotif yang masuk ke value chain PT Astra Honda Motor.

 

Sejalan dengan imbauan pemerintah untuk mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri nasional, bagaimana komitmen dan strategi Astra untuk terus meningkatkan kandungan lokal di semua produk yang dihasilkan?

Saat ini tingkat komponen dalam negeri atau kandungan lokal mobil dan sepeda motor yang diproduksi Grup Astra sudah di atas 80 persen. Adapun strategi yang ditempuh dalam meningkatkan TKDN adalah dengan melibatkan pemasok komponen lokal yang menjadi utama.

 

Tantangan dan peluang global terkait kebutuhan energi menuntut inovasi dan transformasi energi konvensional ke energi baru dan terbarukan/EBT. Bagaimana peran serta Astra dalam pemanfaatan EBT, khususnya yang terkait dengan pengembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia?

Astra akan mendukung agenda pemerintah untuk menurunkan emisi CO2 dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk kendaraan roda empat (4W), saat ini Toyota, salah satu prinsipal kami melalui Toyota Astra Motor (TAM) berkomitmen untuk menghadirkan elektrifikasi kendaraan secara bertahap dimulai dari HEV, PHEV, BEV hingga fuel cell di Indonesia. Semua itu dilakukan secara bertahap agar ekosistem dan infrastruktur elektrifikasi kendaraan bisa tumbuh optimal. TAM mengenalkan teknologi elektrifikasi kepada konsumen Indonesia dengan mengedukasi pelanggan tentang teknologi elektrifikasi untuk mempersiapkan pasar kendaraan listrik, misalnya konsep EV Ecotourism dan EV Ecosystem di Bali.

TAM menghadirkan produk kendaraan listrik yang sesuai untuk konsumen Indonesia. Saat ini terdapat 10 produk kendaraan listrik baru (8 HEV/hybrid EV, 1 PHEV/plug-in EV, dan 1 BEV/ battery EV) yaitu Hybrid (Toyota CH-R, Toyota Camry, Toyota Corolla Altis, Toyota Corolla Cross), PHEV (Toyota Prius Hybrid) dan BEV (Lexus UX300e) untuk pasar Indonesia.

Sambil menunggu kesiapan infrastruktur di tanah air untuk mendukung kendaraan elektrifikasi itu, maka kami bersama principal dapat melakukan produksi EV secara lokal yang dimulai dengan kendaraan hybrid. Untuk kendaraan roda dua (2W), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia dan pemerintah juga akan terus mengembangkan roadmap sepeda motor listrik, termasuk regulasi skema perpajakan dan infrastruktur. Kesuksesan sepeda motor listrik akan bergantung dengan ketersediaan spesifik produk dan baterai yang terjangkau bagi konsumen dan juga kesiapan infrastruktur seperti swap battery dan layanan purna-jual yang semuanya harus dipersiapkan dengan matang.

 

Selama pandemi ini pemerintah memberikan banyak insentif bagi perusahaan, di antaranya di bidang perpajakan. Seberapa berdampak insentif perpajakan itu bagi Astra?

Insentif pajak yang didapatkan Astra selama pandemi adalah insentif pajak barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat dengan model tertentu di beberapa segmen sejak Maret hingga Agustus 2021. Insentif ini masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun, hanya saja diskon PPnBM yang diberikan akan menurun setelah Agustus 2021. Lalu ada insentif PPN berlaku untuk properti dengan serah terima fisik selama Maret–Desember 2021. Pembeli properti akan menerima insentif PPN untuk unit dengan harga hingga Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Salah satu produk properti kami, Asya di Jakarta Timur mendapat insentif ini. Keseluruhan insentif tersebut mendorong kembali daya beli, sehingga membantu penjualan mobil dan properti yang terdampak oleh pandemi.

 

Pemerintah memberlakukan insentif PPnBM dan uang muka nol persen. Seberapa kuat program itu mendukung kinerja penjualan automotif di pasar domestik?

Insentif pajak barang mewah mobil yang berlaku sejak Maret 2021 berdampak positif terhadap penjualan. Dampak insentif PPnBM terhadap rata-rata penjualan retail Astra dan total 4W (roda empat) bulan Maret–Juni 2021 (ketika penerapan insentif PPnBM) secara keseluruhan meningkat masing-masing 52 persen dan 42 persen dibandingkan dengan rata-rata penjualan bulan Januari–Februari 2021.

Terkait kebijakan uang muka (DP) nol persen dengan mengacu kepada peraturan OJK tahun 2019, perusahaan pembiayaan Astra diperbolehkan untuk memberikan DP nol persen karena tingkat pinjaman bermasalah (nonperforming loan) yang terkendali. Perusahaan pembiayaan Astra tidak memiliki rencana untuk menyediakan paket pembiayaan dengan DP nol persen. Tingkat DP yang diberikan kepada pelanggan kami selalu memperhitungkan profit pelanggan dan toleransi risiko mereka dengan rata-rata DP untuk pelanggan 4W dan 2W masih terjaga, yakni masing-masing sekitar 20–25 persen dan 15–20 persen.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Interview

Bersiap Cetak Jasa Digital Kelas Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama Perum Peruri

Peruri berhasil memanfaatkan momen pandemi dengan memperkenalkan layanan digitalnya ke pasar. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) memiliki sejarah panjang sejak awal Kemerdekaan RI melalui kehadiran Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar yang melambangkan kedaulatan negara. Tak heran bila peringatan Hari Oeang setiap 30 Oktober selalu menjadi momen khusus bagi Peruri untuk memaknai sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Seiring waktu dan perubahan yang terjadi, Peruri terus beradaptasi dan melakukan transformasi di sejumlah lini bisnisnya.

Dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Majalah Pajak, Kamis (14/10), Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya memaparkan pengembangan bisnis dan adaptasi di masa pandemi, strategi untuk mempertahankan daya saing perusahaan di era ekonomi digital, dan upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk memasuki industri 4.0.

Berikut ini uraiannya.

 

Seperti apa profil bisnis dan pengembangan produk maupun layanan yang dijalankan Peruri saat ini?

Sejalan dengan perubahan visi perusahaan yang baru pada 2020 yaitu “to be a world class integrated security printing and security digital solutions corporation, saat ini bisnis Peruri tidak hanya di bidang security printing melainkan juga security digital.

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2020–2024, Peruri memproyeksikan pendapatan bisnis digital sebesar 20 persen. Proyeksi ini dibuat sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang penugasan e-meterai kepada Peruri, sementara realisasi pendapatan digital tahun 2020 saja masih di bawah 5 persen. Artinya, selama kurun waktu 5 tahun prospek bisnis security digital diproyeksikan akan meningkat signifikan.

Pada 2019, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah terkait penambahan bisnis Peruri, yaitu jasa security digital dan optimalisasi aset. Di tahun yang sama, Peruri masuk dalam daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di bawah Kementerian Kominfo RI sebagai modal utama Peruri menjalankan bisnis security digital di Indonesia.

Selanjutnya pada September 2019, Peruri resmi meluncurkan layanan jasa security digital ke pasaran dengan tiga produknya, yaitu Peruri Sign, Peruri Code, dan Peruri Trust. Pada Agustus 2021, pemerintah menetapkan PP Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai yang memberikan penugasan kepada Peruri untuk mencetak Meterai Tempel dan membuat Meterai Elektronik sebagai tambahan penugasan di bidang layanan security digital.

Pandemi telah mendorong sektor usaha untuk cepat beradaptasi dan mengantisipasi dampak terburuk yang bisa terjadi. Seberapa besar dampak pandemi terhadap bisnis Peruri sejauh ini dan apa saja upaya antisipasi yang telah dilakukan?

Adanya pembatasan pertemuan secara fisik di masa pandemi telah mempercepat penerapan digitalisasi dan ini justru berdampak positif bagi bisnis digital Peruri. Salah satu produk yang mengalami tingginya permintaan adalah Peruri Sign, yaitu tanda tangan digital yang sah secara hukum dan mudah untuk diverifikasi. Banyak perkantoran yang menerapkan Work From Home dan ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, salah satunya adalah proses administrasi penandatanganan dokumen yang biasanya membutuhkan pertemuan tatap muka. Hal ini yang membuat Peruri Sign banyak dicari perusahaan untuk membantu proses administrasi menyelesaikan permasalahan internalnya karena Peruri Sign dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa harus adanya pertemuan tatap muka.

Peruri tetap berupaya maksimal untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan dengan cara memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh bagi seluruh karyawan yang akan memasuki area perusahaan, memberlakukan surat keterangan negatif hasil tes antigen bagi seluruh tamu, pembatasan ruang rapat, menerapkan meeting secara virtual serta pemasangan hand sanitizer di berbagai titik.

Pesatnya perkembangan ekonomi digital ditambah lagi dengan adanya pandemi telah semakin memacu sektor usaha untuk melakukan inovasi dan transformasi digital. Bagaimana strategi bisnis Peruri agar dapat kompetitif di era ekonomi digital?

Sebetulnya Peruri telah memulai transformasi digital dan mengantisipasi perkembangan teknologi jauh sebelum adanya pandemi. Setidaknya transformasi digital telah diawali Peruri sejak 2017 melalui pembentukan unit kerja Proyek Bisnis (Probis) Digital sebagai wadah inkubasi pengembangan bisnis digital perusahaan. Pada 2018 Probis Digital berkembang menjadi Strategic Business Unit (SBU) Digital karena telah berhasil merumuskan produk baru di bidang security digital. Kemudian pada 2019 Peruri berhasil meluncurkan produk digitalnya dan siap untuk bersaing di pasaran sehingga kini SBU Digital berkembang menjadi Divisi Bisnis Digital.

Adanya pandemi telah mengakselerasi proses digitalisasi di pasar dan mempercepat penetrasi produk security digital Peruri. Pada 2020, produk digital Peruri telah mendapatkan customer sebanyak 105 perusahaan. Angka tersebut terbilang cukup fantastis mengingat produk digital Peruri baru diluncurkan pada September 2019. Peruri berhasil memanfaatkan momen pandemi dengan memperkenalkan layanan digitalnya ke pasar.

Bagaimana upaya Peruri dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung ke arah transformasi digital?

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan, karena SDM adalah aset utama. Saat ini, kami aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para karyawan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memungkinkan kami untuk tetap mengikuti perkembangan bisnis yang cukup dinamis dalam menghadapi era digital. Divisi SDM yang berperan sentral dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menyediakan talenta SDM dengan kompetensi tinggi.

Peruri memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana dan terfokus sesuai perkembangan bisnis perusahaan dan transformasi digital, seperti program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mendukung proses peningkatan kualitas SDM. Selain itu untuk membentuk para pemimpin masa depan perusahaan, Peruri secara konsisten menyelenggarakan Talent Development Program yang diharapkan dapat mempersiapkan kompetensi, mental, skill dan knowledge para karyawan yang telah diseleksi secara ketat untuk memasuki industri 4.0.

Seperti apa rencana pengembangan bisnis Peruri dalam jangka pendek, menengah dan panjang?

Rencana pengembangan bisnis Peruri dan anak perusahaan telah diselaraskan dan diformulasikan dalam tiga Strategic Thrust (3S). Pertama, “Speed-up corporate transformation (new normal era) for performance improvement & profitable growth” atau mempercepat penguatan fondasi untuk peningkatan kinerja dan pertumbuhan menguntungkan di tatanan kebiasaan baru.

Kedua, “Strengthen core business and operational excellence for substantial performance improvement” atau memperkuat bisnis inti untuk peningkatan kinerja secara substansial. Ketiga, “Sustain digital transformation and new business for shareholder value maximization” atau melestarikan pertumbuhan menguntungkan untuk maksimalisasi nilai pemilik modal.

Peruri menerapkan enam strategi utama. Pertama, accelerate corporate transformation yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas organisasi Peruri. Kedua, enhance subsidiary management untuk mengoptimalkan peran Peruri sebagai perusahaan induk yang memimpin perusahaan-perusahaan lainnya. Ketiga, strengthen currency domestic market dengan mempertahankan keberlangsungan proteksi pemerintah, memaksimalkan nilai tambah dan meningkatkan kerja sama bisnis.

Keempat, strengthen non-currency domestic market dengan mengadopsi perkembangan teknologi, melakukan inovasi terhadap produk-produk dokumen sekuriti sesuai kebutuhan era digital, meningkatkan produktivitas lewat pemanfaatan mesin yang ada untuk memproduksi produk baru, mengembangkan kartu yang memiliki chip/kemampuan rekam jejak untuk fitur track and trace, serta melakukan kerja sama dengan mitra dalam aspek operasional, pasar dan pemanfaatan sumber daya bersama.

Kelima, building capabilities international standards melalui riset standar kelas dunia dan pemetaan skill juga kompetensi SDM. Strategi yang keenam adalah seize new wave (digital) business opportunities untuk mengembangkan produk digital security yang tepat guna serta layanan transformasi digital untuk membantu mengakselerasi proses digital perusahaan/organisasi lain.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya PRIfA (Peruri Research Institute for Authenticity), dan apa tujuannya?

Peruri Research Institute for Authenticity (PRIfA) merupakan wadah yang dapat menjadi muara bagi seluruh kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi demi memastikan keberlanjutan eksistensi bisnis Peruri ke depan.

PRIfA dapat menjadi bekal bagi Peruri untuk mengembangkan bisnis di era industri 4.0 ke depan. Tujuan lain dari PRIfA adalah menjadi lembaga riset tepercaya berkelas dunia yang kompetitif, inovatif dan memberikan nilai tambah terhadap bisnis Peruri.

Bagaimana Peruri memaknai peringatan Hari Oeang pada 30 Oktober 2021?

Hari Oeang tentu menjadi momen yang spesial karena uang memiliki sejarah yang panjang dan sangat bermakna bagi Peruri sendiri. Hal yang paling berkesan dan memiliki nilai sejarah adalah bagaimana dahulu sebelum Peruri ditunjuk pemerintah pada 1971 untuk mencetak rupiah, rakyat Indonesia melakukan perjuangan yang sangat besar untuk mempertahankan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang dan alat tukar bangsa.

Sebelum Peruri ditetapkan dan ditunjuk pemerintah untuk memproduksi rupiah, masyarakat memproduksi ORI di daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak mudah diselaraskan mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Sebelum ORI disahkan sebagai mata uang pertama yang dimiliki Pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 1946, masyarakat masih menggunakan mata uang Belanda dan Jepang, sehingga ORI merupakan identitas murni milik bangsa Indonesia.

ORI menjadi simbol penting negara karena negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat dan salah satu atribut kedaulatan itu adalah mata uang yang dikeluarkan sendiri. Untuk itu sudah seharusnya seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Oeang dan benar-benar bisa memaknai sejarah dan perjuangan di balik itu semua.

Lanjut baca

Interview

Faedah Beralih dari Uang Tunai

Diterbitkan

pada

Penulis:

Transformasi digital dalam sistem pembayaran merupakan salah satu visi penting Bank Indonesia yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai mitra strategisnya telah memperkenalkan berbagai inisiatif dan terobosan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi digital dan mulai beralih dari uang tunai, salah satunya melalui penerapan QRIS.

Direktur Eksekutif ASPI Yanti Pusparini menyatakan, pengembangan ekosistem menjadi salah satu kunci keberhasilan adopsi QRIS, sehingga program-program kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu terus dikembangkan.

Kepada Majalah Pajak, bankir profesional yang sebelumnya menempati posisi sebagai Project Manager Integrated Data Management di BNI (2012) dan Head of Fulfillment, Service and Operation–Global Wholesale Banking, Technology & Operations Bank of America (2020) ini menjelaskan banyak hal tentang peran ASPI dalam mendorong terciptanya ekosistem yang terbuka antara sektor perbankan dan fintech, manfaat QRIS bagi masyarakat, pelaku UMKM, sektor perpajakan, dan pemulihan ekonomi nasional, evaluasi serta pengembangan QRIS di masa depan.

Berikut ini uraiannya.

 

Apa yang melatarbelakangi dan menjadi tujuan berdirinya ASPI?

Pada Oktober 2010 ASPI dibentuk oleh perwakilan industri sistem pembayaran dan atas prakarsa Bank Indonesia, sebagai representasi seluruh pelaku sistem pembayaran seperti perbankan, lembaga switching dan principles, sekaligus menjadi mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Pada Desember 2011, ASPI disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Badan Hukum dan selanjutnya pada Oktober 2012 mendapat persetujuan sebagai Self Regulatory Organisation (SRO) di industri sistem pembayaran. Bank Indonesia selaku otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki kewenangan menerbitkan pengaturan yang sifatnya makro prudensial dan principle based. Sesuai pendekatan industrial dan collaborative approach, ketentuan yang sifatnya mikro dan teknis dipercayakan kepada ASPI sebagai SRO sehingga akan memberikan nilai tambah dan membuka kesempatan bagi industri untuk memberikan masukan secara komprehensif dan konstruktif.

Seiring perkembangan teknologi informasi, industri sistem pembayaran yang awalnya didominasi oleh perbankan kini semakin beragam dengan kehadiran perusahaan financial technology (fintech) dengan berbagai produk dan layanan pembayaran yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang tepat, cepat, dan mampu mengakomodasi perkembangan terkini dari penyelenggaraan sistem pembayaran. Selain itu, dalam upaya menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, maka dikembangkan berbagai standar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang diarahkan untuk mendorong interkoneksi, interoperabilitas, keamanan, dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran.

Bersamaan dengan diterbitkannya Gerbang Pembayaran Nasional pada Oktober 2017, ASPI ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar, yang bertugas menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar untuk instrumen dan kanal pembayaran seperti standar nasional teknologi chip untuk kartu ATM dan atau Kartu Debit (National Standard Indonesian Chip Card Specification/NSICCS), standar nasional kode QR untuk memfasilitasi pembayaran (QRIS), standar nasional Open API Payment (SNAP).

 

Apa saja yang menjadi agenda dan program utama ASPI?

ASPI sebagai mitra strategis Bank Indonesia, berkomitmen mendukung realisasi visi Bank Indonesia yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan berbagai inisiatif dalam sistem pembayaran lainnya untuk mendorong transformasi digital dalam sistem pembayaran. ASPI aktif dalam penyusunan standar nasional Open API Payment (SNAP) yang bertujuan untuk mendukung inovasi dan kompetisi serta mendorong terciptanya ekosistem yang terbuka melalui interlink antara perbankan dan fintech. Selain itu ASPI juga memberikan masukan yang objektif dan konstruktif untuk mendukung implementasi BI Fast yang merupakan infrastruktur pembayaran retail baru yang lebih modern. Agenda lain adalah mendukung reformasi regulasi sistem pembayaran yang dilakukan BI untuk menyederhanakan pengaturan termasuk perizinan, yang akan diterjemahkan dalam berbagai ketentuan teknis dan mikro dari ASPI.

 

Pihak mana saja yang selama ini berkolaborasi dengan ASPI dan seperti apa bentuk kerja samanya?

ASPI merupakan mitra strategis Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran, sehingga ASPI berkolaborasi sangat erat dengan Bank Indonesia dalam penyusunan berbagai pengaturan dan standar dalam sistem pembayaran. Selain itu ASPI juga menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholders seperti otoritas, kementerian terkait, asosiasi lain, dan yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antarsesama anggota ASPI dalam kegiatan sosialisasi, edukasi maupun pengembangan berbagai solusi dalam sistem pembayaran.

 

Bank Indonesia bersama ASPI telah menginisiasi penerapan sistem pembayaran digital QRIS. Upaya apa yang telah dilakukan dalam membangun ekosistem yang mendukung bagi keberhasilan penerapan QRIS di Indonesia?

Tugas utama setelah implementasi QRIS adalah mendorong adopsi QRIS baik oleh konsumen akhir maupun merchant sehingga mereka mau beralih dari uang tunai. Pengembangan ekosistem memang menjadi salah satu kunci keberhasilan adopsi QRIS, sehingga program-program kolaborasi seperti penggunaan QRIS dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pendistribusian bantuan sosial nontunai, transaksi transportasi, Gerakan Bangga Buatan Indonesia serta Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia perlu terus dikembangkan. ASPI juga terus mendorong interkoneksi dan interoperabilitas QRIS. Artinya, instrumen dan kanal dari satu penyelenggara jasa pembayaran dapat digunakan dan terhubung dengan instrumen dan kanal dari penyelenggara jasa pembayaran lain, yang akhirnya menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran.

 

Apa manfaat bagi konsumen maupun merchant dari penerapan QRIS?

Manfaat QRIS bagi konsumen adalah tersedianya pilihan cara pembayaran yang lebih praktis, aman dan mudah, sehingga konsumen tidak perlu repot lagi membawa uang tunai. QRIS juga relevan dengan tren perilaku konsumen yang lebih mengarah ke cardless terutama setelah pandemi Covid-19. Selain itu dengan interkoneksi dan interoperabilitas yang dimiliki QRIS, konsumen tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang karena satu QRIS bisa menerima pembayaran dari semua penyelenggara QRIS. Dan yang tidak kalah penting adalah semua penyelenggara jasa pembayaran QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Dari sisi merchant, penggunaan QRIS dapat memudahkan pengelolaan kas karena tidak perlu repot menyediakan uang kembalian, juga lebih aman dan rekonsiliasi lebih mudah. Dengan interkoneksi dan interoprabilitas merchant juga cukup menyediakan satu QRIS dan bisa menerima pembayaran dari aplikasi semua penyelenggara jasa pembayaran QRIS sehingga berpotensi meningkatkan penjualan dan branding-nya.

 

Apa manfaat sistem transaksi QRIS bagi perpajakan di Indonesia?

Saat ini QRIS sudah mulai digunakan dalam pembayaran pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan berbagai retribusi daerah yang diimplementasikan oleh banyak pemerintah daerah, sehingga memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak sekaligus pihak pemungut pajak. Setelah pandemi Covid-19, perlu disiapkan model pembayaran pajak tanpa tatap muka dan dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Selain itu seluruh transaksi QRIS di merchant tercatat secara otomatis sehingga memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi sehingga pihak yang terlibat dalam transaksi seperti merchant akan lebih mudah dalam menyusun laporan untuk keperluan perpajakan. Secara makro, penggunaan QRIS juga diharapkan membantu pemulihan perekonomian nasional terutama di sektor UMKM sehingga mendorong lebih banyak pemasukan pajak dari sektor tersebut.

 

Bagaimana memperkenalkan QRIS secara luas di masyarakat, apa saja tantangannya, berapa besar transaksi QRIS dan jumlah merchant yang sudah terdaftar hingga saat ini?

Sesuai strategi yang diarahkan Bank Indonesia, untuk mendorong adopsi QRIS, harus digarap potensi baik dari sisi demand yaitu konsumen akhir, maupun sisi supply dengan menambah jumlah merchant. Pendekatan yang dilakukan antara lain berbasis komunitas, yang didukung dengan pengembangan fitur-fitur QRIS. Sampai dengan akhir semester I tahun 2021, volume transaksi QRIS sudah mencapai hampir 35 juta transaksi dengan total nominal lebih dari Rp 2,14 triliun yang tumbuh pesat dibandingkan posisi Desember 2020 yang baru mencapai 17 juta transaksi dengan total nominal Rp 1,20 triliun. Jumlah merchant juga mengalami pertumbuhan signifikan di mana per akhir Juli 2021 sudah mencapai 9 juta merchant dari target 12 juta merchant di akhir tahun 2021 yang dicanangkan BI.

Tantangan yang dihadapi antara lain adalah dalam hal edukasi untuk mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sehingga slogan satu QRIS untuk semua bisa terwujud. Kasus di mana merchant menolak pembayaran QRIS dari salah satu penyelenggara QRIS harus dihindari. Selain itu merchant QRIS yang dormant atau tidak aktif juga harus didorong untuk lebih aktif.

 

Bagaimana evaluasi penerapan QRIS selama setahun terakhir dan apa program ASPI selanjutnya?

Meskipun secara total volume dan jumlah transaksi serta jumlah merchant QRIS terus menunjukkan peningkatan yang pesat, secara rata-rata transaksi per merchant QRIS masih rendah baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Hal ini mengindikasikan kemungkinan merchant masih tetap menerima pembayaran di luar QRIS termasuk tetap menggunakan uang tunai atau potensi merchant QRIS yang tidak atau kurang aktif. Selain itu dari sisi distribusi lokasi, penyebaran merchant QRIS, hampir 70 persen berada di Pulau Jawa. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik PJP, BI serta stakeholders lain, seperti pemerintah daerah dalam memperluas jaringan merchant QRIS sekaligus menciptakan berbagai program yang mendorong kontinuitas penggunaan QRIS oleh merchant dan konsumen.

Dari sisi penyelenggara sistem pembayaran dan penyedia infrastruktur pembayaran, beberapa improvement area seperti penyempurnaan mekanisme settlement yang lebih cepat dengan merchant-merchant akan sangat membantu cash flow para merchant, terutama di kategori usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha untuk melangsungkan bisnis dari hari ke hari. Proses pendaftaran merchant yang lebih mudah dan cepat, penanganan keluhan serta dispute resolution yang efektif juga akan membantu adopsi yang lebih luas oleh merchant dan konsumen.

Sejak implementasi QRIS di awal tahun 2020, ASPI terus aktif terlibat dalam pengembangan fitur-fitur QRIS seperti QRIS CPM (consumer presented mode) di mana pelanggan dapat menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk dipindai oleh merchant, yang menjadi pilihan selain QRIS MPM (merchant presented mode) yang sudah lebih dulu diimplementasikan. Selain itu transaksi QRIS juga bisa dilakukan tanpa tatap muka (QRIS TTM), untuk penarikan, setoran maupun transfer (QRIS TTS).

Yang terakhir adalah QRIS Cross Border untuk transaksi antar negara yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Fitur cross border ini merupakan kolaborasi antara Indonesia dengan Thailand dalam membangun konektivitas layanan pembayaran menggunakan teknologi QR Code dan merupakan suatu terobosan yang berarti bagi sistem pembayaran. Inisiatif ini diharapkan akan membuka peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan sekaligus memajukan UMKM di daerah pariwisata sebagai salah satu aspek dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Lanjut baca

Interview

Kami juga Lelang Barang Unik dan Eksklusif

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto /Dok. Rivan

Salah satu misi penting Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan adalah mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto mengemukakan, saat ini upaya penyempurnaan proses bisnis terus dilakukan dengan mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan pelayanan, salah satunya melalui Portal Lelang Indonesia. Portal ini memungkinkan pelaksanaan lelang secara digital yang berfokus pada pengalaman dan kenyamanan pengguna.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak secara langsung di lantai 12 Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/08), pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Januari 1964 yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (2013–2015), dan Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan (2019–2020) ini menjelaskan berbagai hal terkait tantangan, pencapaian, dan upaya DJKN dalam mengembangkan dan memperkenalkan lelang secara lebih luas di masyarakat.

Berikut ini petikannya.

 

Apa saja yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara?

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. DJKN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pelaksanaan pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; pelaksanaan administrasi DJKN; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Visi DJKN 2020–2024 adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan (Kemenkeu) yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun misi DJKN 2020–2024 adalah mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan lelang aset negara, apa saja jenis lelang yang ada di Indonesia, dan apakah semua proses lelang harus melalui DJKN?

Aset negara atau Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Definisi lelang mengacu pada Pasal 1 VR Jo Pasal 1 angka 1 juncto Permenkeu 213/PMK.06/2020 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Dengan demikian, lelang aset negara adalah penjualan barang milik negara/daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Jenis-jenis lelang di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jenis lelang yang dilaksanakan di Indonesia terdiri atas pertama, Lelang Eksekusi, yaitu Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni lelang Panitia Urusan Piutang Negara; pengadilan; pajak; gadai; barang rampasan yang berasal dari benda sitaan; harta pailit; barang rampasan; jaminan fidusia; barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks-kepabeanan; barang temuan pidana korupsi; barang bukti tindak pidana kehutanan; benda sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lainnya.

Kedua, Lelang Noneksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang, yakni lelang Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D); barang milik BUMN/D berbentuk nonpersero; aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; BMN yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai; barang gratifikasi; bongkaran BMN/D karena perbaikan; BMN berupa Barang Habis Pakai eks-Pemilihan Umum; aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL); asset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU); aset eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) /kelolaan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset); Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir; Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT); aset Bank Indonesia; BMN/D berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak; barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari APBN/D; barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan Noneksekusi Wajib lainnya.

Ketiga, Lelang Noneksekusi Sukarela, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela, yakni lelang barang milik BUMN/D berbentuk persero; barang milik perwakilan negara asing; barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; barang milik BLU/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk BMN; barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta; hak tagih (piutang); kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan Noneksekusi Sukarela lainnya.

Mengenai prosedur pelaksanaan lelang sesuai Pasal 1a VR juncto Pasal 21 Permenkeu 213/PMK.06/2020 tentang Kompetensi Absolut Pejabat Lelang yaitu bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I disebutkan bahwa Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkeu yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum. Pejabat Lelang Kelas I berkantor di DJKN/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena merupakan Pejabat Fungsional pada DJKN/KPKNL yang dapat melaksanakan semua jenis lelang. Selanjutnya ada pula Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II yaitu Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Selain ketentuan Kompetensi Absolut, diatur pula tentang ketentuan Kompetensi Relatif, yaitu bahwa Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang sesuai dengan kewenangan wilayah kerjanya berdasarkan lokasi objek lelang berada.

Jenis lelang apa yang paling populer dan paling besar secara nominal?

Jenis lelang yang paling mendominasi di tahun 2020 dari total seluruh pelaksanaan lelang sebanyak 48.551 frekuensi lelang, yakni Lelang Eksekusi menyumbang sebesar 70,24 persen (34.102 frekuensi) disusul Lelang Noneksekusi wajib sebesar 15,74 persen (7.641 frekuensi), Lelang Noneksekusi Sukarela PL-II sebesar 11,43 persen (5.549 frekuensi), dan Lelang Noneksekusi Sukarela KPKNL sebesar 2,59 persen (1.259 frekuensi).

Secara nominal, jenis lelang yang besar di tahun 2020 dari total pokok lelang sejumlah Rp 29,900 triliun, yakni Lelang Noneksekusi Sukarela PL-II menyumbang 62,01 persen (senilai Rp 14,122 triliun), disusul Lelang Eksekusi (35,34 persen atau Rp 8,047 triliun), Lelang Pegadaian (18,22 persen atau Rp 4,149 triliun), Lelang Noneksekusi wajib (2,37 persen atau Rp 0,538 triliun), dan Lelang Noneksekusi Sukarela KPKNL (0,29 persen atau Rp 65,571 miliar). Sedangkan jenis barang yang paling banyak dilelang di tahun 2020, yakni  motor (29,88 persen), mobil (19,41 persen), tanah (18,46 persen), rumah (13,52 persen), dan inventaris (11,03 persen).

Hingga saat ini masih sering terjadi kasus penipuan lelang yang merugikan masyarakat. Modus-modus penipuan seperti apa yang selama ini sering muncul dalam proses lelang aset negara?

Agar masyarakat tidak tertipu dengan lelang fiktif, ada beberapa ciri modus lelang fiktif yang marak terjadi di masyarakat, yaitu pelaku aktif menghubungi nomor korban melalui panggilan atau aplikasi pesan singkat, pelaku sering mengaku sebagai perwakilan KPKNL atau instansi lain dengan menggunakan surat yang berkop KPKNL atau mencatut nama salah satu pejabat/pegawai KPKNL atau DJKN; pelaku kerap menawarkan harga lelang yang murah namun terkesan tidak wajar; pelaku menunjukkan pengumuman lelang yang tidak sesuai standar pengumuman lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL; pelaku meminta uang muka yang ditransfer ke rekening atas nama pribadi pelaku, padahal lelang yang dilaksanakan KPKNL tidak pernah menggunakan rekening atas nama pribadi; pelaku menjanjikan menang lelang, padahal pemenang lelang adalah penawar tertinggi yang dinyatakan menang oleh Pelelang; pelaku menakut-nakuti korban dengan ancaman tidak jadi menang lelang jika tidak segera mengirim uang muka yang diharuskan; pelaku akan mendesak agar segera mentransfer uang, padahal pembayaran lelang dilakukan setelah penawar lelang dinyatakan menang lelang dan itu pun dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang; pelaku menggunakan akun media sosial palsu yang meniru akun resmi DJKN atau KPKNL.

Apabila mendapatkan penawaran lelang dengan ciri-ciri seperti di atas ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah tidak langsung percaya dengan iming-iming barang lelang yang murah dan pasti menang; melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada KPKNL terdekat atas kebenaran informasi dimaksud, atau menelepon call center DJKN di nomor 150-991; memastikan kebenaran atau melihat objek lelang dimaksud pada Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id); melaporkan kepada pihak berwajib guna membantu meminimalkan jatuhnya korban penipuan lainnya.

Bagaimana upaya DJKN dalam mengatasi permasalahan penipuan lelang aset?

Maraknya penipuan itu merupakan tindakan yang harus bersama-sama kita tekan penyebarannya dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dengan layanan Kemenkeu seperti DJKN-DJBC-DJP terkait penjualan melalui lelang, serta menjalin kerja sama dengan aparat hukum dalam pengenaan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya.

DJKN berkolaborasi dengan banyak pihak sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing direktorat, antara lain dengan seluruh Kementerian/Lembaga, perbankan (seluruh Bank BUMN maupun Swasta), BUMN/D, pemangku kepentingan lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

Di luar negeri, lelang cukup populer bahkan menjadi media transaksi yang bergengsi. Kenapa di Indonesia lelang tidak sepopuler di negara lain?

Lelang sebetulnya sudah sangat populer di Indonesia, terbukti dengan semakin banyak peminat lelang dari masyarakat umum. Objek yang dijual lelang tidak hanya terkait dengan tanah, bangunan, dan kendaraan. Tetapi ada juga objek yang unik dan eksklusif seperti dari tegahan bea dan cukai dan juga dari lelang-lelang sukarela yang semakin meningkat frekuensinya.

Tak kalah dengan lelang bunga di luar negeri, di Indonesia juga sudah semakin marak dilakukan lelang bunga oleh KPKNL. Bahkan terjadwal khusus seperti Lelang Kamisan di KPKNL Yogyakarta. Contoh lelang tegahan bea dan cukai pada 17 Juni 2021 berupa mobil Mercedez Benz E 270 CDI, Ferrules, Hydraulic Adaptor & Hose Fitting dengan limit Rp 40,87 juta dan laku Rp 634,87 juta (kenaikan mencapai 1.485 persen). Mobil Mini Cooper 40 & Otomotif Parts dengan limit Rp 48.57 juta dan laku Rp 623,57 juta saat lelang 3 Juni 2021. Ada juga mobil Porsche Carrera 4 Tahun 1991 dengan limit Rp 144,63 juta dan laku Rp 1,51 miliar saat lelang 14 Februari 2020.

Dalam upaya melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu melalui DJKN turut memberikan dukungan terhadap UMKM, antara lain melalui kegiatan lelang produk UMKM oleh 53 KPKNL di seluruh Indonesia yang berlangsung pada 16 Oktober–28 Desember 2020 dengan 1.101 objek lelang yang dijual dan secara berkelanjutan di tahun 2021 melalui pencanangan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) pada 23 Maret 2021. Saat ini KEDAI Lelang UMKM telah diikuti sebanyak 71 peserta yang terdiri dari 63 KPKNL serta 8 Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang di seluruh Indonesia dengan melibatkan sebanyak 127 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.

Lelang Produk UMKM selain membantu UMKM sekaligus juga menggali potensi budaya lokal dari Sabang sampai Merauke. Banyak produk-produk UMKM yang diikutkan dalam KEDAI Lelang UMKM, seperti Kerajinan Kayu Jati Bojonegoro, Lelang Bunga di Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya, Bukittinggi (bonsai), dan Kain Tradisional dari berbagai penjuru Indonesia. Ke depan, lelang akan berkolaborasi dengan e-market place untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi. Selanjutnya untuk peningkatan kepuasan pengguna jasa lelang, kami akan menjalin kerja sama dengan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia).

Mungkinkah lelang dibuat lebih populer lagi dan apa upaya DJKN untuk membuat masyarakat memilih lelang ketimbang metode jualbeli lain?

Tentu sangat memungkinkan untuk membuat lelang lebih populer karena minat masyarakat terhadap lelang sangat tinggi. Upaya sosialisasi lelang semakin digalakkan melalui event DJKN Goes to Campus, pengembangan sosial media Direktorat Lelang DJKN untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, dan partisipasi Direktorat Lelang dalam acara-acara yang melibatkan banyak audiens seperti Ministry of Finance Festival (Mofest) yang diikuti oleh para mahasiswa dan masyarakat umum, acara Ngopi Hitam yang diadakan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu Corpu Talk (KCT).

Kami melakukan penyempurnaan berbagai proses bisnis dengan mengadopsi teknologi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, salah satunya adalah Portal Lelang Indonesia yakni lelang.go.id yang memungkinkan pelaksanaan lelang secara digital yang berfokus pada user experience dan user friendly. Sehingga lelang dapat memberikan kemudahan, objektif, dan keamanan bagi pesertanya. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Manajemen Informasi Lelang Elektronik (SMILE) juga terus dikembangkan untuk menuju pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan modern.

Lanjut baca

Populer