Connect with us

Report

Optimalkan TI untuk Gali Potensi

W Hanjarwadi

Published

on

Dengan aplikasi analisis berbasis teknologi informasi, Kanwil DJP Nusra lebih mudah dalam melakukan “mapping” dan menghimpun data Wajib Pajak dari berbagai pihak.

Luasnya wilayah kerja dan sulitnya kondisi geografi setempat menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara (Nusra) untuk menjangkau Wajib Pajak. Wilayah kerja kanwil ini meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik daerah kepulauan yang masuk dalam kepulauan Sunda Kecil—kecuali Bali—dengan pulau-pulau besar, antara lain Pulau Sumbawa, Lombok, Flores, Timor, Sumba, Alor. Kedua provinsi itu jika ditotal luasnya mencapai kurang lebih 66,955 kilometer persegi. Karenanya, ditangani oleh sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan bagian dari unit vertikal Kanwil DJP Nusra.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Suparno mengatakan, salah satu tantangan terbesar memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik kepulauan adalah upaya menjangkau Wajib Pajak.

“Dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu terpisah jarak yang jauh. Waktu tempuhnya juga lama,” ujar Suparno Kepada Majalah Pajak di Lombok Astoria Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat April lalu.

Untuk menyiasati kondisi itu, Kanwil DJP Nusra pun mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) sebagai managerial tools, dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak. Aplikasi ini berbeda dengan SIDJP atau Approweb yang berguna untuk sarana penggalian potensi dan sebagai aplikasi core di DJP. Aplikasi buatan Kanwil DJP Nusra ini justru menggabungkan data yang ada dari berbagai aplikasi di DJP dan merangkumnya dalam aplikasi kami. Melalui aplikasi itu, kepala kanwil, kepala KPP, dan para kepala seksi cukup membuka satu aplikasi dan semua info yang diinginkan sudah tersedia. Pengumpulan basis data ke aplikasi itu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan penjadwalan setiap malam hari untuk mengambil data dan diolah untuk disajikan dalam aplikasi.

“Saya pakai IT itu karena kami bisa memperoleh informasi dan cepat, dan memberikan kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa dikontrol sampai level AR, sehingga kebijakan kami itu bisa seragam. Dengan seragam, skala prioritasnya benar, pekerjaan akan jadi lebih mudah.”

Misalnya, untuk menghitung estimasi target penerimaan pajak yang harus didapat dari sektor tertentu. Suparno menyebut, porsi penerimaan Kanwil DJP Nusra selama ini 40 persen berasal dari belanja pemerintah, sementara nonbelanja pemerintah mencapai 60 persen. Untuk mengetahui rasio potensi pemungutan pajak (tax collection ratio) dari belanja pemerintah, inisiatif strategis yang dilakukan adalah mengumpulkan data jumlah pagu belanja pemerintah, kemudian dikalikan 4 persen. Sementara untuk mengetahui potensi pemungutan pajak dari belanja swasta (nonpemerintah), sedikit lebih rumit. Pasalnya, potensi belanja swasta menurut Suparno memang sulit diketahui.

“Tambang itu sebenarnya potensi optimalnya berapa kita enggak tahu. Hasil bumi, hutan, kebun, perdagangan, itu kita enggak tahu. Nah, dengan enggak tahu itu, kan batas atasnya imajiner,” tutur pria kelahiran Surakarta 20 Mei 1968 ini.

Suparno mencoba membuat bridging, yakni dengan membuat formula statistik dengan menggunakan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan regresi linier berganda sehingga bisa didapatkan nilai konstantanya. Dengan estimasi statistik itu dapatlah estimasi nilai potensi penerimaan yang harus kejar.

“Tapi, untuk mencapai target itu masih ada gap-nya. Nah, gap-nya itu merupakan intervensi DJP. Intervensi di sini harus dikonotasikan dalam bahasa yang positif, yaitu leverage activity yang kami lakukan. Jadi, dari masing-masing klasifikasi lapangan usaha (KLU) tadi, kami pecah per kelurahan, itu kami akan tahu berapa WP yang patuh, berapa yang tidak patuh.”

Pengawasan kepatuhan

Terkait kepatuhan Wajib Pajak, Suparno membaginya dalam dua kategori, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah bila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka ia telah memenuhi ketentuan formal. Namun, isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu keadaan ketika Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

“Intinya, untuk pengamanan penerimaan, ya, kepatuhan material. Wajib Pajak yang tidak bayar, karena di sini semuanya KPP Pratama maka pembagian wilayahnya itu berdasarkan teritori. Sehingga siapa yang bertanggung jawab utama di satu kelurahan itu yang selalu kami kasih informasi. “Ini, loh, kepatuhan pajakmu per KLU itu, yang dominan seperti apa, sehingga KPP harus memiliki skala prioritas untuk mengejar Wajib Pajak yang mana.”

Dengan melakukan analisis seperti itu, Suparno mengaku, potensi dari sektor belanja pemerintah aman dan belanja nonpemerintah setiap tahun bisa kita jaga pertumbuhannya di atas 20 persen. Selain melakukan intensifikasi dengan cara di atas, yang tak kalah penting menurut Suparno adalah extra effort.

“Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.”

Penguatan internal

Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, kanwil yang tahun ini mengemban target penerimaan sebesar Rp 6,128 triliun ini pun selalu melakukan penguatan SDM internal. Suparno menjelaskan, perbaikan SDM dimulai dengan meningkatkan etos kerja para pegawai pajak, dengan cara menerapkan disiplin yang ketat. Disiplin waktu, absensi, ketepatan dan kecakapan kerja dan bekerja penuh dedikasi dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain membangun kesadaran tanggung jawab, Suparno juga meningkatkan kapasitas pegawainya dengan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan. Ia selalu berdialog dengan masing-masing pegawai agar bisa memberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, Suparno, menegaskan, semua aturan itu tidak akan berjalan tanpa adanya keteladanan dari sang pimpinan.

Untuk menjaga integritas para pegawai, Suparno juga tak lelah selalu mengingatkan pegawainya untuk selalu bekerja jujur dan amanah, dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Saat saya membina pegawai itu selalu saya sampaikan, ‘Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.’”

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Report

Merajut Kemitraan untuk Kepatuhan

Aprilia Hariani K

Published

on

Focus Group Discussion (FGD) menjadi sebuah gerakan kemitraan antara KPP Migas dan Wajib Pajak untuk mencapai budaya kepatuhan pajak.

Saat Majalah Pajak berkunjung ke KPP Minyak dan Gas Bumi (Migas) di bilangan Kalibata, Jakarta Jumat sore (26/9) lalu, Imanul Hakim, sang kepala kantor baru saja menghadiri focus group discussion (FGD) di Kantor Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas di Wisma Mulia Jakarta. FGD ini adalah salah satu program utama KPP berlogo lidah api yang membentuk huruf M ini.

Iman—demikian pria kelahiran Jakarta 18 Oktober 1967 ini biasa disapa—menjelaskan, FGD itu telah berlangsung sejak tahun 2016 dan rutin digelar satu hingga tiga kali dalam sebulan.

“Ini bukan kelas pajak biasa. Ini sebuah gerakan masif dalam mewujudkan program cooperative compliance atau kepatuhan bersama,” tutur pria lulusan Universitas Illinois Urbana yang diberi amanah memimpin KPP Migas sejak Maret lalu ini.

FGD ini selalu dihelat secara bergilir di kantor masing-masing Wajib Pajak (WP) dan dihadiri oleh perwakilan setiap Wajib Pajak terdaftar. Acara dikemas sederhana. Bisa di ruang rapat kantor, kafe, atau lainnya. Kalau soal tempat, tergantung tuan rumah. Tema FGD pun berbeda-beda, sesuai aspirasi dari WP. Pertemuan yang baru saja dihadiri Iman hari itu kebetulan menyoal aspek perpajakan atas kebijakan pemerintah dalam penjualan minyak dan bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) ke Pertamina.

Hasilnya, menurut Iman adalah rekomendasi tuntutan peraturan menteri keuangan (PMK) dan perubahan peraturan dirjen (Perdirjen) mengenai pelaporan SPT tahunan untuk K3S. Untuk memperkaya diskusi, FGD kali itu juga mengundang narasumber terkait, seperti Kementerian BUMN. Usulan ini akan dibawa ke Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk ditindaklanjuti.

FGD adalah cara merealisasikan cooperative compliance kami. Cooperative compliance program merupakan hubungan antara Wajib Pajak dan KPP Migas yang menitik beratkan kerja sama daripada konfrontasi.

Tak melulu menangkap aspirasi, FGD itu juga sebagai ajang bertukar informasi dan silaturahmi antar- Wajib Pajak terdaftar, serta seluruh pegawai KPP Migas. Misalnya, pada Agustus 2018, FGD dihelat di Kantor KPP Migas. Tema yang diusung soal perkembangan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Acara pun diracik dengan menarik. Sebelum diskusi, peserta diajak olahraga panahan dan beberapa gim untuk menjalin kedekatan antarpeserta.

“FGD ini sebagai cara merealisasikan cooperative compliance kami. Cooperative compliance program merupakan hubungan antara Wajib Pajak dan KPP Migas yang menitik beratkan kerja sama daripada konfrontasi,” jelas Iman.

Tak sedikit FGD ini yang berbuah kebijakan. Salah satunya, FGD di KPP Migas tahun 2017 lalu yang mengusulkan adanya peraturan tentang pajak penghasilan atas first tranche petroleum (FTP). Selang beberapa minggu setelah itu, Direktorat Jenderal yang masih dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi, mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2017 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas First Tranche Petroleum.

“Yang penting bahwa bukan tempat di mana saya tanda tangan. Tapi, tanda tangan saya ditempatkan di mana. Itu yang menghasilkan uang untuk penerimaan negara. Selamat. Love you,” kata Ken dalam video di kanal YouTube KPP Migas berjudul “The Story of Perdirjen Hundred Milion Dollar”. Judul video itu dipilih karena setelah itu, ada Wajib Pajak yang membayar pajak sebesar Rp 1,7 triliun.

Iman yakin, kebijakan partisipatif seperti itu akan membangun kemitraan yang harmonis dengan para pelaku industri migas. “Wajib Pajak KPP Migas itu high capital, high technology. Pendekatannya beda. Enggak bisa (memberikan) Surat Ketetapan Pajak (SKP) sembarangan, nanti bikin gaduh,” tambah Kepala Subdit Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan tahun 2015 ini.

Pengawasan terpadu

Dalam menakhodai KPP Migas, Iman juga menerapkan sistem pengawasan yang tangguh, yaitu, Sistem Pengawasan Terpadu (Siwadu) dan Laporan Hasil Analisa Risiko (LHAR). Siwadu merupakan sistem pengawasan penerimaan rutin yang mencangkup beberapa komponen, yaitu, rekaman laporan, jumlah produksi migas, lifting, dan update penerimaan pajak.

Untuk pengawasan penerimaan extra effort, KPP Migas mengembangkan sistem LHAR. Sistem ini akan mencatat “medical records” masing-masing Wajib Pajak. Indikator yang dianalisis, antara lain ketidakpatuhan, modus penghindaran pajak, dan potensi pajaknya.

LHAR memiliki tiga kategori kesimpulan. Pertama, tidak cocok, yaitu laporan Wajib Pajak tidak cocok dengan pihak lain yang bersangkutan. Kedua, tidak sinkron. Artinya, laporan Wajib Pajak tidak sesuai dengan laporan tahun SPT-nya tahun lalu. Ketiga, tidak wajar. Biasanya poin tiga ini menyangkut transfer pricing. Siwadu dan LHAR ini diperkuat dengan pengembangan sistem berbasis aplikasi.

“Di sini untuk penggelapan pajak by desain enggak ada, deh. Karena mereka percaya, kami punya pengawasan yang baik. Kalau Anda melapor tidak sesuai, dalam waktu maksimal enam bulan kami akan mengetahui itu,” ujar mantan Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Madya Jakarta Pusat tahun 2004 ini.

Terbukti, melalui pendekatan yang berbeda dan penguatan sistem pengawasan, total penerimaan pajak KPP Migas 2017 mencapai Rp 70.163.990.503.391 atau melebihi dari target Rp 68.541.122.140.000.

Pada tahun 2018, target penerimaan Rp 97.152.160.393.000. Hingga saat ini—data per 24 September 2018, KPP Migas telah mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 57.450.864.394.334.

“Kami yakin mencapai target. Apalagi, nilai tukar dollar AS sedang naik,” harap Iman.

Continue Reading

Report

Bikin WP Betah Taat

Ruruh Handayani

Published

on

Jika pelayanan kantor pajak sudah nyaman, cepat, dan mudah, seharusnya tak ada lagi alasan Wajib Pajak enggan datang memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio perpajakan, terutama terkait perannya di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP), sekaligus membimbing dan mendamping WP hingga mengerti, dan menjadi WP yang sadar dan taat pajak.

Di antara tugas dan tanggung jawab fiskus yang ada di KPP Pratama adalah membuat WP betah menjadi pembayar pajak taat. Ini butuh strategi juga sinergi dari setiap unit kerja—yang dikomandoi sang kepala kantor—agar menghasilkan pelayanan publik yang prima. Misalnya, melalui inovasi agar WP nyaman tiap melangkahkan kaki ke kantor pajak.

Saat Majalah Pajak mengunjungi KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat, akhir Juli lalu, kami berkesempatan berkenalan dengan beberapa WP yang terdaftar di sana. Mereka menuturkan pengalaman dan kritik mereka selama berinteraksi dengan KPP Pratama Kuningan.

Serbamudah dan nyaman

Wajib Pajak pertama yang dikenalkan kepada kami adalah Pratala Ari Siswandi. Ia adalah Direktur di CV Arya Raya Resources. Persekutuan komanditer yang dimilikinya ini bergerak di bidang jasa konstruksi yang khusus mengerjakan proyek pengadaan dari dinas pemerintah daerah. Sebelumnya, Ari—panggilan akrabnya—tak pernah berpikir memiliki usaha sendiri.

Sejak 2008 silam, Ari mendedikasikan hidupnya bekerja sebagai mandor di berbagai proyek. Ia memutuskan untuk mendirikan CV di tahun 2014, saat yakin bahwa dengan memiliki usaha sendiri, ia dapat meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Karena fokus pada proyek pemerintah daerah setempat, Ari berusaha agar penawaran yang diajukannya melalui lelang terbuka proyek pengadaan pemda se-Jawa Barat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dapat menang. Strateginya, menawar dengan harga sekompetitif mungkin, melengkapi semua persyaratan administrasi dan tenaga teknik yang komplet, dan setelah itu membuktikannya dengan hasil kerja yang tepat waktu dan memuaskan.

Tak jarang juga pria yang hanya lulusan SMA ini malah mendapat proyek melalui penunjukan langsung—atau yang ia sebut juksung—dari suatu dinas, khusus pengadaan dengan alokasi dana di bawah Rp 200 juta. “Sebenarnya ijazah (pendidikan) sudah enggak berlaku kalau kata saya. Yang penting kita pintar, mau punya ijazah atau enggak juga kerjaan pasti dapat saja. Lincah juga kitanya, sama tetap ada komunikasi sama orang, sering bergaul,” ungkapnya.

Berbagai proyek pemerintah daerah telah ia kerjakan, mulai dari pembuatan jembatan, jalan, irigasi, hingga renovasi bangunan pemerintahan. Untuk kewajiban PPh Final atas Jasa Konstruksi, Ari mengklaim telah langsung dipotong dari pihak dinas yang memakai jasanya. Tugasnya tinggal melaporkannya saja. Namun, Ari mengaku kerap mengalami lebih bayar. Sebab, saat pembelanjaan aspal, misalnya, PPN dari hasil pembelian itu dapat menjadi pengurang pajak, dan bisa direstitusi atau kompensasi.

Pada saat itulah Ari sering mengunjungi KPP untuk membuat permohonan pengurang pajak di SPT Masa PPN. Saat pengajuan itu, Ari mengaku tidak pernah dipersulit oleh fiskus yang melayaninya, asal data yang dibawanya lengkap. Ari pun mengaku betah menunggu giliran dilayani. Sebab, suasana KPP Pratama Kuningan yang semarak dan nyaman, menghindarkannya dari rasa jenuh.

Ari juga menceritakan, Kepala KPP Pratama Kuningan Eko Hadiyanto tak segan-segan menjalin komunikasi dengan WP. Bahkan, mengetahui dirinya hobi bersepeda, Eko sesekali mengajaknya bersepeda bersama.

Seperti bank

Lain lagi dengan cerita dari Wajib Pajak bernama Heri Sanjaya. Manager Finance di PT Shoetown Ligung Indonesia (SLI) ini dengan nada semangat mengatakan, kini bentuk pelayanan yang diberikan KPP menyerupai pelayanan bank.

“Kita diperlakukan seperti nasabah. Jadi, ada nomor antrean yang jelas kalau di pelayanan—dulu mah, mana ada. Dulu antreannya begitu, kan, kita berdiri saja. Kalau sekarang (sambil menunggu) sudah disediakan snack, minuman atau apa. Lalu ada juga layanan mandiri, kalau kami ada kekurangan dokumen, tinggal minta kirim e-mail (dari perusahaan), tinggal cetak di situ,” urainya.

Hery membandingkan dengan pengalamannya ke kantor pajak lain saat bekerja di salah satu pusat kota beberapa tahun lalu. “Dulu itu saya di Tangerang, lapor pajak harus desak-desakan karena WP banyaknya minta ampun. Kalau di sini enggak, kita datang sudah bisa dilayani, karena memang WP-nya masih sedikit. Ketika saya datang ke sini agak kaget juga, KPP ada di daerah yang kurang terkenal, tapi punya kualitas layanan yang sama dengan di Jakarta.”

PT Shoetown Ligung Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu Nike dan berdomisili di Majalengka, Jawa Barat. Heri menyebut, ada sekitar 10 pabrik Nike yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pabrik yang berada di Majalengka ini merupakan perluasan dari perusahaan yang ada di Tangerang, di bawah naungan Shoetown Group Indonesia.

Perusahaan yang baru beroperasi 2017 lalu ini khusus memproduksi sepatu Nike Sportswear (NSW) dengan kapasitas produksi mencapai 200 ribu pasang per bulan. Meski baru beroperasi hampir setahun, Hery mengklaim, pada Juli lalu, perusahaan telah mampu mengirim ekspor pertamanya ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Kanada sebanyak 20 ribu pasang per bulan.

Dengan luas pabrik mencapai 45 hektare, ke depan pabrik ini akan mampu memproduksi hingga 600 ribu pasang per bulan dengan kebutuhan SDM sebanyak enam hingga sembilan ribu karyawan. Hery menambahkan, sesuai dengan komitmen perusahaan dengan pemerintah kabupaten setempat, sebanyak lebih dari 50 persen pelamar merupakan penduduk Majalengka. Selebihnya, akan diambil dari wilayah Kuningan, Indramayu, dan lainnya.

Selain ketat dalam urusan kualitas, Nike Amerika Serikat memang selalu menegaskan pada manajemen SLI agar selalu memperhatikan undang-undang yang ada di Indonesia, termasuk aturan yang menyangkut buruh, juga perpajakan. SLI juga membentuk balai latihan kerja (BLK) demi mendapatkan SDM yang terampil dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan.

Karyawan yang diterima bekerja akan dilatih dulu hingga maksimal tiga bulan, setelah itu ada masa evaluasi. Pilihannya hanya dua, mengangkat karyawan itu menjadi pegawai tetap, atau memberhentikannya. Jadi, tidak ada masa pegawai digantungkan nasibnya dengan perpanjangan kontrak terus-menerus.

Begitu juga dengan urusan perpajakan. Manajemen tak bosan-bosan mengingatkan karyawan untuk menyetor SPT tahunan saat masa pelaporan tiba. Hery pun mengapresiasi bantuan KPP Pratama Kuningan yang mau datang menyosialisasikan pelaporan pajak secara on-line. Namun, jika karyawan belum nyaman dengan pelaporan secara daring, manajemen mendatangkan pegawai pos selama beberapa hari untuk mengumpulkan pelaporan itu secara kolektif.

Hery berharap, KPP Pratama Kuningan kelak akan memiliki aplikasi khusus yang memungkinkan WP dapat melihat progres berkas yang diberikan pada kantor pajak.

“Sekarang, kan, era digitalisasi. Bagaimana kami disediakan sesuatu yang informatif. Misalnya, ketika kami memasukkan satu berkas, itu flow-nya kelihatan, ada di mana, progresnya. Dokumen ini maksimal empat hari (selesai), kalaupun terhambat karena apa, kami bisa selesaikan dengan segera. Mungkin itu bisa dibuat dalam bentuk aplikasi smartphone, atau ditayangkan di LED, kan, oke juga.”

Dengan adanya aplikasi seperti itu, Hery berharap ke depan tak perlu lagi bertemu pegawai pajak untuk sekadar menanyakan proses berkas.

“Selama ini, sih, komitmen memang empat hari (selesai). Cuma, kan, kadang-kadang kami harus effort lebih untuk mendapatkan informasi. Datang ketemu siapa, selanjutnya ke siapa, begitu, kan?” katanya.

Continue Reading

Report

Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Aprilia Hariani K

Published

on

Banyak cara yang bisa dilakukan KPP untuk meningkatkan kinerja internal dan meningkatkan pelayanan Wajib Pajak. Misalnya, membuat nyaman lingkungan kerja dan inovasi dengan pendekatan kearifan lokal.

Ada atmosfer yang berbeda ketika Majalah Pajak berkunjung ke KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang awal Agustus lalu. Dari luar pagar, bangunan gedung tiga lantai yang terletak di Jl. Aruji Kartawinata No.29 ini sekilas seperti kantor pelayanan pajak pada umumnya. Setidaknya jika dilihat dari dominasi ornamen biru kuning yang melabur sebagian besar properti dan bangunannya. Maklum, dua warna itu memang ikon resmi Kementerian Keuangan. Namun, begitu memasuki areal kantor yang berdiri di tanah seluas 1217 meter persegi ini kami dibuat terpana. Terutama dengan tata ruang dan konsep keindahan yang dimunculkan oleh KPP yang dipimpin oleh Eko Hadiyanto sejak tahun awal 2016 ini.

Halaman belakang ditata sedemikian rupa bernuansa inner courtyard yang berhias taman asri dan beragam burung kicau, mulai dari jalak bali, kenari, murai batu, cucak ijo, jalak suren, kacer, anis dan lain-lain. Burung-burung milik sang kepala kantor dan para pegawai itu bernyanyi bersahutan memadu harmoni dengan gemericik air dari pancuran buatan yang dialirkan dari sisi samping kiri dan depan dinding yang sekaligus menjadi pagar pembatas areal perkantoran lain. Di sisi dinding sebelah kanan, berderet susunan tanaman spider plant yang semua potnya lagi-lagi dilabur cat nuansa kuning-biru. Kenyamanan halaman terasa semakin lengkap oleh beberapa bangku kayu dan dua buah meja bundar bertaplak marun di sudut halaman.

Begitulah cara Eko membangun suasana nyaman di lingkungan kantornya untuk membangkitkan energi semangat dan produktivitas para pegawainya, juga memberikan pelayanan istimewa kepada Wajib Pajaknya. Tak tanggung-tanggung, saking niatnya mewujudkan kenyamanan lingkungan kerja itu, awalnya Eko membawa sendiri burung kicau koleksi pribadinya. Ternyata akhirnya langkah itu diikuti para pegawainya.

“Kebanyakan burung-burung kicau ini milik pegawai di sini. Jika ada sesuatu yang menjadi kesayangan pegawai, ditempatkan di kantor, maka mereka akan kangen kantor terus,” kelakar Eko dengan senyum khasnya.

Tanaman-tanaman yang ada pun pada awalnya juga ia cari sendiri. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, melainkan semata-mata untuk menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai kantor di lingkungan kerjanya. Bagi Eko, semangat kerja dimulai dari lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Apalagi pekerjaan sebagai fiskus selalu kejar target, tak jauh dari data dan angka-angka statistik yang menguras pikiran dan tenaga. Maka, menurutnya, membangun fondasi jiwa dan raga amat penting, seperti kata WR Soepratman melalui syair “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” pada lagu Indonesia Raya.

“Membangun badan dengan menciptakan dan menata kantor yang cozy. Penataan kantor dilakukan dengan menyiasati keterbatasan lahan dan dana. Membangun jiwa diisi dengan menumbuhkan rasa memiliki, kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan,” urai pria yang pernah menjabat Kabid Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Utara II tahun 2012 ini.

Dalam memupuknya, kantor dengan moto “SOMEAH” yang merupakan akronim dari senyum, optimal, melayani, efisien, akurat, harmoni ini melakukan doa pagi bersama, kuliah tujuh menit (kultum) bakda salat zuhur dan pembacaan hadis bakda salat asar. Lebih dari itu, SOMEAH juga hasil pelesetan kata sumeh yang dalam bahasa Sunda dan Jawa berarti ‘murah senyum’.

“Membangun raga dan jiwa bertujuan untuk mewujudkan KPP Pratama Kuningan sebagai wilayah bebas Korupsi dan zona integritas,” kata mantan Kabag Umum Kanwil Sumatera Utara II tahun 2014–2016 ini. Seperti diketahui, KPP Pratama Kuningan adalah finalis KPP kandidat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI).

“Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP ke TPT, baru saja menyerahkan kelengkapan persyaratan. Eh, tahu-tahu NPWP sudah jadi.”

Cepat bebas antre

Membangun kenyamanan taman kantor juga tak hanya ditujukan untuk pegawai saja. Halaman belakang juga difungsikan sebagai sebagai aula pertemuan kepada Wajib Pajak saat berdialog dan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Jika musim penyampaian SPT tiba, halaman belang juga difungsikan juga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tambahan agar Wajib Pajak terbebas dari keharusan mengantre yang tentunya akan sangat membosankan.

“Prinsipnya, Wajib Pajak tak boleh menunggu atau mengantre lama,” tegas Eko.

Komitmen itu juga ia tuangkan dalam bingkai janji pelayanan KPP Pratama Kuningan yang terpampang di tembok kantor, “Demi menghargai waktu Anda yang sangat begitu berharga, kami selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kami.” Tak heran, ketika kami masuk di ruang TPT pun suasana begitu tertib. Bangku-bangku ruang tunggu tertata rapi—konsisten dengan nuansa kuning biru. Di sudut ruangan, sebuah komputer dan printer selalu dalam keadaan menyala, siaga bagi Wajib Pajak yang hendak menggunakan layanan mandiri.

Tak sampai di situ, KPP Pratama Kuningan juga terbilang cukup jeli menerapkan pendekatan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat. Selain ornamen ruangan yang kental dengan nuansa budaya setempat, penggunaan istilah dalam setiap produk pelayanan pun menggunakan berbagai bahasa lokal yang mudah diingat. Misalnya, jargon pelayanan “Tahu Jadi!” dan “Tahu Cepat!”. Seperti kita ketahui, tahu sumedang, tahu lamping, dan tahu kopeci merupakan penganan khas yang begitu dekat dengan masyarakat Sunda, khususnya Kuningan.

“Kami juga punya ‘tahu’, tapi bukan makanan, melainkan istilah yang kami gunakan dalam pelayanan,” celetuk Eko. “Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP ke TPT, baru saja menyerahkan kelengkapan persyaratan. Eh, tahu-tahu NPWP sudah jadi,” imbuh pria kelahiran 4 April 1970 ini seraya tertawa. Pelayanan ini, menurut Eko merupakan komitmen KPP untuk menerbitkan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam waktu kurang dari tiga menit.

Di tempat pelayanan terpadu (TPT) utama lantai dua, dibubuhkan pula istilah ATOS, yang merupakan akronim dari bahasa lokal setempat, antrean teu kedah ngantos. Artinya, antrean tanpa harus menunggu. Layanan ini khusus dipersembahkan untuk ibu hamil, lanjut usia, serta orang berkebutuhan khusus. Wajib Pajak dengan kriteria tersebut tak harus mengantre. KPP menyediakan sofa khusus dan loket prioritas tanpa harus mengambil nomor antrean.

Cepat Tahu

Ada lagi inovasi yang disebut Cepat Tahu. Untuk menunjukkan soal tahu yang satu ini, Eko membawa kami ke sebuah ruang, tepat di pojok lift, pintu masuk kantor sebelah kiri yang tak lain adalah ruang arsip yang sangat steril. Setidaknya ada empat lemari pelat besi bercat abu-abu dengan seri A, B, C, D, yang berjejer vertikal menghadap pintu. Di sela-selanya terdapat dua perangkat komputer yang digawangi oleh pelaksana arsip, Dudi Sudiana.

Dudi menguraikan, Cepat Tahu adalah inovasi pencarian berkas di database kurang dari tiga menit. Untuk mencari arsip dimaksud, pegawai cukup mengetikkan kata kuncinya di komputer. Misalnya, ketika seksi pemeriksaan hendak mencari data SPT Tahunan tahun 2017 dengan nama nomor NPWP 03xxxxx. Pegawai tinggal mencantumkan nomor NPWP dimaksud dalam sebuah kolom di sisi kanan aplikasi lalu sekali klik munculah angka yang menunjukkan lokasi berkas. Misalnya nomor yang muncul adalah C6A2. Artinya, berkas ada di lemari C, slot 6, rak A, boks ke-2, dan nomor berkas yang kedua.

“Pencarian data Wajib Pajak KPP Pratama Kuningan kurang dari tiga menit. Seluruh data Wajib Pajak, insya Allah terekam rapi,” kata Dudi.

Proses pengelolaan berkas Wajib Pajak ini dilakukan sejak awal penerimaan berkas di TPT dengan melakukan pemilahan jenis SPT sehingga pemisahan dan pengelompokan dapat dilakukan lebih cepat. Alhasil, proses pengemasan cepat dan akurat mengantarkan KPP Pratama Kuningan sebagai juara pertama mitra Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) wilayah Jakarta dan nasional.

Kinerja pelayanan memang menjadi fokus Eko dalam menakhodai awak kapalnya. Lagi, contoh kecil, terkait kunci kotak pengaduan Wajib Pajak harus dipegang olehnya. Bagi Eko, itu penting demi menjaga kemurnian tanggapan Wajib Pajak yang kemudian menjadi indikator penilaian kinerja pelayanan di TPT.

“Semangat untuk terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas layanan akan terus dilaksanakan. Sejak dua tahun lalu memimpin, saya katakan kepada pegawai untuk tidak alergi dengan perubahan,” tambah lulusan magister manajemen Universitas Lampung ini.

Selain itu, Eko juga membudayakan komunikasi yang cair, baik kepada jajarannya maupun dengan Wajib Pajak. Untuk internal, komunikasi yang baik akan melahirkan kekompakan yang solid sehingga kinerja tim maksimal. Sementara untuk Wajib Pajak, kecakapan komunikasi akan menjalin sinergi yang baik dan melahirkan ketulusan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam melakukan pembinaan UMKM, misalnya, KPP Pratama Kuningan melibatkan pelaku UMKM untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan kantor sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara pelaku UMKM dengan KPP Pratama Kuningan. Harapannya, selain akan meningkatkan perkembangan usaha mereka, cara itu juga untuk menumbuhkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News2 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News2 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News3 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News10 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News11 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending