Connect with us

Report

Optimalkan TI untuk Gali Potensi

W Hanjarwadi

Published

on

Dengan aplikasi analisis berbasis teknologi informasi, Kanwil DJP Nusra lebih mudah dalam melakukan “mapping” dan menghimpun data Wajib Pajak dari berbagai pihak.

Luasnya wilayah kerja dan sulitnya kondisi geografi setempat menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara (Nusra) untuk menjangkau Wajib Pajak. Wilayah kerja kanwil ini meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik daerah kepulauan yang masuk dalam kepulauan Sunda Kecil—kecuali Bali—dengan pulau-pulau besar, antara lain Pulau Sumbawa, Lombok, Flores, Timor, Sumba, Alor. Kedua provinsi itu jika ditotal luasnya mencapai kurang lebih 66,955 kilometer persegi. Karenanya, ditangani oleh sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan bagian dari unit vertikal Kanwil DJP Nusra.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Suparno mengatakan, salah satu tantangan terbesar memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik kepulauan adalah upaya menjangkau Wajib Pajak.

“Dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu terpisah jarak yang jauh. Waktu tempuhnya juga lama,” ujar Suparno Kepada Majalah Pajak di Lombok Astoria Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat April lalu.

Untuk menyiasati kondisi itu, Kanwil DJP Nusra pun mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) sebagai managerial tools, dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak. Aplikasi ini berbeda dengan SIDJP atau Approweb yang berguna untuk sarana penggalian potensi dan sebagai aplikasi core di DJP. Aplikasi buatan Kanwil DJP Nusra ini justru menggabungkan data yang ada dari berbagai aplikasi di DJP dan merangkumnya dalam aplikasi kami. Melalui aplikasi itu, kepala kanwil, kepala KPP, dan para kepala seksi cukup membuka satu aplikasi dan semua info yang diinginkan sudah tersedia. Pengumpulan basis data ke aplikasi itu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan penjadwalan setiap malam hari untuk mengambil data dan diolah untuk disajikan dalam aplikasi.

“Saya pakai IT itu karena kami bisa memperoleh informasi dan cepat, dan memberikan kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa dikontrol sampai level AR, sehingga kebijakan kami itu bisa seragam. Dengan seragam, skala prioritasnya benar, pekerjaan akan jadi lebih mudah.”

Misalnya, untuk menghitung estimasi target penerimaan pajak yang harus didapat dari sektor tertentu. Suparno menyebut, porsi penerimaan Kanwil DJP Nusra selama ini 40 persen berasal dari belanja pemerintah, sementara nonbelanja pemerintah mencapai 60 persen. Untuk mengetahui rasio potensi pemungutan pajak (tax collection ratio) dari belanja pemerintah, inisiatif strategis yang dilakukan adalah mengumpulkan data jumlah pagu belanja pemerintah, kemudian dikalikan 4 persen. Sementara untuk mengetahui potensi pemungutan pajak dari belanja swasta (nonpemerintah), sedikit lebih rumit. Pasalnya, potensi belanja swasta menurut Suparno memang sulit diketahui.

“Tambang itu sebenarnya potensi optimalnya berapa kita enggak tahu. Hasil bumi, hutan, kebun, perdagangan, itu kita enggak tahu. Nah, dengan enggak tahu itu, kan batas atasnya imajiner,” tutur pria kelahiran Surakarta 20 Mei 1968 ini.

Suparno mencoba membuat bridging, yakni dengan membuat formula statistik dengan menggunakan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan regresi linier berganda sehingga bisa didapatkan nilai konstantanya. Dengan estimasi statistik itu dapatlah estimasi nilai potensi penerimaan yang harus kejar.

“Tapi, untuk mencapai target itu masih ada gap-nya. Nah, gap-nya itu merupakan intervensi DJP. Intervensi di sini harus dikonotasikan dalam bahasa yang positif, yaitu leverage activity yang kami lakukan. Jadi, dari masing-masing klasifikasi lapangan usaha (KLU) tadi, kami pecah per kelurahan, itu kami akan tahu berapa WP yang patuh, berapa yang tidak patuh.”

Pengawasan kepatuhan

Terkait kepatuhan Wajib Pajak, Suparno membaginya dalam dua kategori, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah bila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka ia telah memenuhi ketentuan formal. Namun, isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu keadaan ketika Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

“Intinya, untuk pengamanan penerimaan, ya, kepatuhan material. Wajib Pajak yang tidak bayar, karena di sini semuanya KPP Pratama maka pembagian wilayahnya itu berdasarkan teritori. Sehingga siapa yang bertanggung jawab utama di satu kelurahan itu yang selalu kami kasih informasi. “Ini, loh, kepatuhan pajakmu per KLU itu, yang dominan seperti apa, sehingga KPP harus memiliki skala prioritas untuk mengejar Wajib Pajak yang mana.”

Dengan melakukan analisis seperti itu, Suparno mengaku, potensi dari sektor belanja pemerintah aman dan belanja nonpemerintah setiap tahun bisa kita jaga pertumbuhannya di atas 20 persen. Selain melakukan intensifikasi dengan cara di atas, yang tak kalah penting menurut Suparno adalah extra effort.

“Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.”

Penguatan internal

Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, kanwil yang tahun ini mengemban target penerimaan sebesar Rp 6,128 triliun ini pun selalu melakukan penguatan SDM internal. Suparno menjelaskan, perbaikan SDM dimulai dengan meningkatkan etos kerja para pegawai pajak, dengan cara menerapkan disiplin yang ketat. Disiplin waktu, absensi, ketepatan dan kecakapan kerja dan bekerja penuh dedikasi dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain membangun kesadaran tanggung jawab, Suparno juga meningkatkan kapasitas pegawainya dengan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan. Ia selalu berdialog dengan masing-masing pegawai agar bisa memberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, Suparno, menegaskan, semua aturan itu tidak akan berjalan tanpa adanya keteladanan dari sang pimpinan.

Untuk menjaga integritas para pegawai, Suparno juga tak lelah selalu mengingatkan pegawainya untuk selalu bekerja jujur dan amanah, dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Saat saya membina pegawai itu selalu saya sampaikan, ‘Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.’”

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Report

Dari tak Tahu Sampai Patuh

Ruruh Handayani

Published

on

Masih banyak pedagang yang belum memahami betul kewajiban perpajakan mereka. KPP diharapkan sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh mereka.

Hingga akhir Desember lalu, Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio pajak di Indonesia sebesar 12,7 persen, relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (15 persen), Filipina (14,6 persen), dan Singapura (13,6 persen).

Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih rendah. Sebab, tax ratio berkaitan erat dengan tax compliance. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul kewajiban perpajakannya.

Saat berkunjung ke KPP Pratama Sawangan Depok akhir Desember lalu, kami diperkenalkan pada salah satu Wajib Pajak patuh, The Tje Heng. Ia merupakan pemilik Toko Limo yang fokus menjual produk-produk susu, dan memasarkannya ke toko-toko kelontong di pasar tradisional seputar Depok dan Bogor.

Awalnya, The Tje Heng menjalani usaha toko sembako, tetapi sekitar tahun 2000-an, ia dikenalkan oleh seorang teman pada distributor susu bernama PT Bina San Prima. Sejak itu pula, ia menggeluti usaha pesan-antar produk susu. Caranya, ia giat blusukan ke pasar-pasar tradisional demi mendapatkan pelanggan baru dari toko-toko kelontong. Kanvas, istilah yang disebutkan olehnya.

“Kami, kan, enggak hanya menjangkau satu pasar. Misalnya, hari Senin rutenya mana, hari Selasa mana. Dan pasar yang kami masuki bukan hanya satu pasar. Boleh dibilang, sekitar rata-rata Depok ini pasarnya ada masuk (produk yang dijualnya). Kaya yang berdekatan sini saja Pasar Lio, Agung Jaya, Kemiri, Lenteng Agung, dan Pasar Musi,” tuturnya pada Majalah Pajak di KPP Pratama Sawangan Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/18).

Namun, karena keterbatasan moda transportasi yang dimilikinya, ia tak dapat menjangkau banyak pasar dalam sehari.

“Kami punya enam armada, sedangkan kami sehari paling bisa satu pasar. Terkadang yang berdekatan bisa dua pasar, terkadang tiga pasar. Sedangkan, di Depok apalagi sampai Bogor, pasarnya banyak banget.”

Jadi PKP

Ia pun mengklaim, dalam sehari dapat menjual hingga seribu kardus susu berbagai merek, dan menghasilkan omzet Rp 5–6 miliar per bulan. Meski omzetnya sudah di atas Rp 4,8 miliar, kala itu ia belum mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor pajak, karena ketidaktahuannya.

Tak disangka, tiga tahun lalu ia mendapat surat panggilan dari KPP Pratama Depok Sawangan dan dibebani tagihan PPN sebesar Rp 3 miliar, atas dasar transaksi sebanyak Rp 30 miliar. Meski kaget, alih-alih merasa takut, ia justru datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Waktu dipanggil saya enggak takut, saya enggak menyuruh yang lain-lain karena saya ingin tahu. Saya tidak ngerti bahwa omzet di atas Rp 4,8 miliar itu mesti PKP. Kami tidak merasa menyembunyikan. Saya datang, ya, saya mau mempertegas bahwa saya itu benar-benar tidak ngerti, bukan tidak mau memungut (PPN),” paparnya.

Setelah mengerti duduk persoalan dan mengikuti aturan perpajakan yang mesti ia patuhi, The Tje Heng mulai melakukan pembukuan dan belajar tata cara rekam faktur, dan lain-lain dengan account representative (AR). Setahun kemudian, ia mengajukan pengukuhan PKP.

“Saya awalnya enggak ngerti segala macam (menggunakan) laptop, diajarin sama mereka (AR). Semuanya saya bawa ke sini, HP dan laptop. Pelan-pelan akhirnya diajarin bagaimana rekam faktur. Dan, ternyata baru kami tahu ternyata kantor pajak itu enggak seseram yang dibayangkan, dan pegawai di sini semuanya sangat membantu.”

“Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik.”

KPP bersih

Ia pun mengapresiasi upaya KPP Pratama Depok Sawangan yang membantunya menjadi Wajib Pajak yang taat aturan, agar dirinya terhindar dari denda di kemudian hari. Apalagi, ia sama sekali tak mengeluarkan biaya saat belajar pajak dengan AR, atau kala ia mesti bolak-balik ke KPP berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini.

“Dulu saya berpikir kalau pajak itu cuma tahunya memeras. Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik. Apa pun enggak dikenai biaya, belajar gratis, apa pun gratis, minum kopi gratis. Tapi bagi mereka yang enggak pernah datang, kan, mereka menganggap pajak negatif,” imbuhnya.

Meski pelayanan KPP dianggapnya sangat bagus, The Tje Heng berharap akan ada lebih banyak lagi pedagang yang mengerti dan membayar pajak sesuai aturan. Sayangnya, pedagang cenderung menghindar saat mendengar pajak.

Ia juga ingin agar KPP lebih sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh para pedagang. Apalagi, dengan KPP berstatus WBK yang dapat diketahui oleh lebih banyak masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pegawai pajak semakin meningkat.

“Dengan adanya sosialisasi penyuluhan dari kantor pajak yang sudah mendapatkan predikat WBK, WP mau datang juga sudah enggak ragu-ragu. Sudah yakin bahwa di sini itu pasti enggak bakal dipungut macam-macam. Dengan banyaknya pegawai-pegawai pemerintah yang antikorupsi, setidaknya negara kita pasti akan bertambah maju.”

Continue Reading

Report

Kebijakan jangan Terkungkung Teori

Novi Hifani

Published

on

Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan.

Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Vid Adrison memaparkan tentang tiga hal yang menjadi tujuan penting kebijakan publik. Ketiga hal itu meliputi perubahan perilaku agen ekonomi, peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, dan perbaikan distribusi kesejahteraan. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai target yang diinginkan, menurutnya pembuat kebijakan perlu memahami perilaku agen ekonomi yang terdampak oleh regulasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman perilaku agen ekonomi ini terkait erat dengan upaya memahami respons masyarakat yang dapat diperoleh melalui riset ilmiah.

“Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah ini sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan,” ujarnya.

Peraih gelar doktor dari Andrew Young School of Policy Studies, Atlanta, Amerika Serikat tahun 2008 ini mengingatkan agar dalam membuat kebijakan tidak terpaku pada landasan teori dan model saja karena respons aktual dari masyarakat justru lebih bermanfaat dan konsisten dengan dunia nyata.

Kebijakan investasi

Ia memberi contoh kebijakan yang diterapkan pemerintah tentang insentif fiskal untuk menarik investasi seperti tax holiday dan tax allowance pada Februari 2018. Menurut Adrison, sejak dulu pemerintah membuat peraturan di sektor investasi tanpa memahami betul perilaku dan keputusan investor bahwa pajak bukan satu-satunya pertimbangan atau komponen terpenting dalam membuat keputusan investasi.

Ia menjelaskan, pengurangan pajak hanya satu bagian dari keputusan melakukan investasi di berbagai zona pasar.  Secara ekonomi, investor memiliki banyak pertimbangan investasi mulai dari ukuran pasar, kedekatan jarak dan akses input yang memengaruhi perhitungan biaya, risiko, hingga profit.

“Jadi, kita harus memahami betul perilaku dan dasar pertimbangan investasi dari kalangan investor seperti perusahaan transnasional,” paparnya.

Dalam pandangannya tarif pajak sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh sebab itu upaya menarik investasi tidak hanya dari pengurangan  pajak, melainkan juga lewat program-program lain seperti infrastruktur agar biaya transportasi turun dan minat investasi meningkat.

“Ada perang tarif antarnegara di sektor investasi. Perubahan tarif biasanya terjadi jangka panjang dan pertimbangan investasi juga selalu jangka panjang,” imbuhnya.

Continue Reading

Report

Riset Kuat, Kebijakan Keuangan Negara Hebat

Ruruh Handayani

Published

on

Kebijakan keuangan negara harus dibuat seefektif mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, mekanisme agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan kebijakan yang berdasarkan penelitian evidence based.

Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) yang di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berlangsung 14–15 November 2018, Menteri Keuangan Terbaik Versi majalah The Banker itu menyatakan apresiasinya atas penyelenggaraan SNKN. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan itu merupakan sarana para peneliti keuangan negara untuk dapat berperan serta kepada negara melalui saran kebijakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

“Saya tidak mengira bahwa ternyata di dalam Kementerian Keuangan ada upaya cukup sistematis untuk terus-menerus menumbuhkan kultur melakukan penelitian, dan terus-menerus melakukan perbaikan yang berdasarkan suatu metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Sri Mulyani saat membuka Simposium Nasional Keuangan Negara di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (14/11/18).

Ia menyebut, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

“Saya melihat fokus dari policy-nya lebih kepada micro improvement, we trust itu penting sekali untuk institusi kita. Namun, belum meng-capture keseluruhan. Jadi, saya berharap mungkin yang dihasilkan dari evidence based melalui penelitian akan mampu memberikan efek perbaikan yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara.”

Adanya penelitian berdasarkan data dapat sebagai pembanding apakah kebijakan keuangan negara selama ini telah sesuai dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Misalnya saja, apakah instrumen keuangan negara betul-betul mengurangi ketimpangan? Apakah kebijakan subsidi lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan memberikan transfer langsung ke masyarakat miskin? Atau, apakah dana desa akan jauh lebih ampuh dibandingkan dana umum atau dana alokasi khusus (DAK)?

Selain itu, Sri Mulyani berharap, Kemenkeu dapat menjadi corporate university yang berbasis pada pemikiran dan intelektualitas.

“Saya berharap Kemenkeu makin balance antara otak dan ototnya. Institusi di mana pemikiran dan kekuatan intellectual menjadi basic-nya akan menjadi ciri performa kementerian yang dapat dikenali secara mudah dan nyata. Dari judul dan seluruh proses produksi, penelitian ini bisa dipublikasikan secara ilmiah sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan yang ada di Kementerian Keuangan termasuk PKN STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) menjadi bagian kinerja kita. Oleh karena itu, PKN STAN sendiri tidak hanya ada dikenal masyarakat dengan kemampuan kualitas pengajaran, tetapi juga kelak dari hasil penelitian yang bersinergi dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya. Jadi, hubungan BPPK dan PKN STAN sesungguhnya tidak bisa dipisahkan.”

“Kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, seorang widyaiswara (dosen) harus membuka diri agar menjadi relevan, efektif, dan betul-betul mampu membentuk, memperbaiki, mempertajam kemampuan keilmuannya dalam seluruh lini aspek pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani juga berharap, widyaiswara bisa menjadi juru bicara selain Menteri Keuangan, agar masyarakat didominasi oleh sumber yang memiliki bukti, kemampuan membaca data, mengetahui peraturan, memahami dan mampu menilai kebijakan di era pertukaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial.

“Peranan kita untuk terus teguh menjaga republik ini, jangan sampai hancur hanya karena arus informasi yang salah, hanya karena emosi yang ditingkatkan, atau hanya karena perasaan untuk menyampaikan di dalam social media. Saya tegaskan kembali bahwa peranan yang luar biasa penting itu adalah, bahwa kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Pemilik gelar Ph.D. of Economics dari University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini berpesan, agar hasil penelitian itu dapat diketahui masyarakat dan dijadikan sebagai bahan pembanding, hingga dapat membanjiri Indonesia dengan hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, berkualitas, dan berintelektual.

“Secara intelektualitas, kita juga menjadi lebih puas, dan dari sisi kualitas, kapasitas bangsa kita akan semakin meningkat. Ini yang saya sebut bangsa Indonesia akan terus menerus memperbaiki martabatnya,” tandasnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News5 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News5 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News5 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News6 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News6 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News7 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News12 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending