Connect with us

Topic

Optimal tapi Perlu Dikawal

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

 

Meski dihadang berbagai suara sumbang, Perppu ini dinilai optimal untuk memitigasi dampak COVID-19.

Pandemi virus korona atau COVID-19 yang merebak di sebagian negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat negara-negara terdampak memaksa pemerintahnya mengeluarkan sejumlah kebijakan atas kejadian luar biasa ini.

Pada 31 Maret lalu, Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 sebagai upaya melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Perppu ini akan berfokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dengan mengucurkan anggaran dana sebesar Rp 405,1 triliun.

Pengamat perpajakan Fajry Akbar berpendapat, Perppu No.1 tahun 2020 merupakan pilihan optimal di antara opsi yang ada, untuk mengikhtiarkan dengan cepat kesehatan rakyat, stabilitas ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan negara. Meski, dalam hal ini pemerintah mesti mengubah postur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta melonggarkan batasan defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Fokus pemerintah sekarang adalah nyawa rakyat Indonesia, entah berapa pun utangnya, entah berapa pun kondisi keuangan negara yang harus dihadapi, nyawa warga negara itu yang harus diutamakan. Artinya, pemerintah harus jor-joran dalam arti defisit. Untuk kondisi yang seperti ini memang harus dikecualikan. Kita lupakanlah dulu bahwa defisit harus 3 persen, yang penting (menyelamatkan) nyawa manusia melalui kebijakan fiskal,” ujar Fajry kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Rabu siang (15/4).

Research Manager Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini juga bilang, meski melapangkan defisit, pemerintah juga mesti menjalankan poin-poin dalam Perppu ini dengan terukur dan hati-hati agar pemulihan (recovery) pertumbuhan ekonomi bisa cepat atau dengan bentuk grafik recovery V (cepat).

Recovery itu ada yang bentuknya U, V, dan L. Nah, biasanya recovery bentuk V. Artinya pertumbuhan ekonominya akan recovery dengan cepat, sehingga defisit yang ada sekarang itu akan mudah sekali di-offset pada tahun-tahun ke depan.”

Perlu percepatan

Sayangnya, meski belum lama dikeluarkan, Perppu ini digugat oleh banyak pihak. Karena, sejumlah pasalnya—terutama Pasal 27—diduga membuka celah korupsi dan memberikan imunitas hukum kepada pemerintah dan pelaksana Perppu. Fajry menganggap, gugatan itu sejatinya tidak perlu dilakukan karena negara dan pelaksana Perppu tetap bisa dituntut secara hukum bila tidak memiliki iktikad baik. Pun sebaliknya, seperti termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Perlu dibaca lagi bahwa dia (pelaksana) tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana kalau pelaksanaannya didasari pada iktikad baik. Kata kuncinya itu di sana (iktikad baik). Di KUHP Pasal 50 dan Pasal 51 pun sebetulnya ada hal tersebut. Jadi, baik di KUHP maupun undang-undang tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menyebutkan hal serupa.”

Fajry juga mengingatkan bahwa dana yang dianggarkan pada Perppu ini memang rawan dikriminalisasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi, penempatan klausul itu dinilainya penting untuk membentengi diri.

Terpenting, ada aturan turunan yang tak hanya mampu mendorong, tapi harus dapat memitigasi pemerintah untuk mencegah risiko moral (moral hazard).”

“Pemerintah ini, kan, butuh percepatan pembelian, pembiayaan, dan lain-lain, dan rawan sekali keadaan ini dikriminalisasi, makanya perlu ada klausul itu. Saya pun kalau misalnya dikasih tugas sebagai pejabat tanpa adanya klausul tersebut, mungkin akan ngeri juga. Dan (klausul) itu enggak melanggar undang-undang yang lain, enggak bertentangan dengan undang-undang yang lain, masih sejalan. Jadi, enggak benar juga (disebut) kebal hukum. Kalau ada oknum yang benar-benar memang tujuannya memanfaatkan kekayaannya sendiri, itu bisa dipidana.”

Suara sumbang juga dialamatkan pada keberadaan Perppu ini karena memunculkan dua klausul Omnibus Law Perpajakan yakni pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap, serta perlakuan perpajakan bagi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Fajry memandang, pemerintah tidak gegabah memasukkan klausul pemangkasan tarif PPh karena evidence-based (berdasar bukti) dan telah memiliki kajian ilmiah yang digunakan pada beleid Omnibus Law Perpajakan.

Namun, CITA sebagai salah satu mitra strategis Ditjen Pajak mengkritisi klausul pengenaan PPh atas perdagangan digital yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. CITA menilai ini merupakan langkah sepihak (unilateral measure). Padahal, skema perpajakan digital masih menjadi pembahasan Indonesia bersama negara-negara lain melalui Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau multilateral measure. Konsensus global ini ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Meski didasari dengan prinsip significant economy present seperti yang dilakukan Zoom, Netflix, dan platform digital lainnya, sikap ini dinilainya tidak tepat dan dapat memicu retaliasi (tindakan balasan) oleh negara terdampak yakni Amerika Serikat.

“Kita, kan, lagi berusaha di multilateral bukan unilateral. Ketika kita bicara di unilateral, kita tidak menghargai negara lain. Otomatis negara ini akan marah, pasti akan ada retaliasi. Kita jangan cuma (pertimbangkan) untung rugi dari part pajak saja, tapi juga dari stabilisasi sistem perpajakan internasional. Kalau kita ngambil langkah unitilateral, stabilitas perpajakan internasional akan terganggu, ini loh yang kami sayangkan.”

Fajry berharap, dengan adanya kritik dari CITA ini, pemerintah dapat menyempurnakan Perppu ini melalui aturan turunannya.

“Kami kasih masukan ke Menteri Keuangan, mudah-mudahan disebutkan dalam aturan di bawahnya, bahwa terkait perpajakan digital, Indonesia akan menghormati konsensus multirateral yang sedang didiskusikan di dalam OECD.”

Kawal pelaksanaan

Fajry juga mewanti-wanti agar pemerintah dapat mengawasi betul pelaksanaan Perppu ini agar berjalan dengan optimal juga efektif. Apalagi, Perppu ini menganggarkan dana yang sangat besar. Penting bagi semua pihak yang terkait di dalamnya memiliki keselarasan dan sinkronisasi, baik pemerintah pusat dan daerah.

“Kemarin masih ada daerah yang enggan untuk re-focusing anggaran untuk COVID-19. Ini yang menyulitkan. Untuk Perppu ini, pemerintah melalui Kemendagri bisa menekan daerah untuk re-focusing anggaran. Memang harus ditekan, kalau enggak mereka nyantai-nyantai saja.”

Selain itu, perlu juga dibuatkan tim khusus yang mengawasi fiskal, stabilitas sistem keuangan, hingga sistem pelaksanaan di daerah. Tim ini bisa melibatkan lintas sektor dan lintas kementerian.

Terpenting, Fajry berharap ada aturan turunan yang tak hanya mampu mendorong, tapi harus dapat memitigasi pemerintah untuk mencegah risiko moral (moral hazard).

“Jangan sampai ruangan besar ini digunakan untuk iktikad yang tak baik, seperti memperkaya sendiri. Ini nanti aturan-aturan di bawahnya harus mengantisispasi hal-hal tersebut. Aturan yang di bawahnya harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan menekan sampai memberikan antisipasi terjadinya moral hazard,” tuturnya.

Fajry juga memperkirakan, pelaksanaan Perppu berdampak pada penerimaan pajak. bahkan, diprediksi lebih anjlok jika dibandingkan saat krisis moneter 1998 dan krisis finansial global tahun 2008. Untuk itu, seyogianya DJP mengubah pola pikir (mindset), bahwa pajak bukanlah sebagai hasil akhir, melainkan sebagai salah satu tool. Tak hanya itu, DJP juga perlu mengendorkan key performance indicator (KPI) para pegawai pajak.

“Sekarang akan jauh lebih terpukul karena COVID-19 ini kompleks dampak ekonominya. Enggak cuma dari produksi, orang juga enggak bisa konsumsi banyak. Semua sektor kena. Jadi, tahun ini mereka (DJP) jangan ngomong optimalisasi. Pokoknya, asal jangan terjadi kebocoran dahulu. KPI orang-orang pajak juga harus diubah juga. Kasihan juga, kan, mereka. Target pajak ya harus rasional juga,” pungkas Fajry.

Topic

Dorong Kepatuhan Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan menjadi instrumen pelengkap untuk melanjutkan agenda reformasi perpajakan.

 

Pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 awal November lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Salah satunya adalah melanjutkan agenda reformasi di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, reformasi pajak yang sudah dilakukan meliputi reformasi proses bisnis, yaitu administrasi basis data dan sistem administrasi atau core tax; reformasi organisasi; dan reformasi kebijakan (policy reform) terkait sistem perpajakan yang ada.

Fundamental reformasi terkait kebijakan (policy reform) saat ini, menurut Suryo ada dua gambaran besar. Pertama, terkait mengumpulkan penerimaan (tax collection) dengan cara memperluas basis pemajakan dengan policy yang ada dan meningkatkan tax ratio. Hal itu menurut Suryo menjadi salah satu kunci DJP melakukan reformasi perpajakan dalam konteks administrasi. Kedua, pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong, meningkatkan perekonomian. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pajak juga menjadi instrumen untuk menjaga bidang kesehatan dan menjaga aktivitas usaha agar pelaku bisnis bisa tetap bertahan dan berkembang.

Baca Juga:Untungkan Semua Pihak

Untuk menjaga kesehatan, pemerintah sudah menerbitkan PMK-28/PMK.03/2020 untuk ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan. Sedangkan untuk menjaga aktivitas bisnis, pemerintah melalui PMK-23/PMK.03/2020, yaitu insentif bagi Wajib Pajak (WP) Karyawan, UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh pasal 22 Impor dibebaskan dan restitusi PPN dipercepat.

Menjawab isu keadilan berusaha, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dan PPh WP Badan go public, memperluas  basis pajak dengan PMSE, dan menunjuk  pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri.

Sampai saat ini sudah ada 36 subjek pajak luar negeri yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Dari 36 pemungut itu, menurut Suryo enam di antaranya sudah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 67 miliar pada September lalu.

“Ini adalah salah satu upaya meng- e keadilan berusaha di Indonesia,” kata Suryo pada acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan pada Senin (12/10).

Tidak usah kami lakukan pemeriksaan kalau dirasa Wajib Pajak sudah lapor dengan benar, tidak perlu lagi kita lakukan penegakan hukum.”

Pelengkap

Suryo mengatakan, klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan berusaha itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

“Kemudahan berusaha membutuhkan investasi. Itu berarti modal (capital), baik capital yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutur Suryo.

Agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa masuk, pemerintah pun memberikan insentif yang dituangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 berupa penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Insentif lainnya dituangkan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, antara lain penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia; pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH, dan sebagainya.

Suryo mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat untuk lebih patuh secara suka rela. Tidak usah kami melakukan pemeriksaan, kalau dirasa Wajib Pajak sudah melakukan pelaporan dengan benar, tidak perlu lagi kita melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, kepatuhan sukarela juga berkait erat dengan kepastian hukum. Adanya UU Cipta Kerja ini juga untuk meningkatkan kepastian hukum. “Pemerintah akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama,” imbuhnya.

Dengan berbagai penyederhanaan itu, Suryo optimistis ekonomi akan bergerak dan tumbuh, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

“Karena secara rule of thumb, aktivitas ekonomi tumbuh, ekspektasi penerimaan pajak juga akan menjadi buah dari aktivitas ekonomi itu. Pajak adalah ekor aktivitas ekonomi,” tegas Suryo.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Lanjut baca

Topic

Aturan yang Lugas Bikin “Trust”

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Pelaksanaan UU Cipta Kerja harus diikuti dengan aturan turunan dan sistem perpajakan yang mumpuni.

 

Istilah omnibus law telah digaungkan sejak tahun lalu. Saat itu, pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam perkembangan pembahasan UU Cipta Kerja antara DPR dengan pemerintah, akhirnya sebagian Omnibus Law Perpajakan masuk ke Cipta Kerja. Klaster perpajakan ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam UU No. 2 tahun 2020.

Klaster perpajakan

Pasal-pasal yang termaktub dalam klaster perpajakan di UU Nomor 11 Tahun 2020 ini menuai polemik di tengah masyarakat. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana menjelaskan, sejatinya ada semangat perubahan yang dihadirkan pemerintah pada klaster perpajakan di UU ini.

Namun, ia menilai proses perancangan beleid sapu jagad ini tidak transparan karena tidak melibatkan akademisi atau ahli-ahli secara masif. Akibatnya, UU ini menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat perancangan UU Tax Amnesty pada 2005 silam.

Baca Juga: Iktikad dan Salah Paham UU Cipta Kerja

“Jadi, akses RUU Cipta Kerja ini tidak terlalu dibuka luas sehingga memang kalau kemudian sempat jadi ramai karena dibilang ‘Loh, ini kok kaya—bahasanya memang provokatif banget—pasal selundupan?’ Tapi itu wajar kalau kemudian menimbulkan kecurigaan. Namanya juga enggak transparan, akhirnya banyak yang menduga-duga,” kata Haula saat ditemui Majalah Pajak di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (19/10).

Lebih lanjut, Haula merasa lega ada beberapa ketentuan pajak yang akhirnya berubah setelah sekian lama diperjuangkan kalangan akademisi. Salah satu di antaranya adalah ketentuan mengenai sanksi dan imbalan bunganya. Ia berpendapat, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat bayar, kurang bayar, atau melakukan pelanggaran lainnya selama ini cukup tinggi dan tak jarang jadi over taxation.

Haula mencontohkan sanksi keterlambatan penyampaian faktur pajak. Denda yang dikenakan sebelumnya adalah dua persen dari dasar pengenaannya dan ini memberatkan Wajib Pajak.

“Kalau orang terlambat bikin faktur itu, kan, berarti dia itu melaporkannya ke SPT juga terlambat. Sementara, kalau misalkan dia terlambat menyampaikan SPT itu, kan, ada SPT bunga. Jadi, jangan kemudian ada dua sanksi. Satu sanksi untuk keterlambatan faktur, kemudian ada lagi sanksi yang terkait dengan bunga karena terlambat untuk penyetorannya. Ini sebenarnya over taxation,” urainya.

Tantangan DJP

Meski menyambut positif, Haula juga tak menampik ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi DJP pascaberlakunya UU ini, jika tidak didukung oleh aturan turunan juga sistem perpajakan yang baik. Akademisi ini menyebut UU ini tidak holistik dan imparsial. Padahal, kebijakan pajak merupakan satu-satunya aturan yang harus komperehensif mulai dari aspek makro hingga aspek aturan pajaknya.

Seringkali, kebijakan yang bagus tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan implementation gap. Anggota Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI ini mengatakan, kebijakan yang tidak diikuti aturan pelaksananya menunjukkan ketidaksiapan policy maker dalam mengeluarkan kebijakan.

“Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya.”

Ada beberapa pasal yang sebetulnya tidak cukup hanya ada di undang-undang, harus ada penjelasannya. Makanya, begitu undang-undangnya ada, cepat itu dikeluarkan PP-nya, dikeluarkan PMK-nya. Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya,” ucapnya.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

“Mudah-mudahan nanti omnibus ini enggak tertatih-tatih karena ada perubahan yang sangat fundamental.”

Tak hanya itu, Haula juga berharap DJP dapat segera mengaplikasikan core tax system agar kemudahan perpajakan yang diatur melalui UU ini dapat seirama dengan sistem administrasi yang dimiliki DJP.

“Kalau sistemnya bagus, itu bahkan enggak perlu istilahnya dipercepat, sudah otomatis cepat. Kenapa? Karena mekanisme sudah otomatis, sudah by sistem. Kalau sudah seperti itu diterapkan, saya kira ini akan sangat baik. Kekhawatiran akan ada penyalahgunaan itu dapat diminimalisasi.”

Ketika core tax ada, informasi yang ada dapat terjelaskan, selain itu program sinergi bisa ditingkatkan antara DJP, DJBC, dan semua kementerian terkait.

“Kalau memang semua sudah terintegrasi, fine. Mungkin ini bisa mencegah potensi Wajib Pajak menemukan aggressive tax planning. Tapi, kalau misalnya enggak, bagaimana? Ini akan jadi satu permasalahan juga,” imbuhnya.

Haula pun beranggapan, kejelasan aturan dan sistem perpajakan yang mumpuni, akan menciptakan trust di kalangan WP sehingga collaborative tax compliance bisa terwujud.

“Kalau kita mengharapkan kepatuhan sukarela, itu terlalu banyak faktor yang memengaruhinya terutama masalah trust. Jadi, untuk mengharapkan voluntary tax compliance rasanya masih jauh sekali, lebih baik ambil yang realistis saja. Collaborative tax compliance melalui perbaikan sistem IT kita—core tax itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita.”

Haula berpesan agar tujuan pemerintah menjalankan UU Cipta Kerja ini bisa tercapai supaya tak merugikan rakyat. Sebab, ketika pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan insentif fiskal ada revenue forgone atau tax potential lost. Ia berharap ini bisa didapatkan kembali melalui multiplier effect dengan magnitude yang lebih besar. Artinya semua fasilitas itu bermuara kepada aktivitas ekonomi yang bisa lebih besar.

“Dengan aktivitas ekonomi bergeliat jauh lebih besar, maka akan muncul sumber-sumber penerimaan perpajakan baru. Dan, pastikan ketika ini terjadi, potensi pemajakan itu bisa betul-betul di-collect dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

Lanjut baca

Topic

Untungkan Semua Pihak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Tidak hanya menguntungkan investor, aturan dalam UU Cipta Kerja juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai, pro dan kontra dalam sebuah UU itu adalah sebuah dinamika yang biasa dalam negara demokrasi. “Yang menerima penjelasan bisa menerima dan sebagainya, orang yang menerima itu juga dengan alasan yang logis dan masuk akal. Orang menolak kadang-kadang alasannya politik dan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, ya silakan,” ucapnya saat ditemui Majalah Pajak di bilangan Senayan pada Kamis (22/10).

Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan arah kebijakan pemerintahan yang didukung rakyat dan secara politik mempunyai legitimasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dengan turun ke jalan dilakukan tanpa merugikan masyarakat.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Disinggung tentang sejumlah kalangan yang menilai proses pembahasan dan pengesahannya yang terkesan tergesa-gesa dan menyalahi prosedur, Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan Omnibus Law sangatlah terbuka dan sudah sesuai dengan tata tertib DPR. Akan tetapi, ia membenarkan bahwa ada beberapa pembahasan yang sifatnya tertutup dari publik agar jangan sampai ada pembahasan atau ide yang terlalu awal dan belum final menjadi polemik di masyarakat.

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini mengatakan pemerintah dan DPR telah sama-sama mengikuti prosedur. “Naskah akademiknya ada, draft UU-nya di bahas, daftar inventaris masalahnya ada, dan masing-masing daftar inventaris itu dibahas bersama sama antara semua fraksi yang mempunyai keterwakilan di DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya aturan dividen ini (pajak nol persen), saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia.

Untungkan semua pihak

Misbakhun menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi perbaikan investasi di tanah air dan menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi pemerintah, investor, maupun masyarakat. Ia meyakini dengan adanya aturan pajak dividen nol persen, misalnya, akan banyak investor yang menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Baca Juga: Bangun Persepsi lebih Positif tentang Pajak

“Dengan adanya aturan dividen (pajak nol persen) ini saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan,” jelasnya.

Bergairahnya investasi akan menguntungkan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja. Pemerintah pun diuntungkan.

“Dari (pembayaran) pajak tenaga kerja itulah pemerintah dapat. Walaupun tidak dapat dari sisi dividen. Dengan adanya investasi, maka turnovernya akan dapat dari putaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari investasi yang masuk,” imbuhnya.

Tentang penghapusan PPh atas dividen untuk mendorong penempatan dana produktif di Indonesia, menurutnya langkah ini cukup efektif karena mereka akan declare. Ia menjelaskan selama ini dividen sering disembunyikan, baik dalam dividen dibayar langsung (dividen interim) atau kemudian dividen ini mereka masukkan ke dalam return earning karena takut akan dikenakan pajak.

“Officer tax office”

Misbakhun juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat officer tax office agar perusahaan dapat mendaftarkan di Indonesia dan kalau perlu dengan tarif yang relatif rendah. Dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data atas perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia maupun di luar negeri.

“Ide officer tax office ini harus menjadi pemikiran pemerintah di sektor keuangan ke depan. Kalau perlu kita bikinkan undang-undangnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved