Connect with us

Report

Optimal Mengawasi dan Siaga Melayani

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Kunci menjaga kepatuhan Wajib Pajak adalah optimal mengawasi dan siaga melayani. Pegawai harus jeli mengenali profil Wajib Pajak yang ada di bawah tanggung jawabnya.

 

Jarum jam baru menunjuk angka 07.30 WIB. Namun, para punggawa KPP Pratama Pontianak Timur telah bersiap di sebuah ruangan yang ditata sedemikian rupa. Ada yang mengenakan pakaian dinas, ada yang berpakaian adat berbagai etnik di Kalimantan Barat. Pagi itu, Senin (18/2), mereka hendak melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Acara itu dihadiri beberapa tokoh penting di Kalimantan Barat, mulai dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, perwakilan Wali Kota Pontianak, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar, beserta pejabat kepolisian, kejaksaan, Wajib Pajak, dan jajaran pejabat pemerintah daerah.

KPP Pratama Pontianak Timur baru diresmikan pada 1 Oktober 2018 dan merupakan hasil pemekaran KPP Pontianak yang dipecah menjadi dua KPP. Satu KPP lainnya kini bernama KPP Pontianak Barat. Karena masih baru, KPP ini bahkan belum memiliki kepala kantor definitif. Untuk sementara kendali KPP dipercayakan kepada Kepala Bidang Penagihan Intelijen dan Penyidikan/PPIP Kanwil DJP Kalimantan Barat Swartoko yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KPP Pratama Pontianak Timur.

Swartoko menyampaikan, meski baru diresmikan, ia berinisiatif melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di awal tahun 2019 ini. Zona integritas ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan bersih yang ke depan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan pencanangan lebih awal, ia berharap tahun di tahun 2020 kantornya siap mewakili Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani pada level Kementerian Keuangan.

Bagi kue target

Rupanya selain menjadi entitas baru, KPP Pratama Pontianak Timur juga berada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat yang sejak Januari lalu dipimpin Kepala Kanwil baru, yakni Farid Bachtiar. Sebelumnya, Farid adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Begitu dilantik, pria kelahiran Malang 17 September 1967 ini mengaku langsung menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) bersama seluruh kepala seksi setiap KPP dan kepala KPP. Selain bagi-bagi jatah angka target penerimaan, agenda rapat itu untuk mendengarkan masukan dan memberikan arahan strategi upaya menghimpun penerimaan pajak.

“Pertama, kami lakukan pembagian target. Kanwil tahun ini dibebani target sebesar Rp 7,8 triliun, naik 20 persen, dari sebelumnya dari Rp 7,2 triliun. Ini tentu jadi tantangan sendiri karena ini perlu melakukan extra effort. Di satu sisi kami perlu mengawal penerimaan rutin. Karena penerimaan rutin ini akan menjadi strategi pengamanan kami,” ujar Farid di ruang Kepala Kantor KPP Pontianak, Senin (18/2).

Baca Juga: Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Ada sejumlah strategi yang hendak diterapkan kanwil untuk kemudian diterjemahkan oleh tujuh KPP Pratama yang ada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat. Pertama, melakukan pengawasan kepada 200 Wajib Pajak Besar yang ada di Kalbar. Ini ditempuh dengan tiap bulan mengirimi WP informasi pembayaran pajak mereka.

“Intinya memberitahukan kepada Wajib Pajak, bahwa setoran pajaknya bulan lalu totalnya sebesar ini, terdiri dari jenis pajaknya apa, jumlah Surat Tagihan Pajak/STP-nya apa, berapa, Dan totalnya berapa. Ini sedang kami eksperimenkan, karena dulu pernah saya lakukan di Ketika saya bertugas di KPP dan berhasil menurunkan tingkat penerbitan STP,” tutur farid.

Dengan rutin mengirimkan informasi pembayaran itu Farid berharap Wajib Pajak akan merasa terawasi sehingga potensi untuk melanggar lebih kecil. “Jadi, itu tindakan pre-emtif itu dengan cara membangun persepsi bahwa administrasi perpajakan ini mengawasi mereka,” imbuh Farid.

Selain mengawasi 200 WP besar, sejumlah extra effort pun dilakukan. Salah satunya mengupayakan supaya KPP mengadopsi kebijakan kantor pusat dan memodifikasi sesuai kondisi dan karakter wilayah setempat. Kebijakan yang dimaksud adalah mirorring dan benchmarking. Melalui kebijakan yang sudah ada itu setiap KPP harus mampu menggali pengetahuan setempat (local knowledge) di wilayah kerja mereka.

Local knowledge ini yang harus kita angkat. Maka saya mendorong teman-teman nantinya seluruh produk hasil analisis—bukan produk hukum saja—adalah yang bisa jadi analisis STP, Buper, penagihan. Yang kami sebut local knowlegde itu data bukti potong, data ini, data itu, tapi yang menganalisis itu knowledge manusia. Jadi, kita enggak hanya mengandalkan data.”

Pentingnya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya

Jaring pengaman penerimaan

KPP Pratama Pontianak pun langsung mengimplementasikan berbagai kebijakan itu. Salah satunya dengan menerapkan jaring pengaman penerimaan. Meskipun sebagai KPP baru yang sistem pendukungnya belum berjalan sepenuhnya, Swartoko mencari cara agar kinerja KPP tetap optimal. Untungnya, posisinya sebagai Kabid PPIP memiliki data yang bisa dijadikan acuan dalam bekerja. Ia menyuplai data kepada para AR, jurusita dan menerapkan one day one counseling, one payment.

Jadi, di luar upaya rutin, setiap hari mereka harus melakukan konseling setelah melakukan imbauan, analisis dan sebagainya.

“Namun, karena sistem belum siap, AR saya bagi sesuai dengan kapasitasnya. Yang ahli sawit mengerjakan sawit, kemudian dikerjakan satu kemudian diproduksi massal yang lain. Mirroring namanya. Yang bagian properti, dia mengerjakan properti terus hasilnya di-mirroring ke semua AR. Jadi yang mikir enggak usah banyak-banyak, istilahnya mengerjakan satu dapat 1000,” ujar Swartoko.

Salah satu tantangan terbesar di Pontianak menurut Swartoko adalah aktivitas underground economy. Masih banyak transaksi di bawah tangan sehingga perlu kemampuan lebih untuk bisa menggali potensi yang ada.

KPP juga senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak. Salah satunya melalui ajang “Ngobras” atau Ngopi Bareng Swartoko. Acara ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak agar lebih bagus. Acara dilakukan setiap Selasa dari pukul 09.00–10.00 WIB. Untuk bisa bergabung, Wajib Pajak harus registrasi lewat WhatsApp.

“Kami buat acara Ngobras. Karakter orang sini, kan, senang ngopi. Jadi, saya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya. Kalau sudah ketemu chemistry-nya biasanya mereka akan mengungkapkan kesulitannya sendiri.”

Di bidang peningkatan pelayanan, Swartoko juga memberikan pelayanan prima kepada 200 Wajib Pajak Besar dengan memberikan kartu prioritas. Wajib Pajak yang memiliki kartu prioritas mendapatkan privilese atau hak istimewa. Namun, bukan berarti hal itu diskriminatif. Bentuk keistimewaan itu sebagai penghargaan atas kontribusi dan kepatuhan sang Wajib Pajak. Contoh, keistimewaan mendapatkan pelayanan lebih, mulai dari tempat parkir khusus, dan loket khusus. Saat acara Ngobras, biasanya Wajib Pajak juga akan mendapat jadwal lebih prioritas.

“Kalau ada kewajiban yang belum kami ingatkan, akan kami ingatkan secara khusus sehingga lebih cepat supaya mereka enak,” kata Swartoko. Selain itu, jika usaha sang Wajib Pajak sedang sepi atau omzet menurun, KPP juga mencoba mencarikan solusi. Swartoko mencontohkan, ada Wajib Pajak perkebunan yang kesulitan menjual ampas kopra (bungkil) mereka. Ampas yang mereka hasilkan selama ini tak laku hingga akhirnya dibantu KPP mencarikan link mitra mereka.

“Setelah kami berkumpul dan berdiskusi, ternyata dapat informasi, kalau jual bungkil di sini, loh. Thailand. Dan itu langsung laku terjual pada minggu berikutnya. Waktu itu kami hubungkan dengan Duta Besar Thailand. Jadi,  WP berterima kasih sama kami,” tutur Swartoko.

Masih di bidang pelayanan, untuk memberi kemudahan Wajib Pajak yang mengantre, KPP Pontianak Timur juga membuat aplikasi antrean berbasis Android yang bisa diunduh oleh Wajib Pajak lewat Google Play Store. Melalui aplikasi itu Wajib Pajak bisa memantau aktivitas pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yang sedang berjalan sehingga tidak perlu mengantre. Di aplikasi itu tertera jenis pelayanan lengkap dengan nomor loket dan nomor antrean yang sedang berjalan. Misalnya antrean pembuatan NPWP, SPT Masa, faktur, help desk, dan ekstensifikasi.

Baca Juga: Pajak Tuntas dengan Kartu Prioritas

Sementara dengan pemangku kepentingan setempat, KPP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Kerja sama meliputi pertukaran untuk meningkatkan penerimaan. KPP juga meyakinkan pemerintah kota maupun provinsi bahwa kerja sama itu akan saling menguntungkan. Dengan meningkatnya pajak, otomatis pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Menjaga Nyala Bisnis Batu Bara

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Dengan upaya efisiensi dan bekal insentif dari pemerintah, kontraktor jasa pertambangan ini berupaya untuk bertahan di tengah badai korona.

 

Virus korona yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia tak pelak lagi menyebabkan perlambatan ekonomi global. Daya beli turun, penyerapan produk rendah. Di sektor pertambangan, kondisi ini juga menyebabkan turunnya Harga Batu bara Acuan (HBA).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, HBA pada Mei lalu anjlok ke posisi 61,11 dollar AS per ton, atau turun 4,66 dollar AS per ton dari HBA April sebesar 65,77 dollar AS per ton. Fakta ini memengaruhi Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan pemasok batu bara ke negara-negara konsumen utama di Asia seperti Cina, Korea Selatan, India, dan Jepang. Mereka mulai mengurangi permintaan volume ekspor batu bara.

Lesunya industri batu bara ini berpengaruh pada kinerja operator tambang dan perusahaan pemilik konsesi tambang batu bara. Salah satu kontraktor batu bara yang turut merasakan imbasnya adalah PT Sims Jaya Kaltim.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2001 ini dipercaya PT Kideco Jaya Agung mengelola tambang di area kerja Roto Utara dan Sungai Paku, Paser, Kalimantan Timur. Anak perusahaan PT Samindo Resources Tbk ini bertugas memindahkan batuan penutup (overburden removal), dan produksi batu bara. Assistant Manager Financial & Taxation PT Sims Jaya Kaltim Charles SP Sitorus mengungkapkan, sebelum pandemi korona, sektor pertambangan juga berhadapan dengan harga batu bara yang meredup. Melemahnya sektor ini kian terasa saat pandemi korona menghantam: klien besar mereka—PT Kideco Jaya Agung—mengurangi target produksi batu bara per Mei lalu.

Baca Juga: Ruang Kerja Terbuka dan Digitalisasi Berkas

“Kalau produksinya dipertahankan dengan target awal tahun, takutnya nanti ada produksi yang enggak terjual, kan, malah rugi. Persentase pengurangan volumenya mungkin sekitar 5 hingga 10 persen,” ujar Charles kepada Majalah Pajak melalui telepon, Rabu (27/5).

Charles menjelaskan, pengurangan target volume produksi ini menimbulkan efek domino kepada perusahaan mereka, sebagai pemberi jasa konstruksi pertambangan yang melibatkan ratusan tenaga kerja lapangan, baik itu karyawan internal maupun tenaga alih daya.

“Kami sebagai kontraktor yang tadinya siap bekerja dengan kapasitas penuh sesuai dengan target awal tahun—dengan kondisi manpower yang sesuai kebutuhan terkait pencapaian itu. Tapi, karena sekarang target dikurangi secara bertahap, kegiatan produksinya berkurang sehingga alat kami banyak yang idle. Otomatis, operatornya untuk sementara enggak diperlukan,” jelas Charles.

Pengurangan karyawan (lay off) tentu menjadi hal yang dilematik dan tak menyenangkan bagi perusahaan. Charles bilang, perusahaan ini sebisa mungkin melakukan efisiensi internal dengan penghematan bahan bakar dan meningkatkan efektivitas kerja, agar tak melakukan lay off.

“Jadi, langkah terakhir melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Ini sebenarnya langkah yang tidak nyaman buat perusahaan. Tidak ada yang menginginkan itu. Kami, kan, merekrut karyawan harapannya untuk sama-sama maju ke depan seiring dengan perkembangan perusahaan.”

Langkah terakhir melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Ini sebenarnya langkah yang tidak nyaman buat perusahaan. Tidak ada yang menginginkan itu.

Di sisi lain, setiap calon operator alat berat mendapat pelatihan khusus di pusat pelatihan dan pengembangan yang dibangun PT Sims Jaya Kaltim di area tambang PT Kideco Jaya Agung. Karyawan mendapat pelatihan teori, dan praktik menggunakan simulator alat berat sebelum terjun ke area tambang. Jadi, jikalau perusahaan terpaksa memberhentikan mereka, mereka telah memiliki bekal yang memadai untuk mencari pekerjaan yang sejenis dan sesuai dengan bakat mereka.

Protokol kesehatan

Selain rasionalisasi pekerja, di masa pandemi COVID-19 ini perusahaan juga memberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi pekerjanya. Tak hanya memberikan masker dan sanitasi tangan, perusahaan juga melarang seluruh karyawan keluar dari area proyek atau mes karyawan.

“Saya domisili di Balikpapan, sudah 2,5 bulan enggak pulang, tetap di mes. Sanksinya sangat serius, kalaupun misalnya saya punya transpor pribadi lalu diam-diam ke Balikpapan dan ketahuan, langsung kena SP3 (surat peringatan ketiga) dan di-PHK,” ungkapnya.

Tak hanya itu, untuk menjaga physical distancing, perusahaan juga mengatur kapasitas bus jemputan dan mes karyawan.

“Misalnya kamar dihuni untuk berdua, sekarang diatur sedemikian rupa supaya tidak ketemu dalam satu ruangan. Misalnya yang satu shift pagi, yang satu shift malam. Bus jemputan juga begitu. Tadinya diisi 50 orang, sekarang hanya 50 persennya, sehingga diperbanyak jumlah perjalanannya. Karena, keadaan perusahaan lagi seperti ini enggak mungkin nambah bus lagi.”

Charles juga paham perasaan karyawan yang tidak bisa pulang ke rumah, terutama saat libur Lebaran lalu. Namun, ia berusaha mengingatkan karyawan supaya bisa menyikapi secara positif.

Relaksasi pajak

Charles bersyukur sektor pertambangan turut masuk di paket stimulus fiskal jilid II. Relaksasi perpajakan yang diberikan pemerintah akan meringankan beban karyawan dan mempertahankan stabilitas keuangan juga arus kas perusahaan di tengah hantaman pandemi COVID-19.

Baca Juga: Dulu Bikin Merinding, Sekarang “Friendly”

Insentif pajak ini berupa relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dalam jangka waktu tertentu, dan PPh Pasal 25 setoran Masa yang dikurangi atau didiskon 30 persen. Namun, Charles juga menyayangkan belum adanya relaksasi untuk pekerja alih daya. Ia khawatir, timbul kecemburuan antarkaryawan di lapangan.

“Logika sederhana mereka, ‘Loh, kok sama-sama kita kerja di area pertambangan ini, kok saya enggak dapat fasilitas itu,’” ujar Charles.

Perusahaan tidak mendapatkan percepatan restitusi PPN karena jumlah yang diajukan seringkali di atas Rp 5 miliar. Meski demikian, Charles berharap pemerintah membayarkan restitusi sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku, untuk menjaga arus kas perusahaan.

Charles juga mengapresiasi kinerja dan pelayanan KPP Pratama Penajam yang tetap terjaga baik, meskipun kantor pajak tengah menghentikan pelayanan tatap muka. Ia pun mencontohkan, saat PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi COVID-19 dikeluarkan, account representative (AR) secara antusias memberitahunya dan menerangkan secara rinci. Pun dengan keperluan pajak lainnya.

“Meskipun mayoritas mereka work from home, mereka cepat respons lewat WhatsApp ataupun e-mail. Dan di setiap KPP menyediakan layanan on call. Jadi, terkait layanan-layanan tertentu, misalnya buat e-fin, itu sudah disiapin semua. Begitu kita telepon, langsung direspons.”

Charles pun berharap agar situasi bisa kembali normal, agar perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan, berangsur-angsur pulih kembali.

Lanjut baca

Report

Meretas Pajak ke Desa-Desa

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto. Dok. KPP Penajam

Sulitnya medan juang justru semakin merekatkan sinergi antara KPP Pratama Penajam dan KP2KP Tanah Grogot dalam menghimpun penerimaan.

 

Ban mobil dinas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam terperangkap di kubangan tanah yang becek. Semua penumpang pun turun dan bergegas mendorong mobil agar dapat melaju kembali melintasi perkebunan sawit di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Tak lama kemudian, mobil berhenti lagi di jalan yang agak berpasir. Kali ini rombongan membersihkan tanah yang melekat di seluruh roda. Begitulah medan tempuh yang kerap dilalui KPP Pratama Penajam dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanah Grogot untuk melakukan bimbingan teknis perpajakan ke Wajib Pajak (WP).

Kepala KPP Pratama Penajam Mohamad Imroni mengisahkan pengalaman itu kepada Majalah Pajak, melalui telewicara pada pertengahan Mei 2020 lalu. Untuk membuktikannya, Imroni pun mengirim beberapa dokumentasinya.

“Rata-rata jalannya tanah. Karena kantor kita di Balikpapan ke wilayah WP harus menyebrang teluk, naik kapal speed boad 30 menit. Kalau jalur darat kita muter dulu 100 kilometer dan jalannya tidak bagus—3 jam. Kalau bawa mobil nyambung feri (kapal) 2 jam ongkosnya Rp 200 ribu. Jauh, ya? Di sana jaringan internetnya putus-putus. Hanya operator tertentu yang lancar buat telepon,” ungkapnya.

Kendati demikian, rintangan justru semakin mempererat kekompakan antara KPP dengan KP2KP Tanah Grogot dalam menghimpun penerimaan pajak melalui kolaborasi program canvassing, sosialisasi peraturan, dan bimbingan teknis perpajakan. Tak heran jika KPP mampu meraih target penerimaan pajak 100 persen di tahun 2019.

“Tahun 2019 itu kinerja bersama KP2KP. Secara umum KP2KP membantu dalam hal pembuatan kode billing atas WP yang mendapat surat teguran atau paksa, membantu konsultasi WP yang mendapat surat imbauan; membantu pelayanan seperti mengirim berkas pendaftaran NPWP, membantu pengisian SPT Tahunan, informasi kepada fungsional pemeriksa atas WP yang akan diperiksa,” kata Imron

Baca Juga: Dulu Bikin Merinding, Sekarang “Friendly”

Wilayah kerja KPP Pratama Penajam meliputi dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kabupaten Paser Utara terdiri atas 4 kecamatan, 4 kelurahan, dan 30 desa. Sedangkan Kabupaten Paser meliputi 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 139 desa. Maka, salah satu penyokong penerimaan pajak di KPP ini berasal dari Dana Desa.

Selain itu, potensi ekonomi di wilayah kerja KPP lainnya bersumber dari perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Namun, tidak semuanya perusahaan di dua sektor ini terdaftar di KPP Pratama Penajam. Mayoritas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan besar terdaftar di wilayah Jakarta, sedangkan di Penajam hanya tempat beroperasinya saja.

“Makanya, di 2019, kita coba menyisir lagi potensi perpajakan dari sektor perkebunan. Ternyata ketemu. Pabrik kelapa sawit biasanya dia punya kebun sendiri, tapi belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga mereka mengambil dari kebun masyarakat sekitar. Tapi pabrik tidak boleh langsung membeli ke petani, harus lewat pengepul yang jumlahnya ternyata banyak sekali. Pengepul itu ditunjuk oleh pabrik untuk menerima setoran buah sawit dari masyarakat. Pengepul dapat fee,” kata Imroni.

Imroni pun melakukan pendekatan persuasif, dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pabrik dan ketua kelompok pengepul kelapa sawit. Pabrik itu diantaranya PT Pucuk Jaya dan PT Cahaya Bintang Sawit Sejati.

“Prosesnya agak panjang karena walaupun pengepul ini masuk PKP (pengusaha kena pajak), mereka memang tidak ada karyawan, tidak ada pencatatan. Jadi, masalahnya dia harus menyiapkan administrasinya saja. Maka pelan-pelan kami dekati pabriknya, memberi pengertian agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Karena kalau pabrik yang ngomong, pengepul nurut,” ungkap Imroni.

Setelah pabrik memberi imbauan, KPP bersama KP2KP melakukan bimbingan teknis kepada pengepul di lokasi perkebunan masyarakat. Adapun jarak tempuh dari KPP ke lokasi memakan waktu hingga lima jam dengan melewati jalan bertanah basah. Di sana KPP dan KP2KP melakukan bimbingan pendaftaran NPWP, pengisian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan cara melakukan pembayaran pajak.

“Biasanya mereka PKP baru, sehingga pembuatan faktur pajak perlu dipandu supaya bayar PPN-nya lancar, pengepul sawit ini bayar PPN besar-besar sehingga jadi perhatian KPP. Makanya di tahun 2019 kemarin dari situ kita bisa 15 persen (kontribusi terhadap penerimaan),” tambah Kepala KPP Pratama Salatiga tahun 2012 ini.

Imroni berharap jaringan internet dapat lebih baik ke depannya agar KPP dapat mengembangkan aplikasi layanan untuk memudahkan para pengepul kelapa sawit menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Di tahun ini KPP bersama KP2KP akan memaksimalkan potensi dari para pengepul di lokasi lain.

“Masih belum tergali semua, tetapi enggak besar, sekitar 20 persen yang belum tergali. Yang belum diungkap adalah proses bisnis tandan buah besar dan pengepulnya,” tambahnya.

Andai jaringan internet lebih baik, KPP dapat mengembangkan aplikasi layanan untuk memudahkan para pengepul kelapa sawit menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Optimalisasi potensi turut dilakukan di sektor pertambangan. Meskipun perusahaan tambang itu tidak termasuk dalam wilayah kerja—sehingga KPP tidak berhak memungut Pajak Penghasilan Badan—KPP tetap mengumpulkan PPh Pasal 23 atas jasa kontraktor yang dilakukan perusahaan.

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

“Kita kasih pengertian mereka harus bayar PPh Pasal 23, karena mereka, kan, perusahaan besar, sudah mengerti hukum, kepatuhannya sudah baik. Kita tinggal melakukan fungsi pengawasan dan edukasi hukum saja. Tidak ada pendekatan spesifik,” ungkap Imroni.

Selain itu, KPP melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan bendahara desa terkait pemungutan pajak atas Dana Desa. KPP dan KP2KP rutin melakukan bimbingan teknis dari satu desa ke desa lainnya. Di samping itu, Imroni telah melakukan nota kesepahaman dengan bupati setempat demi mendukung proses penggalian potensi penerimaan pajak.

“Sekitar 3 kali dalam setahun KPP dan KP2KP mengunjungi bendahara desa. Mengingatkan semua uang yang dikeluarkan harus sudah dipotong pajak. Jangan sampai bendahara mengeluarkan anggaran tahun ini, tapi pajak dibayarkan di tahun berikutnya. Alhamdulillah dua Pemda ini semuanya aware kepada pajak. Tapi karena keterbatasan sementara ini baru 10 kecamatan yang kami datangi, ke depan harus semua bisa dijangkau,” ujar Imroni.

Perluasan basis pajak

Tahun ini KPP memiliki tugas melakukan perluasan basis data dengan pendekatan kewilayahan. Setiap KPP harus memahami lebih detail wilayah kerjanya hingga pada tingkat kelurahan atau desa. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Lewat regulasi itu DJP juga merombak formasi kerja: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III dan IV berkolaborasi dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menggali potensi WP baru. Sedangkan Seksi Waskon II bertugas mengawasi WP strategis, penelitian dan pengawasan WP secara komprehensif, serta memproduksi data.

Menurut Imroni, sebagian program baru DJP telah diimplementasikan KPP Pratama Penajam sejak dua tahun lalu. Ia sudah membagi Account Representatif (AR) per wilayah. Artinya, satu AR menguasai satu desa. KPP juga telah mengembangkan Aplikasi Pemantauan dan Usaha Peningkatan Penerimaan (Mandau Prima). Cara kerja aplikasi secara umum adalah memetakan titik lokasi setiap WP dan mengklasifikasikan kepatuhan perpajakannya.

“Jadi, AR mendatangi pemda dulu, terus ke ketua RT (rukun tetangga) untuk konsultasi pemetaan wilayah. Setelah itu, AR dibantu ketua RT menyisir WP baru dengan cara melakukan wawancara, WP di foto, memasukkan datanya ke aplikasi. Dengan proses begini kita mengenal dan memahami kondisi basis pajak baru kita seperti apa,” jelasnya.

Hingga kini Aplikasi Mandau Prima menyimpan 1.500 titik lokasi WP. Aplikasi ini bekerja dengan membagi WP ke dalam tiga zona warna. Zona kuning diisi oleh WP yang belum terdaftar, zona merah untuk WP yang sudah memiliki NPWP tetapi belum lapor SPT tahunan, dan zona hijau bagi WP yang kewajiban perpajakan sudah terpenuhi.

“Pola perluasan basis pajak dengan kewilayahan sebenarnya sudah kita lakukan. Sekarang sesuai dengan arahan Pak Kanwil, kami menarik titik-titik potensi dari Google Map. Rencananya setelah COVID-19 kita punya rencana melakukan pemetaan lagi dengan mendatangi titik yang kita tarik dari Google Map,” kata Imroni.

Baca Juga: Untuk Negara saja, kok, Pelit?

Lanjut baca

Report

Untuk Negara saja, kok, Pelit?

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok KPP Kepanjen

Di tengah impitan Pandemi COVID-19, Bos Bagong Transport ini tetap membayar pajak dan berupaya membantu masyarakat di sekitarnya.

Di balik pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sektor transportasi menjadi bisnis yang pertama kali merasakan imbasnya. Selain karena pembatasan penumpang di kendaraan umum, banyak orang yang memilih berdiam diri di rumah—kecuali bagi mereka yang masih harus bekerja. Alhasil, pendapatan para sopir, kondektur, dan kernet ikut berkurang. Pun bagi pengusahanya.

Perusahaan Otobus (PO) Bagong Transport, misalnya. Perusahaan transportasi yang beroperasi di Malang, Jawa Timur sejak 1994 silam ini memiliki ratusan bus yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP), yakni Surabaya-Kediri-Tulungagung, Malang-Blitar, dan Surabaya-Pare-Blitar. Pemilik Bagong Transport Hari Susilo mengungkapkan, sebelum PSBB dilakukan, ia memang sudah mengurangi unit bus yang dioperasikan.

Dari ratusan bus, hanya 20 persen saja yang beroperasi. Selama itu pula, ia selalu patuh mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan penumpang dan penyemprotan disinfektan ke seluruh armadanya. Para kru bus pun telah dibekali alat pelindung diri berupa masker. Namun, sejak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan larangan operasional angkutan umum AKDP trayek asal dan tujuan wilayah PSBB di Jawa Timur pada 28 April lalu, otomatis semua busnya berhenti beraktivitas

Baca JugaStimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Hari mengaku memahami dan legawa dengan keputusan pemerintah, meski biasanya ia mendapat lebih banyak pemasukan jelang dan selama libur Lebaran. Hari juga bersyukur masih ada “lubang” lain yang dapat menghidupinya. PO Bagong Transport di bawah naungan PT Bagong Dekaka Makmur ini tak hanya bergerak pada transportasi umum saja, tapi juga jasa penyewaan bus. Hari mengklaim, ia kini memiliki 1800 armada untuk mengakomodasi segala kebutuhan transportasi.

PO Bagong Transport bekerja sama dengan puluhan perusahaan berbagai sektor seperti tambang, kontraktor, dan perbankan. Selama masa Pandemi COVID-19 ini, sektor tambang dan perbankan tak terlalu terkena dampaknya, sehingga bisnis Hari tak sepenuhnya terganggu.

Perjodohannya dengan perusahaan tambang ini pun terbilang tanpa sengaja. Hari menuturkan, sekitar tahun 1998 ia menghadiri undangan suatu pernikahan. Kala itu, seorang temannya mengatakan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sedang membutuhkan bus untuk mengangkut pekerja tambang. Tanpa berpikir panjang, ia pun mendatangi perusahaan itu untuk survei.

Hari khawatir, jika banyak pengusaha tak peduli dengan pajak, maka ekonomi Indonesia bisa lumpuh dan tak sanggup menangani pandemi korona dengan baik.

Begitu cocok dengan perusahaan itu, ia pun segera menjalin kerja sama dan mengirimkan bus-busnya ke sana. Berkat dedikasi, kenyamanan, dan pelayanannya, nama PO Bagong Transport kian dikenal oleh banyak perusahaan tambang yang memerlukan jasanya. Alhasil, saat ini ia tidak hanya melayani perusahaan tambang di NTB saja, tapi juga di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Semangat berbagi

Keberhasilan Hari menjaga kepercayaan penyewa jasanya membuat ia makin sukses dan terpandang. Namun, hal itu lantas tak membuatnya tinggi hati. Selama perusahaannya masih tegak berdiri di masa pandemi ini, Hari yang telah dikenal dermawan, kian gencar membantu masyarakat. Ia berkeliling Malang Raya menyalurkan bantuan uang tunai dan paket sembako, terutama, kepada kru bus yang selama ini menjadi partnernya. Hari juga menyetorkan data kru busnya ke Pemda agar mendapat perhatian.

“Kami bagi sembako terutama ke areal garasi (kru bus), kemudian areal lebih luas lagi di kecamatan. Kami juga cek ke pasar-pasar, mana yang kira-kira membutuhkan, dan kami bagi juga. Kami keliling hampir tiap hari,” ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (21/4).

Baca Juga: Pascapandemi Angka Kemiskinan Bisa Masif, CORE Sarankan 5 Langkah Antisipasi

Pandemi ini, menurut Hari merupakan musibah nasional. Semua lapisan masyarakat mengalami dampaknya, mulai dari pembatasan sosial, tak boleh berkegiatan di luar, hingga dampak kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, ia berusaha semampunya membantu orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Hari juga bersyukur bisa tetap berkontribusi pada negara melalui pajak. Ia khawatir, jika banyak pengusaha tak peduli dengan pajak, maka ekonomi Indonesia bisa lumpuh dan tak sanggup menangani pandemi korona dengan baik.

“Sebagian besar (penghasilan) saya ada di pertambangan sehingga tetap bisa bayar pajak, supaya negara enggak guncang. Pajak, juga, kan, untuk kelangsungan negara supaya negaranya maju dan bisa berputar. Untuk bayar tentara, polisi, bangun jalan, dan infrastruktur.”

Pernah alergi pajak

Hari pun menuturkan bahwa pelayanan kantor pajak sudah jauh lebih baik, tak seperti dulu yang membuatnya sampai antipati terhadap pajak. Sekitar tahun 2006 silam, ia pernah ditagih utang pajak hingga miliaran rupiah. Rupanya, ini terjadi lantaran ketidaktahuannya dalam menghitung pajak. Namun, alih-alih diperingatkan saat dendanya belum banyak, Hari mengaku didatangi petugas pajak saat utangnya telah menumpuk. Ia pun tak terima dan merasa seperti dijebak.

“Kita ini, kan, bukan orang pajak. Jadi, kalau Wajib Pajak (WP) salah, enggak ngerti, jangan dibiarkan, nanti sudah berlarut baru diperiksa. Tahu-tahu didenda. Waktu itu dendanya dua persen per bulan. Rasanya seperti orang punya utang, padahal saya selalu bayar pajak,” ujar WP yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen ini.

Peristiwa itu pun membuatnya trauma dan malah alergi dengan pajak. Ia juga menolak membayar utang pajaknya. Baru di tahun 2013, secara perlahan ia mau didekati Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Harjanto. Budi yang saat itu baru bertugas, lambat laun dapat meyakinkannya bahwa utang pajak memang harus dibayar dan menjelaskan pentingnya sumbangsih WP terhadap kemaslahatan negara.

Hari mengatakan, pola komunikasi yang baik, layanan dan bimbingan petugas pajak, serta pengelolaan pajak yang baik, akhirnya membukakan mata hatinya. Bukan saja melunasi utang-utang pajaknya, Hari malah sering lebih bayar, meski sudah diingatkan account representative.

Misalnya saja, Hari tak memasukkan biaya-biaya yang bisa digunakannya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Ketika diingatkan, ia hanya menjawab, “Biarlah, untuk negara saja kok pelit?” Karena kesadaran dan kepatuhannya, salah satu penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Malang ini, berkali-kali mendapat predikat WP Patuh dari KPP Pratama Kepanjen.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak...

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam...

Breaking News3 hari lalu

Milenial Melek Investasi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh...

Breaking News3 hari lalu

Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan kepada pelaku industri hotel dan restoran agar...

Breaking News4 hari lalu

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. PT Bank...

Breaking News4 hari lalu

Sandiwara Sastra Peneman Asyik Belajar di Rumah

Jelang dibukanya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, banyak sekolah—terutama di zona merah—masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Breaking News5 hari lalu

Inisiatif Pemasaran Digital Mutakhir Ala Alibaba Cloud dan Unilever

  Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan intelijen Alibaba Group – bermitra dengan Unilever, salah satu perusahaan multinasional terbesar...

Breaking News7 hari lalu

Situasi Pandemi Tidak Menurunkan Kualitas Kinerja EBA-SP SMF

Meski dalam situasi pendemi Covid-19, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF  (Persero), kinerja keuangan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) masih...

Breaking News1 minggu lalu

Menkeu: Kami Harus Mundur 5 Tahun Terkait “Poverty Reduction” karena Pandemi

Pandemi global Covid-19 telah pada enam bulan terakhir telah menimbulkan darurat kesehatan dan perekonomian di banyak negara. Covid-19 setidaknya mempengaruhi...

Breaking News2 minggu lalu

Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

Di tengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, sebuah prestasi membanggakan...

Trending