Connect with us

Report

Optimal Mengawasi dan Siaga Melayani

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Kunci menjaga kepatuhan Wajib Pajak adalah optimal mengawasi dan siaga melayani. Pegawai harus jeli mengenali profil Wajib Pajak yang ada di bawah tanggung jawabnya.

 

Jarum jam baru menunjuk angka 07.30 WIB. Namun, para punggawa KPP Pratama Pontianak Timur telah bersiap di sebuah ruangan yang ditata sedemikian rupa. Ada yang mengenakan pakaian dinas, ada yang berpakaian adat berbagai etnik di Kalimantan Barat. Pagi itu, Senin (18/2), mereka hendak melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Acara itu dihadiri beberapa tokoh penting di Kalimantan Barat, mulai dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, perwakilan Wali Kota Pontianak, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar, beserta pejabat kepolisian, kejaksaan, Wajib Pajak, dan jajaran pejabat pemerintah daerah.

KPP Pratama Pontianak Timur baru diresmikan pada 1 Oktober 2018 dan merupakan hasil pemekaran KPP Pontianak yang dipecah menjadi dua KPP. Satu KPP lainnya kini bernama KPP Pontianak Barat. Karena masih baru, KPP ini bahkan belum memiliki kepala kantor definitif. Untuk sementara kendali KPP dipercayakan kepada Kepala Bidang Penagihan Intelijen dan Penyidikan/PPIP Kanwil DJP Kalimantan Barat Swartoko yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KPP Pratama Pontianak Timur.

Swartoko menyampaikan, meski baru diresmikan, ia berinisiatif melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di awal tahun 2019 ini. Zona integritas ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan bersih yang ke depan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan pencanangan lebih awal, ia berharap tahun di tahun 2020 kantornya siap mewakili Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani pada level Kementerian Keuangan.

Bagi kue target

Rupanya selain menjadi entitas baru, KPP Pratama Pontianak Timur juga berada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat yang sejak Januari lalu dipimpin Kepala Kanwil baru, yakni Farid Bachtiar. Sebelumnya, Farid adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Begitu dilantik, pria kelahiran Malang 17 September 1967 ini mengaku langsung menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) bersama seluruh kepala seksi setiap KPP dan kepala KPP. Selain bagi-bagi jatah angka target penerimaan, agenda rapat itu untuk mendengarkan masukan dan memberikan arahan strategi upaya menghimpun penerimaan pajak.

“Pertama, kami lakukan pembagian target. Kanwil tahun ini dibebani target sebesar Rp 7,8 triliun, naik 20 persen, dari sebelumnya dari Rp 7,2 triliun. Ini tentu jadi tantangan sendiri karena ini perlu melakukan extra effort. Di satu sisi kami perlu mengawal penerimaan rutin. Karena penerimaan rutin ini akan menjadi strategi pengamanan kami,” ujar Farid di ruang Kepala Kantor KPP Pontianak, Senin (18/2).

Baca Juga: Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Ada sejumlah strategi yang hendak diterapkan kanwil untuk kemudian diterjemahkan oleh tujuh KPP Pratama yang ada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat. Pertama, melakukan pengawasan kepada 200 Wajib Pajak Besar yang ada di Kalbar. Ini ditempuh dengan tiap bulan mengirimi WP informasi pembayaran pajak mereka.

“Intinya memberitahukan kepada Wajib Pajak, bahwa setoran pajaknya bulan lalu totalnya sebesar ini, terdiri dari jenis pajaknya apa, jumlah Surat Tagihan Pajak/STP-nya apa, berapa, Dan totalnya berapa. Ini sedang kami eksperimenkan, karena dulu pernah saya lakukan di Ketika saya bertugas di KPP dan berhasil menurunkan tingkat penerbitan STP,” tutur farid.

Dengan rutin mengirimkan informasi pembayaran itu Farid berharap Wajib Pajak akan merasa terawasi sehingga potensi untuk melanggar lebih kecil. “Jadi, itu tindakan pre-emtif itu dengan cara membangun persepsi bahwa administrasi perpajakan ini mengawasi mereka,” imbuh Farid.

Selain mengawasi 200 WP besar, sejumlah extra effort pun dilakukan. Salah satunya mengupayakan supaya KPP mengadopsi kebijakan kantor pusat dan memodifikasi sesuai kondisi dan karakter wilayah setempat. Kebijakan yang dimaksud adalah mirorring dan benchmarking. Melalui kebijakan yang sudah ada itu setiap KPP harus mampu menggali pengetahuan setempat (local knowledge) di wilayah kerja mereka.

Local knowledge ini yang harus kita angkat. Maka saya mendorong teman-teman nantinya seluruh produk hasil analisis—bukan produk hukum saja—adalah yang bisa jadi analisis STP, Buper, penagihan. Yang kami sebut local knowlegde itu data bukti potong, data ini, data itu, tapi yang menganalisis itu knowledge manusia. Jadi, kita enggak hanya mengandalkan data.”

Pentingnya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya

Jaring pengaman penerimaan

KPP Pratama Pontianak pun langsung mengimplementasikan berbagai kebijakan itu. Salah satunya dengan menerapkan jaring pengaman penerimaan. Meskipun sebagai KPP baru yang sistem pendukungnya belum berjalan sepenuhnya, Swartoko mencari cara agar kinerja KPP tetap optimal. Untungnya, posisinya sebagai Kabid PPIP memiliki data yang bisa dijadikan acuan dalam bekerja. Ia menyuplai data kepada para AR, jurusita dan menerapkan one day one counseling, one payment.

Jadi, di luar upaya rutin, setiap hari mereka harus melakukan konseling setelah melakukan imbauan, analisis dan sebagainya.

“Namun, karena sistem belum siap, AR saya bagi sesuai dengan kapasitasnya. Yang ahli sawit mengerjakan sawit, kemudian dikerjakan satu kemudian diproduksi massal yang lain. Mirroring namanya. Yang bagian properti, dia mengerjakan properti terus hasilnya di-mirroring ke semua AR. Jadi yang mikir enggak usah banyak-banyak, istilahnya mengerjakan satu dapat 1000,” ujar Swartoko.

Salah satu tantangan terbesar di Pontianak menurut Swartoko adalah aktivitas underground economy. Masih banyak transaksi di bawah tangan sehingga perlu kemampuan lebih untuk bisa menggali potensi yang ada.

KPP juga senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak. Salah satunya melalui ajang “Ngobras” atau Ngopi Bareng Swartoko. Acara ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak agar lebih bagus. Acara dilakukan setiap Selasa dari pukul 09.00–10.00 WIB. Untuk bisa bergabung, Wajib Pajak harus registrasi lewat WhatsApp.

“Kami buat acara Ngobras. Karakter orang sini, kan, senang ngopi. Jadi, saya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya. Kalau sudah ketemu chemistry-nya biasanya mereka akan mengungkapkan kesulitannya sendiri.”

Di bidang peningkatan pelayanan, Swartoko juga memberikan pelayanan prima kepada 200 Wajib Pajak Besar dengan memberikan kartu prioritas. Wajib Pajak yang memiliki kartu prioritas mendapatkan privilese atau hak istimewa. Namun, bukan berarti hal itu diskriminatif. Bentuk keistimewaan itu sebagai penghargaan atas kontribusi dan kepatuhan sang Wajib Pajak. Contoh, keistimewaan mendapatkan pelayanan lebih, mulai dari tempat parkir khusus, dan loket khusus. Saat acara Ngobras, biasanya Wajib Pajak juga akan mendapat jadwal lebih prioritas.

“Kalau ada kewajiban yang belum kami ingatkan, akan kami ingatkan secara khusus sehingga lebih cepat supaya mereka enak,” kata Swartoko. Selain itu, jika usaha sang Wajib Pajak sedang sepi atau omzet menurun, KPP juga mencoba mencarikan solusi. Swartoko mencontohkan, ada Wajib Pajak perkebunan yang kesulitan menjual ampas kopra (bungkil) mereka. Ampas yang mereka hasilkan selama ini tak laku hingga akhirnya dibantu KPP mencarikan link mitra mereka.

“Setelah kami berkumpul dan berdiskusi, ternyata dapat informasi, kalau jual bungkil di sini, loh. Thailand. Dan itu langsung laku terjual pada minggu berikutnya. Waktu itu kami hubungkan dengan Duta Besar Thailand. Jadi,  WP berterima kasih sama kami,” tutur Swartoko.

Masih di bidang pelayanan, untuk memberi kemudahan Wajib Pajak yang mengantre, KPP Pontianak Timur juga membuat aplikasi antrean berbasis Android yang bisa diunduh oleh Wajib Pajak lewat Google Play Store. Melalui aplikasi itu Wajib Pajak bisa memantau aktivitas pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yang sedang berjalan sehingga tidak perlu mengantre. Di aplikasi itu tertera jenis pelayanan lengkap dengan nomor loket dan nomor antrean yang sedang berjalan. Misalnya antrean pembuatan NPWP, SPT Masa, faktur, help desk, dan ekstensifikasi.

Baca Juga: Pajak Tuntas dengan Kartu Prioritas

Sementara dengan pemangku kepentingan setempat, KPP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Kerja sama meliputi pertukaran untuk meningkatkan penerimaan. KPP juga meyakinkan pemerintah kota maupun provinsi bahwa kerja sama itu akan saling menguntungkan. Dengan meningkatnya pajak, otomatis pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Ubah “Mindset” dan Budaya Kerja

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menanamkan tujuh budaya kerja sebagai fondasi dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat program inklusi kesadaran pajak untuk generasi muda Indonesia. Melalui program ini, DJP memberikan edukasi pajak kepada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Program itu diterjemahkan oleh setiap unit vertikal DJP dengan berbagai cara. Contohnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga yang berinisiatif membuat program Sejuta Pigura untuk anak-anak sekolah.

Sejuta Pigura adalah program edukasi perpajakan bagi siswa sekolah dalam bentuk infografis pengetahuan perpajakan yang dibingkai menjadi pigura kemudian dipajang di dinding-dinding sekolah. Infografis itu dibuat artistik agar menarik perhatian siswa.

Saat Majalah Pajak berkunjung ke KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, Jakarta Pusat pada Selasa Siang (17/12), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga Agung Budiwijaya tengah berbincang agak dengan Wiliam, Kepala Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Jakarta. Menurut Agung, Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (SD, SMP, SMA) bahkan berinisiatif membuatkan pigura berisi edukasi pajak untuk seluruh kelas.

Kerja sama itu merupakan kelanjutan program Pajak Bertutur yang dilaksanakan pada November 2019 lalu. Hingga saat ini setidaknya sudah 300 pigura berisi edukasi pajak dibagikan oleh KPP kepada 15 sekolah negeri dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

“Kami bersyukur sekolah swasta Bhinneka Tunggal Ika berpartisipasi aktif membuat pigura sendiri. Kami yakin, informasi arti penting dan manfaat pajak akan dilihat siswa sehingga lama kelamaan terekam di ingatan mereka,” ungkap Agung.

Terlepas dari itu, Agung berharap setiap program harus meninggalkan manfaat berkepanjangan. Edukasi kesadaran pajak mesti ditanamkan setiap waktu dengan cara yang simpel. “Kita ingin (program) bukan hanya seremonial, setelah itu selesai. Sesuai dengan budaya kerja yang kita bangun—kerja jangan asal, harus untuk prestasi,” tambahnya.

Ya, seruan “kerja jangan asal” adalah salah satu dari tujuh budaya kerja yang diterapkan di ke KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sejak Agung menjabat KPP Pratama Jakarta gambir III pada tahun 2017. Menurut Agung, budaya kerja tak ubahnya sebuah fondasi dalam sebuah bangunan—harus kukuh agar tidak cepat rapuh.

Adapun tujuh budaya kerja itu antara lain, L/R (selalu mohon lindungan dan rida Allah Swt), SSB (sentuh sampai bayar), FPS (fokus pasti sistematis), KTT (kerjakan, tuntas, jangan tunda), AP (kerja jangan asal untuk prestasi), BDS (bulan Desember selalu), dan SSP (sehat, selamat, prestasi).

 “Yang kita harus ubah adalah mindset dan budaya kerja, aplikasi diperlukan sebagai sarana pendukung saja. Dengan begitu KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mampu menyatukan visi untuk menggapai prestasi.”

“Yang kita harus ubah adalah mindset dan budaya kerja, aplikasi diperlukan sebagai sarana pendukung saja. Dengan begitu KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mampu menyatukan visi untuk menggapai prestasi,” ujar Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2011 sampai 2012 ini.

Tujuh budaya kerja juga menjadi poin utama yang dipaparkan oleh Agung dalam seleksi penilaian kantor pelayanan terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan tahun 2019. Hasilnya, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga meraih juara kedua KPT. Di tahun yang sama, KPP ini juga terpilih sebagai wakil dari DJP menerima penghargaan Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Tujuh budaya kerja itu menjadi pedoman atau fondasi pegawai mengoptimalkan kinerja atas fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum,” kata Agung.

Kinerja optimal

Salah satu upaya KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mengoptimalkan kinerja, yakni dengan mengembangkan Sistem Aplikasi Alur Berkas yang berguna untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) memantau proses penyelesaian berkas permohonannya. Majalah Pajak berkesempatan mencoba menggunakan aplikasi Alur Berkas itu. Pertama-tama, kami mengetik nomor bukti penerimaan surat pada kolom pencarian berkas—misalnya 01xxx, lalu aplikasi akan menampilkan informasi berupa nama dan alamat WP, serta proses penyelesaian berkas permohonan—tertulis: “Pemindahbukuan sudah diberikan Wajib Pajak”. Aplikasi Alur Berkas dapat diakses di layanan mandiri yang tersedia pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

“Tidak ada lagi WP bingung. Sekarang setiap hari WP dapat langsung mengetahui proses penyelesaian berkas permohonannya. Kami selalu ingatkan kepada pegawai budaya KTT (kerjakan, tuntas, jangan tunda),” tegas pria yang mengawali karier di DJP sejak tahun 1996 ini.

Fondasi kerja juga diimplementasikan dalam program layering WP. Teknisnya, 21 Account Representative (AR) akan dibagi dalam enam layering untuk menangani total 2.100 WP prioritas. Adapun layer satu merupakan 100 WP penentu penerimaan pajak, layer dua adalah 100 WP, layer tiga berisi 300 WP, layer empat dan layer lima masing-masing sejumlah 500 WP, dan Layer enam berisi 600 WP.

“Dengan sistem layering WP prioritas AR terbukti lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak. Prinsipnya, sentuh sampai bayar, fokus pasti sistematis,” kata Agung.

Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan, KPP peraih target realisasi penerimaan pajak 100 persen tahun 2018 ini membangun sejumlah fasilitas yang dapat memberi kemudahan maupun kenyamanan kepada WP. Ada pojok layanan mandiri sebagai sarana WP mengakses aplikasi DJP antara lain e-registration, e-billing, dan e-filing. Lalu, terdapat ruang prioritas khusus WP disabilitas, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sarana ibadah, kantin, ruang olahraga, perpustakaan mini, ruang bermain anak, dan ruang laktasi. Menariknya, KPP punya dekorasi lukisan tiga dimensi di setiap lantai sebagai tempat berswafoto.

Secara simultan KPP juga mengembangkan Aplikasi Pengawasan Berkas WP (Lisan Bijak) yang memudahkan Seksi Pelayanan mengadministrasikan berkas WP. Selain itu, ada pula Aplikasi Pengawasan Monitoring SP2DK Tuntas (Awas Monas) yang dapat membantu administrasi penerbitan surat permintaan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang dilakukan oleh Account Representative (AR) sekaligus tindak lanjut penyelesaiannya.

“Aplikasi Awas Monas merupakan penerapan dari budaya SSB (Sentuh Sampai Bayar). Setiap SP2DK yang diterbitkan harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Tidak ada pekerjaan yang ditunda,” jelas Kepala Bidang Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Timur tahun 2016 ini.

Dari sisi penegakan hukum, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga telah melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) kepada salah satu WP Badan pada akhir 2019 lalu.

“Semua prosedur kegiatan penegakan hukum dilakukan, Pelayanan kita tingkatkan, pengawasan kita optimalkan dibantu oleh aplikasi, dan penegakan hukum kita lakukan demi mengamankan penerimaan negara,” tegas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Hingga 23 Desember 2019 lalu, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 93 persen dari target dengan nilai Rp 3,35 triliun.

Continue Reading

Report

Ruang Kerja Terbuka dan Digitalisasi Berkas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Dengan konsep ruang terbuka, digitalisasi berkas, dan optimalisasi pengolahan data perpajakan berbasis aplikasi, KPP Pratama Tangerang Timur berupaya mewujudkan budaya kerja efisien—tepat dan cepat.

Jika Anda pernah menonton film The Internship (2013) pasti dapat membayangkan betapa asyiknya kantor Google yang berkonsep open space atau ruang terbuka. Film ini memperlihatkan meja kerja pegawai tanpa partisi, ruang bersantai bersama, ruang rapat hanya dibatasi oleh kaca. Kondisi itu akan membuat pegawai cepat berkoordinasi. Konsep menyatukan antarruang ini memberi kesan luas dan segar.

Di Indonesia, gaya kantor itu sudah populer digunakan perusahaan swasta ternama, seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa—Gojek, Tokopedia, dan sebagainya.

Tak ingin ketinggalan, sejak 2018 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur (KPP TangTim) pun melakukan hal yang sama. Sebelumnya, KPP pengelola media sosial terbaik 2019 ini menerapkan tata ruang tertutup seperti kebanyakan kantor pemerintahan lainnya—cubicle.

Kepala KPP TangTim, Faisal Fatahillah mengatakan, memilih konsep terbuka bukan sekadar mengikuti tren, tetapi membuat kantornya lebih rapi dan nyaman untuk bekerja.

“Bukan gaya-gayaan. Dulu berkas di mana-mana, ada di tangga, di meja kerja cubicle pernuh kertas. Kalau kebakaran, mau lari ke mana?” kata Faisal di kantornya di Kota Tangerang pada Jumat Pagi (18/10).

Untuk sementara, konsep ruang terbuka baru diterapkan di ruang kerja seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) dua hingga waskon empat, seksi penagihan, dan seksi pemeriksaan. Di sana, satu meja kerja ditempati oleh empat orang pegawai. Posisinya, antarpegawai saling menghadap, pembatas meja hanya dari kaca setinggi beberapa sentimeter saja, memudahkan pegawai berkoordinasi. Untuk memperluas ruang meja beberapa pegawai sudah menggunakan laptop, tetapi mayoritas masih menggunakan komputer meja (desktop).

“Targetnya semua pakai laptop biar enggak makan tempat,” imbuh Faisal.

Supaya sedap dipandang, seluruh interior ruangan berwarna abu-abu, mulai dari meja, gorden, kertas dinding, dan lain-lain. Masih dilantai yang sama, Faisal membangun ruang makan bersama serta pantri bergaya minimalis. Dua ruang ini nyaris menyatu dengan ruang kerja pegawai karena hanya dipartisi oleh kayu berongga. Faisal berharap, konsep ruang terbuka akan berdampak pada kinerja pegawai maupun institusi.

“Sekarang, pegawai harus terbiasa dengan budaya kerja yang cepat dan saling bersinergi. Kita kerja dengan sistem, dengan sistem waktu kita bisa lebih banyak untuk saling sharing, saling melihat, saling mengawasi, saling jaga integritas. Integritas itu selain disosialisasikan diaplikasikan dalam keseharian. Open space akan membiasakannya,” ujar Faisal.

Sebelumnya, mengubah konsep cubicle menjadi ruang terbuka sudah berhasil dilakukan Faisal saat menakhodai KPP Pratama Lubuk Pakam (2012–2015) dan KPP Madya Medan (2015–2016). Sehingga, Faisal tidak terlalu kerepotan untuk mengaplikasikannya di KPP Pratama TangTim.

“Awalnya pegawai enggak nyaman. Mereka biasa cubicle, tertutup. Protes mereka. ‘Pak, kan aturannya harus cubicle.’ Saya jelaskan, cubicle salah satu bentuk penataan ruangan, bisa dengan hal lain seperti open space,” ungkap alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.

Konsep ruang terbuka dapat memupuk budaya disiplin kerja. Meja kerja saling berhadapan dengan luas meja terbatas akan membiasakan pegawai bekerja dengan tuntas, tepat, dan rapi. Semakin menunda pekerjaan, semakin pula terlihat berkas di atas meja.

Si Jaka dan Sinar Tangtim

Faisal memang tidak bisa kompromi soal kerapian berkas. Secara parsial ia juga membangun aplikasi manajemen arsip (si Jaka). Aplikasi ini berguna untuk mengarsipkan seluruh surat maupun dokumen yang masuk.

“Dokumen fisik tidak boleh didistribusikan ke seksi lain. Hanya dipegang di bagian umum. Kalau seksi lain butuh, kita berikan soft copy-nya. Kemarin Kanwil (Kanwil DJP Banten) minta berkas, kita kirim soft copy enggak masalah. Enggak boleh lagi berkas berkeliaran, kecuali untuk keperluan pengadilan,” tegas Kepala Seksi Waskon Satu KPP Pratama Jakarta Kembangan 2011–2012 ini.

Selain itu, KPP TangTim memiliki sistem arsip Tangerang Timur (Sinar Tangtim). Konsepnya sama dengan si Jaka. Tetapi, berkasnya hanya berkaitan dengan Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, dan Seksi Penagihan. Si Jaka maupun Sinar TangTim akan mencatat posisi berkas sehingga mudah ditemukan bilamana dibutuhkan. Tata kelola seluruh berkas juga terpusat di bagian umum.

“Berkas harus menjadi hal utama. Kuncinya, kita benahi berkas, SDM (sumber daya manusia), sistem. Gudang berkas harus rapi,” kata Kepala KPP Pratama Teluk Betung tahun 2015–2016 ini.

Dengan aplikasi itu, pencarian berkas menjadi sangat mudah. Misal, pegawai ingin mencari data WP, tinggal klik menu “Cari Berkas” pada aplikasi, tulis NPWP, kemudian muncullah kode. Misalnya, keluar kode C03-10, artinya berkas itu ada di rak C, rak nomor tiga, dan terdapat di kotak nomor 10.

Khusus berkas terkait laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT Masa, dan penggalian potensi, KPP TangTim punya aplikasi Smart. Aplikasi ini merupakan inovasi yang Faisal bawa saat menjabat sebagai kepala KPP Pratama Lubuk Pakam. Waktu itu namanya Aplikasi Sale-Sale—artinya coretan.

Aplikasi Smart digawangi oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan digunakan oleh Account Representative (AR) untuk menggali potensi perpajakan. Sebelum menggunakan aplikasi, terlebih dahulu AR akan mengolah dokumen.

“Berkas mentah jangan semua data taruh di AR. Kita bekerja enggak mau ada masalah kapasitas, pendidikan, pengalaman. Semua manusia berharga, semua masalah harus dikikis oleh sistem. Kalau enggak pakai sistem, mau 200 (pegawai) per kantor pun enggak bisa,” jelas Faisal.

Meskipun sudah berlangsung setahun, proses digitalisasi berkas masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Kepala Seksi Pelayanan, Fitri Dwi Astuti, proses itu dilakukan di luar jam kerja yaitu, pada Senin hingga Jum’at mulai jam 17.30 WIB–20.30 WIB dan Sabtu mulai jam 08.00 WIB–17.00 WIB.

“Saya pribadi enggak masalah kalau harus lembur, demi menunjang kepentingan organisasi. Bapak (kepala kantor), bahkan lembur setiap hari dan lebih rajin dari pegawainya,” kata Fitri.

Tidak hanya berbenah sistem internal, KPP TangTim terus melakukan edukasi layanan pajak berbasis elektronik kepada WP. Untuk itu, pada tempat pelayanan terpadu, KPP lebih banyak memfasilitasi komputer ketimbang menyediakan sofa super nyaman.

“Kalau bisa paling lama WP di sini beberapa menit saja. Kita pandu di komputer semua layanan sudah e (electronik), ngapain ke KPP lagi? Bisa diakses di mana saja. Coba lihat, sekarang kursi kita dibuat tanpa sandaran. WP enggak bisa tidur-tiduran. Bukan kita enggak mau WP nyaman; kita edukasi pelayanan pajak yang efisien,” ungkap Faisal.

Meski semua bekerja dengan sistem, KPP yang meraih penghargaan Terbaik Pertama Pencapaian Effort dan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dari Kantor Pusat DJP ini tetap berupaya komunikatif dengan WP. Petugas pajak harus mudah bergaul serta cakap menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Petugas pajak harus pula memiliki kepekaan terhadap hal sederhana.

Selain komunikasi, fasilitas kantor untuk WP pun diperbaiki. KPP TangTim memiliki lounge di lantai satu. Posisinya berdampingan dengan tempat pelayanan terpadu—hanya dibatasi kaca.

Lounge KPP TangTim mirip dengan lounge bandar udara untuk penumpang kelas bisnis dan eksekutif. Ada bar, dapur mini, perpustakaan. Bedanya lounge KPP memiliki ruang konsultasi kedap suara bersekat kurang lebih satu meter. Untuk setiap WP yang datang, pramusaji akan menyuguhkan minuman.- Aprilia Hariani

Continue Reading

Report

Dengan ‘Sahabat’, Kongko dan Cetak Prestasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jika Kabupaten Banyuwangi berhasil menepis stigma ‘kota santet’ menjadi kota inovasi, KPP Banyuwangi pun berhasil membuktikan, kantor pajak di ‘pinggiran’ pun bisa meraih prestasi.

Moto “Sahabat” dengan ilustrasi tangan yang saling berjabat menghiasi dinding Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Banyuwangi, Yunus Darmono mengungkapkan, moto itu merupakan akronim dari santun, hangat, bermartabat.

“WP nyaman masuk KPP, institusi perpajakan harus punya prasangka baik,” kata Yunus membuka perbincangan, di Kantornya, pada Jumat Petang (16/8).

Layaknya sahabat, komunikasi dibangun dengan santai dan terbuka. Yunus juga memiliki tempat kumpul untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan di Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren. Sanggar milik Iwan Subekti ini berisi kedai kopi Kopai Osing serta tempat pergelaran Musik Lesung (othek) dan Tari Gandrung.

“Dalam konteks sinergi memang di sana (Sanggar Genjah Arum) tempat nongkrong social leaders dan structural leaders—ada bupati, kapolres, Ketua NU, Ketua DPRD. Lewat pertemuan kita kerjakan beberapa program edukasi untuk pesantren, universitas, komunitas UMKM, komunitas kopi, komunitas pertanian dan peternakan, asosiasi pengusaha udang,” ungkap Yunus.

Selain itu, sebulan sekali KPP mengundang mereka untuk sekadar sarapan atau makan siang bersama di kantor ataupun pinggir pantai. Rasa kekerabatan yang menumbuhkan rasa percaya akan melahirkan sinergi.

“Secara tidak langsung social leaders sebagai sahabat kita, menjadi duta KPP untuk berbicara ke masyarakat kalau kita sudah berubah (reformasi perpajakan). Ini jauh lebih efektif,” kata Kepala KPP Pratama Cirebon periode 2013 hingga 2016 ini.

Secara tidak langsung social leaders sebagai sahabat kita, menjadi duta KPP untuk berbicara ke masyarakat kalau kita sudah berubah (reformasi perpajakan). Ini jauh lebih efektif.

Guyub dengan pemda

Bersama Pemda Banyuwangi, sinergi diwujudkan dengan pertukaran akses data informasi. KPP dapat mengakses data terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) secara otomatis melalui aplikasi e-BPHTP.

“Pemda memberikan username dan passwords kepada kami. Orang mengurus BPHTP, kami sudah tahu, sehingga memudahkan petugas pajak dalam menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kami dengan Pemda sudah sepaham,” jelas Kepala Subseksi Potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB) I tahun 1995 hingga 1999 ini.

KPP juga dilibatkan dalam kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap WP daerah. Secara legal, KPP telah masuk dalam tim pendampingan—berdasarkan nota kesepahaman antara Pemda dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III.

Stan KPP Pratama Banyuwangi juga sudah ada di Mall Pelayanan Publik Pemda Banyuwangi. Di sini WP dapat membuat NPWP, pencetakan kartu NPWP, aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN), dan konsultasi perpajakan. Beberapa kali KPP dan Pemda melakukan workshop terkait optimalisasi potensi perpajakan.

“Semua itu leadership. Bupati sangat progresif. Pak Bupati ke sini langsung telepon, ‘Pak Yunus, saya sudah di bawah. Kita saling bertukar informasi’. Kalau leadership saling ketemu, ke bawah akan jauh lebih mudah,” kata Yunus.

Pada awal 2019 lalu, Bupati Banyuwangi berhasil membantu pemindahan NPWP PT Bumi Suksesindo (BSI), perusahaan tambang emas dan tembaga, dari KPP Pratama Setiabudi Satu ke KPP Pratama Banyuwangi. PT BSI memang beroperasi di Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi.

“Bupati menerbitkan peraturan bahwa yang memiliki usaha di Banyuwangi harus ber-NPWP di sini. Pemindahan PT BSI berkontribusi (penerimaan pajak) sekitar Rp 500 miliar,” sebut alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.

Selain itu, KPP bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi memiliki tim khusus untuk melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KWSP) dari orang yang ingin membuat akta tanah. “Bahwa orang ini sudah punya NPWP belum? Sudah lapor pajaknya?” tambah Yunus.

Mengubah stigma

Memupuk rasa nyaman dan saling percaya kepada masyarakat bukan hal yang mudah bagi KPP. Ketika Yunus pertama kali bertugas di KPP Pratama Banyuwangi tahun 2016, masih banyak masyarakat yang berpendapat, “Wah, ini orang pajak memajaki kita 10 persen, Tuhan saja 2,5 persen.”

Ia kemudian melakukan pendekatan tradisi dengan mengikuti acara berbasis budaya maupun agama. Di momen itulah ia memulai membangun silahturahmi dengan tokoh masyarakat setempat.

“Di sini mengikuti apa kaya kiai, maka kita harus sering ikut pengajian, acara festival budaya, acara Ramadan,” kata pria berhobi baca buku budaya dan sejarah ini. Pelan-pelan WP lainnya teredukasi bahkan turut menjadi bagian dari inovasi KPP. “Relawan pajak banyak dari santri-santri di  pesantren,” tambahnya.

Secara simultan, Yunus juga mengadakan gathering bersama WP berdasarkan klasifikasi jenis usahanya. Ada pengusaha pertanian, budidaya udang, penghasil ikan, dan lain-lain. Masing-masing kelompok usaha juga diharapkan dapat saling mengingatkan untuk patuh membayar pajak.

“Ini yang dibutuhkan DJP. Menurut saya, sering kali kita belajar PPh, PPN, tapi kita tidak belajar soal bagaimana pajak atas dokter atau petani itu seperti apa saja, bagaimana komunikasinya,” kata Yunus.

Selain itu, KPP juga mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis aplikasi bernama Laros atau Layanan Tracking Online System. Aplikasi itu memudahkan WP mengetahui proses permohonan layanan perpajakan yang telah diajukan.

“Banyak WP menempuh perjalanan 2,5 jam untuk ke KPP, kalau surat permohonannya belum jadi, enggak efisien. Kita menjaga agar hal itu tidak terjadi,” tegas Yunus.

Terkait inovasi fisik kantor, KPP juga merestorasi dekorasi dan membangun pelbagai fasilitas. Kini, KPP memiliki Kantin Jujur bergaya ala kafe di lobi KPP, perpustakaan mini, dan ruang bermain anak. Pada akhir tahun 2018, KPP menyediakan kopi khas Banyuwangi gratis untuk WP. Kegiatan ini bekerja sama dengan UMKM binaan KPP. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan e-Filling 2018 sebesar 92,43 persen, meningkat menjadi 114,87 persen di tahun 2019.

“Kami ingin WP masuk ke KPP (mendapat suasana) homey. Tempat duduk lebih nyaman, lebih bersahabat, saling percaya. Kami ingin menggambarkan bagaimana Banyuwangi bangun dari kota santet ke kota inovasi, demikian pula KPP—dari KPP pinggiran ke KPP prestasi,” yakin Yunus.

Tantangan Yunus bukan hanya eksternal. Pegawai DJP juga pernah menganggap KPP Pratama Banyuwangi sebagai KPP pinggiran yang minim prestasi.

“Ada selentingan setengah bercanda kalau ada pegawai yang bermasalah akan ‘dibanyuwangikan’. Pertama yang saya lakukan membuat pegawai bangga kepada kantornya dengan cara membuat nyaman di kantor. Nyaman secara fisik (kantor) dan hubungan (antarpegawai),” kata Yunus.

Untuk memberi kenyamanan, Yunus sering mengajak pegawainya untuk sekadar minum kopi atau melakukan kegiatan olahraga bersama. Dua kegiatan itu juga diyakini pria pencinta kopi hitam tanpa gula ini sebagai alat analisis karakter setiap pegawai.

“Pegawai punya potensi, tapi karena atasan salah mereka jadi kurang berkembang. Dengan ngopi atau olahraga bareng atasan bisa mengetahui ini orangnya striker atau back, kalau di sepak bola,” kata Yunus, tertawa tipis.

Sepanjang 2018, KPP Pratama Banyuwangi memperoleh juara pertama kantor pelayanan terbaik tingkat Kanwil Jawa Timur III, meraih penghargaan kinerja penagihan terbaik kedua semester satu, mendapat penghargaan atas penyelesaian rekonsiliasi terbaik semester satu, meraih penghargaan atas pertumbuhan WP Badan dan Orang Pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran terbaik pertama semester satu, dan meraih penghargaan pencapaian penerimaan pajak terbaik kedua semester satu.

Di tahun 2018 KPP berhasil meraih target realisasi penerimaan pajak 100 persen. Yunus memproyeksi, di tahun 2019 KPP Pratama Banyuwangi meraih target penerimaan pajak sebesar 100,46 persen atau sekitar Rp 1.054.515.205.703.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2018 mencapai 65,69 persen. Penerimaan itu berasal dari kontribusi sektor pertambangan (56,62 persen), administrasi pemerintahan (5,55 persen), perdagangan besar dan eceran (9,93 persen), konstruksi (3,45 persen), jasa keuangan dan asuransi (6,08 persen), dan lainnya.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending