Connect with us

Recollection

“Ngomik” Berbagi tanpa Menggurui

Diterbitkan

pada

Lewat komik ia tak hanya sekadar berbagi cerita, tapi juga ingin berbagi inspirasi dan nilai-nilai kebaikan kepada khalayak tanpa harus menggurui.

Komik Tintin dan Picaros adalah salah satu koleksi buku yang tak akan pernah bisa dilupakan Ardian Chandra. Pria asli Jombang, Jawa Timur yang kelak lebih dikenal dengan nama pena Squ ini mengenal komik terjemahan dengan judul asli The Adventures of Tintin and The Picaros ciptaan Herge itu sekitar tahun ’80-an. Ketika itu usianya belum genap 10 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap pulang sekolah, sembari duduk bersandar di tembok teras rumahnya di Desa Babatan, ia asyik menikmati komik yang serial pertamanya dipublikasikan di koran Belgia, Le Vingtième Siècle tahun 1929 itu.

Sesekali ia mengalihkan perhatian pada secarik kertas di sisinya yang sengaja ia siapkan, lalu membuat coretan-coretan membentuk sketsa-sketsa tokoh kartun. Terkadang ia menghapus sketsa itu jika hasilnya tak sesuai dengan imajinasinya. Rupanya itulah cara Ardian kecil mengabadikan tokoh-tokoh imajiner yang tiba-tiba muncul di kepalanya ketika membaca komik itu.

Ya, komikus yang juga berkarier di Direktorat jenderal Pajak sebagai Fungsional Pemeriksa Muda KPP Pratama Setiabudi itu mengaku, sejak kecil memang penggila komik, cerita pendek, dan novel. Baginya waktu luang adalah kesempatan emas untuk melahap habis cerita demi cerita pada setiap buku. Apalagi setelah itu ia dapat melampiaskan bakat menggambar dengan lebih imajinatif. Jika sudah larut dengan buku-buku yang dibacanya, Ardian bisa lupa dengan rasa laparnya. Ia masih ingat betul ketika sang bunda selalu dibuat repot dan berteriak-teriak demi mengingatkan makan siangnya.

“Tintin membuka jalan imajinasi, memberi semangat menggambar. Kisahnya seru, mengajarkan untuk setia pada profesi, jujur, pintar untuk membantu sesama,” kata Squ di kantornya di KPP Pratama Setiabudi, Jakarta, Senin petang (23/7).

Masih terpatri pula di benaknya, gambar pertama yang ia torehkan di atas kertasnya usai membaca komik populer itu. Sebuah sketsa anak laki-laki bermata sipit, hampir mirip jurnalis di komik Herge itu. Hanya saja, versi yang ia gambar kala itu tanpa leher. Melihat gambar itu sang kakak, Dewayanti, kontan meledek Squ sembari terbahak. “Eh, gambar orang itu punya leher. Terus, rambutnya mana?” celetuk Dewayanti.

Sejak saat itulah Squ semakin terpacu untuk menggambar. Beranjak sekolah menengah pertama ia sudah mulai mencoba membuat komik genre silat yang dimuat di majalah sekolah. Salah satu judul yang masih diingatnya adalah Arit Anthrax yang terpajang di majalah dinding (mading) sekolahnya, SMA Negeri 2 Jombang. Cerita Arit Anthrax, diilhami oleh buku-buku cerita, semisal serial Nagasasra dan Sabuk Inten karya S.H Mintardja yang ia baca di perpustakaan milik bibinya. Inspirasi gambar komik perdananya itu bersumber dari serial komik Tintin. Penguasaan narasi kisah serta pembendaharaan kata, ia dapatkan dari novel-novel yang senantiasa ia lahap di waktu senggang. Sebut saja, 43 seri novel Trio Dektektif yang dikarang Alfred Hitchcock, Lima Sekawan dari penulis fiksi asal Inggris Enid Blyton, dan masih banyak lagi.

“Banyak komikus yang gambarnya bagus tapi tidak bisa menulis. Mustahil bisa menulis, jika tidak rajin membaca. Membaca, menulis, menggambar satu kesatuan,” kata pria berkaca mata ini.

Keyakinannya itu ia manifestasikan ke dalam sebuah novel bernuansa romantik. Bahkan saat remaja, Squ sudah percaya diri menyodorkan naskah novelnya ke penerbit tersohor di Indonesia. Kendati berkali-kali ditolak, ia pantang menyerah. Mimpinya tetap ia peluk erat.

“Kalau ada amplop besar datang, itu dari Gramedia. Berarti naskah saya dikembaliin. Sedih,” ujarnya mengenang.

Squ enggan berlama-lama larut dalam kesedihan. Semakin ditolak, api semangat justru semakin berkobar. Beberapa minggu setelah penolakan, Squ kembali menggambar juga menulis. Sayang, arsip tulisannya itu hilang sebelum sempat dipublikasikan. Namun, mimpinya tetap melekat. Apalagi ketika masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 1996 ia didaulat menjadi kartunis dan komikus di majalah kampusnya.

“Salah satu karikatur yang saya ingat soal isu lulusan STAN enggak ada ikatan dinas lagi,” kenang Squ.

“Ternyata ketika niat kita berkarya agar bisa bermanfaat untuk orang lain, maka Allah kasih rezeki tidak terduga.”

Pengin jadi baik

Lulus kuliah dan berkarier menjadi fiskus di Ditjen Pajak tetap tak menghalangi mimpi Squ menjadi komikus. Ia konsisten menelurkan karya, baik berupa cerpen, novel, ataupun karikatur. Ada juga komik, meski hanya beberapa lembar.

Hasil imajinasinya itu tak pernah ia biarkan mengendap begitu saja. Ia membagikan ke blog pribadi, blog kantor, serta Facebook. “Alhamdulillah, bagus responsnya,” ujarnya tersenyum lega.

Tahun 2008, ketika ia dimutasi ke KPP Mojekerto, karier di bidang komik dimulai bisa dibilang benar-benar ia tekuni lebih serius. Squ bersama sang istri dan anak tinggal di Desa Plemahan. Di sana, sang istri menjadi guru mengaji di musala dekat rumah. Squ pun tertarik berbagi ilmu agama dengan sekitar 70 anak-anak itu. Nah, di momen hidup ini Squ mengaku ingin menjadi orang yang lebih baik. “Dan, saya yakin semua orang pengin jadi baik,” tegasnya.

Keyakinan Squ itu, kemudian ia narasikan ke dalam sebuah cerita pendek yang berkembang menjadi buku komik Pengen Jadi Baik jilid satu sampai empat yang ia terbitkan selama rentang tahun 2014-2018. Tokohnya tak lagi fiksi. Seluruh anggota keluarga sebagai tokoh nyata dalam cerita. Menariknya, Squ mampu mengemas unsur islami dengan renyah. Ia juga cakap memberi bumbu humor di sela-sela mendakwahkan ilmu agama di komiknya. Seperti nukilan percakapan di buku Pengen Jadi Baik berikut ini:

“Aku dikatain terus sama anak-anak lain. Kevin Bogang, Kevin ompong,” Kata Kevin kepada ayahnya dalam komik itu. Si ayah menjawab, “Yuk rajin gosok gigi biar gigi sehat. Bersiwak (gosok gigi) merupakan sunah Rasulullah Saw. Bisa pakai siwak atau sikat dan pasta gigi.”

Naskahnya itu ia luncurkan dalam bentuk buku elektronik Pengen Jadi Baik (2011) secara gratis. Hingga akhirnya, impian itu datang. Salah satu penerbit menghubunginya, menawarkan untuk menerbitkan tulisan-tulisan Squ dalam sebuah buku.

“Ya Allah, impian sejak kecil punya buku terwujud. Ternyata ketika niat kita berkarya agar bisa bermanfaat untuk orang lain, maka Allah kasih rezeki tidak terduga,” ungkap Squ dalam hati kala itu.

Tahun 2014 komik Pengen Jadi Baik I terbit, disusul Pengen Jadi Baik 2 (2015), Pengen Jadi Baik 3 (2016), dan Pengen Jadi Baik 4 (2018). “Alhamdulillah, seluruh komik kini menjadi best seller di Gramedia. Penerbit yang pernah menolak naskah saya dulu,” syukur Squ. Sekitar 90 ribu komik telah terjual. Tahun ini ia juga akan membagikan gratis buklet komik Riba Bukan Opsi.

Di tengah kesuksesan Squ menjadi penulis sekaligus komikus, ia mengaku harus pula bekerja dengan maksimal sebagai fiskus. Ia harus mampu membagi waktu istirahatnya untuk terus membuat karya.

“Pulang kerja bikin komik sampai larut malam. Kadang sampai dini hari. Sebelum dan sesudah Subuh juga sesempatnya ngomik, baru berangkat kerja,” kata Squ yang juga mengaku pernah ditegur pimpinan lantaran dinilai ada penurunan kinerja. Namun, ia mengaku tak patah hati, baginya teguran itu menjadi bahan introspeksi diri dan penyemangatnya bekerja. Selain bekerja sesuai fungsi, Squ kerap ditugaskan membuat karikatur maupun komik layanan perpajakan di kantornya. Bagi Squ mimpinya saat ini tak lagi milik sendiri. Seutuhnya ia niatkan agar bermanfaat bagi khalayak.

Recollection

Cinta Pajak karena Terbiasa

Diterbitkan

pada

Arifin Rosid Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Menyusun kebijakan perpajakan ternyata mirip membuat rakitan elektronika. Keduanya perlu kejelian dan logika—hal yang disuka peneliti pajak ini sejak belia.

Malam di tahun 1980-an, di Desa Kinandang, Magetan, Jawa Timur, masih gelap gulita. Tak ada listrik dan aktivitas warga di malam hari. Namun, di sebuah rumah, samar cahaya bulan memantulkan bayangan bocah yang tengah mondar-mandir sembari mendongakkan wajah ke langit. Rupanya, ia sedang mencari sumber utama cahaya untuk mencari posisi terbaik meletakkan sebuah alat.

Perkenalkan, bocah yang baru duduk di bangku SMP itu bernama Ochid—panggilan karib Arifin Rosid. Ia membawa instrumen hasil rakitannya sendiri dari transistor dan resistor yang dibeli di Toko Bintang Mas Elektronik, Madiun. Alat itu berfungsi sebagai alarm pendeteksi maling. Alat itu akan menghasilkan gelombang listrik dan menimbulkan bunyi bila ia menangkap bayangan seseorang. Ngiuw, ngiuw, ngiuw,” begitu kira-kira bunyinya.

Sembari tertawa, Ochid mengisahkan masa kecilnya itu di ruang kerjanya, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada Majalah Pajak, Selasa (2/12).

“Karena enggak ada listrik, saya awalnya membuat alat sendiri. Dulu kita punya semacam transistor dan resistor, namanya LDR (light dependent resistor). Resistor, transistor kita solder. Untuk nyolder, kita bakar pakai arang,” kenang Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan ini.

Di samping sudah ada petunjuk perakitan, inovasinya itu juga diilhami dari beragam sumber bacaan, antara lain koran Suara Karya dan majalah tentang elektronik milik sahabatnya. Ketertarikan Ochid pada dunia elektronika juga didukung oleh ayahnya Subandi, yang berprofesi sebagai guru.

Selepas SMAN 1 Maospati (1994), keseriusan pada bidang elektronika dibuktikan Ochid dengan memilih Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom)—kini Universitas Telkom Bandung. Namun, setelah diterima dan membayar biaya pendidikan di sana, ia juga menjajal mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN. Tak disangka, ia diterima di Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan. Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya Ochid memilih STAN dan harus merelakan mimpinya untuk menggeluti bidang elektronika.

“Waktu itu di Telkom bisa mengundurkan diri dan uang dikembalikan dengan syarat diterima di UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri). Saat itu, saya juga diterima di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pertimbangan memilih STAN juga sangat prestisius dan orangtua merestui. Padahal, saya belum ada bayangan akan belajar akuntansi, kerja di Kementerian Keuangan,” kenang Ochid.

Saat menjalani kuliah, Ochid ternyata belum bisa sepenuhnya meninggalkan mimpinya. Pria berkaca mata ini pun berusaha mengalihkan kegundahan hati dengan menggambar yang merupakan hobi keduanya. Ochid sempat menjadi ilustrator atau kartunis media kampus dan memenangkan dua lomba, yaitu juara pertama lomba karikatur dan juara kedua lomba grafiti.

Tertarik akuntansi

Bak pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino ‘cinta tumbuh karena terbiasa’, Ochid pun mulai jatuh hati dengan bidang studi akuntansi. Menurutnya, akuntansi merupakan ilmu yang membutuhkan kejelian dan kerangka berpikir yang logis, tidak beda jauh dengan elektronika.

“Akuntansi butuh ketelitian yang tinggi, kalau enggak balance gimana—bagaimana jurnal penyesuaian. Apalagi kalau kita audit, harus terstruktur, kertas kerja pemeriksaan harus terogranisasi dengan baik,” kata Ochid.

Ketertarikan itu membuatnya memutuskan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di tahun 2001. Di fase ini ia sudah bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Di sisi lain, keputusannya kuliah juga dilatarbelakangi oleh niat untuk mengundurkan diri dari DJP karena ingin mencoba merintis karier di instansi lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan PT Telkom (Persero) Tbk. Kalau tidak, ia juga ingin menjadi dosen. Namun, ayahnya tidak merestui.

“Enggak usah resign, tetap jadi pegawai pajak yang baik saja,” tambah Ochid menirukan perkataan ayahnya.

Ia lantas bertekad menekuni ilmu ekonomi dengan mengambil program magister manajemen keuangan di Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2006. Ilmu ini sekaligus menjadi penunjang kariernya ketika menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II.

Atas saran dosen pembimbingnya di Universitas Narotama, Profesor Arsono Laksmana, Ochid terpacu untuk melanjutkan pendidikan S3 di dalam negeri dengan biaya sendiri. Syukurnya, ia justru mendapat program beasiswa dari Bank Dunia di University of New South Wales (UNSW) Australia. Ochid mengambil program doktor di bidang perpajakan. Ochid pun semakin tertarik untuk mendalami ilmu ekonomi, akuntansi, dan perpajakan.

“Ternyata ilmu perpajakan ini banyak aspek, ekonomi, sosial, bahkan psikologi karena kita harus siap menghadapi berbagai respons Wajib Pajak. Dinamika bekerja Direktorat Jenderal Pajak cukup lintas dimensi, sangat menarik bagi saya,” kata peraih Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik DJP tahun 2010 dan ASN Inspiratif DJP 2021 ini.

Jadi peneliti dan analis

Pulang ke tanah air, Ochid banyak dilibatkan sebagai tim peneliti dan pengkaji kebijakan, antara lain menulis riset berjudul “Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour? Evidence from Indonesia” yang dipresentasikan di 12th International Conference on Tax Administration, Australia (2016). Lalu, “Assessing the Effectiveness of Law Enforcement In Improving Tax Compliance In Indonesia: An Empirical Investigation”, yang dipresentasikan di 5th Annual Tax Administration Research Centre (TARC) Workshop, University of Exeter Business School, Inggris (2017). Ochid bahkan pernah meraih The Best PhD Student Paper di konferensi 28th Annual Australasian Tax Teachers Association (ATTA) Australia.

Di tahun 2018, ia diamanahi tugas sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan Umum, Direktorat PKP DJP. Setahun kemudian, menjabat Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan hingga sekarang.

“Jadi, saya bertugas melihat bagaimana dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan, administrasi, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang optimal atau tidak,” kata peraih top 25 ASN inspiratif Anugrah ASN 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

“Contoh real tahun 2020, ada pandemi, DJP sebagai bagian dari Kemenkeu langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang responsif. Maret terkena korona, April langsung terbit peraturan, PMK (peraturan menteri keuangan) tentang insentif. Di situlah, bagian kita dari PKP berkoodinasi dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal), koordinasi dengan kemenko mendesain kebijakan-kebijakan insentif pajak,” kata Ochid.

Dosen di Departemen Akuntansi FEB Universitas Indonesia ini menuturkan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan dua skema untuk mendesain kebijakan perpajakan di masa pandemi. Pertama, immediate response, yaitu kebijakan untuk membantu likuiditas dunia usaha.

“Jadi, yang tadinya bayar (pajak), enggak bayar, yang tadinya prosesnya lama dipercepat. Tapi di luar itu juga didukung oleh kebijakan nonpajak, klaster restrukturisasi kredit, bansos, dan prakerja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” tambah Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Kedua, cushioning impact and preserving capacity, yakni berfokus membantu likuiditas, solvabilitas, dan tingkat penghasilan WP Badan yang terdampak. Sebagai contoh, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sebesar 50 persen, yang diharapkan dapat membantu arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas dan kapasitas bisnis mereka tetap dapat terjaga.

Kemudian, insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta dalam setahun. Dengan tidak kena pajak, karyawan yang berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 16,6 juta per bulan akan mendapat tambahan penghasilan sampai dengan Rp 1,4 Juta per bulan. Harapannya, daya beli mereka terlindungi.

Setelah insentif pajak diberikan, Ochid dan tim juga bertugas mengevaluasi dampak dari kebijakan itu berdasarkan hasil survei dan analisis. Ia mendapati bahwa yang menjadi pukulan terberat bagi lebih dari setengah responden WP Badan atau hampir 13 ribu pelaku usaha, adalah turunnya permintaan.

“Berdasarkan perusahaan yang selama ini membayar pajak, 70 persen pelaku usaha declare menurun penjualannya. Sehingga, di atas 90 persen perusahaan mengatakan insentif pajak bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk usahanya bertahan,” ungkap Ochid.

Ia mengatakan, terhadap analisis proses penyusunan hingga dampak kebijakan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Lanjut baca

Recollection

Inspirasi dari Hobi Berelasi

Diterbitkan

pada

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sejak duduk di bangku SMA, Prima sudah tertarik ilmu manajemen dan senang berelasi. Kelak, ia memimpin aneka sinergi di berbagai level dan wilayah.

Beberapa bulan belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, wira-wiri di pelbagai konferensi pers atau webinar. Pasalnya, publik tengah menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran pemda, khususnya bujet penanganan Covid-19. Syukurnya, di tengah kesibukannya, ia masih dapat berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi pada pertengahan Agustus 2021.

Ia menyebutkan, penyerapan belanja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sampai dengan akhir juli 2021 sekitar 36,6 persen atau lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 41,8 persen. Sementara, per 31 Juli 2021, anggaran daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19 meliputi dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang baru 32,82 persen terealisasi dari komitmen daerah Rp 50,1 triliun.

Ia mengungkapkan, kendala terbesar penyaluran anggaran adalah ihwal lambatnya komunikasi dan koordinasi antara pemda dan legislatif daerah. “APBD-nya, kan, dilakukan perubahan, tetapi perubahan agak lambat. Karena APBD-nya terhambat, penyaluran juga lambat,” kata Prima.

Khusus di tahun 2020, DJPK memberikan relaksasi kemudahan pemanfaatan dana desa. Sebelumnya, pemanfaatan harus menyertakan persyaratan kinerja. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19—melalui program PEN. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan cadangan sekitar Rp 9 triliun; DID tambahan sebesar Rp 5 triliun; hibah pariwisata sekitar Rp 7,3 triliun; bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Dirjen Perimbangan Keuangan itu bikin keuangan seimbang. Daerah yang pendapatannya sedikit, biar berimbang dikasih dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, semua harus adil,” kata Prima tentang tugasnya kini, seraya menambahkan bahwa DJPK juga telah melakukan reformasi untuk meminimalisasi pelanggaran atau penyelewengan berbasis sistem.

“Waktu saya masuk, DJPK pada saat itu sedang menjadi sorotan dengan adanya kasus yang terkait dengan praktik percaloan anggaran. Saya melakukan perbaikan struktural. Terus terang saja, DJP memberikan banyak inspirasi,” ujar Prima.

DJPK pun mendorong pemda untuk bersinergi dengan DJP. Prima menuturkan, “Saya dorong data transaksi harian pemda disampaikan ke DJP. Pemda harus bikin berita acara dari pemotongan-pemungutan. Kalau mereka enggak bikin itu, enggak akan saya kasih DBH (dana bagi hasil).”

Di sisi lain, DJP juga mendukung data agregat potensi pajak daerah. Misalnya, data potensi pajak restoran, karena DJP biasanya punya data PPN-nya.

Langkah itu berasal dari pengalaman Prima ketika mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerja Sama Perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten. Kala itu, ia menginisiasi integrasi pertukaran data dengan pemda terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan data kendaraan bermotor yang saat itu diarahkan oleh Kantor Pusat DJP.

Kerja sama internasional

Urusan kerja sama ia dalami setidaknya sejak menjadi Kepala Seksi Direktorat HPI (Hubungan Perpajakan Internasional) tahun 1998 dan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Internasional. Ketika itu, wakil Indonesia di Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTI) ini harus menyusun skema kebijakan tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk meminimalkan pajak berganda dan penghindaran pajak. Tugas serupa juga ia lakukan ketika menjadi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2012–2015) dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara (2015–2017).

“Jadi staf ahli penerimaan negara pun masih ngurusin tax treaty. Karier saya itu banyak di perpajakan internasional. Dulu TP (transfer pricing), termasuk APA (advance pricing agreement) saya ikut mengonsep, saya masih hafal bagaimana traditional matters, CUP (comparable uncontrolled price),” kenang alumnus Universitas Denver Amerika Serikat ini.

APA merupakan skema untuk menyelesaikan sengketa TP berupa kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Sementara, CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Senang berelasi

Kepiawaian Prima dalam menjalin kerja sama telah terpupuk sejak masa sekolah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1986 ini mengaku paling senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi. Prima pun terbiasa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, rekan sejawat, maupun mitra dari luar sekolah. Tak heran bila ia kerap terpilih menjadi ketua kelas.

“Waktu SMA saya orang yang senang memerhatikan segala sesuatu. Saya melihat orang yang sukses memimpin itu dari ilmu manajamen. Makanya saya memilih kuliah di luar kota karena ingin ngekos, mengatur diri sendiri. Dulu saya sangat memimpin, mungkin karena saya anak pertama, biasa memimpin,” kenang alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini.

Di sisi lain, pria berhobi membaca ini memiliki ambisi untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Prima rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bankir di perusahaan asing demi menjadi pegawai di Kemenkeu dan meraih beasiswa.

“Padahal gaji saat di bank asing itu tinggi dibandingkan menjadi PNS. Tapi balik lagi, saya ini orangnya suka belajar, mengetahui hal baru, berelasi dengan orang,” tambah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsoed ini.

Lanjut baca

Recollection

Gunting Emas Pria Nastiti

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saat remaja ia bertugas menjaga warung, kos-kosan, hingga peternakan. Hemat dan efisien menjadi spirit dalam kebijakannya di pemerintahan.

Beberapa hari setelah peringatan Hari Jadi Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) 17 Juli, Majalah Pajak berkesempatan berbincang dengan Mardiasmo, Ketua Komwasjak. Di awal obrolan, ia menjelaskan bahwa penetapan Hari Jadi Komwasjak sesuai dengan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non-struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Mardiasmo mengatakan, pada peringatan Hari Jadi Komwasjak yang pertama kali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi apresiasi sekaligus menyampaikan beberapa arahan. Pertama, komposisi Komwasjak sekarang ini merupakan komposisi yang sangat ideal—berisi mereka yang mempunyai pengalaman langsung dalam mengelola sebuah institusi penerimaan negara, yakni pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga Komwasjak diharapkan tidak sekadar mengawasi melainkan memikirkan strategi sekaligus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemulihan penerimaan negara.

Kedua, APBN diharapkan hadir dalam kondisi pandemi dan harus dijaga, sehingga tetap menjadi instrumen fiskal yang sehat. Artinya, penerimaan negara harus meningkat atau cukup; belanja harus efektif, efisien, dan tepat sasaran; pembiayaannya harus hati-hati dan pruden.

“Kita juga diminta Bu Menkeu untuk sama-sama mengawal Republik Indonesia, perekonomian, dan menjaga bangsa ini dari dampak pandemi yang luar biasa ini untuk kita sehatkan kembali—sehatkan masyarakatnya, sehatkan perekonomiannya, dan sehatkan APBN-nya,” kata Mardiasmo kepada Majalah Pajak, melalui telekonferensi pada pertengahan Juli lalu.

Ketiga, Sri Mulyani berharap agar Komwasjak menjadi institusi yang tidak hanya fokus dalam hal pengawasan, tetapi juga untuk membangun reputasi, kredibilitas dan trust pemangku kepentingan. Komwasjak berperan sebagai mediator pemangku kepentingan dengan institusi penerimaan negara, baik DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Keempat, Komwasjak diharapkan pula dapat menjadi mitra yang sangat tepercaya dalam mengawal perbaikan di bidang kebijakan dan administrasi. Tak kalah penting, Komwasjak harus bersifat independen, berperan secara konstruktif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang seimbang untuk kepentingan negara dan dunia usaha. Dengan demikian, penerimaan negara menjadi adil, sederhana, kredibel.

“Setelah arahan Bu Menteri, kami mengadakan rapat untuk meredesain dan mereaktualisasi, termasuk mentransformasi untuk mencapai itu semua,” jelas Mardiasmo.

Sepanjang Januari-Juli 2021, Komwasjak telah menghasilkan 26 rekomendasi bertema kolaborasi, salah satunya menginisiasi penguatan program sinergi DJP-DJBC, yakni joint program yang meliputi joint data, profile, analysis, operation, audit, investigasi, intelligence, collection, proses pisnis dan teknologi informasi, secondment, dan program sinergi reformasi lainnya. Program-program tersebut sekaligus demi mengefisiensikan administrasi pelayanan publik.

Di samping itu, mulai tahun 2021, Komwasjak melakukan kajian dan pengamatan bersama mengenai pajak dan bea cukai, yang telah menghasilkan rekomendasi pengawasan impor tekstil. Saat ini Komwasjak sedang dalam proses melakukan pengkajian dan pengamatan terkait dengan sinkronisasi sinkronisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), serta pengawasan perpajakan industri kelapa sawit di kawasan berikat.

“Komwasjak juga menerima pengaduan atau masukan dari masyarakat apabila terdapat sistem, prosedur, atau kebijakan perpajakan yang aturan atau pelaksanaannya dirasa kurang tepat. Komwasjak melaksanakan mediasi antara pengadu dengan institusi terkait,” jelas Mardiasmo.

Menurutnya, ke depan, administrasi penerimaan negara harus efektif dan efisien dalam melayani maupun mengawasi.

Guntingan Wamen

Mardiasmo tersohor dengan pribadi yang responsif dan serba-efisien. Bahkan, ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (periode 2014–2019), Kemenkeu akrab dengan istilah “guntingan Wamen”. Ia pun mendapat julukan pria dengan gunting emas (The Man With Golden Scissors). Mardiasmo tak segan memotong pos anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih produktif, khususnya untuk mendongkrak penerimaan negara atau meningkatkan kualitas belanja negara.

“Kalau falsafah Jawa itu gemi nastiti ngati-ati. Jadi, tugas Wamenkeu itu menjadi koordinator eselon I. Saya melakukan one-on-one meeting. Saya mencoba melihat Kemenkeu harus menjadi contoh dulu untuk berhemat. Saya coba menyisir belanja barang, ada pos birokrasi (terutama honorarium dan perjalanan dinas), saya kan belajar accounting—mana yang core function dan mana yang supporting-nya. Beberapa belanja atau kegiatan yang tidak menambah manfaat (non value-added activities) saya kurangi atau potong,” ungkap Mardiasmo yang juga Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini.

Alumnus University of Birmingham Inggris ini menjelaskan, kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran terdapat dalam prinsip value for money dan teori ABC alias activity-based costing. Artinya, kebijakan harus berlandaskan pada fungsi inti bukan fungsi pendukung. Pola ini lebih dikenal dengan istilah anggaran berbasis kinerja. Namun, harus diakui, pola yang diimplementasikan justru berbalik menjadi yang diistilahkan Mardiasmo sebagai anggaran “berbaju” kinerja.

Jalan birokrat

Kejelian Mardiasmo soal anggaran memang tak perlu diragukan. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), ia sudah tertarik untuk menyoroti perihal efisiensi anggaran melalui konsep otonomi daerah. Padahal kala itu—sekitar tahun 1998 sampai 2000—konsep itu masih sangat jarang dibahas. Disertasi S3 berjudul The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management – The Case of Indonesia.

Pulang ke Indonesia, ia dipercaya oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu menyusun sejumlah aturan, antara lain pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian, ia dipercaya oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Pada saat Kemenkeu dinakhodai oleh Jusuf Anwar (2004–2005), Mardiasmo dipercaya menjadi koordinator pembuatan roadmap Kemenkeu, yang hasilnya antara lain mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta membentuk beberapa unit eselon I, antara lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)—yang akhirnya dipimpin oleh Mardiasmo (2006–2010). Saat menjabat, Mardiasmo menghasilkan banyak regulasi serta merancang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna pengawasan keuangan daerah.

Setelah memimpin DJPK, Mardiasmo mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sini ia banyak menyoroti penerapan value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) penggunaan anggaran.

Pada periode awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardiasmo kembali lagi ke Kemenkeu dan dipercaya menjadi Wamenkeu. Saat menjabat, Mardiasmo tetap konsisten mengusung value for money dalam setiap kebijakannya. Sri Mulyani, melalui instruksi menteri, memberi keleluasaan padanya untuk mengawal program efisiensi anggaran di lingkungan Kemenkeu.

Pengusaha cilik

Rupanya sifat cermat dan berhemat Mardiasmo memang sudah terpupuk sejak ia remaja. Diasmo—panggilannya di rumah—sudah ditugaskan ayahandanya Soemardi Yatmosoemarto untuk menjaga warung, beternak ayam, dan mengurusi kos-kosan. Maka, tak heran jika pria kelahiran Solo, 10 Mei 1958 ini terbiasa jeli dalam urusan hitung-hitungan ekonomi. Tugas itu bukan hanya sebagai wadah pembelajaran, melainkan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah Mardiasmo.

“Ditambah lagi waktu Bapak meninggal, Ibunda mengajarkan gemi nastiti ngati-ati—hemat, cermat, dan hati-hati. Itu saya pegang terus sampai sekarang,” kenangnya.

Mardiasmo pun tidak memiliki banyak waktu untuk bermain. Di sela-sela menjaga warung, pria yang memiliki hobi bermain voli dan pingpong ini mengisi waktu dengan belajar dan mengajari (transfer of knowledge) kepada teman-teman sekolah yang membutuhkan. Hal inilah yang membuatnya dianugerahi kepiawaian mengajar dan akhirnya menjadi dosen di FE UGM (1983).

 

Lanjut baca

Populer