Connect with us

Tax Light

Negeri Tanpa Angsa

Diterbitkan

pada

Masih ada potensi pajak untuk mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang ditetapkan, karena masyarakat perlu membayar pajak.

Oleh: Aan Almaidah Anwar*

Sabtu malam,  17 Desember 2016.

Kami pergi ke kafe untuk kongko di sudut kota Bogor yang penuh ruko wisata kuliner.  Saat kami mencari tempat duduk, mata ini terpaku pada patung angsa putih di sekitar kafe yang kontras dengan keremangan. Di depannya terlihat puluhan kepala menatap satu sudut, kemudian terdengar teriakan riuh rendah. Ternyata ada nonton bareng (nobar) final Tim Nasional Sepak bola Indonesia melawan Thailand.

Alih-alih ikut larut dalam euforia penonton, malam itu kami memilih menjadi pendengar. Maka pilihan kongko jatuh ke kafe sebelah, sembari menyaksikan keriaan dan histeria para suporter yang mengawal pertempuran tim Garuda sejak awal hingga akhir pertandingan. Itulah refleksi keriaan Indonesia.

Menyambut tahun Baru  2017 adalah contoh keriaan yang lain. Paling tidak, letupan kembang api mewarnai langit malam di sudut-sudut kota, bersahut-sahutan di antara nyaring bunyi terompet dan keramaian. Walau sudah diingatkan bahwa meniup terompet berbahaya, toh euforia tahunan itu seolah melesapkan segalanya.

Jalanan macet bukan lagi soal.  Kebisingan klakson justru merepresentasikan ucapan selamat dan kebahagiaan. Hotel di kota wisata penuh, pesta barbeque tetap menjadi trademark keluarga untuk menghiasi halaman yang cukup untuk melanggengkan seremonial panggang memanggang. Mulai dari ikan bakar, jagung bakar, dan lain-lain. Saat itu seolah beban hidup terlupakan. Dan  Keriaan seolah telah menjadi urat nadi anak bangsa.

Padahal, keriaan bisa saja diasosiasikan dengan wujud lain seperti kontemplasi atau meditasi. Atau bahkan tidur! Apabila ada di antara kalian yang memiliki orang tua bekerja di kantor pajak, coba tanyakan aktivitas apa yang mereka lakukan untuk menyambut Tahun Baru, peralihan 31 Desember 2016 ke Januari 2017. Tapi jangan kaget jika mereka hanya tersenyum seraya menjawab, “Kami lembur, Sayang. Amnesti pajak perlu digawangi sampai tengah malam. Kamu pergi saja ya, sama teman-temanmu?”

Dan pergilah kita walau sedikit mengernyitkan alis. Ga masalah lah orang tua ga ikut. Papa, kan, lembur. Mama ga mau dong hura-hura tanpa Papa? Atau sebaliknya, Papa menunggui Mama selesai kerja lemburnya.  Mereka punya dunia sendiri. Orang tua dan anak-anak selalu punya dunia yang berbeda, bukan? So, ga ada masalah!

Apabila kita mau menyisihkan waktu saat malam tahun baru untuk kumpul-kumpul sambil melihat suasana, pernahkah terpikir dari mana semua keriaan itu berasal? Tidak ada hal yang gratis. Semua yang kita keluarkan menggunakan uang, untuk makan, minum, menginap, beli asesoris perayaan. Teman, kegembiraan, sebuah pencapaian, promosi, imbalan, kasih sayang, itu semua diperoleh melalui pengorbanan.

Saat hati senang, kita menikmati suasana tanpa memikirkan pengorbanan.  Sedangkan, kita justru merasa dipaksa berkorban saat harus merogoh kocek untuk sumbangan masjid, memasukkan uang ke kotak bantuan kemanusiaan, atau membayar uang parkir di mal dengan nominal per jam lumayan mahal. Apalagi kalau disuruh bayar pajak bumi bangunan, pajak perizinan, dan bayar pajak penghasilan…. Kita akan bersungut-sungut lantas bilang, “Di dunia ini apa sih yang ga dipajakin?”

Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan hal yang sudah pasti akan dibayarkan oleh setiap warga negara, tua atau muda. Kalau kita tak punya penghasilan tetap seperti halnya pegawai di sebuah perusahaan, bukan berarti  tidak perlu membayar pajak. Contoh-contoh di atas menjelaskan bagaimana represntasi pajak ada di mana-mana.  Pasti bukan hal asing bahwa keuangan negara yang terbesar selama lebih dari satu dasawarsa bersandar pada peneriman pajak.  Pada APBN 2017 ditargetkan pemasukan dari sektor pajak sebesar 77 persen dari total penerimaan negara.

Bahkan, di tahun 2016 saat semarak amnesti pajak berlangsung, Presiden  meminta petugas pajak untuk fokus dan proaktif dalam mengawal pencapaian target penerimaan,  jangan menakut-nakuti (28/7) dengan harapan tidak menakuti maka tak ada yang tersakiti.  Penegasan Presiden tersebut mengingatkan kita akan istilah Jean Baptiste Colbert tentang seni menarik pajak. The art of taxation is so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the least possible amount of hissing, yaitu seni mengumpulkan pajak itu seperti mencabut bulu angsa tanpa kesakitan. Bicara soal angsa, teringat lagi patung angsa di kafe malam itu, yang bulu putihnya kontras dengan keremangan……

Sayang sekali bila masih ada yang tidak tahu untuk apa perlunya membayar pajak. Berarti seni mencabut bulu angsa belum berjalan baik karena karakter sang angsa sendiri belum terbentuk, yaitu karakter yang paham untuk apa dia membayar pajak dan bagaimana dia bisa berenang setelah itu atau terbang nyaman.  Sehingga wajar, bila ada yang merasa bayar pajak adalah pengorbanan besar. Berkorban akan pahit bila tidak ditemukan makna kebahagiaan di dalamnya.

Sekarang marilah melihat ke dalam diri sendiri.

Kenapa manusia sangat hemat dalam perencanaan anggaran rumah tangganya? Karena mereka tidak mau memperbesar utang. Kalau mau tahu berapa hutang yang dimiliki di rumah tangga marilah bertanya kepada orang tua atau pasangan. Kegiatan pembeberan utang secara  transparan akan menjadi tanggung jawab bersama.

Bandingkan dengan utang negara yang masih outstanding sebesar Rp 3.800 triliun ditambah utang baru di tahun 2017 sebesar Rp 384 triliun. Sementara target pencapaian penerimaan pajak “hanya” Rp 1.400 triliun.  Bila seluruh penerimaan negara ditotal, maka untuk pembiayaan belanja negara tahun 2017 masih terdapat selisih Rp 330 triliun.  Defisit!

Dengan perhitungan sederhana, akumulasi utang Rp 4.100 trilun tahun 2017 ini,  dibagi  jumlah generasi muda, diasumsikan yang menjadi penanggung utang sebesar 100 juta jiwa. Maka, setiap anak muda di Indonesia bertanggung jawab atas pelunasan utang Rp 41 juta per orang khusus tahun ini! Kenapa hanya anak muda yang dihitung? Karena yang tua (maaf) belum tentu masih ada saat hutang belum lunas-lunas juga. Tanggung jawab tetap berada di bahu anak muda tadi. Bagaimana kalau setiap tahun utang semakin bertambah dan penerimaan pajak tidak pernah bisa tercapai?

Nah, sekarang jelas sudah, mengapa setiap pasangan yang sudah menikah berpikir ribuan kali dalam berutang untuk kesejahteraan kehidupan. Mereka tahu, utang itu perlu perhitungan. Utang perlu pengorbanan untuk membayarkannya. Bisakah kita bersikap tidak peduli? BISA! Tetapi yang menjadi jaminan adalah anak cucu kita, yang kita sekolahkan dengan susah payah hanya untuk bekerja membayar utang negara, terutama apabila tidak adanya pemahaman dan kesadaran mengenai perlunya pajak.

Pertanyaan skeptisnya adalah: apakah masih ada potensi pajak untuk mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan? Pasti ADA. Selama masyarakat menganggap membayar pajak adalah bagian dari  Keriaan.

Jelasnya begini, kalau kita paham kita berutang, maka kita akan dengan sadar melakukan penyisihan penghasilan untuk pembiayaan utang tersebut secara cicilan ataupun gelondongan. Apabila rezeki kita melebihi estimasi maka tentunya kita bayar utang dengan happy dengan besaran melebihi yang ditentukan dari  besaran cicilan. Kira-kira itulah gambaran bagaimana jika generasi mudanya sadar pajak. Yang kalian bayarkan pada negara disesuaikan rezeki yang diperoleh, dan mengikis habis utang, perlahan tapi pasti. Semuanya tentu butuh pengorbanan. Namun, ingat saja, berkorban itu mengarah pada kesuksessan, demikian kata David J. Schwartz dalam buku The Magic of Thinking Success. So, apa pun namanya, mulai saat ini hapus semua tag negatif tentang pajak! Buat apa ikut-ikutan memusnahkan angsa padahal kita tahu bahwa negeri tanpa angsa itu ga indah?

*) Aan Almaidah Anwar Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, Direktorta Jenderal Pajak.

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer