Connect with us

Tax Light

Negeri Tanpa Angsa

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Masih ada potensi pajak untuk mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang ditetapkan, karena masyarakat perlu membayar pajak.

Oleh: Aan Almaidah Anwar*

Sabtu malam,  17 Desember 2016.

Kami pergi ke kafe untuk kongko di sudut kota Bogor yang penuh ruko wisata kuliner.  Saat kami mencari tempat duduk, mata ini terpaku pada patung angsa putih di sekitar kafe yang kontras dengan keremangan. Di depannya terlihat puluhan kepala menatap satu sudut, kemudian terdengar teriakan riuh rendah. Ternyata ada nonton bareng (nobar) final Tim Nasional Sepak bola Indonesia melawan Thailand.

Alih-alih ikut larut dalam euforia penonton, malam itu kami memilih menjadi pendengar. Maka pilihan kongko jatuh ke kafe sebelah, sembari menyaksikan keriaan dan histeria para suporter yang mengawal pertempuran tim Garuda sejak awal hingga akhir pertandingan. Itulah refleksi keriaan Indonesia.

Menyambut tahun Baru  2017 adalah contoh keriaan yang lain. Paling tidak, letupan kembang api mewarnai langit malam di sudut-sudut kota, bersahut-sahutan di antara nyaring bunyi terompet dan keramaian. Walau sudah diingatkan bahwa meniup terompet berbahaya, toh euforia tahunan itu seolah melesapkan segalanya.

Jalanan macet bukan lagi soal.  Kebisingan klakson justru merepresentasikan ucapan selamat dan kebahagiaan. Hotel di kota wisata penuh, pesta barbeque tetap menjadi trademark keluarga untuk menghiasi halaman yang cukup untuk melanggengkan seremonial panggang memanggang. Mulai dari ikan bakar, jagung bakar, dan lain-lain. Saat itu seolah beban hidup terlupakan. Dan  Keriaan seolah telah menjadi urat nadi anak bangsa.

Padahal, keriaan bisa saja diasosiasikan dengan wujud lain seperti kontemplasi atau meditasi. Atau bahkan tidur! Apabila ada di antara kalian yang memiliki orang tua bekerja di kantor pajak, coba tanyakan aktivitas apa yang mereka lakukan untuk menyambut Tahun Baru, peralihan 31 Desember 2016 ke Januari 2017. Tapi jangan kaget jika mereka hanya tersenyum seraya menjawab, “Kami lembur, Sayang. Amnesti pajak perlu digawangi sampai tengah malam. Kamu pergi saja ya, sama teman-temanmu?”

Dan pergilah kita walau sedikit mengernyitkan alis. Ga masalah lah orang tua ga ikut. Papa, kan, lembur. Mama ga mau dong hura-hura tanpa Papa? Atau sebaliknya, Papa menunggui Mama selesai kerja lemburnya.  Mereka punya dunia sendiri. Orang tua dan anak-anak selalu punya dunia yang berbeda, bukan? So, ga ada masalah!

Apabila kita mau menyisihkan waktu saat malam tahun baru untuk kumpul-kumpul sambil melihat suasana, pernahkah terpikir dari mana semua keriaan itu berasal? Tidak ada hal yang gratis. Semua yang kita keluarkan menggunakan uang, untuk makan, minum, menginap, beli asesoris perayaan. Teman, kegembiraan, sebuah pencapaian, promosi, imbalan, kasih sayang, itu semua diperoleh melalui pengorbanan.

Saat hati senang, kita menikmati suasana tanpa memikirkan pengorbanan.  Sedangkan, kita justru merasa dipaksa berkorban saat harus merogoh kocek untuk sumbangan masjid, memasukkan uang ke kotak bantuan kemanusiaan, atau membayar uang parkir di mal dengan nominal per jam lumayan mahal. Apalagi kalau disuruh bayar pajak bumi bangunan, pajak perizinan, dan bayar pajak penghasilan…. Kita akan bersungut-sungut lantas bilang, “Di dunia ini apa sih yang ga dipajakin?”

Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan hal yang sudah pasti akan dibayarkan oleh setiap warga negara, tua atau muda. Kalau kita tak punya penghasilan tetap seperti halnya pegawai di sebuah perusahaan, bukan berarti  tidak perlu membayar pajak. Contoh-contoh di atas menjelaskan bagaimana represntasi pajak ada di mana-mana.  Pasti bukan hal asing bahwa keuangan negara yang terbesar selama lebih dari satu dasawarsa bersandar pada peneriman pajak.  Pada APBN 2017 ditargetkan pemasukan dari sektor pajak sebesar 77 persen dari total penerimaan negara.

Bahkan, di tahun 2016 saat semarak amnesti pajak berlangsung, Presiden  meminta petugas pajak untuk fokus dan proaktif dalam mengawal pencapaian target penerimaan,  jangan menakut-nakuti (28/7) dengan harapan tidak menakuti maka tak ada yang tersakiti.  Penegasan Presiden tersebut mengingatkan kita akan istilah Jean Baptiste Colbert tentang seni menarik pajak. The art of taxation is so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the least possible amount of hissing, yaitu seni mengumpulkan pajak itu seperti mencabut bulu angsa tanpa kesakitan. Bicara soal angsa, teringat lagi patung angsa di kafe malam itu, yang bulu putihnya kontras dengan keremangan……

Sayang sekali bila masih ada yang tidak tahu untuk apa perlunya membayar pajak. Berarti seni mencabut bulu angsa belum berjalan baik karena karakter sang angsa sendiri belum terbentuk, yaitu karakter yang paham untuk apa dia membayar pajak dan bagaimana dia bisa berenang setelah itu atau terbang nyaman.  Sehingga wajar, bila ada yang merasa bayar pajak adalah pengorbanan besar. Berkorban akan pahit bila tidak ditemukan makna kebahagiaan di dalamnya.

Sekarang marilah melihat ke dalam diri sendiri.

Kenapa manusia sangat hemat dalam perencanaan anggaran rumah tangganya? Karena mereka tidak mau memperbesar utang. Kalau mau tahu berapa hutang yang dimiliki di rumah tangga marilah bertanya kepada orang tua atau pasangan. Kegiatan pembeberan utang secara  transparan akan menjadi tanggung jawab bersama.

Bandingkan dengan utang negara yang masih outstanding sebesar Rp 3.800 triliun ditambah utang baru di tahun 2017 sebesar Rp 384 triliun. Sementara target pencapaian penerimaan pajak “hanya” Rp 1.400 triliun.  Bila seluruh penerimaan negara ditotal, maka untuk pembiayaan belanja negara tahun 2017 masih terdapat selisih Rp 330 triliun.  Defisit!

Dengan perhitungan sederhana, akumulasi utang Rp 4.100 trilun tahun 2017 ini,  dibagi  jumlah generasi muda, diasumsikan yang menjadi penanggung utang sebesar 100 juta jiwa. Maka, setiap anak muda di Indonesia bertanggung jawab atas pelunasan utang Rp 41 juta per orang khusus tahun ini! Kenapa hanya anak muda yang dihitung? Karena yang tua (maaf) belum tentu masih ada saat hutang belum lunas-lunas juga. Tanggung jawab tetap berada di bahu anak muda tadi. Bagaimana kalau setiap tahun utang semakin bertambah dan penerimaan pajak tidak pernah bisa tercapai?

Nah, sekarang jelas sudah, mengapa setiap pasangan yang sudah menikah berpikir ribuan kali dalam berutang untuk kesejahteraan kehidupan. Mereka tahu, utang itu perlu perhitungan. Utang perlu pengorbanan untuk membayarkannya. Bisakah kita bersikap tidak peduli? BISA! Tetapi yang menjadi jaminan adalah anak cucu kita, yang kita sekolahkan dengan susah payah hanya untuk bekerja membayar utang negara, terutama apabila tidak adanya pemahaman dan kesadaran mengenai perlunya pajak.

Pertanyaan skeptisnya adalah: apakah masih ada potensi pajak untuk mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan? Pasti ADA. Selama masyarakat menganggap membayar pajak adalah bagian dari  Keriaan.

Jelasnya begini, kalau kita paham kita berutang, maka kita akan dengan sadar melakukan penyisihan penghasilan untuk pembiayaan utang tersebut secara cicilan ataupun gelondongan. Apabila rezeki kita melebihi estimasi maka tentunya kita bayar utang dengan happy dengan besaran melebihi yang ditentukan dari  besaran cicilan. Kira-kira itulah gambaran bagaimana jika generasi mudanya sadar pajak. Yang kalian bayarkan pada negara disesuaikan rezeki yang diperoleh, dan mengikis habis utang, perlahan tapi pasti. Semuanya tentu butuh pengorbanan. Namun, ingat saja, berkorban itu mengarah pada kesuksessan, demikian kata David J. Schwartz dalam buku The Magic of Thinking Success. So, apa pun namanya, mulai saat ini hapus semua tag negatif tentang pajak! Buat apa ikut-ikutan memusnahkan angsa padahal kita tahu bahwa negeri tanpa angsa itu ga indah?

*) Aan Almaidah Anwar Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, Direktorta Jenderal Pajak.

Tax Light

KALIAN BICARA

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Di masa sekarang ini, antara pandemi dan resesi, kami tetap berusaha bangkit untuk berdiri

Tapi kalian, yang bicara

 

Dalam diam menyusun strategi memintarkan anak bangsa

Menyusun peduli dengan empati atas kejayaan bersama

Menggalang edukasi untuk menyebarkan kemudahan yang diberi…

 

Mari sisihkan, kalian mengimbau, ini buat negara… bukan buat siapa

Mengapa masih bertanya?

Ketukkan hati untuk berbagi… ini buat negeri…

 

Dan di sela riuhnya kendala dalam disrupsi, kalian bicara

Mari sisihkan, negeri ini punya kita!

 

Kami di sini, dan kalian maju di depan…

 

Kami kadang tak jua mengerti, namun kalian tak peduli

Karena ini, demi masa depan.

 

Ketika tenaga medis berguguran, tiada pita hitam tanda berduka

Ketika kalian berderap kebingungan, tiada lencana kebanggaan tersematkan

 

Tapi kalian tetap berderap dengan langkah kecil pasti.

 

Sesungguhnya, negeri ini punya banyak hati

Hati yang berjuang dengan tenaga dan jiwa

Hati yang membela Indonesia

 

Tapi semua berlalu dalam segala bentuk refleksi

 

Kami di sini, melihat kalian bicara,

Memapah dan mendukung, membahu dalam satu

 

Kalian yang bicara tentang edukasi, demi cinta

 

Kalian penyelamat citra, demi cita

 

Mari ke sini! Kalian bicara terengah tanpa henti.

Mari berbagi!

 

Sedikitpun, tak apa…

Karena dari energi yang bersatu, kita akan maju!

 

Terimakasih….

 

Kalianlah yang memang, akan bicara.

Mengedukasi negeri ini, dengan cahaya.

 

A3, 060920

 

(Untuk sahabat-sahabatku komunitas UMKM di mana saja berada)

Lanjut baca

Tax Light

Klaster

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Pendekatan klaster dinilai strategis karena integratif dalam meningkatkan daya tawar; menguntungkan karena berdampak pada pengembangan wilayah. Ia juga mendorong inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

 

Seorang teman menanyakan kepada saya alamat rumah si Fulan, teman saya. Ketika saya menjawab bahwa rumahnya ada di klaster A, maka komennya ringan dan sedikit menyentuh, “Wih, rumahnya di klaster, ya!” Kesannya, ada kekaguman di balik kata-kata itu.

Saya membayangkan bahwa klaster di perumahan itu biasanya lengkap dengan fasum dan fasos seperti adanya taman, tempat merokok, sarana anak-anak bermain, dan menekankan kesan bahwa yang tinggal di klaster itu hurang hayah. Sekarang ini klaster bisa saja tidak terdiri dari tanah yang luas, tapi memiliki protokoler tersendiri. Misalnya, untuk di perumahan, setiap memasuki klaster kita perlu meninggalkan KTP di pos satpam. Ada portal atau gerbang yang ditutup pada jam tertentu di malam hari sehingga tidak semua pengunjung bisa keluar masuk seenaknya. Jadi, istilah klaster di sini dipakai karena para pengembang mendesain pola perumahan yang berkelompok dengan satu pintu sebagai akses masuk dan juga keluar.

Istilah klaster, menariknya, lebih mengacu pada kelompok atau gugus. Biasanya ditulis dengan Bahasa Inggris yaitu cluster, kemudian terjadi penyerapan dalam Bahasa Indonesia berdasarkan adaptasi fonologi, menjadi klaster. Klaster, juga mengingatkan kita kepada virus korona. Pada awal virus korona yang ditemukan di Indonesia, tiga pasien pertama berasal dari sebuah klaster yang disebut klaster dansa. Dan pada gelombang kedua ini, tersebut bahwa konon penyebaran virus tersebut meluas kepada klaster perkantoran dan sekolah-sekolah. Penggunaan istilah klaster ini merujuk pada mereka yang tertular di tempat yang sama. Maka, kata klaster di masa pandemi ini menjadi marak karena menunjuk satu wilayah atau daerah apabila terjadi suatu kegiatan yang menyebabkan pesertanya tertular virus dan daerah menjadi zona merah. Contohnya, pada suatu upacara keagamaan yang kemudian pesertanya tertular menjadi positif di Sulawesi, maka nama klaster mengikuti nama daerah tersebut, dengan tujuan lain agar masyarakat berhati-hati bila ke sana.

Baca Juga: Angin yang Berbisik

Apabila kita membandingkan arti kata klaster di perumahan, dan arti kata klaster di daerah zona merah pandemi, maka kata klaster memiliki makna yang unik. Klaster kemudian mengingatkan kita pada keunikan suatu tempat, baik karena eksklusivitasnya maupun sinyal kewaspadaannya.

Dan bila diurut ke masa-masa sebelumnya, ternyata terdapat suatu pola pembinaan yang dilakukan berdasarkan mekanisme klaster yang bertujuan mengembangkan perekonomian rakyat. Katakanlah, upaya pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang berinisiatif memfasilitasi kegiatan pembentukan klaster UMKM di Kalimantan Barat (https://www.bi.go.id). Pendekatan klaster ini dinilai strategis, karena bersifat integratif dalam meningkatkan daya tawar dan menguntungkan karena berdampak pada pengembangan wilayah. Selain itu, pendekatan klaster juga mampu mendorong adanya inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Di saat pandemi ini, konon, tidak semua pelaku usaha mengalami penurunan keuntungan. Ada juga yang mengalami peningkatan omzet seperti usaha frozen food. Dan kita semua tahu bahwa hampir setiap kementerian memiliki tanggung jawab terhadap pelaku UMKM yang merupakan binaannya. Intinya, untuk mengembangkan pembinaan yang terintegrasi, diperlukan perlakuan dari hulu ke hilir, di mana dari awal berdirinya usaha, membangun merek atas usaha, mendapatkan perizinan komoditas dan status usaha, sampai kemudian setelah memetik hasilnya, tidak melupakan kewajiban perpajakan selaku warga negara.

Alangkah indahnya bila kegiatan memahami pajak dan mengedukasi teman-teman sejawat dalam mengatasi kendala pelaporan perpajakan menular ke klaster lain.

Salah satu komunitas yang tanpa disadari mengikuti konsep klaster atau kewilayahan, adalah Komunitas UMKM Sahabat Pajak (USP). Saat ini, komunitas ini giat menggencarkan gerakan sadar pajak, termasuk membimbing rekan-rekannya pengusaha UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan dengan istilah yang akrab di telinga, yaitu Cuti Bayar Pajak. Dengan kewajiban membayar pajak final sebesar 0,5 persen dari omzet yang ditiadakan sampai akhir tahun 2020, maka fasilitas ini membutuhkan upaya syiar yang dilakukan dan diikuti dengan kepercayaan. Intinya, negara sangat mendukung kegiatan usaha sehingga menggelontorkan sejumlah insentif perpajakan termasuk kepada pelaku UMKM di negeri ini.

Baca Juga: Negeri Tanpa Angsa

Salah satu program untuk mendukung UMKM ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak bernama program Bussiness Development Service (BDS) yang tujuan utamanya adalah membuat UMKM naik kelas, serta meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Bagaimana caranya? Melalui strategi edukasi dan kegiatan penyuluhan yang terintegrasi, dengan tema yang disesuaikan kebutuhan, misalnya, bagaimana cara memfoto produk, membuat iklan di media sosial, cara melakukan pembukuan, sampai terakhir bagaimana cara menghitung pajak yang dibayar dari keuntungan yang diperoleh? Hanya 0,5 persen, bisa saja berupa nominal yang tidak sebanding dengan kebutuhan sekuler sehari-hari sebagai manusia biasa.

Nah, di suatu wilayah yang mungkin tidak terbaca, semua gerakan yang diawali jerih payah untuk belajar memahami pajak, dan bagaimana mengedukasi teman-teman sejawat dalam mengatasi semua kendala pelaporan dan pembayaran pajak, merupakan suatu tindakan heroik! Alangkah indahnya bila kegiatan tersebut menular ke wilayah-wilayah atau klaster-klaster lain, membentuk komunitas yang berjuang bersama untuk tegaknya Indonesia.

Namun saat ini, kita masih tetap harus berhati-hati walaupun beberapa wilayah mengumumkan zona hijau. Pernah ingat ramalan bahwa bulan Agustus merupakan puncak gelombang kedua menyebarnya virus ini? Ketakutan bukan hanya milik petugas medis, tetapi juga seluruh masyarakat di wilayah mana pun! Mari kita sama berharap bahwa perputaran ekonomi mulai menggeliat kembali tanpa harus melupakan protokoler kesehatan. Agustus ini, bagaimanapun, bulan suci buat kita semua, karena Indonesia sudah menapaki usia ke-75. Seumpama manusia, Indonesia harus dijaga hati-hati agar terhindarkan dari rentannya kesehatan atas pandemi ini.

Mendadak ingin menulis satu nasihat, bahwa virus ini mendekat pada ketakutan tak bertuan, dan dia sangat benci menetap pada cinta dan keyakinan.

(A3, 080820)

Baca Juga: Berlari Bersama Waktu

Lanjut baca

Tax Light

D.I.R.G.A.H.A.Y.U

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Betapa indahnya bila Hari Pajak dimaknai sebagai Hari Pajak Indonesia.

 

Bagi kaum baby boomer, kata dirgahayu mungkin tidak asing. Biasanya saat hari kemerdekaan, menghias gapura kompleks atau jalan, ada umbul-umbul bertulisan “dirgahayu”.

Dirgahayu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ‘berumur panjang, bersifat panjang umur yang biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang merayakan atau memperingati hari jadinya’. Namun sekarang, yang lebih jamak adalah “selamat ulang tahun”—terjemahan dari happy birthday. Kalau dilihat dari arti kata dirgahayu di atas, apabila suatu organisasi memperingati hari jadi, maka lebih tepat digunakan kembali kata dirgahayu daripada “selamat hari…”

Tapi apa yang kebiasaan tentu menjadi biasa, sehingga tidak salah bila digunakan “selamat hari titik titik ke sekian titik titik”. Hanya, konon, dirgahayu tidak memerlukan bilangan tingkat (misal, “Dirgahayu RI ke-75”)—cukup ditulis “Dirgahayu RI” saja.

Semasa saya berada di masa-masa Sekolah Dasar, ada satu lagu yang terkenal tentang dirgahayu. Tepat! Dirgahayu, Dirgahayu, Bina Vokalia… Masa itu, hanya ada satu stasiun televisi yaitu TVRI. Ada satu program belajar menyanyi yang diajarkan oleh Bapak Pranadjaja. Beliau pengasuh Bina Vokalia. Dan saat ulang tahunnya, acara itu menghadirkan paduan suara menyanyikan lagu itu. Di sanalah, saya berkenalan dengan kata dirgahayu.

Baca Juga: CAHAYAKAN INDONESIA

Di bulan Juli ini, ada satu institusi penting di negara kita yang berulang tahun. Dan tahun ini adalah kali ketiga dirayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangan tanya usia, karena sama dengan berdirinya Republik Indonesia. Coba baca sejarah pajak, bahwa tanggal 14 Juli itulah pertama kali kata pajak disampaikan oleh Bapak Radjiman Wedyodiningrat. Kenapa baru tiga kali dirayakan? Karena untuk menetapkan suatu organisasi yang sudah tua berdiri, kapan dia lahirnya, itu perlu penelitian. Beda dengan kelahiran anak manusia, jebret, oek oek. Nah, tahun depan di tanggal yang sama dia berulang tahun yang pertama. Ada lagi kepercayaan di negara tetangga, begitu dia meluncur ke dunia dan tangisannya bergema, sudah terhitung angka setahun. Itu cerita salah seorang teman Korea sewaktu kami studi di luar negeri.

Tidak berbeda dengan manusia, di saat organisasi berulang tahun, biasanya ada perayaan. Selama tiga tahun ini, DJP merayakannya dengan melakukan kegiatan kepedulian sosial, doa bersama umat pegawai, upacara bendera, bedah buku, kegiatan seni dan olahraga, dan utamanya diperuntukkan bagi internal. Namun ada yang berbeda karena tahun ini kegiatan Pajak Bertutur juga dimasukkan dalam rangkaian acara Hari Pajak. Suatu hari secara serempak, mengedukasi generasi muda tentang peran pajak bagi Indonesia.

Tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, karena semua dilakukan dalam bentuk daring—dan mengusung tema “Bangkit Bersama Pajak” alias gotong royong. Kenapa gotong royong? Jangan-jangan—sebentar, jangan buru-buru menafsirkan. Sebenarnya kata itu sudah lama ada di pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, yang sekarang mapelnya sudah ganti judul. Dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak, itu ada makna gotong royong di dalamnya.

Kepercayaan memang menuntut pengorbanan, yaitu berkorban untuk percaya. Salah satu dalam sikap berkorban adalah bersedia bergotong royong.

Baca Juga: Candradimuka

Contoh, zaman pandemi begini, perusahaan yang masih bangkit menyalurkan sumbangan untuk keperluan tenaga medis di garda depan. Itu namanya gotong royong. Sumbangan itu kemudian mendapat insentif perpajakan yang dapat diperhitungkan mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan mengurangi pajak yang harus dibayar. Itu namanya gotong royong. Masyarakat Wajib Pajak yang di zaman ini inginnya diberi, apabila kemudian malah berinisiatif memberi alias membayar pajak, itu juga namanya gotong royong. Jadi, kewajiban dalam bernegara adalah bergotong royong, bukan?

Itulah mengapa pemerintah memberikan juga insentif perpajakan dan terutama saat ini bagi UMKM, dengan niat menjaga stabilitas usaha para sahabat UMKM. Istilahnya, “Kalian cuti bayar pajak enam bulan, ya. Manfaatin, ya, dengan bahagia. Kan bisa melakukan pekerjaan lain atau usaha lain. Pajaknya dibayar siapa? Ditanggung pemerintah. Kok Pemerintah baik? Jangan-jangan—”

Bangsa kita terlalu sering curiga atas suatu kebaikan. Coba, kalau kita jadi orangtua, terus masuk ke kamar anak kita sambil mengacung-acungkan tiket filem di bioskop keren. “Nak, berhenti buat PR! Ayo kita nonton!”

Terus apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Anak sulung memilih ikut memanfaatkan tiket bioskop dan nonton bersama ayah-bunda dengan bahagia, PR toh nanti bisa dikerjakan. Anak bungsu (kebetulan punya dua anak, misalnya), memilih tetap buat PR dan mengabaikan tiket nonton. Marahkah orangtua? Mungkin lebih tepat diistilahkan kecewa. Namanya orangtua tentunya ingin kumpul-kumpul happy sama anak. Mungkin seperti itulah terjadinya alur rasa saat ini. Insentif sudah ada, tapi masyarakat malah kepo. Ini jebakan, ya? Jebakan Batman apa jebakan Robin, ya? Pemerintah, tentu, punya perasaan seperti orangtua, yang dinamakan sedikit kecewa tadi.

Baca Juga: Ketika Budaya Lahir Kembali

Yang serunya, apabila cuti bayar pajak tersebut tetap diminta ada laporan. Sepertinya beraaat. Ini ngasih fasilitas kok pakai syarat, sih?

Yuk, balik ke contoh orangtua. Orangtua kasih fasilitas, “Nak, uang sakumu tak tambah, tapi kamu diem di rumah aja, ya. Bahaya di luar.” Tapi lantas orangtua, si papih sama mamih ini, minta cuma satu syarat: Walaupun di rumah aja, tolong telepon papih sama mamih, sekali dalam sehari ya. Supaya tahu keadaanmu apa baik-baik saja.

Sebagai orangtua, kan benar ya, kita ingin ditanya, dilaporin, diteleponin, walau syaratnya enggak susah? Lapor ke aku sekaliii saja sebulan.

Itulah yang namanya kepercayaan. Kepercayaan memang menuntut pengorbanan, yaitu berkorban untuk percaya. Salah satu dalam sikap berkorban adalah bersedia bergotong royong. Seandainya setiap orang berpikiran “Oke aku manfaatin insentif ini, karena aku ingin bantu diriku dan orang lain, supaya mandiri” maka dia sudah sampai di taraf kesadaran. Kesadaran membayar pajak, yang ditandai dengan komitmen dari dalam dirinya, untuk mendukung bangsa ini mencapai kemandirian ekonomi. Kalimat ini saya sarikan dari salah satu artikel Bapak Edi Slamet (2020), tentang kegotongroyongan dan pajak.

Kembali ke Hari Pajak, betapa indahnya bila dimaknai bahwa inilah Hari Pajak Indonesia. Karena yakinlah, saat dipikirkan harus adanya pajak sebagai penopang negara di Undang-Undang Dasar, bisa jadi saat itu belum ada definisi Pajak Pusat dan Daerah. So, mari, kita bersinergi dengan seluruh elemen bangsa ini untuk mewartakan kebersamaan dalam mendukung pajak.

Baca Juga: Korona dan Bayangannya

Sejatinya, saat kita bersama-sama sudah memahami esensi kita membantu manusia lain, maka itu artinya dirgahayu buat diri kita sendiri.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Kasus pandemi COVID-19 di dunia masih mengalami eskalasi dan memicu ketidakpastian. Di Indonesia, kasus COVID-19 di beberapa daerah terkendali. Namun,...

Breaking News2 hari lalu

Dukung Kemajuan Pasar Modal Indonesia, DJP Terima Penghargaan

Jakarta, Majalahpajak.net – Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kemajuan pasar modal Indonesia mendapat penghargaan dan apresiasi dari para regulator...

Breaking News2 hari lalu

Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Jakarta, Majalahpajak.net – Ekonom Bank DBS Group mengatakan, laju pemulihan ekonomi di tengah pandemi global di beberapa negara  kawasan Eropa,...

Breaking News3 hari lalu

Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

Jakarta, Majalahpajak.net – Merayakan ulang tahun ke-5 pada 5 Oktober lalu, Kanwil DJP Jakarta Selatan II mengadakan kegiatan syukuran sekaligus...

Breaking News1 minggu lalu

Ini Kebiasaan Baru Masyarakat di Masa Pandemi

Jakarta, majalahpajak.net – Pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh sendi ekonomi Indonesia: hotel-hotel sunyi dan pusat perbelanjaan sepi pengunjung. Menurut Kementerian...

Breaking News1 minggu lalu

DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Jakarta, Majalahpajak.net – Economist Intelligence Unit melakukan penilaian ketahanan pangan (Food Sustainability Index 2018) dan menemukan bahwa Indonesia menjadi negara...

Breaking News1 minggu lalu

Majukan Produk Indonesia, Kemenkominfo Adakan Pelatihan Wirausaha Digital untuk UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan digital untuk warga negara Indonesia dan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...

Breaking News2 minggu lalu

Menparekraf Ajak Pulihkan Sektor Pariwisata melalui Penguatan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan pentingnya kebijakan strategis bagi pelaku...

Breaking News2 minggu lalu

Ini Prosedur Permohonan Persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri

Jakarta, Majalapajak.net – Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia telah berimbas ke sektor ekonomi dan keuangan. Antara lain melambungkan kebutuhan pembiayaan...

Breaking News2 minggu lalu

Indonesia Dorong Kerja sama Pembiayaan Infrastruktur dan Teknologi Digital

Jakarta, Majalahpajak.net –Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menggelar meeting virtual ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved