Connect with us

Topic

Nazar Berbuah Aplikasi Kesehatan Tepercaya

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto : Alodokter

Suci Arumsari bukan seorang dokter. Namun, dengan mengembangkan aplikasi Alodokter ia berkontribusi memberi edukasi kesehatan secara akurat sekaligus mematahkan paradigma bahwa sehat itu mahal.

 

 “Bisa chat sama dokternya, jadi kalau ada masalah enggak langsung panik,” tulis salah satu pengguna Aplikasi Alodokter dalam kolom ulasan di Google Playstore.

Pendapat itu hanya salah satu dari ratusan ribu ulasan untuk Aplikasi Alodokter yang terpampang di Google Play Store. Mayoritas ulasan bernada positif. Tak heran jika Aplikasi Alodokter memiliki rating 4.7 dari skala 5 di Google Play Store. Alodokter mengklaim sebagai platform kesehatan nomor wahid di Indonesia dengan total pengguna aktif sebanyak 20 juta.

Co-Founder dan Director Alodokter, Suci Arumsari, menuturkan, Alodokter diciptakan untuk membunuh ketakutan masyarakat menghadapi diagnosis penyakit. Anggapan bahwa sakit itu mahal dan sehat itu sulit, telanjur menjadi kepercayaan umum.

Tahun 2010, Suci didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) Tipe 5 atau syaraf terjepit. Ia mengaku sangat depresi kala itu. Bebannya berlipat ganda. Sedih karena tidak bisa beraktivitas, dongkol lantaran tidak ada informasi tepercaya, kecemasan soal biaya, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Saking paniknya Suci melakukan beragam pengobatan di Indonesia, Singapura, dan Prancis. “Selama itu saya merasa bingung dan frustrasi. Jangankan mencari dokternya, browsing online pun tidak ada informasi yang akurat. Bayangkan waktu sakit saya masih muda, belum menikah, tidak bisa jalan, nangis kerjaannya,” kenang Suci saat wawancara dengan Majalah Pajak di Kantor Alodokter, Lantai 13, Satrio Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis siang (25/7).

Setelah mulai pulih, perempuan kelahiran 25 Juli 1986 ini bernazar mengembangkan aplikasi kesehatan yang memiliki kredibilitas. Misinya sederhana, Suci tidak ingin orang lain bernasib sama dengannya dalam menghadapi penyakit tertentu.

Dengan mengandalkan jaringan pertemanan, Suci mempresentasikan gagasan itu kepada salah satu rekannya, Nathael Faibis. Gayung bersambut, niat luhurnya terlaksana di tahun 2014 dengan diluncurkannya Aplikasi Alodokter. Pengembangan Alodokter mendapat suntikan dana dari investor ternama di dunia, Softbank dan Gloden Gate Ventures. Soal nilai investasi, Suci enggan menjawab.

“Alodokter ingin membuka mata masyarakat khususnya keluarga muda untuk cerdas dalam kesehatan. Kami ingin mematahkan paradigma sakit itu mahal, sehat sulit. mendapatkan informasi kesehatan itu susah,” kata Suci.

Meski telah mendapat investor, pengembangan Alodokter tak semudah membalikkan telapak tangan. Mantan produser dan presenter salah satu Televisi (TV) swasta ini mengatakan proses pengembangan Alodokter semua dilakukan dengan sistematik.

Langkah pertama yang dilakukan timnya adalah menjaring dokter di seluruh Indonesia untuk bergabung dan menyamakan visi dan misi—masyarakat Indonesia cerdas dalam kesehatan. Proses ini paling sulit, sebab mengubah paradigma pelayanan kesehatan offline ke online kepada dokter maupun masyarakat. Terlebih belum banyak yang mengenal Alodokter saat itu. Syukurnya, dengan pendekatan yang intens dan profesional sudah 20 ribu dokter yang bergabung hingga pertengahan 2019.

Langkah selanjutnya, Alodokter juga melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit (RS) seluruh Indonesia dan bermitra pula dengan pihak bank. Saat ini tercatat 500 RS di kota besar sudah tergabung di dalamnya.

Untuk menjaring pengguna atau pasien, Alodokter mempromosikan diri secara organik melalui media sosial Instagram (alodokter_id). Kata Suci, Alodokter ingin fokus pada pengembangan pelayanan prima dan bermanfaat untuk masyarakat, ketimbang promosi komersial di TV atau platform lainnya.

“Kami tidak pernah ada di jalan-jalan (iklan), kan? Karena kami tidak ingin masyarakat kenal saja tapi tidak menggunakan. Kami ingin masyarakat menggunakan Aplikasi Alodokter karena memberi banyak manfaat,” kata Creative Director Perusahaan swasta tersohor di Indonesia (2008-2009) ini.

 “Kami ingin mematahkan paradigma sakit itu mahal, sehat sulit, mendapatkan informasi kesehatan itu susah.”

Beragam fitur layanan

Aplikasi ini memiliki beragam fitur layanan yang sangat manfaat. Pertama, ada fitur berisi konten-konten kesehatan. Bukan asal menyuguhkan artikel, para penulis Alodokter wajib diawasi oleh dokter ahli. Umpamanya, ada konten tentang “Sinusitis”—peradangan pada dinding sinus. Dalam artikel harus lengkap dan tepat memaparkan perihal pengertian, gejala, penyebab, pengobatan, diagnosis dan pengobatan, serta komplikasi dan pencegahan. Selain mutlak diedit oleh dokter bersangkutan, artikel juga harus menyertakan sumber referensi. Untuk artikel “Sinusitis” misalnya, ada 10 sumber acuan yang dituliskan.

“Ada beberapa dokter yang standby di kantor untuk memberi penjelasan, mengawasi, dan mengedit konten para penulis kesehatan. Kita sangat berhati-hati dalam memberi informasi kesehatan,” jelas Suci.

Setelah kaya ilmu, pasien dapat memanfaatkan fitur kedua, yaitu “Chat Bersama Dokter”. Layanan ini dapat digunakan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter umum secara gratis. Pasien dapat menuliskan masalah kesehatannya kepada dokter dengan dibatasi 300 kata. Dokter akan membalas chat kurang lebih lima menit. Dalam layanan chat, pengguna dapat memilih untuk menyembunyikan identitas atau tidak.

Jika Anda terdiagnosis sinusitis, misalnya, dokter umum akan merekomendasikan pasien ke dokter spesialis Telinga Hidung Mata (THT). Konsultasi beranjak pada layanan ketiga, “Chat Dokter Spesialis”. Meski layanan ini tidak gratis, tapi relatif murah. Untuk konsultasi dokter spesialis THT biayanya Rp 15 ribu satu kali konsultasi. Perlu dicatat, fase ini menjadi hak penuh pasien untuk meneruskan layanan atau tidak.

Sebelum melakukan transaksi pembayaran melalui transfer atau kredit, pasien diedukasi untuk menganalisis latar belakang pendidikan dokter spesialisnya beserta paparan kesan pasien terdahulu. Pasien juga bisa memilih jadwal chat online sang dokter. Ambil contoh, pasien dengan dugaan mengidap Sinusitis tadi memilih dokter spesialis THT bernama dr. Budi Santoso, M.Ked (ORL-HNS), Sp.THT-KL, maka keluarlah informasi bahwa dr. Budi merupakan alumnus dari Fakultas Kedokteran (Dokter Spesialis THT-KL) Universitas Sumatera Utara, diketahui juga 156 kesan dari pasien sebelumnya. “Penjelasannya detail, terima kasih, Dok,” demikian salah satu kesan. Jadwal on-line Dr. Budi tertera pada hari Sabtu dan Minggu.

Poin yang paling penting dari dua fitur chat adalah pengawasan yang ketat dari para dokter senior. “Walaupun konsultasi on-line dengan harga sangat murah, dokter harus memberi penjelasan secara akurat. Tidak boleh sembarangan, mereka diawasi oleh dokter-dokter senior saat menjawab chat pasien,” tegas Suci.

Kalau pasien merasa harus dilakukan penanganan langsung, penderita dapat meng-klik layanan “Buat Janji” sebagai fitur keempat Alodokter. Pasien dapat memilih Rumah Sakit (RS) mitra terdekat. Misalnya, pasien pengidap Sinusitis tadi bertempat tinggal di daerah Bekasi, maka pilihannya ada RS Mitra Keluarga atau RS Bella. Diinformasikan juga estimasi biayanya, mulai dari Rp 225 ribu untuk RS Mitra Keluarga dan Rp 175 ribu untuk RS Bella. Tak kalah penting, pasien juga bisa memilih waktu berobat dan nomor antrean melalui aplikasi.

“Kita bisa saja langsung merekomendasikan dan mengirim obat ke pasien, tapi perlu digarisbawahi kita bukan aplikasi jual obat. Kita ingin mengedukasi masyarakat secara bertahap, akurat, valid,” tambahnya lagi.

Selain THT, tentu masih banyak lagi layanan konsultasi jenis penyakit lain. Mulai dari penyakit ringan hingga kronis. Ada flu, batuk, jantung, asma, diabetes, paru-paru, hingga soal Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan masih banyak lagi. Alodokter juga memiliki dokter ahli yang berkaitan dengan diet, perawatan masalah kewanitaan, dan lain-lain.

Layanan kelima yang diklaim tidak dimiliki oleh aplikasi kesehatan lainnya adalah fitur “Proteksi Alodokter”. Suci menjelaskan, proteksi Alodokter berbeda dengan asuransi, di mana pihaknya akan memberikan uang Rp 1 juta per malam kepada pasien pascarawat inap atau operasi (kecuali melahirkan). Sederhananya, proteksi Alodokter dimaksudkan sebagai modal pemulihan pasien. Biaya Proteksi Alodokter Rp 95 ribu per bulan. Klaimnya cukup dengan mengirim foto bukti rawat inap ke fitur layanan ini.

“BPJS atau asuransi kan menganggung biaya perawatan. Kalau proteksi Alodokter memberikan uang pascarawat. Sebab kita menilai banyak orang harus meninggalkan atau izin dari pekerjaan demi fokus penyembuhan, maka kita berikan uang untuk mereka survive sambil menunggu kembali beraktivitas,” papar Suci.

Ada dua cara layanan, melalui aplikasi di telepon pintar maupun website. Bedanya, konsultasi chat melalui aplikasi lebih cepat dibalas oleh dokter (target estimasi lima menit), sedangkan chat via website (target estimasi 6 hingga 12 jam). Untuk itu, jikalau penanganan penyakit mendesak, disarankan menggunakan layanan melalui aplikasi.

Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple Store. Seperti aplikasi pada umumnya, registrasi awal Alodokter hanya memerlukan alamat surel, nama, jenis kelamin, dan nomor handphone untuk verifikasi. Selamat berkonsultasi. —Aprilia Hariani/Foto:Alodokter.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Proses Pengajuan Insentif belum Mulus

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Elcorps

Pelaku usaha retail mengeluhkan prosedur pengajuan insentif pajak yang masih berbelit. Padahal, dunia usaha berkejaran dengan waktu untuk berkelit dari terpaan pandemi.                                    

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 23 Tahun 2020 yang memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang terdampak korona mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Insentif tersebut diharapkan benar-benar dapat menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap kesulitan dunia usaha yang terpukul akibat pandemi COVID-19.

Chief Financial Officer Elcorps Henda Roshenda Noor menyatakan, pemberian insentif dalam aturan tersebut sejatinya menjadi bukti bahwa pemerintah mendengarkan suara pelaku bisnis tentang berbagai tantangan berat yang dialami dalam situasi pandemi.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Namun, setelah mempelajari PMK tersebut, perusahaannya yang bergerak di bidang busana Muslim ternyata tidak termasuk dalam kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).   padahal pandemi korona telah berdampak begitu dalam terhadap kelangsungan bisnis Elcorps dan seluruh jaringan retailnya.

KLU adalah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggolongkan WP ke dalam jenis badan usaha.

“Pemerintah enggak bisa mengecualikan stimulus pajak, karena semua terkena dampak. Dan pastinya masing-masing usaha merasa yang paling terdampak. Ini biasalah. Kita, kan, juga begitu—kalau dikasih cobaan, merasa paling menderita,” ujar Henda

Rencana tertunda

Melalui surat elektronik, Sabtu (2/5), kepada Majalah Pajak, Henda menceritakan dampak wabah korona terhadap usahanya.

“Dari hari ke hari kami dapat kabar mal tempat toko mitra kami berada itu tutup. Jadi, boro-boro beli baju, yang ada itu berita rush untuk borong kebutuhan hidup,” ujar Henda.

AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat.

Pada pertengahan Maret ketika virus korona mulai merebak di Indonesia, kerugian sudah melanda perusahaannya lantaran banyak calon mitra bisnis yang menunda rencana kerja sama dengan alasan situasi pasar yang begitu bergejolak tanpa ada kepastian.

“Semua rencana yang sudah matang kami persiapkan jadi tertunda karena mitra bisnis memilih mundur, entah sampai kapan,” ungkapnya.

Selama pandemi korona, pihaknya terus aktif berkomunikasi dengan petugas AR (Account Representative) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaannya terdaftar. Penjelasan dari jajaran pimpinan di KPP tidak memungkinkan untuk didapat karena kantor tutup.

“AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat,” ujarnya.

Prosedur berbelit   

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi                  

Dalam situasi pembatasan sosial, pihaknya tetap berupaya mengajukan pengurangan atau penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPh) dan denda pajak dengan prosedur yang menurutnya masih berbelit.

Ia mencontohkan permohonan WP yang diajukan berupa satu surat untuk satu ketetapan, tidak boleh borongan. Pengajuan permohonan itu tetap ke KPP, lalu KPP meneruskan ke kantor wilayah (kanwil). Ia memahami bahwa keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak dikeluarkan oleh kepala kanwil. Namun seiring pemberlakuan work from home (WFH) dan pihaknya mendapati KPP dalam keadaan tutup, membuatnya bertanya-tanya bagaimana surat permohonan yang diajukan perusahaannya akan sampai ke kanwil.

“Surat balasan yang kami terima tidak memberi kejelasan. Intinya menyuruh kami untuk pelajari lagi undang-undang,” tutur Henda. “Sementara, peraturan perpajakannya tebal dan bagi kami ruwet. Kenapa tidak bisa dibuat WP-friendly?”

Akhirnya, 27 April 2020 lalu, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang memperluas sektor usaha penerima insentif pajak dan memberikan fasilitas baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. PMK baru ini sekaligus mengganti PMK 23 tersebut di atas, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini dalam penanganan pandemi COVID-19.

Henda langsung menindaklanjuti aturan baru ini yang menegaskan bahwa KLU untuk perusahaannya juga tercakup. Namun, pihaknya lagi-lagi harus kecewa karena persoalan sistem.

“Tim kami langsung gerak cepat untuk mengajukan lagi, tapi masih ditolak sistemnya,” imbuhnya.

 

Lanjut baca

Topic

Kecepatan Adaptasi dan Inovasi Jadi Kunci

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Wardah Cosmetics

Paragon melakukan inovasi dan transformasi bisnis secara cepat agar bisnis tetap bertahan dan tetap mempekerjakan karyawan di masa pandemi. Berharap krisis segera teratasi.

Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan yang terpaksa harus ditempuh oleh banyak perusahaan di tengah kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi virus korona. Bagi perusahaan kosmetik PT Paragon Technology & Innovation dengan salah satu merek produk Wardah, karyawan merupakan salah satu aset utama yang telah memberikan sumbangsih dalam membesarkan bisnis.

Presiden Komisaris PT Paragon Technology & Innovation (Paragon) Nurhayati Subakat menyatakan, bisnisnya menjadi besar karena dukungan utama masyarakat dan karyawan yang bekerja terus menerus. Oleh karenanya, perusahaan berupaya mempertahankan dan menjaga keberlanjutan para karyawan dalam setiap situasi. Dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya menempuh langkah antisipatif berupa inovasi dan transformasi bisnis secara cepat dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan konsumen.

Baca Juga: Perlu Strategi Jangka Panjang

“Dengan fokus ke inovasi dan transformasi bisnis, kesulitan keuangan bisa diminimalkan. Harapannya, krisis ini cepat tertangani sehingga bisnis bisa beraktivitas normal tanpa perlu ada pengurangan karyawan,” kata Nurhayati kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Selasa (28/4).

Meminimalisasi dampak

Ia menuturkan, pandemi COVID-19 adalah isu bidang kesehatan berskala global yang telah berdampak pada berbagai bidang termasuk ekonomi dan bisnis yang merupakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah, misalnya, diakuinya, menyebabkan berkurangnya mobilitas masyarakat sekaligus berdampak pada bisnis perusahaannya. Untuk itu Paragon berupaya meminimalkannya dengan melakukan berbagai inovasi.

Situasi ini memberikan aspek positif pada tim manajemen perusahaannya untuk belajar beradaptasi secara cepat. Pembatasan mobilitas masyarakat yang mengakibatkan turunnya konsumsi masyarakat terhadap produk perusahaan harus diantisipasi segera dengan berbagai langkah penyesuaian.

“Pendapatan tahun ini turun signifikan dan profit sulit dicapai karena beban usaha yang tetap,” ungkapnya.

Ia menjelaskan saat ini perusahaan berfokus pada dua aspek, yakni eksternal dan internal. Fokus eksternal terkait dengan konsumen, masyarakat, komunitas bisnis, dan pemerintah. Langkah eksternal ditempuh dengan mendekatkan perusahaan kepada konsumen melalui pemanfaatan teknologi digital, berkontribusi dalam membantu penanggulangan COVID-19 melalui program CSR, aktif memberikan masukan melalui asosiasi-asosiasi industri, mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Sedangkan langkah internal dilakukan dengan mempercepat inovasi dan transformasi bisnis sehingga bisa mempertahankan kelangsungan bisnis dengan tantangan situasi pandemi ini.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Ia berharap pemerintah dapat terus mendukung dunia usaha melalui berbagai insentif dan keringanan termasuk keringanan pajak, bea masuk material, kemudahan akses ke institusi keuangan dengan biaya yang lunak, kemudahan perizinan untuk bisnis baru, kelonggaran kebijakan ketenagakerjaan, dan pemberian stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Kami percaya langkah pemerintah dalam menangani COVID-19. Semoga pandemi bisa mereda dalam tiga bulan. Insya Allah, bisnis pelan-pelan akan membaik lagi,” ujarnya.

Lanjut baca

Topic

Tutup Celah Penumpang Gelap

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Bila kurang hati-hati, niat baik pemerintah dalam kebijakan penanggulangan pandemic COVID-19 dapat dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan pendampingan oleh penasihat keuangan independen.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 untuk merespons dampak yang timbul karena pandemi COVID-19.

“Menurut saya Perppu ini tidak ada salahnya dikeluarkan oleh pemerintah karena memang Perppu itu dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa dan genting,” ungkapnya pada Majalah Pajak melalui layanan sambungan telepon pada Kamis (23/04).

Ia menambahkan, penerbitan Perppu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 merupakan langkah pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Optimal tapi Perlu Dikawal

“Poin penting dari Perppu ini adalah dia fokus pada kesehatan, realokasi anggaran, pangkas anggaran, terus pelebaran defisit anggaran dan kesehatan kepada orang yang mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi,” tambahnya.

Dukungan

Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, pemerintah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 sejumlah Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan ini juga mencakup restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM).

“Di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, dan saat diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat, maka kami sangat mendukung klausul pada ketentuan penutup dalam Perppu ini. Isinya memberikan kelonggaran dan kepastian kepada pengambil kebijakan (stakeholders) bahwa kebijakan yang diambil tidak dapat dipidanakan dan tidak merupakan objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara,” tutur Mekeng.

Beberapa pihak menilai klausul itu dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar konstitusi. Untuk itu, Mekeng mempersilakan masyarakat untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, wajar saja sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan selama asas dalam pengambilan keputusan itu tetap diperhatikan.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

“Asas keadilan, asas kegunaan, dan definisinya harus benar. Tapi kalau membuat aturan mengeluarkan anggaran ugal-ugalan, ya, enggak bisa dilindungi oleh UU ini. Yang penting dalam pengambilan keputusan, dia punya niat baiknya itu bagus, itu yang sebetulnya harus dilindungi,” ujarnya.

Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa klausul tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan bagi para pengambil keputusan di kemudian hari, sehingga keputusan dapat diambil sesegera dan setepat mungkin. Namun, dia kembali mengingatkan pengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan norma umum, baik asas kemanfaatan maupun asas kepatutan dengan tetap menjaga good governance dalam pengambilan keputusan.

“Free riders”

Terkait defisit anggaran yang dalam Perppu itu mencapai 5 persen dari produk domestik bruto, Mekeng menilai alangkah baiknya sebelum menggunakan alternatif menaikkan defisit anggaran, pemerintah melakukan realokasi dan pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga terlebih dahulu.

Tidak hanya itu saja, pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam tersebut mengingatkan pemerintah agar Perppu No. 1 Tahun 2020 ini tidak boleh dimanfaatkan para penumpang gelap atau free riders—hal yang juga sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) akan menggandeng Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Penumpang gelap yang dimaksud adalah mereka yang mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usaha mereka sebagai usaha yang berhak mendapat keringanan padahal usaha itu sudah bermasalah sebelum ada wabah COVID-19.

“Begini, kan banyak perusahaan yang memang sudah penyakitan sebelum ada korona. Jadi, memang perusahaan itu sudah penyakitan. Kalau sudah kayak begitu, kan, dia enggak bisa minta di selamatkan dengan program Covid ini dong. Itu yang saya bilang penumpang gelap,” jelas Mekeng.

Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan aturan yang jelas, baik peraturan pemerintah (PP) maupun aturan pelaksananya. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan pelaksanaan program sebaiknya didampingi penasihat keuangan independen, baik lokal maupun asing, untuk menutup celah bagi para penumpang gelap mengakali kinerja perusahaan mereka.

Rakyat tidak boleh lapar

Menurut Mekeng, ia beserta anggota DPR lain hanya mendukung dari sisi anggaran dan produk undang-undang. Yang terpenting sekarang, menurut Mekeng, adalah DPR bersama pemerintah dapat menyiapkan anggaran logistik untuk masyarakat berupa sembako, agar masyarakat tidak kelaparan. Selain itu, perbankan harus tetap sehat supaya tetap bisa menggairahkan kembali perekonomian.

“Jadi, yang penting rakyat enggak boleh lapar at any cost. Kalau program lain ditunda aja. Program yang beli senjata, infrastruktur, pindahin ibu kota itu, ya, ditunda aja, itu enggak urgent,” imbuhnya.

Ia menegaskan pandemi harus diatasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah secara otomatis orang akan bekerja dan perekonomian pun akan berjalan seperti semula.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

“Jadi, fokus pada kesehatan ini saja dulu yang lain akan mengikuti,” ujarnya. Selain itu, ia berharap fraksi-fraksi yang ada di DPR dapat membahas Perppu dengan pikiran yang jernih demi menyelamatkan bangsa.

Mekeng mengimbau Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak mengganggu belanja pegawai seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), polisi, maupun tentara.

“Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News18 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending