Connect with us

Breaking News

Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI mengumumkan, pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri itu akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Pemungutan PPN mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP  Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

“Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa on-line dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri,” kata Yoga melalu keterangan tertulis yang diterima Majalah Pajak, Senin (18/5).

Yoga menjelaskan, pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui DJP sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara on-line kepada DJP.

“Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir,” tutur Yoga.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.—Waluyo Hanjarwadi

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: PPN Produk Digital demi Kesetaraan | Majalah Pajak

  2. Pingback: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Presiden Jokowi pada pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 di Jakarta pada Kamis (3/12). Foto: Dok. BI

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan lima strategi. Satu prasyarat yang dimaksud adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Sementara lima strategi respons kebijakan yang diterapkan adalah pembukaan sektor produktif dan aman; percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran); peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran;  stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial; dan  digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

Pernyataan itu disampaikan Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 secara virtual yang mengusung tema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi” di Jakarta pada Kamis (3/12).

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam pertemuan itu juga menekankan bahwa momentum pertumbuhan positif ini harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan.

Perry menyampaikan, pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diprakirakan semakin meningkat. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh mencapai 4,8 – 5,8 persen, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respons positif terhadap UU Cipta Kerja.

“Pertumbuhan di seluruh wilayah juga akan meningkat, khususnya Jawa serta wilayah Sulawesi-Maluku-Papua. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran tiga plus-minus satu persen serta nilai tukar Rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat,” papar Perry.

Stabilitas eksternal juga terjaga, dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0 – 2,0 persen PDB. Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar tujuh hingga sembilan persen pada 2021.

Perry menekankan, momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan dan berbagai pihak lainnya. Vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan kondisi prasyarat bagi pemulihan ekonomi nasional.

Perry menekankan terdapat lima kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembukaan sektor produktif dan aman; percepatan realisasi stimulus fiskal; peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha; keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial; serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021 yang antara lain ditempuh melalui stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga; suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat; dan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.

Perry mengatakan, Bank Indonesia juga akan terus mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat Pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, terus mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan terus aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Lanjut baca

Breaking News

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp 9,5 Miliar kepada empat pelaku UKM Berorientasi Ekspor (UMBE). Pemberian ini dilakukan di tengah acara pelepasan ekspor nasional ke pasar global bersama dengan Kementerian Perdagangan RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).

Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas menyampaikan, pemberian fasilitas pembiayaan ini merupakan amanah Pemerintah untuk turut membantu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus meningkatkan ekspor nasional.

“LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI mendukung Pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penugasan Khusus Ekspor Pembiayaan UKM adalah salah satu mandat yang kita realisasikan hari ini melalui pemberian pembiayaan kepada UKM berorientasi ekspor. Kami juga bersinergi dengan Kementerian Perdagangan RI dalam rangka peningkatan ekspor tersebut,” ujar D. James Rompas.

Keempat UKM yang mendapatkan pembiayaan itu adalah CV Media Mitra Indonesia, dengan nilai Rp 500 Juta. UKM asal Pasuruan yang bergerak di bidang ekspor kapuk ini sebelumnya merupakan peserta program Coaching Program for New Exporter (CPNE) yang mampu naik kelas hingga mendapatkan pembiayaan. Selain itu, supplier udang untuk PT Panca Mitra Multiperdana yang berlokasi di Banyuwangi mendapat pembiayaan senilai Rp 3 Miliar. Lalu CV Cocoon Asia, UKM asal Bantul mendapatkan pembiayaan senilai Rp 3,5 Miliar untuk mendukung kegiatan usaha yang bergerak di bidang furnitur. Terakhir adalah CV Arezou UKM asal Solo yang bergerak di bidang wood wall panel dengan nilai pembiayaan Rp 2,5 Miliar.

Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada UKM dengan skema penugasan khusus ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. Penugasan Pemerintah kepada LPEI itu bertujuan untuk memulihkan sektor UKM khususnya berorientasi ekspor di tengah Pandemi COVID-19.

Selain itu LPEI juga memberikan Jasa Konsultasi melalui program CPNE berupa pendampingan selama satu tahun secara gratis kepada pelaku UKM berorientasi ekspor. Program ini bertujuan untuk menciptakan eksportir baru serta meningkatkan kapasitas UKM. Hingga akhir tahun 2020, LPEI telah menciptakan 59 eksportir baru dari berbagai sektor usaha.

James Rompas menambahkan LPEI terus mendukung para UKM atau eksportir Indonesia untuk mendapatkan akses pendanaan terbaik di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

“Kami akan terus mendukung ekspor khususnya di sektor UKM. Saat ini banyak pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan untuk memulihkan roda bisnisnya dan bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi yang telah melemahkan sendi-sendi perekonomian,” harap D.James Rompas.

Lanjut baca

Breaking News

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini digelar di Jayapura pada 27 November hingga 4 Desember 2020 mendatang.

Sebanyak 500 relawan terdiri dari Perwakilan Distrik dari tiga Kabupaten/Kota dan 29 perwakilan organisasi relawan yang tergabung di Provinsi Papua.

Program Pelatihan Relawan Penanganan COVID-19 ini dihadiri oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa; Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung; dan Ketua Sub Bidang Pelatihan Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19 Prasetyo Nurhardjanto.

“Terdapat empat materi yang diberikan dalam program pelatihan ini, yaitu materi adaptasi kebiasaan baru, materi semangat kerelawanan dan instrumen relawan (inaRisk), materi komunikasi efektif di masa pandemi dan materi tentang isu lokal”, jelas Prasetyo.

Prasetyo berpesan kepada para relawan agar mengikuti pelatihan ini dengan baik serta menularkan kepada anggota keluarga serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Harapannya pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari ke depan benar-benar membentuk 500 orang yang akan menjadi agen perubahan yang membawa inspirasi dan harapan dalam penanganan COVID-19.

Para relawan yang dilatih akan diajarkan tentang aplikasi InaRisk dari BNPB yang berfungsi untuk menjadi medium pelaporan berbagai kegiatan relawan di lapangan secara real time.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa menyampaikan, keterlibatan dan sinergi semua pihak memiliki peranan yang signifikan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Ia berharap para relawan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan sosialisasi, edukasi dan melakukan pengembangan penanganan dan pencegahan berdasarkan konstektual Papua.

“Jika hal tersebut bisa terealisasikan, maka dapat diyakini bahwa tingkat paparan COVID-19 di masyarakat akan menurun secara signifikan,” tegas Doren.

Sementara itu Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung mengatakan, pandemi COVID-19 belum berakhir walaupun sudah banyak aktivitas yang mulai dibuka. Ia menegaskan, pandemi akan berakhir jika ada dua hal, yakni adanya obat dan vaksin.

“Selagi menunggu vaksin dan obat hadir, maka hal paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan adalah dengan gencar menjalankan protokol kesehatan 3M; Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak.”

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan...

Breaking News1 hari lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News4 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News5 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved