Connect with us

Breaking News

Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Diterbitkan

pada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI mengumumkan, pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri itu akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Pemungutan PPN mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP  Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

“Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa on-line dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri,” kata Yoga melalu keterangan tertulis yang diterima Majalah Pajak, Senin (18/5).

Yoga menjelaskan, pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui DJP sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara on-line kepada DJP.

“Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir,” tutur Yoga.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.—Waluyo Hanjarwadi

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: PPN Produk Digital demi Kesetaraan | Majalah Pajak

  2. Pingback: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kanwil DJP Jakarta Barat Sosialisasikan UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan, dan aturan pelaksanaannya pun tengah difinalisasi untuk disiarkan kepada masyarakat. Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat (Jakbar) mengadakan acara sosialisasi perpajakan yang mengundang awak media dan pengelola Tax Center.

Kakanwil DJP Jakbar Suparno mengatakan, UU HPP bertujuan untuk membantu Indonesia memulihkan perekonomian. Dengan perekonomian yang semakin menggeliat pulalah yang akan membuat penerimaan pajak semakin meningkat. Namun, ia menilai bahwa substansi dalam UU sapu jagat ini perlu disosialisasikan dengan baik dan terus-menerus agar implementasinya berjalan dengan semestinya. Sehingga, pada akhirnya  diharapkan agar kepatuhan sukarela masyarakat dapat terwujud dan semakin meningkat.

“UU HPP bertujuan mulia untuk memulihkan perekonomian di Indonesia, yang pada akhirnya bisa memperluas tax base dari pemajakan yang ada di Indonesia. Dan, acara ini sebagai starting point sosialisasi UU HPP dan sebagai sarana kehumasan kami dengan pihak eksternal—dalam hal ini media. Harapannya, media dapat menyebarluaskan seluruh peraturan dan memberikan nuansa pemberitaan yang seimbang bagi pemerintah, kemenkeu, utamanya DJP,” katanya di acara Media Gathering di Auditorium Harmoni, Kanwil DJP Jakbar, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/11).

Ia juga mengatakan, di tahun ini Kanwil DJP Jakbar diamanahi target penerimaan sebesar Rp 43,7 triliun dan realisasinya hingga November ini baru mencapai 82-83 persen atau sekitar Rp 36 triliun. Sementara sektor yang dominan di Kanwil DJP Jakbar adalah sektor perdagangan mencapai 55 persen, yang ditopang oleh 24 ribu pembayar pajak.

Adanya ketimpangan jumlah petugas pajak dengan jumlah WP tersebut, diperlukan peran-peran dari pemangku kepentingan lain seperti media dan tax center untuk membantu sosialisasi perpajakan, sehingga penerimaan pajak bisa makin optimal.

Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, ketidakjelasan informasi dan penjelasan yang komprehensif akan menimbulkan polemik dan praduga negatif di masyarakat. Hal ini pun terjadi saat RUU KUP diserahkan kepada DPR RI.

“Kalau kita ingat awal-awal itu terjadi polemik di publik, ketika sebagian dari isi RUU KUP itu diterima publik tanpa penjelasan, seolah-olah DJP membabi buta mau memajaki sembako. Memang waktu itu ada kesulitan bagi kami untuk menyampaikan semuanya dalam suasana belum dibahas oleh DPR, rasanya kami mendahului,” tuturnya.

Namun, setelah ikhtiar panjang dari pemerintah dan DPR yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasannya, RUU itu kemudian rampung dan disetujui DPR menjadi UU HPP.

“Kita bersyukur RUU bisa disetujui, disahkan, dan memenuhi harapan publik. Ini kami rasa penting, prosesnya sangat bagus,” ucapnya.

Ia mengatakan, UU HPP bersifat kompleks karena memuat 6 kelompok materi utama yang terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang mengubah beberapa ketentuan UU perpajakan, seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dan pengenaan pajak karbon.

“Sekarang ini isu UU HPP sangat kompleks, sehingga saya lebih membantu bagaimana kita mendesain delivery informasi komunikasi,” imbuhnya.

Yustinus juga menekankan dalam situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan ekonomi dan turunnya penerimaan pajak, peran pajak justru menjadi insentif sehingga membuat ruang pembiayaan melebar. Pembelanjaan negara nan besar itu membuat utang Indonesia meningkat.

“Sekarang ini repotnya, orang tidak mau tahu kenapa utang meningkat tetapi juga tidak mau tahu kalau pajak yang mestinya bisa dioptimalkan, sekarang justru menjadi insentif. Ini yang coba kami ungkapkan bagaimana ke depan supaya lebih sesuai,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah adanya pemberian insentif yang seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat, Indonesia memasukin tahap recovery, recomposing, dan konsolidasi fiskal yang menargetkan defisit kembali maksimal 3 persen di tahun 2023.

“Otomatis ruang pembiayaan akan semakin sempit. Dengan demikian, mau tidak mau penerimaan pajak yang harus kita optimalkan itu konteksnya. Di sinilah urgency dari Undang-Undang HPP ini,” sambungnya.

Ia berharap, Undang-undang HPP bisa menjadi tonggak baru perpajakan Indonesia. Untuk Wajib Pajak yang sudah patuh diberi insentif dan dilayani dengan baik, sementara yang tidak patuh akan diperiksa.

“Kita berharap ini menjadi momen yang baik, WP diberi perlindungan, hak-haknya semakin ditegaskan, diperkuat, keadilan diberikan. Yang mampu bayar lebih besar dan kantor pajak otoritas sudah diperkuat supaya bisa mempunyai akses yang lebih luas, dan efektif dalam melakukan pemungutan pajak,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Beri Edukasi Masyarakat, Tokocrypto Akan Gelar The Kripto Odyssey Summit 2021

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Setelah sukses mengadakan Inblocks dan Indonesia Blockchain Week pada tahun 2019 dan 2020 serta menggelar TKO Summit pertama di bulan Juli 2021, Tokocrypto akan kembali hadir dengan TKO Summit 2021 pada tanggal 4 Desember 2021 mendatang.

Mengusung tema “The Kripto Odyssey (T.K.O) Summit 2021”, acara yang dihelat pedagang aset kripto tepercaya yang juga pertama terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ini akan menghadirkan beragam topik dari 360° sudut pandang mengenai ekosistem kripto dan blockchain. Topik-topik terkini yang dibahas antara lain seputar bagaimana kripto memiliki kekuatan untuk menciptakan disrupsi positif, sampai dengan kupas tuntas struktur GameFi yang membuka jalan transformasi tokenisasi aset melalui NFT Metaverse.

Aset kripto telah terbukti menjadi salah satu inovasi signifikan dan telah sepenuhnya mengubah cara kerja ekonomi keuangan di seluruh dunia. Menurut catatan BAPPEBTI, terdapat lebih dari 7,4 juta investor kripto di Indonesia pada Juli 2021, melampaui jumlah investor saham ritel. Fakta ini. menandakan bagaimana sektor aset kripto bertumbuh pesat dalam satu tahun terakhir.

The Kripto Odyssey (T.K.O) Summit 2021 menitikberatkan pada pendalaman pemahaman seputar fondasi teknologi blockchain yang merupakan dasar dari aset kripto. Blockchain sering kali dinobatkan sebagai teknologi yang akan menyetir industri revolusi ke-4, karena kemampuan dan karakteristik uniknya dalam aplikasi di dunia nyata yang terbukti telah membantu mengatasi perang melawan pandemi Covid-19.

Seiring dengan kegiatan ini, TKO by Tokocrypto juga akan meluncurkan Whitepaper terbaru yang berisikan update terkini dari TKO serta ekosistemnya. Acara ini mengundang berbagai ahli dari berbagai sudut sektor blockchain di seluruh dunia, antara lain Chia Hock Lai, Chairman dari ASEAN Blockchain Consortium; Juan Otero yang merupakan Co-Founder dan CEO dari situs booking perjalanan ramah kripto, Travala.com; Weso yang sekarang memimpin platform DeFi Beefy Finance; Irene Umar sebagai salah satu pendiri dari Yielf Guild Games Southeast Asia (YGGSEA); Oscar Franklin Tan, Chief Financial Officer (CFO) dari platform games NFT Enjin, serta perwakilan dari Tokocrypto sendiri Teguh Harmanda selaku Chief Operating Officer (COO).

Kegiatan ini akan berlangsung secara virtual selama kurang lebih empat jam, dari pukul 13.00 – 17.00 WIB, dan akan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Tokocrypto. Pendaftaran dibuka sampai dengan 4 Desember 2021 pukul 13.00 melalui eventbrite. Selengkapnya dapat dibaca di situs TKO Summit Q4 2021.

Sebagai informasi, Toko Token (TKO) adalah token utilitas yang diluncurkan Tokocrypto, platform jual beli aset kripto terpercaya yang pertama kali terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pada peluncurannya, TKO berhasil memecahkan rekor penjualan melalui Binance Launchpad. Sekarang TKO sudah memperluas fungsinya sebagai token utilitas penggerak ekosistem Tokoscape, yang mencakup platform jual beli aset kripto (Tokocrypto), NFT Marketplace (Tokomall), program inkubasi proyek blockchain (Tokolaunchpad), dan masih banyak lagi.

 

Lanjut baca

Breaking News

Membangun Ekosistem Digital Sektor UMKM

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah menargetkan, pada 2024 mendatang setidaknya sudah ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa menerapkan digitalisasi. Kementerian Koperasi UKM memperkirakan, untuk bisa mencapai target itu, perlu ada 6 juta UMKM masuk digital per tahun. Untuk mendukung program pemerintah itu, Majalah Pajak menggelar webinar Patriot Insight bertajuk “UMKM Menuju Ekonomi Digital yang Berkelanjutan Sebagai Pahlawan Pemulihan Ekonomi” pada Rabu (24/11).

AVP Government Relation Buka Pengadaan, Bukalapak Widuri Parinduri mengatakan, sejak didirikan sejak sebelas tahun lalu, kehadiran PT Bukalapak.com adalah sebagai upaya melakukan pemberdayaan UMKM lewat teknologi atau digitalisasi. Melalui platform yang dibuatnya, Bukalapak membantu para pelaku UMKM untuk melek digital. Apalagi saat ini penggunaan media digital kini sudah menjadi tuntutan bagi dunia usaha. Beberapa program yang dimiliki Bukalapak di antaranya BukaPengadaan yang diluncurkan pada tahun 2016 lalu. Program ini merupakan lini bisnis e-procurement dari Bukalapak yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 6.5 juta UMKM yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis Bukalapak untuk dapat berkompetisi di pasar yang lebih luas. Dengan mengoptimalkan keberadaan jutaan Pelapak di seluruh Indonesia, Bukapengadaan berkomitmen untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan korporasi dan pemerintah melalui penyediaan pengadaan barang dan jasa elektronik yang bersaing, akuntabel, kredibel dan transparan.

Selain itu, ada juga program Mitra Bukalapak, yakni aplikasi yang bisa memberikan kesempatan kepada semua masyarakat, di antaranya pemilik usaha, pemilik warung kelontong atau grosir, maupun individu yang tidak memiliki warung atau usaha, yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan berjualan produk grosir dan produk virtual.

Disisi lain, menurut Widuri, adopsi digital oleh UMKM masih tergolong kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64 juta UMKM. Sayangnya, dari jumlah tersebut, baru sekitar 16 persen UMKM atau sebanyak 10,25 juta yang sudah beralih ke dunia digital. Sedangkan 66 persen UMKM belum menggunakan fasilitas perbankan atau unbanked population.

“Ada dua tantangan besar yang sedang kita hadapi saat ini, yakni kurangnya literasi teknologi (di kalangan UMKM) dan dari sisi finalsial, masih unbanked population,” kata Widuri dalam Webinar Majalah Pajak.

Di lain sisi, perkembangan perdagangan secara digital di Indonesia cukup pesat. Widuri memprediksi, pada 2025 mendatang, pertumbuhan perdagangan secara digital bisa mencapai 20-25 persen, baik di sektor e-commerce, transportasi, on-line media maupun on-line travel. “Ini adalah oportunity bagi e-commerce Indonesia.

Sementara itu, dalam webinar tersebut, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKKI) David Tobing menyampaikan tentang  hak konsumen aplikasi belanja on-line.  Ia mengimbau, penyelenggara e-commerce aplikasi belanja on-line wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan hak konsumen/penggunanya, yaitu hak mendapat informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Hak mengembalikan produk atau jasa yang dikirim atau disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi; atas kerahasiaan, keamanan data, perlindungan data pribadi; dan mendapatkan edukasi paling sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain. Selain itu, konsumen juga berhak dilayani dengan perlakuan baik dan tidak diskriminasi; mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keamanan, dalam mengonsumsi barang atau jasa; dan mendapatkan hak ganti rugi dan kompensasi.

Dalam diskusi virtual itu,  Secretary General Indonesia Counci L For Small Business (ICSB) Diah Yusuf menyampaikan tentang entrepreneurial mindset bagi UMKM untuk memenangkan persaingan dunia digital.

Menurutnya, untuk memajukan digital perlu menguatkan entrepreneurial mindset sejalan dengan literasi digital. Jika UMKM Indonesia sukses bertransformasi dalam dunia digital, termasuk digital marketing, Indonesia akan bisa membangun bisnis yang lebih tangguh pasca-pandemi ini.

Diah juga mendorong agar ada pendampingan bisnis  bagi UMKM, bukan hanya pendampingan teknikal digital (on-boarding) yang dilakukan oleh curated business advisor, sehingga akan lebih komprehensif bagi UMKM untuk memenangkan persaingan di ekonomi digital Kemudian, menurut Diah juga perlu ada yang menguatkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia yang bisa terus mendorong UMKM untuk bisa lebih berdampak dalam GDP ekonomi Indonesia, dan bisa berperan aktif dalam pencapaian SDG 2030.

Dari sisi finansial, Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem memaparkan tentang pemanfaatan fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Manfaat lain QRIS untuk UMKM yaitu menurunkan risiko kerugian akibat penipuan pembayaran dengan uang palsu, transaksi yang tercatat secara otomatis sehingga riwayat transaksi dapat dilihat dengan mudah, kemudahan dalam pembayaran tagihan, penjualan barang dapat dilakukan secara nontunai tanpa meninggalkan toko, membangun profil kredit yang baik sehingga tidak terkendala jika mengajukan pinjaman ke bank, peluang untuk mendapat modal usaha menjadi lebih besar, dan masih banyak lagi. Dengan QRIS, diharapkan pelaku UMKM juga dapat merangkul digitalisasi yang saat ini tengah terjadi dan berkembang dengan pesat.

Lanjut baca

Populer