Connect with us

Breaking News

Momentum untuk Indonesia Berbenah

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Teror organisme renik mematikan bernama Covid-19 telah membuat berbagai bidang usaha terpuruk. Hingga semester pertama tahun ini, dipastikan kinerja perdagangan global pun terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur dan tersendatnya jalur distribusi logistik.

Dampak negatif itu pun akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Demikian kesimpulan dari Pusat Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui riset kajian yang dituangkan dalam paper berjudul Limbung Roda Terpasak Corona.

Hasil uji simulasi pandemi dengan model sistem dinamik oleh Pusat Kajian Visi Teliti Saksama, pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan reda pada awal Juni 2020. Hal itu membuat proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021.

Menurut penelitian itu, pandemi tidak akan bertahan bertahun-tahun di Indonesia. Melalui peran aktif seluruh warga negara, penurunan jumlah kasus Covid-19, seharusnya dapat lebih cepat dari perkiraan model itu.

“Namun, hal ini tetap dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan penyebarannya,” kata peneliti Visi Teliti Saksama, M. Widyar Rahman, Senin (27/4/2020).

Diperkirakan, peningkatan permintaan barang dan jasa akan terjadi pada Ramadan dan Idulfitri, meski tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, sedikit kenaikan permintaan ini belum cukup untuk mengompensasi cedera pada industri. Hal itu dikarenakan pemenuhan stok yang seharusnya dilakukan dua sampai tiga bulan menjelang Ramadan tidak bisa terpenuhi akibat impor yang mandek.

Melihat dampaknya yang masif itu, Widyar mengatakan, kerugian yang ditimbulkan pamdemi Covid-19 sangat besar. Jika dibandingkan wabah SARS 2002–2003 yang juga berasal dari China, dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian akan jauh lebih luas.

Kemitraan Cina dan Indonesia

Sejak penghujung ‘70-an, pertumbuhan ekonomi China begitu pesat. Selama tiga dekade ini, rata-rata pertumbuhan mencapai 10 persen per tahun. Dengan capaian itu, Negeri Tirai Bambu itu menjelma negara dengan perekonomian terbesar kedua, setelah Amerika Serikat. Hingga akhir 2019, kontribusi China pada PDB dunia mencapai 15,84 persen. Artinya, dari seluruh produk yang diproduksi di dunia, 15 persen di antaranya dihasilkan oleh China.

Tingginya pertumbuhan ekonomi Cina terletak pada kokohnya fondasi sektor manufaktur. Selain itu, China merupakan pengekspor global terkemuka untuk barang-barang manufaktur dan salah satu pusat produksi pada rantai pasok global. Pada tahun 2018, China berhasil melampaui Amerika Serikat dan menempati posisi pertama sebagai negara dengan nilai ekspor terbesar di dunia. Kini, Cina adalah negara penyuplai, baik penyedia bahan baku produksi, maupun produk akhir untuk konsumsi.

Dunia pun bergantung pada perekonomian Negeri Panda itu, termasuk Indonesia. Pada 2018 saja, China menjadi mitra dagang dengan nilai ekspor dan impor terbesar bagi Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, China selalu menempati tiga besar mitra dagang utama Indonesia. Dalam lima tahun terakhir (2015–2019), tren pertumbuhan nilai pada sektor perdagangan antara China dan Indonesia tumbuh sebesar 15,15 persen. Nilai perdagangan kedua negara pada 2019 tercatat sebesar 72,8 miliar dollar AS atau berkontribusi sekitar 21,5 persen dari total perdagangan Indonesia sebesar 338,2 miliar dollar AS pada tahun yang sama (BPS, Kemendag, 2020).

Akhir tahun lalu, ketika China tengah dilanda polemik perang dagang dengan Amerika Serikat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya 6,1 persen—angka terendah dalam 30 tahun terakhir— justru kian terpuruk lantaran pandemi Covid-19. Virus itu pun menyebar dan menggegerkan dunia. Banyak pabrik dari sejumlah sektor industri di China mengurangi produksi hingga tak berproduksi sementara.

Dalam konteks global manufacture supply chain, perlambatan produksi manufaktur di China akan mengganggu permintaan berbagai komoditas. China merupakan salah satu negara penyerap produk komoditas pertambangan maupun pertanian, termasuk dari Indonesia, seperti CPO dan batubara. Ketika China bermasalah, permintaan dari komoditas itu pun turun, harganya pun bakal ikut turun.

Penyebaran wabah Covid-19 ini mengakibatkan disrupsi dalam rantai pasok global, pemberhentian perjalanan udara, dan pelemahan pariwisata. Bagi Indonesia, selain penerbangan, sektor pariwisata yang terdiri dari beragam subsektor seperti transportasi, akomodasi, rekreasi, kuliner, kerajinan (kriya), seni pertunjukan, dan lainnya pun lesu. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan wisman yang datang ke Indonesia paling tinggi berasal dari China, yakni sebesar 33 persen. Pada 2019, kunjungan wisman ke Indonesia paling banyak berasal dari Malaysia, yakni 2,98 juta kunjungan (18,51 persen), diikuti China dengan 2,07 juta kunjungan (12,86 persen).

Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio memperkirakan, kerugian yang memukul industri pariwisata bisa mencapai Rp 54,8 triliun. Sekitar Rp 38,2 triliun di antaranya berasal dari lenyapnya potensi pemasukan devisa dari wisatawan asal China jika rute penerbangan dari dan ke China ditutup selama setahun.

Pada sektor investasi, baik Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi di portfolio, juga terimbas pandemi covid-19. Merujuk realisasi investasi pada sepanjang tahun 2019, Cina menjadi negara terbesar kedua yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai 4,74 miliar dollar AS dari 2.130 proyek.

Sejak merebaknya covid-19, rantai pasokan memang praktis terganggu. Berdasarkan informasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), 30 persen bahan baku dan produk jadi untuk industri makanan dan minuman didapatkan dari China. Nilai impor khusus produk jadi makanan dan minuman  pada 2018 dari China per tahun mencapai sekitar 900 juta dollar AS dari sekitar 2,1 miliar dollar AS total impor, baik produk jadi maupun bahan baku.

Salah satu bahan baku pokok yang juga akan meningkat permintaannya pada saat Ramadan adalah bawang putih yang 90 persen berasal dari China. Bahan makanan sereal juga merupakan satu dari 10 komoditas dengan nilai impor terbesar pada tahun 2018. Dampak terhambatnya pasokan ini akan menyebabkan ketidakmampuan pasar untuk memasok kebutuhan permintaan.

Momentum berbenah

Berdasarkan kondisi itu, Pusat Kajian Visi Teliti Saksama memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya pemerintah diharapkan memanfaatkan momentum pahit ini untuk memformulasikan ulang upaya pemenuhan bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur dari dalam negeri.

Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan stimulus untuk sektor paling hulu demi meningkatkan penggunaan bahan baku lokal. Selain itu, mengatur ulang kebijakan soal penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk bahan baku dan bahan penolong yang tidak bisa didapatkan dari dalam negeri, pemerintah diharapkan melakukan lobi ke negara tertentu, terutama negara pemasok bahan baku alternatif.

Sementara untuk produsen, tragedi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk berbenah dan melihat kembali potensi penggunaan bahan baku lokal dan juga melakukan diversifikasi pasar impor dan ekspor.

Dan yang tak kalah penting, kondisi saat ini juga bisa membuat industri memanfaatkan aspek digital baik dari sisi produksi maupun optimalisasi on-line marketing. Termasuk melakukan kampanye untuk membantu mengatasi covid-19.—Waluyo Hanjarwadi

Breaking News

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rapat Berkala KSSK III tahun 2020

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan, stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 berada dalam kondisi normal. Berbagai indikator menunjukkan, stabilitas sistem keuangan tetap baik, meskipun penyebaran virus korona (Covid-19) yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian. Sebab kondisi itu dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, pada Rapat Berkala KSSK III tahun 2020 melalui konferensi video pada akhir Juli lalu, KSSK memastikan, koordinasi kebijakan dalam KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan, kasus positif Covid-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (second wave) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi itu memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi lebih dalam. Berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, dan OECD dalam rentang -7,6 sampai dengan -6,0 persen.

Perekonomian global yang menurun serta dampak penanganan Covid-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97 persen (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy) atau triwulan I 2019 sebesar 5,07 persen (yoy).

“Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen (yoy), sementara pada triwulan II 2019 tumbuh 5,05 persen (yoy). Perkembangan ini terutama akibat penurunan dalam kegiatan ekonomi pada bulan April – Mei 2020 sejalan dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” kata Sri Mulyani.

Berharap dari Penyerapan stimulus fiskal

Sri Mulyani mengatakan, pada Juni 2020, berbagai indikator menunjukkan aktivitas perekonomian domestik mulai meningkat didorong dampak pelonggaran PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diprakirakan berlanjut dipengaruhi peningkatan penyerapan stimulus fiskal, perbaikan restrukturisasi kredit, keberhasilan penanganan protokol kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, serta peningkatan permintaan ekspor, khususnya dari Tiongkok.

Stabilitas makroekonomi tetap baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96 persen (yoy) pada Juni 2020 dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54 persen (yoy). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga, tecermin dari defisit transaksi berjalan triwulan II 2020 yang diperkirakan tetap rendah dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat melemahnya permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan II 2020 secara point to point mengalami apresiasi 14,42 persen dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. Meski demikian, secara rerata triwulanan mengalami depresiasi 4,53 persen akibat pelemahan pada April 2020. Sementara cadangan devisa juga meningkat, yang pada akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dollar AS, setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sri Mulyani juga memaparkan, kinerja APBN 2020 hingga akhir semester I tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 811,2 triliun atau 47,7 persen dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.  Mencatatkan pertumbuhan negatif 9,8 persen (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan PNBP sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, dan stimulus fiskal dalam bentuk fasilitas insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Penyerapan Belanja Negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39,0 persen dari anggaran dan mencatatkan pertumbuhan 3,3 persen (yoy), didukung oleh pertumbuhan belanja modal dan realisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Defisit APBN hingga akhir semester I tahun 2020 mencapai Rp 257,8 triliun atau 1,57 persen terhadap PDB.

Lanjut baca

Breaking News

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum ini menghimpun 23 smelter nikel dengan kapasitas terpasang 3.79 juta MT ( Mertik Ton)  NPI ( Nickel Pig Iron (NPI) per tahun dan 0.8 juta MT per tahun sedang dalam pembangunan. Jumlah ini diklaim hampir 90 persen kapasitas semelter nasional. Beberapa perusahaan tambang nikel dan turunannya  pun saat ini mulai bergabung dalam forum ini.

Ketua Umum FINI terpilih, DR Alexander Barus mengatakan, tujuan dibentuknya FINI adalah agar bisa menjadi forum komunikasi dan koordinasi yang tepercaya dan berdayaguna dalam membangun industri nikel Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan kebangsaan, memiliki daya saing dan peduli terhadap lingkungan.

“Sesuai dengan semangat Undang Undang  No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh,” kata Alexander.

Deklarasi Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020)

FINI, kata Alexander, diharapkan bisa maju bersama seluruh pemangku kepentingan mewujudkan tujuan itu. Sampai saat ini industri nikel Indonesia menyumbangkan devisa yang sangat besar untuk pendapatan negara. “Kami ingin memberikan kontribusi positif dalam membentuk hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan sektor penambangan dan industri turunan nikel dalam negeri Terutama dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan bersama bisnis antara usaha turunannya,” jelasnya.

Untuk mencapai tujuan itu, Alexander menyebut, strategi FINI adalah dengan menjadi media komunikasi dan koordinasi bagi kepentingan anggota agar terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Kepentingan ini bisa dalam rangka pelaksanaan usaha dan menyebarluaskan serta menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri pengolahan dan pemurnian nikel. Termasuk industri pengguna nikel khususnya yang berhubungan dengan misi dari perkumpulan ini.

“Sebagai salah satu negara pemilik bijih nikel terbesar di dunia, sudah sepatutnya Indonesia memikirkan berbagai strategi pengolahan bijih nikel yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah lebih besar untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Alex Barus.

Indonesia saat ini adalah salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Data menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan 25 persen dari kebutuhan nikel dunia.

Untuk itu, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaan potensi nikel harus diatur oleh negara dengan bijaksana untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dengan tujuan itu, melalui Undang-undang No. 4 tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel di awal tahun 2014 yang memang merupakan masa 5 tahun persiapan menuju industri, dengan mewajibkan para penambang untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian. Industri pengolahan dan pemurnian ini untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Beberapa pihak telah mulai membangun industri smelter nikel dengan keterbatasan dana dan teknologi. Oleh karena itu, kemudahan investasi menjadi harapan para pengusaha industri nikel untuk dapat membangun dan menjalankan amanah undang-undang itu.

Dari keterbatasan itu, kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor akan sangat merugikan negara dalam jangka panjang dan investor sebagai pelaku industri. Jaminan terhadap keberlangsungan investasi diragukan. Jika bijih nikel ore tetap diekspor maka akan berpengaruh pada cadangan bahan baku untuk pabrik yang sudah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit.

Tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah cadangan nikel yang tidak bisa diperbarui membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus dengan menerapkan kebijakan strategis bukan hanya kepentingan sesaat. Pada kuartal IV tahun 2019 pemerintah menerbitkan kembali larangan ekspor bijih nikel yang efektif diberlakukan pada Januari 2020.

Pelarangan ekspor nikel itu dikukuhkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara. Kebijakan ini berdampak sangat positif bagi tumbuhnya hilirisasi  industri nikel Indonesia.

“Dalam proses hilirisasi biji nikel diolah hingga menjadi bentuk lanjutan dengan nilai lebih tinggi yang saat ini sudah mencapai produk stainless steel. Sebelumnya kita tidak pernah membayangkan Indonesia mampu memproduksi stainless steel. Bahkan Indonesia tidak mustahil menjadi produsen katoda Li-batt terbesar dunia yang bersumber dari Ni kadar rendah. Tumbuh kembang industri hilirisasi nikel diharapkan bisa memberi efek  domino positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya area sekitar Industri dan  nasional pada umumnya ,” pungkas Alex Barus.

Lanjut baca

Breaking News

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Sebelumnya, mekanisme itu diatur melalui PMK No.11/PMK.010/2020.

Pemerintah bertujuan, simplifikasi ketentuan tax allowance melalui penerbitan aturan baru yang merevisi aturan sebelumnya bertujuan untuk mendorong kemudahan berusaha dan mendorong perekonomian. Salah satu poin yang diatur dalam peraturan baru itu adalah pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas tax allowance dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya melalui Direktorat Jenderal Pajak, diubah menjadi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ada beberapa poin utama pada revisi dalam PMK yang rencananya mulai berlaku pada 11 Agustus 2020 mendatang itu. Pertama, perubahan kewenangan masing-masing institusi terkait. Dalam PMK terdahulu, penetapan nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas tax allowance dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sementara pada PMK yang baru, kewenangan diambil alih oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, permohonan tax allowance yang telah diterima secara lengkap disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas. Dalam PMK sebelumnya, permohonan yang diterima secara lengkap disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian fasilitas sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas diteruskan kepada Menteri Keuangan.

Selain itu, dalam PMK 96/2020 ini, pengajuan permohonan secara off-line (luar jaringan) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui BKPM. Dalam PMK sebelumnya, pengajuan permohonan secara luar jaringan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui BKPM.

Percepatan investasi

Menanggapi terbitnya PMK No.96/2020  itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, konteks kebijakan dalam aturan baru itu adalah percepatan investasi.

“Untuk penyederhanaan dan percepatan investasi, pelayanan investasi—prosedur perizinan dan pemberian fasilitas investasi diletakkan dalam satu atap, yaitu di BKPM,” kata Yoga, Selasa (4/8/2020).

Pemerintah berharap, dengan dukungan peraturan baru itu, kinerja BKPM dalam menarik investasi ke dalam negeri dapat meningkat signifikan. Dengan demikian, kebijakan itu mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Yoga juga menilai, pendelegasian kewenangan dari Kemenkeu ke BKPM itu pun sudah sesuai dengan Instruksi Presiden No.7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 hari lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 hari lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News2 hari lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News3 hari lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News3 hari lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News4 hari lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News5 hari lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Breaking News6 hari lalu

Jakarta Perpanjang PSBB Transisi dan Berlakukan Lagi Aturan Ganjil-Genap

Kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia belum juga reda. Hingga Jumat (31/7/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengumumkan, kasus terkonformasi...

Breaking News6 hari lalu

Rayakan Iduladha, PT KAI Berikan Diskon Perjalanan Hingga 25 Persen

Perayaan Iduladha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara lain merosotnya penjualan hewan Kurban yang dialami pedagang di berbagai daerah...

Populer