Connect with us

Topic

Momentum untuk Ekonomi Hijau

Diterbitkan

pada

Pemerintah sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk mendorong ekonomi hijau. Masih ada beberapa kebijakan yang perlu dibenahi untuk mendukungnya.

Eksplorasi sumber daya alam menjadi komoditas bisnis oleh dunia bisnis atau oleh sistem ekonomi konvensional sering kali mengabaikan prinsip green economy atau ekonomi hijau, yakni pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.

Wacana ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dipertimbangkan Indonesia sejak tahun 1972, oleh Profesor Otto Sumarwoto yang kemudian dijabarkan secara komprehensif dalam Buku Overview of Indonesia’s Sustainable Development. Namun, hingga hari ini implementasinya belum sesuai harapan.

Sudah saatnya ekonomi hijau menjadi kesadaran global, termasuk Indonesia. Sebab, jika kita masih bertahan dengan pola ekonomi konvensional yang mengabaikan lingkungan maka dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan akan sangat besar. Di bidang green energy, misalnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika Indonesia terus bertahan dengan ekonomi yang berbasis fosil atau berbasis sektor ekstraktif maka kerugian ekonomi per tahunnya mencapai 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Per tahun itu kita kehilangan kisaran 3,3 persen dari PDB atau kisaran Rp 463 triliun hilang karena dampak dari polusi udara atau emisi karbon yang dihasilkan dari sektor-sektor yang tidak pro lingkungan itu,” kata Bhima kepada Majalah Pajak, Rabu (26/05).

Untungnya, menurut Bhima, saat ini pemerintah sudah menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya ekonomi hijau. Misalnya melalui upaya menciptakan energi baru terbarukan (EBT), green financing atau green bond. Dunia perbankan pun sudah didorong untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang ramah lingkungan.

Namun demikian, Bhima mengakui, tantangan untuk mewujudkan ekonomi hijau memang tidak mudah, terutama dari sisi pendanaan. Dibutuhkan setidaknya dana Rp 3.461 triliun untuk mewujudkan green energy sampai dengan sampai tahun 2030 mendatang. Celakanya lagi, dari dana Rp 3.461 triliun itu, pemerintah hanya mempunyai kapasitas 34 persennya saja. Sisanya harus berasal dari sektor swasta dan masyarakat, baik sebagai produsen maupun konsumen. Maka yang bisa dilakukan pemerintah sejauh ini belum optimal, meski mulai berjalan.

“Ada beberapa perkembangan yang cukup baik dalam hal, misalnya, beberapa belanja pemerintah itu sudah ada yang namanya climate budget tagging. Jadi, harus dipastikan alokasi belanja itu mendukung green economy, itu sudah berjalan sekarang. Tapi enggak cukup. Ya tadi, karena yang lebih besar berperan sebenarnya adalah sektor swasta,” tutur Bhima.

Terkait sektor swasta, Bhima berpendapat, yang menjadi masalah saat ini adalah di sektor energi, terutama berkaitan dengan masih tingginya harga produk sektor EBT. Kemudian, belum adanya insentif dalam hal perpajakan untuk mempercepat implementasi EBT dalam bauran energi primer listrik. Terbukti, sampai saat ini lebih dari 40 persen masih batu bara, sisanya berasal dari solar atau diesel.

“Nah ini pelaku usaha di sektor swasta itu butuh (insentif) sehingga dari segi BUMN khususnya PLN itu lebih banyak porsi energi terbarukannya, baru kemudian nanti harga keekonomian bisa terjangkau oleh konsumen, terjangkau oleh user, dan akan memicu makin banyaknya pemain-pemain di energi terbarukan masuk atau green economy masuk.”

Bhima mengatakan, kendala terbesar untuk membangun ekonomi hijau butuh pendanaan yang besar. Meski sejauh ini sudah ada penekanan, misalnya mengeluarkan sukuk hijau atau green bond, di sektor swasta terutama di sektor perbankan masih banyak yang belum mempraktikkan green banking atau green financing. Bank itu sebagai urat nadinya likuiditas banyak masih menyalurkan ke sektor ekstraktif atau sektor yang tidak in-line dengan ekonomi hijau. Pertambangan, sektor perhutanan seperti kelapa sawit itu masih menjadi prioritas penyaluran pinjaman dari perbankan.

“Selain itu, kesiapan konsumen juga menjadi kendala. Kalau insentifnya kurang nanti harga energi yang diterima konsumen itu terlalu mahal. Misalkan, kenapa enggak pakai solar panel? Karena mahal dibandingkan beli di PLN. Jadi nilai ekonomi bisa terjangkau oleh konsumen kalau ada insentifnya,” kata Bhima.

Titik keseimbangan

Bhima juga menyoroti adanya kebijakan pemerintah di bidang pajak yang belakangan ini justru bertolak belakang dari upaya mencapai green economy. Misalnya, terkait PPnBM kendaraan bermotor tahun 2020 yang justru diturunkan. Ia pun berharap pemerintah bisa menyeimbangkan antara penerimaan pajak atau pemulihan ekonomi dengan target ekonomi hijau.

“Ini menurut saya belum ada titik keseimbangannya, sehingga pemerintah seakan-akan mengorbankan ekonomi hijau untuk fokus dulu mengatasi pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Ini mungkin yang harus ditekankan kepada pemerintah. Padahal, di negara-negara lain justru selama pandemi ini dijadikan momentum untuk mendorong ekonomi hijau,” ujar Bhima.

Seharusnya, kata Bhima, mumpung selama pandemi mobilitas turun, polusi udara berkurang, aktivitas industri berkurang maka semua pihak harus menjaga agar emisi tetap rendah atau bahkan terus menurun pasca-pemulihan ekonomi, yaitu dengan cara pembangunan energi hijau, pembangunan infrastruktur hijau, industri hijau yang diberikan insentif.

Bhima mencontohkan, bahkan negara kapitalis liberal seperti Amerika Serikat kini menjadi salah satu leading untuk berinvestasi di infrastruktur hijau. Cina yang dahulu dikenal sebagai negara industri yang kotor, industri yang menyumbang polutan yang cukup besar dari emisi karbonnya pun sekarang porsi ekspor mobil listriknya semakin meningkat, porsi energi terbarukan untuk konsumsi listrik dalam negeri juga semakin besar, panel surya semakin banyak dibangun.

“Kita melihat ini tren di antara negara-negara berkembang maupun maju untuk menuju pada emisi karbon yang nol persen di 2050. Jadi, Indonesia harus ikut ke arah situ karena kalau kita tidak mengarah ke sana nanti ada kesulitan untuk memperebutkan investasi dan juga untuk memperebutkan pendanaan dari luar negeri.”

Untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan, Bhima menyarankan agar pemerintah juga membuat APBN yang pro terhadap ekonomi hijau, yakni memastikan belanja pemerintah pusat sampai dengan belanja pemerintah daerah sampai mata anggaran paling kecil digunakan untuk belanja yang pro terhadap lingkungan hidup. Misalnya, memberikan subsidi kepada UMKM, tapi UMKM yang bergerak di industri ramah lingkungan.

Selanjutnya, ekonomi hijau juga membutuhkan insentif fiskal yang lebih tepat sasaran dan lebih sinkron antarkementerian/lembaga. Selain itu, pemerintah bisa melakukan dengan cara mendorong sistem BUMN untuk mempraktikkan green banking secara komprehensif atau kepada BUMN untuk mulai bergerak pengembangan EBT dan meninggalkan perlahan sektor-sektor yang bertentangan dengan green economy.

Berikutnya, soal pengembangan infrastruktur, khususnya infrastruktur pembangkit energi harus mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara dan minyak, jadi mulai bergeser ke infrastruktur EBT.

Topic

Ambil Berkah Ekosistem Konvensional

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. BCA Syariah

 

Masih rendahnya literasi perbankan syariah, BCA Syariah andalkan dua strategi untuk terus berkembang.

 

Majalahpajak.net – Ekonomi yang mulai pulih berdampak positif pada kinerja perbankan syariah di Indonesia, salah satunya, pada PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah). Bank ini menutup kinerja perusahaan di 2021 dengan pertumbuhan positif dari sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK).

Per Desember 2021, Aset BCA Syariah tumbuh 9,5 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 10,6 triliun dibandingkan Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 9,7 triliun. Peningkatan ini antara lain didukung oleh pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro dan deposito, yang mencapai Rp 7,7 triliun, meningkat 12,1 persen dibandingkan DPK di Desember 2020.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengungkapkan, BCA Syariah menerapkan beberapa strategi untuk mengembangkan perbankan syariah di tanah air. Di antaranya, menekan cost of fund dengan meningkatkan komposisi dana murah. Kalau cost of fund rendah, bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan lebih kompetitif ke sektor yang potensial. Dengan meningkatnya volume pembiayaan yang berkualitas maka bank jadi makin profitable.

Kedua, BCA Syariah berkembang dengan memperkuat ekosistem yang telah ada pada BCA konvensional. Menurut Yuli, sebagian orang memilih bank syariah lantaran faktor belief (keyakinan), tetapi sebagian besar orang berpikir secara rasional, yaitu memilih bank syariah berdasarkan manfaat dan keunggulan yang ditawarkan bank. “Di titik itulah perbankan syariah harus bersaing dengan bank syariah lain, bahkan dengan bank konvensional,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa (26/04).

Baca Juga: Menebar Berkah Pasar Modal Syariah

Untuk menarik minat masyarakat dalam menempatkan dananya, BCA Syariah terus berupaya meningkatkan fitur-fitur pada transaksi perbankan elektronik. Caranya dengan mengadopsi teknologi dan layanan yang saat ini ada di induk. “Agar transaksi antara nasabah BCA dengan nasabah BCA Syariah makin seamless,” tambah Yuli.

Porsi edukasi

Yuli menilai penting juga bagi industri perbankan syariah untuk memasifkan edukasi. Maklum, indeks literasi perbankan syariah secara nasional masih sekitar 9–11 persen. Artinya, dari setiap 100 orang, hanya 9 orang yang tahu tentang syariah. Padahal, perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan di antaranya selaras dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. Maqashid syariah koheren dengan konsep ESG yang dirumuskan pemerintah.

“Jadi, harusnya buat bank syariah, menerapkan ESG bukanlah hal baru. Mengembangkan ekonomi dengan menjaga keseimbangan lingkungan, itu semua turunan dari maqashid syariah,” jelas Yuli.

“Di dalam sistem perbankan syariah, dilihat benar, ‘Kamu kebutuhannya apa? Oh, jual-beli, oke pakai murabahah. Oh, kamu sewa, oke pake ijaroh.’ Bisa pakai IMBT yang kemudian IMBT ini diterjemahkan oleh orang, ‘Oh, kalau pakai IMBT karena dia sistemnya itu sewa menyewa, maka bisa sebagai tax planning.’ Nah, itu salah satu keunggulan. Karena memang secara nature kebutuhan nasabah itu sebenarnya beda-beda,” ungkap Yuli.

Masyarakat beranggapan akad di perbankan syariah berbeda-beda sehingga terkesan rumit. Padahal, itu berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan transaksi berdasarkan prinsip Islam. Ini menandakan pentingnya edukasi terkait akad pembiayaan yang ada di perbankan syariah. “Kita di perbankan syariah memang harus punya porsi besar untuk edukasi,” tutur Yuli.

Baca Juga: “Fastabiqul khairat” di Industri Halal

Pentingnya sinergi

Edukasi dan sosialisasi layanan syariah juga dikemas dalam berbagai kegiatan. BCA Syariah memanfaatkan ekosistem yang ada dengan menguatkan literasi kepada masyarakat melalui kegiatan sinergi dengan regulator dan event yang diselenggarakan oleh BCA sebagai induk usaha.

“Mungkin familiar dengan BCA Expoversary yang di situ KPR BCA bunganya 2,65 persen. BCA Syariah hadir menawarkan solusi pembiayaan KPR iB dengan margin yang sama. Supaya orang lebih aware bahwa produk syariah sama menariknya. Ekosistem itu sangat penting. Nah, kita BCA Syariah ini beruntung karena selalu bisa bersinergi dengan BCA. Kalau bank syariah yang sendirian membangun ekosistem itu, luar biasa mahal,” jelasnya.

BCA Syariah mengapresiasi langkah pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang kini tengah melakukan kegiatan literasi dalam berbagai bidang. Apalagi, kini telah berdiri bank syariah yang besar, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

“BSI itu fungsinya sebagai lokomotif dan sebagai literasi juga. Coba enggak ada yang besar, orang enggak akan sadar tentang perbankan syariah,” kata Yuli.

Menurut Yuli, mula-mula orang akan sadar syariah, kemudian mencari alternatif di lingkungan perbankan syariah.

“Begitu sadar syariah, orang akan cari bank syariah dengan banyak keunggulan. Dengan dukungan ekosistem induk usaha BCA, kami berharap dapat men-drive orang untuk cari tahu BCA Syariah,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Tanam Inovasi di Lahan Subur

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Istimewa

 

Keuangan syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global. Pemerintah berjanji mendukung.

 

Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan mencatat total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir Desember 2021 mencapai 143,7 miliar dollar AS atau setara Rp 2.061,52 triliun (kurs Rp 14.346 per dollar AS), tumbuh sebesar 13,82 persen.

“Pangsa pasar keuangan syariah domestik tahun lalu mencapai 10,6 persen. Pertumbuhan aset dan pangsa pasar keuangan syariah ini menunjukkan potensi yang sangat kuat di sektor keuangan berbasis syariah dan juga selaras dengan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kegiatan Global Islamic Invesment Forum (GIIF) di Jakarta, Jumat (25/03).

Sri Mulyani mengungkapkan fokus pemerintah saat ini untuk mempromosikan lebih banyak instrumen keuangan sosial seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) guna menciptakan potensi ekonomi yang cukup besar. Upaya ini akan terus dilakukan agar seluruh potensi ekonomi yang dimiliki bisa diraih oleh Indonesia. Di sisi lain, makin meluasnya penerapan prinsip-prinsip ESG dalam keuangan syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sangat selaras.

“Kami percaya bahwa kesesuaian nilai dan prinsip Islam dengan prinsip ESG akan memberikan lahan subur bagi pengembangan investasi yang berbasis dan konsisten dengan ESG, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam,” terangnya.

Keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari 2,52 triliun dollar AS menjadi 2,88 triliun dollar AS. Di masa pandemi, keuangan syariah di Indonesia pada 2021 tumbuh positif sejalan dengan tren global yang meningkat. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (year-on-year) atau mencapai Rp 598,2 triliun.

Baca Juga: “Golden Time” Ekosistem Syariah

“Kisah sukses Indonesia sebagai pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu komitmen terhadap lingkungan maupun keyakinan kami pada syariah, merupakan salah satu perkembangan terpenting yang akan terus kami kembangkan dan dukung,”paparnya.

Prinsip keadilan

Pemerintah melihat adanya potensi pengembangan yang sangat besar dalam sektor keuangan syariah karena menekankan prinsip atau nilai Islam seperti keadilan pada praktik keuangan syariah terutama melalui skema risk-sharing (berbagi risiko). Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, keuangan syariah merupakan cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan. Prinsip-prinsip tersebut akan terimplementasi ke dalam proses pengembangan keuangan syariah, terutama dalam mendesain skema berbagi risiko yang semakin baik.

Potensi keuangan syariah juga terlihat dari pasar modal syariah dengan jumlah investor yang terus meningkat secara signifikan. Pada Juli 2021, outstanding sukuk negara Indonesia tercatat sebesar Rp 1.076,01 triliun atau tumbuh sebesar 10,75 persen dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa mendatang.

Di pasar internasional, Indonesia berada di antara para kontributor utama penerbitan sukuk global. Sukuk (negara) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan. Dalam periode 2013-2021, terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk atau blended finance, seperti CWLS dan Green Sukuk.

Baca Juga: Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

Seiring perkembangan ekosistem financial technology, (tekfin), aset tekfin syariah di Indonesia pada Juni 2021 mencapai Rp 134 miliar atau sekitar 3 persen dari total aset Sukuk di Indonesia. Meski kontribusi terhadap keseluruhan aset tekfin relatif kecil, aset tekfin syariah telah meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun terakhir.

Global Islamic Fintech Report (2021) mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal market size transaksi tekfin syariah yang mencapai 2,9 miliar dollar AS selama tahun 2020. Indonesia berada di posisi 5 besar setelah Arab Saudi (17,9 miliar dollar AS), Iran (9,2 miliar dollar AS), Uni Emirat Arab (3,7 miliar dollar AS), dan Malaysia (3 miliar dollar AS).

Inovasi produk

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan tentang urgensi keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, ia mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui Green Sukuk. Instrumen pendanaan ini mendukung proyek-proyek berwawasan lingkungan untuk memitigasi dan mengadaptasi risiko perubahan iklim.

Adapun Industri yang termasuk dalam kategori berkelanjutan meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air limbah, dan adaptasi perubahan iklim.

Lanjut baca

Topic

Awalilah dengan Inisiatif Global

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa dan Dok. KNEKS

Indonesia optimistis mampu meraih target sebagai pusat industri halal di 2024 sekaligus pionir inisiatif industri halal. Dari mana optimisme itu?

 

Majalahpajak.net – State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2022 yang dirilis oleh DinarStandard, di Dubai pada akhir Maret lalu menyebutkan, Indonesia mampu mempertahankan posisinya pada The Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.

Sementara, peringkat indikator Halal Food naik ke posisi dua tertinggi di dunia setelah Malaysia; yang salah satu faktornya disebabkan adanya peningkatan ekspor makanan halal ke negara-negara OKI sebanyak 16 persen. Melihat capaian ini, agaknya  Indonesia dapat percaya diri bahwa ia akan menjadi pusat halal dunia—tentu jika diiringi dengan optimalisasi pengembangan industri halal.

SGIER 2022 mengungkap kalau sebanyak 1,9 miliar Muslim dunia di tahun 2021 membelanjakan sekitar 2 triliun dollar AS atau setara dengan Rp 29,33 kuadriliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan, dan pariwisata. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,9 persen dari tahun 2020; dengan aset keuangan Islam diperkirakan tumbuh menjadi 3,6 triliun dollar AS di tahun 2021 atau naik 7,8 persen dari 3,4 triliun dollar AS pada 2020.

Hal itu menandakan ekonomi syariah dan industri halal dipandang sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi bagian inti ekonomi kebijakan pemulihan pandemi Covid-19.

Pusat produsen halal

Dengan peredaran nilai yang super besar itu, tidaklah berlebihan apabila Indonesia juga bisa mengambil porsi kue yang besar. Dus, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia perlu untuk turut serta, fastabiqul khairat—berlomba-lomba dalam kebaikan—melalui peningkatan kualitas dan produktivitas industri halal, agar produk nasional memiliki daya saing dan diminati tidak hanya oleh konsumen domestik, tetapi juga oleh masyarakat global.

Ia juga pernah menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia pada 2024 akan menjadi produsen halal terbesar dunia. Mengingat, Indonesia adalah negara dengan populasi penganut Islam terbesar di muka bumi—dari jumlah 270 juta penduduk, sekitar 85 persennya Muslim—yang bisa menjadi pasar terbesar untuk produk dan layanan halal.

Baca Juga: Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

“Kita yakin, kenapa? Karena kita punya kekuatan dan peluang. Konsumen dalam negeri kita pasti sudah besar, tinggal bagaimana kita menjadi produsen halal sebagai global hub-nya,” ucap Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini.

Ma’ruf Amin mengemukakan, kekuatan dan peluang yang dimaksud salah satunya adalah sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi, bahkan berjalan secara inklusif melalui pemberdayaan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, faktor jumlah penduduk dan permintaan, serta gaya hidup halal yang semakin marak di Indonesia bahkan dunia, dipastikan membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan produk halal.

“Bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi produk halal sejatinya bukan hanya soal keimanan, tetapi juga terkait dengan aspek kesehatan dan keamanan produk,” imbuhnya.

Terakhir, kekuatan sektor keuangan syariah harus dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor industri produk halal, khususnya dukungan aspek pembiayaan.

Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar tak menampik kalau populasi Indonesia yang besar itu masih berada di sisi konsumen. Katanya, kita pengimpor produk halal dari banyak negara setiap tahunnya, mencapai hampir 150 miliar dollar AS. Namun, mengamini Ma’ruf Amin ia masih menganggap target itu masih realistis dan secara optimis bisa tercapai.

“Kalau kita lihat datanya, ada suatu pergerakan yang nyata bahwa di bidang industri halal, khususnya di bidang halal food, Indonesia memperlihatkan suatu kemajuan yang eksponensial. Nomor 1-nya memang masih dipegang Malaysia, tapi Insya Allah akan kita kalahkan, karena kita besar sekali,” kata Afdhal kepada Majalah Pajak secara virtual, Senin (25/4).

Di sisi lain, potensi industri halal dalam negeri sudah sangat besar. Afdhal mengklaim, angka halal value chain di sektor pertanian, agrikultura, perikanan, makanan-minuman, termasuk pariwisata mencapai hampir 20 persen dari PDB. Namun, di luar itu terdapat banyak sekali produk halal yang tidak memerlukan sertifikasi halal, tetapi belum tercatat sebagai produk halal.

“Contoh, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya adalah produk halal karena terbuat dari nabati, prosesnya juga tidak ada kontaminasi dengan produk-produk yang nonhalal. Dan itu angkanya besar, jauh lebih besar daripada Malaysia punya ekspor atau pun negara lain,” urainya.

Karena itu, KNEKS telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lembaga Indonesia National Single Window, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat program kodifikasi data sertifikasi halal ke dalam data ekspor dan impor Indonesia.

“Alhamdulillah, kita berhasil menyinkronkan data sertifikasi halal dengan data di pelaporan ekspor barang (PEB) Ditjen Bea dan Cukai, dan lembaga Indonesia National Single Window,” ucapnya.

Dengan begitu, Indonesia akan segera bisa mendeteksi seberapa banyak pergerakan produk perdagangan halal Indonesia dalam dan luar negeri. Menurutnya, data statistik sangat penting untuk menunjang kebijakan-kebijakan berikutnya yang lebih valid.

Baca Juga: Lembaga Zakat, Kemenkeu, dan Kemensos harus Kolaborasi

“Kan, kita harus mampu melihat permintaan konsumen tidak hanya dari sisi jumlah, tapi preferensi konsumen perlu dipahami betul; supaya produk kita bisa kompetitif di pasar internasional. Ke depannya, ini menjadi suatu trigger inisiasi global untuk penguatan halal integrity—bagaimana integritas produk halal bisa dipercaya di perdagangan global,” jelasnya.

Afdhal memastikan, dengan kodifikasi data elektronik, pertukaran data sertifikasi halal bisa dilakukan secara digital secure dan akan meningkatkan integritas perdagangan produk halal dunia. Dengan demikian, ia berharap Indonesia bisa jadi pionir hal baru bagi kemajuan industri halal dunia.

“Ini inisiatifnya Indonesia. Jadi, kalau kita mau jadi pemimpin industri halal dunia, pusat produsen halal dunia, harus punya inisiatif global. Kita harus sampaikan kepada negara konsumen halal dunia, kalau Indonesia itu leader, we are not the follower—harus menginisiasi sesuatu hal yang baru, yang bisa membuat industri halal dunia bisa menjadi lebih baik.”

Lanjut baca

Populer