Connect with us

Topic

Momentum Perubahan Sistem Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Kebijakan perpajakan yang kompleks dan luas sebaiknya diatur pada Perppu khusus. Momentum pandemi dapat menjadi pemicu untuk mengajak “high wealth individual” merepatriasi uang mereka, menggerakkan ekonomi dalam negeri.

 

Pro-kontra terus bergulir sejak pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Polemik bermunculan lantaran banyak pasal Perppu yang menimbulkan syak wasangka, bahwa penyelenggara Perppu diduga memiliki kekebalan hukum terhadap segala sesuatu yang dijalankan dalam penanganan COVID-19. Apalagi, pemerintah butuh dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk pelaksanaan Perppu ini.

Managing Partner TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengatakan, dalam memahami Perppu—atau aturan apa pun yang dikeluarkan pemerintah, kita perlu melihat apa-apa saja yang dituangkan pada bagian pertimbangan. Kita paham betul, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai pandemi yang telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, implikasi pandemi korona berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah yang adaptif dan responsif untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada mukadimah Perppu, Fajar menilai, pemerintah sudah cukup reaktif dan tepat mengeluarkan Perppu penanganan pandemi korona ini sebagai tindakan antisipatif (forward looking) yang berfokus pada belanja kesehatan, social safety net, dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Hanya saja, di Perppu itu Fajar tak merasakan adanya kobaran semangat pemerintah dalam menanggulangi badai korona ini yang menurutnya bisa berlanjut hingga 18 bulan. Semestinya, pemerintah memuat rasa optimistis dan semangat yang mengajak rakyatnya, collaboration beyond expectation.

Baca Juga: Memecah Bola Salju Korona

“Karena, ini, kan, keadaan memaksa atau genting. Jadi, Perppu dalam keadaan genting itu Perppu yang mengajak rakyatnya, semua elemen untuk mengatasi bersama-sama, lalu mengajak ke arah yang lebih baik lagi, bahkan lebih maju dari keadaan sebelumnya. Jadi, setelah ada tindakan antisipatif, semestinya ditambahkan juga semangatnya. Biar yang baca semangat juga,” ucap Fajar saat dihubungi Majalah Pajak, akhir April lalu.

Selanjutnya, Fajar mengatakan pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sebagai pelaksana Perppu perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, demi penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan APBN. Untuk itu, sudah sewajarnya Perppu juga memuat jaminan perlindungan hukum bagi para pemangku kebijakan.

Perppu juga dikeluarkan agar pemerintah dapat melakukan fokus kerja dan menanggulangi korona dengan cepat dan optimal, tanpa menabrak undang-undang lain. Misalnya saja, terkait keperluan belanja pemerintah dengan anggaran yang besar, di Perppu ini pemerintah merelaksasi defisit sebagai tindakan antisipatif, jika defisit negara melampaui 3 persen dari produk domestik bruto.

“Pemerintah membatasi kebijakan defisitnya dan diatur pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Tadinya, kan, hanya 3 persen, sekarang mau dilonggarkan sampai 5 persen. Nah, mau enggak mau ditambahkan di Perppu juga. Karena, kalau misalnya pemerintah begitu menjalankan dan uangnya kurang dan tak ada ketentuan itu, yang terjadi pemerintah akan menyalahi undang-undang yang ada,” papar Fajar.

Tak hanya itu, untuk pemenuhan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, Indonesia akan menambah utangnya pada pihak pendonor. Fajar mencatat, peringkat kredit Indonesia tetap di posisi BBB. Selain tingkat kepercayaan dunia masih tinggi, Indonesia juga memiliki intangible assets yang tidak dimiliki negara lain, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga kerja, dan SDM sebagai konsumen. Maka, Indonesia memiliki bargaining power untuk mensyaratkan bunga utang yang rendah.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

“Saat ini, hampir semua negara memiliki impak yang sama. Jadi, kalau saya negara donor, akan melihat sumber daya itu jaminan. Pemerintah itu mesti melihat intangible kita. Dengan bargain power itu, Indonesia jangan kasih banyak (bunganya). Mesti ada nekatnya sekali-kali, semisal saya (Indonesia) cuma mau kasih 2 persen.”

Kebijakan perpajakan

Menyoal kebijakan di bidang perpajakan, jebolan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini mengatakan, kebijakan di bidang perpajakan sebaiknya diatur dalam satu Perppu khusus karena sifatnya yang kompleks dan luas dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Perppu khusus Perpajakan dapat memuat poin-poin yang ada di Perppu COVID-19 dengan lebih detail dan jelas.

Fajar pun menyumbang sejumlah catatan. Pertama, agar dapat merepatriasi modal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia bisa mengubah sistem perpajakan worldwide income menjadi territorial base.

Dalam sistem worldwide income, Indonesia mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (WPDN), tanpa memperhatikan sumber penghasilan itu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia juga mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri (WPLN) yang bersumber dari negaranya.

Sedangkan sistem pajak teritorial hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber dari negara arau yurisdiksinya—penghasilan yang bersumber dari luar negara itu (foreign income), tidak dikenai pajak. Dengan begitu, sistem pajak teritorial memberikan kepastian pemajakan WPDN dan WPLN.

Momentum ini bisa jadi trigger untuk mengajak high wealth individual merepatriasi uangnya dan menggerakkan perekonomian di dalam negeri.

“Kalau misalnya dari amnesti pajak kemarin pemerintah tidak mendapatkan repatriasi, maka satu-satunya cara agar uang itu balik adalah mengubah sistem perpajakan Indonesia dari worldwide income ke territorial base. Ini cash flow semua, dan COVID-19 bisa menjadi trigger-nya—dengan catatan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi bagi Warga Negara Indonesia diturunkan ke tarif yang jauh lebih rendah, misalnya maksimum di 10 persen.”

Poin selanjutnya yang disampaikan Fajar yakni penerbitan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini menempel pada setiap aktivitas konsumsi barang atau jasa yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, hingga Pemerintah.

Undang-Undang No. 42 tahun 2009, yang berlaku hingga sekarang, menetapkan tarif PPN 10 persen. Namun, undang-undang itu juga menyebut bahwa tarif PPN bisa diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Fajar mengungkapkan, negara mesti mengingat filosofi awal pemberlakuan PPN atau Value Added Tax (VAT). Mulanya, PPN diberlakukan sebagai hukuman karena masyarakat banyak melakukan konsumsi. Namun, saat situasi pandemi ini, tarif PPN sebesar 10 persen menjadi tak relevan lagi.

“Perppu khusus Perpajakan dapat memuat poin-poin yang ada di Perppu Covid-19 dengan lebih detail dan jelas.”

“Karena ini related sama rakyat, tolong, dong, lepaskan dulu hukuman rakyat. PPN itu negara menghukum rakyat karena berkonsumsi. Sayangnya, hukuman itu menyentuh ke semua yang mengonsumsi barang. Baik yang mampu, tidak mampu semuanya sama. Nah, kalau pemerintah mau jalankan ini, hapus saja dulu temporer. Atau, paling tidak turunkanlah jadi 5 persen. Kan, sudah ada di UU. Itu jelas langsung berpengaruh,” ucap Fajar.

Baca Juga: Pengaruh Pajak terhadap Investasi

Jika tarif PPN diturunkan atau dihapuskan sementara, Fajar pun yakin harga-harga barang dan jasa bisa lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga bisa mengungkit daya beli, karena terlepasnya harga barang dari multi stage VAT di Indonesia. Apalagi, pemerintah juga mesti belanja pemenuhan kebutuhan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi warga terdampak COVID-19.

“Kembali lagi di awal, dana COVID-19 katanya akan digunakan untuk belanja social safety net. Anggarannya, kan, untuk sekitar 20 juta orang yang disebutkan. Setelah itu, dibuat belanja yang kena PPN. Jadi, enggak usah dibolak-balik. Mengharapkan penerimaan PPN dari mana kalau enggak ada purchasing power-nya?”

Kebijakan di bidang perpajakan selanjutnya yakni penyesuaian tarif pajak PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Berupa penurunan tarif sebesar 22 persen yang berlaku di tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; serta tarif sebesar 20 persen berlaku di tahun 2022. Fajar berpendapat, alih-alih menurunkan tarif secara berjenjang, pemerintah cukup memberlakukan diskon tarif 30 hingga 50 persen selama Perppu berlaku atau masa pandemi korona.

“Pajak (PPh Badan) itu enggak perlu ada yang diubah rate-nya, cukup discounted rate selama masa pandemi. Jadi, tarif pajaknya tetap saja, tapi, kan, didiskon. Misalnya, 50 persen diskon tarif, jadi cuma 12,5 persen. Itu sah-sah saja, dan lumayan buat swasta. Kapan lagi tarif pajak Indonesia bisa lebih rendah dari Singapura?”

Setelah menerbitkan diskon tarif, pemerintah dapat membuat negative list yang terdiri dari perusahaan-perusahaan tak terdampak COVID-19 seperti pertambangan, telekomunikasi, dan perbankan. Perusahaan-perusahaan ini tak perlu diberi diskon tarif, tetapi bisa diberi relaksasi pajak lain bila perusahaan itu tetap memecahkan masalah sosial seperti penyerapan tenaga kerja.

Mindset pemberian fasilitas pajak yang selalu mengarah ke tax holiday juga harus diubah ke pola pemikiran delay reward system, yakni fasilitas yang diberikan ketika perusahaan memecahkan masalah sosial pada level tertentu. Contoh, pengurangan pajak untuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja di jumlah tertentu.

Selanjutnya, untuk peningkatan jumlah devisa di dalam negeri adalah dengan menerapkan fasilitas General Trader Programme (GTP). Mirip dengan Singapura, pengurangan tarif PPh Badan ini diberikan untuk Wajib Pajak yang melakukan usaha trading dengan jumlah tertentu, tenaga kerja tertentu, dan menggunakan bank di Indonesia. Pemerintah juga dapat mengakselerasi cadangan devisa dengan mendirikan lembaga-lembaga perdagangan komoditas untuk seluruh komoditas asli Indonesia.

“Saat ini penyumbang pajak terbesar, kan, masih di komoditas, batu bara, migas, emas. Itu, kan, yang ngambilin sumber daya alam semua. Harga emas, kan, pasti naik. Batu bara, tinggal dikeruk. Semua orang butuh energi, semua orang butuh pangan. Justru harusnya kita protect Indonesia dengan itu,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, beleid ini seharusnya sekaligus mencantumkan relaksasi PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sebab, di dalam sebuah perusahaan terdiri atas orang-orang yang bekerja, yang juga tidak kebal virus. Fajar menyatakan, daripada menerbitkan relaksasi pajak bagi WPOP terpisah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan secara periodik, akan lebih baik jika poin itu sekaligus dicantumkan dalam Perppu. Dengan tambahan catatan, relaksasi ini dikhususkan bagi pekerja Warga Negara Indonesia.

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi

“Semestinya (insentif) tidak hanya berlaku bagi WP Badan saja, tetapi WP Pribadi. Mereka mesti dibantu supaya ada tambahan daya beli. Dimasukkan saja langsung ke Perppu, toh, berlakunya juga saat pandemi. Daripada lewat PMK, nanti keluarin lagi, keluarin lagi.”

Transaksi elektronik

Klausul yang juga terus hangat diperbincangkan adalah perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Fajar pun mendukung keputusan pemerintah memberlakukan aturan ini. Sebab, industri telekomunikasi dan perdagangan daring menjadi sektor bisnis yang tumbuh saat ini. Ini pun berjodoh dengan Indonesia yang memiliki tingkat populasi terbesar keempat dunia dan purchasing power yang lebih kuat dan merata dibandingkan India. Active users Indonesia yang melimpah menjadikan valuasi perusahaan digital semakin naik.

Namun, pengenaan pajak yang tepat adalah terkait pemungutan royalti atas SDM sebagai konsumen yang merupakan intangible asset Indonesia. Sehingga, atas dasar itu, Perppu dapat memuat latar belakang pengenaan pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan-perusahaan e-commerce, bahwa PTE itu tidak termasuk ke dalam Pajak Penghasilan atau Pajak Konsumsi. Fajar memastikan, pengenaan PTE merupakan sovereignity atau kedaulatan masing-masing negara, sehingga tetap menghormati konsensus global OECD terkait pajak digital.

 

Topic

Dorong Kepatuhan Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan menjadi instrumen pelengkap untuk melanjutkan agenda reformasi perpajakan.

 

Pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 awal November lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Salah satunya adalah melanjutkan agenda reformasi di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, reformasi pajak yang sudah dilakukan meliputi reformasi proses bisnis, yaitu administrasi basis data dan sistem administrasi atau core tax; reformasi organisasi; dan reformasi kebijakan (policy reform) terkait sistem perpajakan yang ada.

Fundamental reformasi terkait kebijakan (policy reform) saat ini, menurut Suryo ada dua gambaran besar. Pertama, terkait mengumpulkan penerimaan (tax collection) dengan cara memperluas basis pemajakan dengan policy yang ada dan meningkatkan tax ratio. Hal itu menurut Suryo menjadi salah satu kunci DJP melakukan reformasi perpajakan dalam konteks administrasi. Kedua, pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong, meningkatkan perekonomian. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pajak juga menjadi instrumen untuk menjaga bidang kesehatan dan menjaga aktivitas usaha agar pelaku bisnis bisa tetap bertahan dan berkembang.

Baca Juga:Untungkan Semua Pihak

Untuk menjaga kesehatan, pemerintah sudah menerbitkan PMK-28/PMK.03/2020 untuk ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan. Sedangkan untuk menjaga aktivitas bisnis, pemerintah melalui PMK-23/PMK.03/2020, yaitu insentif bagi Wajib Pajak (WP) Karyawan, UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh pasal 22 Impor dibebaskan dan restitusi PPN dipercepat.

Menjawab isu keadilan berusaha, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dan PPh WP Badan go public, memperluas  basis pajak dengan PMSE, dan menunjuk  pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri.

Sampai saat ini sudah ada 36 subjek pajak luar negeri yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Dari 36 pemungut itu, menurut Suryo enam di antaranya sudah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 67 miliar pada September lalu.

“Ini adalah salah satu upaya meng- e keadilan berusaha di Indonesia,” kata Suryo pada acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan pada Senin (12/10).

Tidak usah kami lakukan pemeriksaan kalau dirasa Wajib Pajak sudah lapor dengan benar, tidak perlu lagi kita lakukan penegakan hukum.”

Pelengkap

Suryo mengatakan, klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan berusaha itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

“Kemudahan berusaha membutuhkan investasi. Itu berarti modal (capital), baik capital yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutur Suryo.

Agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa masuk, pemerintah pun memberikan insentif yang dituangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 berupa penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Insentif lainnya dituangkan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, antara lain penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia; pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH, dan sebagainya.

Suryo mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat untuk lebih patuh secara suka rela. Tidak usah kami melakukan pemeriksaan, kalau dirasa Wajib Pajak sudah melakukan pelaporan dengan benar, tidak perlu lagi kita melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, kepatuhan sukarela juga berkait erat dengan kepastian hukum. Adanya UU Cipta Kerja ini juga untuk meningkatkan kepastian hukum. “Pemerintah akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama,” imbuhnya.

Dengan berbagai penyederhanaan itu, Suryo optimistis ekonomi akan bergerak dan tumbuh, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

“Karena secara rule of thumb, aktivitas ekonomi tumbuh, ekspektasi penerimaan pajak juga akan menjadi buah dari aktivitas ekonomi itu. Pajak adalah ekor aktivitas ekonomi,” tegas Suryo.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Lanjut baca

Topic

Aturan yang Lugas Bikin “Trust”

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Pelaksanaan UU Cipta Kerja harus diikuti dengan aturan turunan dan sistem perpajakan yang mumpuni.

 

Istilah omnibus law telah digaungkan sejak tahun lalu. Saat itu, pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam perkembangan pembahasan UU Cipta Kerja antara DPR dengan pemerintah, akhirnya sebagian Omnibus Law Perpajakan masuk ke Cipta Kerja. Klaster perpajakan ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam UU No. 2 tahun 2020.

Klaster perpajakan

Pasal-pasal yang termaktub dalam klaster perpajakan di UU Nomor 11 Tahun 2020 ini menuai polemik di tengah masyarakat. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana menjelaskan, sejatinya ada semangat perubahan yang dihadirkan pemerintah pada klaster perpajakan di UU ini.

Namun, ia menilai proses perancangan beleid sapu jagad ini tidak transparan karena tidak melibatkan akademisi atau ahli-ahli secara masif. Akibatnya, UU ini menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat perancangan UU Tax Amnesty pada 2005 silam.

Baca Juga: Iktikad dan Salah Paham UU Cipta Kerja

“Jadi, akses RUU Cipta Kerja ini tidak terlalu dibuka luas sehingga memang kalau kemudian sempat jadi ramai karena dibilang ‘Loh, ini kok kaya—bahasanya memang provokatif banget—pasal selundupan?’ Tapi itu wajar kalau kemudian menimbulkan kecurigaan. Namanya juga enggak transparan, akhirnya banyak yang menduga-duga,” kata Haula saat ditemui Majalah Pajak di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (19/10).

Lebih lanjut, Haula merasa lega ada beberapa ketentuan pajak yang akhirnya berubah setelah sekian lama diperjuangkan kalangan akademisi. Salah satu di antaranya adalah ketentuan mengenai sanksi dan imbalan bunganya. Ia berpendapat, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat bayar, kurang bayar, atau melakukan pelanggaran lainnya selama ini cukup tinggi dan tak jarang jadi over taxation.

Haula mencontohkan sanksi keterlambatan penyampaian faktur pajak. Denda yang dikenakan sebelumnya adalah dua persen dari dasar pengenaannya dan ini memberatkan Wajib Pajak.

“Kalau orang terlambat bikin faktur itu, kan, berarti dia itu melaporkannya ke SPT juga terlambat. Sementara, kalau misalkan dia terlambat menyampaikan SPT itu, kan, ada SPT bunga. Jadi, jangan kemudian ada dua sanksi. Satu sanksi untuk keterlambatan faktur, kemudian ada lagi sanksi yang terkait dengan bunga karena terlambat untuk penyetorannya. Ini sebenarnya over taxation,” urainya.

Tantangan DJP

Meski menyambut positif, Haula juga tak menampik ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi DJP pascaberlakunya UU ini, jika tidak didukung oleh aturan turunan juga sistem perpajakan yang baik. Akademisi ini menyebut UU ini tidak holistik dan imparsial. Padahal, kebijakan pajak merupakan satu-satunya aturan yang harus komperehensif mulai dari aspek makro hingga aspek aturan pajaknya.

Seringkali, kebijakan yang bagus tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan implementation gap. Anggota Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI ini mengatakan, kebijakan yang tidak diikuti aturan pelaksananya menunjukkan ketidaksiapan policy maker dalam mengeluarkan kebijakan.

“Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya.”

Ada beberapa pasal yang sebetulnya tidak cukup hanya ada di undang-undang, harus ada penjelasannya. Makanya, begitu undang-undangnya ada, cepat itu dikeluarkan PP-nya, dikeluarkan PMK-nya. Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya,” ucapnya.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

“Mudah-mudahan nanti omnibus ini enggak tertatih-tatih karena ada perubahan yang sangat fundamental.”

Tak hanya itu, Haula juga berharap DJP dapat segera mengaplikasikan core tax system agar kemudahan perpajakan yang diatur melalui UU ini dapat seirama dengan sistem administrasi yang dimiliki DJP.

“Kalau sistemnya bagus, itu bahkan enggak perlu istilahnya dipercepat, sudah otomatis cepat. Kenapa? Karena mekanisme sudah otomatis, sudah by sistem. Kalau sudah seperti itu diterapkan, saya kira ini akan sangat baik. Kekhawatiran akan ada penyalahgunaan itu dapat diminimalisasi.”

Ketika core tax ada, informasi yang ada dapat terjelaskan, selain itu program sinergi bisa ditingkatkan antara DJP, DJBC, dan semua kementerian terkait.

“Kalau memang semua sudah terintegrasi, fine. Mungkin ini bisa mencegah potensi Wajib Pajak menemukan aggressive tax planning. Tapi, kalau misalnya enggak, bagaimana? Ini akan jadi satu permasalahan juga,” imbuhnya.

Haula pun beranggapan, kejelasan aturan dan sistem perpajakan yang mumpuni, akan menciptakan trust di kalangan WP sehingga collaborative tax compliance bisa terwujud.

“Kalau kita mengharapkan kepatuhan sukarela, itu terlalu banyak faktor yang memengaruhinya terutama masalah trust. Jadi, untuk mengharapkan voluntary tax compliance rasanya masih jauh sekali, lebih baik ambil yang realistis saja. Collaborative tax compliance melalui perbaikan sistem IT kita—core tax itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita.”

Haula berpesan agar tujuan pemerintah menjalankan UU Cipta Kerja ini bisa tercapai supaya tak merugikan rakyat. Sebab, ketika pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan insentif fiskal ada revenue forgone atau tax potential lost. Ia berharap ini bisa didapatkan kembali melalui multiplier effect dengan magnitude yang lebih besar. Artinya semua fasilitas itu bermuara kepada aktivitas ekonomi yang bisa lebih besar.

“Dengan aktivitas ekonomi bergeliat jauh lebih besar, maka akan muncul sumber-sumber penerimaan perpajakan baru. Dan, pastikan ketika ini terjadi, potensi pemajakan itu bisa betul-betul di-collect dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

Lanjut baca

Topic

Untungkan Semua Pihak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Tidak hanya menguntungkan investor, aturan dalam UU Cipta Kerja juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai, pro dan kontra dalam sebuah UU itu adalah sebuah dinamika yang biasa dalam negara demokrasi. “Yang menerima penjelasan bisa menerima dan sebagainya, orang yang menerima itu juga dengan alasan yang logis dan masuk akal. Orang menolak kadang-kadang alasannya politik dan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, ya silakan,” ucapnya saat ditemui Majalah Pajak di bilangan Senayan pada Kamis (22/10).

Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan arah kebijakan pemerintahan yang didukung rakyat dan secara politik mempunyai legitimasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dengan turun ke jalan dilakukan tanpa merugikan masyarakat.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Disinggung tentang sejumlah kalangan yang menilai proses pembahasan dan pengesahannya yang terkesan tergesa-gesa dan menyalahi prosedur, Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan Omnibus Law sangatlah terbuka dan sudah sesuai dengan tata tertib DPR. Akan tetapi, ia membenarkan bahwa ada beberapa pembahasan yang sifatnya tertutup dari publik agar jangan sampai ada pembahasan atau ide yang terlalu awal dan belum final menjadi polemik di masyarakat.

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini mengatakan pemerintah dan DPR telah sama-sama mengikuti prosedur. “Naskah akademiknya ada, draft UU-nya di bahas, daftar inventaris masalahnya ada, dan masing-masing daftar inventaris itu dibahas bersama sama antara semua fraksi yang mempunyai keterwakilan di DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya aturan dividen ini (pajak nol persen), saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia.

Untungkan semua pihak

Misbakhun menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi perbaikan investasi di tanah air dan menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi pemerintah, investor, maupun masyarakat. Ia meyakini dengan adanya aturan pajak dividen nol persen, misalnya, akan banyak investor yang menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Baca Juga: Bangun Persepsi lebih Positif tentang Pajak

“Dengan adanya aturan dividen (pajak nol persen) ini saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan,” jelasnya.

Bergairahnya investasi akan menguntungkan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja. Pemerintah pun diuntungkan.

“Dari (pembayaran) pajak tenaga kerja itulah pemerintah dapat. Walaupun tidak dapat dari sisi dividen. Dengan adanya investasi, maka turnovernya akan dapat dari putaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari investasi yang masuk,” imbuhnya.

Tentang penghapusan PPh atas dividen untuk mendorong penempatan dana produktif di Indonesia, menurutnya langkah ini cukup efektif karena mereka akan declare. Ia menjelaskan selama ini dividen sering disembunyikan, baik dalam dividen dibayar langsung (dividen interim) atau kemudian dividen ini mereka masukkan ke dalam return earning karena takut akan dikenakan pajak.

“Officer tax office”

Misbakhun juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat officer tax office agar perusahaan dapat mendaftarkan di Indonesia dan kalau perlu dengan tarif yang relatif rendah. Dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data atas perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia maupun di luar negeri.

“Ide officer tax office ini harus menjadi pemikiran pemerintah di sektor keuangan ke depan. Kalau perlu kita bikinkan undang-undangnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan...

Breaking News1 hari lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News4 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News5 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved