Connect with us

Topic

Momentum Perubahan Sistem Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Kebijakan perpajakan yang kompleks dan luas sebaiknya diatur pada Perppu khusus. Momentum pandemi dapat menjadi pemicu untuk mengajak “high wealth individual” merepatriasi uang mereka, menggerakkan ekonomi dalam negeri.

 

Pro-kontra terus bergulir sejak pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Polemik bermunculan lantaran banyak pasal Perppu yang menimbulkan syak wasangka, bahwa penyelenggara Perppu diduga memiliki kekebalan hukum terhadap segala sesuatu yang dijalankan dalam penanganan COVID-19. Apalagi, pemerintah butuh dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk pelaksanaan Perppu ini.

Managing Partner TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengatakan, dalam memahami Perppu—atau aturan apa pun yang dikeluarkan pemerintah, kita perlu melihat apa-apa saja yang dituangkan pada bagian pertimbangan. Kita paham betul, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai pandemi yang telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, implikasi pandemi korona berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah yang adaptif dan responsif untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada mukadimah Perppu, Fajar menilai, pemerintah sudah cukup reaktif dan tepat mengeluarkan Perppu penanganan pandemi korona ini sebagai tindakan antisipatif (forward looking) yang berfokus pada belanja kesehatan, social safety net, dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Hanya saja, di Perppu itu Fajar tak merasakan adanya kobaran semangat pemerintah dalam menanggulangi badai korona ini yang menurutnya bisa berlanjut hingga 18 bulan. Semestinya, pemerintah memuat rasa optimistis dan semangat yang mengajak rakyatnya, collaboration beyond expectation.

Baca Juga: Memecah Bola Salju Korona

“Karena, ini, kan, keadaan memaksa atau genting. Jadi, Perppu dalam keadaan genting itu Perppu yang mengajak rakyatnya, semua elemen untuk mengatasi bersama-sama, lalu mengajak ke arah yang lebih baik lagi, bahkan lebih maju dari keadaan sebelumnya. Jadi, setelah ada tindakan antisipatif, semestinya ditambahkan juga semangatnya. Biar yang baca semangat juga,” ucap Fajar saat dihubungi Majalah Pajak, akhir April lalu.

Selanjutnya, Fajar mengatakan pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sebagai pelaksana Perppu perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, demi penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan APBN. Untuk itu, sudah sewajarnya Perppu juga memuat jaminan perlindungan hukum bagi para pemangku kebijakan.

Perppu juga dikeluarkan agar pemerintah dapat melakukan fokus kerja dan menanggulangi korona dengan cepat dan optimal, tanpa menabrak undang-undang lain. Misalnya saja, terkait keperluan belanja pemerintah dengan anggaran yang besar, di Perppu ini pemerintah merelaksasi defisit sebagai tindakan antisipatif, jika defisit negara melampaui 3 persen dari produk domestik bruto.

“Pemerintah membatasi kebijakan defisitnya dan diatur pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Tadinya, kan, hanya 3 persen, sekarang mau dilonggarkan sampai 5 persen. Nah, mau enggak mau ditambahkan di Perppu juga. Karena, kalau misalnya pemerintah begitu menjalankan dan uangnya kurang dan tak ada ketentuan itu, yang terjadi pemerintah akan menyalahi undang-undang yang ada,” papar Fajar.

Tak hanya itu, untuk pemenuhan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, Indonesia akan menambah utangnya pada pihak pendonor. Fajar mencatat, peringkat kredit Indonesia tetap di posisi BBB. Selain tingkat kepercayaan dunia masih tinggi, Indonesia juga memiliki intangible assets yang tidak dimiliki negara lain, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga kerja, dan SDM sebagai konsumen. Maka, Indonesia memiliki bargaining power untuk mensyaratkan bunga utang yang rendah.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

“Saat ini, hampir semua negara memiliki impak yang sama. Jadi, kalau saya negara donor, akan melihat sumber daya itu jaminan. Pemerintah itu mesti melihat intangible kita. Dengan bargain power itu, Indonesia jangan kasih banyak (bunganya). Mesti ada nekatnya sekali-kali, semisal saya (Indonesia) cuma mau kasih 2 persen.”

Kebijakan perpajakan

Menyoal kebijakan di bidang perpajakan, jebolan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini mengatakan, kebijakan di bidang perpajakan sebaiknya diatur dalam satu Perppu khusus karena sifatnya yang kompleks dan luas dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Perppu khusus Perpajakan dapat memuat poin-poin yang ada di Perppu COVID-19 dengan lebih detail dan jelas.

Fajar pun menyumbang sejumlah catatan. Pertama, agar dapat merepatriasi modal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia bisa mengubah sistem perpajakan worldwide income menjadi territorial base.

Dalam sistem worldwide income, Indonesia mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (WPDN), tanpa memperhatikan sumber penghasilan itu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia juga mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri (WPLN) yang bersumber dari negaranya.

Sedangkan sistem pajak teritorial hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber dari negara arau yurisdiksinya—penghasilan yang bersumber dari luar negara itu (foreign income), tidak dikenai pajak. Dengan begitu, sistem pajak teritorial memberikan kepastian pemajakan WPDN dan WPLN.

Momentum ini bisa jadi trigger untuk mengajak high wealth individual merepatriasi uangnya dan menggerakkan perekonomian di dalam negeri.

“Kalau misalnya dari amnesti pajak kemarin pemerintah tidak mendapatkan repatriasi, maka satu-satunya cara agar uang itu balik adalah mengubah sistem perpajakan Indonesia dari worldwide income ke territorial base. Ini cash flow semua, dan COVID-19 bisa menjadi trigger-nya—dengan catatan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi bagi Warga Negara Indonesia diturunkan ke tarif yang jauh lebih rendah, misalnya maksimum di 10 persen.”

Poin selanjutnya yang disampaikan Fajar yakni penerbitan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini menempel pada setiap aktivitas konsumsi barang atau jasa yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, hingga Pemerintah.

Undang-Undang No. 42 tahun 2009, yang berlaku hingga sekarang, menetapkan tarif PPN 10 persen. Namun, undang-undang itu juga menyebut bahwa tarif PPN bisa diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Fajar mengungkapkan, negara mesti mengingat filosofi awal pemberlakuan PPN atau Value Added Tax (VAT). Mulanya, PPN diberlakukan sebagai hukuman karena masyarakat banyak melakukan konsumsi. Namun, saat situasi pandemi ini, tarif PPN sebesar 10 persen menjadi tak relevan lagi.

“Perppu khusus Perpajakan dapat memuat poin-poin yang ada di Perppu Covid-19 dengan lebih detail dan jelas.”

“Karena ini related sama rakyat, tolong, dong, lepaskan dulu hukuman rakyat. PPN itu negara menghukum rakyat karena berkonsumsi. Sayangnya, hukuman itu menyentuh ke semua yang mengonsumsi barang. Baik yang mampu, tidak mampu semuanya sama. Nah, kalau pemerintah mau jalankan ini, hapus saja dulu temporer. Atau, paling tidak turunkanlah jadi 5 persen. Kan, sudah ada di UU. Itu jelas langsung berpengaruh,” ucap Fajar.

Baca Juga: Pengaruh Pajak terhadap Investasi

Jika tarif PPN diturunkan atau dihapuskan sementara, Fajar pun yakin harga-harga barang dan jasa bisa lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga bisa mengungkit daya beli, karena terlepasnya harga barang dari multi stage VAT di Indonesia. Apalagi, pemerintah juga mesti belanja pemenuhan kebutuhan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi warga terdampak COVID-19.

“Kembali lagi di awal, dana COVID-19 katanya akan digunakan untuk belanja social safety net. Anggarannya, kan, untuk sekitar 20 juta orang yang disebutkan. Setelah itu, dibuat belanja yang kena PPN. Jadi, enggak usah dibolak-balik. Mengharapkan penerimaan PPN dari mana kalau enggak ada purchasing power-nya?”

Kebijakan di bidang perpajakan selanjutnya yakni penyesuaian tarif pajak PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Berupa penurunan tarif sebesar 22 persen yang berlaku di tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; serta tarif sebesar 20 persen berlaku di tahun 2022. Fajar berpendapat, alih-alih menurunkan tarif secara berjenjang, pemerintah cukup memberlakukan diskon tarif 30 hingga 50 persen selama Perppu berlaku atau masa pandemi korona.

“Pajak (PPh Badan) itu enggak perlu ada yang diubah rate-nya, cukup discounted rate selama masa pandemi. Jadi, tarif pajaknya tetap saja, tapi, kan, didiskon. Misalnya, 50 persen diskon tarif, jadi cuma 12,5 persen. Itu sah-sah saja, dan lumayan buat swasta. Kapan lagi tarif pajak Indonesia bisa lebih rendah dari Singapura?”

Setelah menerbitkan diskon tarif, pemerintah dapat membuat negative list yang terdiri dari perusahaan-perusahaan tak terdampak COVID-19 seperti pertambangan, telekomunikasi, dan perbankan. Perusahaan-perusahaan ini tak perlu diberi diskon tarif, tetapi bisa diberi relaksasi pajak lain bila perusahaan itu tetap memecahkan masalah sosial seperti penyerapan tenaga kerja.

Mindset pemberian fasilitas pajak yang selalu mengarah ke tax holiday juga harus diubah ke pola pemikiran delay reward system, yakni fasilitas yang diberikan ketika perusahaan memecahkan masalah sosial pada level tertentu. Contoh, pengurangan pajak untuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja di jumlah tertentu.

Selanjutnya, untuk peningkatan jumlah devisa di dalam negeri adalah dengan menerapkan fasilitas General Trader Programme (GTP). Mirip dengan Singapura, pengurangan tarif PPh Badan ini diberikan untuk Wajib Pajak yang melakukan usaha trading dengan jumlah tertentu, tenaga kerja tertentu, dan menggunakan bank di Indonesia. Pemerintah juga dapat mengakselerasi cadangan devisa dengan mendirikan lembaga-lembaga perdagangan komoditas untuk seluruh komoditas asli Indonesia.

“Saat ini penyumbang pajak terbesar, kan, masih di komoditas, batu bara, migas, emas. Itu, kan, yang ngambilin sumber daya alam semua. Harga emas, kan, pasti naik. Batu bara, tinggal dikeruk. Semua orang butuh energi, semua orang butuh pangan. Justru harusnya kita protect Indonesia dengan itu,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, beleid ini seharusnya sekaligus mencantumkan relaksasi PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sebab, di dalam sebuah perusahaan terdiri atas orang-orang yang bekerja, yang juga tidak kebal virus. Fajar menyatakan, daripada menerbitkan relaksasi pajak bagi WPOP terpisah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan secara periodik, akan lebih baik jika poin itu sekaligus dicantumkan dalam Perppu. Dengan tambahan catatan, relaksasi ini dikhususkan bagi pekerja Warga Negara Indonesia.

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi

“Semestinya (insentif) tidak hanya berlaku bagi WP Badan saja, tetapi WP Pribadi. Mereka mesti dibantu supaya ada tambahan daya beli. Dimasukkan saja langsung ke Perppu, toh, berlakunya juga saat pandemi. Daripada lewat PMK, nanti keluarin lagi, keluarin lagi.”

Transaksi elektronik

Klausul yang juga terus hangat diperbincangkan adalah perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Fajar pun mendukung keputusan pemerintah memberlakukan aturan ini. Sebab, industri telekomunikasi dan perdagangan daring menjadi sektor bisnis yang tumbuh saat ini. Ini pun berjodoh dengan Indonesia yang memiliki tingkat populasi terbesar keempat dunia dan purchasing power yang lebih kuat dan merata dibandingkan India. Active users Indonesia yang melimpah menjadikan valuasi perusahaan digital semakin naik.

Namun, pengenaan pajak yang tepat adalah terkait pemungutan royalti atas SDM sebagai konsumen yang merupakan intangible asset Indonesia. Sehingga, atas dasar itu, Perppu dapat memuat latar belakang pengenaan pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan-perusahaan e-commerce, bahwa PTE itu tidak termasuk ke dalam Pajak Penghasilan atau Pajak Konsumsi. Fajar memastikan, pengenaan PTE merupakan sovereignity atau kedaulatan masing-masing negara, sehingga tetap menghormati konsensus global OECD terkait pajak digital.

 

Topic

Tarik Boleh Asalkan untuk Usaha

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

BRI menyalurkan program bantuan produktif dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang hanya boleh ditarik untuk kegiatan usaha.

 

Pemerintah telah merealisasikan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro mulai pertengahan Agustus lalu. Program bantuan bagi 12 juta pelaku usaha mikro ini bertujuan untuk menekan dampak pandemi virus korona agar kegiatan ekonomi dapat kembali menggeliat.

Untuk tahap awalnya bantuan akan diberikan pada 9,1 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp 22 triliun. Adapun data pelaku usaha mikro penerima program bantuan produktif ini salah satunya berasal dari data perbankan yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank Himbara yang mendapat tugas untuk menyalurkan BPUM kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria.

Baca Juga: BRI Siap Dukung Digitalisasi Desa

Direktur Utama BRI Sunarso mengemukakan, pihaknya telah melakukan verifikasi nasabah yang dapat memperoleh BPUM dari pemerintah, membuat kriteria, menyiapkan data dan juga sistem penyalurannya. Nasabah yang dapat memperoleh bantuan produktif ini memiliki rekening tabungan dengan saldo kurang dari Rp 2 juta dan juga sedang tidak mendapatkan kredit.

“Identifikasi data nasabah pemegang tabungan Simpedes yang belum mendapat kredit dan saldonya kurang dari Rp 2 juta ada 4,3 juta orang dan dari jumlah itu ada 1,1 juta orang yang bisa menerima lebih dulu. Selebihnya kami lakukan verifikasi by name by address,” jelas Sunarso dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).

Adapun mekanisme penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini dengan cara menyalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. BRI juga mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

“Bantuan produktif ini boleh ditarik kalau digunakan untuk usaha. Kami telah menyiapkan formulir bagi nasabah penerima bantuan yang ingin mengambil dananya,” jelasnya.

BRI mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Kredit mikro mulai tumbuh

Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (6/8), Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan saat ini kegiatan ekonomi di sentra-sentra UMKM mulai bergerak lagi yang ditandai dengan meningkatnya permintaan kredit dari kalangan pelaku UMKM sehingga perlu dukungan untuk percepatan pemulihan sektor usaha.

Baca Juga: BRI Gandeng Gojek Sebagai Mitra Penyalur Kredit UMKM

Fokus kegiatan tenaga pemasaran mikro BRI selama April hingga Mei yakni 80 persen restrukturisasi kredit dan 20 persen ekspansi kredit. Pada Juni, kondisi mulai bergeser menjadi 76 persen ekspansi kredit sedangkan restrukturisasi kredit hanya 24 persen.

Kegiatan ekonomi para pelaku UMKM yang mulai meningkat ini mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BRI tumbuh kembali.

“Di Semester I 2020 BRI telah menyalurkan KUR Rp 56 triliun untuk 2 juta nasabah yang 59,3 persennya disalurkan ke sektor produksi. Ini setara 47 persen dari target KUR tahun ini senilai Rp 102,2 triliun. Kami optimistis mampu capai target dari pemerintah,” papar Supari.

Pihaknya terus berupaya melakukan terobosan untuk mendukung percepatan pemulihan UMKM, salah satunya melalui skema pinjaman baru yaitu Kupedes Bangkit yang baru diluncurkan. Produk ini bertujuan membantu nasabah mikro existing BRI yang tengah mengalami penurunan usaha dan membutuhkan modal kerja tambahan guna menghadapi transisi di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Kupedes Bangkit memberikan tenggat waktu (grace period) pembayaran pokok selama enam bulan pertama, sehingga nasabah cukup membayar bunganya saja. Pemberian tenggat waktu ini agar debitur dapat mengoptimalkan tambahan modal untuk fokus meningkatkan kembali kapasitas usahanya. Pinjaman ini juga meringankan beban para pelaku UMKM karena bebas provisi dan administrasi.

Baca Juga: UKMKM dan Keberpihakan Setengah Hati

Lanjut baca

Topic

UMKM Perlu Likuiditas dan Modal Kerja

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Membantu UMKM yang terdampak pandemi, HIPMI menjadi fasilitator antara UMKM dan pemangku kepentingan dan memberikan working capitaluntuk UMKM.

 

Pandemi Covid-19 belum juga usai. Virus ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga mengacaukan sektor ekonomi. Virus korona mengempas dunia usaha. Mulai dari industri besar hingga menghambat laju usaha sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ajib Hamdani melihat, kontraksi ekonomi saat ini bahkan sampai mematikan sektor UMKM. Berbeda dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, ketika UMKM justru menjadi penyelamat krisis.

“Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia di awal Maret lalu, justru sektor UMKM juga kena,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak di Kantor BPP HIPMI, Selasa (01/09).

Baca Juga: JEMPUT MIMPI DI WAKTU MUDA

Ajib menilai, pandemi ini berimbas pada sisi terpenting dalam ekonomi yaitu demand dan supply. “Jadi, daya beli masyarakat ini benar-benar kehajar luar biasa, dan sisi supply-nya. Sisi supply ini berarti bagaimana perputaran ekonomi dan bisnis yang terjadi. Kalau kita lihat itu memang likuiditas yang ada di sektor bisnis ini sangat kurang,” tambahnya.

Untuk membantu pelaku UMKM, pemerintah pun telah membuat beberapa kebijakan, baik berupa pemberian relaksasi kredit, bantuan tunai, hingga insentif pajak. Namun, praktiknya, berbagai skema bantuan itu belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 692,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran PEN itu, sebesar Rp 123,46 triliun di antaranya disalurkan kepada UMKM. Dana itu diharapkan mampu membuat pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan pemerintah untuk UMKM meliputi bantuan subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, restrukturisasi kredit sebesar Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun. Selanjutnya ada penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1 triliun.

Sayangnya berbagai skema bantuan itu belum terserap dengan maksimal. Wakil Ketua Satuan Tugas PEN Rosan Roeslani mengatakan, hingga 31 Agustus 2020, penyerapan bantuan UMKM baru 38,42 persen atau setara Rp 47,44 triliun dari anggaran yang disiapkan Rp 123,46 triliun.

Bagaimana mungkin kita bisa men-deliver cepat dan tepat ketika database tidak jelas?

Basis data

Ajib menilai, belum maksimalnya penyaluran skema bantuan itu karena permasalahan mendasar Indonesia sejak dulu yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah basis data (database). Misalnya, data tidak valid, atau bahkan terjadi tumpang tindih data antarkementerian. Begitu juga dengan sinkronisasi antara data pusat dengan data yang ada di daerah.

Baca Juga: Menyongsong Peluang sebelum Hilang

“Kalau ditanya apa hal mendasar? Database. Sekarang, bagaimana mungkin kita bisa men-deliver (bantuan itu) cepat dan tepat ketika database-nya tidak jelas?” ujar Ajib.

HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sejumlah Rp 2,4 juta untuk 12 juta UMKM. Namun, pria kelahiran Magelang 7 Desember 1980 ini mengingatkan bahwa dalam hal teknis pelaksanaannya, pemerintah harus bisa mengombinasikan antara database yang valid dan cepat agar tidak kehilangan momentum.

“Working capital

Agar bantuan untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi korona bisa tepat sasaran dan tersalurkan dengan maksimal, Ajib mengatakan, HIPMI fokus melakukan dua hal. Pertama, untuk kredit berjalan, HIPMI membentuk tim khusus yang bernama Pokja Relaksasi Kredit Perbankan. Pokja ini berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu seluruh pengusaha yang ada di daerah yang mengalami kesulitan likuiditas, cash flow, dan lainnya. Untuk memastikan kelancaran upaya itu, HIPMI juga membangun komunikasi yang baik dengan stakeholders (pemangku kepentingan) keuangan, mulai dari perbankan, lembaga keuangan lain, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan DPR Komisi XI.

“Kami laporkan yang terjadi di lapangan,” ujarnya. “Alhamdulillah, semua stakeholder memberikan dukungan yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh HIPMI,” ujarnya.

Kedua, HIPMI memberikan working capital berupa alternatif penambahan pembiayaan baru kepada pelaku UKM untuk memastikan keberlangsungan bisnis menyongsong tatanan normal baru atau new normal.

Baca Juga:Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

Upaya lain yang dilakukan HIPMI adalah memberikan program literasi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UKM. HIPMI mengajarkan cara menyusun laporan keuangan dan bekerja sama dengan platform digital seperti Bukalapak, Tanijoy, dan Fish On.

“Kita ingin mendorong para pengusaha itu bisa lebih mengeskalasi bisnisnya dan bisa naik kelas,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Mendampingi yang Susah Terdata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Kementerian Koperasi dan UKM RI

Kemenkop UKM berupaya menyokong keberlangsungan UMKM terdampak pandemi korona dari segala sisi.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Maka, tidaklah berlebihan pada Rapat Terbatas virtual pertengahan April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menitahkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memitigasi dampak buruk Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) RI, Hanung Harimba Rachman mengatakan, dampak pandemi korona dirasakan oleh Koperasi dan UMKM, baik dari sisi supply (penawaran) maupun demand (permintaan). Untuk itu, Kemenkop UKM tengah menjalankan sejumlah program sebagai upaya intervensi di kedua sisi tersebut untuk mengatasinya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Dari sisi penawaran, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM. Hanung mengklaim, per tanggal 27 Agustus 2020, bantuan tersalurkan sebanyak Rp 56.503,22 miliar atau 45,76 persen.

Pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga meluncurkan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap I kepada satu juta pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro ini akan mendapatkan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta. Anggaran BPUM sebesar Rp 28,8 triliun ditargetkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable—tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.

“Program ini diharapkan dapat menambah modal kerja yang selama pandemi ini tergerus untuk kepentingan konsumsi serta integrasi usaha mikro ke dalam sistem keuangan inklusif. Selain itu, UMKM perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha atau izin edar produk, serta kepastian supply bahan baku yang murah,” Ungkap Hanung kepada Majalah Pajak melalui pernyataan tertulis, Rabu (2/9).

Sementara di sisi permintaan, Kemenkop UKM membantu pemasaran produk koperasi dan UKM melalui Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah dan BUMN yang bisa diakses melalui laman UKM dan Bela Pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk dapat dioptimalkan UMKM.

Selain itu, Kemenkop UKM juga bersinergi dengan Kemenbumn menjalankan Pasar Digital (PaDi). Program yang dirilis pada 17 Agustus lalu ini mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Hanung menyebut, ada potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk UMKM yang bisa terserap. Saat ini, ada sembilan BUMN—dan secara bertahap ke BUMN lainnya—yang siap menyerap produk UMKM di berbagai kategori seperti alat tulis kantor, katering dan snack, serta pengadaan dan sewa furnitur.

Upaya lainnya, Kemenkop UKM juga melakukan onboarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital.

Baca Juga: Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Katalog digital ini nantinya berisi produk UMKM serta tautan kontak penjual, sehingga dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial, dan jika diklik akan langsung terhubung ke WhatsApp penjual,” terang Hanung.

Pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM.

Dilema data

Hanung menyampaikan, hingga saat ini tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang memiliki data lengkap UMKM, khususnya usaha mikro yang jumlahnya mencapai 63 juta pelaku.

“Mayoritas jumlah pelaku usaha pada level mikro, karakteristiknya sangat dinamis dan subsistence (hanya cukup untuk bertahan); perubahan jenis usaha yang dilakukan, dan pelaku yang mudah berpindah domisili, sehingga membuat pemerintah kesulitan melakukan pendataan,” imbuh Hanung.

Untuk itu, Kemenkop UKM memanfaatkan, menghimpun sekaligus konsolidasi data dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/Lembaga, perbankan, hingga dinas daerah.

“Kami jadikan momen ini untuk konstruksi data secara komprehensif, dengan melakukan cleansing data bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sehingga data yang dihasilkan tetap prudent.”

Sekaligus, Hanung juga menampik anggapan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tak harmonis dalam pengumpulan data pelaku UMKM.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

“Kemenkop UKM berkoordinasi cukup baik dengan pemerintah daerah secara formal dan informal, seperti membuat kelompok kerja pelaksanaan program. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini memang sulit dilakukan pendataan (langsung) karena penerapan physical distancing, karena itu Kemenkop UKM menghimpun dari berbagai sumber data.”

Pendampingan

Selain data, Hanung pun menuturkan kendala-kendala lain pada awal penanganan pandemi Covid-19, yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran. Misalnya saja, kesiapan institusi menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga negara lain.

Tantangan lainnya yakni kaidah pemerintah atau regulasi yang terlalu rigid (kaku) dalam pelaksanaannya; adanya kekhawatiran dalam pengambilan keputusan akibat permasalahan hukum dalam krisis-krisis ekonomi sebelumnya; serta program bertujuan ganda atau multi-objective, seperti program subsidi Kredit Usaha Rakyat yang dikaitkan dengan mendorong perluasan Wajib Pajak.

Namun, Hanung memastikan bahwa kendala-kendala itu telah tertanggulangi dengan adanya perbaikan regulasi dan kesiapan institusi; rasionalisasi tujuan, dan penyederhanaan prosedur pelaksanaan program; serta pengawalan lembaga-lembaga terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga dapat tepat sasaran juga aman secara hukum. Sementara, realisasi bujet yang tidak terserap perlu dilakukan redesign kebijakan atau inisiatif baru.

Hanung juga berpendapat pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM. Berdasarkan data yang dirangkum Kemenkop UKM, hingga akhir tahun 2019 tercatat baru 2,3 juta UMKM dari total 64 juta UMKM atau 3,5 persennya saja yang memiliki NPWP aktif dan patuh pajak.

Sebetulnya, Kemenkop UKM sudah menyiapkan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan administrasi keuangan. Namun, untuk meningkatkan citra pajak yang ramah terhadap UMKM, Hanung menyatakan perlunya diberi perlakuan yang berbeda antara usaha besar dan UMKM.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

“Perlu citra yang lebih baik terkait pajak di masyarakat, pemerintah mencoba hadir di masyarakat dengan memberikan advokasi dan sosialisasi yang intensif terkait pajak kepada pelaku usaha. Selain itu, pembayaran pajak untuk UMKM jangan bersifat mandatory, tetapi lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.”

Di akhir pernyataan, Hanung berharap masyarakat bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Masyarakat juga harus belanja produk dalam negeri agar perekonomian dapat terus bergerak, dan mencegah resesi ekonomi.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer