Connect with us

TAX CHRONICLE

Momentum Kerja Rampak dan Serentak

Majalah Pajak

Published

on

Gbr Ilustrasi

Hari Pajak tak boleh berakhir menjadi seremoni tahunan yang kemudian dilupakan.

Bulan ini, tepatnya 14 Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merayakan Hari Pajak untuk yang kedua kalinya. Sejumlah kegiatan pun dilakukan oleh internal DJP, mulai dari kantor pusat hingga seluruh unit vertikal di bawahnya. Semua mengusung napas yang sama, yakni menggaungkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pajak.

Sejumlah kegiatan pun dilakukan serentak dan rampak. Ada yang dibungkus dengan tema seni, olahraga, diskusi hingga Bussiness Development Services Fair. Mengusung tema “Bersama Dukung Reformasi Perpajakan”, agaknya tahun ini DJP ingin menekankan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa DJP tak henti-hentinya memperbaiki institusi untuk memberikan kinerja yang maksimal. Di sisi lain, seiring target penerimaan yang semakin tinggi, DJP tak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan tentu saja sangat diharapkan.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyampaikan, kinerja DJP tahun 2018 lalu sudah cukup baik. DJP mampu merealisasikan target sebesar Rp 1315 triliun atau sekitar 92,4 persen dari target yang dibebankan. Penerimaan pajak tahun 2018 tumbuh 14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Sementara tahun ini, DJP mendapatkan amanah mengumpulkan penerimaan yang lebih berat, yakni sebesar Rp 1570 triliun. Tumbuh 19,9 persen dari realisasi tahun 2018. Kontribusi pajak tahun ini sebesar 73 persen terhadap total pendapatan negara tahun 2019. Namun demikian Robert mengakui, data hingga 31 Mei lalu menunjukkan, jika dilihat dari capaian pertumbuhan, penerimaan pajak belum begitu memuaskan.

“Sampai dengan Mei kami baru mengumpulkan Rp 457 triliun, tumbuh sekitar 2,43 persen. Jadi terlambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun 2018. Waktu itu kita tumbuh 14,72 persen. Ini berarti, kami masih harus bekerja lebih keras, lebih efektif dan efisien, untuk mengejar target yang sudah ditetapkan,” ujar Robert di Kantor Pusat DJP, Sabtu (6/7).

Untuk meningkatkan kinerja institusinya, Robert mengatakan, DJP melakukan berbagai upaya. Di samping senantiasa meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, DJP juga mengakselerasi akses mendapatkan data perpajakan baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi internal, koordinasi antarunit vertikal juga dilakukan lebih intensif.

“Kami juga melakukan komunikasi intensif dengan Kanwil-Kanwil DJP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui cara pasti peluang dan tantangan ke depan seperti apa. Jadi kami di kantor pusat, didampingi Direktorat Potensi, Direktorat Pemeriksaan, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Ekstensifikasi, Dan Direktorat Intelijen, kami berembuk untuk situasi ke depan.”

PR reformasi

Di luar tantangan target penerimaan, saat ini DJP juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan. Pertama, melanjutkan program reformasi perpajakan yang terdiri atas lima pilar, yakni perbaikan organisasi, sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis; teknologi informasi, dan regulasi. Menurut Robert, pintu utama dari rangkaian reformasi itu adalah pengadaan core tax system, yaitu teknologi informasi yang lebih mengedepankan otomasi yang memasukkan semua informasi proses bisnis ke dalam satu sistem terintegrasi. Hal itu otomatis akan mengubah proses bisnis, organisasi, juga mengubah cara SDM bekerja.

Robert menekankan, hingga saat ini sudah banyak capaian hasil yang ditorehkan dalam program reformasi perpajakan, termasuk pembentukan direktorat baru yang bulan ini di-launching oleh DJP, yakni Direktorat Data Informasi Perpajakan. Sementara Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) akan digabung menjadi satu direktorat.

“Kami lakukan ini karena menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam pelaksanaan tugas ke depan. Dan kurang lebih tata kelola bisa berubah secara signifikan dari mulai data masuk, filter, cleansing, matching, yang bisa terotomasi dalam satu sistem. Mudah-mudahan dengan membuat satu direktorat datang, kualitas pelaksanaan tata kelola data bisa meningkat dengan baik,” harap Robert.

Untuk perbaikan pengelolaan SDM, DJP juga mencoba menerapkan formulasi baru agar penempatan tugas sesuai talenta dan kompetensi pegawai. Manajemen promosi dan mutasi juga dibuat dengan aturan main yang transparan dan adil dengan tahapan-tahapan sesuai standar yang ditentukan.

Situs pelayanan terpadu

Di sisi pelayanan, DJP juga akan lebih mengoptimalkan pelayanan dengan cara on-line. Jika selama ini pusat pelayanan ada di TPT (tempat pelayanan terpadu), ke depan sistem pelayanan akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui website pelayanan tersendiri. Wajib Pajak yang ingin bertanya bisa langsung ke website.

“Kami sudah berembuk untuk merencanakan dan melaksanakan, ke depan TPT itu harus di-handle oleh website tersendiri. Website itu nanti akan dikelola oleh ratusan pegawai. Kalau Wajib Pajak tidak puas di website nanti kami siapkan call center. TPT yang terisi call ini kita tutup saja. KPP-KPP tidak usah didatangi Wajib Pajak karena hampir semua pelayanan bisa dilayani dengan teknologi informasi—dalam hal tertentu saja Wajib Pajak bisa datang ke KPP,” terang Robert.

Dengan adanya situs pelayanan terpadu, DJP memiliki standar jawaban yang seragam untuk setiap pertanyaan Wajib Pajak. Apalagi saat ini DJP memiliki 250 KPP, dan 250 KP2KP. Artinya, kata Robert, ada 500 titik yang bisa didatangi Wajib Pajak sehingga standar jawaban pun beda-beda. Dengan adanya website yang diampu oleh ratusan expert berpengetahuan mumpuni, diharapkan standar jawaban pun sama.

“Jadi, ini yang ingin kami benchmark di kantor pajak luar negeri. Rata-rata kantor pajak di luar negeri itu enggak pernah didatangi Wajib Pajak, hanya by appointment,” tutur Robert.

Soal pelayanan Wajib Pajak berbasis teknologi informasi seperti yang disampaikan Robert, barangkali Indonesia bisa belajar dengan Korea Selatan. Melalui Nation Tax Service, Negeri Ginseng ini berhasil membuat inovasi baru yang disebut Home Tax Service (HTS). Dengan teknologi itu, Korea Selatan mencoba menerapkan prinsip e-government di bidang pelayanan pajak, yang dapat diakses melalui www.hometax.go.kr. Upaya itu ternyata berdampak positif dan terasa bagi seluruh kalangan masyarakat Korea. Masyarakat yang sebelumnya malas membayar pajak karena kesan harus ke kantor pajak dan menghadapi proses yang panjang dan berbelit menjadi lebih terbuka dengan pajak. Melalui aplikasi HTS, seluruh pertanyaan mengenai pajak dan fasilitas tentang pajak tersedia. Menu HTS yang ada pun menjawab seluruh permasalahan pajak.

PPh 20 persen dan regulasi “e-commerce”

Saat ini DJP juga tengah mengusulkan Rancangan Undang-Undang agar tarif PPh Badan lebih rendah. Hal ini untuk menjawab keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan tarif PPh badan segera diturunkan ke level 20 persen, dari tarif sebelumnya 25 persen. Kendati berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara, dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“(RUU) itu sedang disiapkan. Apakah RUU PPh, apakah ada undang-undang ‘omnibus’ yang berlaku umum sehingga satu Undang-Undang bisa meng-address PPh dan PPN,” terang Robert. Selain RUU PPh, Robert mengatakan, saat ini pemerintah juga sedang mengusulkan RUU PPN dan RUU Bea Materai yang masih menggunakan Undang-Undang tahun ’85-an

Di sisi ekonomi digital, saat ini DJP terus mengkaji aturan perpajakan sektor digital ekonomi domestik maupun cross border. Robert mengakui, digital economy, marketplace, dan sejenisnya menjadi tantangan tak mudah bagi DJP dalam memperlakukan perpajakannya, meski pada dasarnya pengenaan pajaknya sama. Sebab, Undang-Undang PPh jelas mengatakan bahwa PPh adalah tentang objek pajaknya. Artinya, di mana ada objek, di situ ada pajaknya. Tak peduli diperoleh melalui digital maupun nondigital.

“Jadi, sebenarnya tidak tumpang-tindih. Tapi dengan adanya marketplace, platform yang berjualan ada enam juta. Bagaimana menjangkaunya? Sebenarnya secara self assessment mereka terutang pajak. Kalau ada penghasilannya harus bayar pajak. Kalau omzet di atas Rp 4,8 miliar harus PKP. Namun, bagaimana menjangkau mereka, mengawasinya, mengedukasinya itu yang belum di teliti?”

Dukungan “stakeholders”

Robert menegaskan, untuk bisa mewujudkan berbagai program itu, DJP perlu dukungan penuh sari semua pemangku kepentingan. Mulai dari kementerian/lembaga, konsultan pajak, asosiasi pengusaha, perbankan, pemda dan lain-lain.

“Untuk mengerjakan (program) ini semua perlu kami minta dukungan dari berbagai pihak. Dari para stakeholder, termasuk dari P5, IKPI, AKP2I yang merupakan bagian dari DJP untuk turut membantu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Selama beberapa tahun terakhir DJP terus menggandeng berbagai institusi untuk membangun kerja sama di bidang perpajakan.

Di bidang pendidikan misalnya, untuk meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda, pemerintah mengajak kementerian/lembaga terkait untuk memasukkan mata pelajaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal itu terwujud melalui penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penandatanganan MoU itu juga sebagai kebijakan bersama sebagai dasar kegiatan edukasi pajak yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Sementara di bidang penegakan hukum, DJP juga sudah melakukan MoU dengan Polri dan Kejaksaan. –Waluyo Hanjarwadi

Breaking News

Breaking News3 minggu ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 minggu ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 minggu ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News3 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News3 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News4 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News11 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Trending