Connect with us

Opinion

Momentum Akselerasi Digitalisasi Layanan Pajak

Esra Junius Ginting

Diterbitkan

pada

Esra Junius Ginting Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang, Alumnus MBA University of Birmingham, Inggris 2016

Pandemi yang memaksa seluruh dunia beradaptasi. Apa pengaruhnya terhadap pelayanan perpajakan?

Gempuran pandemi Covid-19 terus menghujam seluruh sendi kehidupan. Padahal, tanpa pandemi pun perubahan business environment sudah sangat dinamis dan kompleks. Pandemi yang memaksa seluruh dunia beradaptasi. Lantas apa pengaruhnya terhadap pelayanan perpajakan? Pandemi ini seharusnya dijadikan akselerasi digitalisasi pelayanan pajak. Namun, bagaimana melakukannya?

Sebelum pandemi, kantor pelayanan pajak seperti biasa tampak ramai didatangi oleh Wajib Pajak (WP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Betul bahwa sudah banyak layanan daring (on-line) perpajakan yang disediakan, tetapi kebiasaan “urus pajak ke kantor pajak” masih tidak dapat dihindarkan. Tampak setiap hari parkiran kantor pelayanan pajak ramai apalagi saat mendekati jatuh tempo pelaporan. Kebiasaan lama ini pasti akan sangat membutuhkan effort luar biasa untuk digiring ke on-line behaviour.

Ketika pandemi mulai menggempur, pelayanan pajak pun menghadapi tantangan yang tidak mudah. WP yang terbiasa dengan pelayanan tatap muka, kini dipaksa terbiasa dengan pelayanan daring atau kanal komunikasi daring. Tidak hanya WP, internal kantor pelayanan pajak sendiri pun dipaksa untuk segera mengembangkan kapabilitas untuk terbiasa memberikan pelayanan daring dan work from home.

Kebanyakan learning organisation, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, menyadari bahwa mereka harus beradaptasi terhadap perubahan jika ingin terus berkembang dan tidak tersisih. Menurut Kotter (1995), organisasi hanya punya dua opsi yaitu adaptasi atau mati. Yang menarik, tujuan memformulasikan strategi organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan pada dasarnya adalah bagaimana proses bisnis di dalam organisasi diarahkan untuk mengelola lingkungan bisnis yang lebih menantang. Itu bukan tanpa alasan mengingat perencanaan transformasi pada organisasi kerap terjebak dalam kompleksitas menuju ke arah hasil yang tak diharapkan. Lantas apa kaitannya dengan pandemi?

Pandemi ini menjadi momentum akselerasi digitalisasi pelayanan pajak. Mengapa demikian? Intended outcome atau future state pelayanan perpajakan diterjemahkan dalam implementasi channeling pelayanan Click, Call and Counter (3Cs). Pandemi mempermudah kantor pajak dalam menggiring perubahan perilaku WP untuk terbiasa on-line. Momentum ini harus dioptimalkan untuk sedapat-dapatnya mengubah perilaku WP dan mengembangkan kapabilitas petugas pajak.

Manajemen perubahan

3Cs diterjemahkan sebagai future state dan diharapkan dapat melakukan efisiensi pelayanan dalam mendukung penguatan pengawasan. Click channeling akan dibuat berupa sistem atau situs web terintegrasi sehingga WP bisa melakukan kewajiban perpajakannya secara daring dan mandiri. Call channeling akan disediakan agar WP terbiasa dengan call center 1500200 pajak. Dan Counter channeling adalah layanan tatap muka di kantor pelayanan pajak dengan terlebih dahulu membuat janji.

Aktivitas utama dari 3Cs juga secara bertahap ditetapkan di tahun 2020 sampai 2024. Tahun 2020 disebut sebagai tahun inisiatif dengan 46 layanan otomasi dan 4 layanan back office contact center. Lalu Tahun 2021 diagendakan sebagai Tahun Contact Center dengan 9 layanan otomasi dan 10 back office contact center. Persiapan pembentukan unit contact center sebagai business continuity planning akan dilakukan serta akan disediakan mobile apps. Akuisisi teknologi Co-Browsing, virtual assistance (ChatBot), voice biometrics, dan SMS dan e-mail blast diintegrasikan bertahap juga di tahun ini.

Selanjutnya tahun 2022 akan diagendakan sebagai Tahun Mobile Apps saat akan terdapat 4 layanan otomasi dan 8 back-end office contact center. Penambahan wewenang hak akses e-Taxpayer Account dan pengembangan mobile application akan dilaksanakan di tahun ini. Lalu tahun 2023 menjadi tahun integrasi saat akan ada 14 back-end office contact center. Di samping itu, penyempurnaan sistem contact center akan dilaksanakan dalam rangka integrasi dengan Core Tax Administration System. Tahun 2024 akan menjadi tahun otomatisasi dengan 12 back-end office contact center. Penambahan kewenangan back-end office akan dilakukan untuk memproses permohonan WP yang disampaikan melalui media telepon dan nontelepon.

Semangatnya adalah edukasi masif perlu dilakukan agar WP didorong memenuhi kewajiban perpajakan melalui Click dan Call. Kapan hal ini perlu dilakukan? Sekarang adalah saat yang tepat untuk memperkuat manajemen perubahan (change management) transformasi pelayanan pajak dari current state menuju future state. Bagaimana tidak? Semesta sudah mendukung melalui pandemi.

Manajemen perubahan berperan penting meningkatkan kapabilitas kantor pajak melalui pelatihan, komunikasi, edukasi, pengadaan sarana dan prasarana serta engagement lainnya terhadap pemangku kepentingan. Dalam menerapkan kanal komunikasi daring, kantor pajak harus mampu membuat kanal komunikasi daring yang cocok dengan kondisi setempat. Pegawai juga perlu dilatih agar mampu melayani WP dengan bahasa profesional dan menyampaikan respons dengan baik. Di samping itu, komunikasi kepada WP terhadap kebiasaan kanal pelayanan daring menjadi tantangan berikutnya. Menggandeng media massa merupakan salah satu langkah strategis yang mampu mendukung sosialisasi tersebut. Lalu selesai? Tidak. Kontinuitas aksi komunikasi yang terukur dan masif perlu digeliatkan terutama di level lokal wilayah kerja setiap kantor pelayanan pajak.

Mengapa change management penting? IT semata-mata tidak akan mengubah apa pun di dalam organisasi. SDM-lah yang akan melakukan perubahan tersebut melalui IT. Maka, SDM dalam organisasi sangat krusial untuk disiapkan.

Inovasi pelayanan

Jadi, kantor pelayanan pajak perlu memanfaatkan pandemi ini sebagai momentum perubahan perilaku WP ke layanan nontatap muka, baik via daring, pos, atau surat elektronik.

Sebagai contoh KPP Pratama Kupang, dengan menganut semangat layanan 3Cs, sigap mengedepankan layanan daring dalam interaksi dengan WP yang melakukan kewajiban perpajakan mereka. Beberapa inovasi KPP Pratama Kupang di masa pandemi itu, misalnya, membuat lebih dari 20 kanal layanan WhatsApp, aplikasi tracking permohonan WP, aplikasi antrean daring layanan tatap muka, merupakan beberapa inovasi KPP Pratama Kupang di masa pandemi.

Sosialisasi masif melalui seluruh media massa daring dan cetak digelontorkan sehingga masyarakat memahami how-nya. Sampai akhir 2020, dari seluruh WP KPP Pratama Kupang yang melakukan konsultasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, 72 persen memilih daring dan 28 persen memilih tatap muka dengan membuat janji terlebih dahulu. Jumlah WP yang berkonsultasi juga naik 63 persen dari jumlah sebelum pandemi.

Hardest time creates invention. Semesta mendukung melalui pandemi. Ini merupakan momentum emas menuju efisiensi pelayanan pajak dan transformasi pelayanan pajak dalam mewujudkan kepatuhan sukarela.

 

Esra Junius Ginting

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kupang, Alumnus MBA University of Birmingham, Inggris 2016

Opinion

Kementerian Investasi, Langkah Kuda Jokowi Mengerek Ekonomi

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Melanjutkan langkah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi. Langkah pemerintah ini menarik untuk dicermati.

Komitmen Presiden Jokowi ketika dilantik periode kedua ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

Lahirnya Kementerian Investasi yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi, dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly, serta untuk menopang gagasan transformasi ekonomi, membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. Dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law maka semakin lengkaplah amunisi untuk menarik investasi.

Investasi, sebagai penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan.

Pada tahun 2020, target investasi Rp 817,2 triliun bisa tercapai sebesar 101,1 persen, yaitu sebesar Rp 826,3 triliun. Sebuah pencapaian yang positif di kala keterbatasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia.

Dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat.

Kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi suplai harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.

Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi. Ini adalah ‘langkah kuda’ Presiden Jokowi untuk terus mengerek ekonomi dalam negeri.

 

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Peningkatan “Plafond” KUR Pemerintah Untungkan UKM atau Konglomerasi?

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  Menarik mencermati arahan dan kebijakan Presiden Jokowi hari ini untuk menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari semula hanya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

KUR adalah  kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR ini didesain untuk usaha UKM yang secara financially feasible, tapi belum bankable.

UKM, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008, dengan modal sampai dengan Rp 10 miliar atau memiliki omzet sampai dengan Rp 50 miliar, menopang lebih dari 60,8 persen PDB Indonesia.

Pemerintah sudah bagus memberikan komitmen dengan mengeluarkan regulasi dan insentif di sektor ini, karena sektor UKM inilah yang akan memberikan daya ungkit optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk kebijakan dalam bentuk KUR. Namun, menjadi pertanyaan lebih lanjut, ketika Pemerintah menaikkan plafond KUR dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, apakah kebijakan ini sudah tepat?

Dengan peningkatan plafond ini, perbankan justru cenderung akan memberikan kredit ulang kepada debitur atau kluster bisnis UKM yang sudah menjadi bagian konglomerasi dan ekosistem bisnis yang ada, alih-alih menambah debitur baru. Karena tingkat risiko yang lebih rendah, ketika perbankan kembali menggelontorkan dana kepada debitur eksisting.

Pemerintah seharusnya lebih mendorong agar perbankan melakukan ekstensifikasi debitur, sehingga program KUR ini bisa lebih banyak menjangkau para petani, peternak, nelayan, pedagang, dan para UKM yang baru.

Pola penjaminan kredit harus lebih banyak menjangkau masyarakat luas, penambahan debitur, pemberian kemudahan layanan ke ekosistem bisnis yang baru dan fokus dengan sektor produksi di daerah-daerah. Sehingga KUR bisa lebih dirasakan oleh lebih banyak orang dan UKM baru yang sebelumnya belum tersentuh perbankan.

Kebijakan penambahan plafond KUR, akan lebih cenderung membuat perbankan melakukan intensifikasi atas debitur yang ada, bukan ekstensifikasi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong ekstensifikasi debitur KUR.

Program ini cukup baik dan positif untuk mendorong UKM, tapi cenderung kurang bijaksana. Karena akan lebih pro dengan konglomerasi dan ekosistem bisnis yang sudah ada, dibandingkan dengan pembentukan ekosistem dan debitur baru yang lebih membutuhkan akses KUR yang lebih luas.

 

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Utang: Antara Membantu dan Menghantu

Bramantyo Djohanputro

Diterbitkan

pada

Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM/Foto: Dok. Pribadi

Pertanyaan terkait utang berkali-kali muncul, baik melalui diskusi langsung maupun media sosial. Utang yang dimaksud adalah utang negara dan utang korporasi. Dari keduanya, yang lebih banyak mengundang diskusi tentu saja utang negara.

Sebagian besar pertanyaan lebih bernuansa kekhawatiran, bagaimana nasib ke depan kalau berutang. Sebagian bernuansa rasional, yaitu yang memang benar-benar ingin diskusi. Sebagian lagi bernada pesimis, yang pesimis agak susah diklasifikasikan. Terkadang mempertanyakan mengapa negara ini berutang terus, menumpuk utang yang tinggi. Tapi terkadang mempertanyakan ketidakmampuan menarik investasi asing, yang notabene bisa berupa ekuitas maupun pinjaman. Namun kalau urusan negara, tentunya pinjaman.

Lepas dari latar belakang dan motivasi pertanyaan tersebut, kita bisa melihat pinjaman secara objektif, manfaat, sekaligus hal-hal yang bisa membuat orang khawatir dengan adanya utang.

Utang itu bermanfaat karena bisa mendongkrak kinerja, pun sekaligus mengandung risiko, itu wajar. Ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi musti siap menanggung risiko, lalu apa risiko dari sebuah pinjaman?

Catatan mengenai risiko terkait pinjam-meminjam, risiko perlu dilihat dari sisi pemberi pinjaman atau sisi penerima pinjaman, sisi yang berbeda memunculkan risiko yang berbeda. Pinjaman dari sisi pemberi pinjaman berisiko rendah. Sebaliknya, pinjaman dari sisi penerima pinjaman berisiko tinggi.

Kita fokus saja dari sisi penerima pinjaman, karena pertanyaan yang muncul selalu terkait dengan pemerintah Indonesia, dan korporat di Indonesia selaku penerima pinjaman.

Risiko pinjaman dari sisi peminjam adalah kewajiban pengembalian, baik pokok pinjaman maupun imbal hasil pinjaman, termasuk dalam bentuk bunga. Risiko itu semakin terasa saat kinerja penerima pinjaman tidak bagus, yang tidak mampu menghasilkan cashflow untuk memenuhi kewajiban. Pemberi pinjaman tidak mau tahu dari mana uangnya, yang penting harus bayar.

Untuk korporasi, tentu pendanaan dalam bentuk ekuitas sangat rendah risikonya dari sisi penerima dana. Kalau kondisi tidak baik, tidak laba, atau laba terlalu kecil, direksi dan komisaris bisa mengusulkan untuk tidak bagi dividen. Kalau RPUS setuju, bisa ketok palu putusan tidak ada dividen. Penerima dana ekuitas tidak ada kewajiban apa-apa. Paling-paling direksi dan komisaris diganti.

Jadi, kembali ke pinjaman, penerima pinjaman menanggung risiko yang tinggi. Baik penerima pinjaman tersebut adalah korporasi maupun pemerintah. Bagi perusahaan, dana pinjaman diputar untuk menghasilkan uang, cash generating, untuk memenuhi kewajiban.

Kalau yang utang pemerintah, penggunaan dana pinjaman bisa beragam. Bisa untuk kegiatan yang bersifat fully recovered cash generating activities, misalnya diteruskan ke BUMN untuk membuat jalan tol, atau untuk partially recovered cash generating seperti untuk perguruan tinggi negeri, atau untuk non cash generating activities seperti membuat jalan umum, pengerukan sungai, penanganan banjir, dan lainnya.

Kalau pinjaman digunakan untuk fully recovered cash generating activities maka jelas bahwa uang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman. Lalu bagaimana dengan penggunaan dana untuk non cash generating activities?

Dasarnya adalah dengan fasilitas yang dibangun pemerintah, maka kehidupan ekonomi menjadi lebih baik, dan sebagai akibatnya terjadi kenaikan penerimaan pajak oleh negara. Kenaikan pajak inilah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman.

Lalu erkait penggunaan dana untuk partially recovered cash generating activities, sebagian uang untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman berasal dari kegiatan yang didanai tersebut dan sebagian lagi dari pajak.

Karena ada risiko tersebut, maka nafsu pinjam mesti dijaga. Terlalu banyak pinjaman bisa obesitas pinjaman, sewaktu-waktu ambruk. Ini berlaku untuk semua peminjam, baik individu, korporasi, sampai negara. Ada cara menghitungnya secara matematika keuangan. Untuk memudahkan, ada patokan umum yang bisa digunakan, rule of tumb.

Bisa menggunakan rasio antara utang terhadap PDB, dengan Indonesia di angka sekitar 38%, bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 41%, Filipina 42%, Malaysia 50%, dan Vietnam 61%. Negara-negara maju lebih besar lagi porsi utangnya terhadap PDB. Britania mencapai 87%, Amerika Serikat 107%, Jepang 239%. Data ini dikutip dari website Kementrian Keuangan (https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang).

Sekarang dari sisi manfaat, apa gunanya pinjaman? secara singkat pinjaman dapat berperan dalam mengungkit kinerja, leverage.  Misalnya dengan pinjaman negara dapat menyalurkan pinjaman tersebut untuk membangun jalan tol dan bandara sehingga kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik, dan pinjaman dapat dibayar dari hasil jalan tol dan pelabuhan.

Dengan dana pinjaman, pemerintah dapat membangun waduk-waduk untuk pengairan pertanian maupun pembangkit listrik. Ujungnya sama, kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik. Sebagian dari kenaikan GDP tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban. Sekali lagi, sebagian dari kenaikan GDP.

Jadi yang penting, selama kenaikan GDP lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, maka pinjaman tersebut bermanfaat. Bila beban pinjaman terlalu besar sehingga melebihi hasil dari pinjaman, penambahan pinjaman perlu dihentikan. Bila perlu dikurangi.

Dengan demikian, pinjaman memberi manfaat dalam kehidupan penerima pinjaman karena semakin makmur, dan memberi manfaat bagi pemberi pinjaman karena mendapat bagian hasil dari dana yang dipinjamkan tersebut.

Oleh: Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM 

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved