Connect with us

Business

Modal pun Kian Tergerus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Kalangan pebisnis hotel dan restoran mengharap pemerintah turun tangan menopang cadangan modal yang tergerus dampak pandemi korona.

 

Bisnis hotel menjadi salah satu sektor usaha yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi virus korona. Kondisi keterpurukan ditambah lagi masih banyaknya hambatan dalam proses restrukturisasi kredit dengan perbankan mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk meminta bantuan modal kerja kepada pemerintah.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, sektor perhotelan membutuhkan bantuan modal kerja sebesar Rp 21,3 triliun untuk dialokasikan bagi pengusaha yang sudah tidak memiliki cadangan modal untuk melanjutkan bisnis.

“Bantuan Rp 21,3 triliun akan disalurkan untuk hotel yang totalnya ada 715.000 kamar dan 17.862 restoran sebagai modal kerja selama enam bulan dengan asumsi modal kerja mereka sama sekali habis. Ini hanya untuk gaji pegawai, listrik, dan promosi. Jadi, tidak termasuk bahan baku makanan dan minuman,” papar Hariyadi dalam Rapat Dengar Pendapat virtual Komisi X DPR RI, Selasa (24/7).

Baca Juga: Suksesnya Pemulihan Sektor Pariwisata Bergantung Kepercayaan Wisatawan

Ia mengungkapkan, saat ini tingkat okupansi hotel di semua daerah masih berada di kisaran kurang dari 15 persen meskipun pemerintah secara bertahap mulai melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi serupa juga terjadi pada layanan jasa pernikahan dan pertemuan yang mengalami penurunan permintaan atau pesanan secara drastis.

Menurutnya, penurunan jumlah pengunjung hotel terkait erat dengan berkurangnya jadwal penerbangan pesawat ditambah lagi biaya uji klinis virus korona seperti rapid test yang masih tergolong mahal. Hal ini mengakibatkan tingkat okupansi hotel di wilayah-wilayah zona hijau belum bergerak naik.

“Kegiatan pertemuan dan pernikahan meski sudah mulai berjalan tapi masih dibatasi kapasitasnya 50 persen,” imbuhnya.

Usulan PHRI terkait bantuan modal kerja ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah pengusaha di sektor lain seperti industri tekstil dan produk tekstil, transportasi darat, makanan dan minuman. Dari industri-industri yang mengusulkan bantuan, Apindo memperkirakan jumlah bantuan modal kerja yang dibutuhkan keseluruhan sektor itu mencapai Rp 600 triliun selama setahun kerja.

Sektor perhotelan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal mengingat operator hotel baru memulai proses pemulihan okupansi pada 2021 hingga 2022.”

Hariyadi yang juga Ketua Umum Apindo meminta pemerintah dapat segera merealisasikan bantuan berupa pinjaman lunak dengan tingkat bunga kurang dari sepuluh persen. Dalam kondisi pandemi saat ini ia berharap perbankan dapat memberikan bunga yang lebih rendah kepada pengusaha.

“Perlu ada skema bantuan pemerintah seperti yang sudah diberikan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Sejauh ini pemerintah telah memberikan berbagai stimulus bagi pengusaha di sektor usaha hotel dan restoran, misalnya dengan memberikan keringanan tagihan listrik berupa pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum (40 jam menyala) untuk pelanggan golongan bisnis. Pengusaha berharap adanya stimulus lain dalam bentuk relaksasi listrik tambahan demi mendukung bisnis hotel dan restoran di masa pandemi. Kalangan pengusaha juga menginginkan adanya kemudahan untuk proses menurunkan daya sementara dan pembebasan biaya penurunan daya. Sedangkan untuk yang telah menurunkan daya sementara karena sepinya pengunjung selama pandemi dan ingin menaikkan daya kembali ketika situasi sudah berangsur normal, para pelaku usaha meminta agar tidak dikenakan biaya.

Butuh tiga tahun

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan bisnis perhotelan baru akan pulih sepenuhnya pada tahun 2023. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Persaingan Usaha Kadin Indonesia Suryani Motik, sektor perhotelan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal mengingat operator hotel baru memulai proses pemulihan okupansi pada 2021 hingga 2022.

Baca Juga: Kami sudah Kehabisan Jurus

“Mungkin tiga tahun kemudian baru mulai kondisi baik. Itu juga mungkin baru 50 persen okupansinya,” jelas Suryani dalam webinar, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan, proses pemulihan ekonomi selama tiga tahun khususnya di bisnis hotel akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Data Kadin Indonesia menunjukkan hingga Juni 2020 sektor perhotelan telah melakukan PHK terhadap 430.000 karyawan.

Kondisi ini seiring rendahnya tingkat okupansi hotel selama pandemi korona. Sedangkan data PHRI mencatat sekitar 2.000 penginapan mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup kegiatan usaha.

“Masih banyak masalah di sektor perhotelan yang terimbas oleh pandemi. Apalagi jumlah pekerja di sektor ini bisa mencapai 15 juta orang,’ paparnya.

 

Business

Kelas ‘kan Naik Tersetrum Baterai

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Masuknya investor global industri mobil listrik akan membuka kontribusi nyata Indonesia dalam industri masa depan yang ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekosistem industri mobil listrik dengan membuka investasi di sektor ini yang dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja. Langkah ini sejalan dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020 lalu. Adanya dukungan teknologi modern dan pembangunan smelter nikel juga telah memungkinkan pengolahan nikel berkadar rendah dilakukan di dalam negeri. Nikel yang bernilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku komponen mobil listrik juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi pasokan di dalam negeri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengemukakan, saat ini investasi di sektor industri mobil listrik menjadi salah satu fokus BKPM guna mencapai target realisasi investasi.

“Kita dorong untuk membangun industri mobil listrik dari hulu ke hilir dengan nikel sebagai bahan baku karena tambang nikel saat ini tidak lagi ekspor ore,” papar Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal IV-2020, Senin (25/1).

Ia mengungkapkan, saat ini ada empat perusahaan berskala global yang segera merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia pada industri mobil listrik dari hulu hingga hilir dengan nilai investasi cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Calon investor pertama yakni Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai investasi asing langsung (foreign direct investment) mencapai 5,2 miliar dollar AS.

“CATL sudah menandatangani kontrak investasi dan tahun ini diharapkan bisa mulai beroperasi,” jelasnya.

Perusahaan manufaktur LG Energy Solution Ltd juga berminat menanamkan modalnya dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar dollar AS untuk membangun industri baterai terintegrasi. Sebelumnya pada 18 Desember 2020 lalu BKPM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan. Kesepakatan itu mencakup kerja sama strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan sektor pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda.

Selanjutnya ada Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF) yang berencana membangun industri prekursor dan katoda. Lalu yang terakhir, Tesla Inc yang berminat membangun ekosistem industri mobil listrik. Jika keempat perusahaan ternama ini sudah merealisasikan investasinya di sektor industri mobil listrik, jelas Bahlil, maka ini menegaskan peran dan kontribusi Indonesia dalam pengembangan industri ramah lingkungan.

“Kalau empat investor ini sudah jalan, maka dunia akan mulai merasakan kehadiran Indonesia dalam berkontribusi terhadap pengembangan industri ramah lingkungan khususnya mobil listrik,” ujarnya.

Indonesia naik kelas

Ia meyakini masuknya investasi dari perusahaan-perusahaan besar tersebut akan menjadi daya tarik investor asing lainnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Ini sekaligus menjadi dorongan bagi iklim investasi Indonesia untuk terus tumbuh di saat dunia belum pulih dari terpaan resesi ekonomi.

“Berbagai investasi besar yang masuk ini memberikan persepsi baik kepada dunia,” kata Bahlil.

Menurutnya, Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain dalam rantai pasok dunia di industri baterai kendaraan listrik. Komponen baterai mencapai 40 persen dari total biaya produksi mobil listrik.

Sementara itu, adanya dukungan regulasi melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya akan semakin memudahkan masuknya pemodal ke Indonesia hingga pada tahap menjalankan kegiatan operasional. Pemerintah menargetkan UU tersebut selesai diundangkan pada Februari 2021.

Pada periode 2019-2024, pemerintah menargetkan nilai investasi selama lima tahun mencapai Rp 4.983,2 triliun atau meningkat 47,3 persen dari realisasi lima tahun sebelumnya sebesar Rp 3.391,9 triliun. BKPM memproyeksikan investasi yang dihimpun tahun 2020 mencapai Rp 817,2 triliun. Lalu pada 2021 naik 4,8 persen menjadi Rp 858,5 triliun. Untuk tahun 2022 angkanya diproyeksikan sebesar Rp 968,4 triliun, di tahun 2023 menjadi Rp 1.099,8 triliun, dan tahun 2024 senilai Rp 1.239,3 triliun.

Lanjut baca

Business

Inovasi Farmasi Berpacu dengan Pandemi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Perusahaan farmasi pelat merah Bio Farma melihat tantangan di masa pandemi sebagai peluang untuk mempercepat perluasan usaha melalui berbagai inovasi produk.

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian secara global dan nasional hingga ke titik minus atau tidak ada pertumbuhan. Sejumlah sektor usaha terguncang hingga harus melakukan pengurangan karyawan bahkan menghentikan kegiatan operasi karena dampak turunnya omzet.

Industri farmasi menjadi salah satu sektor yang justru melesat dan meraih berkah pandemi, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan obat-obatan, vitamin, dan juga vaksin korona. Bio Farma salah satunya. Perusahaan farmasi pelat merah ini segera beradaptasi untuk memanfaatkan peluang di masa pandemi dengan mempercepat inovasi produk dan perluasan bisnis.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesty Basyir mengungkapkan, pengembangan vaksin Covid-19 saat ini menjadi prioritas perusahaan selain produk-produk unggulan lainnya. Sebagai perusahaan vaksin terbesar di Asia Tenggara dan terkemuka di dunia, saat ini Bio Farma menjadi satu-satunya BUMN yang mengembangkan vaksin Covid-19 yang mulai Januari 2021 mulai diberikan secara bertahap kepada masyarakat.

Ia memaparkan lima kunci utama dalam keberhasilan pengembangan vaksin Covid-19, yaitu kecepatan, efektivitas, teknologi, human, dan balance. Semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses vaksin, terlebih negara-negara kaya yang memiliki kekuatan teknologi.

“Jadi kata kuncinya harus cepat dan efektif,” kata Honesty dalam MarkPlus Conference 2021, Rabu (9/12).

Di masa awal pengembangan vaksin, pihaknya segera menyampaikan kepada para penemu vaksin dunia bahwa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ia juga menekankan pentingnya garansi akses yang cepat mengingat seluruh negara sedang berebut untuk memperoleh akses vaksin Covid-19 guna memenuhi kebutuhan di negara masing-masing.

“Bukan sekadar market, tapi harus ada transfer teknologi. Dan jangan hanya mendapatkan kapasitas saja, tapi juga perlu ada garansi akses yang cepat untuk mendapatkan vaksin Covid-19,” jelasnya.

Bio Farma menargetkan untuk dapat memproduksi vaksin Covid-19 di akhir 2021. Berbagai inovasi produk juga telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi mulai dari produksi Rapid Test (RT)-PCR yang berkolaborasi dengan Gugus Tugas Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19, Mobile Laboratorium Biosafety Level 3, Terapi Plasma Konvalesen, Virus Transfer Media, hingga jaringan klinik vaksin immunicare.

Dengan kompetensi di bidang bioteknologi, peran Bio Farma tidak sebatas  memproduksi RT-PCR melainkan juga validasi, registrasi, dan distribusinya ke seluruh Indonesia. Kapasitas produksi RT- PCR sekarang sebesar 50 ribu kit per pekan. Jika fasilitas produksi eks-produksi vaksin flu burung dapat difungsikan, jelas Honesty, kapasitas produksi diharapkan bisa ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan nasional, yaitu sebesar 20 ribu kit per hari atau 700 ribu kit per bulan.

Bahan baku impor

Meski pandemi memberikan peluang bagi industri farmasi, persoalan yang muncul selalu ada. Honesty membeberkan, meskipun permintaan masyarakat terhadap produk farmasi meningkat selama pandemi, perusahaan farmasi terkendala oleh terbatasnya bahan baku. Saat ini, sekitar 90 persen bahan baku farmasi di Indonesia masih impor. Sementara negara-negara seperti Tiongkok dan India justru membatasi ekspor karena mengutamakan kebutuhan bahan baku untuk negaranya. Kelangkaan ini berdampak pada kenaikan harga bahan baku hingga beberapa kali lipat dan memaksa perusahaan farmasi melepas aset demi memenuhi kebutuhan bahan baku produksi.

Demand yang begitu besar menyebabkan harga bahan baku naik sampai empat kali lipat. Perusahaan farmasi harus mengorbankan sebagian asetnya untuk membeli bahan baku yang harganya sudah melonjak tinggi,” imbuhnya.

Bio Farma merupakan perusahaan farmasi yang mendapat kepercayaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendapatkan izin emergency use vaksin polio dalam waktu singkat. Pencapaian ini mendorong Bio Farma kembali mengajukan izin emergency use untuk vaksin Covid-19. Selain itu, BUMN farmasi ini  juga menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang lolos audit Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) yang dirintis miliuner Bill Gates untuk memproduksi vaksin Covid-19.

Lanjut baca

Breaking News

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita/Foto: Dok. Kemenperin

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Salah satu faktor utama penentu daya saing adalah kualitas infrastruktur mutu.

“Pembangunan infrastruktur mutu melalui penerapan standar di tingkat nasional diharapkan mampu menciptakan pasar yang kondusif bagi produk-produk dalam negeri, sekaligus melindungi pasar domestik dari produk bermutu rendah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika membuka Bimbingan Teknis SNI ISO 9001:2015 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (23/2/21).

Salah satu standar mutu paling mendasar yang diharapkan dapat diterapkan oleh industri nasional adalah SNI ISO 9001:2015, atau lebih dikenal sebagai Sistem Manajemen Mutu (SMM). SNI itu secara global telah diakui sebagai fondasi dasar infrastruktur mutu sebuah organisasi, termasuk perusahaan industri.

“Penerapan SNI ISO 9001:2015 di sektor industri diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi proses, biaya, kepuasan konsumen, serta jaminan kepercayaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan,” kata Agus.

Agus menyampaikan, penerapan SNI Sistem Manajemen Mutu dapat mendukung perusahaan industri dalam membangun budaya kerja yang kondusif dan optimal dalam mewujudkan tujuan bisnisnya. “Mohon SNI Sistem Manajemen Mutu tidak dipandang sebagai pekerjaan tambahan yang memberatkan. SNI ini membantu perusahaan untuk dapat menjaga konsistensi secara berkelanjutan dalam proses pemantauan dan pengukuran kinerja,” kata Agus.

Pelaksanaan Bimtek itu sekaligus menandai transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020, BSKJI diharapkan dapat menjadi lokomotif dan koordinator kebijakan jasa industri, khususnya dalam membina dan menggerakkan industri.

“BSKJI juga diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kontribusi dan partisipasi sektor jasa industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional” harap Agus.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi menyatakan, Bimtek SNI ISO 9001:2015 diikuti oleh sekitar 1.100 peserta dari seluruh Indonesia, dengan latar belakang berbagai sektor industri dan diadakan serentak di seluruh unit BSKJI Kemenperin, dari Banda Aceh hingga Ambon.

“Seluruh unit BSKJI siap mendukung pemberdayaan industri melalui capacity building bagi industri nasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas industri nasional,” ujarnya.

Doddy menambahkan, dalam rangka mendukung pembangunan industri di Indonesia, hingga saat ini BSKJI Kemenperin telah memiliki fasilitas 23 laboratorium pengujian yang terakreditasi, 20 laboratorium kalibrasi, 20 lembaga sertifikasi produk, lima lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, dan 16 lembaga sertifikasi industri hijau. “Fasilitas-fasilitas tersebut telah aktif mendukung penerapan 120 SNI Wajib Bidang Industri yang ditetapkan sampai Desember tahun 2020,” kata Doddy.

 

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved