Connect with us

Business

Modal pun Kian Tergerus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Kalangan pebisnis hotel dan restoran mengharap pemerintah turun tangan menopang cadangan modal yang tergerus dampak pandemi korona.

 

Bisnis hotel menjadi salah satu sektor usaha yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi virus korona. Kondisi keterpurukan ditambah lagi masih banyaknya hambatan dalam proses restrukturisasi kredit dengan perbankan mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk meminta bantuan modal kerja kepada pemerintah.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, sektor perhotelan membutuhkan bantuan modal kerja sebesar Rp 21,3 triliun untuk dialokasikan bagi pengusaha yang sudah tidak memiliki cadangan modal untuk melanjutkan bisnis.

“Bantuan Rp 21,3 triliun akan disalurkan untuk hotel yang totalnya ada 715.000 kamar dan 17.862 restoran sebagai modal kerja selama enam bulan dengan asumsi modal kerja mereka sama sekali habis. Ini hanya untuk gaji pegawai, listrik, dan promosi. Jadi, tidak termasuk bahan baku makanan dan minuman,” papar Hariyadi dalam Rapat Dengar Pendapat virtual Komisi X DPR RI, Selasa (24/7).

Baca Juga: Suksesnya Pemulihan Sektor Pariwisata Bergantung Kepercayaan Wisatawan

Ia mengungkapkan, saat ini tingkat okupansi hotel di semua daerah masih berada di kisaran kurang dari 15 persen meskipun pemerintah secara bertahap mulai melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi serupa juga terjadi pada layanan jasa pernikahan dan pertemuan yang mengalami penurunan permintaan atau pesanan secara drastis.

Menurutnya, penurunan jumlah pengunjung hotel terkait erat dengan berkurangnya jadwal penerbangan pesawat ditambah lagi biaya uji klinis virus korona seperti rapid test yang masih tergolong mahal. Hal ini mengakibatkan tingkat okupansi hotel di wilayah-wilayah zona hijau belum bergerak naik.

“Kegiatan pertemuan dan pernikahan meski sudah mulai berjalan tapi masih dibatasi kapasitasnya 50 persen,” imbuhnya.

Usulan PHRI terkait bantuan modal kerja ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah pengusaha di sektor lain seperti industri tekstil dan produk tekstil, transportasi darat, makanan dan minuman. Dari industri-industri yang mengusulkan bantuan, Apindo memperkirakan jumlah bantuan modal kerja yang dibutuhkan keseluruhan sektor itu mencapai Rp 600 triliun selama setahun kerja.

Sektor perhotelan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal mengingat operator hotel baru memulai proses pemulihan okupansi pada 2021 hingga 2022.”

Hariyadi yang juga Ketua Umum Apindo meminta pemerintah dapat segera merealisasikan bantuan berupa pinjaman lunak dengan tingkat bunga kurang dari sepuluh persen. Dalam kondisi pandemi saat ini ia berharap perbankan dapat memberikan bunga yang lebih rendah kepada pengusaha.

“Perlu ada skema bantuan pemerintah seperti yang sudah diberikan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Sejauh ini pemerintah telah memberikan berbagai stimulus bagi pengusaha di sektor usaha hotel dan restoran, misalnya dengan memberikan keringanan tagihan listrik berupa pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum (40 jam menyala) untuk pelanggan golongan bisnis. Pengusaha berharap adanya stimulus lain dalam bentuk relaksasi listrik tambahan demi mendukung bisnis hotel dan restoran di masa pandemi. Kalangan pengusaha juga menginginkan adanya kemudahan untuk proses menurunkan daya sementara dan pembebasan biaya penurunan daya. Sedangkan untuk yang telah menurunkan daya sementara karena sepinya pengunjung selama pandemi dan ingin menaikkan daya kembali ketika situasi sudah berangsur normal, para pelaku usaha meminta agar tidak dikenakan biaya.

Butuh tiga tahun

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan bisnis perhotelan baru akan pulih sepenuhnya pada tahun 2023. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Persaingan Usaha Kadin Indonesia Suryani Motik, sektor perhotelan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal mengingat operator hotel baru memulai proses pemulihan okupansi pada 2021 hingga 2022.

Baca Juga: Kami sudah Kehabisan Jurus

“Mungkin tiga tahun kemudian baru mulai kondisi baik. Itu juga mungkin baru 50 persen okupansinya,” jelas Suryani dalam webinar, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan, proses pemulihan ekonomi selama tiga tahun khususnya di bisnis hotel akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Data Kadin Indonesia menunjukkan hingga Juni 2020 sektor perhotelan telah melakukan PHK terhadap 430.000 karyawan.

Kondisi ini seiring rendahnya tingkat okupansi hotel selama pandemi korona. Sedangkan data PHRI mencatat sekitar 2.000 penginapan mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup kegiatan usaha.

“Masih banyak masalah di sektor perhotelan yang terimbas oleh pandemi. Apalagi jumlah pekerja di sektor ini bisa mencapai 15 juta orang,’ paparnya.

 

Business

Penyerapan Bagus Syaratkan Birokrasi Mulus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

KADIN Indonesia menyerukan ke pemerintah untuk menyelesaikan persoalan birokrasi menghambat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi.

 

Kalangan pengusaha mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk membantu menggerakkan kegiatan bisnis di berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi virus korona, termasuk juga stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun lambatnya realisasi penyerapan anggaran PEN menjadi sorotan banyak pihak. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lambannya penyerapan anggaran.

“Semua stimulus itu bagus, apalagi yang untuk mendukung sektor UMKM. Tapi implementasi penyerapan anggarannya masih rendah sekali,” papar Shinta dalam webinar bertema “Resesi di Depan Mata, Indonesia Harus Apa” yang diadakan oleh media online Akurat.co di Jakarta, Selasa (25/8).

Baca Juga: Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Menurutnya, persoalan besar yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran adalah prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Ia menyayangkan sistem birokrasi justru mempersulit proses pengurusan dari level atas ke bawah sehingga menghabiskan waktu lama.

“Kalau mau dapat sesuatu, kita mengerti harus ada kehati-hatian. Tapi proses birokrasinya harus melalui berbagai macam registrasi dan enggak langsung dapat. Dari atasnya gampang, tapi level bawahnya bisa lama,” ungkapnya.

Hingga 19 Agustus 2020, total penyerapan anggaran PEN tercatat sebesar Rp 174,79 triliun atau baru mencapai 25,1 persen. Alokasi anggaran itu meliputi realisasi program kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau 13,9 persen, perlindungan sosial 49,7 persen, dan sektor UMKM sebesar 37,2 persen dari pagu Rp 44,63 triliun.

Menanggapi persoalan rendahnya penyerapan anggaran PEN, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui beratnya tantangan dalam membenahi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, paparnya, upaya pembenahan ini harus segera dilakukan.

“Kita harus segera melakukan akselerasi, maka melalui Omnibus Law nantinya diharapkan dapat mendorong kemudahan perizinan dan pengurangan biaya logistik agar ekonomi cepat tumbuh. Upaya ini tentu perlu koordinasi secara efektif dan sustain,” jelas Prastowo.

“Proporsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini membuat laju kontraksi sulit ditahan.”

Stimulus bisnis menengah

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman kelumpuhan ekonomi domestik sebagai akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat, faktor sosial, dan turunnya pendapatan per kapita.

Baca Juga: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Positif, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Realisasi Belanja Negara

“Yang perlu dibahas bukan lagi soal ancaman krisis, resesi atau depresi tapi mengenai kelumpuhan ekonomi. Penurunan yang paling berat saat ini di konsumsi rumah tangga,” jelas Misbakhun.

Ia menuturkan, kontraksi tahunan yang dialami Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia memang belum terlalu dalam dan masih dalam hitungan satu digit. Sementara banyak negara di kawasan Eropa, Amerika maupun Asia Tenggara kini mengalami kontraksi hingga dua digit. Namun proporsi konsumsi rumah tangga yang besarnya 56,6 persen begitu mendominasi, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini yang membuat laju kontraksi sulit ditahan meski pemerintah meluncurkan berbagai stimulus dan insentif.

Untuk mengantisipasi kontraksi lebih dalam yang bisa memicu kelumpuhan ekonomi, ia menyarankan perluasan jangkauan program insentif bagi kelompok masyarakat menengah rentan, termasuk juga pelaku usaha kelas menengah berpenghasilan sekitar Rp 100 juta–Rp 500 juta sebulan. Menurutnya, kelompok ini memang tidak termasuk dalam kategori usaha mikro, tapi mereka juga tidak tergolong usaha yang tahan krisis.

“Pelaku usaha kelas menengah yang mau menetas ini belum ada stimulus. Perlu ada formulasi baru untuk kelompok ini, agar konsumi rumah tangga tidak terus tergerus,” imbuhnya.

Baca Juga: Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Lanjut baca

Business

Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Riset yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat menjadi modal penting untuk menjawab tantangan ekonomi khususnya di era pascapandemi Covid-19 saat ini. Demikian kesimpulan diskusi dalam webinar “Rethinking the Role of Islamic Economics and Finance Post Pandemic: Driving Change To Research” yang dilaksanakan pada Kamis (24/9). Acara webinar ini menghadirkan pembicara kunci, Gubernur Bank Negara Malaysia 2000 – 2016 Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang juga Anggota Dewan Kehormatan Bank Indonesia Institute, serta pakar ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Virtual 2020.

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia Institute dengan International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) menandatangani Memorandum of Commitment (MOC) untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang riset dan edukasi, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ruang lingkup kerja sama secara spesifik meliputi bidang pembelajaran atau pelatihan, penelitian, dan kegiatan atau program bersama. Kedua lembaga meyakini bahwa kerja sama itu dapat mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Perekonomian menghadapi tiga tantangan penting pascapandemi Covid–19 yang perlu menjadi fokus pemikiran. Pertama, ekosistem dan sumber daya alam yang pulih saat terjadi pandemi Covid-19 dapat tetap terjaga ketika aktivitas ekonomi kembali meningkat. Kedua, penyesuaian ketenagakerjaan seiring perubahan kebutuhan keahlian yang dipicu perkembangan teknologi. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang mengubah berbagai aspek kehidupan dan makin terakselerasi saat terjadi pandemi Covid-19. Bank Indonesia memandang, melalui beragam pendekatan dan tradisi intelektual dapat dikembangkan berbagai aternatif kebijakan yang inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan itu.

Dalam webinar itu, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mengingatkan, dukungan riset terapan terkait pembiayaan sosial syariah (Islamic Social Finance/ISF) dengan pemanfaatan teknologi finansial, misalnya untuk zakat, waqaf dan sedekah, diperlukan untuk dapat mengoptimalkan dampak sosialnya. Perhatian terhadap kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan dinilai perlu menjadi fokus saat ekonomi memasuki proses pemulihan. Hal itu mengingat kelompok masyarakat itu mendapat perhatian dari berbagai program bantuan sosial pemerintah maupun pihak lain di saat terjadinya pandemi Covid-19.

Lanjut baca

Breaking News

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya. Kerja sama ini memungkinkan usahawan Qasir, khususnya yang bergerak di industri makanan dan minuman (F&B) untuk bisa menikmati keuntungan automasi pencatatan transaksinya langsung ke sistem POS di aplikasi Qasir.

Qasir adalah sistem point of sale yang memiliki banyak fungsi dalam memenuhi kebutuhan usaha. Mulai dari semua yang berhubungan dengan proses transaksi dan pencatatan, pengelolaan produk, pengelolaan outlet dan pegawai, jingga monitoring laporan usaha.

CEO Qasir, Michael Williem mengatakan, fitur kerja sama Qasir dan Grab ini dapat digunakan oleh merchant Qasir dengan biaya berlangganan terjangkau.

“Untuk mendukung usahawan secara optimal di tengah pandemi, kami telah menyediakan layanan paket kerja sama usaha dengan GrabFood, di mana usahawan dapat langsung menyimpan data transaksi GrabFood-nya di sistem POS Qasir,” kata  Michael.

Merchant F&B menurut Michael telah merepresentasikan sekitar 50 persen dari merchant base Qasir. “Menjalin kemitraan dengan Grab yang memiliki jaringan luas akan membantu mitra usaha kami untuk menyasar basis pelanggan yang lebih besar. Hal ini juga menambah peluang kami untuk melakukan akuisisi merchant F&B,” Michael menambahkan.

Menurut pria yang akrab disapa Mike ini, kemitraan dengan Grab dilatarbelakangi atas komitmen perusahaan untuk terus mendampingi usahawan terutama di masa-masa sulit akibat pandemi. Karenanya, fitur yang ditawarkan pun tetap mengusung prinsip tepat guna dan terjangkau.

Jumlah pelaku usaha UMKM di dalam negeri yang sudah memanfaatkan platform online untuk mengembangkan bisnisnya masih perlu peningkatan signifikan. Saat ini hanya 13 persen UMKM yang sudah bertransformasi ke pemasaran digitalUntuk itu, Qasir terus berupaya membantu para usahawan UMKM, salah satunya lewat integrasi platform POS miliknya dengan layanan GrabFood.

“Sejak pandemi, platform digital yang tadinya hanya dinilai sebagai alat bantu alternatif untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari berubah menjadi suatu kebutuhan penting. Mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital pun seolah dipaksa keadaan untuk menggunakan teknologi jika ingin bertahan. Ini juga terjadi pada UMKM kita. Di mana penjualan on-line berbasis digital terbukti menyelamatkan mereka yang tidak bisa lagi berjualan secara off-line,” ungkap Michael.

Peningkatan angka korban pandemi serta pembatasan mobilisasi sosial di berbagai daerah, nyatanya turut memberikan dampak bagi ekonomi UMKM, termasuk para usahawan Qasir. Sebagai langkah konkret untuk membantu pemulihan bisnis usahawannya selama masa pandemi COVID-19, Qasir menawarkan layanan Website Usaha yang ditujukan bagi pengguna untuk memasarkan produk-produknya lewat website dengan biaya langganan kurang dari Rp 200.000 per tahunnya. Pengguna hanya perlu memasukkan data usaha, sedangkan katalog produk sudah tersinkronisasi secara otomatis melalui aplikasi Qasir. Dengan begitu pelanggan bisa langsung memesan produk melalui Website Usaha yang telah terintegrasi dengan aplikasi Qasir. Pelanggan juga dapat memilih jasa pengiriman dan durasi pengiriman layaknya berbelanja di toko on-line pada umumnya.

“Salah satu manfaat yang paling dirasakan oleh merchant ialah mereka dapat lebih mudah untuk mempromosikan produknya secara online dan membuat multi-channel transactions sehingga dapat merasakan pengalaman jualan online yang mulus dan akhirnya berdampak pada kenaikan penjualan merchant itu sendiri,” tambah Mike.

Wujud Empati

Salah satu bentuk kepedulian sosial yang baru saja diinisiasi Qasir adalah kampanye #JagaUMKM. Kampanye ini merupakan besutan segenap karyawan Qasir sebagai bentuk kepedulian kepada usahawan mikro yang terdampak pandemi,  yang tidak sedikit di antaranya mengalami kesulitan mengenalkan produknya ke masyarakat.

Saat ini terdapat lebih dari 2.500 merchant atau usahawan yang telah terdaftar di website www.jagaumkm.com. Sebesar 52 persen merupakan usahawan makanan dan minuman (F&B), 9 persen usaha minimarket/toko kelontong, dan 39 persen usaha lainnya (butik, toko elektronik, kesehatan). Persebaran area merchant yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Banten, Bekasi, Depok, dan Surabaya.

Seiring realisasi tatanan kehidupan baru berlangsung, momen ini telah mendorong pertumbuhan transaksi digital, penggunaan internet, dan serta kegiatan bisnis yang beralih menjadi serba online. Hal ini mau tidak mau menuntut semua pelaku usaha untuk bertransformasi. Apalagi masyarakat juga sudah mulai beralih ke online untuk meminimalisasi kontak fisik.

“Kedua inisiatif di atas kami pandang strategis untuk mewadahi ikhtiar orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, lalu putar haluan jadi usahawan, ataupun usahawan yang tengah  berjuang melawan ancaman gulung tikar. Hal ini kami harap bisa meringankan beban mereka dan bersama-sama pulih dari situasi sulit,“ ungkap Michael.

Michael juga menyadari sebagian besar usahawan mikro Qasir memiliki keterbatasan literasi produk digital sehingga Qasir tidak hanya menawarkan layanan kepada mitranya melainkan juga edukasi dan sosialisasi. ”Sebisa mungkin kami dekat dengan merchant dan tanggap atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Kami memiliki tim Customer Success Manager yang selalu siap mendampingi usahawan yang baru bergabung dengan Qasir. Qasir juga menyediakan banyak ruang edukasi dan konsultasi bagi merchant, seperti kolom Tanya-Jawab (FAQ), tutorial via Youtube, pertemuan online/offline EduQasir, sampai pembuatan beberapa grup pengguna di platform WhatsApp dan Telegram. Pembuatan grup WA usahawan ini misalnya, ternyata sangat diminati, sampai-sampai dibentuk lagi Komunitas Usahawan Qasir yang organik atas inisiatif merchant sendiri,”  tutup Michael.

Sebagai aplikasi yang fokus membangun ekosistem ramah bagi usahawan dari berbagai skala, Qasir tetap mempertahankan fitur-fitur gratis meski menghadirkan juga fitur-fitur berbayar. Namun berbeda dengan aplikasi point-of-sale lainnya, fitur berbayar Qasir dijual secara satuan dengan harga yang sangat terjangkau. Qasir menyebut konsep ini dengan pay-as-you-grow. Di antara fitur premium tersebut adalah fitur “Kelola Diskon” dan “Tiket Pesanan” yang dibanderol dengan harga hanya Rp 15.000 (sekali bayar untuk pemakaian selamanya). Ada pula fitur untuk kebutuhan lain yang lebih kompleks dan canggih seperti “Website Usaha” dan fitur “Absensi” dengan konsep subscription / berlangganan.

Model bisnis freemium atau pay-as-you-grow ini telah dirancang dengan cermat dengan tujuan agar pengguna bisa memilih sendiri fitur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tipe dan fase usahanya pada saat itu. Selain itu, ini adalah bentuk komitmen Qasir untuk menjadi “super tools” dan menjadi pembeda dari platform POS lainnyaDengan kata lain, konsep ini berguna bagi para usahawan yang baru memulai bisnisnya namun ingin segera mendapat value dari produk Qasir secara instan tanpa komitmen panjang apalagi biaya yang mahal.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News15 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved