Connect with us

Topic

Modal Nekat demi Mitra Berkualitas

W Hanjarwadi

Published

on

Mengatasi banyak kendala, sejak dibentuk dua tahun lalu, KP3SKP mencetak tujuh ribu lebih konsultan pajak bersertifikat melalui saringan ketat.

Awal Januari lalu Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) untuk ketiga kalinya menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak ini efektif, kewenangan penyelenggaraan USKP ada di Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

USKP oleh KP3SKP pertama kali dilakukan pada Januari 2017—dua tahun lebih sejak peraturan menteri di atas. Itu karena aturan pelaksanaannya baru terbit tahun 2016, merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 707 Tahun 2016 tentang Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP) yang terbit pada September 2016.

Ketua KP3SKP Suminarto Basuki menjelaskan, secara garis besar ada tiga tugas yang harus diemban oleh KP3SKP. Pertama, melaksanakan ujian sertifikasi konsultan pajak; kedua, kegiatan penyetaraan bagi pegawai DJP yang sudah purnabakti atau pensiun; dan, ketiga menerbitkan sertifikat A bagi sarjana S1 atau D4 perguruan tinggi terakreditasi yang disetujui. Khusus untuk poin ketiga, hingga saat ini menurut Suminarto, aturan pelaksanaannya belum dibuat sehingga KP3SKP belum bisa mengimplementasikannya.

“Aturan pelaksanaannya belum ada. Jadi, selama ini walaupun ada alumni perguruan tinggi yang minta, kami belum bisa memberikan sertifikasi,” ujar Suminarto di Universitas Bunda Mulia di sela-sela memantau pelaksanaan USKP pertengahan Januari lalu.

USKP merupakan syarat agar seseorang mendapatkan sertifikat sebagai konsultan pajak, yakni surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan pajak. Suminarto menjelaskan, sertifikat konsultan pajak itu ada tiga jenjang, yakni sertifikat sertifikat A untuk menjadi konsultan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sertifikat B untuk konsultan pajak bagi Wajib Pajak Badan, dan sertifikat C untuk konsultan Pajak Internasional.

Gerak cepat

Suminarta menjelaskan, satu bulan setelah dibentuk oleh Komite Pengarah PPSKP pada Oktober 2016, KP3SKP sebagai komite pelaksana USKP langsung gerak cepat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan USKP bagi calon konsultan pajak. Mulai dari membuka pendaftaran, menyiapkan tempat, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pengawas, pembuat materi, hingga tim penilai. Padahal, menurut Suminarto, saat itu sumber daya masih sangat terbatas sehingga banyak proses terpaksa dilakukan dengan cara manual atau memanfaatkan teknologi sesuai kemampuan.

“Jangankan bicara sistem IT dan sebagainya, ya, kita pokoknya jalan saja. Saya kebetulan orang Jawa Timur, ya bonek saja, bondo nekat. Semua masih manual,” ujarnya.

Seperti telah diduga, setelah pendaftaran pertama dibuka, peserta pun membeludak. Padahal, saat itu, karena keterbatasan anggaran, KP3SKP hanya memasang iklan di website IKPI dan sekali iklan kecil di surat kabar Namun, Suminarto maklum karena dua tahun tak ada otoritas yang bisa menyelenggarakan USKP. Saat itu tercatat ada 1850 peserta pendaftar. Padahal, kapasitas yang tersedia di Universitas Bunda Mulia hanya cukup untuk menampung 1050 peserta.

“Antusias masyarakat begitu besar sehingga enggak cukup 1050 peserta. Idealnya itu kita ujian pakai meja. Nah, dengan kondisi seperti itu saya harus memberikan kesempatan lebih banyak. Akhirnya bisa tambah peserta tapi dengan kursi kuliah. Idealisme saya tidak dapat terpenuhi, tapi, saya dihadapkan kepada kenyataan bahwa ini tuntutan masyarakat yang ingin jadi konsultan. Jadi terpaksa ekspektasinya diturunkan sehingga kami bisa selenggarakan 1850 peserta pada 14–15 Januari.”

Melihat tingginya animo peserta, Agustus 2017, KP3SKP kembali menggelar USKP. Kali ini di tiga tempat, yakni Jakarta, Medan, dan Surabaya. USKP Jakarta mampu menjaring 1835 peserta, Medan 172 peserta dan di Surabaya 549 peserta.

Persiapan USKP kedua lebih matang. Pendaftaran mulai dibuka dengan sistem on-line meski server sempat down. Namun, berbagai kendala tak menyurutkan niat KP3SKP mencetak konsultan pajak berkualitas. Januari 2018, KP3SKP menyelenggarakan USKP untuk kali ketiga.

“Untuk ketiga kalinya ini jumlah peserta di Jakarta 2030, Surabaya 633 peserta, Medan 173 peserta. Sedangkan penyetaraan (pensiuanan DJP) ada 103 peserta,” ujar Suminarto.

Lancarnya pelaksanaan USKP, menurut Suminarto, tak lepas dari kekompakan dan ketulusan timnya yang endedikasikan waktu, tenaga dan pikiran.

“Tim kami sudah solid dan enggak hitung hitung-hitungan. Pokoknya kerja dan jadi.”

Tak bisa diintervensi

Sumianrto menegaskan USKP adalah sertifikasi untuk mencetak konsultan yang andal dan profesional. Sehingga proses ujian pun tak bisa diintervensi. Dari sisi materi, soal-soal setiap mata ujian melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing. Misalnya, ada tim IT, korektor, pengawas, penjaga materi, dan lainnya. Setiap materi disegel dan disandi dengan kode acak. Begitu pula dengan identitas peserta, sehingga juri atau korektor tidak akan tahu nama peserta ujian. Proses penyimpanan dan distribusi materi pun dilakukan dengan ketat dan disegel sedemikian rupa.

“Coba Anda bayangkan, berapa orang yang harus dihubungi. Pertama, katakanlah saya ikut enam mata ujian. Kodenya apa saja enam ini, dan materi ini ke korektor yang mana (tidak ada yang tahu). Insya Allah, soal lulus atau tidaknya itu sudah kita coba—rambu-rambunya ketat.”

Saking ketatnya, pada pelaksanaan ujian baru pertama yang langsung lulus hanya sekitar 11 persen, sehingga sebagian terpaksa mengulang. Sesuai aturan, peserta diberi kesempatan mengulang hingga tiga kali. Dengan sistem yang ketat itu Suminarto optimistis ke depan bisa mencetak konsultan pajak yang berkualitas.

Suminarto berharap, konsultan pajak yang sudah bersertifikat KP3SKP mendapat izin praktik dari DJP dan dianggap sebagai mitra. Selain itu, sebagai lembaga yang mencetak konsultan pajak yang kompeten, yang berizin yang ditunjuk pemerintah, Suminarto juga meminta agar DJP menertibkan dan menindak konsultan pajak tak berizin.

“Kami diberikan amanah oleh Menteri Keuangan lewat PMK, dan diberi amanah untuk menghasilkan konsultan pajak. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Harapan kami, produk dari KP3SK adalah betul-betul konsultan yang kompeten di bidangnya dan bisa diterima sebagai mitra DJP.”

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Topic

Perkokoh Integritas, Capai Target Penerimaan

Aprilia Hariani K

Published

on

Pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018, ada 31 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) tingkat kementerian dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebelumnya, serangkaian penilaian telah dilakukan oleh bagian Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenpan RB, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur KITSDA Harry Gumelar, mengungkapkan predikat ZI-WBK adalah sarana atau ukuran yang mencerminkan tata kelola kantor yang baik dalam melayani, yaitu pelayanan harus bersifat transparan dan menerapkan aturan yang ada.

“Integritas dalam melayani Wajib Pajak yang utama. Maka predikat ZI-WBK hanya menjadi penanda atau mempertegas,” kata Harry melalui pesan elektronik, Jumat (4/1).

Di tubuh DJP, sesungguhnya pengawasan kepegawaian telah dilakukan. Harry menyebut, salah satu sistem untuk menjaga integritas para pegawai melalui aplikasi bernama SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva). Sistem ini berfungsi sebagai sarana pengawasan yang dapat dilakukan oleh seluruh pegawai pajak di Indonesia.

“Pegawai bisa mengadu modus apa pun. Surat tertulis ke Dirjen, Direktur, dan antar pegawai. Pengaduan bisa seperti dugaan korupsi, selingkuh, dan lainnya,” jelas Harry.

Kendati demikian, KITSDA juga melakukan serangkaian investigasi terhadap seluruh pengaduan yang masuk. “KITSDA mengumpulkan informasi. Bukti semakin kuat, baru kita tindak,” jelasnya.

Harry berharap dengan integritas yang dijunjung oleh pegawai akan membentuk persepsi positif dari masyarakat Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target,” harap Harry.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target.”

Realisasi penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal, menuturkan realisasi penerimaan pajak Rp 1.315 triliun dari target Rp 1.424 triliun atau realisasi 92,41 persen. “Data sementara per 2 Januari 2019 itu,” jelas Yon saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).

Semarang tengah dua, KPP Madya malang, KPP Pratama Bangkinang, dan KPP Pratama Muara Bungo.]penerimaan pajak target 100 persen diraih karena kerja tim yang andal, sistem manajerial yang konsisten, dan berbagai kegiatan amal.

“Kami rutin seminggu sekali bedah WP, eksekusi, undang WP dengan aturan yang berlaku. Tidak lupa kita mengetuk pintu langit dengan kegiatan amal yang dihimpun dari kantong masing-masing pegawai,” kata Iwan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama, mengapresiasi pencapaian itu. Ia berharap pencapaian target di 2018 bukan puncak dari segalanya, melainkan suatu pemantik semangat untuk pencapaian di tahun berikutnya.

“Saya melihat mereka adalah KPP yang memahami target yang dibebankan, membuat strategi yang efektif, dan bekerja keras menjalankan strategi tersebut,” kata Hestu.

Tahun 2019, integritas dan pelayanan tetap menjadi fokus utama DJP. Di antaranya, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM 0,5 persen, dan pelaksanaan business development services (BDS) UMKM di setiap KPP.

Continue Reading

Topic

Tiga Fokus untuk Target 2019

Ruruh Handayani

Published

on

Selain perbaikan administrasi, fokus DJP ke depan untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan maksimal, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2019 menjadi Rp 1.577,6 triliun. Target ini tumbuh 16,8 persen dari outlook penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.350,9 triliun. Atau dengan kata lain, kontribusi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat, yakni 72,9 persen dari total pendapatan negara.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menganggap, target yang diberikan tahun ini lebih realistis dibandingkan tahun lalu. Dan untuk menggapai target itu, Robert menyebut di tahun ini DJP akan fokus pada pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Dari segi pelayanan, terus berupaya melakukan penyederhanaan dan perluasan layanan pajak, misalnya saja melalui mobile tax unit. Selain itu, DJP juga akan memperluas layanan e-Filing, menyederhanakan proses restitusi, dan memperluas layanan business development services (BDS) untuk UMKM.

Di sisi penegakan hukum, DJP akan melakukan penegakan hukum yang lebih berkeadilan serta peningkatan kualitas hukum melalui perbaikan tata kelola dan kontrol kualitas. Sementara di aspek pengawasan Wajib Pajak, DJP akan melakukan pengawasan berbasis risiko (compliance risk management); penguatan basis data perpajakan melalui AEoI, data keuangan, data pihak ketiga, dan data pasca-TA; serta program kerja gabungan antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perbaikan administrasi

Perbaikan sistem administrasi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang kini terus diupayakan pemerintah. Menurut Robert, rasio pajak tidak akan meningkat jika pemerintah hanya menurunkan tarif yang tidak diikuti dengan perbaikan administrasi. Ia memaparkan, rasio pajak sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemungutan pajak yang diperoleh dengan menghitung besaran penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, penurunan tarif dan upaya perbaikan sistem administrasi sudah dilakukan DJP.

Robert mencontohkan, beberapa penurunan tarif yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 30 persen menjadi 25 persen dan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Pemerintah juga telah menjalankan program Amnesti Pajak di tahun 2016 yang diikuti dengan perbaikan administrasi dan ketersediaan data. Bagi Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan hartanya, mereka bisa mendapatkan pengampunan melalui program itu dengan membayar tarif tebusan yang rendah.

Menurut Robert, upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak adalah melalui pengawasan pemeriksaan terhadap WP yang belum membayar pajak. Namun, ia mengakui upaya ini baru bisa dipetik hasilnya dalam jangka panjang.

Saat ini rasio pajak berada di kisaran sepuluh persen dari PDB. Tahun 2019 pemerintah menargetkan rasio pajak bisa mencapai 12,22 persen yang didukung oleh peningkatan kepatuhan seiring perbaikan kinerja pegawai pajak dan sistem administrasi.

“Kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi.

Institusi antikorupsi

Dari waktu ke waktu, DJP juga terus memperkuat sisi kelembagaan melalui reformasi perpajakan, yang berfokus pada lima pilar, yakni proses bisnis, teknologi informasi, regulasi, organisasi, dan sumber daya manusia (SDM).

Robert berharap DJP akan menjadi suatu institusi modern yang transparan seutuhnya dan kebal terhadap praktek korupsi dan pungutan liar.

“Itu yang menjadi challenge kami di tahun-tahun ini. Membangun suatu budaya (antikorupsi), tapi bukan hanya budaya, on top of that, membangun suatu sistem yang betul-betul andal sehingga kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi,” terang Robert pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lingkungan DJP, awal Desember lalu.

DJP juga telah merumuskan desain proses bisnis atau tata kelola kerja mulai dari pelayanan, pembayaran, pelaporan, data masuk, analisis, dan intelijen bisnis, seiring dengan pembangunan core tax yang akan digunakan oleh DJP 2–3 tahun mendatang.

“Salah satu yang kami address khususnya yang terkait dengan antikorupsi adalah sensitivitas di dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. Semua pelaksanaan tugas itu harus terekam di dalam sistem, sehingga transparan. Dan mudah-mudahan tahun 2019 kita berhasil menunjuk pemenang yang akan membangun core tax, yang sudah diyakini bisa memperbaiki 21 proses bisnis DJP secara andal, sehingga semua kerja kita lebih akurat, terekam, dan hampir seluruhnya nonmanual.”

Continue Reading

Topic

Dakwah Gaul Relawan Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Tak sebatas membantu petugas pajak saat musim penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tiba, relawan pajak juga mendakwahkan informasi perpajakan di akun Instagram (IG). Mereka yang berasal dari tax center berbagai kampus itu mampu mengedukasi Wajib Pajak (WP) dan sejawatnya dengan gaya bahasa dinamis. Hal itu diungkapkan Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Iis Isnawati, pada Kamis sore (20/12).

“Awalnya, melalui tax center mereka diseleksi untuk membantu WP mengisi SPT. Sekarang secara suka rela di IG, mereka meng-upload informasi perpajakan dan mampu menjawab pertanyaan temannya tentang pajak secara baik,” ujar Iis.

Menariknya, relawan mampu menyampaikan peraturan perpajakan dengan gaya bahasa yang lebih ringan. “Mereka (relawan pajak) mampu mengedukasi WP, teman sekelas, teman sepermainannya karena lebih memiliki bahasa yang gaul, milenial,” kata Iis.

Relawan pajak bernama Sechan Bawazier, misalnya, mengunggah foto diri sendiri dengan memakai jaket almamater dengan keterangan foto: ”Pengabdian, salah satu tanda cinta tanah air. Jangan lupa bayar pajak, dong. #relawanpajak.”

Ada pula Akbar Syaiful, yang membagikan foto kegiatan relawan di KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat. Di kolom komentar, akun IG @anw_pecirotan menuliskan, “Mi ayam gw nggak dipotong penjualan pajak, kan?” Akbar membalas, “penjualnya yang bayar pajak.”

Seleksi dan pelatihan

Relawan pajak, merupakan mahasiswa yang lolos seleksi dan pelatihan. Seleksi dilakukan oleh dosen pembina tax center. Pelatihan dilakukan selama tiga bulan. Relawan pajak wajib mendapat edukasi soal perpajakan, Ilmu komunikasi, dan prinsip kerelawanan. “Kita tekankan soft skill-nya. Bagaimana kami tanamkan jiwa seorang relawan yang bekerja dari hati, melayani dari hati,” katanya.

Tax center didirikan di kampus-kampus berdasarkan MoU perguruan tinggi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat. Hingga 2018 jumlah relawan pajak telah mencapai 1.111 yang berasal dari berbagai tax center. Di antaranya, tax center Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, Institut STIAMI Bekasi, PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Matana, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Mercu Buana, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Brawijaya, Universitas Krida Wacana.

Di tahun 2018 ini, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja melantik 60 relawan pajak dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UNY), dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).

“Bulan ini (Desember) baru pembekalan. Januari atau Februari setelah mahasiswa masuk (perkuliahan), kami akan lakukan bimbingan teknis,” ujar Sanityas Jukti Prawatyani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY.

Pembekalan materi perpajakan dikemas secara menarik dengan berbagai permainan. “Relawan pajak ini sebagai duta yang diharapkan berperan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak,” harap Sanityas.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News4 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News4 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News5 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News5 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News6 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News11 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News1 tahun ago

Majalah Pajak Print Review

Trending