Terhubung dengan kami

Topic

Modal Nekat demi Mitra Berkualitas

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Mengatasi banyak kendala, sejak dibentuk dua tahun lalu, KP3SKP mencetak tujuh ribu lebih konsultan pajak bersertifikat melalui saringan ketat.

Awal Januari lalu Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) untuk ketiga kalinya menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak ini efektif, kewenangan penyelenggaraan USKP ada di Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

USKP oleh KP3SKP pertama kali dilakukan pada Januari 2017—dua tahun lebih sejak peraturan menteri di atas. Itu karena aturan pelaksanaannya baru terbit tahun 2016, merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 707 Tahun 2016 tentang Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP) yang terbit pada September 2016.

Ketua KP3SKP Suminarto Basuki menjelaskan, secara garis besar ada tiga tugas yang harus diemban oleh KP3SKP. Pertama, melaksanakan ujian sertifikasi konsultan pajak; kedua, kegiatan penyetaraan bagi pegawai DJP yang sudah purnabakti atau pensiun; dan, ketiga menerbitkan sertifikat A bagi sarjana S1 atau D4 perguruan tinggi terakreditasi yang disetujui. Khusus untuk poin ketiga, hingga saat ini menurut Suminarto, aturan pelaksanaannya belum dibuat sehingga KP3SKP belum bisa mengimplementasikannya.

“Aturan pelaksanaannya belum ada. Jadi, selama ini walaupun ada alumni perguruan tinggi yang minta, kami belum bisa memberikan sertifikasi,” ujar Suminarto di Universitas Bunda Mulia di sela-sela memantau pelaksanaan USKP pertengahan Januari lalu.

USKP merupakan syarat agar seseorang mendapatkan sertifikat sebagai konsultan pajak, yakni surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan pajak. Suminarto menjelaskan, sertifikat konsultan pajak itu ada tiga jenjang, yakni sertifikat sertifikat A untuk menjadi konsultan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sertifikat B untuk konsultan pajak bagi Wajib Pajak Badan, dan sertifikat C untuk konsultan Pajak Internasional.

Gerak cepat

Suminarta menjelaskan, satu bulan setelah dibentuk oleh Komite Pengarah PPSKP pada Oktober 2016, KP3SKP sebagai komite pelaksana USKP langsung gerak cepat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan USKP bagi calon konsultan pajak. Mulai dari membuka pendaftaran, menyiapkan tempat, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pengawas, pembuat materi, hingga tim penilai. Padahal, menurut Suminarto, saat itu sumber daya masih sangat terbatas sehingga banyak proses terpaksa dilakukan dengan cara manual atau memanfaatkan teknologi sesuai kemampuan.

“Jangankan bicara sistem IT dan sebagainya, ya, kita pokoknya jalan saja. Saya kebetulan orang Jawa Timur, ya bonek saja, bondo nekat. Semua masih manual,” ujarnya.

Seperti telah diduga, setelah pendaftaran pertama dibuka, peserta pun membeludak. Padahal, saat itu, karena keterbatasan anggaran, KP3SKP hanya memasang iklan di website IKPI dan sekali iklan kecil di surat kabar Namun, Suminarto maklum karena dua tahun tak ada otoritas yang bisa menyelenggarakan USKP. Saat itu tercatat ada 1850 peserta pendaftar. Padahal, kapasitas yang tersedia di Universitas Bunda Mulia hanya cukup untuk menampung 1050 peserta.

“Antusias masyarakat begitu besar sehingga enggak cukup 1050 peserta. Idealnya itu kita ujian pakai meja. Nah, dengan kondisi seperti itu saya harus memberikan kesempatan lebih banyak. Akhirnya bisa tambah peserta tapi dengan kursi kuliah. Idealisme saya tidak dapat terpenuhi, tapi, saya dihadapkan kepada kenyataan bahwa ini tuntutan masyarakat yang ingin jadi konsultan. Jadi terpaksa ekspektasinya diturunkan sehingga kami bisa selenggarakan 1850 peserta pada 14–15 Januari.”

Melihat tingginya animo peserta, Agustus 2017, KP3SKP kembali menggelar USKP. Kali ini di tiga tempat, yakni Jakarta, Medan, dan Surabaya. USKP Jakarta mampu menjaring 1835 peserta, Medan 172 peserta dan di Surabaya 549 peserta.

Persiapan USKP kedua lebih matang. Pendaftaran mulai dibuka dengan sistem on-line meski server sempat down. Namun, berbagai kendala tak menyurutkan niat KP3SKP mencetak konsultan pajak berkualitas. Januari 2018, KP3SKP menyelenggarakan USKP untuk kali ketiga.

“Untuk ketiga kalinya ini jumlah peserta di Jakarta 2030, Surabaya 633 peserta, Medan 173 peserta. Sedangkan penyetaraan (pensiuanan DJP) ada 103 peserta,” ujar Suminarto.

Lancarnya pelaksanaan USKP, menurut Suminarto, tak lepas dari kekompakan dan ketulusan timnya yang endedikasikan waktu, tenaga dan pikiran.

“Tim kami sudah solid dan enggak hitung hitung-hitungan. Pokoknya kerja dan jadi.”

Tak bisa diintervensi

Sumianrto menegaskan USKP adalah sertifikasi untuk mencetak konsultan yang andal dan profesional. Sehingga proses ujian pun tak bisa diintervensi. Dari sisi materi, soal-soal setiap mata ujian melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing. Misalnya, ada tim IT, korektor, pengawas, penjaga materi, dan lainnya. Setiap materi disegel dan disandi dengan kode acak. Begitu pula dengan identitas peserta, sehingga juri atau korektor tidak akan tahu nama peserta ujian. Proses penyimpanan dan distribusi materi pun dilakukan dengan ketat dan disegel sedemikian rupa.

“Coba Anda bayangkan, berapa orang yang harus dihubungi. Pertama, katakanlah saya ikut enam mata ujian. Kodenya apa saja enam ini, dan materi ini ke korektor yang mana (tidak ada yang tahu). Insya Allah, soal lulus atau tidaknya itu sudah kita coba—rambu-rambunya ketat.”

Saking ketatnya, pada pelaksanaan ujian baru pertama yang langsung lulus hanya sekitar 11 persen, sehingga sebagian terpaksa mengulang. Sesuai aturan, peserta diberi kesempatan mengulang hingga tiga kali. Dengan sistem yang ketat itu Suminarto optimistis ke depan bisa mencetak konsultan pajak yang berkualitas.

Suminarto berharap, konsultan pajak yang sudah bersertifikat KP3SKP mendapat izin praktik dari DJP dan dianggap sebagai mitra. Selain itu, sebagai lembaga yang mencetak konsultan pajak yang kompeten, yang berizin yang ditunjuk pemerintah, Suminarto juga meminta agar DJP menertibkan dan menindak konsultan pajak tak berizin.

“Kami diberikan amanah oleh Menteri Keuangan lewat PMK, dan diberi amanah untuk menghasilkan konsultan pajak. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Harapan kami, produk dari KP3SK adalah betul-betul konsultan yang kompeten di bidangnya dan bisa diterima sebagai mitra DJP.”

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Topic

Harap Kenaikan DAK/DAU untuk Daerah Berprestasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Bupati Kabupaten Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti berharap ada peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang berprestasi. Terutama soal pengembangan inovasi untuk mengakselerasi program pemerintah pusat.

Eka menyebut, alokasi DAK dan DAU Kabupaten Tabanan menurun. Tahun 2017, Tabanan mendapat Rp 826, 283 miliar, sementara pada 2018 kabupaten ini mendapat Rp 811, 768 miliar. Sedangkan untuk DAK, Kabupaten Tabanan di tahun 2018 mendapat Rp 237,947, lebih kecil dari DAK tahun sebelumnya yang mencapai Rp 281, 751 miliar.

“Saya mensyukuri saja. Yang penting seluruh bantuan harus mampu mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Kami berharap ada peningkatan DAK/DAU untuk daerah yang berprestasi membantu program pemerintah pusat,” jelasnya ketika dihubungi Majalah Pajak, Rabu malam (30/5).

Kami berharap ada peningkatan DAK/DAU untuk daerah yang berprestasi membantu program pemerintah pusat.

Misalnya, pada program Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk desa yang krisis air, yaitu Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Tabanan.

Dengan anggaran Rp 245 juta di tahun 2014, program itu bisa berjalan sehingga masyarakat setempat dapat mengakses 65 persen air bersih.

Peningkatan itu kemudian didukung oleh dana desa ditambah bantuan DAK 2017 sekitar Rp 1,8 miliar serta sisa DAK tahun 2016 Rp 163 juta. Hasilnya, saat ini seratus persen masyarakat Desa Manduk Temu dapat mengakses air bersih.

Keberhasilan programnya mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tanpa bantuan dari pusat akan kurang pencapaian kesuksesan kami,” kata Bupati peraih Penganugerahan Dana Rakca Award yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Mei 2018 silam.

Lanjutkan Membaca

Topic

Laut dan Darat Sama Penting

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Alokasi Dana Alokasi Umum yang dihitung berdasarkan wilayah dinilai tidak adil bagi daerah kepulauan yang memiliki luas wilayah laut lebih luas.

 

Bagi sebagian wilayah, perhitungan besaran transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dianggap masih timpang. Terutama untuk daerah-daerah yang memiliki wilayah laut atau perairan lebih besar dari daratan. Seperti disebutkan pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Sementara kebutuhan fiskal salah satunya diukur dengan menggunakan variabel  luas wilayah. Celakanya, yang dimaksud dengan luas wilayah pada aturan itu adalah luas wilayah daratan saja, tanpa memperhitungkan wilayah perairannya. Akibatnya, daerah yang memiliki wilayah laut yang luas kesulitan membangun laut mereka karena porsi anggaran hanya habis dialokasikan untuk membangun daratan. Contohnya Provinsi Maluku. Secara geografis, Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 kilometer persegi, dengan bagian wilayah seluas 658.331,52 kilometer persegi atau sekitar 90 persennya merupakan perairan.

Gubernur Maluku Said Assagaff prihatin, selama ini DAU yang diberikan untuk Provinsi Maluku hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan saja. Padahal, luas wilayah mereka sangat potensial dan perlu dikembangkan. Misalnya saja untuk membangun infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana pada matra laut yang berat karena kondisi geografis yang berpulau-pulau.

“Wilayah kami, kan, banyak pulau. Sekitar 1340 pulau, mungkin. Berarti tantangan terbesarnya di sektor transportasi. Bagaimana masyarakat dari satu tempat bisa menuju ke tempat yang lain, menjual hasil-hasil produk, atau kalau ada keperluan. Nah, itu tantangan kami paling berat dan unik di sini,” terang Said pada Majalah Pajak beberapa waktu lalu.

“Kalau ada dana—yang saya minta dihitung dari laut itu—kami bisa suntik ke armada lokal kami di kabupaten-kabupaten untuk menjaga barang agar tidak naik.”

Sama-sama penting

Said berharap transfer dana yang dialokasikan untuk provinsi ini diperhitungkan secara fungsional demi keadilan. Sebab, dengan anggaran yang masih timpang, realisasi pembangunan infrastruktur di berbagai pulau pun akan terhambat.

“Dalam perencanaan kami ke depan, wilayah ini kami bagi atas gugusan-gugusan pulau. Ada 12 gugusan pulau di Maluku. Ada pintu-pintu keluar. Kedua belas gugus pulau itu kami bagi berdasarkan kebudayaan, budaya setempat, berdasarkan pola dagang, ekonomi, kesamaan sosial.”

Said mengatakan, jika transfer DAU dihitung dari batas laut maka berdasarkan luas wilayah Maluku, seharusnya ada penambahan sekitar Rp 1 triliun. Jumlah itu cukup untuk membangun infrastruktur laut di kepulauan Maluku. Ia berharap, pemerintah pusat menyadari dan sama persepsi bahwa membangun infrastruktur di laut sama dengan membangun jalan di daratan.

“Kalau di kabupaten kami bangun, misalnya pelabuhan, di gugus pulau juga ada pelabuhan. Di kabupaten itu ada rumah sakit, gugus pulau juga ada rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, Said menambahkan, dana tersebut juga bisa disuntikkan ke pemda kabupaten untuk memberi bantuan pada armada-armada lokal yang membawa penduduk atau produk dari satu pulau ke pulau lainnya. Selama ini mereka kesulitan melaut karena saat musim gelombang tinggi tiba akses transportasi terbatas. Akibatnya, harga-harga kebutuhan melonjak.

“Kalau ada dana—yang saya minta dihitung dari laut itu—kami bisa suntik ke armada lokal kami di kabupaten-kabupaten untuk menjaga barang agar tidak naik. Ketika enam bulan musim ombak, kami suntik. Tapi kalau tidak ada dana kelautan, kami mau ambil dari mana?”

Lanjutkan Membaca

Topic

Menakar Proporsi Dana Perimbangan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kucuran dana perimbangan berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak program yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, transfer daerah akan semakin di perhatikan.

 

Otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal diberlakukan salah satunya tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan optimalisasi pelayanan publik di daerah. Otonomi daerah memungkinkan daerah menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar inisiatif, kreativitas dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dana perimbangan, sebagai salah satu instrumen pendukung desentralisasi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID). Keempatnya bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masing-masing dana perimbangan memiliki fungsi yang berbeda. DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Sementara DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan variabel potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, DAK dan DID memiliki potensi yang lebih besar bagi daerah dan berkaitan langsung dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu terus dipacu agar meningkatkan kinerjanya sehingga berhak mendapatkan dana transfer tersebut.

Bambang menyebut, DAK sangat penting karena pemerintah pusat menginginkan program prioritas nasional bisa sejalan dengan kegiatan pembangunan di daerah untuk menjaga standar pelayanan minimum, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan irigasi.

Misalnya, seperti yang diterapkan di Tabanan Bali melalui program Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk desa yang krisis air, yaitu Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Dengan anggaran Rp 245 juta di tahun 2014, program itu bisa berjalan sehingga masyarakat setempat dapat mengakses 65 persen air bersih. Program itu kemudian didukung oleh dana desa ditambah bantuan DAK 2017 sekitar Rp 1,8 miliar serta sisa DAK tahun 2016 Rp 163 juta. Hasilnya, saat ini seratus persen masyarakat Desa Manduk Temu dapat mengakses air bersih. Keberhasilan programnya mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Penganugerahan Dana Rakca Award yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

DAK sangat penting karena pemerintah pusat menginginkan program prioritas nasional bisa sejalan dengan kegiatan pembangunan di daerah.

Perhatian khusus

Bupati Kabupaten Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti berharap ada peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang berprestasi. Terutama soal pengembangan inovasi untuk mengakselerasi program pemerintah pusat.

Senada dengan Bupati Tabanan, Gubernur Maluku Said Assagaff juga berharap, dana perimbangan dihitung berdasarkan karakteristik daerah setempat dengan mempertimbangkan kondisi riil wilayah. Di Provinsi Maluku, misalnya, selama nilai DAU hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan saja. Padahal, luas wilayah Maluku merupakan 712.479,69 kilometer persegi. Dari total luas itu, 658.331,52 kilometer persegi atau sekitar 90 persennya merupakan perairan. Sedangkan, sesuai Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU dialokasikan dengan memerhatikan variabel potensi daerah, luas wilayah. Sayangnya, luas wilayah yang dimaksud dalam peraturan tersebut hanya wilayah darat saja alias menafikan luas perairannya. Akibatnya, daerah yang memiliki wilayah laut yang luas kesulitan membangun laut mereka karena porsi anggaran hanya habis dialokasikan untuk membangun daratan.

Menanggapi hal itu, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah tetap pada kebijakan money follows program. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berperan sangat penting dalam mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News5 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News6 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News7 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News9 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News9 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News10 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News12 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News3 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Advertisement Pajak-New01

Trending