Momentum Hari Pajak 14 Juli bukan dimaknai sekadar  perayaan  semata, melainkan juga sebagai  pengingat tentang  pentingnya pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan,  pajak adalah satu hembusan napas dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pajak juga merupakan tulang punggung negara yang harus kokoh.

“Tulang punggung negara ini tidak boleh rapuh, bengkok. Harus kuat agar dapat dihormati negara lain,” seru menteri terbaik dunia ini di Gedung Utama Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (11/7).

Di kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia, Haula Rosdiana memberikan  kuliah umum perpajakan. Ia menekankan pentingnya  pajak  ibarat darah yang tiap tetesnya amat berarti  bagi   kesehatan negara.  Dalam demokrasi kebijakan publik, imbuhnya, hubungan paling intim negara dengan rakyatnya adalah pajak.

Dalam rangkaian peringatan Hari Pajak,  Subdirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak  menggelar diskusi buku ‘Taxing Women’ yang ditulis oleh Yustinus Prastowo.

Buku tersebut memaparkan ketertinggalan Indonesia dalam  mengoptimalkan peran pajak sebagai  insturumen kebijakan publik.  Prastowo menjelaskan tentang perlunya memaksimalkan tax expenditure berupa pengurangan, pengecualian pajak, dan pemberian tunjangan – tunjangan yang menjamin peningkatan kesejahteraan perempuan.  Misalnya, rekomendasi kebijakan pembebasan pajak untuk pembalut, susu anak, dan kosmetik.

“Melalui buku ini saya juga mengajak kaum perempuan untuk kritis menyampaikan rekomendasi kebijakan pajak secara argumentatif,” kata Prastowo.

Subdit P2Humas Ditjen Pajak juga turut memberikan bantuan kepada beberapa panti asuhan.

“Semoga  pajak semakin diingat masyarakat. Hari Pajak 14 Juli sebagai perayaan berbagi dan semangat membangun negara,” harap Sekertaris Direktorat Jenderal Pajak, Arfan.

Rangkaian Hari Pajak  ditutup oleh upacara bendera sekaligus peluncuran buku ‘Jejak Pajak’ oleh Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, beserta jajarannya, di lapangan Kantor Pusat Ditjen Pajak. – Aprilia Hariani

Otoritas Pajak Negeri Jiran, Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM) melakukan kunjungan bilateral ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sekaligus study visit ke Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara I dan Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta dari 27 Februari hingga 6 Maret lalu.

Kepada Majalah Pajak, Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol menjelaskan ini merupakan kunjungan silaturrahmi untuk berdialog seputar kolaborasi otoritas pajak kedua negara. Kolaborasi ini terkait berbagai aspek yang meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, saling tukar informasi terkait Automatic Exchange of Information, kebijakan insentif pajak, pajak atas e-dagang, dan Multilateral Tax Instrument (MLI).

“Pertemuan bilateral Indonesia dan Malaysia sangatlah penting untuk membangun kesepahaman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di era keterbukaan informasi untuk tujuan pajak,” tutur John melalui pesan singkat, Sabtu (17/3).

Di tahun 2018 ini, Indonesia dan Malaysia akan melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEOI) bersama 47 Yurisdiksi lainnya. Adapun pertemuan bilateral antara Ditjen Pajak dan IRBM sudah rutin dilakukan sejak 2014.

Dengan hubungan bilateral yang baik, imbuhnya, otoritas pajak kedua negara sepakat melakukan pertemuan tingkat tinggi dalam waktu dekat ini.

Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak (P5) merayakan ulang tahun ke-33 pada Rabu (7/2) lalu. Acara yang dihadiri sekitar seratus peserta ini merupakan penggabungan dari acara reboan yang rutin dilakukan dengan peringatan ulang tahun organisasi P5.

Ketua Penyelenggara Perayaan Ulang Tahun P5, Kiki Hartanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan saling berbagi pengetahuan tentang informasi perpajakan terbaru di masyarakat. Selain itu, kebersamaan di dalam organisasi bisa semakin solid dan terjaga kerukunannya.

Perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin langsung oleh Ketua P5, Suminarto Basuki. Ia mengungkapkan harapannya kepada para pegawai yang sudah mengakhiri masa dinas untuk bisa ikut bergabung.

“Organisasi kita ini organisasi yang proaktif. Kita bisa membuat kegiatan yang lebih bermanfaat lagi di masa mendatang,” ujar Suminarto.

Pihaknya juga berharap bisa membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi induk di dalam mencapai misi Ditjen Pajak terkait penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Tantangan mendatang kita adalah dapat berjalan bersama dan membantu DJP. Paling tidak dalam sosialisasi peraturan perpajakan karena selama ini kegiatan kita juga sangat terbantu oleh DJP,” tambahnya.