Peruri mengakselerasi pertumbuhan kinerjanya dengan bertransformasi dalam menawarkan solusi.

Majalahpajak.net – Transformasi digital menjadi salah satu tahapan penting bagi setiap perusahaan dalam proses menuju industri hijau. Berbagai kebijakan dan strategi bisnis untuk mengantisipasi perkembangan dan tantangan di era digital perlu secepatnya diambil oleh pengelola perusahaan, terutama pimpinan tertinggi.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya dengan cepat membawa perusahaannya beradaptasi dengan perubahan zaman demi mempertahankan pertumbuhan kinerja bisnis secara berkelanjutan. Dwina menetapkan model bisnis baru yang membawa Peruri menjadi lebih lincah berkompetisi di pasar global yang sekarang mulai bergerak ke arah industri hijau.

Model bisnis baru itu menjadi fondasi yang menandai perubahan dari yang awalnya mengandalkan bisnis penugasan dari pemerintah untuk melakukan percetakan uang rupiah dan dokumen sekuriti milik negara, menjadi perusahaan dengan portofolio bisnis yang luas lewat layanan digital solutions yang lebih kompetitif.

Menurut Dwina, Peruri tidak berganti bisnis tetapi justru memperkuat posisinya sebagai penjamin keaslian dalam bisnis printing, hybrid, maupun digital.

“Fokus utama Peruri saat ini adalah meningkatkan operational excellence serta mengakselerasi transformasi digital sebagai modal Peruri membangun bisnis secara end-to-end,” kata Dwina dalam rapat pembahasan bersama kementerian BUMN tentang Key Performance Indicator serta kesiapan menjalani bisnis sepanjang tahun 2022.

Memasuki 2022 Peruri mengakselerasi pertumbuhan kinerja dengan cara bertransformasi secara penuh sebagai fondasi untuk model bisnis baru di era digital. Untuk membangun bisnis secara end-to-end, Peruri mengintegrasikan bisnis melalui pengembangan security features serta mengoptimalkan penggunaan material bahan kertas lokal sebagai upaya meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Upaya itu bertujuan menambah nilai setiap produk sehingga pengguna merasa nyaman.

Baca juga : Bersiap Cetak Jasa Digital Kelas Dunia

Dwina memaparkan, layanan sekuriti digital Peruri telah mendapatkan lisensi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)/Certificate Authority dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Lisensi ini menjadi fondasi bagi Peruri untuk memberikan layanan sekuriti digital. Penyiapan SDM yang mumpuni telah dilakukan sejak 2021 melalui pembekalan pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan digital readiness karyawan untuk menjalankan bisnis digital security.

Penjamin keaslian

Saat ini ekonomi digital menjadi kekuatan ekonomi baru perekonomian Indonesia. Aspek keaslian, autentikasi dan keamanan menjadi suatu keharusan untuk membangun ekonomi digital yang tangguh. Peran Peruri menjadi sangat strategis dalam penyediaan digital identity dan penjamin keaslian digital yang memastikan keaslian dan integritas pelaku ekonomi digital. Peruri memberikan keamanan bagi pihak yang bertransaksi di dunia digital dengan menyediakan layanan autentikasi dan penyediaan digital identity.

“Peruri mengambil posisi strategis sebagai secure gateway memasuki ekonomi digital Indonesia. Beberapa inisiatif, inovasi, riset dan pengembangan produk sedang dikembangkan dalam mendukung sistem pemerintahan digital seperti meterai elektronik, digital land certificate dan prangko digital,” jelas Dwina.

Peruri juga mendukung layanan keuangan digital mulai dari customer on boarding, online financial transaction, food & sustainability solution, hingga travel & mobility solution seperti e-passport.

Kolektif

Dwina menerapkan collaborative leadership dalam kepemimpinannya. Ia meyakini pentingnya teamwork dan kesepakatan bersama dari seluruh elemen perusahaan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Kepemimpinan kolaboratif memberikan kesempatan kepada seluruh unit kerja untuk berinovasi dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian suatu masalah.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

‘Menurut saya, seorang leader pada era saat ini harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk termotivasi mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik,” ungkapnya.

Dwina memaparkan langkah Peruri dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan melakukan transformasi digital telah dimulai jauh sebelum pandemi, yakni sejak 2017. Proses transformasi diawali dengan pembentukan unit kerja Proyek Bisnis (Probis) Digital sebagai wadah inkubasi pengembangan bisnis digital perusahaan. Unit kerja itu menjadi Strategic Business Unit (SBU) Digital pada 2018 karena telah berhasil merumuskan produk baru di bidang sekuriti digital.

Tahun 2019 Peruri meluncurkan produk digitalnya dan siap untuk bersaing di pasaran sehingga kini SBU Digital berkembang menjadi Divisi Bisnis Digital. Pandemi telah mengakselerasi proses digitalisasi di pasar dan mempercepat penetrasi produk sekuriti digital Peruri. Pada 2020, Peruri telah mendapatkan 105 customer untuk produk digital saja—terbilang fantastis mengingat produk digital Peruri baru diluncurkan pada September 2019.

Tidak hanya dominan dalam mengantarkan peralihan ke ekonomi hijau, perempuan juga bisa menjadi faktor penghambat.

Majalahpajak.net-Industri hijau atau industri ramah lingkungan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Industri hijau mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Pengamat dan pemerhati lingkungan Dr. A. Sonny Keraf mengungkapkan, penerapan industri hijau dan ekonomi hijau perlu dilakukan mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam, perubahan iklim, krisis energi, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Maka, tuntutan untuk mengembangkan industri tersebut menjadi isu penting untuk dilakukan saat ini.

“Ada dugaan kuat, bahwa Covid-19 juga disebabkan oleh perubahan iklim,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Jumat (01/04).

Ia menambahkan, pemerintah sudah mulai concern terhadap penerapan industri hijau dan ekonomi hijau lewat beberapa kebijakan fiskal yang dikeluarkan, salah satunya adalah pajak karbon yang akan diterapkan pada 1 Juli 2022. Pemajakan pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbon akan membuat produsen berpikir untuk segera beralih ke energi terbarukan.

Selain pajak karbon, pemerintah juga sudah memberlakukan pajak limbah, dan pajak deplesi sumber daya alam (SDA) untuk meminimalisasi sampah atau limbah di perusahaan.

Baca Juga : Momentum untuk Ekonomi Hijau

“Kalau diresapi, diterapkan, dan semakin banyak perusahaan mengikuti inisiatif itu, mau tidak mau semakin banyak produk industri kita akan beralih ke energi terbarukan,” tambahnya.

Peran perempuan

Menurut Sonny, perempuan dalam industri hijau, punya dua peran penting, yakni di hulu dan di hilir. Di hulu, semakin banyak perempuan yang tertarik untuk terlibat dalam aktivitas produktif yang berdampak positif terhadap lingkungan. Mereka, misalnya, memproduksi kerajinan tangan lewat industri rumahan, dan konveksi. Ada anak muda perempuan yang mengembangkan bank sampah, lalu menghasilkan banyak sekali produk turunannya.

Selain itu, ada juga yang menggerakkan food bank, berupa bank makanan yang mengumpulkan makanan berlebih dari berbagai restoran dan lainnya. Setelah dikumpulkan, makanan yang masih layak tersebut disalurkan ke sekolah dan panti asuhan. Selebihnya, jika makanan itu busuk bisa diolah menjadi pupuk atau makanan ternak. Dr. Sonny mengatakan bahwa setelah plastik, sampah yang paling banyak adalah sampah pangan.

Di sisi hilir, sayangnya, banyak perempuan justru jadi penghambat penerapan ekonomi hijau atau ekonomi sirkuler. Mereka kebanyakan terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang tidak ramah lingkungan—belanja terus meski barang yang dibelinya hanya hendak dipakai sekali.

Sonny mengatakan salah satu bisnis yang mendukung ekonomi sirkuler adalah penyewaan barang. Buat apa membeli tapi cuma untuk dipakai sekali sesudah itu  terbengkalai?

Oleh karena itu, Sonny berharap perempuan penggerak ekonomi sirkuler baik ibu-ibu atau anak muda dapat berperan aktif di sisi hulu maupun hilir.

“Di hulu, lebih terlibat di aktivitas produksi menghasilkan barang yang ramah lingkungan. Sedangkan di hilir, makin banyak ibu-ibu atau anak muda perempuan untuk hemat belanja, hemat barang konsumsi, sehingga berdampak pada penyelamatan bumi kita,” lanjutnya.

Budaya bersih

Bicara tentang budaya sadar lingkungan akan membuat kita menengok peran penting pendidikan (sekolah). Kepala SMPN 21 Jakarta Sri Murtini mengatakan bahwa, lingkungan sekolah bisa menjadi role model dalam pembentukan karakter dan penerapan budaya sadar lingkungan.

Baca Juga : Komitmen Hijau di Kaltara

“Pemahaman akan cinta lingkungan sejak dini akan mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah,” ungkapnya.

Sri mencontohkan operasi semut—yakni pengumpulan sampah oleh murid di sekolah—sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM). Lantas, untuk mendukung ekonomi hijau, SMPN 21 juga memiliki program bank sampah, bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Setiap hari para siswa mengambil sampah yang berserakan di sekitar sekolah, memilahnya, lalu menimbangnya. Setelah ditimbang dan dikalkulasi, hasil penyerahan sampah itu dimasukkan ke dalam tabungan siswa.

“Peserta didik sebagai generasi muda bangsa ini akan terdidik untuk selalu menghargai sampah dengan tidak membuangnya ke sembarang tempat dan bersedia mengelola sampah tersebut dengan baik,” pungkasnya.

Melalui suara dan berbagai peran pentingnya, perempuan patut diakui sebagai agen perubahan dalam penanganan krisis iklim.

Majalahpajak.net – Tanggal 12 Desember 2015, Indonesia bersama 194 negara lainnya menandatangani Perjanjian Paris atau Paris Agreement, sebagai tanda komitmen bersama untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Dengan kebijakan masing-masing negara, semua telah bersepakat menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya kenaikan suhu bumi lebih dari dua derajat celsius dan (berupaya maksimal) tidak melewati 1,5 derajat celsius dibandingkan masa praindustri. Jika gagal, maka dunia diproyeksi akan menghadapi bencana yang jauh lebih parah dari pandemi Covid-19.

Menariknya, Perjanjian Paris juga secara terang mencakup aspek kesetaraan gender pada perubahan iklim. Ini adalah proses panjang dari perjuangan berbagai pihak seperti peneliti, aktivis lingkungan, hingga pemimpin negara adidaya di banyak negara untuk menekankan bahwa perempuan telah diakui memiliki peran yang setara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan perubahan iklim misalnya, secara internasional The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengakui pentingnya kesetaraan pelibatan antara perempuan dan laki-laki dalam kebijakan iklim yang responsif terhadap gender.

Partisipasi perempuan di tingkat politik terbukti berhasil menjawab kebutuhan warga negara, meningkatkan kerja sama lintas partai dan etnis, dan memberikan perdamaian yang lebih berkelanjutan.

Indonesia setidaknya punya enam perempuan yang bisa menjalankan aksi iklim di sektor strategis pemerintahan mulai dari urusan keuangan, sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, luar negeri, hingga kehutanan. Para menteri perempuan ini, dengan kewenangan yang mereka miliki, idealnya mampu membenahi dan mengurai keruwetan isu lingkungan hidup. Mereka dapat berkolaborasi, melahirkan keputusan dan aturan yang tegas sehingga ambisi menuju Indonesia hijau tidak lagi terhambat—atau terlambat.

Baca Juga : Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

Pasalnya, Indonesia punya target menuju netral karbon di tahun 2060; tentunya dengan catatan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim, dan berkeadilan. Di sisi lain, transisi suatu negara menuju energi bersih membutuhkan modal yang fantastis, mencapai Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahun.

Sementara di tingkat lokal, perempuan dapat (dan memang) memainkan peran penting dalam menanggapi perubahan iklim karena pengetahuan dan kepemimpinan lokal mereka atas pengelolaan sumber daya berkelanjutan—atau sekurang-kurangnya praktik unggulan berkelanjutan di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Inklusi perempuan dalam kepemimpinan telah mengarah pada peningkatan hasil proyek dan kebijakan terkait iklim dalam industri hijau. Sebaliknya, jika kebijakan atau proyek dilaksanakan tanpa partisipasi perempuan yang berarti, ternyata dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan menurunkan efektivitas program yang dicanangkan untuk industri berorientasi hijau.

Terlihat, perempuan mempunyai peranan strategis untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, untuk mengawasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, sekaligus menjadi agent of change dan penentu kebijakan dalam mengembangkan lingkungan yang responsif gender.

Ekofeminisme

Revolusi industri yang terjadi pada tahun 1800 silam menghasilkan emisi karbondioksida yang luar biasa dan menyebabkan krisis iklim. Perubahan iklim berdampak besar terhadap semua negara, terlebih bila negara itu bergantung pada sumber daya alam atau bila ia memiliki kapasitas paling kecil untuk menanggulangi bahaya alam seperti kekeringan, tanah longsor, banjir, dan angin topan.

Sementara di sisi lain, perempuan menghadapi risiko yang lebih tinggi dan beban yang lebih besar akibat dampak perubahan iklim dalam situasi kemiskinan—padahal mayoritas orang miskin di dunia adalah perempuan.

Baca Juga : Ekonomi Hijau, dari Tren ke Kebutuhan

Perempuan dan laki-laki perdesaan di negara berkembang, misalnya, sama-sama rentan bila mereka sangat bergantung pada sumber daya alam. Perempuan bertanggung jawab mengamankan air, makanan, dan bahan bakar untuk memasak. Namun perempuan tidak memiliki keistimewaan akses ke sumber daya alam, pasar tenaga kerja, proses pengambilan keputusan, dan mobilitas yang luas. Pria bisa saja pergi ke daerah lain mencari penghidupan di tanah yang lebih layak, tetapi perempuan terhalang oleh statusnya sebagai istri maupun ibu yang mesti menjaga anak-anaknya. Intinya, perempuan dan alam sama-sama termarjinalkan.

Kepentingan menyuarakan hak-hak perempuan dalam aksi iklim melahirkan paham ekofeminisme, yakni paham yang meyakini kerusakan alam hanya dapat disembuhkan oleh naluri feminin untuk memelihara. Karena peran sosial tradisional perempuan yang dianggap sebagai pengasuh, penyayang, maupun pemelihara sehingga memiliki kolerasi yang sangat erat dengan alam.

Istilah ekofeminisme pertama kali diperkenalkan oleh Françoise d’Eaubonne pada tahun 1974. Dalam bukunya, ia membahas pencegahan kerusakan bumi oleh gerakan-gerakan sosial yang dipimpin perempuan. Menurutnya, gerakan ekofeminisme sebagai pelestari bumi membuat bumi menjadi lebih baik dengan cara mengembalikan kepada keadaannya semula. Gerakan ini menerapkan etika kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial secara ekologis, mengutamakan nilai feminitas dan menentang budaya patriarki.

Teori ekofeminisme juga melahirkan kerangka berpikir untuk memahami kuatnya relasi perempuan dengan alam. Kelompok ini melihat perempuan lebih banyak bersentuhan langsung dengan alam, sehingga partisipasi perempuan patut diikutsertakan dalam pengelolaan alam.

Penerapan ekofeminisme modern dipelopori oleh Vandana Shiva, seorang ahli fisika, pemikir lingkungan, feminis, dan penulis buku. Ia lahir di kaki pegunungan Himalaya sehingga terbiasa berdampingan dengan alam. Melalui bukunya, Shiva mengaitkan antara ekologi dengan feminisme yang menjadi titik tolak pemikirannya dalam ekofeminisme.

Apa yang sudah dilakukan perempuan berusia 58 tahun ini sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang, menjadi manifesto atas pelestarian alam yang didasari keinginan untuk keluar dari ketertindasan. Kini, Shiva dikenal sebagai tokoh benih dunia— melindungi benih, menyelamatkan benih, serta menyosialisasikan perkebunan organik.