Connect with us

Recollection

Merintis Desain Reformasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Pak Poeng bercerita tentang terobosan “by system”-nya selama menjadi Dirjen Pajak (2001–2006), juga tentang mimpinya yang tertolak.

Pak Poeng, melangkah memasuki Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB), Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada Senin pagi (15/7) sekitar pukul 08.37 WIB. Ia hadir sebagai tamu kehormatan eks-Dirjen Pajak periode 2001-2006. Pemilik nama lengkap Hadi Poernomo ini duduk di baris pertama bersama Anshari Ritonga (Dirjen Pajak 1999-2000), Ahmad Fuad Rahmany (Dirjen Pajak 2011-2014), dan tamu penting lainnya.

Tak begitu lama setelah kedatangannya, perhelatan Hari Pajak 2019 dibuka dengan atraksi visual yang menampilkan rekam jejak perpajakan Indonesia serta potret para dirjen pajak pendahulu. Dalam video berdurasi 11:30 menit itu nama Pak Poeng dinobatkan sebagai penggagas reformasi perpajakan jilid II. “Reformasi perpajakan jilid ke II dilakukan. Pada tahun 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau LTO. Sebagai strategi pemantauan pajak dengan mengumpulkan Wajib Pajak (WP) besar dalam satu administrasi perpajakan. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Khusus dan Madya,” demikian narasi dalam video.

Acara berlanjut. Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati memberi pemaparan agenda reformasi perpajakan saat ini meliputi pilar organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Di sela-sela penjelasan, Sri Mulyani menyebut, bahwa pilar reformasi perpajakan yang tengah dijalankan sejatinya telah dirintis ketika Pak Poeng menjabat.

Gedung Mar’ie Muhammad rencananya sebagai tempat DJP, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan bea cukai. Itu mimpi seorang dirjen—tapi ditolak.

“Pak Hadi (Pak Poeng) pemikirannya banyak sekali. Visi Pak Hadi untuk akses informasi kini tercapai dengan AEoI dan keterbukaan informasi keuangan. Pada era Pak Hadi desain reformasi perpajakan sudah dimulai untuk meningkatkan basis pajak,” puji Sri Mulyani disambut tepuk tangan Dirjen Pajak Robert Pakpahan, diikuti tamu lainnya.

Baca Juga : Pak Poeng dan GBHP

Dewasa ini, keterbukaan informasi data perbankan telah diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Regulasi itu memberi wewenang DJP untuk mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain. Secara global, aturan tersebut juga merupakan infrastruktur pelaksanaan konsensus internasional yang diinisiasi oleh G20/Organisation for Economic Cooperation and Develepment (OECD), yaitu Automatic Exchange of Information (AEoI).

Di era Pak Poeng, gagasan pertukaran data informasi secara otomatis telah ia konstruksikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tentang Rincian Cetak Biru (blue print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010. Ungkap Pak Poeng, ada enam program reformasi perpajakan yang ditargetkan.- Aprilia Hariani

Selanjutnya baca “Majalah Pajak” Vol: 65-2019

majalahpajak.net

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Recollection

Hidup Adalah Ujian Ketekunan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Dari hobi yang ia jalani, ia belajar mengatur waktu, bertanggung jawab, dan pantang menyerah.

Deretan miniatur motor antik serta motor gede terpajang di rak yang terletak di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus Budi Susanto. Busan, panggilan hangat Budi Susanto, memang dikenal sebagai pencinta motor. Bahkan, saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat (2017-2019), ia merupakan salah satu penggagas Belasting Rijder—komunitas motor di lingkungan DJP.

“Hobi saja (mengumpulkan miniatur motor), karena (motor) aslinya justru enggak punya. Kalau touring saya pakai motor biasa,” celetuk Busan tertawa, Jumat Siang (20/12).

Kecintaan Busan pada motor antik bermula saat pria kelahiran Tomang, 3 April 1970 ini hijrah ke Purwokerto lantaran melanjutkan pendidikan di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Soedirman tahun 1988. Kebetulan, tempat tinggal Busan di sana berdekatan dengan sebuah bengkel yang piawai merakit motor antik. Busan yang penasaran mulai belajar mengenal onderdil motor tua. Lambat laun, untuk memenuhi kebutuhan motornya ia mulai berburu onderdil sendiri di beberapa lokasi di Jawa Tengah.

Mengoleksi motor antik agaknya memang sudah menjadi bagian dari hidup Busan. Ia merasa kesabaran dan ketekunannya teruji saat harus memburu kelengkapan motor lawas. Belum lagi, hobinya itu membuatnya menjadi cerdas mengatur waktu belajar.

“Saya rajin keliling Jawa Tengah untuk mencari motor tua, karena biasanya motor antik modifikasi akan saya balikkan ke (kondisi) semula, orisinal. Kalau saya sudah turun mencari, aduh, enggak terbendung bahagianya. Makanya motor antik bagian dari hidup saya,” ungkap suami Kurniasih Panti Rahayu ini.

Jadi calo

Busan semakin kecanduan dengan motor lawas. Saking candunya, ia mengaku pernah membeli motor dengan uang kiriman orangtua yang seharusnya uang alokasi kebutuhan kuliah. “Saya bilang uang untuk les atau beli buku, padahal larinya ke motor. Saya menyesal,” ungkap Busan dengan raut penuh penyesalan.

Namun, pengalaman itu sekaligus mengajarkan kepadanya bagaimana bertanggung jawab dan mandiri. Belajar dari kesalahannya itu, Busan lantas mencari cara agar hobinya tetap tersalurkan, tanpa mengganggu jatah uang kuliah. Akhirnya, nyaris setiap akhir pekan—terlebih pada musim libur anak sekolah, ia memutuskan menjadi calo tiket di beberapa stasiun di Yogyakarta.

“Saya antre, bandar calo ngasih uang, uangnya saya belikan di loket tiket resmi, setelah dapat (tiket) saya berikan lagi ke bandar untuk dijual ke penumpang. Saya ingat satu tiket untungnya sekitar Rp 15 ribu, gede sekali di tahun itu (sekitar 1988-1993),” kenang Busan lagi.

Biasanya, penghasilan dari situ langsung ia gunakan untuk membeli motor. Saat Busan menginjak semester tujuh saja sudah ada sekitar tujuh motor antik yang ia beli. Busan masih ingat dengan persis jenisnya. Ada Honda bebek C70 Tahun 1978, Honda Supercup 800 Tahun 1983, Ducati luxor 50cc tahun 1957, DKW Hummel 50cc tahun 1961, DKW Hummel Super tahun 1961, Zundapp Moped 50cc tahun 1956, Zundapp Combinette 50cc tahun1962, dan Ducatti Luxor 50cc tahun 1957.

Rata-rata Busan membeli motor itu dengan harga kisaran Rp 75 ribu hingga Rp 150 ribu. Akan tetapi, untuk motor Ducatti Luxor 50cc, Busan mendapatkannya gratis. Keberuntungan itu terjadi ketika Busan meminjamkan uang sekaligus mengantarkan kawannya berburu mesin motor di suatu bengkel di Purbalingga, Jawa Tengah. Saat sang kawan tengah asyik memilih mesin motor, Busan justru sibuk menggali kubangan limbah bengkel. Rupanya insting Busan kuat. Ia menemukan sebuah badan motor lengkap dengan mesinnya di kubangan itu.

“Pemilik bengkel mengatakan mesin boleh dibawa pulang. Proses perburuan melatih ketekunan—belajar sabar mendapat motor harga murah. Eh, malah bisa gratis. Kalau dapat yang antik dengan harga mahal mungkin semua orang yang punya uang juga bisa,” kata Busan tertawa kecil.

Selain sebagai sumber penghasilan, pekerjaan itu mengajarkannya untuk menjadi pemuda yang pandai bersosialisasi dengan pelbagai karakter manusia.

“Saya pernah melihat calo digebukin petugas stasiun. Saya lolos mungkin karena saya jualan di akhir pekan saja, sehingga enggak begitu terlihat petugas. Saya jadi paham, dalam hidup, bahaya bisa terjadi kapan pun,” kisah Busan.

Namun, suatu ketika, petualangan Busan berburu motor antik itu harus terhenti jua. Pasalnya, kedua orangtua Busan—Bagio dan Ratinah—yang tinggal di Jakarta marah mengetahui hobi Busan yang dinilai bisa mengganggu kuliahnya.. Maklum, waktu itu Busan sudah masuk semester delapan, tetapi tak kunjung diwisuda. Ia pun lantas mengirim beberapa koleksi motor antiknya ke Jakarta.

“Bapak dan Mak sepertinya tahu uang buku banyak lari ke motor. Mungkin itu yang menyebabkan saya nangis senangis-nangisnya pada suatu malam. Saya berjanji cepat lulus, saya bertekad mencari pekerjaan baik untuk membahagiakan kedua orangtua. Itu momen titik balik hidup saya, ” ujar anak keempat dari enam bersaudara ini.

Berkarya di DJP

Usai wisuda, Busan kembali ke rumah orangtunya di Tomang, Jakarta Barat. Kala itu, ia mengaku berubah menjadi pribadi yang soliter—tidak ingin keluar rumah atau bermain bersama kawan lamanya. Alasannya ia ingin tekun belajar agar lolos tes di tempat pekerjaan yang bonafide.

“Bapak sampai menyodorkan uang supaya saya jalan-jalan, enggak di rumah terus. Saya enggak mau. Saya mau fokus belajar,” kenang Busan. Pada tahun 1994, Busan melamar kerja di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan/DJP secara hampir bersamaan. “Kebetulan DJP pengumumannya duluan, Bapak bilang, ‘Rejeki pertama diterima, enggak usah ikut tes di BI’. Saya nurut,” lanjut Busan.

Singkat cerita, tahun 1995 Busan pun diterima di Kementerian Keuangan. Penempatan kerja pertamanya adalah di Kanwil XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkantor di Makassar—kini kantor itu bernama Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Tak lama bertugas, Busan yang supel langsung bisa bersinergi dengan rekan kerja lainnya. Kala itu, ia sukses mengajak pegawai lain untuk kursus komputer bersama demi mendukung modernisasi kantor—mengubah sistem pelayanan perpajakan manual menjadi komputerisasi. “Saya mencoba mengatur jadwalnya (kursus),” tambahnya.

Berbagi ilmu

Hidup di rantau orang membuat Busan menjadi lebih banyak mengenal orang orang dengan berbagai karakter dan latar belakang. Mulai dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, pekerja hingga yang pengangguran atau pekerja tetapi pekerjaannya negatif pun ia bauri. Bahkan, Busan berinisiatif membantu mereka yang memiliki latar belakang pekerjaan negatif. Di di rumah dinasnya, Busan mengoordinasi masyarakat sekitar untuk saling bertukar ilmu dan mengajak mereka berwirausaha.

“Mohon maaf, ada perampok, penodong, pengangguran. Di rumah dinas, mereka saya gerakan bikin meja dari akar-akar. Saya juga kumpulkan mahasiswa sana untuk ngajarin kami (pegawai pajak) bahasa Inggris, kami ngajarin mereka soal pajak,” kata Busan.

Di tahun yang sama Busan ditempatkan di KPP Ujung Pandang. Di sana Busan berhasil membujuk sebuah toko komputer agar dapat memberikan cicilan laptop ke teman pegawai. “Saya hanya ingin mengembangkan potensi teman-teman dengan bekerja menggunakan laptop. Dulu, laptop, kan, masih langka, cicilan jarang,” tambahnya lagi.

Busan kemudian pindah tugas ke beberapa KPP. Hingga tahun 2003 silam ia mengemban amanah sebagai Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado sembari menyelesaikan program pendidikan magister di Universitas Sam Ratulangi.

Tanggung jawabnya semakin besar saat dipercaya sebagai Kepala Kantor Madya Surabaya Tahun 2010 dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2013. Selang tiga tahun, Busan mengemban amanah menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat. Di bawah kepemimpinannya, ketiga kantor itu selalu berhasil mencapai target penerimaan pajak.

“Kuncinya ditempatkan di mana pun harus ikhlas karena saya percaya hidup itu seni mengatur waktu dan menguji ketekunan. Doa saya setiap bangun tidur, saya ingin bekerja di kantor yang besar dan kantor besar itu karena saya,” tuturnya.

Sejak pertengahan 2019 lalu tantangan baru mewarnai jejak karier Busan. Ia dipercaya sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua di DJP. Kanwil DJP Jakarta Khusus membawahi sembilan KPP Madya dengan target penerimaan 2019 lalu mencapai Rp 247, 6 triliun.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Recollection

Membidik Pengabdian tak Macam-Macam

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Layaknya memanah, bekerja harus merentangkan tekad. Fokus membidik sasaran, patuh pada rambu-rambu yang telah ditentukan, dan tak perlu “neko-neko”.

Usai sesi wawancara pada Jumat siang (25/10), Purwitohadi mengajak kami keluar dari ruang kerjanya menuju lantai empat, Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Di lantai empat itu ada taman kecil yang biasanya difungsikan pegawai sebagai ruang bersantai atau olahraga. Tangan kanan Purwito, sapaan akrab Purwitohadi, tampak menenteng busur hijau berjenis recurve, lengkap dengan anak panahnya.

Sejak satu tahun belakangan, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) II BKF itu mulai menyukai hobi memanah. Ia pernah mendaratkan anak panahnya tepat di garis kuning papan target dan mendapat nilai 10—skor tertinggi. Hari itu Majalah Pajak sengaja memintanya untuk memeragakan kegemarannya memanah.

“Tadi pagi saya sudah panahan. Kita cuma untuk foto, ya,” kata Purwito.

Bagi Purwito, memanah bukan sekadar olahraga biasa. Melalui olahraga ini, banyak filosofi yang bisa ia maknai. Ia memandang, memanah selaras dengan prinsip kerja untuk mencapai tujuan. Memahami target, lalu fokus membidik pada titik yang telah ditentukan.

“Fokus ke depan, kerjo ojo neko-neko (kerja jangan macam-macam).” Maksudnya, menjadi Aparatur Sipil Negara harus mencengkeram integritas dan loyalitas. “Garis kuning saya maknai sebagai prinsip yang enggak bisa dipindah, enggak bisa dipengaruhi. Tapi, kita punya busur dan anak panah yang bisa dikendalikan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan,” ungkap Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana ini.

Wejangan Bapak

Prinsip yang dipegang Purwito saat ini adalah hasil gemblengan orangtua dan perjalanan hidup yang ia alami di masa lalu. Dulu, Purwito dan keluarga hidup serbapas-pasan. Ayahandanya, Sunarno adalah seorang pegawai magang di Kantor Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk membantu ekonomi keluarga ibundanya, Sumarni berjualan bubur.

 “Sambil momong saya, Ibu jualan di depan rumah saudara. Kami belum punya rumah, masih numpang sana-sini. Bapak sering bilang ke Ibu, saya, dan Adik, ‘Sabar. Bapak kerja lurus, enggak neko-neko’,” kenang pria kelahiran Sukoharjo 26 Mei 1974 ini.

Saat masih sekolah taman kanak-kanak, Purwito dibawa orangtuanya pindah ke Semarang karena sang ayah harus melanjutkan sekolah ke APDN—sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Di sana keluarganya tinggal di rumah saudaranya lainnya. Setelah lulus sekolah, ayahnya resmi menjadi amtenar.

“Bapak masih belum bisa beli rumah. Saya sering melihat Ibu menangis karena ada masalah dengan pemilik rumah. Ibu juga bantu jualan kelontong di meja panjang, di depan rumah. Dulu PNS golongan bawah, supaya bisa hidup, istri kerja nyambi-nyambi,” ungkap Purwito.

Kondisi itu berlangsung sampai ia duduk di bangku kelas satu sekolah menengah atas. Namun, ia tetap bersyukur karena masa remajanya ia habiskan untuk membantu ibunya menjaga toko sembari mengerjakan tugas sekolah atau sekadar membaca buku.

“Keseharian saya ya kalau enggak belajar, ya, jaga warung. Jarang main karena enggak banyak teman dekat juga. Enggak neko-neko-lah?” kata alumnus SMAN 3 Surakarta ini tertawa.

Beberapa tahun kemudian, karier ayahnya naik. Dari mantri polisi pamong praja, sekretaris di beberapa kecamatan, menjabat sebagai camat,lalu menjadi asisten pribadi bupati. Kehidupan pun membaik. Dari ayahnya ia belajar menjadi pemimpin yang rendah hati. Purwito melihat, kedua orangtuanya selalu memberi perhatian kecil kepada pegawainya.

“Kadang ada atasan yang kita sudah bekerja keras, salah sedikit dimarahi. Saya enggak mau begitu ke anak buah. Setiap Jumat saya juga berupaya makan bersama dengan pegawai. Saya belajar dari orangtua,” ungkapnya.

Jadi amtenar

Purwito pun mengikuti jejak ayahnya menjadi amtenar. Lulus sekolah Program Diploma (Prodip) Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN, Purwito ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1996. Selepas melanjutkan pendidikan Prodip IV STAN, ia ditempatkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa pada 2001 sebagai pelaksana. Purwito lalu mengajukan diri masuk ke KPP Wajib Pajak (WP) Besar Dua tahun 2002. Waktu itu, ada pendirian Kantor Wilayah (Kanwil) DJP WP Besar sebagai salah satu rangkaian modernisasi DJP.

“Saya bersyukur karena LTO (Large Taxpayer Office/Kanwil WP Besar) kantor yang modern, menjunjung tinggi integritas, bersih. Kedudukan fiskus harus setara dengan WP sehingga fiskus tidak boleh sewenang-wenang, kepatuhan WP juga bagus,” kata dia.

Di KPP WP Besar, Purwito bertugas menangani pengawasan dan pelayanan WP terkait proses permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan yang membeli barang modal dalam rangka ekspansi.

Tahun 2009, Purwito dimutasi ke BKF sebagai Kepala Subbidang PPN dan PPnBM. Tugas baru itu menurutnya dapat melengkapi kapasitasnya. “Sebelumnya tujuh tahun berkutat dengan operasional, sekarang lingkup kerjanya lebih pada rekomendasi kebijakan,” syukurnya.

Analis regulasi pajak

Purwito menilai tempat barunya ini semakin memperkukuh nilai integritas dan loyalitas. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, semakin menambah spiritnya untuk mengabdi.

Tahun 2015 hingga sekarang, Purwito menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, salah satu unit pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF. Purwito menjelaskan, tugas BKF bukan sekadar menganalisis regulasi, tapi juga harus menjadi koordinator antarkementerian dan lembaga. Ia mencontohkan, BKF menjadi pengkaji sekaligus koordinator dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Dalam prosesnya juga BKF mesti mengoordinasi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal kekayaan negara), DJP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lain-lain.

Belum lama ini BKF juga turut andil menyusun rancangan omnibus law, gabungan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UUPPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Bu Menteri (Menteri Keuangan) menunjuk DJP (koordinator) omnibus law, tapi BKF ikut juga membantu. Proses rancangannya mulai sekitar Juni 2019,” kata Purwito.

Meski terbilang singkat, ia mengatakan omnibus law merupakan rancangan yang sudah diperhitungkan secara matang dan strategis untuk menarik investasi di Indonesia. Rancangan itu juga merupakan kajian dari pelaku usaha dan pengamat.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Recollection

Kemewahan Hidup si Gandung

Aprilia Hariani K

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Melalui berbagai tulisan dan kajian perpajakan yang ia publikasikan, ia ingin mempromosikan pajak sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan manifestasi keadilan.

 

Siang menjelang sore kali itu sisa terik matahari belum sepenuhnya hilang. Cahayanya yang memantul di dinding-dinding bukit karst yang memagari Desa Ngunut, Palayen, Gunungkidul, Yogyakarta kala itu masih menyilaukan. Namun, segerombol bocah tampak tak peduli. Mereka menyelinap di balik pepohonan jati ranggas di sepanjang kawasan perbukitan itu. Di musim kemarau seperti itu, tak ada kegiatan lain lebih menyenangkan bagi mereka kecuali membetot tali layang-layang yang tengah mengudara. Terkadang, mereka bahkan sengaja saling menggesekkan benang gelasan—benang layang-layang yang sudah dilumuri serbuk kaca—untuk mengadu kekuatan tali layang-layang mereka. Jika tali putus, sang pemilik dianggap kalah dan harus merelakan layang-layang kesayangan mereka menjadi objek rebutan.

Jauh nun di bawah perbukitan itu, sepetak lapangan sepak bola tak seberapa luas juga terlihat mulai dipadati para pemain bola cilik tanpa alas kaki. Sementara sekira 500 meter dari lapangan bola itu, di teras sebuah rumah, seorang bocah tengah asyik membaca artikel di rubrik “Bola” pada surat kabar Kedaulatan Rakyat sembari sesekali menyesap segelas teh tubruk hangat yang tersaji di mejanya. Ia seolah tak peduli dengan keriaan teman-teman sebayanya. Selain surat kabar, di atas meja itu juga tergeletak majalah Tempo yang mengantre untuk dibaca.

Bocah yang hobi membaca itu biasa dipanggil Gandung—kelak publik akan lebih mengenalnya sebagai Yustinus Prastowo, penulis produktif buku-buku ekonomi dan perpajakan, juga penulis artikel di berbagai media massa. Ia kini juga dikenal sebagai salah seorang akademisi dan praktisi perpajakan di Indonesia. Prastowo mengaku, panggilan Gandung adalah sapaan yang disematkan oleh keluarga dan rekan-rekan sebayanya kecil.

“Dalam bahasa Jawa, gandung berarti ‘anak laki-laki’,” tutur pria yang kini akrab disapa Pras itu mengisahkan masa lalunya.

Di kelas empat sekolah dasar, bahan bacaan Pras sudah melampaui kelaziman anak-anak seusianya. Namun, itulah kegemaran pria kelahiran Gunungkidul, 4 April 1976 itu. Nyaris setiap hari, sepulang sekolah ia akan lebih senang menekuni surat kabar atau majalah di rumah sang paman, ketimbang menghabiskan waktu dengan bermain layang-layang. Jika pun ingin bermain, hal itu akan ia lakukan setelah ritual membaca siang ia tuntaskan.

Setelah membaca koran atau majalah yang ia pinjam dari sang paman, Gandung akan menyalin atau merangkum kembali di kertas berita olahraga yang ia baca. Ia bahkan menyalinnya dua rangkap. Satu untuk arsip, satu lagi untuk ia tempelkan di majalah dinding sekolah. Bak tampilan koran halaman depan, Gandung menyematkan namanya di kolom penanggung jawab berita dan penulis. “Penanggung Jawab Berita dan Penulis: Gandung”, demikian ia menuliskannya.

Dulu, biasanya ia tertarik membaca dan menyalin berita tentang sepak bola, khususnya tentang fans club AC Milan dan pemain kesukaannya—Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard.

“Kemewahan yang saya rasakan waktu kecil adalah suka membaca dan menulis. Apalagi tulisan kita dibaca orang, menjadi sumber informasi. Sejak kecil Gandung memang ingin jadi wartawan,” ungkap Pras tertawa.

Kesenangan menerbitkan selebaran informasi olahraga itu semakin membuncah. Pras memiliki komitmen menerbitkannya seminggu sekali. Hal itu berlangsung selama dua tahun atau dari kelas empat hingga enam SD hingga eksistensi koran ala Gandung itu mengantarkan Pras pada predikat Wartawan Cilik. Bahkan, dengan pengetahuan lebih soal sepak bola, oleh kawan-kawannya Pras dijadikan semacam manajer pertandingan bola.

“Kaya manajer gitu. Jadi, saya bilang main bola formasinya 4-3-3 atau 4-4-2. Teman saya percaya saja karena saya dianggap punya informasi itu dari koran,” kata Pras.

Saya bersyukur dengan kemewahan hobi membaca dan menulis. Dan, saya senang membagikan pengetahuan dan informasi yang saya miliki.

Pastor dan rumah belajar

Kegemarannya pada buku semakin menjadi. Di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), buku bacaan Pras bertema teologi. Terlebih ia juga terinspirasi sosok pastor nasionalis dari Belanda bernama Antonio Lammers, SJ yang keras tapi sayang pada anak-anak. Menurut Pras, ia juga terinspirasi Romo Mangunwijaya, yang tak hanya rohaniwan, tapi juga aktivis sosial yang kerap membela kaum miskin dan membuatkan rumah untuk penduduk miskin di Yogyakarta. Hingga suatu ketika, Pras memohon restu pada sang ayah Stefanus Atmodjo untuk menjadi pastor.

Ojo, duwe anak mung loro (Jangan, punya anak cuma dua),” ucap adik Maria Priatmirahwati ini menirukan perkataan ayahanda kala itu.

Pras tak berkecil hati. Ia kembali menekuni hobi membaca dan menuliskannya seperti sedia kala. Apalagi sang ayah semakin menggiringnya untuk lebih senang membaca. Nyaris setiap bulan ia diajak membeli buku ke pusat kota. Di masa itu, ia banyak melahap novel-novel sejarah. Misalnya yang ia ingat, buku karangan Y.B Mangunwijaya berjudul Burung-Burung Manyar yang diterbitkan sekitar tahun 1981.

Jiwa nasionalis Pras remaja semakin terbangun. Di tengah arus urbanisasi yang membuat rekan sebayanya merencanakan merantau ke Jakarta, Pras justru membangun semacam rumah belajar gratis untuk masyarakat sekitar. Sepulang sekolah, Pras mengajar anak-anak yang buta aksara ataupun sekadar membantu mengerjakan tugas sekolah.

“Sekali lagi saya bersyukur dengan kemewahan hobi membaca dan menulis. Dan, saya senang membagikan pengetahuan dan informasi yang saya miliki. Makanya rumah saya sering dipenuhi orang belajar,” kata langganan juara kelas ini.

Aktivitas remaja Pras juga dipadati dengan berjualan mainan di lapangan kamping dan membantu sang ibunda Caecilia Sukirah menanam bawang di ladang sewaan, sekitar satu kilometer dari rumahnya. Maklum, waktu itu penghasilan ayahnya sebagai guru pas-pasan, bahkan kerap minus.

“Momen itu bermula saat saya menemukan slip gaji Bapak di bawah baju. Ternyata minus. Dari situ kami bertani bawang dan saya jualan mainan, makanan, apa pun, untuk membantu keluarga,” kenang Pras.

Kegelisahan sang amtenar

Demi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Pras pun memilih masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang gratis. Setelah lulus karier pertamanya dilakoni sebagai staf administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Negara dan Daerah (PND) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Khusus tahun 1997. Menjadi amtenar sempat membuat Pras gelisah. Jiwanya bukan di situ. Hingga suatu waktu, Pras pun mencurahkan isi hatinya kepada ayahanda.

“Pak, sepertinya aku tidak cocok jadi PNS,” katanya saat itu.

Apalagi, cinta lamanya pada teologi bersemi kembali. Ia lantas mengikuti forum kajian filsafat di sela-sela bekerja. Bukan cinta semu semata. Tak lama kemudian Pras mendaftar di pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara atas saran budayawan, pastor, dan peraih doktor kehormatan bidang teologi dari Universitas Luzern Swiss bernama Franz Graf Von Magnis atau tersohor dengan nama Franz Magnis Suseno. Pada waktu hampir bersamaan ia juga melanjutkan studi di Program Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Tesisnya waktu itu telah dibukukan dan diluncurkan pada tahun 2014. Judulnya, Ekonomi Insani: Kritik Karl Polanyi Terhadap Sistem Pasar Bebas. Pada tesis itu Pras menulis mengenai kritikan telak sejarawan ekonomi Karl Polanyi yang menilai dinamika ekonomi yang tak lagi koheren dengan dinamika sosial.

“Semangat pencarian kebenaran yang tak mengenal lelah menginspirasi saya untuk menulis tema filsafat yang lebih membumi dan kontekstual. Polanyi menyarikan, ekonomi insani adalah bentuk ketertanaman ekonomi dalam tata kehidupan manusia secara keseluruhan,” jelas pengagum Bapak Proklamator Mohammad Hatta ini.

Pergerakan bawah tanah juga dilakoni Pras saat masih terdaftar sebagai pegawai pajak. Ia terlibat dalam advokasi dan penelitian di Perkumpulan Prakasa, Komisi Anggaran Independen (KAI), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Tifa Foundation, dan lain-lain. Ia juga turun demo menjelang runtuhnya rezim Soeharto 1998. Tulisan-tulisannya tentang pajak, ekonomi, filsafat, kala itu juga sering menghiasi media massa.

Mundur dari PNS

Hobi membaca dan menulisnya tak pernah tergadai. Tahun 2010 Pras mengundurkan diri sebagai PNS DJP dan memilih fokus pada bidang akademis dan aktivis. Tulisannya kian menyebar di mana-mana. Ia juga menjadi narasumber isu ekonomi dan perpajakan di media cetak maupun elektronik. “Enggak jadi wartawan, tapi syukurnya bisa menulis di media. Sama-sama menulis,” ungkap Pras tersenyum.

Pras juga sempat bergabung sebagai manajer di SF Consulting, Tax Patner Di RSM AAJ, dan senior advisor di Enforce Advisory. Seiring waktu, Pras bercita-cita untuk mengabdi kepada negara dalam bidang kajian dan penelitian perpajakan. Menurutnya, pajak merupakan instrumen distribusi kesejahteraan dan manifestasi keadilan. Tahun 2014, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), di mana ia menjadi Direktur Eksekutifnya, berdiri.

Pras lantas diajak begabung dalam kelompok kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pokja APBN) Tim Transisi Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2015, anggota Tim Penasihat Tim Reformasi Perpajakan serta Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Kemenkeu sejak 2016 hingga sekarang.

Ia juga tetap aktif menulis dan menelurkan sejumlah buku. Di antaranya, Risiko Memiliki NPWP, Panduan Lengkap Pajak, Pintar Menghitung Pajak, Pengampu (n)an Pajak, Antologi Perpajakan Indonesia, dan Taxing Women: Analisis Kebijakan Perpajakan Indonesia terhadap Perempuan dari Perspektif Teori Kritis.

“Hingga saat ini kemewahan dalam hidup tetap sama. Bukan soal jadi wartawan atau tidak. Tapi tetap menulis, membaca, dan memberi informasi kepada khalayak,” tutup dosen yang pernah mengajar di Universitas Tarumanagara, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Atmajaya Jakarta, dan terakhir di Politeknik Negeri Keuangan STAN ini.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending