Connect with us

Report

Meretas Pajak ke Desa-Desa

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto. Dok. KPP Penajam

Sulitnya medan juang justru semakin merekatkan sinergi antara KPP Pratama Penajam dan KP2KP Tanah Grogot dalam menghimpun penerimaan.

 

Ban mobil dinas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam terperangkap di kubangan tanah yang becek. Semua penumpang pun turun dan bergegas mendorong mobil agar dapat melaju kembali melintasi perkebunan sawit di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Tak lama kemudian, mobil berhenti lagi di jalan yang agak berpasir. Kali ini rombongan membersihkan tanah yang melekat di seluruh roda. Begitulah medan tempuh yang kerap dilalui KPP Pratama Penajam dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanah Grogot untuk melakukan bimbingan teknis perpajakan ke Wajib Pajak (WP).

Kepala KPP Pratama Penajam Mohamad Imroni mengisahkan pengalaman itu kepada Majalah Pajak, melalui telewicara pada pertengahan Mei 2020 lalu. Untuk membuktikannya, Imroni pun mengirim beberapa dokumentasinya.

“Rata-rata jalannya tanah. Karena kantor kita di Balikpapan ke wilayah WP harus menyebrang teluk, naik kapal speed boad 30 menit. Kalau jalur darat kita muter dulu 100 kilometer dan jalannya tidak bagus—3 jam. Kalau bawa mobil nyambung feri (kapal) 2 jam ongkosnya Rp 200 ribu. Jauh, ya? Di sana jaringan internetnya putus-putus. Hanya operator tertentu yang lancar buat telepon,” ungkapnya.

Kendati demikian, rintangan justru semakin mempererat kekompakan antara KPP dengan KP2KP Tanah Grogot dalam menghimpun penerimaan pajak melalui kolaborasi program canvassing, sosialisasi peraturan, dan bimbingan teknis perpajakan. Tak heran jika KPP mampu meraih target penerimaan pajak 100 persen di tahun 2019.

“Tahun 2019 itu kinerja bersama KP2KP. Secara umum KP2KP membantu dalam hal pembuatan kode billing atas WP yang mendapat surat teguran atau paksa, membantu konsultasi WP yang mendapat surat imbauan; membantu pelayanan seperti mengirim berkas pendaftaran NPWP, membantu pengisian SPT Tahunan, informasi kepada fungsional pemeriksa atas WP yang akan diperiksa,” kata Imron

Baca Juga: Dulu Bikin Merinding, Sekarang “Friendly”

Wilayah kerja KPP Pratama Penajam meliputi dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kabupaten Paser Utara terdiri atas 4 kecamatan, 4 kelurahan, dan 30 desa. Sedangkan Kabupaten Paser meliputi 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 139 desa. Maka, salah satu penyokong penerimaan pajak di KPP ini berasal dari Dana Desa.

Selain itu, potensi ekonomi di wilayah kerja KPP lainnya bersumber dari perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Namun, tidak semuanya perusahaan di dua sektor ini terdaftar di KPP Pratama Penajam. Mayoritas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan besar terdaftar di wilayah Jakarta, sedangkan di Penajam hanya tempat beroperasinya saja.

“Makanya, di 2019, kita coba menyisir lagi potensi perpajakan dari sektor perkebunan. Ternyata ketemu. Pabrik kelapa sawit biasanya dia punya kebun sendiri, tapi belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga mereka mengambil dari kebun masyarakat sekitar. Tapi pabrik tidak boleh langsung membeli ke petani, harus lewat pengepul yang jumlahnya ternyata banyak sekali. Pengepul itu ditunjuk oleh pabrik untuk menerima setoran buah sawit dari masyarakat. Pengepul dapat fee,” kata Imroni.

Imroni pun melakukan pendekatan persuasif, dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pabrik dan ketua kelompok pengepul kelapa sawit. Pabrik itu diantaranya PT Pucuk Jaya dan PT Cahaya Bintang Sawit Sejati.

“Prosesnya agak panjang karena walaupun pengepul ini masuk PKP (pengusaha kena pajak), mereka memang tidak ada karyawan, tidak ada pencatatan. Jadi, masalahnya dia harus menyiapkan administrasinya saja. Maka pelan-pelan kami dekati pabriknya, memberi pengertian agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Karena kalau pabrik yang ngomong, pengepul nurut,” ungkap Imroni.

Setelah pabrik memberi imbauan, KPP bersama KP2KP melakukan bimbingan teknis kepada pengepul di lokasi perkebunan masyarakat. Adapun jarak tempuh dari KPP ke lokasi memakan waktu hingga lima jam dengan melewati jalan bertanah basah. Di sana KPP dan KP2KP melakukan bimbingan pendaftaran NPWP, pengisian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan cara melakukan pembayaran pajak.

“Biasanya mereka PKP baru, sehingga pembuatan faktur pajak perlu dipandu supaya bayar PPN-nya lancar, pengepul sawit ini bayar PPN besar-besar sehingga jadi perhatian KPP. Makanya di tahun 2019 kemarin dari situ kita bisa 15 persen (kontribusi terhadap penerimaan),” tambah Kepala KPP Pratama Salatiga tahun 2012 ini.

Imroni berharap jaringan internet dapat lebih baik ke depannya agar KPP dapat mengembangkan aplikasi layanan untuk memudahkan para pengepul kelapa sawit menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Di tahun ini KPP bersama KP2KP akan memaksimalkan potensi dari para pengepul di lokasi lain.

“Masih belum tergali semua, tetapi enggak besar, sekitar 20 persen yang belum tergali. Yang belum diungkap adalah proses bisnis tandan buah besar dan pengepulnya,” tambahnya.

Andai jaringan internet lebih baik, KPP dapat mengembangkan aplikasi layanan untuk memudahkan para pengepul kelapa sawit menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Optimalisasi potensi turut dilakukan di sektor pertambangan. Meskipun perusahaan tambang itu tidak termasuk dalam wilayah kerja—sehingga KPP tidak berhak memungut Pajak Penghasilan Badan—KPP tetap mengumpulkan PPh Pasal 23 atas jasa kontraktor yang dilakukan perusahaan.

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

“Kita kasih pengertian mereka harus bayar PPh Pasal 23, karena mereka, kan, perusahaan besar, sudah mengerti hukum, kepatuhannya sudah baik. Kita tinggal melakukan fungsi pengawasan dan edukasi hukum saja. Tidak ada pendekatan spesifik,” ungkap Imroni.

Selain itu, KPP melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan bendahara desa terkait pemungutan pajak atas Dana Desa. KPP dan KP2KP rutin melakukan bimbingan teknis dari satu desa ke desa lainnya. Di samping itu, Imroni telah melakukan nota kesepahaman dengan bupati setempat demi mendukung proses penggalian potensi penerimaan pajak.

“Sekitar 3 kali dalam setahun KPP dan KP2KP mengunjungi bendahara desa. Mengingatkan semua uang yang dikeluarkan harus sudah dipotong pajak. Jangan sampai bendahara mengeluarkan anggaran tahun ini, tapi pajak dibayarkan di tahun berikutnya. Alhamdulillah dua Pemda ini semuanya aware kepada pajak. Tapi karena keterbatasan sementara ini baru 10 kecamatan yang kami datangi, ke depan harus semua bisa dijangkau,” ujar Imroni.

Perluasan basis pajak

Tahun ini KPP memiliki tugas melakukan perluasan basis data dengan pendekatan kewilayahan. Setiap KPP harus memahami lebih detail wilayah kerjanya hingga pada tingkat kelurahan atau desa. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Lewat regulasi itu DJP juga merombak formasi kerja: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III dan IV berkolaborasi dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menggali potensi WP baru. Sedangkan Seksi Waskon II bertugas mengawasi WP strategis, penelitian dan pengawasan WP secara komprehensif, serta memproduksi data.

Menurut Imroni, sebagian program baru DJP telah diimplementasikan KPP Pratama Penajam sejak dua tahun lalu. Ia sudah membagi Account Representatif (AR) per wilayah. Artinya, satu AR menguasai satu desa. KPP juga telah mengembangkan Aplikasi Pemantauan dan Usaha Peningkatan Penerimaan (Mandau Prima). Cara kerja aplikasi secara umum adalah memetakan titik lokasi setiap WP dan mengklasifikasikan kepatuhan perpajakannya.

“Jadi, AR mendatangi pemda dulu, terus ke ketua RT (rukun tetangga) untuk konsultasi pemetaan wilayah. Setelah itu, AR dibantu ketua RT menyisir WP baru dengan cara melakukan wawancara, WP di foto, memasukkan datanya ke aplikasi. Dengan proses begini kita mengenal dan memahami kondisi basis pajak baru kita seperti apa,” jelasnya.

Hingga kini Aplikasi Mandau Prima menyimpan 1.500 titik lokasi WP. Aplikasi ini bekerja dengan membagi WP ke dalam tiga zona warna. Zona kuning diisi oleh WP yang belum terdaftar, zona merah untuk WP yang sudah memiliki NPWP tetapi belum lapor SPT tahunan, dan zona hijau bagi WP yang kewajiban perpajakan sudah terpenuhi.

“Pola perluasan basis pajak dengan kewilayahan sebenarnya sudah kita lakukan. Sekarang sesuai dengan arahan Pak Kanwil, kami menarik titik-titik potensi dari Google Map. Rencananya setelah COVID-19 kita punya rencana melakukan pemetaan lagi dengan mendatangi titik yang kita tarik dari Google Map,” kata Imroni.

Baca Juga: Untuk Negara saja, kok, Pelit?

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Anak Muda Mau, kok, Bayar Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tak sulit membangkitkan kesadaran pajak di kalangan milenial, kalau sistem administrasi dipermudah dan pemerintah bisa amanah.

Saat ini, semakin banyak anak muda yang berani melangkah ke dunia usaha di berbagai sektor. Hal ini bisa menjadi landasan yang baik bagi Indonesia untuk menyambut fase surplus demografi pada tahun 2030 hingga 2045 kelak. Di periode itu, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa.

Omar Daniel adalah salah satu generasi milenial yang awalnya tak menyangka akan terjun ke dunia hiburan. Padahal, sejak kuliah ia telah mempersiapkan diri untuk kerja kantoran. Meski begitu, Omar terbukti mampu memberikan talenta terbaiknya sebagai aktor hingga sekarang.

Keberanian, kejelian, ketekunan, dan kisah keberhasilan kalangan milenial tentu akan semakin menjadi berkah bagi perekonomian nasional apabila diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Faktanya, berdasarkan laporan Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang dirilis Juli lalu, rasio pajak Indonesia pada 2018 hanya mencapai 11,9 persen atau terendah dari 21 negara Asia-Pasifik.

Kurang sosialisasi

Menurut Omar, rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat terlebih anak muda adalah karena masih terbatasnya penyuluhan pajak. Omar menuturkan, pengalaman pertamanya ke kantor pajak adalah demi mengurus NPWP sebagai salah satu syarat penandatanganan kontrak sinetron pertamanya pada 2016 silam. Setelahnya, ia tak serta-merta menyetorkan dan melaporkan penghasilannya ke kantor pajak.

“Prosesnya enggak cepat untuk bisa memahami apa itu setor pajak. Saya enggak tahu apakah saya harus minta bukti potong pajak, gimana cara lapornya, dan lain-lain. Setelah itu, saya dapat cerita dari pengalaman-pengalaman lawan main atau senior yang sudah berpengalaman terkait dengan pajak. Entah itu mereka enggak melek pajak, atau tiba-tiba tagihan pajaknya membengkak,” tutur Omar kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Selasa siang (24/11).

Baru di tahun ketiga, Omar yang tengah fokus di dunia perfilman ini tertib bayar dan lapor pajak dibantu seorang staf keuangan pribadi. Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan ini juga merasa terbantu oleh account representative (AR) yang mengingatkan pembayaran atau membantunya saat terjadi kendala.

“Kami memang memerlukan person in charge (PIC) yang memang available waktunya dan fast response agar jauh lebih memudahkan. PIC yang enggak gonta-ganti. Karena kalau gonta-ganti, kan, kita harus menjelaskan dari awal lagi tentang seluk-beluk pekerjaan, seluk-beluk gaji,” ujar Omar.

Rendahnya kesadaran pajak juga hingga kini masih terjadi pada rekan- rekan seprofesi Omar di dunia hiburan.

“Kami sempat ada pembicaraan kaya ‘Wah, kenapa lu pada anteng-anteng aja, sedangkan gue dikejar-kejar suruh bayar (pajak)? Apa yang membedakan lu sama gue? Sama-sama artis, sama-sama dapat endorse-an juga’. Itu sih yang membuat saya bingung terkadang, tapi enggak ada yang gimanagimana ‘gitu. Cuma ya itu, ternyata yang melek pajak sangat sedikit—hanya satu dari sepuluh orang atau dari dua sampai sepuluh orang,” ungkapnya.

Pria kelahiran Surakarta, 25 tahun silam ini juga mengatakan dunia hiburan turut merasakan dampak pandemi. Namun alih-alih mendapatkan insentif pajak, pelaku industri kreatif tetap dibebankan pembayaran pajak yang terbilang besar.

“Sebetulnya enggak semua orang setuju dengan nominal pemotongannya. Apalagi nominalnya menurut saya lumayan besar banget, ya. Dan, pekerja entertainment bukan hanya yang nongol di TV, di balik layar pun banyak dengan tingkat income-nya masing-masing enggak semuanya besar. Enggak yang terus nongol di TV berarti besar (pendapatannya).”

Pemain film Satria Dewa Gatotkaca ini pun berharap agar pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi pekerja industri kreatif atau kaum milenial yang dibarengi dengan kemudahan sistem administrasinya.

“Mungkin buat generasi milenial ada potongan sekian-sekian atau pemutihan pajak atau amnesti atau apa pun itu yang bisa menarik anak muda untuk sadar pajak,” ucap lulusan Universitas Mercu Buana, Jakarta ini.

Hasil pajak

Omar juga menilai, banyak masyarakat yang ogah bayar pajak karena pemerintah belum menunjukkan pengelolaan pajak dengan benar. Selain sarana dan prasarana tak banyak berkembang, masyarakat belum bisa memanfaatkan langsung fasilitas kesehatan, jalan tol, atau fasilitas umum secara gratis.

“Mau foto endorse-an di Lapangan Banteng yang dibangun pemerintah dengan dananya dari pembayaran pajak saja dilarang-larang. Jadi, sarana dan prasarananya kadang-kadang tidak menunjang kami yang sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik.”

Omar juga tak rela apabila pajak yang dibayarkan pada negara dipergunakan dengan tidak semestinya.

“Kita melihat dengan kita membayar pajak kok kaya ngasih makan koruptor ya? Yang korupsi makin banyak. Sehingga itu berpengaruh juga ke teman-teman lain yang belum bayar pajak. Kaya ‘Lu bayar pajak juga sama aja kaya gue, gue enggak bayar aja aman malah enggak rugi, enggak keluar duit lagi. Itu juga yang membuat anak muda untuk malas bayar pajak.”

Meski pesimistis korupsi dan pungutan liar di Indonesia bisa musnah, Omar yakin dengan pembenahan sistem administrasi yang terus diupayakan Ditjen Pajak diiringi pengelolaan pajak nan amanah oleh pemerintah, generasi muda akan lebih sadar pajak.

“Anak muda itu pasti mau kok bayar pajak, mereka enggak sulit. Selama dari 2016 saya berkarier sampai sekarang ketemu berbagai orang, berbagai profesi, berbagai strata sosial, berbagai macam penghasilan; mereka hanya takut dan tidak tahu, tapi bukan tidak mau. Cuma tiga jawaban—iya tahu dan mereka sudah melakukan, tidak tahu tidak pernah melakukan, atau mereka takut untuk melakukan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Report

Kantor Asri, Bersemi Inovasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Aneka simplifikasi layanan perpajakan dan ruang kreatif tumbuh di kantor hijau ini.

Kebun vertikal setinggi 2 sampai 2,5 meter menyelimuti seluruh pagar di pekarangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan (KPP Pesanggrahan). Dari kejauhan, kebun itu membentuk gradasi warna yang berasal dari tanaman Philodendron burle marx, Epipremnum aureum (sirih gading), Scindapsus golden, dan Tradescantia zebrina. Barisan Philodendron xanadu (monstera gergaji) pun menemani langkah kami menuju tempat pelayanan terpadu (TPT).

Atmosfer kian asri ketika kami menjejaki lantai tiga, ruang kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Tak jauh dari lift, terdapat dua rak setinggi lengan yang permukaannya disematkan tenun Maumere, pot sirih gading, dan akuarium berisi Betta splendens (ikan cupang). Setiap meja kerja memiliki satu vas tanaman yang wajib dirawat oleh pegawai. Menariknya lagi, ada ruang rapat lesehan yang dilengkapi bangku bantal jumbo dan beberapa akuarium mini. Nyaris di setiap lantai, terdapat tempat diskusi pegawai yang dipercantik dengan rupa-rupa tanaman berpot mini lengkap bersama satu meja dan tiga bangku. Contohnya, di lantai empat, sudut itu diberi nama pojok amarilis (Aman, Rapi, dan Minimalis)—amarilis adalah nama salah satu tanaman hias.

Begitulah konsep kantor ramah lingkungan (eco office) yang akhirnya mengantarkan KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan meraih Penghargaan Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II.

Kepala KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Wijayanti Kemala menuturkan, pembangunan konsep ini dimulai sejak akhir tahun 2019 atas inisiatif seluruh pegawai. Kantor yang hijau nan bersih akan menciptakan kenyamanan yang bermuara pada peningkatan produktivitas dan kinerja. Sementara, kenyamanan bagi Wajib Pajak (WP) diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela.

“Yang bikin saya kagum sama teman-teman keinginan luar biasa untuk berubah. Mereka dreaming kantornya seperti apa—kantor yang nyaman—bagaimana delapan jam setengah kita di sini. Jadi, enggak semata-mata (membangun eco office) untuk perlombaan,” kata perempuan yang biasa disapa Yanti ini, Selasa (24/11).

Sebagai pemimpin, ia ingin pegawai merasakan atmosfer kantor seperti di rumah sendiri. Sekali lagi, Yanti percaya, kenyamanan akan memantik daya kreativitas dan inovasi sehingga dapat menyelesaikan tugas secara optimal.

“Saya sampaikan ke pegawai, ‘Ke kantor seperti kita mau datang pesta, happy saja bawaanya. Jangan sampai ada beban. Toh, kalau ada beban kita sampaikan cari solusi bersama,’” kata Yanti.

Konsep kantor ramah lingkungan diejawantahkan pula dengan kesadaran memisahkan sampah organik dan non-organik. Komitmen ini diperkuat melalui sinergi bersama Suku Dinas Kebersihan Kebayoran Lama, sejak 2 Juli 2020 lalu. Tak kalah penting, kampanye penghematan energi listrik dan air maupun anjuran membawa botol minuman sendiri pun gencar dilakukan. Rangkaian kebiasaan ini akan menumbuhkan pula budaya disiplin dalam bekerja.

Selain itu, Yanti menyemai rasa solidaritas pegawai melalui kegiatan seni tari, paduan suara, puisi, fotografi, dan lain-lain. Beberapa kali ia pun mengadakan pelbagai perlombaan, misalnya yang paling teranyar, kompetisi fotografi sebagai peringatan Hari Keuangan Nasional. Hasil karya pemenang rencanannya akan dipamerkan di pelbagai ruang di KPP. Pegawai yang jago melukis dapat mencurahkan kreativitas mereka di area depan dinding lantai empat. Sekarang, hasil karya mural bertema bentang alam itu dapat dinikmati oleh semua pegawai.

“Kantor menjadi ruang kreativitas itu saya sangat-sangat mendukung. Karena agar tidak melulu teknis tapi meng-explore sedikit. Lomba foto pegawai diadakan supaya mereka ada kebanggaan atas karyanya. Buatlah artefak-artefak sejarah di mana pun kalian bertugas. Mereka jadi semakin semangat bekerja. Jadi, bukan hanya ruangannya yang bagus tapi suasana kebatinannya juga,” kata Yanti.

Produktivitas

Hal itu dibuktikan salah satunya oleh account representative (AR) KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, Andy Tri Laksana. Ia berhasil menciptakan Aplikasi PRIMA (Pesanggrahan reporting, information and monitoring application) untuk mempermudah pegawai dalam penatausahaan tata naskah dinas secara elektronik. Aneka surat dan modul terintegrasi dalam aplikasi itu, mulai dari modul alat tulis kantor, modul buku tamu, modul data informasi, modul Waskon, manajemen pos pelayanan, naskah dinas, hingga layanan SMS billing.

“Misalnya, ada permintaan dari (seksi) pelayanan untuk penerbitan surat teguran, tadinya jenjangnya harus ke AR-nya. Itu di-shortcut, (seksi) pelayanan bisa menge-print sendiri. Rahasia datanya masih terjaga.”

Bahkan, sebelum pandemi, KPP sudah menggunakan aplikasi Janji Temu untuk meminimalisasi antrean. WP nyaman, pelayanan perpajakan pun jauh lebih efektif dan efisien. Namun, aplikasi ini diganti dengan Kunjung Pajak—aplikasi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP.

Inovasi lainnya adalah Layanan Online Satu Pintu. Aplikasi ini memudahkan WP mengakses seluruh layanan perpajakan, seperti insentif pajak, layanan TPT, tutorial perpajakan, konsultasi perpajakan, billing pajak, dan lain-lain. “Kalau di kantor semua nyaman, produktivitas jadi meningkat,” yakin Yanti.

Strategi pandemi

Sejatinya, konsep serbadigital selaras dengan visi Reformasi Perpajakan Jilid III yang tengah dibangun DJP. Akan tetapi, bagi Yanti yang tak kalah penting lagi adalah membangun strategi komunikasi yang tepat. Para fiskus harus menempatkan WP sebagai mitra, bahkan bisa menciptakan peluang baru bagi mereka.

“Contohnya, ada perusahaan IT (informasi teknologi) mau membuat konten, kita katakan ‘Kami di sini punya WP yang YouTuber’. Kalau perusahaan atau WP pendapatannya meningkat, pajaknya mengikuti. Jadi, kami menghubungkan komunikasi antar-WP.”

Buah dari inovasi itu tercermin dari rasio kepatuhan WP Orang Pribadi dan WP Badan yang semakin meningkat. Tahun 2016, misalnya, rasio kepatuhan ini mencapai 82,07 persen. Di tahun 2019, rasio ini menjadi 105,92—melampaui target yang ditetapkan Kantor Pusat DJP.

Di tengah pagebluk, KPP menghimpun penerimaan dengan menelaah kembali kondisi WP secara lebih saksama. KPP yang memiliki wilayah kerja di Bintaro, Pesanggrahan, Ulujami, Petukangan Selatan dan Petukangan Utara ini memiliki empat sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar, yaitu perdagangan besar dan eceran; jasa profesional, ilmiah, dan teknis; konstruksi; serta sektor informasi dan komunikasi.

Jika dilihat dari jenis pajaknya, seluruh setoran dari semua jenis pajak menurun di tahun ini. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)—penyumbang 73 persen penerimaan—menurun hingga 8,55 persen. Demikian pula Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan turun sampai 32,62 persen.

“Kalau untuk penerimaan di masa pandemi ini, kita memilah-milah mana perusahaan yang bangkrut, tutup. Lalu kita melihat potensi yang tumbuh di era pandemi seperti sektor kesehatan dan teknologi digital. Youtuber dan influencer banyak yang berkontribusi,” kata Yanti.

KPP juga berupaya mengoptimalkan penggalian potensi berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi AMP 3.20. Aplikasi yang dikembangkan kali pertama oleh Kanwil DJP Jaksel II ini digunakan Kanwil untuk mengelola dan menganalisis data sebelum didistribusikan ke KPP unit vertikal. Kini, AMP 3.20 sudah diadopsi oleh beberapa Kanwil lain.

Selanjutnya, optimalisasi penerimaan dilakukan dengan menindaklanjuti data sasaran ekstensifikasi (DSE) sesuai Surat Edaran Nomor 24 tentang Implementasi Compliance Risk Management (CRM) dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan pun masih melakukan kunjungan WP dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti menindaklanjuti data faktur.

Realisasi penerimaan per 31 Oktober 2020 mencapai 82,56 persen dari target sekitar Rp 933,53 miliar. Yanti optimistis, kantornya mampu meraih seratus persen target penerimaan di tahun ini.

Lanjut baca

Report

‘Menjual’ Solusi, Menjaring Kepatuhan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Sebagai pionir, LTO Tiga terus mendorong seluruh BUMN memanfaatkan program integrasi data. Efisiensi dan kepatuhan adalah keuntungannya.

Sepanjang 202o, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) integrasi data dengan beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Ada PT Pelabuhan Indonesia III, PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar/Large Tax Office (Kanwil LTO) pada Oktober 2020 merilis, sudah 23 BUMN menjadi peserta dan 12 BUMN masih dalam tahap persiapan program integrasi data.

Sejatinya, cikal bakal program ini dimulai dari Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Tiga (LTO Tiga) bersama PT Pertamina (Persero) di tahun 2018. Otomatisasi itu dijalankan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017 yang berisi penunjukan delapan BUMN untuk menjalankan integrasi data, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom (Persero), PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tiga dari delapan BUMN itu adalah WP yang diadministrasikan di LTO Tiga yakni, Pertamina, PLN, dan PGN. Namun, hanya PGN yang masih dalam proses kepesertaan.

Kepala LTO Tiga, Teguh Iman Wirotomo bersyukur, animo WP untuk menjadi peserta integrasi data melebihi ekspektasi. Bahkan, dalam waktu dekat PT Bio Farma dan PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta lima anak perusahaannya akan mengikuti program integrasi data ini.

“Ibarat orang jualan, laku. Kenapa laku? Karena bermanfaat. Bayangkan sebelum integrasi data, AR (account representative) kesulitan mengetahui data WP. Karena AR tidak bisa meminjam dokumen detail WP sebagaimana yang bisa dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan, dan kesalahan atau temuan baru akan diketahui nanti ketika diperiksa, sedangkan tidak ada pemeriksaan tahun berjalan, kecuali PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Artinya, jika nanti ditemukan suatu kesalahan dan terjadinya sudah lampau, ada biaya yang tinggi—sanksi. Sanksi, kan, sebenarnya biaya yang tidak perlu,” urai Teguh.

Artinya, integrasi data dapat menghapus beban biaya sanksi perusahaan. Integrasi data bermuara pada efisiensi.

“Di sini perusahaan besar, kalau kesalahannya dua tahun, (sanksinya) gede, kan? Padahal, seharusnya bisa buat modal, training pegawai—meningkatkan kualitas SDM, upgrade IT,” tambah mantan Kepala KPP Madya Sidoarjo dan KPP Madya Makassar ini.

Tahapan penyatuan

Program multimanfaat ini berada di bawah arahan Direktur Jenderal Pajak dan beberapa Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan. Kemudian, secara teknis, ada tim integrasi data yang digawangi oleh beberapa direktorat terkait di DJP serta Kanwil LTO bersama dengan KPP terkait.

Tim integrasi memetakan tiga tahapan penyatuan data. Tahap pertama, perusahaan melakukan host to host (H2H) e-faktur dan H2H e-SPT Masa PPN. Tahap kedua, H2H e-Bupot Unifikasi. Tahap ketiga meliputi service KSWP, e-Billing, e-Filing, GL Tax Mapping, Compliance Arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

“Tahapan-tahapan tersebut untuk menunjukkan progres dari pelaksanaan integrasi data. Yang terpenting hasil akhir integrasi data adalah menciptakan cooperative compliance,” ujar Teguh.

Sebagai katalisator, Pertamina membangun sendiri infrastruktur sistem informasi teknologi. Kerumitan membangun sistem mandiri, menjadikan pelajaran bagi BUMN lain untuk menggunakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

“Sebagai contoh MIND ID yang menggunakan PJAP, kemarin prosesnya cepat dan momennya tepat. Di setiap kesempatan kami selalu mengajak BUMN lain. Bagi kami niat dan minat sudah setengah langkah, nanti akan tindaklanjuti dengan ‘aspal’ yang baik. Sebab integrasi data bicara dengan kesiapan, WP sendiri yang mengukur kesiapannya—dan nantinya semua transaksi enggak ada yang ditutup-tutupi.”

Teguh memastikan akan terus mempromosikan program ini. Tim integrasi juga berupaya menyempurnakan setiap tahapan sistem agar semakin mempermudah WP. Sebab banyaknya ragam jenis usaha setiap BUMN masih menjadi tantangan bagi DJP menciptakan format sistem yang andal.

Integrasi internal

Seirama dengan itu, LTO Tiga membangun tim yang solid untuk melayani sekaligus mengawasi WP, khususnya sinergi antara Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan tim Fungsional Pemeriksa. Komitmen ini merupakan amanah yang terdapat di Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ/2020.

“Bukan hanya WP, kita sendiri dalam KPP harus menjadi tim yang solid. Waskon dan pemeriksaan blend jadi satu. Teman-teman AR menganalisis, dikirim ke pemeriksa, feedback, dibahas bareng. Sehingga walaupun kondisi seperti ini kita ternyata masih bisa menggali pajak yang lalu-lalu. Dulu enggak begitu—kerja, menganalisis, terbit sendiri-sendiri. Harapannya sekarang ada akselerasi untuk optimalisasi penerimaan.”

Di tahun pandemi ini pemetaan potensi penerimaan fokus kepada WP strategis berkontribusi tertinggi dan industri kesehatan. Pemetaan dilakukan oleh AR, dengan satu AR mengawasi kurang lebih 10 WP. Adapun jumlah WP terdaftar di KPP LTO Tiga adalah 349 dari BUMN di sektor industri, jasa, dan perdagangan.

“Walaupun ada serba-e (elektronik), kami tetap memberikan pelayanan langsung yang maksimal untuk kepuasan stakeholder. Bahkan kalau WP telepon jam 12 kita harus melayani, karena ngapain WP telepon kalau enggak ada masalah? Dia percaya pada AR. Cara jualan kita tidak harus pasang iklan di mana-mana, melainkan bagaimana AR di sini memberikan solusi, kepastian, kecepatan. Itu namanya dimensi kualitas pelayanan.”

Elemen pelayanan yang tak kalah krusial adalah kenyamanan fasilitas fisik. Misalnya, KPP menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan artistik. KPP berkomitmen memenuhi seluruh aspek pelayanan publik.

“Kantor harus serius melayani, ada sofa, ada bunga, ruang tunggu enggak panas. Jadi, WP akan berpikir, ‘Oh, kantor ini serius melayani’. Peta strategi DJP dalam IKU (indikator kinerja utama) mengarah ke pelayanan. Karena pelayanan yang baik mendorong kepatuhan sukarela. Kepatuhan mendorong penerimaan,” ujar Teguh.

Strategi komunikasi juga menjadi bagian penting dalam pelayanan. Pegawai terus dilatih memiliki kemampuan menjelaskan aturan perpajakan secara komprehensif dan santun. Prinsip ini dituangkan dalam moto pelayanan LTO Tiga yang diadopsi dari nilai perjuangan salah satu grup bela diri—fortiter in re suaviter in modo (kokoh kuat dalam prinsip, luwes lembut cara mencapainya).

Berkat seluruh kerja keras, LTO Tiga mampu mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diraih sejak 2018. Predikat ini tercermin dari target rasio kepatuhan WP yang mencapai 100 persen. “Menjaga predikat WBBM salah satu bukti komitmen kami untuk berusaha melayani dengan sempurna,” yakin Teguh.

Di tahun yang tak mudah ini LTO Tiga diamanahi menghimpun pajak sebesar Rp 74,1 triliun. Hingga Oktober 2020, target itu telah 67,1 persen tercapai.

 

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News3 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News3 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News3 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News4 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News4 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News5 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News5 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved