Connect with us

Feature

Merdeka Kibarkan Misi

Diterbitkan

pada

Sugianto Managing Partner MUC Consulting

Saat membangun usaha, ia tak semata berpikir profit. Ia bawa misi edukasi perpajakan sebagai kontribusi sesuai kompetensi yang ia miliki.

Di kalangan dunia usaha nama MUC Consulting barangkali sudah tidak asing lagi. Saat baru berdiri, perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini baru bergerak di bidang jasa pelatihan dan konsultasi perpajakan. Seiring perkembangannya, perusahaan yang kini memiliki kantor cabang di Surabaya ini, selain memberikan jasa perpajakan juga memberikan jasa akuntansi, jasa kepabeanan, pendampingan hukum.

Dengan dukungan sumber daya manusia tak kurang dari 200 profesional dari berbagai latar belakang keahlian, hingga kini MUC terus berkibar dan menjadi bagian dari entitas yang secara tidak langsung turut menentukan “merah-hijau”-nya rapor penerimaan pajak di republik ini. Bagaimana tidak, sebagai penyedia jasa konsultan pajak, salah satu tanggung jawab MUC adalah membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keberadaan MUC tak bisa dilepaskan dari nama Sugianto. Ia tak lain adalah Managing Partner MUC Consulting sekaligus salah satu sosok yang membidani lahirnya MUC pada 1999 silam. Setengah abad silam, barangkali ia belum bermimpi akan mampu membangun perusahaannya sendiri. Ia hanya anak desa yang lahir dari keluarga sangat sederhana. Sugianto lahir di Pati, Jawa Tengah 18 Februari 1969. Kedua orangtuanya bahkan tak tamat SD. Meski demikian, mereka sangat memerhatikan pendidikan putra-putrinya. Di tengah keterbatasan ekonomi yang ada, orangtua mendorong Sugianto untuk terus semangat belajar.

“Saya selalu didorong orangtua, ‘Kamu harus bisa sekolah dengan benar.’ Dimotivasi untuk belajar sungguh-sungguh, sabar, ulet dan bertekad mengubah kondisi ekonomi melalui sekolah. Itu yang saya syukuri. Orangtua yang sebenarnya dari sisi pendidikan kurang, tetapi memberi motivasi bahwa melalui sekolahlah perubahan ekonomi keluarga bisa dilakukan,” tutur Sugianto kepada Majalah Pajak, Rabu (21/7/21).

Pria berpembawaan hangat ini menghabiskan masa kecil hingga SMA di kampung halamannya. Tamat SMA ia pun memutuskan untuk masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Singkat kisah, lulus dari STAN pada 1990, ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di sanalah kiprahnya di bidang perpajakan dimulai.

Setelah hampir 10 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di institusi di bawah Kementerian Keuangan itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dengan hormat karena suasana kerja yang ia rasa tak nyaman. Maklum, kala itu DJP belum menjadi institusi modern seperti saat ini. Reformasi organisasi dan sumber daya manusia di tubuh DJP belum berjalan. Ditambah lagi, gajinya sebagai PNS ia rasa kurang mencukupi kebutuhan keluarganya yang saat itu sudah dikarunia lima orang anak.

“Saya dengan lima orang anak dan istri terbayanglah kebutuhan hidup seperti apa di Jakarta. Maka, saya mengajukan pengunduran diri dari DJP pada 1999. Namun, mendapatkan surat pemberhentian dengan hormat secara formal itu baru tahun 2000—sekitar sembilan bulan dari proses pengajuan,” kata Sugianto.

Setelah mengundurkan diri, tekad Sugianto adalah membangun perusahaan jasa konsultan pajak. Terlebih lagi saat itu belum banyak orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Di sisi lain, sebagai mantan pemeriksa pajak saat bekerja di DJP, ia paham betul banyak Wajib Pajak yang memerlukan pendampingan dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Artinya, di situ pun ada ruang untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak. Bagi Sugianto saat itu, orientasi membangun perusahaan bukan semata-mata soal bisnis, tetapi juga membawa misi memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Apalagi saat itu ia didukung oleh beberapa rekan sejawat yang memiliki visi-misi serupa.

“Pengabdian ke negara juga tidak semata-mata menjadi ASN. Lewat konsultan pajak pun bisa. Makanya yang kami lakukan di MUC sejak awal adalah bagaimana mengenalkan MUC dan perpajakan kepada masyarakat. Dengan membuat workshop, seminar perpajakan—dulu itu masih jarang. Justru kami memulainya dari bikin seminar, kami ajak para pejabat DJP agar ada sosialisasi perpajakan kepada masyarakat,” tutur Sugianto.

Manfaatkan garasi

Syahdan, bermula dari sebuah garasi mobil tak terpakai di rumah kontrakan salah satu pendirinya, MUC pun resmi berdiri. Bermodalkan kartu nama, Sugianto dan rekan-rekannya mulai rutin mengenalkan MUC lewat klinik-klinik perpajakan dan pelatihan yang mereka adakan.

“Kami bikin stan klinik pajak,” kata Sugianto. “Kami persilakan bagi masyarakat yang ingin bertanya permasalahan perpajakan, gratis. Jadi, mereka semakin tahu MUC. Mereka tahu kapasitas MUC seperti apa. Saya berpikir, edukasi kepada Wajib Pajak itu penting sekali. Keberadaan konsultan pajak tidak semata-mata untuk deliver services, untuk mencari pendapatan, tetapi juga ada unsur bagaimana mengedukasi mereka.”

Dalam perjalanan panjang membangun perusahaan, Sugianto pun menjadi semakin mengenal berbagai karakter Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak yang bagus—ingin menunaikan kewajiban perpajakan dengan baik, tetapi tidak tahu mendalam tentang perpajakan. Di sinilah tugas MUC berusaha mengedukasi mereka. Wajib Pajak diberi pemahaman bahwa ketika tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai aturan maka risiko yang justru merugikan kinerja perusahaan cukup besar.

“Di awal-awal banyak Wajib Pajak yang mengatakan, ‘Kita walaupun sudah berusaha untuk baik tetap harus dikoreksi, dicari-cari kesalahan—pokoknya harus tambah bayar’. Saya bilang, ‘Makanya kita harus siap menghadapi kemungkinan itu. Koreksi yang dilakukan kantor pajak, ketika dasarnya tidak kuat, bisa kok dijelaskan. Kantor pajak juga akan melihat, Wajib Pajak yang patuh, yang bagus pembukuan dan laporan perpajakannya maka akan dihargai. Pemahaman itu cukup berhasil,” tutur Magister Akuntansi alumnus Universitas Indonesia ini.

Kini, kiprah MUC sudah memasuki tahun ke-22 dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat dan Wajib Pajak. Di sisi edukasi kepada masyarakat, tahun 2017 lalu MUC mendirikan MUC Tax Research Institute, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk pusat belajar dan mengkaji ilmu perpajakan di Indonesia.

“Kami concern dengan kapabilitas dan kompetensi SDM. Sebagai penyedia jasa profesional maka kompetensi dan kapabilitas sangat penting. Selain itu, kami juga berupaya untuk men-deliver servis dengan ketulusan hati.”

Pendidikan karakter

Bagi Sugianto, hidup haruslah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Untuk itu, selain membangun perusahaan jasa konsultan pajak, pada saat hampir bersamaan kala itu ia juga mendirikan lembaga pendidikan yang ia beri nama Buahati Islamic School. Lembaga ini ia dedikasikan sebagai bentuk kontribusinya terhadap masyarakat. Ia meyakini, pendidikan menjadi sarana yang cukup efektif untuk membangun. Selain mencerdaskan masyarakat, sekolah juga untuk membangun karakter.

“Karakter itu sangat penting untuk dibangun karena dialah yang akan memberi warna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau orang-orangnya punya karakter baik, positif, saya yakin negara ini pun akan menjadi baik,” tutur bapak delapan anak ini.

Pada momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76 ini, Sugianto menyampaikan, inilah secuil upaya yang bisa ia lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa—berkontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi masing-masing.

Feature

Solusi bagi Problem Klasik CSR Kita

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mahir Bayasut Ketua Umum Forum CSR Indonesia

Program CSR belum optimal karena terhalang paradigma yang salah kaprah. CSR semestinya memberdayakan.

Dahlan Iskan duduk di deretan kursi paling depan. Menteri BUMN itu tampak khidmat menyimak penuturan Mahir Bayasut yang sedang diwawancara Andy F Noya dalam program acara reality show yang ia bawakan. Kala itu April 2014, dua bulan menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA di Rio De Janeiro, Brasil. Mahir bersama beberapa rekannya tengah menceritakan perihal perjuangannya hendak mengantar anak-anak jalanan Indonesia menjadi bagian dari Piala Dunia itu melalui ajang Street Child World Cup (SCWC).

Seperti namanya, Street Child World Cup merupakan ajang Piala Dunia bagi anak-anak jalanan dari seluruh dunia. Tahun itu adalah kali pertama Indonesia ikut berpartisipasi. Mahir, adalah salah sosok yang menginisiasi agar anak-anak jalanan di Indonesia ikut dalam ajang bergengsi itu. Ia dan rekan-rekannya berusaha keras mengumpulkan talenta emas anak-anak kurang beruntung itu yang selama ini tertutup oleh cerita kelam kehidupan mereka di sudut-sudut perkotaan. Pengamen, penjaja koran, pedagang asongan, atau pun gelandangan yang tinggal di jalanan diseleksi. Program itu untuk mereka yang masih berusia 12 hingga 16 tahun.

Saat itu Mahir dan timnya mampu menyeleksi anak-anak jalanan dari tujuh kota di Indonesia, yakni Jabodetabek, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Makassar. Mahir yakin, di tengah segala keterbatasan yang mereka alami, anak-anak itu memiliki potensi yang jika diasah, kelak akan mengubah kehidupan mereka.

Dari penjaringan itu, hingga tahap akhir, Mahir mampu mengumpulkan 20 orang yang siap diberangkatkan ke Brasil. Sebelum berangkat, mereka mendapatkan pelatihan kedisiplinan di Mabes TNI Angkatan Udara, dan pelatihan sepak bola dari tim pelatih profesional.

“Ini ide yang brilian. Saya kagum dengan anak-anak muda ini, punya pikiran untuk memberikan hub yang sebesar-besarnya (untuk anak-anak jalanan). Hidup ini memang harus ada harapan karena tanpa harapan sudah bukan hidup lagi namanya. Mereka memberi harapan, dari anak jalanan tiba-tiba ke Brasil, ikut piala dunia,” kata Dahlah Iskan memuji upaya Mahir dan kawan-kawannya. Dahlan Iskan saat itu adalah salah satu orang yang turut membantu proses seleksi itu.

Mahir juga ikut mengurus administrasi keberangkatan anak-anak itu, di antaranya mencarikan akta kelahiran bagi anak-anak jalanan asal Surabaya yang sejak lahir tak memiliki akta. Saat itu ia meminta tolong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang kini menjabat Menteri Sosial RI. Dari Jakarta, ada Gubernur DKI Jakarta yang saat itu masih dijabat oleh Joko Widodo. Ada pula Ridwan Kamil yang saat itu masih menjadi Wali Kota Bandung. Mereka bergotong royong mencari cara agar anak-anak kurang beruntung itu bisa menunjukkan kemampuannya di pentas dunia.

Singkat kisah, dengan segala dinamika yang dilewati, baik dari sisi administrasi dan pendanaan, Mahir dan tim berhasil memberangkatkan dua tim, terdiri dari putra dan putri ke Brasil. Mengusung bendera Garuda Baru yang dibentuk oleh tiga konsorsium lembaga sosial, yakni Yayasan Transmuda Energi Nusantara (TEN), Kampus Diakoneia Modern (KDM) dan Yayasan Sahabat Anak (YSA), anak-anak yang sebelumnya tak pernah bermimpi bisa ke luar negeri itu sampai juga ke Brasil, bahkan salah satu pemainnya bisa meraih prestasi sebagai top scorer.

Ajang itu hingga kini terus berlanjut, setiap empat tahun sekali, “garuda” muda dari lorong-lorong jalanan perkotaan di Indonesia selalu diikutkan dalam ajang internasional itu. Mereka diajak melihat luasnya dunia luar dan betapa harapan adalah milik siapa saja yang sungguh-sungguh mengejarnya. Anak-anak jalanan alumni Street Child World Cup itu rata-rata pulang dengan pribadi yang baru, mimpi-mimpi baru. Ada yang bisa melanjutkan sekolah hingga kuliah, ada yang bekerja di tempat yang lebih baik. Bagi Mahir, konsep membantu adalah memberi peluang, bukan uang. Semboyan itu hingga kini ia jadikan pegangan.

Pengabdian sosial

Sejak masih kuliah S1, Mahir memang aktif berkecimpung di dunia pemberdayaan sosial. Ketika kebanyakan anak-anak seusianya sibuk membangun strategi mencapai mimpi mereka sendiri, Mahir sudah akrab dengan anak-anak jalanan ibu kota. Di antara kesibukan kuliahnya Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, Jakarta ia menyempatkan diri mengajar baca tulis anak-anak kurang beruntung itu. Ia ingin setidaknya anak-anak jalanan yang kebanyakan putus sekolah itu setidaknya tetap bisa mendapatkan pendidikan akademik, meski nonformal.

Tahun 2007 kegiatan sosial di tanah air sempat berhenti karena ia mendapatkan kesempatan beasiswa dan harus menempuh pendidikan Teknik Lingkungan di Saxion University Belanda. Namun, di Negeri Bunga Tulip itu pun ia aktif berorganisasi dan sempat menjabat ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).

Pulang ke tanah air, ia kembali mendapat beasiswa dan melanjutkan pendidikan S2 jurusan Corporate Social Responsibility (CSR) Universitas Trisakti, dan di umur 34 tahun ia telah menyelesaikan pendidikan doktoral bidang Strategic Management pada universitas yang sama. Tahun lalu, ia baru saja menyelesaikan pendidikan Profesi Insinyur pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hingga saat ini, di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, Mahir Bayasut tetap melanjutkan kegiatannya melakukan pemberdayaan sosial. Ia merasa kegiatan di bidang sosial yang ia lakukan adalah panggilan hati yang harus ia lakukan.

“Mungkin ini panggilan dari Allah. Saya berpikir, barangkali jalan rezeki saya dari berkah dan doa-doa anak-anak itu. Apalagi, dulu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri dengan beasiswa. Jadi, ini saatnya mengganti apa yang dulu diberikan Allah kepada saya,” kata Mahir kepada Majalah Pajak, Rabu (24/11).

Bulan November lalu pria kelahiran Surabaya 14 November 1985 ini juga terpilih sebagai Ketua Umum Forum CSR Indonesia yang dulu dikenal sebagai Forum CSR Kesejahteraan Sosial.

Forum CSR adalah Amanah Undang-Undang dan wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial dan lainnya. Forum itu berdiri dan ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada 12 Juli 2012 lalu.

“Hub” data dan ide

Di bawah kepemimpinannya, Mahir ingin Forum CSR Indonesia bisa menjadi wadah yang menyajikan data dan ide untuk mengatasi masalah klasik pelaksanaan CSR di Indonesia. Untuk itu, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan dampak program CSR menjadi keharusan.

“ Forum CSR Indonesia harus menjadi wadah solusi, data dan ide. Apabila ada perusahaan yang kesulitan dalam membuat program yang tepat sasaran, kami akan bantu memberikan data yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan untuk membuat program yang inovatif khususnya terkait kewirausahaan, sosial dan lingkungan,” kata Mahir.

Menurut Mahir, dengan kolaborasi, gagasan dan basis data yang kuat, pelaksanaan CSR akan menjadi optimal dan tepat sasaran. Apalagi, menurutnya, masih banyak pihak yang salah kaprah memaknai CSR.

“Ada yang bilang, CSR itu Cuma Soal Rupiah. Ada lagi yang bilang Cuma Sosial Ranahnya. Jadi, yang diurusin sosial melulu. Ada juga yang menyebut CSR itu Candu, Sandera, Racun. Candu, bagi masyarakat karena terbiasa ‘disuapi’. Sandera, bagi perusahaan karena terbiasa memberi sehingga tersandera—mau enggak mau harus ngasih terus, dan racun bagi keduanya—pemberi dan penerima,” tutur Mahir.

Mahir menjelaskan, menurut panduan ISO 26000 tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab organisasi atas dampak. organisasi ini dikategorikan menjadi dua, yaitu organisasi profit dan nonprofit. Salah satu contoh organisasi profit adalah perusahaan dan nonprofit adalah yayasan. Apabila perusahaan memahami manfaat tanggung jawab sosial secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

“Memang di Indonesia masih perlu adanya dorongan regulasi lainnya misalnya Permen BUMN No. 5 tahun 2021 mengenai TJSL, Permen LHK 01 mengenai proper, Permen ESDM mengenai PPM, dan POJK 51 mengenai keuangan berkelanjutan. Jadi, perusahaan BUMN, swasta, keuangan, emiten dan non-LJK mau enggak mau sekarang mempraktikkan CSR sesuai panduan karena tuntutan regulasi dan tuntutan global,” jelas Mahir.

Menurut Mahir, selama ini pelaksanaan CSR di Indonesia belum optimal karena kebanyakan diberikan sekadar sebagai program bantuan, tanpa memikirkan jalan keluar agar penerimanya mampu mandiri. Misal, perusahaan memberikan CSR berupa mesin jahit bagi masyarakat, tapi setelah itu mereka ditinggalkan begitu saja tanpa pendampingan dan tidak disiapkan exit program-nya sehingga mereka bisa mandiri dan berkesinambungan. Padahal, alangkah lebih tepat jika pemberi CSR juga membantu mereka mencarikan pasarnya dan menjual produknya sehingga terjadi kesinambungan dampak (sustainability impact)—bukan kesinambungan program untuk orang yang sama.

Ke depan Mahir juga ingin Forum CSR Indonesia fokus kepada satu topik besar, yakni bagaimana membawa Indonesia menjadi negara maju.

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, setidaknya ada 14 persen dari total penduduk Indonesia yang menjalani profesi sebagai wirausaha. Sementara di Indonesia, tahun lalu, jumlah entrepreneur baru 3,1 persen.

Kini Mahir tengah terlibat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) membuat platform Kedaireka. Program ini dibuat untuk memudahkan sinergi antara perguruan tinggi dan industri agar hasil riset yang dilakukan akademisi dapat secara optimal dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat.

Selain itu, Mahir berharap pemerintah pusat maupun daerah memberi apresiasi dan dukungan yang lebih optimal kepada perusahaan pelaku CSR.

Lanjut baca

Feature

Jembatan Kasih untuk ‘Ibu Bumi’

Diterbitkan

pada

Penulis:

Andhyta Firselly Utami Founder Think Policy/Foto: Dok. Pribadi & Think Policy

Bersama para profesional muda lintas profesi, Think Policy mendorong lahirnya kebijakan publik berbasis bukti dan empati.

“Ibu Bumi, sejak Sapiens pertama menetap untuk menanam makanan mereka sendiri di tanah, kami telah mengecewakanmu berulang kali. Kami menjadi serakah. Kami pikir kami berhasil menjinakkan alamkami memiliki kekuatan super untuk membuat alam tumbuh, mekar dan memunculkan berbagai tanaman yang kami butuhkan. Kami menyebut tanah itu sebagai milik kami. Membuat seluruh sistem yang mengatur hak properti, lalu kami berperang dan saling membunuh untuk menjaga tanah itukadang untuk memperoleh lebih banyak lagi tanah…”

Prosa berjudul “Surat untuk Ibu Bumi” itu ditulis Andhyta Firselly Utami pada momentum MingguBumi atau EarthWeek tahun lalu dalam perjalanannya menuju puncak Gunung Pangrango. Kemudian dibacakan dan diunggah di kanal YouTube Frame & Sentences pada April lalu.

“Sebelum pandemi aku suka menulis, suka perform juga, suka spoken word poetry,kata Founder Think Policy peraih gelar master di bidang kebijakan publik dari Harvard University ini saat berbincang dengan Majalah Pajak, Rabu 27 Oktober lalu.

“Seni memang sering jadi medium untuk menyampaikan pesan secara lebih enak dan bisa diterima oleh publik. Jadi menyampaikan pesan enggak melulu harus serius—grafis, data. Sering kali lewat seni justru lebih efektif karena seni memang didesain untuk menyentuh emosi dan spiritual,” ujar Afu, sapaan akrab Andhyta Firselly Utami.

Pada surat yang dibacakan itu, Afu juga menyampaikan kegundahan hatinya melihat alam—dalam prosa itu ia sebut sebagai Ibu Bumi—yang kini kian rusak oleh ketamakan nafsu manusia yang tak terkendali. Semua demi berebut potongan-potongan kue ekonomi. Alam dieksploitasi sedemikian rupa tanpa berpikir dampaknya. Mineral terus digali dan diekstrak dari rahim Ibu Bumi. Pembalakan liar, pembakaran hutan terus terjadi. Pabrik-pabrik terus memproduksi emisi. Maka yang terjadi saat ini, manusia di ambang kehancuran akibat ulahnya sendiri. “…dalam kesunyian, Ibu melihat kami menghancurkan rumah kami sendiri, mengantarkan kami ke gerbang kepunahan kami sendiri.”

Ketertarikan dan kepedulian Afu terhadap lingkungan sudah ia miliki sejak masih kuliah S1 di Universitas Indonesia, sekitar delapan tahun lalu, meski saat itu ia mengambil jurusan Hubungan Internasional (HI). Awalnya ia mengaku tak sengaja kecemplung karena sering membahas isu internasional, termasuk isu lingkungan di berbagai negara. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk semakin mendalami isu ini.

“Ternyata banyak negara di dunia itu tahu bahwa ada krisis iklim. Tapi mereka ingin negara lain yang bayar lebih banyak, ‘Saya mau nebeng saja. Saya enggak mau bumi hancur, tapi saya juga enggak mau bayar untuk aksi iklim,’ misalnya. Ini secara ilmu ekonomi adalah free rider problem,” kata perempuan yang pernah menjadi Analis Perubahan Iklim dan Isu-Isu Lingkungan di World Resources Institute ini.

Semakin banyak mengkaji, semakin Afu menyadari bahwa isu iklim adalah masalah sangat nyata. Penelitian sains menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun ke depan, jika umat manusia gagal memitigasi masalah krisis iklim maka peradaban manusia bisa hancur—krisis air, krisis pangan, bencana, anomali cuaca dan lain-lain.

“Saya merasa—walaupun saya peduli dengan banyak isu lainnya—pada akhirnya isu lingkungan ini lumayan saya anggap sebagai prioritas karena ada time bound-nya juga. Kalau setelah 2030 ternyata solusinya sudah ada dan pekerjaan saya tidak relevan baru saya bisa mengerjakan hal lain. Tapi untuk sekarang saya merasa ini isu yang paling urgent untuk ditangani bersama,” ujar perempuan berwajah oriental yang pernah menempuh pendidikan program nongelar di Nanyang Technological University itu.

Gerakan kesadaran

Afu tak ingin diam saja menunggu kepunahan itu benar-benar terjadi. Menurutnya, manusia harus diselamatkan dari keserakahannya sendiri agar generasi berikutnya masih bisa menikmati keberlimpahan, juga menyaksikan keanggunan Ibu Bumi. Sebagai peneliti ekonomi lingkungan, ia terus mengkaji dan menyuarakan gerakan kesadaran bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selalu memiliki dampak terhadap ekosistem. Maka kegiatan ekonomi yang dilakukan seyogianya tak mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Afu merasa tak cukup hanya membuat prosa atau puisi untuk menyuarakan gerakan merawat “Ibu Bumi”. Ia juga melakukan kerja nyata di lapangan. Tahun 2019 lalu, ia bersama beberapa kawan yang sevisi membangun Think Policy sebagai wadah untuk saling bertukar ilmu, bersuara, dan berkolaborasi lintas sektor. Visi utama gerakan ini adalah mendorong para pemangku regulasi untuk membuat kebijakan publik berbasis bukti dan empati.

“Saya melihat bahwa kebijakan publik di Indonesia masih banyak bisa di-improve. Saya yakin teman-teman PNS, birokrat, teknokrat yang bekerja di pemerintahan itu sudah bekerja sangat keras. Saya mikir, ‘Mereka sudah kerja keras, tapi kok kebijakannya masih kurang tepat sasaran?’ Tentu ada beberapa diagnosisnya, mulai dari sistem politik yang memang tidak partisipatif in first place, sehingga tujuan kebijakan itu kadang tidak merepresentasikan kepentingan masyarakatnya sendiri.”

Selain itu, menurut Afu, para profesional muda, anak-anak muda yang sudah bekerja di institusi pemerintahan atau institusi mana pun yang berhubungan dengan kebijakan publik masih kekurangan support system. Mereka cenderung bekerja sendiri-sendiri dan lelah sendiri.

“Budaya pembuatan kebijakan publik itu sangat konvensional. Sedangkan masalah yang kita hadapi—seperti krisis iklim—itu enggak konvensional. Ini (krisis iklim) masalah baru yang mutakhir, frontier, isu baru yang bahkan kita enggak pernah hadapi sebelumnya. Its a big crisis. Kita perlu adaptif untuk bisa menghadapi. Jadi, Think Policy hadir untuk meng-address hal itu,” tutur Afu.

Melalui Think Policy, Afu dan kawan-kawan berusaha menciptakan support system untuk orang-orang muda yang sudah bekerja di pemerintahan atau sektor isu kebijakan publik, baik support system secara keilmuan atau keterampilan. Caranya antara lain dengan membuat akademi kegiatan pelatihan untuk membantu meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk membuat kebijakan publik. Kemudian, support system secara komunitas agar tercipta kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. “Jadi, biar tidak merasakan sendiri kalau ngerjain topik (kebijakan) ini. ‘Oh, banyak nih orang-orang muda kerja di pemerintahan sektor kebijakan publik yang sama-sama pusing bareng.’”

Yang tak kalah penting bagi Think Policy adalah upaya mereka untuk mengangkat aspirasi orang muda dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks krisis iklim, misalnya, menurut Afu, bagaimana mereka mendorong agar semua pihak lebih peduli lagi terhadap isu-isu lingkungan.

“Lewat Think Policy kami menjembatani, sebenarnya banyak orang muda yang punya berbagai concernenggak cuma krisis iklim, tetapi berbagai isu lain juga. Kami sering bikin diskusi publik antara pembuat kebijakan dan profesional muda. Kami kumpulkan orang muda yang memang sudah ahli dan fokus—aktivis atau analis, akademisi, atau apa pun yang punya sektor keahlian sendiri. Mereka akan menyampaikan concern mereka ke pembuat kebijakan yang kami hubungkan. Think Policy ingin bikin ruang, ekosistemnya untuk pembuat kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia secara alternatif. Jadi, kami buka ruang informalnya untuk proses tersebut.”

Afu menjelaskan, pada intinya gerakan Think Policy ada untuk mendorong pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti dan empati dengan tiga pilar, yaitu insight, academy, dan community.

Lanjut baca

Feature

Cintaku Jatuh ke Aset Kripto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Teguh Kurniawan Harmanda/Foto: Rivan Fazry

Awalnya ia hanya menekuni investasi aset konvensional. Namun, sejak mengenal kripto ia mengaku jatuh cinta kepada aset digital.

Teguh Kurniawan Harmanda membawa kami ke sebuah ruang rapat kira-kira seluas 3 x 6 meter. Nyaris seluruh dinding ruangan itu terbuat dari kaca bening tebal yang dibingkai batu bata ekspose sebagai pembatasnya. Sirkulasi udara yang sangat baik membuat ruangan terasa sejuk meski tanpa pendingin udara. Dari dalam ruang rapat itu kami bisa melihat beberapa titik ruang terbuka dengan sofa-sofa dan meja yang ditata sedemikian nyaman untuk bersantai ataupun bekerja. Sebuah kolam selebar dua meter terhampar di sepanjang koridor tepi gedung. Airnya yang jernih memantulkan bayangan pepohonan perdu yang sengaja ditanam sebagai peneduh. Koral-koral bulat di dasar kolam membuat suasana kantor itu kian asri dan menenteramkan.

Ruang-ruang itu adalah bagian dari Gedung T-HUB, kantor Tokocrypto yang berada di bilangan Patal Senayan, Jakarta Selatan. Nuansa arsitektur modern dengan konsep tata ruang co-working space sangat mencerminkan gaya bekerja anak-anak muda urban masa kini yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Maklum, Tokocrypto adalah perusahaan rintisan di bidang digital yang identik dengan anak-anak muda. Manda—panggilan akrab Teguh Kurniawan Harmanda—adalah salah satunya.

Pria kelahiran Banda Aceh itu memang masih cukup muda. Ia lahir 28 Agustus 1989. Namun, di usia semuda itu, ia sudah menjadi Chief Operations Officer Tokocrypto. Manda juga salah satu sosok yang membidani lahirnya perusahaan itu pada 2017 lalu bersama beberapa rekan sejawatnya, termasuk Pang Xue Kai yang kini menjabat CEO Tokocrypto.

Tokocrypto      adalah perusahaan rintisan di bidang digital yang bergerak di bidang exchange atau perdagangan aset kripto di Indonesia di bawah bendera PT Aset Digital       Berkat. Perusahaan yang mulai beroperasi pada 2018 ini menyediakan platform untuk melakukan jual-beli aset digital dengan mudah, instan, dan aman. Tokocrypto menjadi start-up perdagangan aset kripto pertama di Indonesia yang resmi teregulasi atau terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan Indonesia. Hingga saat ini terdapat puluhan jenis koin/token yang terdaftar dan diperdagangkan di platform Tokocrypto.

Pada Mei tahun lalu, Tokocrypto mendapatkan bantuan pendanaan dan dukungan di sisi teknologi dari Binance, pedagang aset kripto terbesar di dunia dari sisi volume transaksi dan pengguna, untuk menghadirkan improvisasi dalam keamanan dan teknologi di platform.     Kini, memasuki tahun ketiga, Tokocrypto tercatat menjadi Crypto Exchange No 1 di Indonesia       yang memiliki lebih dari satu juta pengguna dan didukung lebih dari 300 ribu anggota komunitas.

Selain berdagang aset kripto     , Tokocrypto juga membuat produk aset digital sendiri yang bernama Toko Token (TKO), yakni aset kripto lokal Indonesia pertama yang menyediakan model token hibrid unik yang mengombinasikan keunggulan dari dua dunia dalam blockchain, yaitu CeFi dan DeFi.

Komoditas tak berwujud

Manda mengatakan, secara singkat aset kripto dapat dipahami sebagai komoditas yang tidak berwujud berbentuk digital aset yang menggunakan teknologi kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar bernama blockchain atau rantai blok. Teknologi blockchain inilah yang menjadi underlying      aset kripto. Setiap transaksi dicatat dan diamankan di banyak basis data yang tersebar luas di komputer. Dengan kata lain, blockchain adalah salah satu teknologi yang sudah tidak menggunakan pihak ketiga lagi tetapi dengan sistem peer to peer dalam proses pertukaran data atau transaksi.

Blockchain itu adalah sebuah fungsi. Lebih spesifiknya adalah protokol untuk mengamankan data dari satu titik ke titik yang lain. Jadi, sebenarnya blockchain itu enggak lebih dari sekadar transfer data dari satu titik ke titik yang lain. Menjadi menarik karena mereka menggunakan proses namanya kriptografi. Itulah kata kunci kripto tadi—berasal dari kriptografi,” jelas Manda kepada Majalah Pajak akhir September lalu.

Manda menjabarkan, kriptografi adalah proses pengamanan. Jika dalam dunia teknologi pengamanan data selama ini dikenal teknologi enkripsi dan deskripsi, menurut Manda, teknologi kriptografi adalah satu tingkat di atas enkripsi dan deskripsi.

“Kalau kita tahu sekarang istilahnya mau mengamankan data dienkripsi, lalu begitu sampai akan dideskripsi. Di atas itu ada lagi istilahnya yaitu kriptografi. Jadi, dia benar-benar mengamankan kode tersebut sehingga tidak bisa di-tamper di tengah, sehingga data itu bisa sampai dengan aman. Blockchain sendiri itu menggunakan proses kriptografi,” jelas pria lulusan software engineering Universitas Indonesia ini.

Pria yang juga lulusan S1 Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-Tech ini juga menjelaskan, blockchain melakukan pencatatan digital dari rangkaian blok yang saling terhubung antara satu ke blok yang lainnya. Agar blockchain bisa berjalan, menurut Manda ada tiga hal yang menjadi prasyarat. Pertama, harus ada transaksi. Tanpa ada transaksi maka aset kripto tidak berjalan. Kedua, transaksi yang terjadi harus diverifikasi. Para verifikator inilah yang disebut sebagai penambang atau miner. Ketiga, blok tersebut diberikan hash atau kode unik.

Pada dasarnya, menurut Manda, di dalam aset kripto terkandung sebuah data informasi yang memiliki nilai. Misalnya, harga Bitcoin sampai saat ini mencapai ratusan juta per koin, karena di dalamnya ada kandung nilai. Kandung nilai yang dimaksud adalah apa pun itu, seseorang bisa membuat sebuah hal menjadi bernilai asalkan ada kesepakatan bahwa hal itu bernilai.

“Kalau kemudian saya bilang, ‘Mas, ini ada satu barang kita hargain Rp 3 juta, misalnya. Maka ini akan berharga Rp 3 juta jika memang terjadi kesepakatan. Yang namanya Bitcoin, Ethereum     , dan lain-lain itu adalah sebuah produk digital yang mengandung sebuah nilai yang disepakati dari market price,” jelas Manda.

Manda mengatakan, saat ini aset kripto resmi legal di Indonesia sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran. Otoritas untuk pembinaan, pengawasan dan pengembangan dari aset kripto diatur oleh Bappebti. Ia menyebutkan, pengaturan pelaksanaan bisnis aset kripto di Indonesia juga diatur di dalam Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Konvensional ke digital

Sejak sebelum mengenal aset kripto, Manda mengaku sudah terbiasa dengan investasi. Awalnya ia mencoba sering berinvestasi yang bersifat konvensional seperti tanah, properti, logam mulia, dan saham. Ia juga banyak terlibat di pengembangan perusahaan-perusahaan rintisan. “Dari awal berkarier, saya memang senangnya di start-up. Saya enggak pernah kerja di perusahaan yang besar. Senang saja ngembangin bisnis baru, cari hal yang sifatnya menarik,” kata Manda.

Hingga pada 2017 lalu kawan-kawannya memperkenalkan untuk melihat jenis investasi yang baru, yakni aset kripto. Saat itu manda mengaku “terpapar” dari teman-teman yang ada di Singapura yang kebetulan juga bermain di aset kripto. Dari informasi itu, Manda tertarik untuk mendalami seluk-beluk tentang kripto hingga akhirnya mengaku “jatuh cinta” dengan aset kripto. Apalagi, lulusan Master of Economics and Development (M.Ec.Dev.) yang menyandang predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada merasa aset kripto sangat beririsan dengan ilmu IT yang pernah ia pelajari di bangku S1. Maka, bersama rekan-rekannya ia pun merintis sebuah perusahaan yang memperdagangkan aset kripto.

“Saya merasa beruntung karena bisa menyeimbangkan full logika di IT dengan ekonomi. Jadi, balance-lah. Sekarang saya dan tim kembangkan Tokocrypto yang  kemudian berkembang dan lebih diterima banyak orang,” ujar Manda.

Perkembangan aset kripto di Indonesia saat ini menunjukkan kenaikan volume transaksi yang cukup drastis. Bappebti mencatat, jumlah investor aset kripto hingga Mei tahun ini sudah menembus 6,5 juta pengguna di Indonesia, dengan nilai transaksi menembus Rp 370 triliun. Besaran angka tersebut sudah melebihi jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga diketuai oleh Manda memperkirakan, jumlah investor aset kripto tembus 10 juta akhir tahun ini. Lalu, diperkirakan menjadi 26 juta dalam dua hingga empat tahun ke depan.

“Teknologi blockchain akan berkembang pesat ke depan. Harga aset kripto pun memiliki potensi kenaikan tinggi seiring dengan meningkatnya utilisasi kripto itu sendiri. Dilihat dari beberapa perusahaan terkemuka di luar Indonesia telah memanfaatkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran.”      kata Manda.

Namun demikian Manda mengingatkan bahwa aset kripto adalah jenis investasi dengan volatilitas tinggi sehingga risikonya pun sangat tinggi. Ia mengimbau agar para pemula mengetahui dasar dari investasi, tidak sekadar ikut-ikutan. Pasalnya, banyak pemula yang terbawa tren investasi dan menggunakan dana panas untuk berinvestasi. Padahal, seharusnya dana yang digunakan untuk investasi adalah dana yang tidak digunakan. Yang lebih penting lagi, Manda menegaskan, dalam berinvestasi jangan terpengaruh omongan orang lain, terlebih mereka yang tidak memiliki kapasitas menjelaskan tentang jenis instrumen investasi itu.

Kini, di sela-sela mengembangkan perusahaan dan komunitas kripto, Manda seringkali diundang menjadi pembicara di berbagai institusi baik di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, misalnya Manda beberapa kali menjadi pembicara di Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Mabes Polri untuk berdiskusi dan berbagi informasi seputar aset kripto, regulasi yang sudah terbentuk, teknologi blockchain, hingga implementasi terhadap monitoring transaksi tentang anti money laundry dan counter- terrorism financing.

Lanjut baca

Populer