Connect with us

Recollection

Merdeka Adalah Loyal kepada Cita-Cita

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi

Keterlibatannya dalam perumusan kebijakan pemulihan ekonomi, membuat Adel semakin yakin dan setia pada mimpinya: menjadi analis keuangan makro.

 

Pembawaan yang asyik dan gaya bahasa kekinian, membuat pemaparan Adelia Surya Pratiwi tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) begitu mudah dicerna. Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini memang kerap menjadi narasumber diskusi virtual bersama komunitas atau forum milenial.

Sabtu (1/8) lalu misalnya, Adel menjadi pemateri di akun Instagram Mezzanine Club bertajuk “Nanti Kita Cerita tentang Pemulihan Ekonomi”. Bahkan tema acaranya pun mengadopsi judul film yang populer di awal tahun.

“Kenapa pemerintah hanya punya skenario berat dan skenario sangat berat? Bukan karena pemerintah enggak punya pemikiran positif, tapi kita ingin membangun sense of crisis agar semua memahami dan bahu membahu,” kata Adel membuka penuturannya.

Sehari sebelum siaran langsung itu, Majalah Pajak telah berbincang langsung dengan perempuan kelahiran 13 November 1988 secara daring. Ia menuturkan, bahwa BKF tengah membangun komunikasi publik yang lebih simpel dan menarik. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi krisis sekaligus kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah. Pemahaman yang komprehensif adalah kunci menangkal kepanikan dan penyebaran hoaks.

“Jadi, komunikasi strategi ini handling everything tentang komunikasi publik. Semua yang berkaitan dengan penuangan isu yang sedang digulirkan pemerintah kita komunikasikan lewat saluran misalnya kita punya media sosial, BKF itu ada Instagram, Twitter, Facebook, website. Kita juga bekerja sama dengan key opinion leaders. Jadi kita membuat satu grand desainapa, siapa, lewat apa, dengan cara seperti apa isu harus disampaikan,” kata Adel.

Baca Juga: Lempar Pancing, Beri Talangan

Adel dan timnya turut bertugas menganalisis sudut pandang pemberitaan utama di media masa. Jika kebijakan pemerintah cenderung ditulis negatif, maka BKF akan melakukan pelbagai strategi, di antaranya mengadakan dialog bersama media sebulan sekali, menyebarkan data kebijakan lewat infografis dan membuat program bernama “Nyibir Fiskal” di akun instagram @bkfkemenkeu.

“Pemulihan ekonomi nasional kan program yang enggak ada jelek-jeleknya. Kebijakan yang menyasarnya semua ke publik. Aku analisis tone pemberitaan media masa itu netral—sesuai data, sesuai apa yang dikatakan. Memang, yang jadi sorotan agak negatif soal implementasi PEN nih—masih dianggap lelet,” kata Adel.

“Kita harus loyal bukan sama pekerjaan, tapi sama cita-cita.”

Kendati demikian, ia menilai pemberitaan itu merupakan kritik yang membangun. Kata Adel, “Itu wajar, kita harus membuka diri terhadap masukan. Jadi, enggak semua pemberitaan negatif itu salah.”

Di dapur kebijakan

Ibarat restoran, BKF adalah dapurnya. Tempat para juru masak meracik bahan makanan sesuai kegunaan, cita rasa, harga, bahkan komposisi gizi. Dalam konteks kebijakan penanganaan pandemi Covid-19 dan program PEN, BKF menjadi tempat menggodok kebijakan berdasarkan data makro, kemampuan fiskal, dan target implementasi program.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelumnya, kita tahu, beberapa pekan setelah Covid-19 masuk ke tanah air, keluarlah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dan aturan turunannya. Intinya, total belanja untuk mengatasi pandemi ini mencapai Rp 695,2 triliun.

“Namanya Perppu, berarti satu hal yang mendesak. Waktu kita buat itu (Perppu) kita belum ada data pertumbuhan ekonomi sebagai dasar kebijakan. Tapi kita harus cepat menyelamatkan ekonomi biar enggak terpuruk terlalu dalam. Akhirnya, APBN harus revisi dua kali untuk mengakomodasi kecukupan bantuan dari besarnya,” jelas Adel.

Kendati bersifat mendesak, Adel memastikan seluruh kebijakan didasarkan pada asumsi dan tujuan yang kredibel. Ia mengutip penuturan ekonom Dana Moneter Dunia (IMF) Olivier Blanchard yang mengatakan bahwa, di situasi krisis kebijakan ekonomi akan diarahkan ke tiga hal—sektor kesehatan, orang yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa dipotong pendapatannya, dan dukungan bisnis.

“Semua jenis kebijakan dunia seperti itu, yang pembeda hanya angkanya. Negara maju size yang diberikan lebih besar, negara berkembang lebih kecil karena kapasitas fiskalnya lebih rendah,” kata Adel yang juga juga anggota tim perumus kebijakan monitoring dan evaluasi program PEN.

Adel mengingat, di awal-awal, tim perumus bekerja tak kenal waktu. Sehari saja tim bisa rapat dengan pelbagai kementerian, lembaga, ekonom, akademisi, dan pemangku kepentingan hingga lewat tengah malam. Selain menghitung alokasi anggaran, tim juga harus menentukan mata anggaran baru, seperti insentif untuk tenaga medis. Analisis implementasi pun harus dielaborasi secara detail sehingga bantuan dapat cepat dan tepat sasaran.

“Kita mikirin bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah gimana—harus lay off, atau di potong gajinya 50 persen. Terus enggak boleh pulang ke kampung, mereka harus ngekos—gimana bayarnya?” ujar Adel.

Langkah terbaru, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan burden sharing. Kebijakan ini menurutnya merupakan kebijakan yang juga dilakukan di negara-negara lain.

“Saya lebih suka menyebut burden sharing dengan responsibility sharing. Bayangkan dalam menangani ini (Covid-19) harus dikeroyok. Aku ingat banget APBN harus revisi dua kali untuk mengakomodasi kecukupan bantuan dari besarnya. Instrumennya semua sama untuk bantuin ekonomi. Kita melibatkan DPR, BPK, KPK, kepolisian. Ini suatu banget, gotong royong,” ungkap Adel. Ia bersyukur dapat terlibat langsung merumuskan kebijakan di situasi yang Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap katakan sebagai “extraordinary” ini. Ia semakin yakin untuk menjadi seorang ekonom.

Mengejar mimpi

Sejatinya, mimpinya itu baru bersemi ketika Adel lulus Program Diploma-III Perpajakan PKN STAN dan mulai bekerja di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF di tahun 2010. Di sana, ia ditugaskan membuat laporan analisis perkembangan pasar setiap hari. Momen itu dimanfaatkan Adel untuk belajar memahami kebijakan makro secara lebih spesifik. “Bahkan aku menyarikan berita-berita keuangan juga,” kenangnya.

Selanjutnya, Adel ditempatkan di Subbagian Pasar Modal BKF. Di fase ini Adel bekerja sembari meneruskan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2012. Di UI, ia mengambil disiplin ilmu manajemen keuangan perbankan. Alasannya, selain menarik, ia punya pengalaman ditugaskan dalam tim perumusan RUU Bank Indonesia.

“Kita bikin naskah akademik, kita benar-benar riset kebijakan sektor keuangan di negara lain seperti apa. Karena di tengah-tengah pusaran tim perumusan aku sadar, ‘Wih, so much that I dont know’. Menurutku, di Indonesia jarang ada yang memiliki pengetahuan macrofinance. Oke, aku akan mendalami ini,” kata Adel.

Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa dari Chevening—beasiswa dari Inggris—untuk kuliah di Departemen Ekonomi Universitas Birmingham di Inggris. Adel lulus dengan spesialisasi manajemen keuangan internasional dan perbankan.

Dalam tesisnya, Adel menulis, indikator harga surat utang negara emerging market ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan bayar (peringkat kredit) saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi likuiditas global.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

“Aku masuk BKF (2010) merasa ‘I have to fill the gap’. Karena di sekeliling aku—di BKF, orang-orang sangat educated, s2 dan s3 banyak. Aku semakin yakin, kalau mau besar kontribusinya, harus kuliah lagi,” tambahnya.

Selain itu, dorongan lainnya berasal dari nasihat ayahnya, Ngudi Irianto, yang berpesan agar ia harus selalu fokus mengejar mimpi dibandingkan memikirkan jabatan tertentu. Sedangkan ibundanya, Tuty Hidayati berharap Adel menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Hanya pendidikan yang bisa mengangkat derajat keluarga.

Adel mengenang, “Kata-kata Papah yang enggak pernah aku lupain sampai sekarang adalah, kita harus loyal bukan sama pekerjaan, tapi sama cita-cita. Jadi, mau ditempatkan di mana saja, jabatan apa saja, kita tetap fokus pada cita-cita. Memikirkan bagaimana kita berkontribusi. Kita hormati sama orang karena value itu.”

Kini, Adel tengah merencanakan untuk melanjutkan studinya. Ia berharap rencananya ini dapat terlaksana di tahun depan. Sekali lagi, ia ingin loyal pada mimpinya agar dapat berkontribusi lebih banyak untuk tanah air.

“Pemuda sering mengartikan, ‘pastikan kamu punya kebebasan, ayo bebas’. Itu justru mengerangkeng dirinya sendiri. Aku lebih suka mengartikan kemerdekaan adalah bertanggung jawab pada cita-citanya, pekerjaannya, dan hidupnya,” tutup Adel.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

 

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Recollection

Harmonikan Frekuensi Kemitraan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Musik tidak dihasilkan dari satu nada, melainkan kesatuan dan kesinambungan suara. Begitu pula kepatuhan pajak, DJP membutuhkan peran semua pihak.

Beberapa jam sebelum berbuka puasa, Rabu (5/5/2021), Majalah Pajak berkesempatan berbincang dengan Ikhwanudin di ruangannya. Kepala Seksi Kemitraan Wajib Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP ini rupanya baru saja selesai mengoordinasikan sosialisasi insentif pajak untuk Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Seperti diketahui, saat ini pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas insentif pajak berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Ya, beberapa tahun belakangan ini DJP terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi, kementerian/lembaga, sivitas akademika, dan sebagainya. Sebab, sejatinya kepatuhan pajak merupakan cita-cita bersama untuk kemajuan Indonesia.

“Kita memperkuat jaringan kemitraan yang pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, visi, komitmen, informasi,” kata pria yang biasa dipanggil Ikhwan ini.

DJP intensif menjalin koordinasi dengan asosiasi dunia usaha, yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Harmonisasi juga terjaga bersama empat asosiasi konsultan pajak, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (APKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI).

Kunci strategi kemitraan yang dilakukan adalah saling membantu menyukseskan program kerja mitra. Ikhwan mencontohkan, “Asosiasi memiliki program kerja peningkatan kapasitas dan sosialisasi peraturan perpajakan; DJP membantu menyelenggarakan dan menghadirkan narasumber. Sebaliknya, di setiap penyusunan peraturan teknis, DJP melakukan serap aspirasi dan meminta asosiasi untuk memberi masukan.”

Contoh konkret, DJP melakukan diskusi intensif bersama asosiasi pengusaha dan konsultan dalam penyusunan draf Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Alhasil, tidak ada resistensi ketika aturan sapujagat itu terbit. Pola seirama dilakukan pula ketika penyusunan regulasi turunan UU CK, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9/2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Bersama asosiasi, konsultan, mitra kerja lainnya, kita sama-sama menyusun program. Berjalan seperti satu tim. Semua menjalankan fungsinya mengedukasi kesadaran pajak, membangun sistem perpajakan yang baik,” kata eks-Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pamekasan ini.

Seksi Kerja Kemitraan Wajib Pajak P2Humas DJP juga bertugas menjajaki komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi XI DPR RI. Sepanjang 2020–2021, DPR dan DJP menyamakan persepsi mengenai UU CK klaster perpajakan.

“Dengan Komisi XI DPR RI kami melakukan sosialisasi bersama dengan melibatkan unit eselon I lainnya di Kemenkeu. Kami juga mengundang kepala daerah setempat. Semua menyamakan frekuensi bagaimana kebijakan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Ikhwan.

DJP bersyukur saat ini semua elemen dapat satu suara melantunkan kesadaran pajak. “Saya pikir selama ini hanya miskomunikasi. Padahal, mereka semua menunggu untuk saling diskusi, memberi masukan yang baik bagi perpajakan di Indonesia,” tambahnya.

DJP juga menjembatani masyarakat untuk mengenal investasi di pasar modal dan membantu pengusaha untuk melakukan initial public offering (IPO). Upaya itu diwujudkan melalui kerja sama yang dibina dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penyelenggaraan kegiatan bertajuk Go Public Workshop Road to initial public offering (IPO) yang diikuti lebih dari 2.000 Wajib Pajak (WP) dan acara puncak bertema Capital Market Summit and Expo (CMSE).

Dalam kegiatan yang berlangsung pada tahun 2020 itu, DJP menerima apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) karena mendukung kemajuan pasar modal Indonesia.

“Berkat acara CMSE itu ada peningkatan WP yang contribute di sana. Karena WP awalnya takut masuk (BEI). Kami jelaskan, WP kalau masuk bursa, laporannya menjadi rapi dan terbuka karena melalui audit terlebih dahulu. Mereka yang masuk ke bursa formatnya berstandar internasional,” jelas Ikhwan.

DJP merangkul pula 287 tax center di universitas di seluruh Indonesia. Mahasiswa dan dosen diajak berperan memberi konsultasi perpajakan, khususnya ketika masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Komitmen ini dituangkan dalam penyelenggaraan Forum Tax Center Nasional dan penandatanganan kesepakatan bersama Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI).

“Dulu ATPETSI dan DJP berjalan sendiri-sendiri. Setelah kita komunikasi, ternyata tujuannya sama, mengedukasi kesadaran pajak. Ke depan kami ingin mengembangkan tax center supaya perannya lebih luas. Itu masih didiskusikan kita bantu infrastrukturnya,” kata Ikhwan.

Musik alat komunikasi

Ikhwan memang tumbuh dari lingkungan yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Perusahaan multinasional tempat ia bekerja mengandalkan kerja sama antardivisi dalam mencapai target perusahaan.

“Saya bekerja di bagian keuangan dan akuntansi, kadang membantu divisi lain di bagian marketing biar targetnya tercapai. Kalau di swasta saling bekerja sama, yang penting target tercapai. Etos kerja di swasta dulu jadi penentu, bahwa kerja maksimal, bekerja lebih dari yang semestinya tapi terukur dan adil,” kenang pria kelahiran Lampung, 28 Mei 1975 ini.

Meneropong lebih jauh, nilai kebersamaan telah tertanam sejak Ikhwan kecil. Ayahnya, Abdullah Ali Akbar, membangun keharmonisan sembilan anaknya melalui musik. Seluruh anak wajib menguasai alat musik yang berbeda supaya dapat melantunkan lagu bersama.

“Ternyata Bapak menggunakan musik sebagai alat komunikasi. Bapak mengajarkan kesembilan anaknya sejak kecil untuk nge-jam bareng biar saling kompak. Nge-jam, mencairkan hubungan, ketawa-ketawa. Lagu favorit kami dulu ‘Melayang’ (January Christy) dan ‘Kumpul Bocah’ (Vina Panduwinata),” kenang pria yang piawai memainkan gitar ini.

Kala itu, ayahnya berpesan agar seluruh anaknya memiliki studio musik sendiri di rumahnya masing-masing. Jika ada salah satu yang kesulitan biaya, saudara lainnya harus saling membantu. Kini keinginan itu pun terwujud.

Bakat bermain musik juga menjadi modal bagi Ikhwan dalam bergaul. Ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kanwil DJP Jakarta Barat, musik digunakan Ikhwan sebagai sarana membangun kerja sama. Ia dan tim bahkan sempat menciptakan lagu bersama.

Jakbar berkibar yakin menang/bekerja keras juga bekerja cerdas/ menjunjung integritas/saling sinergi dengan sepenuh hati demi ibu pertiwi,” begitu penggalan lagu berjudul “Jakbar Berkibar” itu.

Lanjut baca

Recollection

Jadi Insinyur Mesin Kehumasan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kepiawaiannya membangun relasi sejak remaja menjadi fondasinya dalam memperkuat sinergi antara DJP dengan pemangku kepentingan. Ia ingin semua pihak turut andil membangun kesadaran pajak.

Beberapa hari setelah pelantikannya sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, awal Februari lalu Majalah Pajak menghubungi Neilmaldrin Noor melalui pesan singkat untuk berkenalan sembari menanyakan beberapa hal seputar perkembangan penyampaian SPT Tahunan. Tak sampai 10 menit, pria yang biasa disapa Neil ini sudah merespons.

Pola serupa terjadi sepanjang tiga bulan setelah menjabat. Kebetulan kami cukup intens mengonfirmasi segala isu perpajakan kepadanya. Ia tetap responsif dan menjawab pertanyaan hingga tuntas.

Neil ternyata memang terbiasa membuka ruang komunikasi secara intensif kepada para juru warta sejak ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara; Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; Jawa Timur I; Jawa Barat I. Bedanya, kini jumlah pesan singkat dari pewarta lebih banyak masuk di gawainya. Beberapa waktu belakangan Neil pernah menerima hingga 50 pesan dari pewarta dalam sehari.

“Saya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman-teman di media lokal. Seperti di Jawa Timur media sangat dekat sekali dengan kita, sinerginya sudah sangat terasa. Sebisa mungkin kita memberikan respons kepada teman-teman media, setidaknya kami menjelaskan. Membangun komunikasi yang baik sangat penting, agar tidak terjadi salah tafsir. Teman-teman media pun dengan senang hati membantu memberitakan,” kata Neil kepada Majalah Pajak, di ruangannya, Senin (27/4).

Menurutnya, saat ini DJP tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun kepercayaan. Seluruh pihak harus saling berkomunikasi dan berkolaborasi membangun kesadaran pajak. Beberapa tahun belakangan, DJP memang membangun upaya ini. Misalnya, program inklusi kesadaran pajak yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

“Sebenarnya menjaga citra ini bukan hanya pekerjaan P2Humas. Justru seberapa baik pun kehumasan mempunyai strategi tapi kalau tidak didukung oleh teman-teman yang di lapangan (Kanwil, KPP) dan seluruh masyarakat, maka akan sia-sia. Karena citra akan terbentuk dari kepercayaan semua pihak,” kata Neil.

Oleh karena itu, strategi P2Humas DJP saat ini adalah memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi, komunitas, dan kementerian/lembaga. Sosialisasi Kesadaran Pajak ditanamkan secara serempak dari hulu ke hilir agar Indonesia mencapai rasio kepatuhan berkualitas. Artinya, tidak hanya sebatas kepatuhan formil, yakni menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu, tetapi juga kepatuhan material, yaitu mengisi SPT Tahunan dengan sebenar-benarnya.

“DJP perkuat sinergi agar mencapai level kepatuhan berkualitas. Pengujian kepatuhan material sudah lebih kepada peningkatan produktivitas pengawasan Wajib Pajak (WP) strategis dan kewilayahan. Efektivitas pemanfaatan data pihak ketiga AEOI (automatic exchange of information) juga kita analisis dan kami turunkan ke kantor wilayah, sampai teman-teman KPP,” jelasnya.

Di sisi lain, DJP terus berusaha meningkatkan layanan perpajakan, khususnya pada saat pandemi Covid-19. Layanan serba-elektronik ditingkatkan mulai dari e-Filing, e-Faktur, e-Bupot, dan sebagainya. Di tengah pandemi DJP mengakselerasi program click, call, dan counter (3C). Artinya, WP tak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, semua layanan mengandalkan teknologi informasi.

Di tengah pandemi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci peningkatan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (OP). Per 31 Maret SPT Tahunan WP OP meningkat 26,6 persen dari 8,9 juta (2020) menjadi 11,3 juta (2021).

Hal senada juga diterapkan dalam hal penyuluhan. DJP bekerja sama dengan universitas melalui program relawan pajak dan menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberi edukasi pajak kepada usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi, memang P2humas tahun ini memperkuat penyuluhan. Seperti apa yang digariskan pimpinan, bagaimana penyuluhan-penyuluhan ini bisa memperluas basis pajak,” tambahnya.

Sebelumnya, Neil juga punya pengalaman di bidang penyuluhan. Di tahun 2006, ia menjabat sebagai Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan di Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Tugas utamanya mendesain kebijakan transformasi bisnis, memonitor pelaksanaan, menyosialisasikan ke unit vertikal DJP seluruh Indonesia (KPP atau KP2KP), menghimpun saran, memperbaiki, dan mengevaluasi.

Kala itu, DJP tengah membangun prototipe e-SPT. Neil bertanggung jawab memastikan pengembangan e-SPT dapat memenuhi sasarannya dan dapat diimplementasikan dengan baik. Lebih dari satu dekade berlalu, kini e-SPT sudah mapan diimplementasikan oleh seluruh WP.

“Kita intens di teman-teman di lapangan, KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) seluruh Indonesia, membina hubungan sebagai salah satu tugas melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap proses bisnis dari penyuluhan,” kata Neil.

Pada periode itu, DJP tengah melakukan reformasi jilid II yang menitikberatkan pada peningkatan kontrol internal DJP dan pelayanan kepada WP. Ini dilakukan dengan mereformasi proses bisnis dan teknologi informasi.

Kemudian, dibuat pula standar operating procedure (SOP) pelayanan perpajakan untuk memberikan panduan baku dalam pelayanan. Produk yang terkenal masa itu adalah 16 layanan unggulan DJP, salah satunya perihal pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam satu hari kerja.

Modif automotif

Neil baru menyadari, keterampilannya membangun relasi sebenarnya telah terpupuk sejak remaja. Sejak di SMP hingga di kampus, ia gemar berkumpul.

“Saya senang berteman dengan semua kalangan. Itu mungkin memberikan saya insight bagaimana bergaul. Bagi saya belajar itu kebutuhan. Seperti kita lapar, ya makan; ngantuk, ya tidur,” kata pria kelahiran 4 Juli 1969 ini.

Selain itu, Neil muda juga senang memodifikasi kendaraan, terutama mobil. Tanpa disadari kesenangan yang diwariskan sang ayah ini membentuk karakter Neil menjadi pribadi yang disiplin, tekun, dan berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah.

“Dari hobi modifikasi ternyata diajarkan bahwa kita harus berpikir runut—ketika membongkar, kita harus pelajari masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya, kemudian kita memerhatikan prosesnya sehingga mengembalikan lagi ke kondisi yang lebih baik. Melatih proses berpikir dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” kata pria pencinta olahraga bersepeda ini.

Kegemarannya ini membuat Neil muda bercita-cita menjadi insinyur teknik mesin. Terlebih ayahnya juga merupakan insinyur teknik sipil yang berkarier di sebuah kementerian.

“Waktu sekolah saya ambil jurusan fisika (IPA) karena waktu sekolah saya punya bayangan, cita-cita saya ingin seperti ayah—ASN, insinyur teknik. Tapi enggak tahu dapat hidayah dari mana, saya pilih kuliah ekonomi,” kata alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana ini.

Rupanya di bangku kuliah itu, kegemarannya kepada matematika membuatnya kian tertarik kepada ilmu ekonomi. Karier Neil pun diawali dengan menjadi staf di bagian keuangan di salah satu perusahaan Jepang.

Sekitar satu setengah tahun berjalan, ia ingin melanjutkan pendidikan strata dua di bidang ekonomi. Akan tetapi, keinginan itu akan sulit terwujud jika Neil masih bekerja di perusahaan itu, karena ritme pekerjaan di sana sangat padat.

“Pesan orangtua, kita harus terus belajar. Ketika itu saya melihat bahwa saya perlu pengetahuan yang lebih banyak lagi,” kenang Neil.

Akhirnya, takdir mempertemukan Neil dengan momentum seleksi tes masuk DJP pada tahun 1995. Ia mendapat informasi, DJP memberikan peluang besar kepada pegawainya untuk menimba ilmu bahkan ke luar negeri.

Setelah diterima, Neil memulai karier di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gambir dan turut andil dalam proses pemekaran KPP Gambir Satu dan Dua. Sekitar dua tahun kemudian, mimpinya terwujud: Ia berangkat ke Illinois, AS untuk menimba ilmu di University of Illinois at Urbana-Champaign.

 

Lanjut baca
/

Populer