Connect with us

Prospect

Merawat Kesadaran Kolektif tentang Pajak

Diterbitkan

pada

 

MAJALAHPAJAK.NET – Dalam Undang-Undang APBN 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.265 triliun. Kemudian, melalui Perpres 98/2022, pemerintah meningkatkan target penerimaan dari sektor perpajakan sekitar 18,1 persen, dari Rp 1.510 triliun menjadi Rp 1.783,98 triliun. Angka ini akumulasi dari peningkatan target PPh sebesar 19,5 persen, dari awalnya Rp 680,87 triliun menjadi Rp 813,67 triliun. Kemudian, target PPN/PPnBM naik 15,2 persen, dari Rp 554,38 triliun menjadi Rp 638,99 triliun. Target cukai pun ikut naik sebesar 7 persen, menjadi Rp 220 triliun dari target awal Rp 203,92 triliun.

Revisi itu bukan tanpa alasan. Naiknya harga komoditas global diharapkan akan menjadi berkah tersendiri untuk penerimaan pajak tahun ini. Kementerian Keuangan bahkan optimistis penerimaan pajak tahun ini akan melampaui target sebagaimana tahun lalu. Kita berharap, optimisme itu akan terealisasi. Apalagi, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki regulasi baru sebagai salah satu tools untuk merealisasikannya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Baca Juga: “Outlook” Perpajakan 2022

Dalam konteks ekstensifikasi, pemerintah telah diberi ruang untuk merambah objek pajak yang baru. Misalnya pajak karbon, yang semula hendak diberlakukan pada 1 April 2022 tetapi lantas ditunda sampai pemerintah menyusun formulasi penerapan yang paling tepat. Desain kebijakan fiskal ini diharapkan di satu sisi bisa memberikan disinsentif untuk energi yang konvensional, di sisi lain memberikan insentif untuk energi baru terbarukan. Tentu pemerintah lebih tahu, bagaimana menyiapkan kebijakan fiskal yang bisa tetap mendorong dan memberikan daya tumbuh terhadap iklim perekonomian. Kita tak ingin disinsentif fiskal yang diberikan pada dunia usaha justru memperberat pergerakan ekonomi yang sedang berjalan dengan baik ini.

Kemudian, bicara intensifikasi, pada UU HPP juga sudah mengamanatkan dan sudah dijalankan dengan baik, yaitu kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Diperkirakan, hingga Desember mendatang, tambahan penerimaan pajak dari kenaikan PPN itu dapat mencapai sekitar Rp 40 triliun. Artinya, dari sisi regulasi pemerintah sedang diuntungkan. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga momentum ini dengan baik. Pemerintah harus merumuskan peraturan turunan dari kapal besar UU HPP ini dengan baik agar terjadi peningkatan penerimaan perpajakan yang bersifat sustain.

Yang tidak kalah pentingnya bagi otoritas pajak adalah bagaimana menjaga pola ekstensifikasi dan intensifikasi dengan baik sehingga bisa terus menjaga level of playing field sesama pengusaha dengan baik agar ritme pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik. Target Indonesia adalah agar tahun 2023 defisit APBN sudah kembali di bawah 3 persen (normal).

Baca Juga: Perkoppi-Hive Five-Ruang Seminar Tuturkan 14 PMK PPN dan Restitusi 

Tanggal 14 Juli 1945 silam adalah tonggak ketika putra-putri bangsa kita memantik kesadaran akan pentingnya peran pajak sebagai pilar penopang eksistensi dan keberlangsungan NKRI. Maka, Hari Pajak 14 Juli tahun ini mari selalu kita jadikan momentum untuk selalu merawat kesadaran kolektif itu, bahwa pembangunan negara dan peradaban bangsa kita hingga saat ini masih ditopang oleh pajak.

Pajak bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan tanggung jawab kolegial semua stakeholder—pemerintah, pelaku usaha, juga masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Dengan pemaknaan ini, maka semua warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari pelaku pembangunan.

Dewan Redaksi Majalah Pajak dan Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP HIPMI

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Prospect

Prasyarat Indonesia Kuat

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Ilustrasi

 

Majalahpajak.net – Pahlawan bukan hanya mereka yang pernah angkat senjata merebut kemerdekaan republik ini dari penjajah, tetapi juga siapa saja yang berhasil menorehkan kiprahnya dalam memperjuangkan sebuah visi untuk tatanan kehidupan yang lebih baik, berdaulat dengan perilaku yang bermartabat, apa pun konteksnya. Dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19 lalu, pahlawan adalah mereka yang telah berhasil memberikan gagasan, tenaga dan materi untuk mengatasi krisis kesehatan tersebut. Ini juga berlaku bagi mereka yang berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga Indonesia bisa bertahan di tengah krisis yang tidak semua mampu mengatasinya sebaik Indonesia.

Bicara pahlawan pemberdayaan ekonomi, kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita pada sosok Sukarno. Salah satu founding fathers kita ini bilang bahwa jika Indonesia ingin kuat dalam banyak makna, maka harus berpijak pada tiga hal, yaitu berdaulat dalam hal politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam konteks kebudayaan. Ketiganya dikenal dengan istilah Trisakti.

Baca Juga: Kolaborasi Dukung UMKM “Go Digital”

Dikaitkan dengan kondisi saat ini dan masa depan, maka masalah krusial bangsa ini adalah di bidang ekonomi, terutama bagaimana kita mendefinisikan masalah dan membuat solusi untuk mencapai kemandirian ekonomi. Tentu saja kita membutuhkan pahlawan ekonomi masa kini, yang konsisten memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Melihat struktur produk domestik bruto (PDB) kita, yaitu bahwa lebih dari 60 persen PDB ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka sudah seharusnya pemerintah fokus dan concern mendorong para pelaku ekonomi yang konsisten dengan UMKM itu. Sebab, ketika sektor UMKM dapat bermanfaat secara maksimal, mereka akan memberikan daya ungkit yang lebih signifikan terhadap PDB. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan penggerak ekonomi nasional yang memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis ekonomi.

Untuk itu, pemerintah perlu didorong untuk menciptakan regulasi dan insentif yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Di lain sisi, pelaku usaha juga perlu merawat komitmen mereka kepada pertumbuhan ekonomi sehingga upaya pemberdayaan ekonomi menjadi optimal.

Baca Juga: Digitalisasi Dorong Kemajuan UMKM dan Kesadaran Pajak

Dalam konteks lebih sempit, misalnya, masalah rendahnya literasi keuangan dan tingginya underground economy yang mendominasi UMKM. Masih banyak aktivitas ekonomi yang belum terdata dengan baik. Kita perlu upaya serius, bertahap, dan konsisten agar UMKM mendapatkan literasi keuangan yang mampu membangun kesinambungan ekosistem mereka dari hulu sampai hilir. Dan itu tidak dapat berjalan secara alamiah. Perlu intervensi pemerintah di satu sisi dan peran pengusaha sebagai penggerak ekonomi di sektor ini, di sisi lain.

Lanjut baca

Prospect

Menyeimbangkan Dua Sisi Visi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Ilustrasi

 

Majalahpajak.net – Di dua tahun belakangan ini, ekonomi Indonesia sempat terpuruk karena efek dari pandemi Covid-19. Dalam kondisi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Sepanjang 2019, BUMN memberikan kontribusi kepada APBN sebesar Rp 470 triliun. Ada yang berupa dividen, setoran pajak, maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

Perusahaan-perusahaan pelat merah itu juga berkontribusi untuk perekonomian nasional melalui pengeluaran operasional dan capital expenditure yang juga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi dan investasi. Di sisi lain, BUMN juga terlibat penuh dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, penjaminan kredit modal kerja dan upaya-upaya lainnya.

Selama pandemi, BUMN memang menunjukkan kinerja positif dan dalam tren yang cenderung konsisten. Ini hal yang perlu diapresiasi. Harus diakui, semua tak lepas dari peran Menteri BUMN saat ini yang cukup mumpuni. Selain memiliki latar belakang sebagai pengusaha, ia juga mempunyai jaringan dan visi yang out of the box.

Baca Juga: Menagih ‘Jasa’ BUMN kepada UMKM

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN memang memiliki dua visi besar yang harus saling menunjang dan diseimbangkan, yakni financial profit dan social welfare atau kesejahteraan sosial.

Sebagai entitas usaha, BUMN dituntut untuk menghasilkan keuntungan pada setiap usaha yang dilakukan. Namun, di sisi lain BUMN juga memiliki misi sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Misalnya, sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam hal ini, keberpihakan utama bukan lagi profit, melainkan nilai social contribution yang dilakukan.

Pemerintah sebenarnya telah memetakan kedua visi itu melalui dua jenis BUMN yang dibentuknya, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pertama, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (persero) yang tujuannya mengejar keuntungan atau profit. Jenis badan usaha ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dikuasai oleh negara. Tugas persero ini menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai badan usaha.

Baca Juga: Menggalang Mutualisme Sukarela

Kedua, badan usaha umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama badan usaha ini adalah melayani masyarakat untuk kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi, tapi juga mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Singkatnya, tujuan utama perum adalah sebagai pelayan masyarakat umum—berbeda dengan persero yang dibuat mengutamakan keuntungan. Namun demikian, bukan berarti perbedaan ini menjadi penghambat fungsi dan peranan BUMN yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN harus ada di tengah-tengah kedua peran ini.

Kehadiran BUMN juga diharapkan tidak hanya sekadar menggantikan proyek-proyek pengusaha-pengusaha, karena hanya akan menimbulkan shifting ekonomi, dari yang sebelumnya diambil swasta, kemudian diambil BUMN. Kalau ini yang terjadi, iklim usaha tidak akan sehat. BUMN harus menjadi aggregator pertumbuhan ekonomi, yakni menstimulus pertumbuhan ekonomi yang maksimal dalam skala yang lebih luas sekaligus menjalin sinergi yang baik dengan para pengusaha.

Lanjut baca

Prospect

Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Majalahpajak.net – Hampir sepuluh bulan lalu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini mengubah sejumlah ketentuan anggaran daerah, mulai dari alokasi transfer ke daerah hingga penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Melalui UU HKPD setidaknya pemerintah mengusung empat agenda utama. Pertama, perbaikan transfer ke daerah serta pembiayaan daerah. Ini meliputi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyalurannya akan disesuaikan dengan basis kinerja.

Kedua, reformasi perpajakan dan retribusi daerah (PDRD). Melalui UU ini, ada penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, serta pengurangan biaya administrasi pemungutan. Pajak daerah yang semula 16 jenis pun diringkas menjadi 14 jenis. Demikian halnya dengan retribusi, dari 32 jenis menjadi 18 jenis.

Ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah. Dengan aturan baru ini, daerah wajib memiliki kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan belanja berbasis kinerja.

Keempat, harmonisasi fiskal nasional antara keuangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat meminta pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar publik.

Baca Juga: Membangun Sinergi Penanganan Transfer Pricing

Spirit lahirnya UU HKPD ini pada prinsipnya adalah memperkuat desentralisasi keuangan. Jadi, bagaimana pemerintah daerah melakukan administrasi pengelolaan, memetakan potensi yang bisa digali di daerah mereka. Di sisi lain, aturan ini juga ingin mengoptimalkan pelayanan. Artinya, standardisasi pelayanan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Namun, seberapa optimal daerah mengimplementasikan UU ini? Misalnya, dalam konteks perpajakan, bisakah daerah mengelola, mengadministrasikan dan melakukan proses penagihan sampai dengan pelayanannya terhadap para Wajib Pajak, baik pada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum? Ini adalah pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Jangan sampai spirit utama UU ini malah tereduksi oleh ketidaksiapan SDM dan perangkat regulasi di daerah. Ini perlu menjadi perhatian khusus.

Desentralisasi keuangan seharusnya menjadi keunggulan atau nilai tambah untuk masing-masing daerah. Sebab, masing-masing daerah akan lebih bisa melihat dengan detail potensi apa saja yang mereka miliki, dan apa saja yang akan menjadi skala prioritas untuk dioptimalkan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengadministrasikan bahkan sampai membuat tarif.

Penentuan tarif bisa menjadi keunggulan tetapi juga sekaligus kelemahan. Pemerintah pusat kehilangan kontrol atas kewenangan yang sudah dilimpahkan, sehingga ketika mereka mempunyai program nasional, akan ada sisi yang tidak masuk lagi dalam jangkauan mereka. Sebagai contoh, ketika pemerintah pusat ingin menggerakkan sektor properti, maka mereka hanya bisa memberikan regulasi dalam konteks insentif terhadap PPh-nya, misalnya. Sementara dalam konteks BPHTB, mereka tidak bisa lagi karena BPHTB sudah masuk ke ranah daerah, sesuai dengan UU HKPD.

Itu yang terjadi ketika pemerintah pusat memberikan insentif PPh, yang tadinya dari 5 persen menjadi 2,5 persen misalnya. Daerah bisa saja keberatan karena ini potensi unggulan mereka.

Baca Juga: Pusat dan Daerah harus Kompak

Kemudian, ketika pemerintah pusat ingin ada sirkulasi transaksi yang lebih lancar sehingga harus menurunkan tarif BPHTB, mereka sudah tidak bisa lagi mengintervensi lagi, dan hanya bisa memberikan imbauan kepada masing-masing daerah agar menurunkan tarif sebagai insentif.

Itu adalah beberapa contoh studi kasus bahwa pemerintah pusat kehilangan fungsi kontrolnya ketika akan menggerakkan perekonomian dalam konteks nasional. Padahal mungkin saja itu menyangkut keputusan-keputusan yang bersifat strategis pemerintah pusat. Maka, perlu ada komunikasi yang optimal agar pemerintahan daerah juga membuat regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan akselerasi ekonomi yang sedang didorong oleh pemerintah pusat.

Singkatnya, kebijakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, jangan sampai timpang.

Lanjut baca

Populer