Connect with us

Breaking News

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya.

Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan indah bersama sang ayah agaknya akan terus tersimpan di benak Yari Yuhariprasetia. Kala itu hari masih pagi benar. Namun, Yari sudah berjalan kaki bersama ayahanda Abdul Hanan, menuju perlintasan angkot di Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hari itu, sang ayah mengajak Yari, yang masih duduk di kelas lima, ke tempat kerjanya, SD Negeri Kramat Jati, untuk menyaksikan acara perpisahan kelas enam. Ayahnya yang menjadi kepala sekolah di sana, saban hari hanya mampu naik angkot. Sekali waktu ayahnya memang pernah punya motor Vespa, tapi terpaksa dijual untuk menghidupi enam orang anak—Yari anak kelima. Ibunda Yari, A. Mariam adalah ibu rumah tangga.

Yari ingat betul, sepanjang perjalanan menuju pemberhentian angkot, ayahnya memegang erat tangannya. Sesekali berhenti, sekadar memastikan bahwa Yari masih kuat berjalan. Maklum, jarak dari rumah ke perlintasan angkot sekitar dua kilometer. Sambil berjalan, ayahnya hanya berpesan, “Sekolah yang rajin, Ri. Pendidikan itu penting.”

Kata-kata itulah yang selalu terngiang dan menjadi cambuk untuk terus menimba ilmu. Kelak, semangat belajar itu pula yang mengantarkannya menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kini menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP

“Saya enggak ngerti alasan Bapak mengajak saya ke sekolah. Mungkin Bapak ingin memberi gambaran bagaimana dia bekerja, pentingnya sekolah, menuntut ilmu. Mungkin juga Bapak ingin mengajari kami: ‘Jabatan tinggi tapi jalan kaki enggak apa-apa, loh,’” kenang pria kelahiran Cililitan, 18 Juli 1968 ini, di ruang kerjanya, Kamis Sore (24/9).

Nilai keteladanan lain yang ditanamkan orangtua Yari adalah kejujuran dan reputasi. Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu belanga. Nilai-nilai itu ia petik berdasarkan tata laku kehidupan sehari-hari di rumah.

“Enggak secara eksplisit Bapak mengatakan, ‘Kamu harus berintegritas atau jujur, ya.’ Bapak mengajarkan dari perilaku,” tambahnya.

Setelah tamat SMA tahun 1987, Yari memutuskan untuk mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN. Diantar sang ayah, Yari membayar uang pendaftaran ke kantor Kas Negara di Jakarta yang kini bernama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Singkat kisah, Yari diterima menjadi mahasiswa D-III Prodi Akuntansi dan lulus tahun 1990. Ia bersyukur atas karunia itu. Sebab selain kuliah gratis, menjadi amtenar di DJP berarti berpeluang mewujudkan cita-cita sang ayah yaitu, menuntut ilmu yang tinggi. Sekali lagi, dari ayahnya, Yari berpedoman bahwa, setidaknya ilmu mampu merawat moral manusia. “Saya bukan contoh yang baik, tapi saya melakukan yang terbaik,” kata pria berhobi membaca buku dan bermain gitar ini.

Tak lama berselang, Yari meneruskan pendidikan D-IV Prodi Akuntansi di STAN tahun 1993 hingga 1996. Tiga tahun kemudian pria berkacamata ini memperoleh gelar Master of Business Taxation di University of Southern California, Los Angeles.

Pegawai yang menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan.

Terbuka

Menjadi amtenar di DJP menurut Yari, ibarat menaiki pelbagai wahana. Setiap wahana memiliki tantangan dan kesan tersendiri. Tugas paling berkesan di benaknya adalah ketika menjabat sebagai Kasubdit Humas Perpajakan di Direktorat P2Humas DJP tahun 2007–2008. Di situlah ia belajar ilmu komunikasi untuk menghadapi media.

Yari mencoba merintis pola komunikasi personal dengan pewarta. Ia berusaha mengenal nama panggilan satu per satu wartawan yang bertugas di DJP dengan harapan dapat membangun kerja sama yang baik. Yari intens menggelar acara untuk menyampaikan informasi perpajakan terkini sebulan sekali. Ia ingin membangun paradigma bahwa isu perpajakan menarik untuk diwartakan, baik soal penerimaan, pelayanan, maupun pengawasan perpajakan.

“Saya berusaha ingat nama panggilan teman-teman wartawan. Saling terbuka informasi. Enggak ada perlakukan berbeda antarmedia. Semua sama. Enggak ada media A dapat informasi pertama, media B belum punya (informasi). Saya rasa metode itu cukup berhasil. Sekarang, Subdit Humas Perpajakan yang dipimpin Kak Ani, sudah jauh lebih bagus,” kata Doctor of Public Administration dari University of Canberra, Australia ini.

Tugas paling membekas lainnya adalah ketika Yari menjadi Kepala KPP Pratama Cileungsi. Di sana, ia menghadapi tantangan penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai selama ia menjabat, tahun 2015–2019. Padahal menurutnya penggalian potensi perpajakan telah sesuai dengan perencanaan. “Bagi saya berkesan karena segala upaya sudah kita lakukan dengan maksimal,” kata Yari.

Meskipun penerimaan pajak tidak sesuai target, sebagai seorang pemimpin, Yari harus tetap merawat semangat pegawainya. Untuk itu, ia gencar memberi apresiasi penghargaan simbolis kepada para pegawainya yang bekerja penuh integritas setiap sebulan sekali.

“Pegawai yang mampu menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan. Contoh, ada pegawai yang punya masalah berat di rumah tapi tidak pernah telat datang atau izin, tugas dilakukan dengan benar, mau membantu pegawai lain,” kata Yari.

Meski realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target, KPP Pratama Cileungsi meraih juara kedua KPP Percontohan Tahun 2016, meraih Penghargaan atas Terlampaunya IKU Penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing tahun 2017 sebesar 128,74 persen, serta memperoleh Penghargaan atas Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2018 di atas Target Penerimaan Pertumbuhan Nasional dari Kementerian Keuangan.

Pelayanan terpadu

Sekitar tiga bulan lalu, Yari mengemban amanah baru. Menjadi Kasubdit Pelayanan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP menurutnya merupakan tantangan tersendiri karena wilayah kerjanya sangat vital. Mulai dari membuat standar pelayanan terpadu untuk KPP se-Indonesia, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Ada empat seksi dalam Subdit Pelayanan Perpajakan P2Humas DJP. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi, Peningkatan Mutu, Pengaduan Pelayanan, dan Pemuktahiran Tax Knowledge Base (TKB).

“Secara garis besar kami kami memberikan alat bantu kepada AR (Account Representative) pelayanan agar pelayanan yang diberikan di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) seragam sehingga Wajib Pajak (WP) menjadi nyaman,” jelas Yari.

TPT merupakan salah satu loket yang wajib ada di setiap KPP yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 tahun 2017. Di dalamnya lengkap menyoal jam pelayanan, fasilitas, syarat petugas, hingga pengawasan. Kendati demikian, Subdit memberikan keleluasaan KPP untuk mengembangkan pelbagai inovasi. Mulai dari dekorasi kantor, furnitur, hingga inovasi aplikasi untuk memudahkan WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Kini, sudah banyak KPP yang sudah mengembangkan digitalisasi arsip, aplikasi pemantau permohonan, hingga pelayanan konsultasi pajak menggunakan WhatsApp. Tugas Yari ke depan, menyeleksi inovasi KPP untuk diadopsi menjadi kebijakan sentral.

Roadmap pelayanan perpajakan akan berfokus pada program Click, Call, Counter (3C). Click maksudnya pelayanan melalui website, Call berarti melalui telepon yang difasilitasi oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), Counter artinya pelayanan di KPP.

“Kami akan mengarahkan dan memperbanyak pelayanan perpajakan secara on-line. Bahkan tiga sampai lima tahun ke depan, WP yang ke KPP harus menggunakan appointment. Ini masih dalam kajian. Sekarang bikin NPWP, lapor SPT, kode billing, konsultasi juga sudah on-line, kan?” ungkap Yari.-Aprilia Hariani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi.

Nama Abdullah Azwar Anas semakin harum. Bukan karena dahulu ia penjaja minyak wangi, melainkan karena pelbagai prestasi yang diraih Kabupaten Banyuwangi. Dalam dua periode kepemimpinannya, Anas membuat tanah Blambangan ini lekat dengan beragam julukan. Ada yang menyebut Banyuwangi Kota Bahari, Kota Pariwisata, Kota Kopi, Kota Festival, Kota Inovasi, Kota Gandrung, Kota Osing, The Sunrise of Java, Africa van Java, dan masih banyak lagi.

Berbagai penghargaan diraih, baik tingkat nasional maupun internasional. Di awal 2019 misalnya, Banyuwangi menyabet penghargaan tertinggi bidang pariwisata tingkat Asia Tenggara “ASEAN Tourism Standard Award”. Menggenapi capaian itu, Anas membangun infrastruktur untuk menggaet investor, mulai dari bandar udara, jalan, hingga penerapan manajemen birokrasi berbasis digital.

Kemahiran Anas mempromosikan daerahnya barangkali terbentuk sejak masa kecilnya. Sejak Anas duduk di bangku kelas satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tegal Sari tahun 1980, ia sudah belajar menawarkan baju dan minyak wangi. Ayahnya Muhammad Musayyidi, adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan di Banyuwangi. Sementara ibundanya, Siti Aisyah, merupakan ibu rumah tangga. Kedua orangtuanya harus menghidupi 10 orang anak—Anas anak pertama.

Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain

“Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain,” kenang pria kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973 ini, di rumah dinasnya, Kamis malam (15/8).

Kepiawaian Anas membangun komunikasi semakin teruji saat ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Banyuwangi tahun 1987. Di organisasi itu, Anas melatih diri untuk berani melahirkan gagasan sekaligus berdiplomasi.

Anas muda semakin jatuh hati pada dunia organisasi. Di SMA Negeri 1 Jember, ia kembali terpilih menjadi ketua OSIS. Di masa ini, Anas mulai belajar menjadi orator.

“Saya banyak soft skills-nya, hard skills saya kurang bagus. Misalnya, pelajaran akademik saya tidak sebagus angkatan saya. Maka, waktu itu saya lebih banyak belajar organisasi, belajar memimpin, berpidato, menyampaikan pesan,” kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tahun 2000 sampai 2003 ini.

Candu

Tamat SMA tahun 1992, ia meneruskan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) Prodi Sastra. Anas bersyukur kedua orangtuanya memberikan kebebasan untuk menimba ilmu sesuai dengan pilihan hatinya. Tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan itu, Anas belajar dengan giat semasa kuliah.

Untuk meringankan beban orangtua, ia menyambi menjadi reporter di Radio Prosalina FM. Di kampus, kegigihannya membuahkan hasil: ia menjadi salah satu mahasiswa teladan tahun 1995. Kelak, predikat ini mengantarnya menjadi anggota MPR utusan mahasiswa tahun 1997. Saat itu, usianya baru 24 tahun.

Setelah masa bakti sebagai anggota MPR selesai, suami Ipuk Fiestiandani ini melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bertarung dalam pemilu DPR periode 2004–2009. Lagi, Anas terpilih dengan daerah pilihan Jatim III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Di masa pengabdiannya, Anas berperan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden (Pilpres), tata ruang, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan lain-lain.

“Ternyata politik makin lama makin menjadi candu. Waktu saya jadi anggota DPR, saya diminta pulang ke daerah. Setelah surveinya oke, saya lihat ini (Banyuwangi) kampung halaman, ya, saya pulang,” ungkap Anas.

Garis takdir kembali membawanya menjadi pemimpin. Tahun 2010, ia terpilih menjadi Bupati Banyuwangi berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko. Di kepemimpinan jilid satu itu, Anas dan wakilnya berhasil membuka Bandara Blimbingsari, menciptakan program sekolah gratis, dan puluhan festival budaya bertaraf dunia seperti Banyuwangi Ethno Carnaval, Banyuwangi Jazz Festival, dan Tour de Ijen.

Pengabdian Anas untuk Banyuwangi berlanjut hingga ke kepemimpinan jilid dua, yang akan berakhir tahun depan, 2020.

“Hidup saya, sih, mengalir, ya. Saya mungkin akan mengajar (setelah jabatan selesai). Mengalirlah. Enggak ada target-target,” kata Anas.-Aprilia

Continue Reading

Breaking News

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi pada era globalisasi.

Pendidikan karakter menjadi kunci keberhasilan bangsa dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing yang harus ditanamkan sejak usia dini. Hal ini disampaikan oleh Ratna Megawangi, pelopor pendidikan holistik berbasis karakter sekaligus pendiri sekolah karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF) yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ketua Bidang Pendidikan Karakter Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) yang merupakan istri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ini menjelaskan, pendidikan tak boleh hanya mengejar aspek akademik. Pendidikan harus mengutamakan penanaman nilai-nilai karakter universal seperti cinta kasih, kejujuran, kerja keras dan tanggung jawab yang berperan sangat penting dalam membentuk pribadi yang tangguh.

“Pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat berkomitmen dalam menyiapkan SDM yang mampu berkompetisi di abad ke-21. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi faktor utama yang harus ditanamkan,” papar Ratna kepada Majalah Pajak di Gedung IHF, Cimanggis, Depok, Kamis (8/8).

Sejak lima tahun terakhir pemerintah telah melakukan persiapan SDM yang berdaya saing melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di semua jenjang pendidikan. Upaya ini akan semakin ditingkatkan seiring pemantapan visi Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang menempatkan SDM sebagai salah satu fokus pembangunan.

Menurutnya, karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, imbuhnya, maka nasib bangsa akan baik pula. Pendidikan holistik berbasis karakter sebagaimana yang telah diterapkan di lingkungan sekolah yang didirikannya diyakini dapat menjadi landasan kuat bagi anak bangsa untuk menguasai kemampuan pengetahuan dan berbagai keterampilan lainnya. Nilai-nilai karakter juga dapat meminimalisasi perilaku buruk dan destruktif seperti tawuran dan tindak kekerasan lainnya.

Ratna menekankan pentingnya peran pendidik sebagai agen perubahan dalam menjalankan model pendidikan holistik berbasis karakter. Untuk itu pelatihan guru, mulai dari lingkungan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah harus diadakan secara berkesinambungan agar mumpuni dalam menanamkan pola didik yang tepat sehingga mampu menghasilkan generasi muda Indonesia dengan etos kerja tinggi, inovatif, dan memiliki kepedulian di masyarakat.

“Guru sebagai agen perubahan harus menjiwai karakter unggul yang akan ditanamkan secara holistik kepada anak didiknya dengan keteladanan,” urainya.

“Karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, maka nasib bangsa akan baik pula.”

Peran keluarga

Selain guru di sekolah, Ratna menekankan lingkungan keluarga dan masyarakat yang juga turut menentukan dalam pembentukan karakter anak. Ia mencontohkan perilaku seseorang yang kerap memicu konflik dan kekerasan, siswa yang menyontek di kelas, bahkan tindak korupsi yang kini tak kunjung hilang menunjukkan bahwa seluruh pengetahuan moral dan agama yang dipelajari ternyata tidak serta merta berdampak positif dan memberikan manfaat dalam perubahan perilaku masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia. Padahal, isi dari pelajaran agama dan Pancasila yang telah dihafal dan dipahami maknanya itu tidak diterapkan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, lingkungan keluarga juga harus menjadi sekolah pertama yang menanamkan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia.

“Yang terlihat adalah masih banyak manusia Indonesia yang tidak konsisten. Lain yang diucapkan, lain pula tindakannya. Fakta ini menunjukkan ada kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam menumbuhkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia,” paparnya. Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu.

Prioritas utama pemerintah ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini kerap disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di berbagai kesempatan. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak usia sekolah.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM. Selain mempertahankan struktur penduduk agar tumbuh seimbang, fokus utama BKKBN juga mencetak generasi berkualitas.

“Apa artinya kita mempertahankan usia produktif lebih banyak kalau yang usia produktif itu hanya sekadar usia, tapi tidak berkualitas? Jadi, selain kami mempertahankan supaya anaknya dua saja, harapannya, kualitasnya juga bagus,” jelas Hasto saat ditemui di rumah dinasnya di bilangan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Untuk mendapatkan generasi berkualitas, maka langkah terpenting yakni menyiapkan calon ibu dengan baik.

“Kami harus memperhatikan (ibu) sejak sebelum hamil, misalnya jaraknya jangan dekat-dekat kalau melahirkan (anak berikutnya). Kalau jaraknya dekat, anaknya tidak berkualitas, rahimnya juga belum sempat istirahat sudah dipakai untuk hamil lagi, sehingga stunting (kerdil) juga menjadi banyak. Sebelum hamil juga harus ada asupan-asupan yang baik, seperti asam folat, vitamin D. Makannya, disebut keluarga berencana,” papar Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi telah diterjemahkannya menjadi beberapa program teknis. Salah satu program yang dimaksud adalah Bina Keluarga Balita yang menitikberatkan pada penurunan prevalensi balita stunting.

Tingkat prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2018 mencapai 30,8 persen. Ini masih jauh dari target WHO sebesar 20 persen. Berbekal data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di setiap daerah, BKKBN mengintervensi balita-balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ini terutama pada 1000 hari pertama kelahiran hingga usia dua tahun yang disebut sebagai stunting.

Para ibu akan diberikan edukasi bagaimana merawat anak-anak stunting dan cara pencegahannya dengan mengubah perilaku dan pola asuh dari orangtua serta keluarga.

“Kami sudah anggarkan pembuatan alat-alat peraga untuk stunting. Tahun 2020, kami akan mengejar orang-orang yang punya anak stunting. Ibu-ibunya kami ajari, dengan alat-alat peraga yang sudah kami siapkan, sekaligus, juga kami motivasi mereka untuk kontrasepsi. Karena ada kelompok yang sebetulnya belum ingin tambah anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, namanya unmet need.”

Usia ideal untuk hamil

Program lainnya adalah Penundaan Usia Perkawinan. Dokter ahli bedah kandungan ini mengatakan, usia ideal untuk menikah yakni antara 20–35 tahun. Di usia itu, perempuan berada di usia yang ideal untuk menghasilkan kehamilan dan kelahiran yang normal.

“Seandainya (menikah) di usia 16–17 tahun, ibunya saja masih tumbuh, lalu dipakai untuk menumbuhkan orang lain. Ini, kan, repot sekali, pasti dua-duanya terganggu. Ibunya yang masih tumbuh terganggu, bayi yang baru ditumbuhkan juga terganggu,” ujar Hasto.

BKKBN juga gencar memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk remaja tingkat sekolah hingga pendidikan tinggi melalui program Generasi Berencana (GenRe) dan Ketahanan Remaja. Agar mudah diterima oleh remaja, Hasto pun tak segan-segan melakukan reformasi sekaligus rebranding lembaga yang telah ada sejak tahun 1970 ini. Menurutnya, jargon-jargon serta atribut yang ada sekarang telah ketinggalan zaman.

Bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa.”

Gerakkan daerah

Tahun 2019 ini, total anggaran BKKBN hanya sebesar Rp 3,7 triliun, itu pun, Rp 2,6 triliun di antaranya untuk mengaji pegawai. Menanggapi anggaran yang minim itu, Hasto memiliki strategi jitu. Pertama, yakni dengan memaksimalkan tenaga-tenaga di desa seperti penyuluh KB, OPD KB, hingga kepala desa.

“Pemerintah punya pasukan di grass root yang luar biasa, apalagi kepala desa gajinya sudah setara dengan PNS golongan IIA. Tinggal pasukan ini digerakkan untuk arah apa yang kita tuju. Makanya saya juga mau—begitu program-program setelah rebranding ini jalan—di 2020 nanti saya ingin join dengan perangkat daerah tadi.”

Selain itu, Hasto akan berkolaborasi dengan sektor lain di luar BKKBN. Salah satu dana yang disasar Hasto adalah Bantuan Operasional untuk Keluarga Berencana milik pemerintah daerah yang telah dianggarkan Kementerian Keuangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bungsu dari delapan bersaudara ini akan mengusulkan perubahan reposisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya, agar dana digunakan dengan efisien, konkret, dan presisi.

Strategi Hasto lainnya adalah menentukan daerah mana yang akan memengaruhi hasil secara nasional. Misalnya, beberapa daerah dengan angka persalinan atau kematian tinggi seperti Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan NTT. Pilih dan pilah program serta kegiatan mana yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai output dan dapat dilaksanakan secara efisien.

“Jadi, tidak boleh pukul rata, harus cerdas memilih yang lemah, tapi jadi penentu. Itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Indonesia luas seperti ini,” tegas Hasto.

Hasto pun berharap agar semua pemangku kepentingan mulai dari kementerian, kepala daerah, hingga pekerja di akar rumput yang bersinggungan dengan BKKBN dapat bersinergi secara harmonis demi kesuksesan visi-misi pemerintah hingga lima tahun mendatang, dan tidak lagi memakai cara kerja lama.

“Sesama perangkat negara ini betul-betul move on. Kunci sukses SDM itu harus move on, harus betul-betul tidak business as usual, jangan seperti biasa. Ayo kejar anak-anak yang putus sekolah, ada yang di jalanan-jalanan kita sweeping, harus kita sekolahkan. Di jajaran kesehatan juga ibu hamil enggak boleh mati, bayi lahir harus sehat. Inkubator-inkubator dibeli, bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa, nanti bayinya jadi telantar,” tandas Hasto.—Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 minggu ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 minggu ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News2 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News6 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Trending