Connect with us

Prospect

Merakit Pilar-Pilar Pengungkit

Diterbitkan

pada

Penulis: Ajib Hamdani Dewan Redaksi Majalah Pajak/AEI

Covid-19 masih menjadi bayang-bayang ketidakpastian bagi banyak negara dalam upaya lepas dari kalabendu ekonomi. Demikian halnya Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat ekonomi kembali tumbuh. Simpul-simpul pengungkit ekonomi di tiap daerah pun diharapkan menjadi pilar penopang agar proses pemulihan ekonomi bisa sesuai yang diharapkan. Kunci mewujudkan cita-cita itu adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah bisa membangun sinergi mutualistik.

Tahun 2020 lalu, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 15.434 triliun. Tahun ini, pemerintah berupaya agar bisa mencapai pertumbuhan sebesar 3,8 persen, dan meningkat menjadi 5 persen pada 2022 mendatang. Tentu ini butuh kerja keras, kerja cerdas dan sinergi yang selaras antara level pusat hingga daerah.

Semakin jeli pemerintah daerah memotret potensi daerah mereka, mengenali dan mengoptimalkan keunggulan dan komoditas mereka, lantas diselaraskan dengan program pemerintah pusat, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat tercapai. Seperti kita tahu, program ekonomi Presiden Joko Widodo sejak terpilih pada periode kedua lalu salah satunya adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi adalah bagaimana membuat nilai tambah (added value) dan bagaimana melakukan hilirisasi atas potensi yang dimiliki Indonesia, termasuk potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Ketika pemerintah daerah bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya maka bisa dipastikan ekonomi Indonesia akan pulih dengan cepat. Ini selaras dengan proyeksi Morgan Stanley yang mengatakan bahwa meski Indonesia terkena pandemi Covid-19, jika bisa memanajemen potensi-potensi yang dimilikinya dengan optimal maka Indonesia bisa rebound dengan cepat—nomor dua setelah Cina.

Prediksi itu bukan tanpa alasan. Dengan local domestic demand mencapai 270 juta orang, ekonomi Indonesia akan cepat pulih asalkan ragam potensi yang dimiliki pada tiap daerah bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh tiap penduduknya. Bahkan, jika Indonesia bisa melakukan transformasi ekonomi, bisa melakukan hilirisasi sehingga tercipta nilai-nilai tambah yang kemudian kembali dikonsumsi oleh masyarakatnya maka ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan fondasi yang lebih kuat. Sebab, lebih dari separuh (57,6 persen) dari nilai PDB yang Rp 15.434 triliun itu, disumbang oleh konsumsi. Maka PR daerah saat ini salah satunya adalah bagaimana membuat nilai tambah atas konsumsi yang dilakukan oleh local domestic demand atau masyarakatnya sendiri.

Selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini juga menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo. Agar daerah bisa mengoptimalkan nilai tambahnya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa menyerap anggaran dengan baik yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka kualitas SDM adalah kuncinya. Di ranah dana desa misalnya, ketika SDM yang ada tidak dibina maka mereka hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran dengan program-program yang tidak produktif. Padahal, yang diharapkan dari kucuran anggaran ke daerah adalah leveraging, memberikan sebuah daya ungkit.

Maka, paradigma dan orientasi yang harus dibangun adalah bagaimana orang-orang daerah berpikir income producing program, yaitu program-program yang menghasilkan dan memberikan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Untuk itulah peningkatan kemampuan SDM diperlukan. Tentu saja ini bukan tanggung jawab tunggal daerah. Pemerintah Pusat harus memandu dan membuat terobosan-terobosan terbaik yang bisa dimanfaatkan orang-orang di daerah. Secara makro kebijakan dibuat, kemudian memastikan bisa diimplementasikan dengan baik hingga di tingkat daerah.

Dewan Redaksi Majalah Pajak dan Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP HIPMI

Prospect

Menjemput Mimpi Daulat Ekonomi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ajib Hamdani Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Ini tahun kedua Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan di tengah situasi pandemi Covid-19. Kehadiran jasad renik ini tak hanya berhasil merenggut kemerdekaan kita dalam beraktivitas, tetapi juga telah menghambat mimpi bangsa ini dalam mencapai kemerdekaan ekonomi. Maka di tengah keterbatasan situasi yang ada, peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah seyogianya juga menjadi momentum untuk bahu-membahu mewujudkan kedaulatan yang sesungguhnya, terutama di bidang ekonomi. Sebab, tantangan terbesar saat ini dan masa mendatang salah satunya adalah tantangan ekonomi.

Ada dua alat ukur dan dua sudut pandang yang bisa dilihat, sejauh mana kita telah mencapai kemerdekaan ekonomi, yakni dari sudut pandang kenegaraan dan masyarakat. Memaknai kemerdekaan dalam sudut pandang kenegaraan adalah bagaimana pemerintah mempunyai kebebasan dalam mengatur keuangannya sendiri. Ini tecermin dalam upaya pemerintah meracik APBN. Ketika pemerintah menyusun postur APBN masih punya ketergantungan terhadap utang berarti belum bisa dibilang merdeka.

Dalam kondisi ideal, postur APBN terbiayai dari penerimaan pajak dan penghasilan negara, termasuk dari devisa. Saat ini peran pajak terhadap APBN masih lebih dari 80 persen dari total pendapatan negara. Artinya, dibutuhkan effort keras dari pemerintah, bukan sekadar bagaimana memungut pajaknya, tetapi menyusun infrastruktur pajak sebagai regulerend sehingga menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Di sisi masyarakat, terutama yang selama ini masih tiarap dari radar kewajiban perpajakan, saat inilah momen yang tepat untuk menunjukkan peran dan baktinya melalui kontribusi pajak sesuai ketentuan yang berlaku, bagi tegaknya NKRI. Selanjutnya, pemerintah juga harus memastikan bahwa kontribusi mereka menjadi amanah yang bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Sementara kemerdekaan ekonomi dari sudut pandang masyarakat, masalah saat ini adalah menyelesaikan paling tidak tiga masalah ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Semakin tinggi angka tiga hal itu maka kita belum bisa dibilang mencapai kemerdekaan ekonomi. Saat pandemi ini, indikator makro menunjukkan, tingkat kemiskinan yang semula 6,5 persen, kini menjadi lebih dari 8 persen. Tingkat pengangguran masih di angka 9,8 persen, sementara rasio Gini yang tahun 2019 hanya 0,380 kini menjadi 0,385. Artinya, tantangan besar saat ini salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah pencapaian yang minim makna. Maka, PR-nya adalah bagaimana pemerintah dengan kewenangan dan infrastruktur yang dimilikinya bisa menekan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

Kita hanya akan bisa membuat lompatan yang baru, kembali menjadi negara menengah berpenghasilan atas, bahkan menjadi negara maju bila kita mampu mengurai ketiga problem itu di level masyarakat. Bagi para inovator, inilah saatnya memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam menciptakan tools untuk merangkul mereka yang masih berada dalam jurang kemiskinan dan kesenjangan atau terperangkap pengangguran. Selamat memperingati HUT ke-76 RI!

Lanjut baca

Prospect

Momentum Membangun Kesadaran Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ajib Hamdani Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Pada Desember tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mendeklarasikan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Artinya, pada tanggal yang sama tahun ini, sudah empat kali DJP memperingati Hari Pajak. Peringatan Hari Pajak harapannya tentu bukan sekadar seremonial monumental belaka.

Pajak telah ditahbiskan menjadi bagian penting sejak pada masa awal pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Dokumen autentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia–Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI–PPKI) koleksi AK Pringgodigdo yang tersimpan di Arsip Nasional RI menyebutkan, bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa sidang BPUPKI.

Kata pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil yang membahas soal keuangan dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Bung Karno. Melalui lima usulannya, kala itu salah satunya Radjiman menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”. Di sanalah cikal bakal wajah perpajakan Indonesia bermula.

Selama hampir dua tahun belakangan ini, bencana pandemi Covid-19 yang mengempas telah memorak-porandakan sendi ekonomi kita. Dan pajak, terbukti menjadi bagian dari solusi mengatasi musibah ini. Tentu saja sebagian besar anggaran masih berasal dari utang. Andai saja penerimaan pajak kita jauh lebih besar, tentu akan lain cerita.

Maka, peringatan Hari Pajak tahun ini semoga menjadi momentum positif bagi stakeholders keuangan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi government officer, Hari Pajak tahun ini semoga bisa menjadi momentum bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi pajak selain sebagai fungsi anggaran (budgetair) juga sebagai alat pengatur (regulerend).

Sebagai budgetair, APBN kita ditopang oleh pajak. Maka harapannya adalah bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi pengumpulan penerimaan untuk negara sehingga APBN kita bisa lebih kuat, lebih maksimal. Sebab hingga saat ini pajak masih menjadi pilar utama penyangga penerimaan negara. Di sisi lain, bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi regulerend atas pajak itu sendiri. Sehingga pajak menjadi instrumen untuk mendorong perekonomian dan memberikan pemerataan ekonomi.

Dari tahun ke tahun, DJP juga terus mendorong reformasi perpajakan. Tahun ini, bahkan hingga dalam bentuk aturan yang paling mendasar yaitu undang-undang. Semoga perubahan undang-undang ini bisa sejalan dengan fungsi-fungsi pajak yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari sisi masyarakat, dari sisi pembayar pajak dan dari para pengusaha yang tak lain adalah agregator perputaran ekonomi—karena dari situ di ujungnya adalah pajak, semoga Hari Pajak bisa menjadi momentum untuk menjadi bagian tanggung jawab kita secara kolegial untuk meningkatkan literasi perpajakan. Karena pada kenyataannya, literasi perpajakan di Indonesia masih relatif rendah. Ini perlu ditingkatkan. Betul bahwa peraturan perpajakan banyak dan kompleks, sehingga untuk meningkatkan literasi perpajakan seluruh masyarakat, pembayar pajak dan pengusaha itu membutuhkan effort yang luar biasa. Namun, ini sangat setimpal untuk dilakukan.

Setelah mencapai literasi perpajakan yang ideal, langkah selanjutnya adalah kepatuhan pajak. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment. Dan tulang punggung dari self-assessment adalah kesadaran membayar pajak. Harapannya, kesadaran pajak masyarakat menjadi lebih tinggi, sehingga seluruh masyarakat dan pembayar pajak menjadi penopang tegaknya bangsa kita melalui pajak yang kita bayarkan. Selamat memperingati Hari Pajak.

 

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Populer