Connect with us

Breaking News

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.

 

Pada 20 Juli lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membenahi tata kelola penanganan Covid-19 dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN). Komite ini terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, juga Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pembentukan Komite PC-PEN beserta tugas, pokok, dan fungsinya tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Komite ini bertujuan mengintegrasikan kebijakan di bidang kesehatan dengan kebijakan di bidang ekonomi, serta mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus hingga akhir tahun ini.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, krisis kesehatan bisa berdampak pada krisis ekonomi, karena mengharuskan semua orang membatasi kontak fisik. Padahal, kontak fisik masih merupakan pilar ekonomi di Indonesia.

“Sehebat apa pun kita mencoba mengganti dengan kontak digital atau virtual tetap masih belum seefektif kontak fisik. Sehebat apa pun e-commerce, tetap saja masyarakat di pelosok kalau belanja mesti ke pasar. Itu akibatnya kenapa terjadi krisis ekonomi ini,” terang Budi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 secara virtual, Jumat (4/9).

Wakil Menteri BUMN ini juga mengatakan, Presiden Jokowi memberi mandat khusus kepada Satgas PEN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak tumbuh negatif terutama di kuartal ketiga hingga akhir bulan September, serta memanfaatkan momentum saat ini untuk membangun perubahan-perubahan ekonomi yang fundamental dan jangka panjang.

Fokus ke UMKM

Dari sejumlah paket kebijakan stimulus pemerintah, ada dua bantuan UMKM yang dipusatkan oleh Satgas PEN di kuartal ketiga ini, yakni Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah Rp 2,4 juta untuk 12–15 juta pelaku usaha mikro yang unbankable, dan penyaluran kredit berbunga rendah untuk usaha kecil menengah. Budi berharap kedua program ini bisa terintegrasi dengan baik untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM.

Sehebat apa pun kita mencoba mengganti dengan kontak digital atau virtual tetap masih belum seefektif kontak fisik.”

“Pelaku UMKM berada di piramida bawah. Padahal, mereka menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 90 persen (populasi) masyarakat, serta memberi kontribusi bagi lebih dari 55 persen perekonomian Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Budi mengklaim, setelah terbentuknya Komite PC-PEN, disbursement (pencairan) anggaran fiskal di sektor UKM cukup besar. Per 4 September 2020, realisasi penyerapan anggaran BPUM telah mencapai 61 persen atau disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro.

Untuk Subsidi Bunga UMKM memiliki pagu anggaran Rp 35 triliun. Namun realisasi penyerapan baru sebesar Rp 3 triliun atau 7,20 persen, disalurkan kepada 7,8 juta UMKM dengan total pinjaman Rp 322 triliun. Budi pun mengusulkan akan mengalihkan sisanya ke program UMKM lainnya.

“Memang kurang tepat kita menghitungnya di awal, pagunya itu terlampau besar. Jadi, realisasi penyerapannya kecil sekali. Perhitungan kami hingga akhir tahun, subsidi bunga ini paling jatuhnya, ya, Rp 8–10 triliun,” tutur Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini.

Budi menyatakan, anggaran PEN memang sempat lambat terserap di awal program, tapi ia optimistis bisa rampung sesuai target seiring dengan tugas Komite PC-PEN sebagai perajut komunikasi dan pendorong sinergi antarkementerian, lembaga, dan asosiasi.

“UMKM adalah pilar ekonomi nasional, dan enggak mungkin pemerintah bisa melaksanakan program pemulihan ekonomi sendiri. Kita harus mengajak seluruh rakyat Indonesia menggunakan semua modal sosial yang kita miliki, untuk membuat ini menjadi bukan hanya program pemerintah Indonesia, tetapi menjadi gerakan seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

 

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer