Connect with us

TAX RESPONSE

Meracik Siasat Penyelamatan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Untuk mengatasi pandemi Covid-19 tak cukup hanya dengan kebijakan cepat dan tepat, tetapi juga perlu keteladanan pemimpin dan kesadaran tinggi masyarakat.

 

Semua orang boleh jenuh mendengar berita tentang korona. Namun, tak bisa dipungkiri bawa dunia belum terbebas dari ancaman Covid-19 ini. Hingga Kamis sore (2/7/2020), Johns Hopkins University & Medicine mencatat, ada 10.704.228 juta kasus terkonfirmasi dari total 188 negara di dunia yang terpapar. Sebanyak 5.496.362 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 516.552 jiwa meninggal dunia.

Hingga saat ini Amerika Serikat (AS) masih menduduki peringkat teratas negara dengan 2, 5 juta lebih kasus positif. Sementara Brasil menduduki peringkat kedua dengan 1, 3 juta kasus, disusul Rusia dengan 660.231 kasus; India 604.641; Inggris 314.992 kasus; dan Peru 288.477 kasus.

Sementara di tanah air, meski jumlah kasus di beberapa wilayah mereda dan pemerintah mulai menerapkan kelonggaran, keadaan belum benar-benar aman. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan bahwa penularan virus korona masih terjadi di masyarakat sehingga kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Baca Juga: Kala Minyak tak lagi jadi Primadona

Wabah ini tak hanya menghancurkan sisi kesehatan tetapi juga melumpuhkan sel-sel ekonomi. Tiongkok, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia pun kelimpungan menghadapi pandemi ini. Ledakan virus korona pada akhir 2019 lalu membuat produk domestik bruto (PDB) Cina turun hampir 7 persen pada kuartal pertama—kontraksi terbesar pertama Tiongkok dalam lebih dari 40 tahun terakhir.

Jika tidak disiasati dengan cepat dan tepat, wabah ini akan menjadi bencana berkepanjangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut, saat ini dunia terancam dilanda bencana kelaparan berskala besar akibat pandemi virus korona. Kepala World Food Programme (WFP) PBB David Beasley menegaskan, aksi cepat diperlukan untuk menghindari bencana itu.

‘Jam Kematian’

Kesehatan, ekonomi, dan sosial adalah komponen saling terkait yang terdampak pandemi Covid-19. Karena itu, penanganan wabah ini pun harus memerhatikan ketiga komponen itu dan dilakukan dengan proporsional. Untuk menangani wabah ini, berbagai negara pun telah membuat berbagai kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat, mulai dari mencegah penyebaran, penanganan kesehatan, dan kebijakan ekonomi.

Amerika Serikat, misalnya, sebagai negara dengan dampak terparah, sejak Maret lalu telah menutup sejumlah akses masuk perbatasan, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat, serta orang-orang yang masuk ke negaranya. Namun, belakangan kebijakan pemerintahan Donald Trump dalam pencegahan virus korona menuai polemik. Seperti diberitakan beberapa media nasional AS belakangan ini, Trump selalu menolak memakai masker. Banyak pendukungnya pun tidak memakai masker dalam kampanye pemilihan presiden. Trump pun dinilai tak mampu memberikan teladan kepada masyarakatnya.

Protes itu salah satunya disampaikan melalui papan iklan “Trump Death Clock” atau “Jam Kematian Trump” yang dipasang Times Square, New York. Papan yang dibuat oleh Eugene Jarecki, seorang pembuat film dan penulis, itu memperlihatkan jumlah kematian akibat virus korona di AS. Eugene menilai, jumlah kematian akibat Covid-19 di AS, bisa ditekan jika Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sigap dalam menangani wabah virus korona.

Baca Juga: Momentum untuk Indonesia Berbenah

Meski demikian, kebijakan AS di bidang ekonomi tak tanggung-tanggung. Untuk membantu ekonomi warganya, AS menggelontorkan stimulus ekonomi senilai 2,2 triliun dollar AS. Paket stimulus yang telah disetujui parlemen AS akhir Maret lalu itu antara lain mengalokasikan dana bantuan tunai senilai 3.400 dollar AS per keluarga. Selain dana bantuan tunai, ada pula dana sebesar 100 miliar dollar AS untuk mendukung kinerja rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang sangat membutuhkan peralatan medis.

Untuk mendukung dunia usaha, perusahaan-perusahaan besar, termasuk maskapai penerbangan yang nyaris tumbang dihajar Covid-19, mendapat cadangan pinjaman senilai lebih dari 500 miliar dollar AS. Sementara usaha kecil segera diberi dana hibah sebesar 377 miliar dollar AS.

“Warga Amerika membutuhkan uang itu sekarang, mereka tidak dapat menunggu pemerintah menghabiskan waktu tiga atau empat atau enam bulan seperti yang biasanya kita lakukan,” kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin seperti dikutip Fox Business Network.

Di bidang perpajakan, AS juga menggelontorkan insentif pajak bagi korporasi, yakni penangguhan pembayaran PPh dan pajak atas upah dengan total nilai 800 miliar dollar AS. Dikutip dari laman taxfoundation.org, penangguhan ini bersifat otomatis serta tidak ada pembatasan kuota Wajib Pajak yang ditangguhkan. Penangguhan pembayaran ditunda dari 15 April ke 15 Juli 2020 tanpa bunga atau penalti.

Pemerintah Indonesia tidak menerapkan karantina wilayah (lockdown) nasional yang bisa berakibat lebih buruk bagi perekonomian tapi juga tidak menyepelekan kasus Covid-19 seperti yang dilakukan Brasil.

Melalui undang-undang, yakni Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, AS memberikan potongan pajak 1.200 dollar AS untuk individu dan 2.400 dollar AS untuk pelapor bersama (digabung), dengan tambahan 500 dollar AS per anak. Sementara untuk korporasi, pemerintah AS memberikan kebijakan refundable payroll tax credit dan memungkinkan pengusaha untuk menunda pembayaran pajak penggajian Jaminan Sosial. Setengah pembayaran jatuh tempo 31 Desember 2021 dan sisanya lagi jatuh tempo 31 Desember 2022.

Akibat wabah itu, total utang negara adidaya itu pun membengkak. Awal Juni lalu Bank Sentral AS mengungkap, nilai utang domestik AS melonjak 11,7 persen menjadi 55,9 triliun dollar AS atau sekitar Rp 782.600 triliun (kurs Rp 14.000). Jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019, nilai utang itu meningkat 3,2 persen.

Sementara Brasil lebih memprihatinkan lagi. Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO. Padahal, negara yang dipimpinnya tengah menanggung dampak terparah. Ia, misalnya, ingin tetap menggelar Liga Brasil di tengah pandemi. Bolsonaro juga ikut serta dalam aksi konyol demonstrasi jalanan yang diikuti para pendukungnya tanpa mengindahkan aturan social distancing. Salah satu tuntutan dalam aksi itu adalah menolak perintah tetap tinggal di rumah yang dikeluarkan para gubernur negara bagian. Massa juga menyerukan agar tentara Brasil mengintervensi penanganan pandemi korona dan mendesak kongres dibubarkan. Langkah Bolsonaro ini membuat dua menteri kesehatannya, Nelson Teich dan Luiz Henrique Mandetta mundur, memprotes presiden mereka yang lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Kabar terbaru, Brasil telah mengubah sebuah stadion sepak bola menjadi bioskop drive-in, yang dapat menampung 300 unit mobil. Dengan cara itu, orang-orang bisa menonton film dari dalam mobil mereka. Langkah ini diklaim untuk menambah semangat warga, di tengah perjuangan mengatasi pandemi Covid-19.

Karantina, kalang kabut

Lain Amerika dan Brasil, lain pula India. Untuk mencegah penyebaran virus korona, pemerintah India memberlakukan kebijakan karantina (lockdown) nasional sejak 24 Maret lalu. Awal pemberlakuan karantina nasional yang diberlakukan, negeri Anak Benua itu sempat dilanda prahara. Dikutip dari Deutsche Welle (DW), ribuan buruh harian di kota-kota besar India justru kehilangan pekerjaan dan berbondong-bondong pulang kampung. Akibatnya, terjadi penumpukan warga di stasiun-stasiun kereta api serta terminal bus. Sementara sarana transportasi yang tersedia sangat terbatas. Perusahaan Kereta Api India menghentikan jadwal operasi sehari sebelum karantina diberlakukan. Banyak warga yang terkatung-katung di jalanan bahkan tak sedikit yang meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Meski demikian, pemerintah India mengklaim kebijakan itu mampu menahan penyebaran Covid-19.

Sementara, di bidang ekonomi dan sosial, India telah mengucurkan stimulus ekonomi senilai 22,6 miliar dollar AS. Sebagian dari stimulus ekonomi itu dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai untuk jutaan warga miskin yang terdampak kebijakan pembatasan, antara lain para buruh dan pekerja harian.

Pemerintah India juga mendistribusikan 5 kilogram gandum atau beras serta 1 kilogram kacang-kacangan atau biji-bijian secara gratis untuk setiap warga miskin. Langkah ini diharapkan akan membantu memberi makan sekitar 800 juta warga miskin selama tiga bulan masa pandemi. Untuk kebutuhan rumah tangga, pemerintah India juga membagikan tabung gas gratis untuk 83 juta keluarga miskin, transfer tunai satu kali sebesar 13,31 dollar AS untuk 30 juta warga berusia tua, serta uang 6,65 dollar AS per bulan untuk sekitar 200 juta perempuan miskin. Sejumlah jaminan asuransi kesehatan senilai 66.000 dollar AS pun diberikan untuk setiap petugas kesehatan.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

Di bidang perpajakan, India menerapkan penundaan pelaporan pajak penghasilan dari 31 Maret hingga 30 Juni dan pajak barang dan jasa. Ada juga penurunan suku bunga untuk pembayaran pajak yang dilakukan pada 30 Juni, dan menghapus sanksi keterlambatan pelaporan pajak. Batas waktu pajak barang dan jasa (GST) untuk bulan Maret, April, dan Mei diperpanjang hingga akhir Juni.

Rusia pun melakukan hal yang sama. Mengutip BBC, Rusia telah melakukan pencegahan penyebaran korona sejak awal Januari lalu setelah muncul kasus di Tiongkok. Mulai dengan menutup sejumlah perbatasan mereka dengan negara lain sejak awal Februari. Pemerintah Rusia juga mewajibkan tes terhadap orang-orang yang masuk ke negaranya di sejumlah bandara. Khususnya yang datang dari Tiongkok. Itu pun masih kecolongan dengan membiarkan pendatang dari Eropa tanpa tes dan kewajiban karantina. Alhasil, Rusia menjadi salah satu negara dengan kasus korona tertinggi.

Untuk mengatasi dampak ekonomi, negara berwilayah terluas di dunia ini menerbitkan beberapa kebijakan. Di bidang perpajakan, menurut Russia Beyond, Rusia menerapkan penundaan pembayaran pajak selama enam bulan bagi usaha kecil dan menengah yang beroperasi di industri tertentu. Namun, penundaan PPN dan pembayaran asuransi sosial hanya diberlakukan untuk perusahaan mikro.

Pemerintah Rusia juga memperpanjang batas waktu pembayaran pajak bagi biro-biro perjalanan dan maskapai penerbangan dan diperluas ke perusahaan-perusahaan di sektor lain yang terkena dampak; menangguhkan surat pernyataan bangkrut terhadap perusahaan yang terlilit utang; hingga memperpanjang program pinjaman bagi UKM dan menunda batas waktu pembayaran sewa bagi perusahaan yang menyewa properti milik negara atau daerah selama tiga bulan.

Selain itu, persediaan dan peralatan farmasi dan medis akan dibebaskan dari pembayaran bea masuk; penerapan kebijakan moratorium audit pajak hingga 1 Juni; dan belakangan ini pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak penghasilan orang kaya untuk menambah penerimaan negara dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Rusia akan menaikkan tarif pajak penghasilan untuk warga berpenghasilan lebih dari 5 juta rubel (sekitar Rp 1 miliar) per tahun dari 13 persen menjadi 15 persen.

Respons cepat dan tepat

Berkaca dari dinamika di negara-negara tersebut pemerintah pun mengambil kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 dengan lebih hati-hati. Meski sempat didesak berbagai kalangan, pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah (lockdown) nasional yang bisa berakibat lebih buruk bagi perekonomian. Namun, pemerintah juga tidak menyepelekan kasus Covid-19 seperti yang dilakukan Brasil. Presiden Jokowi akhirnya memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Untuk menangani Covid-19, pemerintah pun mengalokasikan belanja APBN 2020 senilai Rp 695,20 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni Rp 87,55 triliun untuk belanja bidang kesehatan; Rp 203 triliun untuk anggaran perlindungan sosial; Rp 120 triliun untuk insentif usaha; Rp 132,446 triliun untuk UMKM; Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi; dan Rp 106 triliun dialokasikan untuk belanja sektoral kementerian/lembaga dan pemda.

Selain upaya pemerintah melalui kebijakan dan stimulus yang dibuat, keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi juga bergantung kepada kesigapan tim pelaksana kebijakan di lapangan dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

TAX RESPONSE

Tanggapi Realisasi APBN, CITA Imbau Pemerintah Mempercepat Belanja Negara

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, CITA menilai, derasnya arus belanja negara menjadi kunci. Di sisi penerimaan pajak, pola perubahan konsumsi masyarakat setelah pandemi diharapkan menjadi titik awal perbaikan kinerja berbagai sektor penerimaan pajak yang selama ini terhambat.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan realisasi APBN 2020 Semester 1. Kementerian Keuangan mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I tahun ini mencapai Rp 257,8 triliun—setara 1,57 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melebarnya defisit tak lain karena konsentrasi alokasi lebih banyak untuk penanganan wabah Covid-19.

Menyikapi realisasi APBN itu, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memandang, tahun 2020 memang menjadi tahun yang amat pelik bagi kinerja APBN. Pandemi Covid-19 yang datang di awal tahun telah menjadi faktor terbesar dalam memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Bermula dari masalah kesehatan, menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Ketidakpastian yang tinggi hingga bayang-bayang resesi menghampiri ekonomi dunia.

“Ekonomi kita kuartal I sedikit beruntung karena masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen di saat banyak negara tumbuh negatif. Namun itu hanya permulaan, penentuan sesungguhnya terjadi pada kuartal II. Pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 akan merosot, yakni -4,3 persen (yoy),” tutur Researcher CITA Dwinda Rahman, Selasa (21/7/2020).

Berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah di tengah pandemi memang mudah. Kebijakan seperti pembatasan sosial sekala besar (PSBB), dan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah membuat sebagian besar aktivitas ekonomi tak bergerak. Namun, CITA berharap, pada kuartal kedua ini ekonomi Indonesia tidak akan mengalami hal serupa yang terjadi pada Singapura. Seperti diketahui, ekonomi Singapura jatuh sangat dalam hingga negatif 12,6 persen (yoy), jauh meleset dari perkiraan banyak pihak.

“Penurunan kinerja ekonomi kita terlihat dari realisasi APBN 2020 Semester 1. Pendapatan negara sebesar Rp811,2 T (47,7 persen) dari target APBN Perpres 72/2020 atau tumbuh negatif 9,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu (yoy),” kata Dwinda.  Hal ini menurut CITA, disebabkan penerimaan pajak yang selama ini menjadi penyumbang terbesar turun di semester I-2020 hingga 12 persen (yoy), sedangkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) turun 11,8 persen (yoy). “Namun kita patut syukuri, penerimaan bea dan cukai masih dapat tumbuh positif 8,8 persen.”

CITA juga memandang, pada saat pandemi seperti ini, belanja negara yang deras menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Di semester I-2020 terlihat realisasi belanja negara meningkat 3,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, belanja pemerintah pusat tumbuh 6 persen (yoy).

“Hal ini menandakan pemerintah bekerja lebih keras dan cepat dari biasanya. Pada kuartal III belanja perlu lebih cepat dan tepat. Defisit juga lebih tinggi dari tahun lalu dari 0,85 persen menjadi 1,57 persen. Hal ini tidak mengherankan karena memang butuh ruang untuk mencari pembiayaan.”

Selain itu, saat ini penerimaan dari pajak menjadi tantangan terjal akibat perlambatan kegiatan ekonomi efek Covid-19. Realisasi pajak semester I-2020 sebesar Rp531,7 T (44 persen dari Perpres 72/2020) atau terkontraksi 12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPh Nonmigas turun 10,1 persen, PPn dan PPnBM turun 10,7 persen, PBB, dan pajak lainnya turun 18,89 persen, serta yang lebih tajam penurunannya adalah PPh Migas 40,1 persen. Kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah tetapi juga karena pemberian insentif pajak dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Dari sisi sektoral, penerimaan pajak semua sektor mengalami tekanan. Namun, CITA mencatat, tekanan pada Juni masih lebih baik jika dibandingkan dengan Mei. Bahkan, sektor transportasi dan pergudangan justru tumbuh positif di Juni 2020 yakni 9,3 persen jika dibandingkan dengan Mei.

“Hal ini menunjukkan pola perubahan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya masa PSBB. Harapan kami, hal ini dapat menjadi titik awal perbaikan kinerja berbagai sektor penerimaan yang selama ini terhambat karena adanya kebijakan PSBB.”

Lebih lanjut, Penerimaan bea dan cukai yang tumbuh positif disokong oleh cukai sebesar 13 persen. Namun demikian, ke depan, Indonesia tidak bisa menjadikan cukai tumpuan penerimaan mengingat, pendapatan yang tinggi itu berasal dari relaksasi pelunasan pita cukai pada Desember 2019. Sementara itu, penerimaan cukai Juni sudah mulai menunjukkan perlambatan dibandingkan Mei karena turunnya hasil tembakau.

Realistis

Meski pemerintah perlu terus berjuang keras untuk menutupi pengeluaran yang besar dan insentif masif yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha, CITA berpendapat, dalam kondisi seperti ini, target pajak tinggi bukanlah strategi yang tepat diterapkan saat ini. Sebaliknya, menurut CITA, belanja pajaklah yang menjadi bukti bahwa negara benar-benar hadir pada lapisan bawah dan paling membutuhkan.

“Jika belanja pajak dirasakan nyata oleh masyarakat maka ketika aktivitas ekonomi telah pulih, maka rakyat akan suka rela membayar pajak. Oleh karena itu, implementasi belanja secara gesit dan benar menjadi petaruhan tahun 2020.

Pemerintah telah menerbitkan PMK-86/2020 sebagai pengganti PMK-44/2020, yang memperpanjang dan memperluas klasifikasi lapangan usaha (KLU) atas relaksasi pajak. CITA berharap, gelontorkan fasilitas perpajakan ini dapat direalisasikan dengan tepat, sehingga dapat mendorong optimalisasi kinerja pelaku usaha.

Ke depan, pemerintah juga diharapkan terus berbenah dan mengevaluasi kebijakan insentif yang telah dijalankan.

“Kebijakan yang sudah ada perlu disempurnakan agar lebih menjawab kebutuhan dari pelaku usaha, seperti penyesuaian tarif pajak final, simplifikasi administrasi perpajakan yang terkait hak Wajib Pajak, dan peningkatan kepastian dalam pemeriksaan dan sengketa pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News3 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News4 hari lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News5 hari lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News1 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News1 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News1 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News1 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis1 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Breaking News2 minggu lalu

Tren Kreativitas dan Inovasi Bisnis Baru UMKM di Tengah Pandemi

 Jakarta, Majalahpajak.net – Semenjak diumumkan awal Maret 2020 lalu, Indonesia telah memasuki bulan ke-9 masa pandemi COVID-19. Selama kurun itu,...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved