Connect with us

Tax News

Meracik Aturan Anti-Penghindaran Pajak

Diterbitkan

pada

Pasal 18 UU PPh belum mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang kini kian canggih. Melalui RUU KUP, pemerintah berupaya menangkal praktik ini.

Pemerintah telah mengusulkan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR pada Juni 2021 lalu. Usulan yang tengah dibahas ini, antara lain berisi instrumen pencegahan penghindaran pajak (general anti-avoidance rule/GAAR).

Topik penghindaran pajak menjadi begitu penting mengingat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis data, bahwa sekitar 60–80 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi. Artinya, praktik penghindaran pajak semakin potensial terjadi di semua negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk kasus Indonesia, sebanyak 37–42 persen dari produk domestik bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan. Pemerintah memprediksi potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba dari persentase itu mencapai 100–200 miliar dollar AS atau setara dengan 4–10 persen penerimaan PPh Badan secara global.

Oleh karena itu, dalam RUU KUP, pemerintah mengusulkan landasan untuk melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak.

“Masih banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang komprehensif. Jumlah perusahaan yang melaporkan kerugian juga meningkat. Tahun 2019, peningkatan laporan kerugian mencapai 11 persen dari 8 persen pada tahun 2012,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi XI DPR, (28/6).

Ada 9.496 perusahaan yang melaporkan kerugian pada 2019, naik dari 5.199 pada tahun 2012.

“Wajib Pajak ini melaporkan rugi namun mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dalam RUU KUP pemerintah mengusulkan materi asistensi penagihan pajak global (kerja sama dengan yurisdiksi atau negara lain dalam menagih WP di luar negeri); kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum; tindak lanjut putusan mutual agreement procedure (MAP); penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan PTE; penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium.

Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, aturan menangkal penghindaran pajak bersifat mendesak. Sebab Pasal 18 UU PPh belum mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang kini semakin canggih. Dengan skema GAAR, otoritas juga berupaya mewujudkan keadilan pemajakan berdasarkan prinsip ability to pay.

“Kami perlu membuat pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak. Apalagi, 43 negara di dunia sudah memiliki GAAR,” kata Suryo, Senin (5/7).

Suryo menjelaskan, Pasal 18 UU PPh hanya mengatur empat hal tentang praktik penghindaran pajak, yaitu pembatasan pembebanan bunga, penundaan pembayaran dividen (CFC), transfer mispricing, dan penggunaan special purpose company di negara suaka pajak atau tax haven. Sementara, beberapa praktik penghindaran pajak yang belum terakomodasi dalam Pasal 18 UU PPh, di antaranya mengenai penghindaran status bentuk usaha tetap (BUT), treaty abuse, rekayasa transaksi dengan perusahaan cangkang (shell companies), serta praktik penghindaran lainnya.

“Dengan melihat keterbatasan di Undang-Undang PPh 18 saat ini kami mencoba untuk mengusulkan ada semacam payung yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat pengaturan penghindaran pajak berikutnya,” kata Suryo.

Lewat RUU KUP, pemerintah berharap memiliki kewenangan untuk menentukan pajak terutang akibat praktik penghindaran pajak dan dituangkan melalui peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri keuangan (PMK).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menambahkan, contoh kasus penghindaran pajak yang belum bisa diakomodasi secara spesifik oleh Pasal 18 UU PPh, misalnya, penyalahgunaan penggunaan tarif PPh final usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Tarif PPh final UMKM diperuntukkan untuk para pengusaha UMKM sebagai bentuk dukungan agar UMKM dapat terus berkembang dan dapat menyokong kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai keadilan tentu akan sangat terganggu bila tarif PPh final justru dimanfaatkan oleh perusahaan besar bahkan multinasional,” kata pria yang biasa disapa Toto ini kepada Majalah Pajak (11/7).

Dengan demikian, GAAR yang diusulkan didesain untuk secara lebih adaptif, fleksibel, tapi bertanggung jawab mengatasi praktik penghindaran pajak.

Tax News

Kripto dan Tekfin Jadi Objek Pajak Baru

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry dan Dok. P2Humas DJP

 

Di antara 14 PMK yang ditetapkan, ada tiga objek pajak baru, antara lain transaksi jual-beli aset kripto dan jasa layanan tekfin.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan 14 aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP). Aturan turunan itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menuturkan, dari 14 PMK yang diterbitkan terdapat objek pajak baru, yakni kripto serta jasa layanan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech).

“Dari 14 PMK turunan klaster PPN (Pajak Pertambahan Nilai) UU HPP yang baru saja terbit, perdagangan aset kripto, dan penyelenggaraan teknologi finansial merupakan objek baru yang saat ini wajib dipungut PPh dan PPN. Selain itu, juga untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi diatur sebagai objek yang wajib dipungut PPN,” jelas Neil kepada Majalah Pajak, Senin (25/04/2022).

Pertama, PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dalam aturan yang berlaku mulai 1 Mei 2022 ini, kripto didefinisikan bukan mata uang atau surat berharga, melainkan merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital, sebagai aset.

PMK mengatur sebanyak 1 persen dari tarif PPN atau 0,11 persen dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara, sebanyak 2 persen dari tarif PPN atau 0,22 persen dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal PPMSE bukan merupakan PFAK.

Baca Juga: Pahlawan UU HPP

Penjual aset kripto dikenai PPh 22 Final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk PFAK, 0,2 persen dari nilai transaksi untuk selain PFAK, dan penambang aset kripto dikenai PPh 22 Final 0,1 persen dari nilai transaksi.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat PPN DJP Bonarsius Sipayung memastikan, penetapan tarif pajak kripto telah melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. DJP juga sudah berdiskusi dengan para pelaku atau asosiasi kripto sebelum menetapkan kebijakan ini. Ia menjelaskan, pemerintah memiliki dua pendekatan dalam menentukan tarif pajak kripto, yaitu pajak kripto tidak melebihi biaya transaksi dan mengusung konsep keadilan dan menyesuaikan kebijakan kripto di dunia.

“Jangan sampai pajak melebihi biaya transaksi. Karena akan merusak ekosistem aset kripto—itu yang pertama. Kedua, konsep kripto itu pseudonym dan anonim, tidak kelihatan siapa yang bertransaksi, tetapi terlihat di market. Ketika bicara borderless, kita enggak boleh kemaruk. Karena negara lain bisa menerapkan hal yang sama (tarif pajak kripto). Jangan sampai berkali-kali (kena pajak),” ungkap Bonarsius kepada Majalah Pajak, (06/04/2022).

Kedua, PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial. PPN yang berlaku atas penyerahan jasa penyelenggaraan tekfin itu, meliputi penyedia jasa pembayaran (payment), penyelenggara penyelesaian transaksi investasi, penghimpunan modal (crowdfunding), layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi on-line, pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan digital, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Penyedia jasa pembayaran lainnya, berupa uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet), gerbang pembayaran (payment gateway), layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Adapun, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, antara lain berupa e-wakaf, e-zakat, robo advise, dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Bonarsius menggarisbawahi, pengenaan PPN dikenakan terhadap imbal jasa penyelenggara fintech, bukan pengenaan PPN atas jumlah transaksi oleh konsumen.

Baca Juga: Tiga Janji tentang Kripto

“Contoh skema pemajakannya, saat Anda mengisi e-wallet, GoPay, dan macam-macamnya itu sebesar Rp 100 ribu, kemudian terdapat biaya administrasi sebesar Rp 1.500. Nah, jadi PPN yang dikenakan adalah 11 persen dari biaya administrasi tersebut. PPN atas fintech yang ditanggung konsumen sebesar Rp 165 (Rp 1.500 dikali 11 persen), sehingga total jasa layanan top up bisa mencapai Rp 1.665,” jelasnya.

Bonarsius menegaskan, pengenaan pajak tekfin ini memiliki prinsip equal treatment alias perlakuan yang sama—diterapkan agar ada kesetaraan antara transaksi digital dan konvensional.

Ketiga, objek pajak baru selanjutnya termaktub dalam PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi. Tarif PPN atas penyerahan jasa itu sebesar 1,1 persen dari komisi atau imbalan dalam nama dan bentuk apa pun yang dibayarkan kepada agen asuransi.

11 PMK penyesuaian

Sementara itu, 11 PMK lainnya (PMK Nomor 58 hingga 66, dan PMK Nomor 70 hingga 71) merupakan penyesuaian atas kenaikan PPN menjadi 11 persen yang ditetapkan dalam UU HPP.

PMK Nomor 62/PMK.03/2022, misalnya, menegaskan bahwa PPN atas LPG (liquified petroleum gas) subsidi (3 kilogram) sepenuhnya dibayar oleh pemerintah. Sementara, PMK Nomor 71/PMK.03/2022, mengatur penyelenggara jasa perjalanan ibadah keagamaan yang juga memberikan jasa layanan wisata ke berbagai negara—atas jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah tersebut dikenai PPN, sedangkan jasa ibadah keagamaan, termasuk haji dan umrah tidak dikenai PPN.

Lanjut baca

Tax News

Insentif Fiskal untuk Kendaraan Ramah

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa

 

Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik melalui pelbagai insentif perpajakan. Salah satunya, insentif yang tertuang dalam UU HKPD.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap Electric Vehicle dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan, target penetrasi kendaraan listrik sebesar 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di tahun 2030.

Kementerian Investasi/BKPM mengimplementasikan dengan memberikan perusahaan industri BEV fasilitas perpajakan, seperti tax holiday, tax allowance, pembebaasan bea masuk, super tax deduction untuk kegiatan research and development untuk pengembangan mobil listrik. Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengejawantahkan peta jalan itu melalui pelbagai insentif, antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, kendaraan ramah lingkungan atau berbasis listrik akan memperoleh banyak insentif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Baca Juga : SDA Optimalkan, Lingkungan Lestarikan

“UU HKPD mengatur pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Ini bagus sekali untuk Indonesia pada masa yang akan datang. Kita ini jauh lebih progresif dibandingkan dengan banyak negara lain,” kata Sua dalam Sosialisasi UU HKPD di Palembang, (17/3/2022).

Ia menjelaskan, pembebasan kendaraan listrik dari pajak daerah menunjukkan keberpihakan UU HKPD pada pelestarian lingkungan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap transisi ke arah kendaraan yang lebih ramah lingkungan akan segera tercapai.

“Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dikecualikan dari objek PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB. Ke depan, tidak hanya kendaraan listrik yang memperoleh insentif tersebut, tetapi juga jenis kendaraan lain yang ramah lingkungan seperti tenaga surya,” jelas Sua.

Secara lebih rinci, pembebasan PKB dan BBNKB tertuang dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d UU HKPD, yang mengatur kendaraan bermotor berbasis energi baru dan terbarukan. Dalam beleid itu diatur pula jenis kendaraan lain yang juga dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB, yakni kereta api, kendaraan yang dipakai untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, serta kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kepada Majalah Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menegaskan, insentif dalam UU HKPD sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong green energy dan mengurangi emisi. Ia mengingatkan, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris, di New York, (22/4/2016). Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.

Indonesia lantas menuangkan komitmen ke dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di November 2016. NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dan sampai dengan 41 persen bila dengan dukungan internasional, dengan proporsi emisi masing-masing sektor yang meliputi kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen), dan limbah (0,38 persen). Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen itu, yakni mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLB) melalui insentif pajak dalam UU HKPD.

Baca Juga : Godok Ulang Aturan Main Hubungan Keuangan

“Mobil-mobil atau kendaraan yang basisnya listrik di sini dikecualikan dari PKB dan BPNKB. NJKB (nilai jual kendaraan bermotor)-nya ini lebih tinggi untuk kendaraan yang fosil yang menghasilkan emisi lebih besar,” ungkap Prima melalui sambungan telepon, Ahad (27/3/2022).

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Anggota Panja UU HKPD Ela Siti Nuryamah menjelaskan, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air masih sangat minim.

“Kondisi ini tentu tidak bisa kita biarkan terus menerus terjadi. Tingginya harga bahan bakar, munculnya cuaca ekstrem, dan tingginya intensitas bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini merupakan bagian dari dampak ketergantungan kita terhadap energi berbasis fosil,” jelas Ela.

Untuk itu, DPR dan pemerintah menilai, perlu regulasi dan upaya konkret untuk mendukung adopsi pemakaian kendaraan listrik.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberi saran agar pemerintah pusat mendorong pemahaman pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan kebijakan ini.

“Terkait besaran insentifnya atau tarif pajak daerah memang diserahkan ke masing masing pemda tergantung kapasitas fiskalnya. Harapannya, kepala daerah punya senses of urgency untuk adopsi kendaraan listrik dengan menurunkan tarif PKB menjadi nol persen, baik untuk mobil maupun motor listrik, termasuk balik nama dan perpanjangan STNK idealnya dinolkan seluruh biayanya,” kata Bhima kepada Majalah Pajak, Senin (28/3/2022).

Saran Bima berikutnya adalah memperkuat ekosistem kendaraan listrik, misalnya dengan mereduksi pajak daerah untuk SPBU yang menyediakan charging station.

Selain Indonesia, beberapa negara sudah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik, salah satunya Thailand. Negeri Gajah Putih itu mengurangi bea masuk untuk kendaraan listrik yang diimpor di tahun 2022 dan tahun berikutnya. Sementara, produsen mobil yang memenuhi syarat akan mendapat subsidi. Thailand juga memangkas tarif PPh dari 35 persen menjadi 17 persen untuk profesional asing yang terampil di industri kendaraan listrik.

Lanjut baca

Tax News

Kompak Susun Skema Perpajakan Kripto

Diterbitkan

pada

Istimewa
Dunia merespons perkembangan kripto yang semakin bergairah melalui kebijakan pengawasan hingga pemungutan pajak.

 

Seandainya, mesin waktu milik Doraemon membawa kita ke tahun 1983. Barangkali kita akan menyaksikan, membaca, mendengar langsung di pelbagai media, pertama kali ahli kriptografi dari Amerika Serikat (AS), David Chaum, menggunakan uang elektronik kriptografi atau yang disebut e-cash.

Setelah itu, e-cash dikembangkan melalui digicash, yang merupakan bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi. Pengguna membutuhkan perangkat lunak untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Melalui cara ini mata uang digital dimungkinkan tidak terlacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga mana pun.

Artinya, mata uang kripto memang merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan teknologi enkripsi atau kriptografi (kode rahasia). Secara teknis, kriptografi akan mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer. Singkatnya, kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi, yang merupakan lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral. Namun, setiap kripto punya whitepaper yang dirilis oleh tim proyek. Dalam dokumen diuraikan konsep, tujuan, teknologi, dan roadmap yang direncanakan.

Pada 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi b-money yang memiliki ciri sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. Tak lama setelah itu, Nick Szabo menggambarkan bit gold. Hingga akhirnya, pada 2009, bitcoin muncul sebagai mata uang kripto yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin dibuat menggunakan SHA-256 dan hash kriptografis, sebagai skema pembuktian kerjanya. Puncak kejayaan bitcoin terjadi ketika Coinbase (perusahaan dompet bitcoin) melantai di bursa efek New York, Amerika Serikat, Nasdaq, pada (15/4/2021). Kala itu, harga bitcoin mencapai 64.711 atau sekitar Rp 946,63 juta (asumsi kurs Rp 14.620 per dollar AS).

Pamor bitcoin, turut mengerek popularitas kripto lainnya, seperti ethereum, dogecoin. Berkembangnya kripto didorong kesadaran investor bahwa emas, mata uang, serta properti memiliki keterbatasan dalam penyimpanan nilai.

Baca Juga : Menilik Risiko dan Potensi Kripto

 Adopsi kripto dan NFT

Magnet kripto semakin mendunia, termasuk di Indonesia. Catatan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Asparkrindo), ada lebih dari 11 juta investor kripto pada 2021, naik ketimbang tahun sebelumnya hanya 4 juta. Tak hanya jumlah pelanggan, nilai transaksi kripto bahkan meningkat 636,15 persen menjadi Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021, dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp 65 triliun. Namun, perlu ditekankan kripto di Indonesia diperlakukan sebagai aset bukan mata uang dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Tren kripto semakin menggelora berkat kemunculan nonfungible token (NFT), sebagai bagian dari blockchain. Momen ini berawal dari November 2021, saat investor, gamer, seniman, pemrogram, dan penggemar kripto menghadiri diskusi panel di Midtown Manhattan, konferensi NFT New York City tahunan ketiga. Sejak itu, NFT menjadi tren baru yang berkembang dan menguntungkan di dunia blockchain.

Di Indonesia, tren NFT semakin memuncak sejak viralnya NFT buatan seorang pemuda asal Surakarta, yakni Sultan Gustaf AL Ghazali. Melalui akun Ghazali Everyday, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Prodi Animasi D-4 Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang ini berhasil meraup penjualan total sebesar Rp 13,8 miliar di OpenSea.

Peluang

Potensi ekosistem kripto mayoritas ditangkap positif oleh dunia, termasuk Indonesia—melalui rencana pendirian Bursa Aset Kripto—yang akan diluncurkan tahun 2022. Beberapa manfaat dari pendirian bursa itu adalah menjamin keamanan investor sembari mengoptimalkan sumber penerimaan pajak. Negara G20 sepakat juga untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global, termasuk menyusun skema perpajakan. Kesepakatan ini ditetapkan dalam agenda reformasi sektor keuangan global Presidensi G20 Indonesia di Forum Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) pada Februari 2022.

Baca Juga : Telaah Fungsi “Regulerend” Pajak dan Peluang Penerimaan dari Ekosistem Aset Kripto

“G20 sepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan pada aset kripto, karena perkembangannya cukup pesat, sehingga jika tidak dipantau bisa timbulkan instabilitas ke pasar keuangan global dan perekonomian,” ungkap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam konferensi pers, (18/2/2021).

Sementara, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, sebelum Indonesia mengenakan pajak penghasilan (PPh) final, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendalaman pasar keuangan untuk melindungi konsumen kripto.

“Tetapi pemerintah tidak bisa sendiri. Jelas ini ranah paling banyak di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam konteks stabilitas sektor keuangan. Setelah perdagangan aset kripto dinyatakan sepenuhnya aman oleh otoritas terkait, barulah pemerintah akan membanderolnya dengan PPh final,” jelas Febrio, (10/2/2021).

Menurutnya, pemerintah kini masih menyusun skema pengenaannya. “Kita harapkan makin banyak, sehingga pendalaman pasar ke arah instrumen-instrumen yang sudah terbukti stabil menghasilkan prediktabilitas ini kita dukung. Ini kita coba dorong untuk pendalaman pasar.”

Sementara, sejumlah negara sudah merencanakan pemungutan pajak atas transaksi kripto. India sedang mempersiapkan aturan untuk menerapkan pajak berdasarkan pendapatan (capital gain) dari transaksi kripto, yakni sebesar 30 persen terhadap pendapatan atas aset dan transaksi kripto. Kemudian, Amerika Serikat (AS) telah mengatur kebijakan perpajakan serupa, yaitu mewajibkan transaksi kripto lebih dari 10 ribu dollar AS dilaporkan ke Internal Revenue Service (IRS)— otoritas pajak AS. Sementara, Korea akan mulai mengenakan pajak 20 persen untuk setiap keuntungan tahunan di atas 2,5 juta won Korea yang diperoleh dari perdagangan kripto mulai Januari 2023.

Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar Christopher Tahir menilai, besarnya penerapan pajak yang diusulkan beberapa negara, khususnya India, akan berpotensi mematikan gairah pengembangan ekonomi digital.

“Sederhananya, dengan pasar global yang tanpa batas ini berpotensi memicu uang untuk berpindah ke luar negeri mengingat bursa kripto lokal masih kalah saing baik dari segi fitur, UI (user interface), UX (user experience), dan range produknya,” tutur Christopher.

Baca Juga : Beri Edukasi Masyarakat, Tokocrypto Akan Gelar The Kripto Odyssey Summit 2021

Ia berharap, Indonesia dapat mencari angka yang lebih seimbang sekaligus memikirkan cara untuk meretensi investor di bursa lokal. Menurutnya, hanya peraturan perpajakan yang bersaing yang akan menjadi alasan kuat investor untuk bertahan di bursa lokal.

“Di Indonesia, sebenarnya pembicaraan mengenai aturan pajak sedang dibicarakan antara bursa, asosiasi, dan pemerintah, tetapi belum ada titik temu. Dari semua pihak, lebih menginginkan aturan seperti investor di bursa saham. Dan itu menurut saya adalah pendekatan yang lebih adil dan masuk akal,” ungkap Christopher. “Jika penerapan pajak kripto yang dilakukan sama seperti di bursa saham maka akan memberikan kepastian pajak dan berpotensi membuat arus masuk kembali dana dari luar negeri ke Indonesia. Apalagi jika ditambah dengan adanya kripto amnesty.”

Lanjut baca

Populer