Connect with us

Prospect

Menyeimbangkan Dua Sisi Visi

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

 

Majalahpajak.net – Di dua tahun belakangan ini, ekonomi Indonesia sempat terpuruk karena efek dari pandemi Covid-19. Dalam kondisi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Sepanjang 2019, BUMN memberikan kontribusi kepada APBN sebesar Rp 470 triliun. Ada yang berupa dividen, setoran pajak, maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

Perusahaan-perusahaan pelat merah itu juga berkontribusi untuk perekonomian nasional melalui pengeluaran operasional dan capital expenditure yang juga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi dan investasi. Di sisi lain, BUMN juga terlibat penuh dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, penjaminan kredit modal kerja dan upaya-upaya lainnya.

Selama pandemi, BUMN memang menunjukkan kinerja positif dan dalam tren yang cenderung konsisten. Ini hal yang perlu diapresiasi. Harus diakui, semua tak lepas dari peran Menteri BUMN saat ini yang cukup mumpuni. Selain memiliki latar belakang sebagai pengusaha, ia juga mempunyai jaringan dan visi yang out of the box.

Baca Juga: Menagih ‘Jasa’ BUMN kepada UMKM

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN memang memiliki dua visi besar yang harus saling menunjang dan diseimbangkan, yakni financial profit dan social welfare atau kesejahteraan sosial.

Sebagai entitas usaha, BUMN dituntut untuk menghasilkan keuntungan pada setiap usaha yang dilakukan. Namun, di sisi lain BUMN juga memiliki misi sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Misalnya, sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam hal ini, keberpihakan utama bukan lagi profit, melainkan nilai social contribution yang dilakukan.

Pemerintah sebenarnya telah memetakan kedua visi itu melalui dua jenis BUMN yang dibentuknya, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pertama, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (persero) yang tujuannya mengejar keuntungan atau profit. Jenis badan usaha ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dikuasai oleh negara. Tugas persero ini menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai badan usaha.

Baca Juga: Menggalang Mutualisme Sukarela

Kedua, badan usaha umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama badan usaha ini adalah melayani masyarakat untuk kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi, tapi juga mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Singkatnya, tujuan utama perum adalah sebagai pelayan masyarakat umum—berbeda dengan persero yang dibuat mengutamakan keuntungan. Namun demikian, bukan berarti perbedaan ini menjadi penghambat fungsi dan peranan BUMN yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN harus ada di tengah-tengah kedua peran ini.

Kehadiran BUMN juga diharapkan tidak hanya sekadar menggantikan proyek-proyek pengusaha-pengusaha, karena hanya akan menimbulkan shifting ekonomi, dari yang sebelumnya diambil swasta, kemudian diambil BUMN. Kalau ini yang terjadi, iklim usaha tidak akan sehat. BUMN harus menjadi aggregator pertumbuhan ekonomi, yakni menstimulus pertumbuhan ekonomi yang maksimal dalam skala yang lebih luas sekaligus menjalin sinergi yang baik dengan para pengusaha.

Dewan Redaksi Majalah Pajak dan Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP HIPMI

Prospect

Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Majalahpajak.net – Hampir sepuluh bulan lalu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini mengubah sejumlah ketentuan anggaran daerah, mulai dari alokasi transfer ke daerah hingga penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Melalui UU HKPD setidaknya pemerintah mengusung empat agenda utama. Pertama, perbaikan transfer ke daerah serta pembiayaan daerah. Ini meliputi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyalurannya akan disesuaikan dengan basis kinerja.

Kedua, reformasi perpajakan dan retribusi daerah (PDRD). Melalui UU ini, ada penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, serta pengurangan biaya administrasi pemungutan. Pajak daerah yang semula 16 jenis pun diringkas menjadi 14 jenis. Demikian halnya dengan retribusi, dari 32 jenis menjadi 18 jenis.

Ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah. Dengan aturan baru ini, daerah wajib memiliki kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan belanja berbasis kinerja.

Keempat, harmonisasi fiskal nasional antara keuangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat meminta pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar publik.

Baca Juga: Membangun Sinergi Penanganan Transfer Pricing

Spirit lahirnya UU HKPD ini pada prinsipnya adalah memperkuat desentralisasi keuangan. Jadi, bagaimana pemerintah daerah melakukan administrasi pengelolaan, memetakan potensi yang bisa digali di daerah mereka. Di sisi lain, aturan ini juga ingin mengoptimalkan pelayanan. Artinya, standardisasi pelayanan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Namun, seberapa optimal daerah mengimplementasikan UU ini? Misalnya, dalam konteks perpajakan, bisakah daerah mengelola, mengadministrasikan dan melakukan proses penagihan sampai dengan pelayanannya terhadap para Wajib Pajak, baik pada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum? Ini adalah pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Jangan sampai spirit utama UU ini malah tereduksi oleh ketidaksiapan SDM dan perangkat regulasi di daerah. Ini perlu menjadi perhatian khusus.

Desentralisasi keuangan seharusnya menjadi keunggulan atau nilai tambah untuk masing-masing daerah. Sebab, masing-masing daerah akan lebih bisa melihat dengan detail potensi apa saja yang mereka miliki, dan apa saja yang akan menjadi skala prioritas untuk dioptimalkan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengadministrasikan bahkan sampai membuat tarif.

Penentuan tarif bisa menjadi keunggulan tetapi juga sekaligus kelemahan. Pemerintah pusat kehilangan kontrol atas kewenangan yang sudah dilimpahkan, sehingga ketika mereka mempunyai program nasional, akan ada sisi yang tidak masuk lagi dalam jangkauan mereka. Sebagai contoh, ketika pemerintah pusat ingin menggerakkan sektor properti, maka mereka hanya bisa memberikan regulasi dalam konteks insentif terhadap PPh-nya, misalnya. Sementara dalam konteks BPHTB, mereka tidak bisa lagi karena BPHTB sudah masuk ke ranah daerah, sesuai dengan UU HKPD.

Itu yang terjadi ketika pemerintah pusat memberikan insentif PPh, yang tadinya dari 5 persen menjadi 2,5 persen misalnya. Daerah bisa saja keberatan karena ini potensi unggulan mereka.

Baca Juga: Pusat dan Daerah harus Kompak

Kemudian, ketika pemerintah pusat ingin ada sirkulasi transaksi yang lebih lancar sehingga harus menurunkan tarif BPHTB, mereka sudah tidak bisa lagi mengintervensi lagi, dan hanya bisa memberikan imbauan kepada masing-masing daerah agar menurunkan tarif sebagai insentif.

Itu adalah beberapa contoh studi kasus bahwa pemerintah pusat kehilangan fungsi kontrolnya ketika akan menggerakkan perekonomian dalam konteks nasional. Padahal mungkin saja itu menyangkut keputusan-keputusan yang bersifat strategis pemerintah pusat. Maka, perlu ada komunikasi yang optimal agar pemerintahan daerah juga membuat regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan akselerasi ekonomi yang sedang didorong oleh pemerintah pusat.

Singkatnya, kebijakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, jangan sampai timpang.

Lanjut baca

Prospect

Meniscayakan Kemandirian

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Ilustrasi

 

MAJALAHPAJAK.NET – Mumpung masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, mari kita ingat-ingat cita-cita luhur para pendiri bangsa kita, terutama cita-cita mewujudkan kemandirian bangsa yang hingga kini masih jauh dari realisasi.

Gagasan kemandirian bangsa sebenarnya sudah didengungkan oleh Sukarno saat berpidato kenegaraan pada HUT ke-19 Kemerdekaan RI tahun 1964 yang kala itu ia sebut dengan tahun vivere pericoloso ‘hidup penuh bahaya”. Untuk bisa lepas dari bahaya itu, maka satu-satunya jalan adalah mewujudkan tiga hal. Pertama, mampu berdaulat dalam politik. Kedua, berdaulat dalam ekonomi. Ketiga, berkepribadian dalam berkebudayaan.

Dalam konteks mencapai kedaulatan ekonomi, pidato Sukarno tersebut masih relevan hingga saat ini. Indonesia masih mempunyai potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan. Tinggal bagaimana gagasan kemandirian ekonomi ini bisa terbangun dengan baik, dibuat sebuah nilai lebih maksimal. Dalam hal ini, pemerintah saat ini telah mendesain salah satu program prioritas transformasi ekonomi, yaitu gagasan untuk membuat nilai tambah atau membangun hilirisasi berbagai industri.

Kemudian, gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi yang terbangun dalam sebuah ekosistem nasional. Ini adalah bentuk gagasan makro sebagai fondasi yang kuat atas kemakmuran, untuk mencapai kemandirian ekonomi. Teknisnya, bagaimana masyarakat bisa mempunyai penghasilan yang lebih baik, bagaimana PDB bisa terus meningkat, dan bagaimana pendapatan per kapita masyarakat bisa lebih dioptimalkan. Memang, dalam di 2,5 tahun terakhir kita dalam kondisi sulit akibat pandemi sehingga banyak program dan anggaran mengalami penyesuaian.

Baca Juga: Jatuh-Bangun Menikmati Pilihan

Namun kita layak bersyukur karena secara ekonomi, Indonesia sudah membaik secara konsisten, bahkan pada triwulan pertama tahun ini pertumbuhan sudah mencapai 5,01 persen. Pemerintah menargetkan pada akhir 2022 secara agregat pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen. Ini menunjukkan bahwa Indonesia akan kembali pada titik normalnya dan kembali melanjutkan program-program yang tertunda. Itu berarti aneka program dan regulasi harus kembali pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Poin yang tidak kalah penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ini masalah krusial sejak dulu. Tanpa pemerataan ekonomi, Indonesia akan terjebak dalam middle income trap, akan sulit melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih di kisaran 4.000 dollar AS per tahun. Angka itu harus menjadi 10.000 dollar AS jika kita ingin masuk kualifikasi negara maju.

Indonesia memang sudah masuk ke G20, tapi kita nomor 15 dunia. Ini angka yang tidak cukup untuk negara sebesar Indonesia. Angka 10 besar, bahkan 5 besar adalah niscaya asalkan Indonesia mampu menata sistem ekonominya, mengoptimalkan transformasi ekonominya, konsisten dengan gagasan ekonomi kerakyatan, dan konsisten meningkatkan perekonomian sembari mengurai ketimpangan.

Kita harus mengoptimalkan keunggulan yang kita punyai. Di bidang ketahanan pangan, misalnya—yang bisa menjadi salah satu isu sentral dalam penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat—Indonesia bisa fokus pada sektor agro, pertanian, dan perikanan. Ketiga sektor ini memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan karena ketiganya merupakan bagian dari small medium enterprises (UKM).

Lanjut baca

Prospect

Merawat Kesadaran Kolektif tentang Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

MAJALAHPAJAK.NET – Dalam Undang-Undang APBN 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.265 triliun. Kemudian, melalui Perpres 98/2022, pemerintah meningkatkan target penerimaan dari sektor perpajakan sekitar 18,1 persen, dari Rp 1.510 triliun menjadi Rp 1.783,98 triliun. Angka ini akumulasi dari peningkatan target PPh sebesar 19,5 persen, dari awalnya Rp 680,87 triliun menjadi Rp 813,67 triliun. Kemudian, target PPN/PPnBM naik 15,2 persen, dari Rp 554,38 triliun menjadi Rp 638,99 triliun. Target cukai pun ikut naik sebesar 7 persen, menjadi Rp 220 triliun dari target awal Rp 203,92 triliun.

Revisi itu bukan tanpa alasan. Naiknya harga komoditas global diharapkan akan menjadi berkah tersendiri untuk penerimaan pajak tahun ini. Kementerian Keuangan bahkan optimistis penerimaan pajak tahun ini akan melampaui target sebagaimana tahun lalu. Kita berharap, optimisme itu akan terealisasi. Apalagi, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki regulasi baru sebagai salah satu tools untuk merealisasikannya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Baca Juga: “Outlook” Perpajakan 2022

Dalam konteks ekstensifikasi, pemerintah telah diberi ruang untuk merambah objek pajak yang baru. Misalnya pajak karbon, yang semula hendak diberlakukan pada 1 April 2022 tetapi lantas ditunda sampai pemerintah menyusun formulasi penerapan yang paling tepat. Desain kebijakan fiskal ini diharapkan di satu sisi bisa memberikan disinsentif untuk energi yang konvensional, di sisi lain memberikan insentif untuk energi baru terbarukan. Tentu pemerintah lebih tahu, bagaimana menyiapkan kebijakan fiskal yang bisa tetap mendorong dan memberikan daya tumbuh terhadap iklim perekonomian. Kita tak ingin disinsentif fiskal yang diberikan pada dunia usaha justru memperberat pergerakan ekonomi yang sedang berjalan dengan baik ini.

Kemudian, bicara intensifikasi, pada UU HPP juga sudah mengamanatkan dan sudah dijalankan dengan baik, yaitu kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Diperkirakan, hingga Desember mendatang, tambahan penerimaan pajak dari kenaikan PPN itu dapat mencapai sekitar Rp 40 triliun. Artinya, dari sisi regulasi pemerintah sedang diuntungkan. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga momentum ini dengan baik. Pemerintah harus merumuskan peraturan turunan dari kapal besar UU HPP ini dengan baik agar terjadi peningkatan penerimaan perpajakan yang bersifat sustain.

Yang tidak kalah pentingnya bagi otoritas pajak adalah bagaimana menjaga pola ekstensifikasi dan intensifikasi dengan baik sehingga bisa terus menjaga level of playing field sesama pengusaha dengan baik agar ritme pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik. Target Indonesia adalah agar tahun 2023 defisit APBN sudah kembali di bawah 3 persen (normal).

Baca Juga: Perkoppi-Hive Five-Ruang Seminar Tuturkan 14 PMK PPN dan Restitusi 

Tanggal 14 Juli 1945 silam adalah tonggak ketika putra-putri bangsa kita memantik kesadaran akan pentingnya peran pajak sebagai pilar penopang eksistensi dan keberlangsungan NKRI. Maka, Hari Pajak 14 Juli tahun ini mari selalu kita jadikan momentum untuk selalu merawat kesadaran kolektif itu, bahwa pembangunan negara dan peradaban bangsa kita hingga saat ini masih ditopang oleh pajak.

Pajak bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan tanggung jawab kolegial semua stakeholder—pemerintah, pelaku usaha, juga masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Dengan pemaknaan ini, maka semua warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari pelaku pembangunan.

Lanjut baca

Populer