Connect with us

Tax Light

Menyehatkan Kembali Keuangan Negara

Diterbitkan

pada

Pemerintah harus mencari jalan terbaik untuk meningkatkan penerimaan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Manakah jalan terbaik?

Sebuah keluarga yang mengalami “besar pasak daripada tiang” dapat segera mencari pekerjaan tambahan atau bahkan meminjam uang kepada saudara atau tetangga. Bagaimana bila yang “besar pasak daripada tiang” itu negara?

Sebuah keluarga yang hanya sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu harus mencari jalan terbaik saat dihadapkan kepada kebutuhan tidak terduga seperti biaya pengobatan, biaya sekolah, biaya kontrak rumah yang tiba-tiba naik, dan sebagainya. Berbagai pertimbangan perlu diambil, demi menghindari akibat buruk yang harus ditanggung di kemudian hari. Demikian jugalah yang berlaku dalam sebuah negara.

Pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini telah membuat banyak negara kerepotan, karena dampaknya sangat nyata di berbagai sektor baik kesehatan, sosial bahkan ekonomi dan keuangan. Seluruh negara di dunia mencoba untuk dapat bertahan dengan berbagai cara untuk dapat menyelamatkan warganya.

Di Indonesia, kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah ekonomi di tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 2,07 persen dan defisit APBN sebesar 6,09 persen akibat peningkatan pembiayaan pemerintah untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sementara penerimaan pajak—yang merupakan sumber utama penerimaan negara—menurun.

Total belanja negara yang mencapai jumlah Rp 2.589,9 triliun harus dibiayai oleh pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 1.633,6 triliun. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Tugas pemerintah berikutnya adalah menyehatkan kembali postur APBN dengan cara mengembalikannya ke defisit anggaran di bawah 3 persen pada tahun 2023 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mobilisasi penerimaan harus dilakukan dan sekaligus mendorong terus efisiensi dan optimalisasi belanja negara.

Kebijakan Pemerintah yang berfokus pada pemberian insentif perpajakan yang diterbitkan sejak pandemi Covid-19 merebak harus dikaji kembali—apakah memang masih diperlukan? Dalam peraturan terbaru telah diatur perpanjangan waktu insentif pajak yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional hingga Juni 2021 dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Program PEN yang bertujuan untuk mendukung perekonomian, khususnya kemampuan ekonomi pelaku usaha baik sektor riil maupun sektor keuangan, pun masih digulirkan sepanjang tahun 2021, dengan jumlah dana yang tersedia sebesar Rp 699,43 triliun atau naik 21 persen dari realisasi program PEN tahun 2020. Lalu kapan waktunya pendapatan negara dinaikkan? Bagaimana cara terbaiknya?

Sama halnya dengan cerita keluarga di atas, pemerintah harus mencari jalan terbaik untuk meningkatkan penerimaan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Mau tambah utang? Ketika masih dalam bentuk wacana saja, penambahan utang sudah banyak menimbulkan kontra. Membebani generasi penerus untuk membayar utang bukan merupakan pilihan utama, tapi kalau tidak ada pilihan lain yang lebih baik apa boleh buat.

Coba lihat negara-negara lain, apa yang mereka lakukan? Tren global memperlihatkan adanya negara yang menaikkan tarif PPN. Survei OECD atas tax measurement per April 2021 menunjukkan bahwa 15 negara menggunakan instrumen PPN dalam merespons pandemi Covid-19 untuk mengoptimalisasi penerimaan. Amerika Serikat dan Inggris bahkan sudah merencanakan untuk menaikkan tarif PPh Badan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perluasan basis pajak pun menjadi suatu pilihan, baik melalui pengurangan fasilitas pembebasan pajak atau memunculkan pajak baru, misalnya carbon tax.

Lalu, mana pilihan yang terbaik untuk Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19 yang telah memperlebar angka defisit APBN? Apakah diperlukan konsolidasi fiskal dengan menaikkan tarif PPN dan tarif PPh, atau memperluas basis pajak? Apa pun keputusannya, terlebih dahulu harus dilakukan pembahasan dan mufakat dengan wakil rakyat. Semoga pilihan terbaik dapat diambil dan berhasil membawa Negara pada situasi dan kondisi yang optimal.

Mari kita dukung upaya pemerintah menyehatkan keuangan negara.

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Tax Light

Insentif yang Panjang dan Lama

Diterbitkan

pada

Penulis: Inge Diana Rismawanti Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Insentif sebetulnya tak beda dengan tambahan penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya beli, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

 

Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 pertama kali diberikan oleh Pemerintah pada 21 Maret 2020—hanya berselang beberapa hari sejak pengumuman pemerintah tentang kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Ini memperlihatkan sikap responsif pemerintah terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Insentif mulai berlaku sejak masa pajak April 2020 sampai dengan enam bulan ke depan dengan diiringi harapan bahwa pandemi tidak akan berlangsung lama.

Bulan September 2020 berlalu tidak terlihat tanda-tanda pandemi akan berakhir sehingga masa pemberian insentif pun diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Tahun 2020 diakhiri dengan realisasi insentif pajak di kisaran 60 persen. Namun demikian pencapaian tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap memberikan dukungan usaha melalui pemberian insentif di tahun 2021.

Tahun 2021 ternyata dampak pandemi Covid-19 masih terasa di berbagai sektor sehingga insentif pun kembali diperpanjang selama enam bulan. Semester pertama tahun 2021, perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ternyata di akhir semester pertama itu pun kasus positif Covid-19 meningkat cukup memprihatinkan. Alhasil, beberapa sektor usaha masih tetap terdampak walaupun kedalamannya berbeda-beda. Itulah yang mendasari pengurangan jumlah sektor usaha yang diberikan perpanjangan insentif untuk periode Juli sampai dengan Desember 2021.

Perpanjangan insentif mungkin sama rasanya dengan rasa sebuah produk makanan yang dulu iklannya kerap tayang di televisi: Paaanjang dan laaama, nikmatnya akan terasa teruuus, teruuus, dan teruuus”. Semakin panjang insentif, semakin terasa pula nikmatnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan insentif sebagai ‘tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang’. Dari artinya saja, sudah terasa nikmatnya. Semoga Wajib Pajak melihatnya dengan kaca mata yang sama, yaitu bahwa insentif yang diberikan tak ubahnya seperti tambahan penghasilan yang tentunya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

Pada awal masa pemberian insentif di tahun 2020 masih ada yang berpendapat bahwa insentif pajak merupakan “jebakan batman” yang memaksa Wajib Pajak untuk memasuki keranjang pengawasan administratif Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya edukasi dilakukan untuk menepis anggapan ini. Setelah itu, yang terjadi malah sebaliknya. Kalangan pengusaha dari berbagai sektor berlomba-lomba menyampaikan keinginan untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan insentif pajak.

Jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) penerima insentif yang semula berjumlah 440 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan 102 KLU untuk insentif lainnya, akhirnya membengkak menjadi 1.189 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, 725 KLU untuk pengembalian pendahuluan PPN, 730 KLU untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor dan 1.018 KLU untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Di sisi lain, penerimaan negara harus diamankan agar seluruh program pemerintah dapat dijalankan, tidak hanya untuk fokus pada penanganan kesehatan masyarakat tetapi juga pada perbaikan perekonomian, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan berbagai program lainnya. Untuk itulah pemberian insentif yang diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 dan 83 Tahun 2021 lebih mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 pada berbagai sektor usaha dan upaya pemulihannya.

Sebagai contoh, ada sektor usaha yang sampai saat ini masih merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19 dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ada juga sektor tertentu yang terdampak sangat dalam oleh pandemi Covid-19 dan pemulihan usahanya lebih lambat dibandingkan dengan sektor lain serta menyerap banyak tenaga kerja seperti konstruksi.

Pertimbangan di atas mendasari pengurangan KLU yang diberi insentif pajak. Untuk insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak terdapat pengurangan KLU penerima insentif sehingga jumlahnya tetap 1.189 KLU. Namun untuk insentif pengembalian pendahuluan PPN berkurang jumlahnya dari 725 menjadi 132 KLU, pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 730 menjadi 132 KLU, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 1.018 menjadi 216 KLU.

Semoga pengurangan jumlah sektor usaha yang memperoleh insentif merupakan tanda bahwa sektor usaha tertentu memang mengalami pertumbuhan dalam usahanya dan semakin baik dalam merespons pandemi Covid-19.

Untuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh insentif, ayo manfaatkan secara optimal dan jangan lupa melaporkannya secara on-line. Walaupun rasa insentif pajak akan lebih nikmat bila panjang dan lama tentunya akan lebih nikmat apabila pandemi Covid-19 berakhir.

Lanjut baca

Tax Light

Menyiapkan “Future Tax Payers”

Diterbitkan

pada

Menyiapkan calon pembayar pajak di masa depan adalah tantangan yang menuntut kreativitas dan inovasi.

Tiba-tiba kita sudah masuk ke bulan Juli. Padahal, rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Juli merupakan bulan bersejarah bagi Direktorat Jenderal Pajak, karena pada tanggal 14 Juli tujuh puluh enam tahun silam, para pendiri bangsa telah membuat landasan bahwa keberlangsungan republik tercinta ini akan ditopang oleh pemungutan pajak.

Sayangnya, Juli 2021 ini, pandemi Covid-19 masih belum berlalu. Tepatlah bila tema yang diusung untuk Hari Pajak 2021 ini berbunyi “Bersama Pajak, Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi”.

Terbayang cerita tanggal 14 Juli tiga tahun yang lalu ketika pagi hari si Bungsu yang saat itu masih duduk di kelas empat SD memperlihatkan coretan warna warni tangannya di selembar kertas yang bertuliskan “Selamat Hari Pajak”. Terharu campur bangga, karena cerita saya tentang persiapan perayaan Hari Pajak di kantor ternyata meninggalkan bekas di benaknya. Terbayang apabila semua anak Indonesia di usia dini sudah mengenal pajak, pasti menjadi lebih mudah tugas aparat pajak dalam mengumpulkan pundi-pundi negara.

Program Inklusi Kesadaran Pajak yang sudah lama dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun ini mendapat perhatian lebih di Hari Pajak. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Hari Pajak adalah Lomba Cipta Game Edukasi Perpajakan. Dengan mengusung tema “Pajak Kuat, Indonesia Maju” kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan variasi materi edukasi.

Begitu banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan, salah satunya dengan menggunakan game edukasi yang saat ini dipandang sebagai bentuk edukasi yang banyak digemari baik anak-anak maupun orang dewasa, dan juga merupakan suatu kegiatan yang cocok untuk masa pandemi Covid-19 karena dapat dilakukan tanpa harus keluar rumah.

Dibukanya Lomba Cipta Game Edukasi Perpajakan untuk kategori junior, yaitu siswa-siswi tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat diharapkan juga membuka kesempatan pada para game creator junior untuk mengasah kemampuan mencipta game sekaligus meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Ajang lomba ini digelar secara daring untuk mendukung program pemerintah, bekerja dan belajar dari rumah serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dengan menggandeng juri dari pihak eksternal, yaitu dari Asosiasi Game Indonesia, Gamecreator Indonesia dan Game Developer Shopee diharapkan penilaian dilakukan secara profesional. Siapa pun pemenangnya, game edukasi perpajakan untuk pertama kalinya akan menjadi komplemen bagi media konvensional yang selama ini dipergunakan untuk menyosialisasikan perpajakan.

Mempersiapkan future tax payer yang sadar tentang pajak sejak usia dini merupakan suatu tantangan yang menuntut kreativitas dan inovasi. Selain Lomba Cipta Game Edukasi Perpajakan, lomba karya tulis pun ikut mewarnai rangkaian Hari Pajak. Bersama Ikatan Akuntan Indonesia, DJP mengadakan lomba karya tulis bagi masyarakat umum dengan ketentuan penulisan ditujukan bagi segmentasi pembaca junior yaitu siswa siswi tingkat SD, SMP dan SMA/sederajat. Selain itu, bekerja sama dengan Majalah Pajak dan Pajak.com digelar Lomba Menulis Artikel Ilmiah Mahasiswa 2021 dengan mengusung tema yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas content creator di platform media sosial, transaksi elektronik di platform e-commerce dan pelaku UMKM.

Masih banyak lagi sederetan kegiatan untuk memperingati Hari Pajak dengan melibatkan pihak eksternal, di antaranya talk show di media televisi dan radio, bedah buku, pekan DJP peduli dan donor darah.

Lazimnya suatu hari yang diperingati, tentunya diiringi dengan harapan bahwa hari tersebut akan diingat oleh siapa pun yang memperingatinya sebagai hari bersejarah yang penuh makna dan tujuan mulia. Para pegawai pajak telah disadarkan untuk mengetahui arti penting pajak dan telah diajak untuk peduli dengan menjalankan seluruh hak dan kewajibannya dengan baik dan benar.

Namun, tentunya tidak cukup apabila hanya pegawai pajak yang memperingati Hari Pajak dan menyadari arti penting pajak bagi negeri ini. Seluruh masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pajak. Dan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan memperingati Hari Pajak, diperlukan sosialisasi yang mengikutsertakan pemangku kepentingan eksternal dalam rangkaian acara Hari Pajak. Semakin banyak yang terlibat dalam kegiatan Hari Pajak, semakin banyak pula yang peduli terhadap pajak.

Dirgahayu Pajak Indonesia!

*) Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer