Connect with us

Tax Light

Menyapa Dimensi Maya

Diterbitkan

pada

Penulis: Aan Almaidah A.

Peradaban berubah…

Kita mengenal Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Gajah Mada melakukan puasa sebelum mencapai kemenangan atas visinya yang luar biasa di masa itu. Mungkin saja di saat berpuasa sudah tercanang sumpah dan keyakinan di dalam hati.

Menyusul era Sumpah Pemuda, yang menyentakkan kesadaran atas bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Di masa itu, ada visi luar biasa untuk menyatukan bangsa Indonesia atas identitas negara. Melalui Sumpah Pemuda, ada keyakinan bahwa untuk merdeka tidak bisa dilakukan dengan berjuang sendiri melainkan bersama-sama.

Apabila peradaban dapat ditelaah melalui dimensi pendekatan, maka Joe Vitale, dalam bukunya The Awakened Millionaire, sudah dapat mengestimasikan pergerakan peradaban melalui pendekatan dari masa ke masa. Joe Vitale memaparkan pendekatan dimensi. Akan menarik bila pendekatan dimensi tersebut dikonversikan ke peradaban. Contohnya, Pendekatan pertama adalah Pendekatan Satu Dimensi. Bila dikonversikan ke peradaban, tentu saja kita pernah membaca sejarah peradaban Bangsa Aztec, Inca dan Maya.

Muhammad Yamin dalam buku Sejarah Amerika menyatakan bahwa bangsa Indian berasal dari Asia. Melalui Pendekatan Satu Dimensi, yaitu penulisan afirmasi, membaca sejarah tersebut mendorong ketertarikan kita pada teknik arsitektur dan keberanian dalam berperang yang dimiliki suku bangsa tersebut. Bahkan pada sejarah peradaban Maya, bangsa ini telah mengenal kalender dengan jumlah bulan sebanyak delapan belas dalam setahunnya, yang setiap bulan berisi 20 hari, dan ada yang memiliki lima hari, walaupun total jumlah hari dalam setahun tetap 365 hari. Apa yang kita pelajari dengan Pendekatan Satu Dimensi? Dengan membaca, kita dapat merasakan, seolah menyentuh kehebatan heroik dan memenuhi ruang jiwa kita dengan semangat. Itu namanya afirmasi. Afirmasi adalah, pernyataan atau penetapan positif.

Mungkin perasaan itu bisa disamakan saat kita membaca perjuangan Winnetou atau Sherlock Holmes di bidang keahlian yang berbeda. Dari keteladanan yang dibaca, timbul rasa ingin membayangkan sang pahlawan. Dan ini dinamakan Pendekatan Dua Dimensi, di mana kita dapat memvisualisasikan dengan baik apa yang kita baca dan rasakan. Namun, bagaimana halnya bila terjadi perkembangan ke Tiga Dimensi?

Hal itu dimiliki Mark Twain saat memvisualisasikan dirinya sebagai bocah laki-laki yang suka bertualang. Dan lahirlah Tom Sawyer, cerita klasik yang menginspirasi pembaca-pembaca cilik di seluruh dunia. Visualisasi ini menggambarkan Pendekatan Tiga Dimensi. Apa yang dirasakan, disentuh, diaromai, kemudian menjadi gambaran sang diri dalam visual seseorang. Novel ini diterbitkan pada tahun 1876. Lebih dari 1.5 abad kemudian, Pendekatan Tiga Dimensi menjadi bahaya terbesar saat menelan korban anak-anak yang memakan permen narkoba bernama Flakka. Mereka bermain bersama fantasi dan visual, dengan dampak kegilaan. Secara alamiah, Pendekatan Tiga Dimensi dapat ditanamkan dalam pikiran kanak-kanak dengan menanamkan kecintaan pada sejarah dan tokoh-tokoh positif lainnya. Mereka bisa bermain perang-perangan sebagai Diponegoro atau Soedirman. Sayang, kegiatan mendongeng sudah terlalu lama dilupakan orang tua.

Sejarah yang tertulis mungkin dibaca, mungkin tidak. Bahkan mungkin tidak ada yang tahu, awal sejarah pajak diketahui bermula dari Mesir. Masalahnya bukan belajar sejarah, tetapi bahwa peradaban sudah berubah. Beralih kepada peradaban dewasa ini, kita sudah memasuki peradaban dengan Pendekatan Empat Dimensi. Di mana seorang manusia hidup dengan membayangkan kehidupannya berjalan dalam dunia tanpa batas, tanpa pembatas. Materi pembelajaran dengan mudah diperoleh melalui unduhan. Pengetahuan bertambah hanya dengan berselancar di dunia maya. Transaksi berjalan bebas di dunia on-line.

Maraknya bisnis on-line saat ini tidak terlalu disadari, mungkin saja berawal dari komunitas ibu-ibu antar jemput anak atau komunitas anak muda ngumpul. Berbekal foto, upload dalam jeda sekali pasang di malam hari bisa puluhan model dari jenis tas, pakaian, sepatu dan kolektibels, tinggal pesan dan bayar melalui transfer. Kalangan ekonom memperkirakan pola belanja masyarakat sudah beralih dari sistem konvensional menjadi belanja melalui jaringan internet (on-line). Kalau dulu di beberapa daerah yang menggaungkan semangat usaha rakyat bahkan menolak adanya swamarket menggantikan pasar konvensional, maka sekarang, ritel terbesar saja bisa gulung tikar dan mengumumkan penutupan usaha yang kemudian diserbu masyarakat yang membeli barang-barangnya sebelum raksasa ritel tersebut tutup. Kenapa? Transaksi e-commerce sudah semakin pesat melebarkan sayap.

Selamat datang, dunia empat dimensi! Betapa mengagumkan saat menyadari bahwa terjadi peningkatan transaksi e-commerce luar biasa di Indonesia. Transaksi berjalan dibatasi empat sisi ruangan saja, tanpa harus bergerak keluar. Barang datang menghampiri selesai transaksi. Jumlah penduduk mencapai di atas 250 juta jiwa membuat peluang Indonesia sangat tinggi menjadi pelaku-pelaku bisnis ekonomi digital di dunia maya. Data e-Marketer dari berita liputan6 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dari sebesar 72.8 juta jiwa di tahun 2013, menjadi sekitar 112 juta jiwa di tahun 2017.

Berita adanya potensi pajak yang hilang perlu dipertegas dengan pemahaman pelaku usaha, apakah mereka tahu dan paham? Tahu bahwa rasio tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berkisar masih 65%. Tahu bahwa perlu adanya bentuk pengawasan lain. Paham bahwa transaksi jual beli melalui jaringan on-line tersebut memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan membayar pajak. Paham bahwa, tanggung jawab bisa ditingkatkan dengan adanya pengawasan yang tersistem. Contohnya, Korea Selatan yang menerapkan sistem gerbang pembayaran nasional. Potensi pajak yang dikhawatirkan tidak dibayarkan oleh pengusaha yang berlintas usaha secara on-line, dapat terjaring otomatis. Tentu saja, pemahaman itu bisa ditingkatkan melalui sinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas utama.

Selama kita sadar bersama bahwa kehidupan masih disangga oleh uang, yang menjadi alat pengukur nilai, alat tukar dan alat pembayaran, maka kita harus paham bahwa pembangunan terjadi juga karena uang. Aset pembangunan seperti jalan, jembatan, dan semua infrastruktur, didanai oleh uang, tepatnya uang pajak. Bila uang pajak tidak terkumpul dengan baik, maka kegiatan yang terjadi adalah utang. Rumah tangga yang kehidupan sehari-harinya dibiayai oleh utang akan ambruk, bila si empunya rumah tangga tidak berusaha melunasinya. Melunasinya adalah dengan kesadaran bahwa mereka perlu bekerja, mengumpulkan uang, membiayai kehidupan dan melunasi utang. Suatu pemikiran yang sederhana untuk mengonversikan uang pajak dengan kehidupan berumah tangga, sebaiknya dimiliki setiap orang. Apabila pekerjaan mereka duduk di depan komputer untuk menjalankan bisnis dan usaha, maka itu tidak menghilangkan tanggung jawab atas perlakuan mereka terhadap tambahan penghasilan yang diperoleh, yaitu membayar pajak.

Bicara tentang uang, mungkin masih sedikit yang tahu, bahwa uang kertas ORI yang beredar pertama kali adalah pada tanggal 30 Oktober 1946, yang kita peringati sebagai Hari Uang Nasional. Edukasi uang sedari dini perlu ditanamkan pada anak adalah bagaimana hidup hemat, tidak konsumtif, dan berbagi kepada sesama. Keikhlasan berbagi, kejujuran, dan cinta tanah air, adalah modal pembentukan karakter yang diperlukan generasi muda. Pada akhirnya akan memandu mereka untuk bicara tentang pajak.

Kenapa harus bicara pajak kepada generasi muda? Karena, di dunia empat dimensi ini, pengetahuan didapat hanya dengan sekali klik. Edukasi dilakukan tanpa batas, untuk memperkaya wawasan, yang nantinya membentuk pola pikir yang positif. Saat ini, banyak yang berbicara tentang pajak berdasarkan pemahaman yang dibentuk dari pengetahuannya sendiri, untuk menjadi trending di media sosial. Bicara pro dan kontra yang terjadi, akan meningkatkan rating dan follower. Yang menarik adalah, hal ini telah diramalkan seorang sastrawan. Bicara tentang bicara, mari hayati kepedulian Kahlil Gibran sejenak…

Dan ada di antara mereka yang berbicara, dan tanpa pengetahuan, menyingkapkan kebenaran yang sebenarnya tidak mereka pahami.

Dan ada di antara mereka yang memiliki kebenaran dalam diri mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya dalam kata-kata.

Dalam hati merekalah jiwa seperti ini tinggal dalam kesunyian yang berirama….

 

Dunia memang tidak berbatas, tapi masih ada batasan antara baik atau benar. Seorang pencari kebenaran sejati akan menemukannya melalui dimensi pemahaman yang dalam.

Peradaban memang sudah berubah.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer