Breaking News

Menyambung Nyawa Pariwisata

Diterbitkan

2 bulan lalu

pada

22 Januari 2021

Penulis:

Ruruh Handayani

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.

Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata tengah menikmati serbuan wisatawan lokal dan mancanegara, serta menyaksikan bagaimana sendi-sendi perekonomian daerah bergerak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode sama di 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan.

Devisa yang dihasilkan dari kunjungan itu sebanyak Rp 280 triliun atau sektor terbesar kedua penyumbang devisa setelah industri minyak sawit (CPO). Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri pariwisata juga menjadi lokomotif perekonomian karena bertautan dengan beragam bisnis lain mulai dari transportasi, agen perjalanan, penginapan, restoran, hingga UMKM.

Hasil itu tentu tak lepas dari dukungan pemerintah pusat dengan pembangunan Indonesia daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); hingga program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gas-rem pariwisata

Namun, pariwisata menjadi sektor terdepan yang terpuruk tatkala virus korona menginfeksi dunia. Pemerintah di hampir setiap negara ramai-ramai memberlakukan lockdown, termasuk Indonesia yang menetapkan pembatasan sosial dan penutupan sejumlah destinasi wisata saat kasus pertama muncul pada Maret lalu.

Hingga pekan kedua April 2020, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi. Tingkat kunjungan wisman juga menurun drastis. Dari data yang dirilis BPS awal Desember lalu, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan Januari—Oktober 2020 hanya 3,72 juta kunjungan atau turun sebesar 72,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13,45 juta kunjungan.

Akibatnya, pendapatan asli daerah dan devisa negara anjlok; sementara lokomotif bisnis pariwisata pun mesti berdarah-darah untuk sekadar bertahan dengan pemasukan minim dan harus membayar biaya operasional, sebagian lain akhirnya meregang nyawa.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan, hingga kuartal II tahun 2020 ada lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan estimasi kerugian sekitar Rp 40 triliun untuk hotel dan Rp 45 triliun untuk restoran.

Cluster General Manager Swiss-Belinn Simatupang and Swiss-Belinn Wahid Hasyim Willy Suderes mengatakan, pandemi membuat hotel sulit bertahan. Strategi apa pun yang dilakukan tak terlalu berpengaruh karena hotel sepi peminat.

Meski tak sampai mengalami penutupan hotel dan pengurangan karyawan, manajemen mesti berlakukan efisiensi segala sisi. Karyawan hanya masuk kerja selama 15 hari secara bergantian, dan digaji sesuai hari kerja tersebut. Pekerjaannya pun kerap multifungsi.

“Kalau accounting tiba-tiba harus keliling kamar ya memang begitu, kami jalani semuanya sehingga sedikit demi sedikit bisnis hotel mulai membaik. Kan, yang paling utama kita-kita ini masih kerja. Masih ada harapan, setiap bulan kami masih menerima walaupun enggak besar,” ungkap Willy kepada Majalah Pajak, Rabu (16/12/2020).

Pun dengan pengusaha biro perjalanan yang mengalami titik terendah dalam berbisnis. Hery Prabowo bersama rekanannya yang memiliki agen perjalanan Republic Adventure & Traveller dan penyelenggara acara (event organizer) D&D Production terpaksa menelan pil pahit saat harus menutup bisnisnya.

Pasalnya, pendapatan usaha yang dirintisnya sejak 2006 silam ini menurun drastis sejak Maret lalu karena sedikitnya permintaan bahkan banyak wisatawan yang mengajukan refund.

“Tadinya kami punya banyak sekali kegiatan tur dan acara yang sudah terprogram, yang sebetulnya itu agenda tahunan kami. Tapi dari Maret sampai sekarang mandek semua. Penurunannya itu 200 persen, bukan 100 persen lagi,” terang Hery saat dihubungi Majalah Pajak, Senin (21/12/2020).

Kebijakan tak populer

Dilematik memang jika pemerintah harus dihadapkan dengan pilihan mendahulukan kesehatan 268 juta jiwa penduduk atau perekonomian nasional. Apa pun yang dilakukan terasa tidak pas apalagi memuaskan semua pihak.

Kejutan demi kejutan diutarakan pemerintah jelang libur natal dan tahun baru lalu. Dari memangkas tiga hari cuti bersama, hingga kewajiban menyertakan hasil tes cepat antigen bagi pelancong yang ingin wisata ke Bali. Apa pun kebijakannya, pelaku usaha berharap pemerintah tetap memerhatikan nyawa industri pariwisata.

Sejatinya, di tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun diberikan ke sektor pariwisata melalui berbagai skema, yakni insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp 400 miliar, hibah pariwisata Rp 100 miliar, serta kompensasi pajak untuk hotel atau restoran Rp 3,3 triliun.

Dana ini disalurkan secara bertahap pada periode Oktober sampai Desember melalui mekanisme transfer ke daerah, ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria ibu kota 34 Provinsi, berada di 10 DPP dan 5 DSP, dan daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE).

Syarat lainnya yakni daerah itu merupakan destinasi branding, juga termasuk daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Willy berharap kedua hotel yang ditanganinya dapat segera mendapatkan dana ini setelah mengurusnya ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

“Saat ini semua properti memang perlu cashflow. Dan, yang beruntung adalah bagi mereka yang membayar pajak 2019 dan semua administrasinya lengkap akan dikembalikan 10 persen, that’s good,” imbuh Willy.

Willy berencana akan menggunakan dana itu untuk perawatan hotel. Pasalnya, setahun lalu hotel ini absen maintenance karena ketiadaan dana. Sementara Hery yang telah banting setir ke bidang kuliner mendapat kemudahan kredit dari perbankan.

“Kalau untuk wisata dan event, saya mau bergerak juga susah sementara pemerintah juga tidak membuka akses wisata. Ada planning, ya, percuma juga. Jadi biarlah mengalir dan di tahun depan kami akan kembangkan kuliner ini,” ujarnya.

Pada APBN 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,7 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Fokus utamanya mendorong pengembangan destinasi pada lima fokus DSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang).

Anggaran itu juga akan digunakan untuk pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

Breaking News

Bank Syariah Indonesia Perkuat Pembiayaan Perumahan

Diterbitkan

2 hari lalu

pada

7 Maret 2021

Penulis:

W Hanjarwadi

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya melalui program pembiayaan BSI Griya Hasanah yang menggunakan akad Syariah dengan margin khusus dengan jangka waktu pembiayaan hingga 30 tahun.

Program yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah, baik tapak maupun susun atau ingin melakukan takeover KPR ini berlaku mulai Maret 2021. Program ini merupakan salah satu komitmen BSI untuk turut membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan, program ini diharapkan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin membeli rumah sesuai prinsip syariah dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki rumah impian.

“Kami berharap program ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mewujudkan hunian impian dengan berbagai kemudahan dan penawaran terbaik,” kata Hery Gunardi.

Promo BSI Griya dengan margin spesial mulai setara 3,3 persen (effective per annum) pada satu tahun pertama, selanjutnya 10 persen (effective per annum) sampai akhir pembiayaan ini dapat diakses masyarakat di seluruh kantor Bank Syariah Indonesia. Masyarakat pun dapat memilih metode angsuran berjenjang dan tetap. Selain itu, masyarakat juga dibebaskan dari biaya admin, appraisal dan provisi.

Pembiayaan perumahan merupakan salah satu fokus Bank Syariah Indonesia. Saat ini, sebanyak lebih dari 3 ribu proyek pengembang perumahan telah bekerja sama dengan BSI.

Melalui berbagai program pembiayaan perumahan, di tengah kondisi pandemi BSI memiliki keinginan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan dengan target lebih dari Rp 38 triliun hingga akhir tahun 2021.

Sebagai informasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank Syariah Indonesia) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI syariah Tbk. yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam lima tahun ke depan.

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (ticker code: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp 240 triliun, modal inti lebih dari Rp 22,60 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun, serta total pembiayaan Rp 157 triliun. Selain itu laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun.

Lanjut baca

Breaking News

Webinar Pajak DDTC Tax Week: Komprehensif, Gratis, dan Banyak “Doorpize”

Diterbitkan

3 hari lalu

pada

6 Maret 2021

Penulis:

Majalah Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah tiba. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, Wajib Pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Jika SPT Tahunan terlambat atau bahkan tidak disampaikan, Wajib Pajak akan mendapat sanksi administrasi berupa denda. Tidak hanya itu, Wajib Pajak juga akan menghadapi risiko pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP).

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya, DDTC akan menggelar acara DDTC Tax Week pada Selasa (9/3/21) mendatang.

Kegiatan ini berisi rangkaian webinar yang membahas topik transfer pricing documentation (TP Doc), tax assurance, tax audit, dan mutual agreement procedure (MAP).

Menghadirkan para profesional DDTC yang kompeten sebagai narasumber, DDTC Tax Week akan memberikan pemahaman tentang berbagai hal yang perlu dipersiapkan Wajib Pajak, baik dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan maupun litigasi serta penyelesaian sengketa.

Managing Partner DDTC Darussalam akan hadir menyampaikan pidato pembuka (opening speech). Tax Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi akan menjadi moderator dalam keseluruhan webinar yang akan digelar pada Maret 2021 ini.

Ada empat rangkaian webinar yang akan diselenggarakan melalui Zoom Online Meeting ini. Semua rangkaian webinar ini diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta juga berkesempatan mendapatkan e-certificate dan softcopy materi webinar.

DDTC juga menyediakan doorprize pada tiap webinar berupa tiga eksemplar buku Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan serta dua voucer DDTC Academy total senilai Rp 3 juta (masing-masing Rp 1,5 juta) untuk mengikuti kursus, pelatihan, seminar atau program lainnya.

Tertarik untuk berpartisipasi? Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi Ana Lailatul melalui telepon +6282114239142 atau ana_lailatul@ddtc.co.id. Anda juga bisa menghubungi Hotline DDTC Academy +6281283935151.

Berikut perincian topik, narasumber, waktu, dan pendaftaran masing-masing webinar.

Webinar 1 – Selasa, 9 Maret 2021

Tema: 2020 Transfer Pricing Documentation in Times of Pandemic.
Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
Narasumber: Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Rahmat Muttaqin.
Topik bahasan:
- Tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional terkait dengan transfer pricing akibat pandemi Covid-19.
- Analisis kesebandingan (comparability analysis).
- Pembuatan TP Doc serta penyesuaiannya untuk tahun fiskal 2020.
- Kerugian dan alokasi biaya khusus terkait dengan Covid-19.
Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar01_TPDoc.
Batas akhir pendaftaran: Minggu, 7 Maret 2021.

Webinar 2 – Rabu, 10 Maret 2021

Tema: Tax Assurance Reviews to Manage Potential Tax Risks and Request of Information (SP2DK).
Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
Narasumber: Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC R. Herjuno Wahyu Aji dan Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing.
Topik bahasan:
- Tax risk control and governance.
- Contoh tax compliance assurance checklists
- Contoh transfer pricing compliance assurance checklists.
- Panduan tax compliance testing menggunakan enterprise resource planning ERP.
- Panduan dan studi kasus pengujian substantif atas transaksi.
- Pedoman cara penyusunan prosedur dan kertas kerja untuk menghitung penghasilan kena pajak dari hasil akuntasi.
- Panduan untuk merespons adanya SP2DK.
- Rencana tindakan untuk mengatur, mengelola, dan memitigasi risiko kepatuhan pajak (tax compliance risks).
Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar02_TaxAssurance
Batas akhir pendaftaran: Minggu, 7 Maret 2021.

Webinar 3 – Rabu, 17 Maret 2021

Tema: Trends and Effective Strategy to Face 2021 Tax Audit.
Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
Narasumber: Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian dan Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Deborah.
Topik bahasan:
- Kebijakan pemeriksaan pajak selama pandemi.
- Strategi dalam menghadapi pemeriksaan berbasis ERP.
- Perkembangan terbaru pemeriksaan pajak dan substansial pada 2021.
- Studi kasus strategi dalam menghadapi pemeriksaan pajak substansial.
- Pemeriksaan transfer pricing dan strategi untuk menghadapinya.
Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar03_TaxAudit.
Batas akhir pendaftaran: Minggu, 14 Maret 2021.

Webinar 4 – Kamis, 18 Maret 2021

Tema: The Significance of Post-BEPS MAP for Indonesian Taxpayers.
Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
Narasumber: Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Dispute Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan.
Topik bahasan:
- Pertimbangan untuk mengajukan MAP.
- Implementasi MAP sesuai dengan PMK 49/2019 dan PER-16/PJ/2020.
- Keterkaitan MAP dengan proses pada tataran domestik.
- Dampak MAP terhadap potensi sengketa pada masa mendatang.
- Langkah lanjutan dari penerapan MAP di Indonesia.
Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar04_MAP.
Batas akhir pendaftaran: Minggu, 14 Maret 2021.

Sebagai informasi, jika pendaftar melebihi kuota yang tersedia, panitia akan mengirimkan link Zoom Online Meeting kepada pendaftar lebih awal. Jadi, tunggu apa lagi? Jika berminat, segera pilih topik webinar yang menarik buat Anda dan langsung daftar!

Lanjut baca

Breaking News

Rakernas HIPMI, Konsolidasi Pemulihan Ekonomi

Diterbitkan

4 hari lalu

pada

5 Maret 2021

Penulis:

W Hanjarwadi

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani/Foto: Rivan Fazry

Jakarta, Majalahpajak.net – Kontraksi ekonomi yang timbul karena pandemi, menyisakan banyak pekerjaan dan tantangan yang harus segera ditangani dengan tepat, cepat dan optimal. Pertumbuhan ekonomi secara agregat tahun 2020 sebesar -2,07 persen menjadi sebuah awalan yang kurang menggembirakan dalam memasuki tahun 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani menyoroti, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), sebagai penopang lebih dari 60,8 persen yang menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) menerima dampak yang signifikan dalam kontraksi ekonomi ini. Menurut Ajib, hal ini mengancam sustainability PDB tahun 2020 sebesar 1,1 triliun dollar AS.

Ajib mengatakan, HIPMI berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan ekonomi saat ini. Hal ini diwujudkan HIPMI dengan menggelar konsolidasi dengan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta pada Jumat-Minggu (5-7/3/21). Rakernas ini dilakukan dengan metode hybrid, secara off-line dan on-line dan dibuka langsung dari istana negara oleh Presiden Joko Widodo.

“Dengan infrastruktur di 34 provinsi dan 420 kabupaten/kota, HIPMI dengan 30.000 anggota aktif, dan kisaran 70 persen bergerak di bidang UKM, HIPMI siap menjadi pengurai masalah dan jawaban atas tantangan ekonomi saat ini,” kata Ajib.

Ajib menambahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen pada tahun 2021, menjadi tantangan bersama, dan HIPMI mengagendakan Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah target mutlak yang menjadi tanggung jawab kolegial bersama, termasuk dunia usaha.

“Rakernas Hipmi, akan menjadi ajang konsolidasi dan menegaskan komitmen HIPMI untuk menjadi bagian partner pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional,” kata Ajib.