Connect with us

Topic

Menuju Sandi Sekali Pakai

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Islustrasi

Untuk mempermudah proses pelaporan pajak, DJP akan menerapkan “one-time password” (OTP) untuk menggantikan sistem Electronic Filing Identitiy Number (EFIN) yang sudah diterapkan sebelumnya.

Menghadapi waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan, menghadapi musim penyampaian SPT Tahunan kali ini diharapkan tidak ada kendala yang berarti. Sebab, DJP sudah meningkatkan infrastruktur pendukung sejak tahun lalu.

”Kami kontrol terus bahkan sekarang monitoring kami day to day. Kemudian untuk aplikasi DJP on-line kan sudah gabung ke pajak.go.id, jadi aplikasi baru dan lebih ringan,” jelasnya saat ditemui Majalah Pajak pada Senin (24/02). Iwan juga menambahkan sudah melakukan evaluasi secara harian dan sudah membentuk Tim Monitoring yang melibatkan DJP dan vendor untuk pemeliharaan infrastruktur dan perangkat.

Terkait kabar tentang peladen yang sempat down tahun lalu, Iwan mengungkapkan, masalahnya bukan pada kapasitas yang kurang memadai, melainkan disebabkan dari bagian Gmail token (Google). Sebab, terlalu banyak e-mail yang masuk sehingga dianggap spam dan akhirnya diblokir oleh pihak Gmail (Google). Untuk itu, Iwan menyarankan agar Wajib Pajak melaporkan SPT lebih cepat dan jangan menunggu sampai akhir Maret agar sistem dapat berjalan secara optimal. “Karena sehebat apa pun kapasitas kita, kalau di-hit berbarengan akan down juga,” tambahnya.

“One-time password”

Untuk mengisi SPT pajak secara on-line melalui harus memiliki Electronic Filing Identitiy Number (EFIN) dan nomor identitas untuk pelaporan SPT on-line yang hanya bisa didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak harus melakukan aktivasi melalui laman djponline

 

dan mendapatkan e-mail konfirmasi yang berisikan kata sandi untuk bisa mengakses e-Filing. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai dan aktif menggunakan e-mail.

Melihat hal ini, DJP berencana akan mengalihkan sistem EFIN menjadi one-time password (OTP). OTP adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri dari enam digit rahasia yang dikirimkan melalui SMS. Kelebihan OTP, Wajib Pajak tidak harus datang ke KPP untuk meminta kode EFIN, dan kerahasiaan proses pembayaran pajak pun semakin terjamin. Hal ini dikarenakan OTP hanya akan diterima oleh pemilik nomor dan tidak diketahui orang lain, apalagi nomor OTP hanya bisa sekali pakai dan aktif dalam waktu yang singkat saja.

Bagi Ditjen Pajak, kehadiran OTP diharapkan bisa memenuhi kebutuhan basis data nomor telepon Wajib Pajak secara benar. Dengan begitu, DJP dapat lebih mudah melakukan autentifikasi, pengiriman berita-berita, dan sebagainya bisa langsung secara personal ke Wajib Pajak.

“Kalau lewat surat, kan, belum tentu sampai, kalau lewat nomor telepon, kan, pasti sampai ke Wajib Pajak. Jadi, lebih cepatlah komunikasinya,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan sosialisasi OTP, sampai saat ini sudah masuk tahap MoU dengan para operator. Namun, rencananya bulan Maret ini sudah ada satu operator yang sudah siap melaksanakan kerja sama. “Secara teknikal sudah siap satu operator. Sebetulnya semua operator sudah kami hubungi, yang lain masih menunggu. Nah, yang lain menunggu formal dulu baru di-develop. Pokoknya tinggal menunggu MoU-nya, Jadi, nanti langsung kami sosialisasikan,” jelasnya.

Iwan mengimbau agar masyarakat memberikan data valid khususnya nomor telepon secara benar, karena OTP ke depan bukan hanya digunakan untuk layanan e-Filing saja, tapi untuk semua jenis layanan perpajakan.

Selain OTP, untuk memangkas beban biaya SMS ke operator saat meminta kode OTP, tahun depan DJP juga berencana untuk meluncurkan soft token. Dengan aplikasi soft token ini, Wajib Pajak pengguna smartphone tidak akan dikenai biaya pulsa karena sudah terintegrasi dengan aplikasi.

“Jadi, Wajib Pajak kalau SMS, kan, sekarang bayar Rp 500. Ke depan, kalau mereka pakai smartphone, mereka sudah bisa menggunakan aplikasi soft token yang kami develope. Token-nya masuk ke aplikasi sehingga tidak perlu membayar pulsa,” jelas Iwan.

Perkuat peran ASP

Iwan menjelaskan, DJP akan semakin memperkuat peran Application Service Provider (ASP) untuk memaksimalkan pelaporan SPT melalui e-Filing. Ia berharap ke depan ASP dapat mengombinasikan ekosistem pajak dengan ekosistem lainnya, dengan cara mencoba menjadi lembaga persepsi lainnya. Wajib Pajak yang sudah lapor melalui ASP tersebut bisa sekaligus melakukan pembayaran melalui aplikasi ASP yang digunakan.

ASP ke depan juga diharapkan bisa bekerja sama dengan konsultan pajak sehingga tidak hanya memberikan layanan elektronik terkait layanan perpajakan, tetapi juga bisa menggunakan mechine learning untuk memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak agar menjadi lebih baik sehingga membantu tugas DJP. Untuk menjamin kualitas layanan kepada Wajib Pajak, DJP hanya tinggal melakukan kontrol dan standardisasi kualitas ASP.

“Yang kami lakukan hanyalah mengontrol bagaimana melakukan quality assurance bagaimana ASP itu secara teknologi, secara knowledge itu tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh DJP,” tegas Iwan.—Heru Yulianto

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Menerjemahkan Bahasa Undang-Undang

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Bahasa undang-undang yang tak mudah dimengerti masyarakat awam sehingga perlu diterjemahkan dan disosialisasikan melalui program dan kegiatan.

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi agenda penting pemerintah yang terus digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat berbagai program. Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti menyatakan, pihaknya sebagai mitra DJP dari lingkungan perguruan tinggi turut mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

Menurutnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan selama ini bukan berarti kesadaran atas tanggung jawab kepada negara melalui pajak belum tumbuh sama sekali di masyarakat. Bahasa perundang-undangan dan regulasi lainnya yang rumit dan sulit dipahami kerap menjadi hambatan sehingga menimbulkan keengganan di banyak orang untuk mengurus pelaporan pajak.

“Terkadang masyarakat itu bukannya tidak mau lapor pajak, tapi informasi yang sampai masih abu-abu. Bahasa undang-undang tentu sulit diterjemahkan oleh masyarakat awam,” ungkap Santi—sapaan akrab Beny Susanti kepada Majalah Pajak di Kampus Gunadarma, Margonda, Depok, Jumat (14 /02).

Menjawab tantangan ini, ia bersama tax center yang dikelolanya, Santi mencoba mengimplementasikan dan menyederhanakan bahasa undang-undang maupun regulasi perpajakan melalui berbagai kegiatan dan program di lingkungan kampus, seperti seminar, pelatihan, dan Program Relawan Pajak.

“Sinergi tax center dan DJP sangat harmonis sehingga semua program DJP dapat berjalan baik. Tahun ini kami ada kegiatan pojok pajak juga relawan pajak peduli untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan,” ungkapnya.

Kesadaran pajak

Dalam pandangannya, selama ini masyarakat sesungguhnya haus dengan informasi tentang pajak. Namun, keterbatasan jumlah pegawai pajak membuat penyampaian sosialisasi program pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, DJP harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi, termasuk salah satunya dengan perguruan tinggi.

“Edukasi kesadaran pajak tidak bisa satu atau dua tahun. Jepang saja butuh 20 tahun menumbuhkan budaya antre. Apalagi yang sifatnya tanggung jawab pada negara seperti pajak,” ujar Santi.

Kepada para mahasiswa di lingkungan kampus terutama yang berperan sebagai relawan pajak, ia menanamkan nilai pentingnya kepatuhan pajak melalui pola pikir terbalik, yakni dari definisi umumnya bahwa pajak tidak ada imbalan langsung bagi warga negara yang telah melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, menjadi sebaliknya. Menurutnya, sebelum lahir bahkan seseorang telah menerima manfaat pajak melalui orang tuanya yang memeriksakan kesehatan kandungan dan pengobatan secara gratis di fasilitas kesehatan. Kemudian berlanjut saat usia kanak-kanak, tiap anak bisa sekolah gratis yang semua ini tak lain adalah manfaat dari pajak itu sendiri, meski yang bersangkutan belum pernah berkontribusi apa pun bagi negara.

“Secara definisi memang pajak tidak ada imbalan apa pun, tapi yang kita rasakan justru sebaliknya. Kita belum memberikan apa pun, tapi pajak sudah memberikan fund yang begitu besar bagi setiap warga negara,” jelasnya.

Untuk mempermudah tugas para relawan pajak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin lapor pajak, dosen Jurusan Akuntansi ini sengaja menyulap auditorium kampus Gunadarma layaknya kantor pelayanan pajak (KPP) mini.

“Jadi para relawan sebelum bertugas di KPP sesungguhnya, mereka sudah mendapat pengalaman tentang bagaimana melayani masyarakat yang mau lapor pajak,” urainya.

Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian, ia bersama kampusnya secara aktif mewujudkan ketiga aspek tersebut dalam kegiatan nyata di masyarakat.

Santi mengatakan, pihaknya membantu para pelaku usaha kecil yang selama ini belum mengerti tentang bagaimana cara lapor pajak. Di bidang penelitian, berbagai riset yang berkaitan dengan perpajakan telah dilakukan di kampusnya secara berkesinambungan. Sedangkan pengabdian ke masyarakat salah satunya diwujudkan melalui kegiatan relawan pajak. —Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Isu Geopolitik Kian Dominan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Menghadapi tantangan ekonomi global tahun 2020, Indonesia perlu menempuh kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil.

Situasi geopolitik dunia pada tahun 2020 semakin menimbulkan ketidakpastian seiring pecahnya konflik terbuka antara negara adidaya Amerika Serikat dan seterunya di kawasan Timur Tengah, Iran. Peneliti lembaga kajian Indonesia for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengemukakan, tanpa adanya konflik AS dan Iran sebetulnya tantangan ekonomi tahun 2020 memang sudah berat sebagai dampak lanjutan dari perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok pada tahun lalu.

Dengan melihat berbagai indikator dan perkembangan global, Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya sekitar 4,8 persen. Menurutnya, konflik AS dan Iran tidak hanya meningkatkan ketidakpastian global tetapi juga membuat isu geopolitik semakin mendominasi yang akhirnya akan berimbas pada perekonomian.

“Faktor geopolitik menjadi penyulut ketidakpastian pada tahun 2020 dan harga minyak akan ikut terdampak, mengingat Iran adalah pengekspor minyak terbesar ke-10 di dunia,” papar Eko kepada Majalah Pajak di Kantor Indef, Jalan Batu Merah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Wakil Direktur Indef ini menjelaskan tentang prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang hanya sebesar 2,5 persen karena dibayangi oleh ancaman resesi. Berdasarkan kondisi ekonomi dunia yang menurun ini, menurut Eko, secara struktural harga minyak mestinya rendah seiring kemampuan ekonomi yang melemah. Namun, harga minyak bisa naik karena disulut oleh situasi geopolitik yang memanas akibat konflik AS dan Iran. Sebagai negara pengekspor minyak, Iran bisa menggalang dukungan dan melakukan bargaining dengan negara-negara mitranya lewat diplomasi minyak sehingga bisa memicu fluktuasi harga minyak dunia.

Ia mengingatkan dampak yang perlu dicermati jika harga minyak mentah naik, mengingat kebutuhan Indonesia terhadap minyak dalam sehari mencapai 1,6 juta barel. Sedangkan lifting minyak di dalam negeri hanya sekitar 770.000 barel sehingga separuhnya lagi harus impor. Ketika harga minyak naik, maka semua komponen terkait lainnya juga akan naik.

“Karena Indonesia importir minyak, kenaikan harga minyak dunia dapat mengakibatkan neraca perdagangan tidak stabil. Ini akan menyebabkan nilai tukar rupiah ikut goyang,” urainya.

Ia berpandangan, menjaga anggaran negara agar sehat dari gejolak harga minyak akan menjadi tantangan terberat dan menjadi poin penting karena faktor minyak tidak bisa dikendalikan. Indonesia tidak bisa mengintervensi langkah apa pun dalam konflik AS dan Iran, sehingga akan sangat bergantung pada dinamika ketegangan yang terjadi terhadap dua negara itu.

“Artinya, pemerintah harus lebih berjaga-jaga terhadap gejolak harga minyak, karena tidak ada intervensi politik yang bisa dilakukan di sana,” ujarnya.

Detoksifikasi dollar

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah, menurutnya harus ada stimulasi yang tidak hanya dari segi fiskal semisal mendorong pembangunan infrastruktur atau super deduction tax. Lebih dari itu, pemerintah diharapkan juga menerapkan stimulus ekonomi melalui kebijakan moneter oleh bank sentral.

“Lakukan detoksifikasi terhadap dollar yang masuk ke Indonesia karena besarnya selisih suku bunga. Perlahan hot money ini harus dikurangi dengan menurunkan suku bunga. Langkah ini juga akan mendorong sektor riil,” ujarnya.

Menurutnya ada tiga sektor usaha yang menjadi pelampung atau penyelamat ekonomi Indonesia, yaitu industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Secara nasional, sekitar 30 persen penyumbang penerimaan pajak saat ini bersumber dari sektor industri. Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian saat ini sebesar 19 persen, tetapi pertumbuhannya terus melambat dari tahun ke tahun bahkan kini di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, akselerator perekonomian berada di sektor industri. Oleh karena itu, upaya menghentikan perlambatan sektor industri dan menjaganya supaya bisa tumbuh menjadi pekerjaan rumah yang penting.

Di sektor perdagangan yang meliputi skala besar hingga eceran, Eko mengingatkan agar perdagangan jangan sampai didominasi oleh barang-barang impor. Dominasi barang impor akan menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri menjadi rendah dan akhirnya tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain ketiga sektor ini, sektor lainnya yang kini digencarkan pemerintah adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun menurut Eko, pertumbuhan kedua sektor itu secara tahunan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Jadi kalau mau menggerakkan ekonomi, fokus saja ke sektor-sektor yang sudah mature. Pariwisata memang bagus dikembangkan, tapi belum cukup untuk memberi dampak bagi ekonomi nasional secara langsung,” imbuhnya.—Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Penerimaan 2020 akan Lebih Baik

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, DJP menghadapi tantangan target penerimaan pajak yang meningkat cukup tinggi dan target pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2020 diprediksi membawa ancaman turbulensi ekonomi karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang tahun 2019 lalu. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal kedua tahun 2019 sebesar 2,3 persen, Tiongkok 6,3 persen, Eropa 1, 2 persen, dan Singapura 0,1 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencapai 5,1 persen.

Kendati demikian, target penerimaan pajak tahun 2019 meleset cukup jauh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 1.332,1 triliun atau 84, 4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kekurangan penerimaan (shortfall) pajak mencapai Rp 245, 5 triliun, lebih tinggi dibanding shortfall tahun 2018 yang sebesar Rp 108,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak 2019 juga lebih kecil, yaitu sekitar 1,43 persen, dibandingkan pertumbuhan pada 2018 yang mencapai 14 persen.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Yon Arsal—kini menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak—menjelaskan, tekanan ekonomi global menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak 2019. Secara makro dampaknya terlihat dari penurunan volume perdagangan ekonomi internasional dari 3 persen pada tahun 2018 menjadi 1 persen pada tahun 2019.

PertumbPuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor adalah -1,9 persen dari target 28 persen. Padahal, tahun 2018 kontribusi PPh pasal 22 impor mencapai 18 persen. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, hanya tumbuh -8,1 persen.

“Yang kita asumsikan akan tumbuh 28 persen mengalami kemunduran realisasi -8,1 persen. Bisa dibayangkan dampaknya sangat signifikan terhadap penerimaan. Namun, di tengah ekonomi yang penuh ketidakpastian kita masih bisa mengumpulkan Rp 1.332,1 triliun, itu suatu pencapaian juga walaupun pertumbuhan masih kecil dibanding tahun sebelumnya, dan shortfall besar,” kata Yon.

Penurunan kegiatan impor juga berdampak langsung terhadap output produksi karena sebagian besar impor adalah barang baku dan barang modal. Akibatnya, produksi dalam negeri dan ekspor juga mengalami kontraksi. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari hingga Oktober 2019 hanya mencapai 139, 11 miliar dollar AS atau turun 7,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Imbas dari penurunan ekspor dan impor terlihat pada pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar -3,1 persen, sektor pertambangan -19 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan juga melambat.

Meskipun demikian, kontribusi pajak pada sektor pengolahan masih sebesar 30 persen dan sektor perdagangan sebesar 20 persen. Tiga sektor dominan lain penopang penerimaan pajak adalah sektor jasa keuangan sebesar 15 persen, konstruksi 8 persen, dan transportasi pergudangan 4,41 persen.

lifting, pergerakan harga resource base, commodity price, dampaknya langsung ke sektor perdagangan batu bara, sawit. Walaupun sempat terjadi kenaikan, sektor pertambangan tumbuh negatif 19 persen—padahal tahun lalu tumbuh 50 persen. Sangat dalam,” jelas Yon.

Begitu pula PPh Minyak dan Gas (Migas) hanya mampu menghasilkan realisasi sebesar Rp 59 triliun dari target Rp 66 triliun.

Namun demikian, pada tahun 2019 ada sekitar 66 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhasil meraih target penerimaan pajak, atau lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 61 KPP yang sukses mencapai target. KPP yang berhasil mencapai target itu kebanyakan di luar Jawa.

“Kalau yang lagi bagus (penerimaan pajak) memang di luar Jakarta. Papua salah satu yang terbaik. Di Sumatera Selatan karena industri tambang timah lagi bagus. Di Sulawesi bagus juga karena sedang banyak investasi, pembangunan kawasan berikat. Salah satu yang lagi besar ada Indonesia Morowali Industrial Park yang kebetulan terdaftar di Kanwil DJP Suluttenggomalut,” jelas Yon.

Sementara itu penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2019 mencapai Rp 148,63 triliun, tumbuh sebesar 10,2 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Selanjutnya, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) juga tumbuh 19,4 persen. Sedangkan PPh Pasal 25/29 Badan hanya tumbuh sekitar 1,18 persen.

“Dengan PPh 21 dan PPh 25/29 OP tumbuh baik, walaupun ada pergerakan impor dan ekonomi yang masih vulnerable tetapi dampaknya kepada perusahaan belum tertransmisikan langsung. Ini menjadi tanda-tanda perekonomian relatif masih baik. Kedua, berarti orang masih digaji, masih ada peningkatan gaji, atau masih ada serapan tenaga kerja,” papar Yon.

Proyeksi 2020

Pertumbuhan yang positif pada dua jenis pajak itu membuat Yon optimistis penerimaan pajak tahun 2020 akan lebih baik. Adapun target penerimaan pajak 2020 adalah sebesar Rp 1,642 triliun, atau Rp 310 triliun lebih besar ketimbang penerimaan pajak tahun 2019.

“Tentu ini angka yang relatif sangat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,8 persen. Sehingga ini menuntut cara kerja yang berbeda dibanding tahun lalu. Pak Dirjen sudah menginstruksikan melanjutkan tax reform yang bergulir pada lima pilar—organisasi yang modern, SDM kuat, teknologi, proses bisnis dan aturan lebih baik—perluasan basis data, dan berpartisipasi aktif mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” papar Yon Arsal.

Terkait dengan perluasan basis data, DJP telah mengoptimalkan data keuangan dari perbankan dan lembaga lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu ada pula informasi perpajakan yang dihimpun secara otomatis sebagai implementasi dari hasil konsensus global berupa Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Semua data perbankan sudah kami terima sejak 2018. Di luar itu, data dari AEoI sudah dipakai. Hanya saja frekuensi data cukup banyak dan kami tentu harus menggunakan data dengan prudensial, hati-hati, dan kami pastikan dulu. Artinya, kalau ada perbedaan atau selisih, kami klarifikasi dulu dengan WP (Wajib Pajak),” tegas Yon.

Lanjutnya, sejumlah data itu sudah didistribusikan ke seluruh KPP. Agar data digunakan secara maksimal, DJP melakukan bimbingan teknis secara intensif ke KPP, pemberian modul pemanfaatan data, dan sebagainya.

“Sistemnya (pemanfaatan data) sudah mapan. Kami juga memastikan KPP dapat membaca atau men-translate data ini sama. Kami lakukan bimtek (bimbingan teknis) berkali-kali agar persepsinya sama dengan kawan-kawan di seluruh KPP,” Yon meyakinkan.

Upaya perluasan basis data juga sudah dilakukan dengan menghimpun WP pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui PP Nomor 23 dengan tarif PPh Final 0,5 persen. Hasilnya, pada 31 Desember 2018, penerimaan pajak sektor ini mencapai Rp 5,73 triliun dari jumlah WP 1.882.825 orang.

Pada tahun 2020 ini DJP turut mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan melalui tax holiday—pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun pada periode tertentu—dan tax allowance—insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan nilai investasi dalam kualifikasi tertentu.

“DJP memastikan bahwa fasilitas (tax holiday dan tax allowance) diberikan kepada yang berhak mendapatkannya—tidak ada penyalahgunaan. Intinya DJP selain mengumpulkan penerimaan pajak juga berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Yon.

Selain itu, DJP juga mempercepat restitusi. Tata cara serta kriteria WP yang dapat mempercepat restitusi diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39. Singkatnya, proses restitusi dipercepat untuk WP OP adalah 15 hari sejak SPT diterima. Sedangkan, untuk PPh Badan dan PPN proses restitusi maksimal satu bulan.

“Restitusi dampak pada penerimaan pajak langsung berasa. Tapi restitusi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Nanti kami pantau di SPT tahun 2019, apakah kegiatan itu (restitusi dipercepat) betul-betul mendorong atau mempermudah WP untuk mendapatkan akses pendanaan, peningkatan ekspornya, sehingga profitabilitasnya meningkat. Kami evaluasi di 2020 ini,” terangnya.

Yon mengatakan, tahun 2020 masih menjaga sektor pengolahan dan sektor perdagangan sebagai penggerak utama kontribusi penerimaan pajak. Selain itu, ia juga optimistis sektor pertambangan akan tumbuh 2–3 persen.

“Kami menilai tahun lalu (2019) sektor pertambangan sudah di titik paling bawah karena setelah tumbuh 50 persen pada 2018 lalu, pada 2019 minus 19 – 20 persen. Maka semoga tahun ini sudah bisa tumbuh 2 sampai 3 persen,” harapnya.

Tak lupa di tahun 2020 Indonesia akan menyambut hasil konsensus global dari Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) tentang pajak digital. Dengan begitu, tahun ini DJP bisa memajaki digital platform.

“Konsensus global akan menentukan BUT (Badan Usaha Tetap), bagaimana kita memajaki digital platform, ini yang menjadi krusial terkait pengenaan PPh, misalnya. Tentu konsensus global akan berdampak. Kita juga menjadi setara dengan negara–negara lainnya dan tidak ada pajak berganda,” tutupnya.—Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News6 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News1 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending