Connect with us

TAX RESEARCH

‘Mentor’ dan Kuasa Pajak dalam UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis: Arief Sholikhul Huda (Managing Partner Taxford)

UU HPP memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada WP untuk mendapatkan bantuan dan mencari “mentor” dalam bidang perpajakan.

 

Majalahpajak.net-Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya, masyarakat sering kali hanya berfokus kepada cara memperoleh penghasilan. Sedangkan pemenuhan kewajiban seperti mengadakan pencatatan atau pembukuan dan memelihara data atau dokumen masih sering luput dari perhatian.

Padahal, perpajakan bersifat kompleks dan multidisiplin. Pajak melibatkan minimal ilmu ekonomi, hukum, dan pajak itu sendiri. Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) diyakini memiliki pengetahuan aspek ekonomi dan bisnis dalam menghimpun penghasilan. Di sisi pengetahuan legal, mungkin mereka menguasai aspek hukum pendirian perusahaan, kedudukan hukum sebagai karyawan, profesional, usahawan,  atau investor.

Namun sayangnya, aspek hukum perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Belum lagi aspek akuntansi. Sungguh memusingkan.

Kelonggaran dan kesempatan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terutama dalam Pasal 32 Ayat (3), WP diberi “kelonggaran dan kesempatan” untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan dan membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan itu dapat berupa bantuan untuk memahami masalah perpajakan (bantuan konsultasi) dan bantuan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah seorang kuasa, yaitu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu, antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenjang pendidikan, mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, didefinisikan sebagai “tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Dengan demikian, yang dimaksud jenjang pendidikan tertentu menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP semestinya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Syarat kuasa hukum

Menurut penulis, Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP merupakan salah satu harmonisasi paling ideal, yaitu menyelaraskan Pasal 32 Ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yaitu keputusan atas Pengajuan Pengujian Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP a quo.

Perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) di dalam UU HPP ini juga sekaligus mengharmonisasikan ketentuan mengenai “kompetensi” atau persyaratan menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pengajuan Banding/Gugatan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2015 (PMK-184) sebagai peraturan pelaksana Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP) yang memaknai kompetensi sebagai “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 4 PMK-184, mengatur bahwa persyaratan “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” (kompetensi) itu haruslah dibuktikan dengan (a) ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau (b) ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang lain yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berupa: (1) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) brevet perpajakan dari instansi/lembaga penyelenggara brevet perpajakan; (3) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau (4) surat/dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Bahkan, harmonisasi ketentuan mengenai kompetensi berupa sertifikasi dapat ditemui juga dalam ketentuan mengenai kelengkapan bukti tambahan bagi pemegang ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai berupa ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Para mantan ASN di DJP atau DJBC yang memilih melanjutkan pengabdian di sektor swasta, faktanya pernah menerima pembinaan oleh Kemenkeu dan memiliki kompetensi yang lebih lengkap yang dengan jelas terakomodasi di dalam Penjelasan Pasal 32 (3a) UU HPP. Harmonisasi ketentuan ini terukir begitu indah dan lengkap karena tetap mengakomodasi sekaligus menegaskan konsultan pajak sebagai orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan mempertimbangkan Pasal 49 UU KUP yang mengatur bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”, penulis berpendapat cakupan perpajakan menurut Pasal 32 UU HPP seharusnya dimaknai meliputi PPh, PPN dan PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kuasa serta parameter kompetensi diharapkan mampu mewujudkan asas di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU HPP serta berkaca Putusan MK-63.

Berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional di dalam UU HPP, kita patut optimistis bahwa harmonisasi ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP ini dapat meningkatkan jumlah Kuasa Wajib Pajak yang dapat berperan sebagai “mentor” bagi WP dalam meningkatkan kecerdasan perpajakan.

Dengan meningkatnya kecerdasan pajak, diharapkan WP dapat lebih mudah dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, para Kuasa Wajib Pajak hendaknya berkolaborasi dengan DJP/DJBC/otoritas pajak lainnya dalam menjamin kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu melipatgandakan penerimaan negara dari sektor pajak serta mendorong terwujudnya kemandirian dalam mencapai cita-cita nasional memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

TAX RESEARCH

Membangun “Tax Assurance” Perusahaan

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. MUC Consulting

Untuk membangun “tax assurance” yang optimal, suatu perusahaan harus memerhatikan setidaknya tiga faktor, plus pengendalian internal.

 

Majalahpajak.net – Tax assurance sangatlah dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena ia dapat meminimalkan risiko terjadinya sanksi perpajakan ke depannya. Secara tidak langsung, tax assurance dapat menjamin berjalan baiknya tax planning dan tax management yang dilakukan perusahaan.

Dalam perspektif sempit, tax assurance dapat dipandang sebagai jaminan atas posisi pajak dalam rekening komersial, sehingga pengguna rekening tersebut lebih percaya terhadap kebenarannya. Selain itu, Ronald Russo dalam bukunya Tax Assurance (2015) menjelaskan, lebih dari sekadar sebagai penjamin fungsi pajak sudah dilakukan dengan tepat, tax assurance juga berkaitan erat dengan manajemen risiko pajak, pengendalian internal, pengendalian manajemen, tata kelola perusahaan, kebijakan pajak, hubungan dengan media, hubungan dengan otoritas pajak, sisi etika perpajakan dan audit.

Melihat hal tersebut, tax assurance dapat diartikan sebagai suatu jaminan atau upaya bahwa fungsi perpajakan yang dilakukan dalam suatu perusahaan telah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor pendukung

Untuk mendukung terciptanya tax assurance yang optimal dalam suatu perusahaan, setidaknya ada tiga faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait pemahaman peraturan perpajakan. Walaupun pemerintah sudah maksimal dalam mengupayakan pemberian informasi perpajakan, ada saja ketimpangan background dan tingkat pendidikan di setiap daerah, sehingga penyerapan informasinya pun tidak sama. Alhasil, sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi dari pemahaman perpajakan.

Kedua, pemerataan sosialisasi. Sebagai gambaran, sosialisasi di kota besar dan daerah sangat jauh berbeda. Hal itu menjadi tantangan tersendiri apalagi dengan keadaan geografis Indonesia terdiri dari kepulauan yang secara tidak langsung memengaruhi pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan. Maka, sudah seharusnya sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah.

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

Ketiga, yang tak kalah penting adalah trust atau kepercayaan WP terhadap otoritas pajak, dan sebaliknya. Otoritas pajak harus membangun citra yang positif bahwa mereka bisa dipercaya oleh WP. Terlebih, saat ini media yang digunakan otoritas pajak sudah makin banyak, mekanisme yang dilakukan juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang semakin banyak mengisi posisi di dunia usaha. Maka, otoritas pajak harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan kepada WP. Di sisi lain, WP juga diharapkan dapat terus menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Internal control”

Hal tak kalah penting yang perlu diperhatikan WP dalam membangun tax assurance yang baik bagi perusahaan adalah adanya internal control. WP sendiri harus memastikan bahwa perusahaan mereka sudah dalam koridor yang sesuai aturan. Dan ini bisa dilakukan melalui internal control. Misalnya, dengan meneliti apakah kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pembukuan sudah dilakukan dengan baik, dan sebagainya.

Bicara pajak tentu bukan hanya terkait pajaknya saja karena keseluruhan proses aktivitas di dalamnya pun sangat penting. Beberapa kasus yang terjadi di lapangan, kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan baik. Namun, ada aspek legal yang bermasalah, sehingga pada akhirnya berimbas pada sisi perpajakannya. Itulah pentingnya melakukan internal control.

Sinergi

Untuk mencapai tax assurance yang baik, penting bagi perusahaan menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan otoritas pajak. Terlebih, saat ini banyak media komunikasi yang diberikan oleh otoritas pajak. Mulai dari layanan Kring Pajak, hingga setiap WP diberikan konsultan di level kantor pajak melalui account representative (AR). Sehingga ketika WP mengalami kesulitan terkait hak dan kewajiban perpajakannya, maka mereka bisa menanyakan langsung ke otoritas pajak.

Hal ini tentu membantu WP, meskipun terkadang konsultasi yang disampaikannya AR atau petugas pajak kurang optimal karena hanya secara lisan atau by phone. Oleh karena itu, ke depan tentu perlu ada evaluasi, bagaimana mekanisme saluran informasi yang tepat untuk WP. Terutama WP yang masih awam dengan kewajiban perpajakan dapat merekam, sehingga membutuhkan media atau tempat mencari informasi yang paling tepercaya.

Baca Juga: DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

Di sisi lain, penting juga bagi otoritas pajak untuk selalu melakukan sosialisasi yang lebih merata di seluruh pelosok daerah, dan untuk semua segmen WP agar informasi yang tersampaikan tidak timpang dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan masing-masing wilayah untuk memberikan treatment yang tepat.

Walaupun saat ini pendekatan yang dilakukan otoritas pajak kepada WP semakin baik, sosialisasi harus terus dilakukan karena dalam praktiknya, antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan terkadang belum sepemahaman.

Sinergi selanjutnya adalah dengan konsultan pajak. Sebagai entitas yang memang berkecimpung di dunia perpajakan, konsultan pajak tentu memiliki pemahaman profesional yang lebih komprehensif di bidang perpajakan, sehingga ketika WP mengalami masalah perpajakan atau kondisi yang baru terjadi, mereka dapat minta pendampingan kepada konsultan pajak untuk treatment yang tepat atas kondisi yang mereka hadapi.

Dan tidak kalah pentingnya adalah peran media. Dengan akses yang luas, media juga dapat menjadi jembatan informasi perpajakan ke seluruh lapisan masyarakat.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Agar Industri Asuransi Kian Terjamin

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio Group

 

Asuransi berpotensi tumbuh kian pesat. Pemerintah diminta turun tangan menjawab tantangan di lapangan.

 

Majalahpajak.net – Industri asuransi telah berkembang cukup meyakinkan dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik setelah sebelumnya menurun akibat pandemi Covid-19. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan premi asuransi tumbuh positif di kuartal 1 2022 sebesar 7,9 persen year-on-year (yoy). Selain itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menyebutkan bahwa total pendapatan tumbuh sebesar 11,9 persen yoy.

Tidak hanya itu, bidang bisnis lain yang berkontribusi terhadap asuransi umum juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, misalnya pada asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. Selain itu, banyaknya masyarakat yang belum menggunakan—bahkan belum mengenal—asuransi adalah peluang pasar yang besar.

Tantangan

Namun, semua ini tentu tidak lepas dari adanya tantangan. Saat ini, tantangan terbesar industri asuransi di Indonesia adalah masih melekatnya citra buruk pada industri asuransi karena maraknya kasus penipuan terkait dengan perusahaan asuransi. Maka, industri asuransi perlu untuk mengembalikan citra mereka menjadi baik kembali.

Baca Juga: Menganalisis Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing

Tantangan selanjutnya adalah regulasi. Ada dua peraturan perpajakan yang berdampak signifikan terhadap industri asuransi di Indonesia, terutama untuk premi asuransi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

Dalam Bab IV UU HPP dijelaskan bahwa jasa asuransi tidak lagi menjadi jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi menjadi jasa strategis di mana PPN-nya dibebaskan baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sedangkan PMK No 67/PMK.03/2022 mengatur bahwa seluruh komisi yang diterima oleh agen dan broker asuransi maupun reasuransi merupakan objek PPN Final sehingga seluruh agen dan broker asuransi maupun reasuransi diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Asuransi dinilai akan menjadi sektor potensial yang akan terus melesat sering dengan munculnya ekonomi baru. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama 2016–2019 tingkat literasi keuangan meningkat dari 29,66 persen menjadi 38,03 persen. Di sisi lain persentase inklusi keuangan bertumbuh dari 67,82 persen menjadi 76,19 persen. Namun, tingkat literasi asuransi masih relatif kecil, yakni baru mencapai 19,4 persen. Ini menunjukkan adanya potensi asuransi untuk berkontribusi pada pencapaian target literasi dan inklusi keuangan di 90 persen pada 2024.

Industri asuransi jiwa berubah mendasar sejak diundangkannya UU Cipta Kerja tentang pengenaan PPh di mana sekarang pengecualian klaim sebagai objek pajak dikhususkan berdasarkan kejadian tertentu, yaitu kecelakaan, sakit atau meninggal serta beasiswa.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi juga memberi tantangan tersendiri bagi bisnis asuransi yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Secara garis besar, PMK tersebut terbagi menjadi tiga pokok utama bagi perusahaan asuransi. Pertama, sebagai pemungut PPN, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi.

Kedua, mengenai PPN dipungut dengan besaran tertentu. Untuk agen asuransi, yaitu 10 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 1,1 persen dikali komisi/fee. Sedangkan untuk broker atau pialang asuransi/reasuransi adalah 20 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 2,2 persen dari komisi/fee.

Ketiga, mengatur penyederhanaan administrasi untuk agen asuransi, agen asuransi wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kemudian dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), tidak wajib e-Faktur, dan tidak melaporkan SPT Masa PPN.

Dari ketiga pokok utama pengaturan tersebut, kita dapat melihat bahwa salah satu hal yang berubah adalah agen asuransi yang harus mempunyai NPWP. Selain itu, perubahan juga terletak pada PPN yang dipungut yakni sebesar 1,1 persen dari komisi bruto.

Baca Juga: Pahlawan UU HPP

Butuh penyesuaian

Maka, dibutuhkan penyesuaian di sisi perusahaan asuransi, baik administrasi, sistem, maupun biaya yang akan menjadi beban bagi perusahaan asuransi. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat saja ditempuh penyesuaian tarif premi bagi nasabah.

Dari sisi administrasi, pasti ada potensi biaya pada penyesuaian pelaporan potongan pajak individu per individu dan kewajiban NPWP karena banyaknya jumlah agen asuransi di industri ini (hampir 1 juta).

Selain itu, pengenaan PPN tersebut juga berpotensi mengurangi hak penyedia jasa perantara, yakni pialang atau agen asuransi, terutama bagi para agen dan pialang yang sebelumnya belum terdaftar sebagai PKP. Selain itu, perusahaan asuransi umumnya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan.

Secara umum, PMK tersebut memberikan penyederhanaan administrasi baik bagi agen maupun pialang. Khusus untuk agen, misalnya, diberikan kemudahan untuk tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena bukti pembayaran komisi dianggap sebagai pelaporan SPT PPN.

Produk asuransi kian inovatif. Bahkan, ada jenis asuransi yang dengan sifat menyerupai produk keuangan yang memberikan imbalan bunga dan diberikan dalam bentuk klaim asuransi. Singkatnya, industri asuransi telah menunjukkan potensi perkembangan pesat. Namun, berdasarkan implementasi aturan di lapangan, sebaiknya pemerintah berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi asuransi seluruh Indonesia untuk menangkap aspirasi, terutama kendala nyata yang dirasakan di lapangan baik itu dampak ke bisnis di industri asuransi maupun waktu yang dibutuhkan industri untuk mengimplementasikan regulasi baru.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Mitigasi Tantangan Integrasi NIK-NPWP

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio

Dalam jangka pendek, integrasi NIK dan NPWP berpotensi menaikkan beban administrasi dan biaya kepatuhan. Sinergi dan kesiapan infrastruktur pegang peran kunci.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP sebagai data administratif perpajakan akan ditransisikan hingga 2023, dan berlaku penuh mulai 1 Januari 2024. Integrasi ini merupakan langkah progresif pemerintah dalam mengembangkan Single Identity Number (SIN).

SIN menjadi penting karena ia menyatukan data pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian yang menggunakan sistem pencatatan yang berbeda-beda. SIN juga merupakan perwujudan Satu Data Indonesia, sebuah gagasan yang lahir jauh di tahun 2006, melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 24 Tahun 2013 yang mewajibkan seluruh pelayanan publik menggunakan NIK.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik yang secara khusus memperdalam dasar hukum integrasi NIK dan NPWP untuk membangun kesadaran pajak dan dasar tata kelola perpajakan dalam negara.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 112/PMK.03/2022 Tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah—yang merupakan pengejawantahan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 tahun 2021 (UU HPP)—pemerintah juga menegaskan kehendaknya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Manfaat

Bagi Wajib Pajak (WP), integrasi akan membuahkan kemudahan, yakni bersatunya fungsi identitas dan fungsi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam satu identitas.

Baca Juga: Pak Poeng dan GBHP

Integrasi juga akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik dan adil. Sebab, pemerintah akan segera tahu apakah pemilik identitas tergolong berekonomi lemah yang layak menerima bantuan ataukah sebaliknya.

Idealnya, Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta yang tersebar di lebih dari 18.000 pulau, memang harus punya data yang terintegrasi. Integrasi data ini akan mendukung keadilan sosial, kepastian hukum, keamanan negara, dan kesetaraan seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, data yang terintegrasi juga akan mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan.

Di bidang perpajakan, integrasi ini akan memperkaya basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga memudahkannya menentukan kebijakan pajak sekaligus mengakselerasi tingkat kepatuhan WP. DJP dapat menggunakan big data untuk melihat kondisi WP secara lebih akurat. Dari sini, kepatuhan perpajakan bisa ditingkatkan lewat penyederhanaan proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP. Kalau pemenuhan kewajiban perpajakan berjalan mudah dan baik, maka tax ratio akan meningkat.

Di tahun-tahun bonus demografi ini, DJP telah mempersiapkan diri dengan menyediakan fasilitas pajak seperti super deduction tax agar penduduk usia produktif tidak terjebak dalam middle income trap sebagai efek dari tidak sesuainya kualitas SDM dengan kebutuhan dunia usaha.

Tantangan

Namun, bukan berarti penerapan integrasi tersebut tidak mempunyai tantangan. Selayaknya kebijakan baru, sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Kondisi geografis Indonesia juga merupakan tantangan tersendiri.  Yang jelas, diperlukan sinergi menyeluruh antara Kementerian Dalam Negeri dan DJP hingga pada satuan instansi terkecil.

Baca Juga: Tantangan Menuju SIN

Di samping itu, perlu ada regulasi yang mengatur workflow integrasi pihak-pihak terkait terutama tentang kerahasiaan dan keamanan data penduduk. Sudah pasti mengolah data yang besar memerlukan SDM yang mumpuni. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa integrasi ini berjalan transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik meningkat.

Jumlah penduduk Indonesia adalah 271.35 juta jiwa (BPS, 2021) dengan 70,72 persennya merupakan angkatan kerja berusia 15–65 tahun. Ini berpotensi menjadi penghambat kebijakan integrasi. Bayangkan, DJP setidaknya harus mengadministrasikan 191 juta NPWP OP dalam proses ini. Sementara, hingga 2021 jumlah OP yang sudah diadministrasikan baru sekitar 45 juta. Artinya, pemerintah memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi teknologi agar mampu mengakomodasi hal ini. Saat ini, meskipun belum beroperasi, DJP tengah menyiapkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diharapkan mampu mengadministrasikan dan memantau kepatuhan WP.

Berikutnya, terdapat juga potensi yang harus diwaspadai dari sisi peningkatan administrative cost dan compliance cost. Kita tahu, 56,1 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menggambarkan adanya beban integrasi data yang masif kantor pajak di Pulau Jawa dibandingkan dengan kantor pajak di luar Jawa. Dalam jangka pendek, hal ini akan memunculkan beban (administrative cost) bagi pemerintah, baik untuk mengadministrasikan WP maupun untuk menagih pajak.

Ada pula potensi dari sisi WP yaitu compliance cost atau biaya yang dikeluarkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beban WP dapat bertambah seiring datangnya perubahan kebijakan yang berturut-turut, misalnya dari disahkannya UU Cipta Kerja dan UU HPP.

Akan tetapi, kendala-kendala di atas dapat dimitigasi dengan sinergi pihak-pihak terkait dan juga kesiapan infrastruktur Dukcapil dan DJP. Maka, layanan perpajakan secara digital—yang mengurangi compliance costmemegang peranan kunci dalam memengaruhi tingkat kepatuhan WP.

Lanjut baca

Populer