Connect with us

Topic

Menjalin Lingkungan Riset Perpajakan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kebijakan yang tepat sasaran memerlukan riset mendalam. Tapi sebelum riset berakar menjadi budaya, sebuah lingkungan riset—yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi—harus terbangun.

 

Jika melihat jejak digital tentang riset untuk kebijakan publik selama beberapa tahun belakangan ini, hampir setiap kementerian/lembaga, dunia akademis atau elemen masyarakat lainnya menyerukan pentingnya membuat kebijakan berbasis riset atau penelitian. Barangkali lantas timbul pertanyaan, apakah selama ini kebijakan yang diambil pemerintah belum berdasarkan riset atau data yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Tentu saja negeri ini terus berbenah.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan bangkitnya era Reformasi yang mengusung napas demokrasi dan transparansi di negeri ini, produk kebijakan yang dihasilkan pun semakin baik. Diakui atau tidak, pada Orde Baru, kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik atau teknokrat yang diambil berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu, bukan kepentingan masyarakat yang notabene paling terdampak oleh produk kebijakan itu. Sementara produk-produk kebijakan yang ada saat ini tak semuanya baru. Atau kalau pun produk baru, dibuat dengan metode dan cara lama sehingga perlu dievaluasi kembali agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan pun menyerukan pentingnya jajaran Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan berdasarkan riset. Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang November 2018 lalu, Menteri Keuangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti (evidence based).

Sri Mulyani meyakini, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

Direktorat jenderal Pajak (DJP), sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan pun mencoba menerjemahkan imbauan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui, penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Riset yang mendalam dibutuhkan untuk perbaikan bidang perpajakan. Sementara riset yang dangkal justru dapat berujung pada perubahan atau kebijakan yang kurang efektif atau bahkan berdampak buruk. Robert menyebut perlunya membangun lingkungan penelitian (environment research) yang baik, dan ini memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi.

Penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya

Siap bekerja sama

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan DJP. Pihaknya bahkan telah menyiapkan peta jalan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017–2045. Di dalamnya terdapat sepuluh bidang fokus yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti, termasuk substansi pajak dan ekonomi pajak yang masuk dalam bidang Sosial Humaniora (Soshum). Peta jalan itu dibentuk karena menurut Dimyati masih ada kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan institusi. Banyak peneliti yang melakukan riset tidak berdasarkan kebutuhan institusi atau tidak sesuai dengan masalah kekinian. Hasil riset sering hanya untuk memenuhi kebutuhan si peneliti, misalnya untuk syarat kelulusan mahasiswa atau promosi seorang dosen dan profesi lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya panduan yang kuat sebagai pedoman si peneliti.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejalan dengan Kemenristek Dikti, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan, perguruan tinggi, sebagai mata dan telinga rakyat, siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian perpajakan. Dengan keunggulan metodologinya, perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam merumuskan setiap kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam siap menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. ATPETSI memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ia optimistis, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Darussalam menegaskan, ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan institusi pajak.

Dukungan juga datang dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Lembaga riset ini siap bersinergi dengan DJP, salah satunya dengan teknologi big data analytics. Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Yan Rianto mengemukakan, dukungan big data akan meningkatkan efisiensi proses internal terkait akurasi dari analisis yang dilakukan petugas pajak. Melalui big data, prediksi dan analisis data bisa dilakukan secara komprehensif untuk menggali potensi pajak yang baru. Dengan cara itu, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi regulasi yang perlu dikeluarkan terhadap sektor yang baru tumbuh seperti ekonomi digital.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Topic

Petani Muda Agen Pembangunan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewah

Dengan konsep pertanian terpadu yang ia kembangkan, Agis berhasil melahirkan para jawara muda pegiat usaha sektor pertanian yang mampu menggerakkan ekonomi desa.

 

Era boleh berganti. Dari tradisional ke modernisasi, dari manual ke automasi. Namun, urusan perut selamanya akan tetap menjadi tanggung jawab petani, peternak dan nelayan. Artinya, kontribusi petani dan turunannya itu tetap tak akan pernah bisa tergantikan.

“Selama orang di dunia ini masih belum bisa makan plastik, mengunyah batu, pasir, kita masih butuh petani, peternak, dan nelayan,” ujar CEO Jawara Banten Farm Nur Agis Aulia kepada Majalah Pajak akhir Juli lalu.

ironisnya, profesi petani cenderung masih dipandang sebelah mata. Padahal, menjadi petani juga bisa memiliki penghasilan yang menjanjikan bagi kesejahteraan, asal dikelola dengan profesional. Bermodal keyakinan itu, Nur Agis Aulia memilih menekuni bidang agropreneurship untuk memberdayakan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Indonesia. Upaya itu ia mulai dari Banten yang merupakan tanah kelahirannya.

Pria 28 tahun yang akrab disapa Agis itu menilai, permasalahan di kota solusinya ada di desa. Kemiskinan dan pengangguran terbesar ada di desa, sedangkan potensi dominan di desa adalah pertanian. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2015 lalu jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang, 14,21 persen di antaranya ada di pedesaan dan didominasi oleh petani. Jika pertanian tak berkembang, maka akan menjadi malapetaka bagi negeri ini. Karena itu, menurut Agis, fondasi pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari desa.

Agis ingin potensi-potensi di desa yang masih telantar bisa digarap secara maksimal dengan sistem manajerial yang baik. Selama ini sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan di Indonesia belum tergarap optimal karena Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat adalah usia kurang produktif. Saat ini 62 persen petani yang ada telah berusia di atas 55 tahun. Sementara petani berusia di bawah 40 tahun hanya 12 persen. Para pemuda yang memiliki potensi dan inovasi enggan terjun di sektor pertanian. Alhasil, supply bahan pangan kurang sehingga harga-harga bahan pangan dalam negeri terus melambung. Pertanian di Indonesia harus dimanajemen dengan baik seperti konsep yang diterapkan di luar negeri.

“Di luar negeri, pertanian dijadikan bisnis ter-planning dengan perhitungan cash flow yang kuat. Pasar mereka mampu memproduksi berskala besar sehingga mampu menurunkan harga pokok penjualan (HPP) bahan pangan mereka, seperti beras, buah-buahan, dan ikan,” tutur Agis.

Namun, tidak mudah mengajak anak-anak muda untuk serius menekuni bidang pertanian. Karenanya, Agis berusaha membuat strategi dalam merangkul mereka. Mulai dari proses penyadaran, intervensi hingga memastikan keberlangsungan usaha.

Proses penyadaran dimulai Agis dengan merintis usaha pertanian terpadu. Berbekal ilmu agropreneurship dari program Indonesia Bangun Desa (IBD) yang pernah ia ikuti, akhirnya tahun 2013 Agis berhasil mendirikan dan mengembangkan Jawara Banten Farm, yakni usaha pertanian terpadu dengan konsep memberdayakan masyarakat petani dan peternak Banten untuk mendapatkan penghasilan tidak hanya saat panen saja, tetapi juga harian, mingguan dan bulanan. Usaha yang dilakukan mulai dari penjualan bibit, produksi sayur dan tanaman lainnya serta penjualan susu dan daging hewan ternak untuk berbagai acara.

“Jawara Banten Farm berusaha untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada desa, yaitu sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, dari hulu ke hilir, dari budidaya hingga olahan,” jelas Agis.

Jawara Banten Farm terletak di Desa Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten. Di area seluas sekitar 3.000 meter persegi itu Agis awalnya hanya beternak kambing hingga kini telah berkembang ke peternakan kerbau dan sapi. Selain beternak, ia juga berkebun dengan menanam aneka tanaman sayuran, seperti cabai, terung, dan pepaya. Dari hasil pertanian itu, selain mendatangkan omzet yang menggiurkan, Agis juga bisa mencukupi semua kebutuhannya.

Untuk mendapatkan penghasilan harian, secara konvensional Agis menjual komoditas hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan ke pasar-pasar hingga ke jaringan agen-agen di perumahan yang tekah ia bangun. Sementara dari peternakan, ia mengandalkan penjualan susu kambing harian dan permintaan aqiqah. Selain itu penjualan ke jagal dan hajatan pernikahan juga selalu datang setiap bulannya.

Jawara Banten Farm berusaha untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada desa yaitu sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, dari hulu ke hilir, dari budidaya hingga olahan

Komunitas edukasi

Usaha yang dirintis dan menampakkan hasil itu akhirnya mampu membuka mata para pemuda. Agis kian bersemangat untuk memajukan pertanian di Banten. Bersama teman-temannya dari berbagai profesi yang punya visi dan idealisme membangun Banten, tahun 2014 ia mendirikan Komunitas Banten Bangun Desa (KBBD) sebagai upaya pendampingan. Agis berpandangan, pemberdayaan desa tidak cukup hanya ditangani orang-orang dengan latar belakang pertanian, tapi harus multidisiplin ilmu. Gerakan ini melibatkan orang-orang dari berbagai profesi dan berlatar belakang pendidikan, seperti ekonomi, hukum, sosial, teknologi, dan lain-lainnya.

Komunitas ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Mulai dari membuat canvas business model-nya, business plan-nya, timeline-nya. Secara rutin, anggota komunitas ini pun mulai berkeliling desa untuk melakukan social mapping, observasi mendalam untuk menggali data kondisi desa, untuk mendesain program sesuai kondisi setempat. Komunitas ini terus bergerak memberdayakan masyarakat di beberapa desa dan melibatkan banyak orang lintasprofesi. Hingga saat ini lebih dari 100 desa sedang di optimalisasi potensi sumber daya alam di Provinsi Banten melalui agen-agen agropreneur muda.

Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan usaha pertanian, bersama rekan sejawatnya, Agis juga mendirikan Institut Petani Peternak Muda (IPPM) sebagai upaya untuk ikut serta mengatasi persoalan regenerasi petani. IPPM bisa dibilang sekolah nonformal bagi anak-anak muda yang ingin menjadi petani peternak muda untuk memajukan pembangunan pertanian di Indonesia. Melalui IPPM Adis menyelenggarakan kegiatan edukasi atau pelatihan pertanian.

Program pelatihan yang diberikan pun sangat sistematis dan aplikatif. Pertama, materi manajemen keuangan, mulai dari cara memperoleh pendanaan (modal) hingga pengalokasian dana secara efektif dan efisien. Kedua, program budidaya pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga pemanenan. Di program ini, peserta juga diberi pelatihan mengenai pertanian yang terintegrasi agar limbah-limbah dari usaha budidaya dapat bermanfaat dan menghasilkan nilai tambah. Ketiga, penanganan pascapanen. Program ini penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, terlebih ketika produk berlimpah dan harga jual sedang rendah.

Penanganan pasca-panen yang dilakukan, misalnya sortasi, pengeringan, penyimpanan, pengemasan hingga pengolahan produk. Terakhir adalah pemasaran. Materi yang diberikan mulai dari penentuan segmentasi pasar, penetapan target pasar, perencanaan produk, alur distribusi, serta promosi dan komunikasi.

Hingga saat ini IPPM telah menampung lebih dari seribu petani peternak muda dari berbagai daerah yang siap menjadi agen pembangunan desa baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.—Waluyo Hanjarwadi

Continue Reading

Topic

Kolaborasi Pembuat Solusi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Dok Pribadi

Dunia peragaan busana ternyata tak melulu identik dengan keglamoran model-model nan rupawan. Ia juga bisa menjadi alat memberdayakan sisi kemanusiaan.

 

Tren modest fashion selalu menjadi perbincangan dan kian populer di dunia mode. Betapa tidak, acara fashion show kelas nasional hingga internasional pun memperkenalkan tren ini. Modest fashion adalah istilah untuk menyebutkan busana yang lebih tertutup dan tidak menonjolkan bentuk tubuh.

Salah satu penggiat yang juga menangkap peluang dari bisnis modest fashion di Indonesia adalah Franka Soeria. Co-founder Think Fashion (Modest Fashion Weeks, Council of Modest Fashion & Modest Catwalk) ini menjelaskan, modest fashion tidak sekadar baju tertutup, terlebih diasosiasikan dengan salah satu agama saja. Menurut Franka, modest fashion adalah gaya busana lintasagama alias netral.

Modest fashion itu tidak sekadar baju tertutup, pakai jilbab atau apa, tapi lebih ke what you do good for in return.”

Franka menjelaskan, bisnis yang ia rintis benar-benar dimulai mulai dari bawah dan tidak melibatkan korporasi besar maupun investor. “Kalau secara bisnis karena semua masih self funded, aku enggak punya investor. Mulai dari nol, ngumpulin duit dari nol,” ungkapnya saat di temui Majalah Pajak pada Senin (29/07).

Wanita yang juga Founder perusahaan start#Markamarie ini memulai kariernya dengan rangkaian peran di industri musik, media, film, sampai ia menemukan dunia mode. Ia mulai membantu di acara-acara mode dan membuat jaringan dengan mendirikan Alahijab.com, berupa platform media sosial yang didedikasikan untuk modest fashion.

Proyek yang paling sukses di bawah tangan dinginnya adalah Modest Fashion Weeks, berupa acara modest fashion hasil besutannya bersama Think Fashion yang diselenggarakan di Istanbul, London, Dubai, dan Jakarta. Setelah itu, bersama Ismail Semin, Franka pun menciptakan #Markamarie, berupa start up on-line yang berfokus pada pemasaran, produksi, serta menangani manajemen acara modest fashion.

Kita bisa melakukan sesuatu yang besar bareng-bareng karena aku sangat percaya sama yang namanya we are better together

Sumber inspirasi

Franka lantas memfokuskan dirinya dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu sesama. Melalui gerakan Fashion for God bertajuk “Fashion is for All” ia mencoba menggali sisi kemanusiaan dalam fesyen. Mulai dari membantu kaum difabel, bergabung dengan komunitas difabel, serta membantu para pengungsi internasional dalam hal fesyen.

“Alhamdulillah senang banget kita mulai itu dari Jakarta Modest 2018, kita bikin fashion show untuk para difabel. Akhirnya fashion show itu menginspirasi seorang desainer dari Abu Dhabi yang akhirnya berkolaborasi membuat brand khusus untuk para difabel,” jelasnya.

Peragaan busana itu melibatkan sekelompok perempuan difabel Indonesia untuk memperagakan baju karya desainer yang juga difabel, sampai memberikan pelatihan mode busana untuk para pengungsi agar mempunyai ilmu ketika mereka bekerja di negara tujuan mereka nanti.

Untuk mencari bakat baru dan membuka akses dalam dunia fesyen, Franka bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengadakan modest fashion founders fund. Melalui program itu, 20 peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan materi pengembangan usaha meliputi ide kreatif, hingga pengetahuan ekspor dan hak kekayaan intelektual. Para peserta juga didampingi mentor untuk menjalankan peragaan busana yang dipresentasikan di hadapan para stakeholder saat malam apresiasi pada Agustus 2019 ini. Keunggulan lainnya berupa mendapatkan networking atau akses dan prioritas dukungan dari Bekraf untuk mengikuti kompetisi dan pameran domestik maupun internasional.

Melihat banyaknya talenta yang ada di Indonesia, #Markamarie juga membuat markamarie creative. “Sebenarnya kalau sekarang aku mau fokus ke hub itu tadi, karena aku bilang lagi dengan kesempatan modest fashion yang ada aku ingin salurin buat Indonesia. Bukan hanya desainer dan brand, tapi talent kreatif,” jelasnya. Franka berharap melalui #Markamarie creative bisa menggandeng merek besar luar negeri untuk produksi di Indonesia. Ia juga berharap bisa mendekati merek luar untuk produksi konten kreatifnya di Indonesia, dan bisa menjadi penyelenggara acara-acara internasional agar lebih dikenal sebagai solution maker.

Pengalaman yang ia dapat kan dalam dunia modest fashion pun ia coba tularkan kepada para desainer Indonesia yang mulai menggeluti dunia fesyen. Dengan terbentuknya The Council of Modest Fashion, Franka bisa menjadi pengawas sekaligus mentor bagi para desainer yang ingin go international. “Council modest fashion juga aku bikin sebagai bukan sebagai otoritas ya, tapi sebagai satpamnya. Jadi, sebenarnya peranan aku di sini bikin sistem, cuma ya memang enggak cukup aku sendiri, dunianya terlalu besar, makanya aku bikin council,” tambahnya.

Sebagai modest fashion expert kelas dunia, Franka berharap dengan kembalinya ia ke Indonesia dapat membantu dan menjadi solution maker bagi para penyuka modest fashion. Selain itu, dengan adanya kolaborasi dengan pihak lain dapat mempromosikan Indonesia jadi lebih baik, dapat menjadikan modest fashion sebagai bisnis, tidak hanya menjadikannya sebagai hiburan, akan tapi sebagai gudangnya orang-orang kreatif.

“Jadi, kita bisa melakukan sesuatu yang besar bareng-bareng karena aku sangat percaya sama yang namanya we are better together,” pungkasnya.–Heru Yulianto

Continue Reading

Topic

Aplikasi Laporan Warga untuk Cerdasnya Kota

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Qlue

Dengan konsep “smart city”, Qlue berhasil meningkatkan respons pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dengan melibatkan partisipasi aktif warga.

Banjir, jalan berlubang, kemacetan, sampah berserakan di mana-mana, trotoar rusak, dan buruknya pelayanan publik merupakan problematika perkotaan yang kerap dikeluhkan oleh warga. Sayangnya, belum banyak pemerintah daerah yang memiliki kanal-kanal efektif untuk menampung keluhan warga dan menyelesaikannya secara cepat.

Kalaupun ada kanal pengaduan melalui telepon, sering kali pelaporan warga tak segera diselesaikan karena birokrasi dan sistem disposisi pemerintah daerah yang rumit, membuat masalah itu terbengkalai berbulan-bulan lamanya. Yang lebih parah lagi, laporan warga tak sedikit pun digubris.

Inilah yang menjadi kegelisahan seorang warga DKI Jakarta Raditya Maulana Rusdi atau yang lebih akrab disapa Rama. Pemegang gelar Master of Science di bidang Sistem Informasi Manajemen ini gemas. Tak ingin sekadar berpangku tangan, Rama bersama teman-temannya membuat sebuah aplikasi pelaporan warga yang kemudian ditawarkan kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

Setelah belasan kali “mengetuk pintu”, akhirnya gayung pun bersambut. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kala itu dijabat Basuki Tjahaja Purnama bersedia bekerja sama. Akhirnya, Pada Desember 2014 silam, aplikasi yang diberi nama Qlue ini resmi diluncurkan sebagai implementasi keseriusan Pemprov DKI Jakarta menuju Jakarta Smart City. Qlue merupakan aplikasi media sosial untuk penyampaian aspirasi juga pengaduan secara langsung (real time).

Di sisi lain, pemerintah daerah dibekali Qlue Dashboard yang akan membantu para pemimpin mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah di lapangan dengan cara yang sangat cepat, efektif, dan akurat. Aplikasi ini menggabungkan Application Programming Interface (API) dari Google Maps dengan aplikasi Qlue untuk menampilkan data secara visual.

Sepanjang tahun 2015, laporan warga yang masuk melalui Qlue berjumlah sekitar 130.000 laporan. Jumlah ini naik drastis di tahun berikutnya yakni mencapai 479.353 laporan. Aduan yang masuk pun beragam, mulai dari persoalan lingkungan, kemacetan, dan prasarana umum yang rusak. Setiap laporan warga yang masuk harus direspons oleh dinas terkait paling lambat 1×24 jam.

Perkembangan penyelesaian setiap masalah dapat dipantau langsung oleh pelapor melalui Qlue yang juga terintegrasi dengan portal Jakarta Smart City Command Center. Selain itu, setiap tiga bulan Qlue juga mengirimkan data yang telah diolah dikirimkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan akan setiap permasalahan kota.

Menurut Chief Commercial Officer Qlue Maya Arvini, Qlue terbukti mampu mengukur kinerja aparat melalui seberapa cepat mereka merespons dan menyelesaikan sebuah laporan. Terlebih, Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjabat saat itu memiliki visi yang sama dengan Qlue, membuat Kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik untuk ditinggali melalui solusi kota cerdas (smart city).

Qlue terbukti mampu mengukur kinerja aparat melalui seberapa cepat mereka merespons dan menyelesaikan sebuah laporan.

“Kami punya support sangat tinggi dari gubernur yang bersangkutan saat itu, bahkan cara kerjanya (Pemda) Jakarta juga diubah sama beliau. Semua key performance indicator dari sisi camat, lurah itu bahkan diukur berdasarkan laporan yang diselesaikan oleh mereka ketika warga melaporkan,” terang Maya kepada Majalah Pajak usai acara My Matrix Sharing Session di bilangan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Menilik setahun keberadaannya saat itu, Qlue berhasil mengurangi titik banjir sebesar 94 persen, meningkatkan performa pemerintahan sejumlah 61,4 persen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebanyak 47 persen.

Maya menambahkan, dampak dari aplikasi ini di suatu daerah akan sangat terasa jika ada dukungan penuh dari kepala daerah dan kesadaran warga yang melapor.

“Yang perlu ditekankan adalah proses edukasi dan sosialisasi. Jadi, sering kali edukasi dan sosialisasi kami minta tolong oleh perangkat pemerintah kota bersangkutan. Karena jika banyak warga yang men-download tapi tidak melapor, kan, percuma. Di luar itu kami juga berinteraksi dengan beberapa komunitas dan asosiasi terkait,” terang mantan Business Group Head di Divisi Marketing & Operations Microsoft Indonesia ini.

Hingga saat ini, Qlue tetap menjadi andalan warga DKI Jakarta dalam melaporkan masalah. Data semester pertama 2019 menunjukkan, laporan warga melalui Qlue meningkat 17,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan tingkat penyelesaian laporan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 91 persen.

Tiga laporan terbanyak terdiri dari sampah, iklan liar, dan parkir liar dengan akumulasi 54 persen dari total laporan. Kepercayaan warga DKI Jakarta terhadap Qlue juga terlihat dengan terus meningkatnya pengguna Qlue yang naik 11 persen pada semester pertama 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Keberhasilan Jakarta menjadi role model kota cerdas kemudian banyak dilirik pemerintah daerah lainnya. Saat ini, sudah ada 15 daerah yang telah bergabung bersama Qlue. Beberapa di antaranya adalah pemerintah Kota Bima, Manado, Sidoarjo, Cilegon, dan Probolinggo. Tahun ini, Qlue menargetkan lima daerah baru akan bergabung.

Maya menjelaskan, untuk bisa bekerja sama dengan Qlue, daerah mesti memenuhi paling tidak tiga persyaratan. Pertama, kepala daerah harus memiliki visi yang sama, berani berubah membenahi kotanya dengan mewujudkan nilai-nilai good corporate governance. Jika sudah memiliki visi yang sama, maka perangkat pemerintah daerah bersangkutan otomatis akan mengikutinya.

Kedua, memiliki infrastruktur dasarnya seperti listrik dan jaringan internet. Sedangkan ketiga yakni adanya tindak lanjut dari perangkat pemerintah kota di kota terkait.

“Jadi jangan sampai ada warga melapor sampah di mana-mana atau fasilitas publik rusak, lalu sama pemerintahnya enggak di-follow up ya percuma, jadi tiga hal itu sudah kami pertimbangkan dari pertama kali ketika kami memutuskan untuk masuk ke suatu kota untuk implementasi smart city.”

Selain mendapat respons positif dari masyarakat, Qlue juga banyak mendapat apresiasi dan penghargaan dari dunia internasional. Februari lalu misalnya, Qlue mendapatkan penghargaan Best Mobile Government Service Award untuk kategori Public Empowerment dari 7th World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai.

Selain itu, Qlue juga terpilih mengikuti program Nvidia Accelerator Program dan Facebook’s Startup Station yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan solusi Qlue ke tingkat internasional.

Yang terbaru, Qlue mendapatkan penghargaan sebagai Startup of the Year 2019 dari majalah startup dan entrepreneur Asia Pasifik yang berbasis di Hong Kong, Jumpstart Magazine. Qlue dinilai telah berhasil mendorong perubahan di Indonesia menjadi lebih baik dengan konsep smart city, dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan melibatkan partisipasi aktif dari warganya.

Ekspansi ke bisnis  

Perkembangan teknologi dan inovasi yang dimiliki Qlue membuat perusahaan rintisan ini patut diperhitungkan dan lepas landas menuju perusahaan berbasis bisnis. Sebab, selama ini Qlue berangkat dari kepedulian sosial sang penemu.

Passion-nya Mas Rama itu ke social concern ya, itu pasti. Yang kedua, dia juga punya passion di product development atau teknologi,” ujar Maya. “Jadi, memang kalau teknologi itu secara umum membantu kehidupan kita sehari-hari. Kami melihat opportunity ini bisa di-apply juga enggak cuma oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta.”

Saat ini, Qlue menyediakan platform andalan berbasis Artificial Intelligence, Internet of Things, serta integrasi data yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi dalam menangani permasalahan kota maupun perusahaan. Hingga saat ini, solusi Qlue telah digunakan di lebih dari 50 institusi lintas industri, mulai dari sektor properti, keamanan, konstruksi, manufaktur, ritel, rumah sakit, hingga bantuan pascabencana.

Secara internal, Qlue di bawah naungan PT Qlue Performa Indonesia juga berbenah diri. Change management mengarah pada proses kerja yang lebih produktif, akuntabel, dan terstruktur. Maya yang baru bergabung di awal tahun ini ditugaskan secara khusus untuk membantu menciptakan SOP dan menyiapkan sistem yang lebih baik.—Ruruh Handayani/Foto: Dok. PT Qlue Performa Indonesia

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News1 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News2 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News2 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News4 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News4 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News5 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Trending