Connect with us

Topic

Menjaga Tiga Sisi Keberlanjutan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Ekonomi hijau lahir untuk mengeliminasi model pembangunan konvensional yang cenderung mengabaikan lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Awal tahun lalu, saat membuka sebuah forum diskusi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa green economy atau ekonomi hijau adalah peluang bagi bangkitnya ekonomi Indonesia di masa depan. Ia katakan, dalam jangka panjang, kekuatan ekonomi Indonesia ada pada green product dan green economy.

Ekonomi hijau adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Gagasan ekonomi hijau pertama kali dicetuskan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2008 sebagai langkah mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan itu bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi green economy dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem.

Melalui gagasan itu, setidaknya ada dua hal yang ingin dicapai UNEP. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekadar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (green investment/investasi hijau). Lebih dari itu, ekonomi hijau juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau terhadap produksi barang dan jasa serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (green job).

Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya tak lain untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau.

Gagasan itu untuk mengeliminasi model pembangunan konvensional yang cenderung mengabaikan lingkungan dan praktik keberlanjutan. Prinsip dasar ekonomi hijau adalah adanya keberlangsungan atau sustainability, baik itu faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengorbankan salah satu di antaranya akan merusak ketiga pilar yang saling menopang itu.

Komitmen antarnegara

Cikal bakal ekonomi hijau sejatinya sudah diagungkan sejak lama. Bermula dari pemikiran mengenai perlindungan lingkungan pada tahun 1930-an, melalui The 1933 London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State. Meski awalnya konvensi ini hanya diberlakukan di wilayah Afrika, setidaknya berhasil memulai gerakan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan tanpa memperhitungkan faktor ekonomis atau kebutuhan semata. Dari situ lahirlah konvensi-konvensi serupa yang menyerukan tentang aktivitas ekonomi yang juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Pada tahun 1954 ditandatangani konvensi marine pollution yang dikenal sebagai The London Convention for the Preservation of the Pollution of the Sea by Oil. Kemudian, pada Juni 1972, lahir pula Konferensi Stockholm yang diprakarsai oleh negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa— kini menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Stockholm, dunia internasional, termasuk delegasi dari Indonesia, melakukan konferensi terkait lingkungan hidup, dan menghasilkan beberapa kesepakatan terkait kondisi lingkungan, di antaranya rencana aksi yang mencakup perencanaan alam yang berkaitan dengan pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan serta informasi mengenai lingkungan hidup.

Beberapa prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Stockholm yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial, meliputi komitmen untuk menjaga sumber daya alam; larangan menghabiskan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui; pengendalian polusi udara; pencegahan pencemaran lautan; pengembangan upaya memperbaiki lingkungan; kebijakan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan; perencanaan pembangunan secara terpadu; konsep menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan; merencanakan pengembangan sumber daya alam negara; pemanfaatan sains dan teknologi untuk memperbaiki lingkungan; pendidikan lingkungan; dan lain-lain.

Sepuluh tahun kemudian, pada 1992, sebuah organisasi subnasional, yakni Government Climate and Forest Task Force (GCF) yang terdiri dari 34 negara bagian dan provinsi dari 11 negara hutan tropis, termasuk Indonesia membuat suatu deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Rio Branco. Deklarasi ini bertujuan untuk membangun kemitraan dan dukungan terhadap perlindungan lingkungan dengan mengurangi deforestasi hutan tropis, melindungi sistem iklim global dan meningkatkan mata pencaharian pedesaan dengan membangun strategi dan program yurisdiksi untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

Berbagai konvensi itu menandai munculnya era baru yang mendukung tumbuhnya hukum lingkungan internasional yang mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Seiring berjalannya waktu, konsep ekonomi hijau semakin mendapat perhatian di berbagai kalangan sebagai upaya masyarakat dunia dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Dan masa depan anak-cucu di masa mendatang sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menciptakan ekonomi hijau demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

 

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Topic

Transisi dan Ambisi Energi Bersih

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Indonesia punya potensi energi baru terbarukan (EBT) amat besar. Empat BUMN ditugaskan menggarap transformasi energi fosil ke energi hijau.

Sejatinya, pengembangan ekonomi hijau telah dirintis pemerintah sejak 2010 melalui peluncuran Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). Komitmen itu diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, yang kemudian diterjemahkan dalam konsep perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) dan menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020–2024.

Upaya untuk menciptakan keselarasan pembangunan dan lingkungan secara konkret dituangkan dalam berbagai kebijakan di seluruh aspek kehidupan, salah satunya soal transformasi energi. Sebab, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, mulai dari minyak bumi (48 persen), batu bara (30 persen), dan gas (18 persen). Sementara pemanfaatan EBT masih berada pada kisaran 9,15 persen. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, mikrohidro sebesar 450 megawatt (MW), biomassa 50 gigawatt (GW), energi surya 4,80 kilowatt hour (kWh)/hari, energi angin 3–6 meter/detik, dan energi nuklir 3 GW. Pemerintah menargetkan bauran EBT 23 persen di tahun 2025.

Oleh karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir memberi titah kepada empat BUMN untuk menggarap transformasi energi fosil ke energi hijau (green energy). Ke empat BUMN itu, yakni PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan MIND ID.

“Kementerian BUMN terus melakukan transformasi di bidang ketahanan energi dengan mengimplementasi transisi yang jelas dan terpadu untuk peralihan dari sumber daya fosil ke energi terbarukan sesuai dengan potensi cadangan yang kita miliki dan kebutuhan energi kita ke depan,” kata Erick.

Pengembangan PLTS

Kepada Majalah Pajak, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto menuturkan, PTBA memantapkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan sejak 2013. Kemudian, perseroan telah meluncurkan jargon “beyond coal” pada 2017.

“Hadirnya tagline ini menandakan bahwa PTBA tidak hanya bergerak di usaha menambang, mengangkut, dan menjual batu bara. Namun, kini telah bertransformasi menjadi perusahaan yang mengembangkan energi hijau, energi bersih. Transformasi meliputi usaha perusahaan untuk comply terhadap Paris Agreement dengan memulai diversifikasi usaha ke pengembangan renewable energy,” jelas Suryo (21/5).

Persetujuan Paris (Paris Agreement) adalah konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal mereduksi emisi karbon dioksida efektif yang menyebabkan perubahan iklim.

Suryo menegaskan, pengembangan bisnis EBT tak sekadar wacana. PTBA fokus mengembangkan EBT ke arah bisnis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selama tiga tahun perseroan bersinergi dengan Angkasa Pura II sudah mengoperasikan PLTS berkapasitas 241 kWp yang hampir setara dengan solar cell yang terpasang di Bandara Changi Airport Singapura. PLTS itu berupa 720 solar panel system (photovoltaics) dan terpasang di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno Hatta.

“PTBA ingin mengambil bagian dalam roadmap pengembangan PLTS, selain PLTS di Bandara Soekarno Hatta juga diharapkan dapat ikut mendukung program green airport di bandara lainnya,” kata Suryo.

Pengembangan bisnis perusahaan terus diarahkan ke arah energi hijau. PTBA juga melakukan beberapa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis EBT, antara lain dalam bentuk pengembangan pompa irigasi tenaga surya di Lampung, Sawahlunto, dan Tanjung Raja. Pompa irigasi tenaga surya yang mengairi 100 hektare sawah tadah hujan. Alhasil, panen menjadi tiga kali dalam setahun dari yang sebelumnya hanya satu kali. Surplus beras pun terjadi di ketiga wilayah itu.

Selain itu, PTBA juga berencana menggarap proyek pengembangan PLTS di lahan pascatambang milik perusahaan yang berada di Ombilin dan Tanjung Enim, Sumatera Barat. Adapun target kapasitas mencapai 200 MW. Sebagai gambaran, luas lahan di Ombilin sekitar 2.000 hektare, apabila 50 persennya bisa dimanfaatkan untuk PLTS, maka bisa menghasilkan listrik 1.000 megawatt.

“Secara keseluruhan tahap pertama pembangunan ditargetkan menghasilkan kapasitas mencapai 100 MW,” tambahnya.

Saat ini PTBA melirik area jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga Tbk (JSMR) untuk dibangun PLTS dan memanfaatkan area di sekitar Danau Toba yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Kendati demikian, Suryo belum mengungkapkan jumlah investasi dan target untuk pengembangan energi hijau PTBA. Akan tetapi ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan porsi pendapatan PTBA dari segmen EBT akan bertambah di masa depan.

“Dengan gencarnya pemerintah melakukan transisi energi dan dikeluarkannya kebijakan untuk percepatan implementasi EBT, maka prospek EBT di masa mendatang akan sangat besar. PTBA berkomitmen menerapkan dan membangun proyek EBT untuk mendukung target bauran energi dari pemerintah. PTBA sedang melakukan kajian terkait berapa besaran alokasi anggaran investasi yang cukup dan sesuai dengan jadwal serta rencana proyek pengembangan yang ada,” kata Suryo.

Air, panas, dan uap

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Muhammad Ikbal Nur mengatakan, realisasi capaian EBT PLN saat ini baru mencapai sekitar 12–12,5 persen. PLN mengerjakan beberapa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diharapkan bisa meningkatkan target bauran energi, seperti PLTA Pasangan di Aceh, PLTA Asahan III di Sumatera Utara, dan PLTA di Jawa Barat. PLN juga membangun beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang tengah dikejar di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dari semua komitmen ini ada satu hal yang penting, yakni co-firing. Bagaimana biomassa bisa dimasukkan ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) existing, di-blend dengan PLTU batu bara untuk tingkatkan porsi green energy dari PLN,” jelas Ikbal.

PLN juga telah bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perhutani agar tahun depan bisa mengakses biomassa. “Untuk dibakar di pembangkit existing PLN. Tingkatkan bauran. Termasuk juga di area remote kelapa sawit konversi pembangkit diesel ke biomassa. Ini PR panjang untuk konversi ini,” tambahnya.

Pada Juli 2020, Pertamina sukses menguji coba produksi green diesel (D100) di Kilang Dumai sebesar 1.000 barel. Sebelumnya, pada Maret 2020, juga telah dilakukan uji coba co-processing green gasoline di Kilang Cilacap. Uji coba juga akan berlanjut untuk co-processing green avtur yang ditargetkan pada akhir 2020.

“Pertamina, bersinergi dengan BUMN lain dan perguruan tinggi, juga akan membangun pabrik katalis yang akan mendorong TKDN (tingkat komponen dalam negeri) di industri migas dan kimia, sehingga akan mengurangi defisit transaksi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” urai Ikbal.

PT Pertamina Power Indonesia (PPI) juga memiliki portofolio proyek energi hijau yang beragam. Salah satu yang sedang dalam proses konstruksi adalah proyek independent power producer (IPP) Jawa-1 dengan kapasitas 1.760 MW yang berlokasi di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Sampai dengan Januari 2020, kemajuan proyek ini telah mencapai 87,5 persen dan ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) di tahun ini.

Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, beberapa proyek yang telah dioperasikan PPI antara lain PLTS dengan kapasitas 4 MW yang berlokasi di area Kilang LNG Badak, Kalimantan Timur. PPI juga mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang berasal dari pengolahan limbah kelapa sawit dengan kapasitas 2,4 MW. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara PPI dengan PT PTPN III.

“Sampai saat ini, PPI telah membuktikan kompetensi dan kapabilitasnya sebagai penyedia energi bersih. Ke depan, perusahaan akan terus memperluas komitmen pengembangan energi bersih, baik untuk kebutuhan di luar Pertamina maupun di internal di lingkungan Pertamina sendiri,” kata Fajriyah.

Sementara, PT Pertamina Gothermal Energy (PGE) juga menggenjot produksi panas bumi dengan menambah wilayah kerja menjadi 15 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto mengatakan, saat ini perseroan sudah mengoperasikan 672 MW dan 1,2 MW yang dilakukan melalui joint operation contract. 

Kita punya ambisi untuk mengoperasikan 1,3 GW dan menjadi tiga terbesar pengembang panas bumi di dunia. Saat ini potensi wilayah kerja yang tergarap di Indonesia baru sekitar 7 persen. Tahun depan perseroan menargetkan realisasi pengembangan panas bumi naik dua kali lipat dan mencapai 30 persen di tahun 2030,” jelas Yuniarto.

Lanjut baca

Topic

Menakar Keseriusan Indonesia 

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Langkah menuju pembangunan berkelanjutan kian ditingkatkan melalui kebijakan yang pro lingkungan dalam bentuk penerapan berbagai insentif maupun pajak hijau. 

Tren ekonomi di berbagai negara semakin nyata mengarah pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Indonesia turut menyikapi tren global itu melalui serangkaian kebijakan pro lingkungan, salah satunya dengan menyiapkan insentif untuk industri ramah lingkungan.

Secara umum industri ramah lingkungan dimaknai sebagai semua proses kegiatan operasional dari hulu hingga ke hilir yang senantiasa mendukung keberlanjutan dan menghasilkan produk dengan eksternalitas negatif yang rendah.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Hidayat Amir menyatakan, isu lingkungan dan ekternalitas negatif merupakan isu yang sangat penting. Untuk itu pemerintah segera menyikapi berbagai isu terkait lingkungan dan produk industri yang menghasilkan eksternalitas negatif dengan serangkaian langkah taktis dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk ekonomi hijau adalah memberikan insentif untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Hidayat menjelaskan, mobil listrik merupakan salah satu produk yang memiliki eksternalitas negatif rendah dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Selain menyiapkan insentif untuk mobil listrik, imbuhnya, ada juga disinsentif untuk mobil beremisi tinggi.

Ia mengungkapkan, pemerintah melalui BKF telah menggagas pajak emisi karbon. Instrumen yang akan digunakan adalah cukai sebagai alat untuk membatasi eksternalitas. Cukai ini akan menggantikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor.

“Kami menyiapkan PPnBM kendaraan bermotor ditranslasikan menjadi cukai dengan memasukkan eksternalitas emisi,” jelas Hidayat.

Keseriusan pemerintah menuju ekonomi hijau juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembicara di forum virtual yang mengangkat tema “High Level Opening Dialogue of the Green Fund Private Investment for Climate Conference.”

Sri Mulyani meyakini, implementasi green recovery akan menjadi pendorong transformasi ekonomi dunia dan Indonesia akan terus melanjutkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon. Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19 merebak, Indonesia sudah berupaya membuat suatu fondasi bagi pelaksanaan ekonomi hijau dan beberapa kebijakan strategis terkait iklim lainnya. Program penanganan perubahan iklim telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 melalui strategi pembangunan rendah karbon.

Dari segi pembiayaan, ungkapnya, sejak 2018 Indonesia telah menerbitkan Sovereign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018 dengan total nominal yang berhasil dihimpun mencapai 2,75 miliar dollar AS. Dana dari penerbitan sukuk ini dialokasikan untuk membiayai transportasi yang berkelanjutan seperti pembangunan jalur rel ganda dan pembangunan kapal hemat energi.

Pemerintah memanfaatkan dana sukuk hijau untuk mitigasi banjir dan daerah rentan bencana serta akses terhadap sumber energi yang terbarukan. Penggunaan dana ini juga untuk proyek pengelolaan limbah dan efisiensi energi di seluruh negeri. Pada 2019, pemerintah telah menerbitkan sukuk hijau retail pertama dunia dengan total investasi sebesar 100 juta dollar AS.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar hampir 408 miliar dollar AS untuk stimulus fiskal guna mengatasi pandemi serta program pemulihan ekonomi. Dari total stimulus fiskal yang dianggarkan, sebanyak 29 persen digunakan untuk skema perlindungan sosial dan 42 persen untuk insentif perpajakan, kredit dan stimulus untuk UMKM, BUMN serta korporasi. Stimulus ini juga termasuk pendanaan yang dialokasikan untuk proyek hijau padat karya seperti proyek respirasi mangrove yang mencakup 50 ribu hektare dan mempekerjakan 25 ribu.

“Indonesia saat menghadapi krisis di masa pandemi ini tetap bisa menciptakan lapangan pekerjaan, namun dalam waktu yang sama juga melaksanakan beberapa proyek hijau,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penerapan ekonomi hijau. Selama lima tahun terakhir atau kurun waktu 2016–2020, Indonesia telah mampu mendanai sekitar 34 persen kebutuhan dasar untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim secara nasional setiap tahunnya. Untuk mengisi celah pembiayaan 66 persen ini, sektor swasta didorong dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan untuk mendorong aksi penanganan perubahan iklim. Sektor swasta bisa berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek iklim karena memiliki keahlian pada sektor khusus, teknologi dan efisiensi serta sumber pembiayaan.

Ia memahami, masih terdapat berbagai tantangan bagi pihak swasta seperti regulasi, pasar keuangan yang belum berkembang, jangka waktu yang sangat panjang, dan risiko untuk sebuah proyek yang terkait dengan green program. Namun, pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan bagi sektor swasta agar mereka tidak hanya merasa nyaman tetapi juga memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di proyek ramah lingkungan.

Pemerintah tengah merancang skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang inovatif untuk mendukung sektor swasta, salah satunya berupa pemanfaatan blended finance dan pembentukan The SDG Indonesia One sebagai instrumen untuk mengumpulkan pembiayaan dari BUMN, sektor swasta, dan lembaga amal. Pemerintah juga telah mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bertugas mengelola dana lingkungan hidup secara berkelanjutan.

“Ekonomi hijau yang inklusif adalah hal yang seharusnya kami lakukan untuk mengatasi tantangan Covid-19 dan perubahan iklim. Kita bisa pulih dari pandemi global dan maju bersama menghadapi perubahan iklim,” tegas Sri Mulyani.

Pajak hijau

Sebelumnya, pada Juli 2019 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) bersama Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah sepakat untuk mengoptimalkan pajak hijau, yakni pendapatan pajak yang menyertakan aspek lingkungan.

Menteri KLHK Siti Nurbaya menyatakan, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi. Data OECD mengungkapkan, pendapatan pajak hijau di Indonesia pada 2016 mencapai 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan mayoritas negara-negara OECD lainnya yang berada di level lebih dari 1 persen.

Perpajakan di Indonesia saat ini belum ada klasifikasi pajak hijau. Adapun penerapan pajak hijau masih searah dengan pembagian penerimaan pajak berdasarkan sektor, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga konstruksi yang seluruhnya berpotensi merusak lingkungan. Dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) realisasi pendapatan sumbangan sektor pertambangan periode Januari–Mei 2019 tercatat sebesar Rp 28,9 triliun atau turun 12,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Padahal, kontribusi pajak pertambangan di tahun 2018 tumbuh fantastis 85,4 persen.

Industri pengolahan berkontribusi Rp 132,35 triliun atau turun 2,7 persen dibanding tahun 2018. Sementara kontribusi tahun 2018 naik 15,7 persen. Sektor konstruksi dan real estate menyumbang Rp 30,92 triliun atau tumbuh 5,6 persen, tetapi tak sebanding dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 16,1 persen.

Sementara itu realisasi pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 294,1 triliun setara 35,5 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 828,29 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 7,1 persen, melambat bila dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 14,3 persen. Ketiga sektor itu memiliki dampak terhadap lingkungan, seperti dalam penggunaan energi batu bara yang mengeluarkan emisi karbondioksida. Dari sisi industri pengolahan, minyak kelapa sawit yang bertumpu pada perkebunan bisa merusak hutan. Sektor konstruksi dan real estate tak terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor yang pada kenyataannya belum mampu mendorong pengguna untuk membeli kendaraan beremisi rendah.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah menekankan, harus ada spesifikasi yang jelas tentang pajak hijau karena kegiatan perusahaan yang dapat merusak lingkungan bisa masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Contohnya, usaha perikanan yang terindikasi merusak lingkungan maka dikenakan PNBP. Atau pajak jalan tol yang masuk ke pajak daerah.

Lanjut baca
/

Populer