Connect with us

TAX RSEARCH

Menjaga Asa Kenaikan Rasio Pajak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

 

Menutup tahun 2018, pemerintah mencatatkan capaian tax ratio sebesar 11,5 persen. Belum memuaskan, tapi merepresentasikan satu catatan positif.

Selain mampu mengukur kinerja pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan, rasio pajak juga menunjukkan berapa “tarif” pajak implisit yang dikenakan terhadap ekonomi secara agregat (Volkerink dan De Haan, 2000). Dalam batasan tertentu, indikator tax ratio juga memungkinkan perbandingan kinerja penerimaan antarnegara (OECD, 2018).

Merujuk pada definisi secara luas yang digunakan pemerintah, tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan (ditambah dengan penerimaan sumber daya alam/SDA) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku.

Menutup tahun 2018, pemerintah mencatatkan capaian tax ratio sebesar 11,5 persen. Angka ini memang belum bisa dibilang memuaskan, tapi merepresentasikan satu catatan positif. Untuk pertama kalinya sejak 2012, tax ratio Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya, dapat dikatakan pertumbuhan kinerja penerimaan lebih tinggi dibanding kinerja pertumbuhan ekonomi dengan turut memperhitungkan faktor inflasi.

Benar bahwa dengan melihat tax ratio saja, kita tidak dapat membuat interpretasi yang terlalu jauh (Minh Le et al, 2012). Namun, prestasi ini dapat saja didorong oleh kombinasi bermacam faktor seperti meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, naiknya harga komoditas, efektivitas pemberantasan rokok ilegal, hingga tingginya penerimaan dari aktivitas perdagangan internasional. Tidak kalah penting, itu adalah hasil meningkatnya kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang bertugas mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutama dari SDA.

Pertanyaan yang patut dijawab adalah bagaimana prospek pencapaian tax ratio ke depan dan upaya apa yang perlu dilakukan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita terlebih dahulu menilik target pemerintah untuk tax ratio tahun ini.

Target rasio pajak 2019

Dalam APBN 2019, pemerintah menargetkan tax ratio tahun ini sebesar 12,2 persen. Dengan menggunakan asumsi makro APBN 2019 serta tercapainya penerimaan SDA, nilai ini setara dengan penerimaan perpajakan sebesar lebih dari Rp 1.800 triliun, lebih besar dari target nominal penerimaan perpajakan itu sendiri, yaitu Rp1.786,4 triliun.

Singkatnya, upaya mencapai target tax ratio 2019 jauh lebih sulit ketimbang mencapai target penerimaan. Indikatornya terlihat dari capaian tax ratio sementara hingga kuartal pertama 2019.

Berdasarkan rilis data BPS terkini, PDB harga berlaku triwulan pertama 2019 mencapai Rp 3.782,4 triliun. Di saat yang bersamaan, penerimaan perpajakan ditambah dengan penerimaan SDA baru mencapai Rp 314,8 triliun. Jika kita hitung, ternyata tax ratio dalam arti luas pada kuartal pertama 2019 hanya mencapai 8,32 persen.  Dengan kata lain, ada pekerjaan berat menanti pemerintah hingga pengujung 2019. Tidak mengherankan jika pemerintah sudah memberikan sinyal penerimaan perpajakan tahun ini akan meleset dari target (Bisnis Indonesia, 14 Juni 2019).

Mencermati hal tersebut, target tax ratio sebesar 12,2 persen agaknya terlalu berat untuk dicapai. Namun, pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan risiko fiskal 2019 antara lain melalui sinergi antardirektorat dalam Kementerian Keuangan, yakni antara DJP, DJBC, dan DJA untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang penerimaan negara. Ketiganya akan bersinergi melalui delapan program, semisal joint audit, joint analysis, dan sebagainya.

Kunci meningkatkan tax ratio adalah melakukan reformasi secara menyeluruh yang meliputi sektor pajak, kepabeanan, dan cukai.

Menjaga optimisme

Meski demikian, asa pencapaian target tax ratio jangka menengah hingga 2024 bukanlah hal yang mustahil. Kementerian Keuangan mencatat, target yang ditetapkan pemerintah dalam kurun waktu tersebut adalah berturut-turut sebesar 12,4 persen, 12,6 persen, 13 pesen, 13,3 persen, dan 13,7 persen—relatif realistis mengingat peningkatan yang ingin dicapai dari tahun ke tahun tidak terlalu besar.

Kunci meningkatkan tax ratio adalah melakukan reformasi secara menyeluruh yang meliputi sektor pajak, kepabeanan, dan cukai. Agenda reformasi ketiga komponen tersebut dapat kita pelajari dari beberapa negara yang berhasil meningkatkan tax ratio secara signifikan.

Negara-negara berpendapatan rendah seperti Burkina Faso, Gambia, Maldives, Mauritania, Rwanda, Senegal, dan Uganda berhasil meningkatkan tax ratio sebesar 4 hingga 8 persen dalam kurun waktu 3 sampai 7 tahun melalui program reformasi perpajakan (Akitoby et al, 2019).

Berbagai upaya yang mereka tempuh cukup bervariasi, mulai dari revisi undang-undang di bidang penerimaan negara, simplifikasi pemungutan, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan kelembagaan. Meski demikian, semuanya berujung pada satu misi yang sama, yaitu peningkatan penerimaan.

Bagi Indonesia, agenda reformasi di sektor pajak, kepabenan, dan cukai sejatinya sudah tecermin dari pembentukan Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai pada akhir tahun 2016. Agenda reformasi yang digulirkan oleh pemerintah tentu memberikan harapan sekaligus tantangan dalam implementasinya. Satu hal yang pasti, partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses reformasi adalah prasyarat utama hadirnya kesukarelaan masyarakat dalam berkontribusi bagi penerimaan negara.-Denny Vissaro

TAX RSEARCH

Meninjau Laporan Belanja Perpajakan Indonesia

Majalah Pajak

Published

on

Dea Yustisia

 

Pada September tahun lalu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerbitkan laporan belanja perpajakan Indonesia atau yang dikenal sebagai Tax Expenditure Report (TER). Belanja perpajakan sendiri sering disebut sebagai “hidden subsidy” melalui sistem perpajakan yang mencakup pemberian tarif lebih rendah, pengecualian, allowance, penangguhan, kredit pajak, serta berbagai keringanan lain yang merupakan deviasi dari ketentuan umum.

Lebih lanjut, TER bertujuan untuk meningkatkan transparansi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran kebijakan tertentu (van den Ende et al, 2004). Melalui TER ini, pemerintah dan publik dapat melakukan identifikasi dan penilaian atas efektivitas belanja perpajakan.

Sebagai pendatang baru kelompok negara-negara yang menerbitkan TER, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah. Utamanya ialah untuk meningkatkan kredibilitas sistem pelaporannya. Berdasarkan prinsip dan pengalaman di berbagai negara, setidaknya terdapat dua aspek utama yang dapat menjadi fokus pembenahan TER bagi Indonesia.

Legalitas

Aspek pertama yang dapat menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan laporan ini ialah aspek legalitas. Dalam konteks global, IMF dan OECD sudah menjadikan TER sebagai syarat wajib penilaian transparansi fiskal suatu negara. Tidak hanya transparansi fiskal, TER pun menunjukkan transparansi pemerintah dalam mengelola proses penganggaran dan sistem perpajakannya (Burton, 2011).

Ketersediaan dasar hukum penerbitan TER menjadi salah satu indikator untuk menilai optimal atau tidaknya sistem transparansi fiskal (Redonda dan Neubig, 2018). Dalam implementasinya, mayoritas negara memiliki landasan hukum yang jelas. Sebagai contoh, adanya kewajiban penerbitan TER secara berkala hingga menjadikan TER sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi anggaran pemerintah di hadapan parlemen (Heady dan Mansour, 2019).

Meskipun TER sudah mulai diterbitkan tahun lalu, Indonesia belum memiliki landasan hukum manajemen TER hingga saat ini. Di satu sisi, upaya pemerintah yang secara sukarela menunjukkan sisi transparansi dari pemberian berbagai jenis fasilitas perpajakannya patut diapresiasi. Di sisi lain, belum adanya aturan hukum yang mengikat berpotensi menimbulkan pertanyaan atas kesinambungan TER ini ke depannya.

Padahal, ketersediaan aturan hukum juga dapat menunjukkan komitmen pemerintah untuk membenahi pengelolaan TER sehingga dapat menjadikannya sejajar dengan laporan anggaran pemerintah di masa depan. Selain itu, ketersediaan aturan hukum juga akan mendorong pemerintah agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan pengelolaan belanja perpajakannya mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga ke evaluasi.

Belum adanya aturan hukum yang mengikat berpotensi menimbulkan pertanyaan atas kesinambungan Tax Expenditure Report ini ke depannya.

Evaluasi

Dimensi kedua yang perlu untuk dibenahi berkaitan dengan maksud diterbitkannya TER yaitu sebagai alat untuk mengevaluasi belanja perpajakan. Pos-pos belanja perpajakan yang belum efektif dan tidak mencapai sasaran umumnya disebabkan oleh tidak adanya evaluasi atas program yang tertera dalam TER.

Selain itu, tidak adanya dasar hukum penerbitan TER menyebabkan pembagian tugas unit pemerintah yang terlibat dalam pengelolaannya—baik atas perencanaan, administrasi, evaluasi—menjadi belum terstruktur. Akibatnya, evaluasi belanja perpajakan belum dapat dilakukan sistematis. Tidak kalah penting, evaluasi juga diperlukan untuk mencegah adanya diskresi pemberian fasilitas fiskal yang berlebihan serta menjaga kredibilitas isi laporan.

Salah satu komponen penting dalam menjalankan evaluasi belanja perpajakan yang tertera dalam TER ialah ketersediaan sistem data dan informasi yang dikumpulkan lintas institusi. Agar dapat dijadikan bahan evaluasi, TER harus disusun dengan data, informasi, serta indikator yang jelas. Dengan kata lain, evaluasi belanja memerlukan pengadministrasian basis data yang terstruktur (Lee, 2017).

Lebih jauh lagi, evaluasi dampak ekonomi belanja perpajakan yang mencakup biaya, efek penerimaan, serta distribusi kelompok/sektor penerima manfaat, akan menjadi input yang esensial bagi reformasi perpajakan (Darussalam dan Kristiaji, 2014). Dengan demikian, harus dipersiapkan juga kerangka evaluasi yang tepat atas belanja perpajakan yang tertera dalam TER. Misalkan, dengan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi serta menyusun panduan dan indikator proses evaluasi (Harris et al, 2018).

Sebagai penutup, ada baiknya jika mulai dirumuskan desain pengelolaan TER di tengah maraknya pemberian insentif fiskal saat ini. Mengingat perannya yang krusial bagi transparansi perpajakan, ketersediaan dasar hukum serta format evaluasi yang ideal menjadi hal yang krusial.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 hari ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News1 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News1 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News3 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Trending